1 Mei pendirian usaha. (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2017)

Tanggal Penerbitan

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas sekilas tentang ekonomi kreatif, gagasan baru sistem ekonomi yang menempatkan informasi dan kreativitas manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Di Indonesia, hal ini menjadi tanggung jawab Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF), berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang kemudian diubah Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Salah satu subsektor yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2015 terbesar adalah Kuliner, mencapai 41,69% dari Rp 852,24 T PDF Ekraf, atau sebesar Rp 355,30 T. Sementara ekspor kuliner sebesar 6% dari US$ 19,4 M, atau sebesar US$ 1,164 M. (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2017) Beberapa pelaku subsektor kuliner melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikelola secara lebih serius. Salah satu di antaranya adalah perlunya akses perizinan usaha melalui satu pintu sehingga lebih mudah dan efektif. Para pebisnis kuliner baru sebaiknya mendapatkan panduan dari pemerintah, bisa dari pelatihan bisnis, informasi perizinan, sampai pada pendampingan hukum dalam proses

 https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com  [email protected]

1 Mei 2017 Pembelajaran

8

pendirian usaha. (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2017) Untuk itulah, dalam materi pembelajaran kali ini akan coba diungkap aturan-aturan hukum yang terkait dengan subsektor kuliner. Agar pembahasan tidak menyimpang dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi, landasan hukum utama yang dibahas mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, beserta produk hukum turunan dan terkait. Landasan ini dipilih karena subsektor kuliner terkait dengan pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Subsektor kuliner akan selalu menciptakan ragam Pangan Olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pemahaman mendasar tentang Pangan Olahan inilah yang kemudian menjadi pembahasan utama dalam pembelajaran kali ini, yang didukung dengan landasan hukum terkait yang berlaku di Indonesia.

1 / 11

Tanggal Penerbitan

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI


Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

8

ATURAN DASAR Landasan hukum yang mengatur tentang Pangan pada awalnya adalah UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun, sebagaimana dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang telah dihasilkan menjadikan UU tersebut tidak relevan lagi sehingga perlu diganti. Terhitung sejak 16 November 2012, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disahkan menggantikannya. Beberapa aturan terkait dengan subsektor kuliner diuraikan dalam beberapa pasal berikut ini, diantaranya: Pasal 64 (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan. (2) Penerapan tata cara pengolahan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis pangan serta jenis dan skala usaha produksi pangan. Pasal 71 (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia. (3) Ketentuan mengenai persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 75 (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:


a.

(2)

bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83 (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. (2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran. (3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 84 (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut. Pasal 89 Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan. Pasal 90 (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau

2 / 11

Tanggal Penerbitan


e. f.

hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau sudah kedaluwarsa.

Pasal 97 (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu. (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Pasal 98 (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 99 Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan. Pasal 100 (1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.


(2)


8

Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pasal 101 (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya. (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut. (3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia. Pasal 104 (1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. (2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan. (3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Pasal 105 (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya. (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

Khusus terkait dengan label dan iklan pangan, diatur lebih lanjut dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan di Pasal 3 sebagai berikut: (1)

(2)

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;

3 / 11

Tanggal Penerbitan




e.

tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Lebih lanjut di Pasal 12 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menguraikan: Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat: a. nama produk; b. berat bersih atau isi bersih; c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan bagian utama label, dijelaskan di Pasal 14 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sebagai berikut: Bagian utama label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus ditempatkkan pada pada isi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

8

Untuk keterangan tentang bahan yang digunakan, Pasal 19 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan sebagai berikut: (1)

(2)

(3)

Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nama yang lazim digunakan. Dalam hal nama bahan yang diugnakan dalam kegiatan atua proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumnya pada Label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

TUGAS PERORANGAN Buatlah desain label pangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dipelajari di selembar kertas HVS.

PERIZINAN PANGAN OLAHAN Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Pasal 91 dinyatakan bahwa setiap pangan olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Namun, izin edar ini dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Yang dimaksud pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tingga dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.


