13) PROSEDUR PEMBUATAN SPMTK JABATAN FUNGSIONAL DOSEN A. DESKRIPSI SINGKAT Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Kembali merupakan sebuah surat yang berisikan Pernyatan dari Pejabat Berwenang tentang suatu keadan yang nyata-nyata ada dan telah berlangsung, terkait Pelaksanaan Tugas dari seorang PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu setelah PNS Dosen tersebut selesai menjalani masa Tugas Belajar. SPMTK digunakan sebagai dasar dalam membayarkan hak-hak dari seorang PNS untuk mengakktifkan kembali tunjangan Fungsional . oleh karena selama melaksanakan tugas belajar tunjangan Fumngsional PNS Dosen tersebut dialihkan menjadi Tunjangan Tugas Belajar. SPMTK dibuat setelah seorang PNS menerima Surat Keputusan Pengaktifan Kembali dalam Jabatan Fungsional, dan melaksanakan tugas secara nyata dalam Jabatan fungsional dimaksud. Dengan kata lain SPMTK merupakan bukti bahwa seorang benar-benar telah melaksanakan tugas sesuai Jabatan Fungsional yang diemban, oleh karena itu kepadanya dapat diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. B. ISTILAH Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali atau disingkat SPMTK adalah sebuah Surat yang berisi Pernyataan dari seorang Pejabat Pembina Kepegawaian/ pejabat berwenang yang berfungsi untuk menerangkan suatu keadaan berdasarkan fakta, bahwa seorang PNS telah secara nyata kembali melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Tertentu , maka kepada PNS dapat diberikan hak-hak menurut Jabatan Fungsional tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada seorang Pegawai Ngeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat,memindahkan dan memberhentiakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerjanya dalam dan dari Jabatan tertentu dan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku Tunjangan Tugas Belajar adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dosen yang mendapat Tugas Belajar. C. REFERENSI Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang –undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan ke 13 (tiga belas) atas Peratutan Pemerintah Repbulik Indoensia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor : 0197/O/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana; Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional,
D. PERSIAPAN Menyiapkan data kepegawaian yang berkaitan dengan data diri dari PNS yang hendak diterbitkan SPMTK Jabatan Fungsional di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
E.
PELAKSANAAN Menerima, membaca, meneliti usulan Penerbitan SPMTK dari Fakultas/Unit Kerja untuk PNS Dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, dan memferivikasi dengan data yang ada di Bagian Kepegawaian ; Membuat konsep SPMTK, mengajukan pada pimpinan untuk dikoreksi dengan melampirkan data dukung lainnya; Menerima konsep SPMTK yang telah dikoreksi pimpinan, mengetik, memberi nomor dan menggandakan konsep SPMTK; Konsep SPMTK diberikan kepada Pimpinan untuk diberi paraf dan selanjutnya kepada petugas untuk dapat ditanda tangani oleh Pejabat berwenang. Menerima kembali SPMTK yang telah ditanda tangani pejabat berwenang, dan melakukan sortir; Mengirim SPMTK kepada PNS, dan tembusannya kepada pihak terkait sesuai peruntukan dan mengarsipkan.
F.
