1. Pasal 7 ayat 1, kurikulum terdiri atas: a. Kurikulum Inti dan b. Kurikulum Institusional Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM DIREKTORAT RESEARCH AND DEVELOPMENT DIREKTORAT PENGEMBANGAN UNIKOM

II.

PENYUSUNAN KURIKULUM

Kurikulum yang merupakan subjek atau serangkaian topik pengajaran pada suatu lembaga pendidikan dalam hal ini pendidikan tinggi UNIKOM, memerlukan tingkat kelenturan yang sedemikian rupa sehingga selain dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dapat memenuhi beragam kebutuhan para stakeholders khususnya dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan di lapangan. Untuk itu diperlukan mekanisme penyusunan, peninjauan, dan evaluasi terhadap kurikulum bersangkutan secara periodik. Uraian-uraian berikut akan memuat hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan kurikulum, peninjauan, dan evaluasi kurikulum.

2.1.

PENGERTIAN KURIKULUM Secara umum Kurikulum merupakan subjek atau serangkaian topik pengajaran pada suatu lembaga pendidikan, adapun menurut Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum meliputi seluruh fenomena edukatif yang dapat dimengerti sebagai mendifinisikan dan menjelaskan ketentuan pelaksanaan suatu program pengajaran, yang harus diikuti oleh para mahasiswa agar dapat menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu. Kurikulum pada suatu program studi akan sangat menentukan kualitas lulusannya dalam masing-masing bidang atau spesifikasinya dan lebih lanjut akan mempengaruhi kualitas program studi bersangkutan bahkan fakultas dan universitas. Oleh karenanya proses perancangan kurikulum harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, dan rancangannya disusun secara sistematis dan memiliki struktur serta konten yang jelas dan tentu saja dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan oleh program studi dapat tercapai (Grayson, 1978). Selanjutnya kurikulum yang dihasilkan digunakan sebagai pedoman dan instruksi yang harus diacu secara konsisten oleh civitas academica untuk melaksanakan proses pembelajaran.

2.2.

NORMATIF PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab I Pendahuluan, penyusunan kurikulum Kurikulum Pendidikan Tinggi secara normatif agar mengacu kepada: 1. 2. 3.

SK Mendiknas RI No. 232/U/2000, 20 Desember 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilain Hasil Belajar Mahasiswa. SK Mendiknas RI No. 045/U/2002, 2 April 2000, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Kurikulum Inti Bidang Studi Program Studi masing-masing yang pada umumnya diterbitkan oleh setiap asosiasi pendidikan tinggi program studi.

Menurut SK Mendiknas RI No. 232/U/2000 secara garis besar struktur kurikulum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman BAB II - 1


1.

Pasal 7 ayat 1, kurikulum terdiri atas: a. Kurikulum Inti dan b. Kurikulum Institusional Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang haru dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok rnatakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.

Pasal 8 ayat 1, Kurikulum Inti Program Sarjana dan Diploma terdiri atas: a. kelompok MPK; b. kelompok MKK; c. kelompok MKB; d. kelompok MPB; e. kelompok MBB.

3.

Pasal 8 ayat 2, Kurikulum Inti Program Sarjana berkisar antara 40%-80%

4.

Pasal 8 ayat 3, Kurikulum Inti Program Diploma sekurang-kurangnya 40%

5.

Pasal 1 ayat 7 - 11, Kelompok Matakuliah a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. b. Kelompok Matakuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

6.

Pasal 5 ayat 1 - 3, Beban Studi a.

Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semesterdan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Halaman BAB II - 2


b.

Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.

c.

Beban studi program doktor adalah sebagai berikut: 1. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadualkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester; 2. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadualkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester; 3. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnva 40 (empat puluh) SKS yang dijadualkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester; 4. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Adapun menurut SK Mendiknas RI No. 045/U/2002 ditegaskan bahwa:

2.3.

1.

Pasal 6 ayat 2.e. – Kurikulum inti suatu program studi disusun atas kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

2.

Pasal 3 ayat 2. – Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM Proses Perancangan Kurikulum, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum sebaiknya mengikuti model yang disarankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementrian Pendidikan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yaitu model Grayson (1978) lihat Diagram 2.1. pada halaman berikut. Secara umum tahapan perancangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum pada model Grayson tersebut mencakup aktivitas perumusan masalah, menstrukturkan elemenelemen utama, menala kurikulum, serta implementasi dan evaluasi. Tahapan kritis dari model tersebut adalah pada tahapan perumusan masalah dan tahapan ini umum dikenal sebagai tahapan peninjauan kurikulum (curriculum review) pada kurikulum yang telah berlaku. Pada tahap peninjauan kurikulum ini dilakukan proses eksplorasi kebutuhan stakeholders yaitu menurut Grayson permasalahan yang muncul dari kebutuhanHalaman BAB II - 3


kebutuhan masyarakat Industri, Sosial, dan Profesional serta kebutuhan-kebutuhan lain sesuai kondisi masyarakat yang ada. Eksplorasi kebutuhan stakeholders dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya studi pelacakan alumni dan stakeholders lain (tracer study), seminar, lokakarya, dan koresponden, serta studi dokumentasi.