Meskipun industri rumah tangga dikecualikan terkait dengan izin edar, PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan di Pasal 43 mengatur tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sertifikat ini diterbitkan oleh Bupati/Walikota dengan merujuk pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

4 / 11

Tanggal Penerbitan




SPP-IRT ini diberikan oleh Bupati/Walikota setelah memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

8

02

Masa berlaku SPP-IRT ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Bila SPP-IRT ini berakhir masa berlakunya, maka produk pangan tersebut dilarang untuk diedarkan. Tata cara pemberian SPP-IRT diajukan kepada Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi: a. Formulir Permohonan SPP-IRT yang memuat informasi sebagai berikut: 1. Nama Jenis Pangan 2. Nama Dagang 3. Jenis Kemasan 4. Berat Bersih/Isi Bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) 5. Komposisi 6. Tahapan Produksi 7. Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon Industri Rumah Tangga Produksi (IRTP). 8. Nama Pemilik 9. Nama Penanggungjawab 10. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa) 11. Informasi tentang kode produksi b. Dokumen lain antara lain: 1. Surat keterangan atau izin usaha dari instansi yang berwenang 2. Rancangan label pangan

3

4

Pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT diantaranya: Kode 01

 Dendeng Daging  Paru Goreng Kering  Kerupuk Kulit  Rendang Daging/Paru Hasil Olahan Ikan Kering  Abon  Cumi Kering  Ikan Asin  Ikan Asap/Ikan Salai/Ikan Kayu  Kerupuk/Kemplang/Amplang Ikan  Udang Kering (Ebi)  Pasta Ikan  Petis  Terasi  Empek-empek Kering  Ikan Goreng  Dendeng Ikan  Rendang Ikan/Belut  Serundeng Ikan  Bekicot Olahan  Presto Ikan Hasil Olahan Unggas Kering  Abon unggas  Usus Goreng  Ceker Goreng  Kulit Unggas Goreng  Dendeng  Telur Asin  Presto Unggas  Rendang Telur Sayur Asin dan Sayur Kering  Acar  Asinan/Manisan Sayur  Jamur Asin/Kering  Sayur Asin Kering  Sayur Kering  Keripik/Criping Sayur  Emping Melinjo/Labu  Manisan Rumput Laut

Jenis Pangan Hasil Olahan Daging Kering  Abon Daging


5

Hasil Olahan Kelapa  Kelapa Parut Kering

5 / 11

Tanggal Penerbitan




6

7

 Nata de Coco  Geplak Tepung dan Hasil Olahnya  Bihun  Biskuit  Bagelen/Bagelan  Dodol/Jenang/Galamai  Kerupuk  Kue Brem  Kue Kering  Makaroni  Mie Kering  Tapioka  Tepung Aren  Tepung Arcis  Tepung Beras/Ketan  Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)  Tepung Hunkwee  Tepung Kedele  Tepung Kelapa  Tepung Kentang  Tepung Pisang  Tepung Sagu  Tepung Sukun  Roti/Bluder  Rempeyek/Peyek  Sohun  Bakpao  Bakpia/Pia  Bika Ambon  Cakue  Cendol  Cimol  Cone/Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)  Kulit Lumpia/Pangsit  Moci  Molen/Bolen  Mutiara/Pacar Cina  Pilus  Yangko Minyak dan Lemak


8

8

9

10

11

 Minyak Jagung  Minyak Kacang  Minyak Kedele  Minyak Kelapa  Minyak Bunga Matahari  Minyak Zaitun  Minyak Sawit  Minyak/Lemak Ayam  Minyak/Lemak Sapi Selai, Jeli dan sejenisnya  Jem/Selai  Jeli Buah  Jeli Agar  Jeli Bubuk Rasa Buah  Jeli Rumput Laut  Jeli Lidah Buaya  Marmalad  Serikaya/Srikaya/Kayakaya  Cincau Gula, Kembang Gula dan Madu  Gula Aren  Gula Kelapa  Gula Pasir (bukan gula pasir hasil dirafinasi)  Gula Semut  Kembang Gula/Permen  Kembang Gula/Permen Susu  Kembang Gula/Permen Karet  Kembang Gula Coklat  Madu  Sirop  Manisan/Aromanis (buah/rimpang)  Enting-enting/Kipas Kacang/ Ampyang/Noga) Kopi, Teh, Coklat Kering atau Campurannya  Kopi Biji Kering/Bubuk  Teh/Teh Hijau  Teh Rosela  Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)  Kopi Campur Bumbu

