MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 201/KPTS-II/1998 Tentang PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DENGAN SISTEM TEBANG PILIH DAN TANAM JALUR KEPADA ATAS AREAL SELUAS ± 208.300 (DUA RATUS DELAPAN RIBU TIGA RATUS) HEKTAR KEPADA PT. SARI BUMI KUSUMA DI PROVINSI DATI I KALIMANTAN TENGAH MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat PT. SARI BUMI KUSUMA Nomor 01/PH/SBK/I/1998 Tanggal 7 Januari 1998 perihal persiapan pelaksanaan TTJ dan perpanjangan definitif areal HPH PT. SARI BUMI KUSUMA di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah; 2. Akta Nomor 15 tanggal 10 Nopember 1975 tentang Pendirian PERUSAHAAN Perseroan Terbatas PT. SARI BUMI KUSUMA yang dibuat dihadapan Adlan Yulizar, SH. Notaris di Jakarta dan disahkan Departemen Kehakiman No. Y.A.5/454/23 tanggal 30 Desember 1975 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dibuat dihadapan Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta No. 76 tanggal 23 Oktober 1997.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan Kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa sesuai dengan Trilogi Pembangunan maka pembangunan kehutanan dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat lahir dan batin secara adil dan merata; c. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan azas kelestarian dengan menerapkan sistem silvikultur hutan tanaman secara intensif pada kawasan hutan tersebut; d. bahwa PT. SARI BUMI KUSUMA telah mendapat persetujuan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana surat Menteri Kehutanan No. 1250/Menhut–IV/1997 tanggal 10 Oktober 1997; e. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam hutan produksi serta dalam rangka pengamanan kawasan hutan terhadap kegiatan perambahan, kepada PT ERNA DJULIAWATI disetujui untuk melaksanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur untuk mendukung bahan baku industri pengolahan kayu.
Mengingat
:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3. Undang-undang...
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perindustrian; 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993; 16. Keputusan Preiden republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 40 Tahun 1993; 17. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil hutan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1993 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1993 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 536/Kpts-II/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/KptsII/1996; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1997 tanggal 1 Agustus 1997 tentang Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)dengan sistem Sylvikultur Tebang pilih dan Tanam Jalur atas atas Kawasan hutan yang terletak di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. SARI BUMI KUSUMA dengan ketentuan sebagai berikut :
KEDUA
:
1. Luas areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem Sylvikultur Tebang pilih dan Tanam Jalur tersebut amar Pertama adalah seluas ± 208.300 (dua ratus delapan ribu tiga ratus) hektar sebagaimana peta terlampir. 2. Luas...
2. Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem Sylvikultur Tebang pilih dan Tanam Jalur di atas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. KETIGA
:
PT. SARI BUMI KUSUMA sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem Sylvikultur Tebang pilih dan Tanam Jalur harus memenuhi kewajiban sebagai berikut : 1. Membayar Iuran dan Kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini; 3. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKP-HTI) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini; 4. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI (RKT-HTI) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; 5. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan tanaman industri; 6. Memulai kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini; 7. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dengan sistem Sylvikultur Tebang pilih dan Tanam Jalur dengan kemampuan sendiri/patungan, meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran sesuai Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat azas kelestarian dan azas perusahaan; 8. Mengusahakan areal Hak sistem Sylvikultur Tebang Karya Pengusahaan Hutan Hutan Tanaman Industri berlaku;
Pengusahaan hutan Tanaman Industri dengan pilih dan Tanam Jalur sesuai dengan Rencana Tanaman Industri dan Rencana Karya Tahunan yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang
9. Melaksanakan penanaman dalam jalur tanam dengan jenis andalan; 10. Melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam jalur; 11. Melaksanakan pemeliharaan tegakan diantara jalur tanam yang diharapkan akan menghasilkan pada rotasi yang akan datang; 12. Mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; 13. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau sekitar areal kerjanya; 14. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian; KEEMPAT
:
PT. SARI BUMI KUSUMA sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem sylvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur tersebut diatas terikat oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem sylvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. 2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan hutan. KELIMA...
KELIMA
:
PT. SARI BUMI KUSUMA sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan Sistem sylvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur menpunyai hak sebagai berikut : 1. Memanfaatkan pohon-pohon dengan diameter lebih besar atau sama dengan 40 cm pada areal jalur antara 15 meter; 2. Memanfaatkan pohon-pohon pada areal dengan diameter lebih besar atau sama dengan 30 cm atau tinggi 15 meter pada areal jalur penerang 3,5 meter; 3. Memanfaatkan pohon-pohon pada areal dengan Sistem Tebang Pilih Habis pada jalur tanam 3,0 meter; 4. Memiliki tanaman dalam jalur sebagai aset perusahaan;
KEENAM
:
1. Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem sylvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 3. Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SARI BUMI KUSUMA dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KETUJUH
:
1. Setiap 5 (lima) tahun Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem sylvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur ini diadakan penilaian oleh Departemen Kehutanan untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya. 2. Pemegang Hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem sylvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEDELAPAN
:
Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
KESEMBILAN
:
Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan sistem sylvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur beserta Lampiran-lampirannya berlaku terhitung sejak tanggal 14 Nopember 1998 untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun, yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok yang diusahakan 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 27 Pebruari 1998 Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd.
YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA NIP. 080023934
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan; Sdr. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi; Sdr. Menteri Dalam Negeri; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja; Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Kepala BKPM ; Sdr. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; Sdr. Para Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; Sdr. Gubernur KDH Tingakt I Kalimantan Tengah; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Lampiran.....