Diagram 2.1 Model Grayson untuk Perancangan, Implementasi, dan Evaluasi Kurikulum. Sumber: http://media.wiley.com/product_data/excerpt/16/04717411/0471741116.pdf

Halaman BAB II - 4


1.

Identifikasi Masalah (Problem Definition) Berdasarkan Model Grayson langkah pertama yang diambil apabila suatu program studi akan merancang kurikulum baru atau akan meninjau kembali kurikulum yang sudah berlaku adalah Identifikasi Masalah (problem definition) yang timbul di masyarakat yang pemecahan masalahnya dapat dibantu oleh penyelenggaraan suatu program studi di lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini Unikom, baik yang melibatkan alumni, dosen, mahasiswa, maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Identifikasi dapat dilakukan terhadap permasalahan yang muncul dari kebutuhankebutuhan masyarakat Industri (Industrial Needs), Sosial (Social Needs), dan (Profesional Needs) serta kebutuhan-kebutuhan lain sesuai kondisi masyarakat yang ada. Tujuan dilakukan identifikasi masalah ini adalah agar para lulusan yang dihasilkan oleh satu program studi dapat diterima di masyarakat karena kompetensi yang dimiliki melalui proses pembelajaran berdasarkan rancangan kurikulum yang tepat diharapkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan tadi. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan ketiga komunitas masyarakat tersebut dapat berasal dari lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta, asosiasi profesi bidang-bidang studi, serta perusahaan-perusahaan yang diperkirakan akan menjadi tempat lulusan bekerja. Selain itu dapat memanfaatkan alumni yang sudah berkerja untuk memberikan masukan kepada program studi. Proses identifikasi dapat menggunakan berbagai macam cara seperti seminar, lokakarya, tracer study, koresponden dan lain sebagainya. Cara yang dipilih harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi baik dalam hal waktu maupun biaya yang tersedia.

2.

Menstrukturkan Elemen-elemen Utama (Structuring The Major Elements) Pada tahap Menstrukturkan Elemen-elemen Utama, Grayson menyarankan halhal yang sebaiknya dipertimbangkan sebagai masukan yaitu meliputi:  Students Constraints  Accrediting or Vetting Groups  Resources, Faculty, Money, Media Facilities  Teaching Methods. Sebagai stakeholder utama, mahasiswa layak mendapatkan perhatian pertama. Pembatas-pembatas atau kendala-kendala yang bersumber dari mahasiswa khususnya yang berlaku umum seperti karakter, perilaku, dan kebiasaan agar dapat diakomodasi di dalam kurikulum sedemikian rupa sehingga kurikulum dapat mencapai tujuannya, memenuhi tuntutan para stakeholders, tanpa mengorbankan pihak mana pun. Karakter, perilaku, dan kebiasaan mahasiswa tersebut dapat meliputi latar belakang pendidikan di lingkungan asal, motivasi, kedisiplinan, kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi. Memang tidak mudah menterjemahkan hal-hal tersebut agar terakomodasi dalam kurikulum, namun demikian setidaknya kurikulum dirancang dengan sasaran yang jelas. Demikian pula halnya sebaiknya strukturisasi elemen utama mengikuti kriteria penilaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen akreditasi atau pemeriksa seperti Badan Akreditasi Nasional–Perguruan Tinggi (BAN–PT), Accreditation Board for Engineering and Technoloy (ABET), Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, bahkan ISO. Sebagai contoh penerapan Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional dan ketentuan lain, karena borang dari lembaga-lembaga Halaman BAB II - 5


tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus memeriksa ketaatan kita pada ketentuan proses perancangan kurikulum. Selain itu kriteria yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga independen tersebut meliputi hal-hal yang akan dipengaruhi dan mempengaruhi kurikulum, seperti staf dosen beserta sumber daya manusia lain, fasilitas dan dukungan institusi lain, hal-hal yang berhubungan dengan profesionalisme, dan sebagainya. Fakultas, keuangan, fasilitas media pembelajaran, dan sumber-sumber daya lain merupakan faktor-faktor yang cukup jelas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kurikulum, oleh karenanya perlu untuk dipertimbangkan secara matang. Semakin kuat kondisi ketersediaan faktor-faktor tersebut, maka akan semakin lebar kemungkinan menyusun kurikulum yang ideal dalam arti mendekati sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Karena terdapat keseimbangan antara prasarana baik untuk elemen teoritis maupun yang praktis. Sarana dan prasaran tersebut meliputi gedung perkuliahan, laboratorium, ruang terbuka hijau, fasilitas-fasilitas pendukung lain, jaringan komputer baik untuk akses internet maupun intranet serta staf administrasi yang dapat diandalkan. Demikian pula halnya dengan metoda pembelajaran yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh elemen-elemen utama kurikulum. Metoda pembelajaran di sini tentunya meliputi materi ajar, metoda atau cara mengajar itu sendiri apakah kelasikal atau online, serta infra struktur dan teknologi yang mendukungnya. 3.