RINGKASAN KEGIATAN
Tujuan
Ukuran Keberhasilan Ruang Lingkup
Pihak yang terlibat
Acuan
Penanggung jawab utama
Penjelasan Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Terlaksananya Proses Penerbitan SPMTK bagi PNS Dosen yang menduduki Jabatan Funsional secara tepat waktu. Membaca dan meneliti SK Jabatan Fungsional, membuat Konsep SPMTK sampai SPMTK diterima oleh PNS yang bersangkutan 1. Rektor 2. Pembantu Rektor II 3. Kepala BAUK 4. Bagian Kepegawaian Undana 5. Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas/ Unit kerja 6. Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 TAhun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan ke 13 (tiga belas) atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor: 0180/0/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana; Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional. Rektor
Dokumen yang digunakan
No 1 2 3
4 5
6
7
Lampiran -5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan JAbatan Fungsional Tanggal 22 Nopember 2007
Penjelasan Petugas menerima, membaca, meneliti berkas Usul penerbitan SPMTK dari Fakultas / Unit Kerja Meneliti kelengkapan berkas usul dan melekukan verifikasi data terkait usulan dari Fakultas Membuat konsep SPMTK dan mengajukan pada Pimpinan untuk dikoreksi, dengan menyertakan data pendukung dari PNS yang bersangkutan Menerima kembali konsep SPMTK hasil koreksi dan mengetik, ember nomor serta menggandakan Menerima kembali konsep SPMTK yang telah diparaf pimpinan dan menyampaikan kepada petugas untuk di tanda tangani Pejabat berwenang Menerima kembali SPMTK yang telah ditanda tangani Pejabat dari petugas, melakukan sortir,dan kemudian mendistribusikan sesuai peruntukan, dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan Mengarsipkan pada KARDAP PNS
Output Bahan Usul di teliti Data PNS Dosen yang Valit Konsep SPMT yang telah dikoreksi Pimpinan Konsep SPMTK yang telah siap ditandatangani Konsep SPMTK ditanda Tangani Pejabat berwenang PNS Dosen SPMT
menerima
Dokumen Arsip
G. Diagram Alir. PROSEDUR PENERBITAN SPMTK JABATAN FUNGSIONAL BAGI DOSEN YANG SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR/STUDI LANJUT.
BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FAKULTAS
Mulai
Mulai
Surat Usul
PNS Dosen Melengkapi bahan
Dokumen Pendukung Surat Usul SPMTK Dokumen Pendukung
Melakukan Verifikasi data
Lengkap
Tidak
Mengirim Bhn Usul Ke Bag. Kepeg. Univ.
YA 1 Membuat Konsep SPMTK
Konsep SPMTK
SPMTK
Ditanda Tanda tangani PR II/ Karo AUK
PNS Menerima SPMTK
Selesai
PENJELASAN 1. Petugas menerima dari pimpinan, membaca dan meneliti kelengakapan bahan usul SPMTK PNS Dosen ; 2. Melakukan verifikasi data terkait data diri dari PNS Dosen tersebut, guna menghindari kesalahan pencantuman identitas dalam SPMTK; 3. Membuat konsep SPMTK, mengajukan pada pimpinan dengan diserta data dukung untuk dikoreksi oleh Pimpinan; 4. Menerima hasil kembali konsep SPMTK,mengetik SPMTK sesuai hasil koreksi pimpinan, memberi nomor dan menggandakannya, 5. Menyampaikan kembali Konsep SPMTK yang telah digandakan pada pimpinan untuk diparaf untuk selanjutnya diberikan pada petugas untuk ditanda tangani oleh Pejabat berwenang; 6. Konsep SPMTK ditanda tangani oleh Pejabat berwenang; 7. Menerima kembali SPMTK yang telah di Tanda tangani, mensortir dan mengirimkan kepada pihak terkait dan kepada PNS yang bersangkutan; 8. Mengarsipkan dokumen dalam KARDAP dari PNS yang bersangkutan.
H. LAMPIRAN 1.
SYARAT –SYARAT PENERBITAN SPMTK JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS DOSEN YANG SELASAI MELAKUKAN TUGAS BELAJAR. A. Syarat-syarat 1. Surat Permintakan dari Fakultas /Unit kerja 2. Surat Pengembalian ke Instansi dari PT tempat melakukan Tugas Belajar; 3. Salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai 4. Salinan sah surat keputusan dalam jabatan Fungsional terakhir; 5. Salinan sah SK pangkat terakhir. B. Waktu Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji berkala PNS Waktu penerbitan SPMTK bersifat terbuka, ditetukan dari selesainya Studi/tugas Belajar dari seorang PNS Dosen.