6 / 11

Tanggal Penerbitan




8

   

12

13

Aneka Bumbu Masakan Bumbu Cabe Bawang Goreng Cuka Makan seperti cuka buah apel/anggur, dll  Kecap Asin/Manis  Saos Cabe  Saos Tomat  Saos Ikan  Saos Kacang  Tauco  Sambal  Bumbu Kacang/Pecel Rempah-Rempah  Bawang Merah Kering/Pasta/ Bubuk  Bawang Putih Kering/Pasta/ Bubuk  Cabe Kering/Pasta/Bubuk  Cengkeh Kering/Pasta/Bubuk  Jahe Kering/Pasta/Bubuk  Jintan  Kayu Manis  Kapulaga  Ketumbar  Kunyit Kering/Pasta/Bubuk  Lada Putih/Hitam  Pala/Bunga Pala  Wijen Minuman Ringan, Minuman Serbuk  Minuman Beraroma  Minuman Gula Asam  Minuman Buah  Minuman Sayur  Minuman Kacang Kedele/Sari Kedela  Minuman Kopi/Campur  Minuman Kunyit Asam  Minuman Lidah Buaya  Minuman Rumput Laut  Minuman Sari Madu  Minuman Sari Tebu  Minuman Sari Jagung


14

15

 Minuman Sari Bekatul  Minuman Sari Kurma  Minuman Teh  Minuman Bandrex  Limun  Minuman Jeli  Minuman Rempah  Minuman Rosela  Cincau/Minuman Cincau  Minuman Sari Tape  Minuman Serbuk  Minuman Bubuk Kedele Hasil Olahan Buah  Keripik/Criping Buah (Sukun/ Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)  Buah Kering  Lempok Buah (Durian, dll)  Asinan Buah  Manisan Buah  Buah dalam Sirop  Pisang Sale Hasil Olahan Biji-bijian dan Umbi  Ketan  Jawadah/Jadah/Uli  Keripik Kentang  Keripik Kentang Balado  Keripik Ketela/Singkong  Keripik/Tortilla Jangung  Keripik Talas  Intip  Keripik Ubi Jalar  Rangginang/Batiah  Bekatul  Bingka Ubu  Carang Mas/Kue Keremes Ubi Jalar/Ceker Ayam  Jipang/Kipang Beras Ketan  Berondong Jagung  Berondong Beras Ketan  Marning Jagung  Emping Jagung/Singkong  Keripik/Criping Umbi-

7 / 11

Tanggal Penerbitan




16

umbian  Getuk Goreng  Kacang Atom/Bawang/Goreng/Kulit/ Mete/Teur/Tolo/Koro/Kapri/ Salut/Tumbuk  Kwaci  Opak/Gropak Singkong/Ubi/Beras  Singkong Presto  Lanting  Abon Oncom  Tape Ketan  Tape Singkong  Tiwul  Wingko Babat  Wajik/Wajit Ketan  Wajik/Wajit Buah Lain-lain Es

8

    

Es Stik/Es Lilin Es Goyang/Es Loly Es Puter Es Mambo Es Hunkue

Pangan olahan dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran atau SPP-IRT, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 PP No. 28 Tahun 2004, bila: a. b.

mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil sesuai dengan yang dibutuhkan untuk keperluan:  permohonan surat persetujuan pendaftaran;  penelitian; atau  konsumsi sendiri.

