RUMUSAN PERTEMUAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA WIL I ( JAWA DAN SUMATERA) TAHUN 2014 HOTEL HORISON, SEMARANG, JAWA TENGAH TANGGAL 22 – 24 JANUARI 2014
Pertemuan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota Wilayah I Tahun 2014 diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian berkerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah di Hotel Horison, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 – 24 Januari 2014. Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan didampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Narasumber dalam pertemuan ini adalah InspektoratJenderal yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektur II Kementerian Pertanian, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Pejabat eselon IV Biro Perencanaan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala Pusat Lingkup Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Peserta pertemuan terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang yang menangani Ketahanan Pangan Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur DI. Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Banten, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pertemuan tersebut antara lain : 1. Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013 a. Realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan s.d. 31 Desember 2013 berdasarkan hasil rekon dengan Kementerian Keuangan mencapai 93,66 persen, lebih tinggi dari realisasi tahun 2012 yang hanya mencapai 90,34 persen. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2013 antara lain: adanya revisi DIPA, POK, Satker, dan pejabat perbendaharaan, serta keterlambatan terbitnya pedoman, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. Selain itu masih dijumpai pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis. b. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan di beberapa lokasi sampel uji petik, beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dan upaya perbaikan ke depan adalah:
1) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM): (1) dana bansos tidak mengalami penambahan; (2) gapoktan tidak beraktifitas lagi sehingga tidak dialokasikan lagi Bansos untuk tahap selanjutnya; (3) lahan pembangunan gudang belum dilengkapi dengan surat hibah dari pemilik lahan kepada gapoktan; (4) pengembalian pinjaman cadangan pangan tidaklancar; (5) sarana danprasarana gapoktan belum lengkap; (6) pengurus unit usaha belum berfungsi secara optimal; (7) administrasi dan pelaporan belum dibuat secara tertib serta belum membuat aturan dan sanksi. 2) DesaMandiriPangan (DEMAPAN): (1) penetapan pelaksana kegiatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan; (2) terdapat pemanfaatan modal kelompok demapan yang tidak sesuai dengan ketentuan; (3) pengembalian modal usaha belum optimal; (4) Lembaga Keuangan Desa (LKD) telah terbentuk namun belum berjalan optimal; (5) administrasi kelompok afinitas belum tertib. 3) LumbungPangan: (1) juklak yang dibuat belum mendukung pelaksanaan operasional dilapangan; (2) penetapan kelompok lumbung belum sesuai dengan ketentuan; (3) seluruh gabah kelompok lumbung dipinjam anggota sehingga tidak ada iron stock sesuai dengan kebutuhan kelompok; (4) dana lumbung digunakan untuk keperluan lain: (5) administrasi kelompok lumbung belum sepenuhnya tertib. 4) Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP): (1) penetapan kelompok penerima dana bansos tidak berdasarkan hasil investigasi danpeta FSVA; (2) pemberian bansos dilakukan tanpa adanya intervensi kerawanan pangan maupun non pangan; (3) penggunaan dana belum sesuai RUK; (4) pemberian bantuan belum tepat waktu. 5) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP): (1) pemilihan lokasi dan kelompok penerima bantuan belum sesuai dengan ketentuan; (2) penyusunan RKKA belum sesuai kebutuhan; (3) lahan pekarangan belum dikelola dengan baik; (4) demplot pekarangan dan kebun bibit tidak berlanjut; (5) pemanfaatan dana bansos belum sesuai peruntukannya; (6) administrasi kelompok tidak tertib; (7) pendamping belum optimal dalam melakukan pendampingan. c. Dalam kajian terkini tentang perbandingan FSVA 2009 dan FSVA 2013 menunjukkan bahwa secara keseluruhan situasi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada beberapa indikator dalam hal peningkatan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan, perbaikan akses listrik, peningkatan akses air bersih, peningkatan sarana kesehatan, penurunan jumlah perempuan buta huruf, angka harapan hidup balita meningkat, dan penurunan angka balita stunting. d. Perkembangan Pola Pangan Harapan tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Untuk tahun 2013, perhitungan angka PPH telah menyesuaikan dengan data konsumsi ikan dari publikasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta perubahan pengeluaran sayur dan buah dari Ditjen Hortikultura. Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, PPH Indonesia pada tahun 2013 sebesar 88,9 masih belum mencapai target PPH menurut Renstra BKP 2010 – 2014 dan Perpres 22 Tahun2009yaitu 91,5. e. Berbeda dengan skor pola pangan harapan, indicator penurunan konsumsi beras menunjukkan kondisi yang semakin baik dan mencapai target 1,5 persen per tahun, dimana pada tahun 2012 turun sebesar 5,33 persen dibandingkan tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 angka konsumsi beras Indonesia pada tahun 2013 sebesar 97,36 kg/kapita. Angka ini menunjukkan penurunan konsumsi beras nasional sebesar 0,24 kg/kapita atau 0,2% dibandingkan tahun 2012. f. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 adalah: (1) Perlunya perbaikan kualitas persiapan pelaksanaan 2013 dan perencanaan 2014 antara lain identifikasi sasaran baru dilakukan lebih awal dan pengadaan/lelang disiapkan sejak awal; (2) Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan 2014 dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); (3) Perlunya peningkatan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan program/kegiatan; (4) Perlunya peningkatan komitmen, sinergisme, dan koordinasi program/kegiatan pusat-daerah; dan (5) Pastikan pelaksanaan program/kegiatan diupayakan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). g. Untuk persiapan perencanaan kegiatan ketahanan pangan pada tahun 2015, Kementerian Pertanian telah menerapkan e-Proposal untuk mempersingkat proses penggajuan usulan kegiatan. Oleh karena itu, kepada seluruh kabupaten/kota pelaksana kegiatan ketahanan pangan untuk dapat mengusulkan kegiatan ketahanan pangan melalui e-Proposal dengan tepat waktu, agar usulan yang diajukan dapat dipertimbangkan dalam penetapan lokasi dan alokasi anggaran pada tahun 2015. 2. RencanaPelaksanaanKegiatanTahun 2014 : a. RencanaPelaksanaanKegiatanPengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. 1) Dalam rangka pencapaian salah satu target Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat, Badan Ketahanan Pangan (BKP) memprioritaskan kegiatan pada kegiatan P2KP/Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan indicator keberhasilan/outcome yang ditargetkan yaitu peningkatan PPH menjadi 93 dan penurunan komsumsi beras 1,5% per tahun. Pada tahun 2014, akan dialokasikan sebanyak 1.950 desa baru yang tersebar di 337 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan alokasi dana bansos sebesarRp. 47 juta per desa yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan utama, yaitu:
o Pemanfaatan pekarangan oleh kelompok wanita sebesar Rp 30 Juta, antara lain untuk penanaman sayuran/buah, pembuatan kompos, pembuatan kolam ikan, ternak kelinci, atau integrasi beberapa kegiatan budidaya pertanian; o Kebun bibit desa sebesar Rp 12 Juta; o Pengembangan kebun sekolah sebesarRp 3 Juta; dan o Peningkatan pemahaman pola pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) pada kelompok wanita dengan pemanfaatan pangan lokal yang ada di kelompok sebesar Rp 2 Juta. 2) Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan P2KP/KRPL Tahun 2013 masih dialokasikan dana bansos sebesar Rp. 3 Juta untuk penguatan kebun bibit dalam pengembangan pekarangan di desa yang bersangkutan. 3) Berdasarkan Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten/kota, menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan bagian dari SPM yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, kepadaBupati/Walikota agar dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 di kabupaten/kota untuk pengawasan keamanan pangan segar, untuk mencapai standar minimal 80% pangan aman pada tahun 2015. 4) Prosedur penghitungan capaian SPM bidang ketahanan pangan dapat diunduh melalui portal BKP. Diusahakan akan dilakukan pelatihan untuk penghitungan SPM bidang ketahanan pangan.
b. Rencana Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan: 1) Sebagaimana pada tahun 2013, kegiatan Demapan regular Tahun 2014 tidak dialokasikan desa, tetapi tetap melanjutkan pelaksanaan kegiatan sampai tahapan kegiatan Demapan selesai (Kemandirian) yaitu pendampingan Demapan di 691 desa (Tahun 2011 dan 2012). Dipandang sangat perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan Demapan, sehingga dapat diketahui dampak positif dan negatif yang akan dijadikan bahan pertimbangan pada masa yang akan dating untuk menentukan keberlanjutan kegiatanDemapan. 2) Sejaktahun 2013, pelaksanaan kegiatan Demapan difokuskan pada wilayah yang khusus/spesifik dengan kegiatannya berupa Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP), sehingga tidak dilaksanakan di semua propinsi, namun hanya pada 3 kawasan, yaitu Perbatasan;Kepulauan; serta Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2014, tidak adaa lokasi untuk kawasan baru, tetapi hanya melanjutkan kawasan tahun 2013 dengan tetap dialokasikan dana bansos sebesar Rp 200 Juta, terdiri dari 109 kawasan pada 60 kabupaten di 13 propinsi.