Menala Kurikulum (Tuning The Curriculum) Langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahap sebelum tahap Menala Kurikulum, tentunya diharapkan dapat menghasilkan Struktur Elemen-elemen Utama Kurikulum yang diinginkan. Namun demikian struktur yang baik tentunya memerlukan penyempurnaan berdasarkan hal-hal yang tidak kasata mata. Proses pembelajaran dan proses pembelajaran yang didasari Psikologi Pembelajaran (Psychology of Learning) tentunya akan sangat berbeda karena dasar ini akan mempengaruhi salah satunya kualitas penerimaan materi ajar oleh para mahasiswa. Hal lain yang dianggap penting untuk menala kurikulum adalah prinsip-prinsip mengorganisasikan kurikulum (Curriculum Organising Principles), apakah prinsip yang dianut telah benar dalam arti tidak ada satu atau lebih semester yang bebannya lebih berat dari semester-semester lainnya, demikian pula sebaliknya.

4.

Implementasi dan Evaluasi (Implementation and Evaluation) Pada tahapan ini Advisory Committees Course Boards, External Examiners (Assessors), Feedback From Industry, akan memegang peran yang sangat penting pada keberlanjutan rancangan kurikulum kita. Untuk tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III – Implementasi dan Evaluasi Kurikulum.

2.4.

STRUKTUR DAN FORMAT KURIKULUM STRUKTUR KURIKULUM Seperti telah disebutkan di atas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 7 ayat 1, kurikulum terdiri atas: 

KURIKULUM INTI – merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang haru dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok rnatakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan Halaman BAB II - 6


pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. 

KURIKULUM INSTITUSIONAL – merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Namun demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Pasal 6 ayat 2.e. menyatakan bahwa Kurikulum inti suatu program studi disusun atas kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Adapun Pasal 3 ayat 2. menyatakan Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. FORMAT KURIKULUM Hal-hal penting yang seharusnya terdapat pada Format Kurikulum adalah sebagai berikut: 1. Identitas Lembaga: Memuat nama Fakultas, Jurusan, Program Studi, Bagian atau sejenisnya sebagai penyelenggara pendidikan. 2. Strata Program Studi dan Gelar Lulusan: Menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 3. Fasilitas utama penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran: Fakultas, Jurusan, Program Studi, Bagian. 4. Identitas Tenaga Akademik 5. Tanda tangan pihak-pihak berwenang: Ketua Komisi Penyusunan Kurikulum, Ketua Jurusan/ Program Studi, Dekan Fakultas, Pembantu Rektor I Bidang Akademik.

KODIFIKASI

MBB

NAMA MATA KULIAH

S KS

PENYELENGGARA

Berikut adalah contoh “Kodifikasi” Kurikulum yang berlaku di UNIKOM dengan mengambil contoh bagian Kurikulum Program Studi Teknik Arsitektur, Mata Kuliah Pranata Pembangunan, Program Studi Strata Satu (S1) (nomor 3), Semester 7, kelompok kompetensi MBB (nomor 5), Nomor Mata Kuliah untuk ketentuan tersebut, bobot 2 SKS, penyelenggara Program Studi.

KELOMPOK KOMPETENSI

2.5.

Pranata Pembangunan

2

Program Studi

KODE MATA KULIAH KJ

PS

S

J

NO.

T

1

2

3

4

5

6

AR

3

7

5

01

Halaman BAB II - 7


KETERANGAN: KJ PS S J NO. T

    

Kode Jurusan/ Program Studi = AR (Arsitektur) Program Studi Strata Satu (S1) = 3 Semester = Tempat Mata Kuliah bersangkutan diselenggarakan Jenis = Nomor Kelompok Kompetensi, contoh: Nomor MBB = 5 Nomor Mata Kuliah Tambahan = Kode tambahan, contoh: S untuk Studio, L untuk Laboratorium, dan seterusnya.

1 = Kelompok MPK: Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 2 = Kelompok MKK: Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 3 = Kelompok MKB: Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya 4 = Kelompok MPB: Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya 5 = Kelompok MBB: Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bersama

Halaman BAB II - 8

1. Pasal 7 ayat 1, kurikulum terdiri atas: a. Kurikulum Inti dan b. Kurikulum Institusional Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan

Recommend Documents