STANDAR USAHA KAFE Seperti yang diuraikan di awal tulisan ini, subsektor kuliner merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB dari sektor ekonomi kreatif. Usaha kafe merupakan salah satu usaha yang berkembang pesat dan tumbuh subur. Untuk itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha kafe itu sendiri. Usaha Kafe merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Usaha ini boleh didirikan oleh perseorangan ataupun berbentuk badan usaha Indonesia berbadan


hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap usaha kafe wajib memiliki Sertifikat Usaha Kafe, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe. Untuk itu harus dilakukan penilaian, sebagaimana diatur sebagai berikut: Pasal 7 (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kafe, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Kafe. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.

8 / 11

Tanggal Penerbitan


(4)

Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 6 (enam) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur.

Aspek-aspek standar usaha di atas kemudian dijabarkan sebagai berikut: 1. Produk a. Ruang Makan dan Minum  Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.  Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. b. Makanan dan Minuman Ringan Paling sedikit meliputi:  10 (sepuluh) menu makanan ringan; dan  20 (dua puluh) menu minuman ringan. c. Fasilitas Penunjang  Ruangan dilengkapi meja dan kursi, peralatan dan perlengkapan makan dan minum, dan daftar menu makanan ringan dan minuman ringan disertai harga.  Ruang dapur kecil (pantry) yang dilengkapi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup, peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan bahan makanan dan minuman yang berfungsi dengan baik sesuai standar higiene sanitasi, dan tempat cuci peralatan yang bersih dan berfungsi dengan baik sesuai standar higiene sanitasi.  Tersedianya toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi


2.

3.


8

dengan tanda yang jelas, air bersih yang cukup, tempat cuci tangan, sabun dan alat pengering/tissue, kloset jongkok dan/atau kloset duduk, tempat sampah tertutup, dan tempat buang air kecil (urinoir) dan penyiram airnya (washlet) untuk toilet pengunjung pria. d. Kelengkapan Bangunan  Papan nama yang dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.  Lift dan/atau eskalator yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih. Pelayanan Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) untuk: a. Penyambutan dan penerimaan pengunjung. b. Pemesanan, pengolahan dan penyajian makanan dan minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. c. Pembayaran secara tunai dan/atau non tunai. d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). e. Keamanan oleh satuan pengaman yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh kepolisian. f. Penanganan keluhan pengunjung. Pengelolaan a. Organisasi, yang diwujudkan dengan:  Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi lengkap dan terdokumentasi dan uraian tugas dan fungsi lengkap untuk

9 / 11

Tanggal Penerbitan




setiap jabatan dan terdokumentasi.  Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.  Dokumen Prosedur Operasional Standar dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.  Perjajian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. b. Manajemen, yang diwujudkan dengan:  Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.  Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.  Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.  Pelaksanaan pengendalian hama. c. Penanganan Produk, yang diwujudkan dengan:  Pengadaan bahan yang terdokumentasi.  Penerimaan bahan yang terdokumentasi.  Penyimpanan bahan yang terdokumentasi. d. Sumber Daya Manusia, yang diwujudkan dengan:  Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.  Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.  Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.


8

 e.

Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan. Sarana dan Prasarana, yang diwujudkan dengan:  Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau jaringan internet.  Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.  Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Fasilitas pembuangan limbah cair dan padat atau sampah.  Instalasi listrik, gas dan air bersih yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Memiliki ruang ibadah yang dilengkapi dengan perlengkapannya.  Gudang.

Namun demikian, bagi usaha mikro dan usaha kecil tidak diberlakukan aturan ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Pasal 8 Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Kafe yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pengusaha yang tidak sesuai dengan standar usaha tersebut tidak boleh menyatakan diri sebagai usaha kafe, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut: Pasal 9 Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe.

10 / 11

Tanggal Penerbitan



8

DAFTAR BACAAN Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Maret 2017. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif Indonesia -----. Subsektor Kuliner. www.bekraf.go.id. < http://www.bekraf.go.id/subsektor/page/kuliner diakses 25 April 2017, 20.39 WITA> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan


11 / 11

1 Mei pendirian usaha. (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2017)

Recommend Documents