3) Pertimbangan pemilihan kawasan tersebut antara lain: Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang angka kemiskinannya tinggi, wilayah perbatasan dengan tujuan untuk membantu memperkuat pertahanan wilayah dari aspek ekonomi, serta wilayah kepulauan untuk menangani kesulitan akses pangan akibat dampak kondisi alam, seperti perubahan iklim, bencana, dan lain-lain.
c. Rencana Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan : 1) Pada tahun 2014 kegiatan Penguatan LDPM untuk sasaran baru tetap dialokasikan sebanyak 75 Gapoktan tahap penumbuhan di 15 Provinsi sentra produksi padi dengan alokasi bansos sebesar Rp. 150 Juta. Untuk tahap pengembangan tetap dialokasikan dana bansos bagi 74 gapoktan tahap pengembangan. Serta dana pendampingan juga masih dialokasikan bagi 268 Gapoktan tahap kemandirian. 2) Untuk propinsi yang tidak memperoleh alokasi APBN, agar bias memfasilitasi dengan dana APBD. Untuk itu, terkait pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, agar diinformasikan ke Daerah yang melaksanaan kegiatan LDPM yang didanai APBD sehingga kegiatan bias berjalan sesuai dengan Pedoman Penguatan LDPM. 3) Pada tahun 2014 pengisian lumbung tetap dilanjutkan, dari 872 lumbung yang telah dibangun melalui Dana AlokasiKhusus (DAK), hanya 407 unit lumbung yang akan mendapatkan alokasi dana bansos tahap pengembangan sebesar Rp. 20 Juta untuk pengisian bahan pangan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk antisipasi kerawanan pangan. Selain itu juga masih dialokasikan dana bansos danpendampinganpada 245 unit lumbung tahap kemandirian. 4) Untuk menjaga keberlanjutan lumbung pangan masyarakat maupun cadangan pangan pemerintah, diharapkan agar kepada masing – masing daerah dapat berkerjasama dengan BULOG setempat. Hal ini dilakukan karena gabah yang hanya memiliki daya simpan selama 3 bulan. Sehingga apabila disimpan lebih dari itu akan memiliki viabilitas yang rendah hingga keberhasilan tanam akan menurun. Dengan berkerjasama, perputaran gabah yang disimpan akan lebih cepat karena transaksi perberasana di BULOG lebih cepat daripada di lumbung pangan masyarakat maupun cadangan pangan pemerintah.
3. Secara umum, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dipersiapkan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Melakukan percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran serta persiapan pelaksanaannya dengan baik. Kegiatan yang sifatnya pelelangan dapat dilaksanakan sebelum DIPA 2014 ditetapkan dan penandatanganan kontraknya dilakukan setelah DIPA 2014 ditetapkan;
b. Dalam proses CP/CL penetapan lokasi/kelompok penerima manfaat kegiatan bansos agar memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan mengacu kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman maupun petunjuk pelaksanaan, sehingga kelompok penerima manfaat dapat terpilih lebih selektif dan keberlanjutan kegiatan dapat terjaga; c. Segera melaksanakan kegiatan belanja pegawai, barang, modal dan sosial sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Khusus untuk pemberian bansos dalam bentuk transfer uang agar memperhatikan petunjuk pengelolaan belanja bantuan sosial bidang pertanian yang memuat jenis-jenis bansos dan besaran dana bansos bagi penerima dana bansos sehingga pelaksanaan kegiatan bansos dapat berjalan dengan baik; d. Segera melakukan revisi kegiatan yang tidak sesuai dengan pencapaian kinerja dan target output. e. Upayakan target serapan anggaran tahun2014sebagaiberikut: akhir Maret (25%), akhir juni (50%), akhir September (75%) dan akhir Desember (100%); f. Peningkatan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan program/kegiatan; g. Peningkatan komitmen, sinergisme, dan koordinasi program/kegiatan pusat-daerah. h. Revisi nomenklatur SKPD pelaksana kegiatan ketahanan pangan baik propinsi maupun kabupaten/kota agar segera diusulkan melalui Kanwil DJPB setempat dan ditembuskan kepada BKP Pusat. Sementaraitu, bagi kabupaten/kota yang belum memiliki SKPD yang menangani ketahanan pangan agar dapat diusulkan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dengan bentuk kelembagaan berupa badan atau kantor berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam mengelola ketahanan pangan. i. Untuk persiapan perencanaan program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2015, usulan kegiatan harus diajukan melalui aplikasi online e-Proposal Kementerian Pertanian.
Semarang,
Januari 2014
Badan Ketahanan Pangan
