09 11:58

Perda No. 25 Tahun 2001

file:///media/cdrom0/25%20tahun%202001.htm

Home Galeri Foto Galeri Video klip Peraturan Daerah Tahun 2001 Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005

MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, maka perkembangan kota dan lajunya pembangunan efektif sangat beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemamfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien dan efektif; b. bahwa dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang dan terwujudnya kota yang indah, tertib, aman dan nyaman, perlu memanfaatkan ruang kota secara efektif, optimal seimbang dan serasi melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Derah tentang Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan; Mengingat : 1. Indiche Contabilited Wet (ICW) stbl – 1925 Nomor 448, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang Kota (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 23); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902); 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353 Tahun 1987); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaannya; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1993; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek-proyek PMA dan PMDN di Daerah; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Daerah adalah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang, dan jalan kenderaan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur tanah, yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat jalan, dengan membuat sesuatu jalan dimaksudkan pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang dibuat Pemerintah Daerah maupun swasta. 7. Bangunan adalah sebuah atau sekelompok bangunan yang akan didirikan atau telah didirikan yang dipergunakan untuk tempat usaha atau tempat tinggal serta jenis atau bagian yang bersangkutan dengan bangunan itu yang bersifat permanen, semi permanen maupun darurat di atas tanah atau perairan.

1 of 9

02/09/09 11:58


file:///media/cdrom0/25%20tahun%202001.htm 8. Mendirikan KLB serta ketinggian adalah bangunan. usaha / pekerjaan untuk membuat atau mendirikan3 bangunan. 1bangunan 2 4 9. Merubah bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk merubah bentuk dasar dan sifat banguan semula induk maupun PERUMAHAN BAB V bangunan turunan. 1 –2 0. 50 A. Kapling 300 m2 ke atas PELAYANAN PERIZINAN –2 dengan tidak merubah 0. 60 yang telah1ada 1 bangunan adalah usahaJENIS 10. Memperbaiki / pekerjaan untuk memperbaiki bangunan B. Kapling 150 – 300 m2 Pasal 23 1 –2 0. 75 induk maupun bangunan C. Kaplingturunan. 150 m2 ke bawah 11. Membongkar bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan / meniadakan bangunan. 1. Bahwa untuk menuju kepada tertibnya penataan kota yang terarah, terpadu dan terkendali Daerah 2 PERKANTORAN DIPUSAT KOTA.ruang 35 pekerjaan 4yang - S dalam 12. Harga bangunan adalah harga bahan bangunan ditambah dengan biaya /0.upah merupakan kesatuan Kabupaten Pelalawan, dipandang perlu adanya berbagai jenis pelayanan perizinan sebagai berikut : harga dari 3bangunan / borongan pekerjaan. PERKANTORAN DI SUB PUSAT KOTA. 0. 35 3-4 a. Advice Planning / Izin lokasi ; 13. Izin Mendirikan Bangunan, merubah, memperbaiki, dan merobohkan bangunan adalah persetujuan resmi dari Kepala PERDAGANGAN DAN JASA DI PUSAT KOTA 0. 50 4-S b.4 Pelayanan Daerah untuk memulai Pemetaan; / mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan yang c. IzinPERDAGANGAN Mendirikan, merubah membongkar bangunan (IMB); 0. 50 DANdan JASA DI SUB PUSAT KOTA 3-4 selanjutnya5 disebut IMB. d. Izin Penggunan Bangunan; 14. Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan adalah surat izin yang diberikan 0. kepada perencana / 1seseorang yang bertugas INDUSTRI DAN GUDANG 30-0. 45 -2 e.6 Surat Izin Bekerja Perencanaan Bangunan (SIBP). mengerjakan perencanaan bangunan di bidang planologi/arsitektur dan atau konstruksi dan atau instalasi di Wilayah 2. Badan atau orang yang memerlakukan pelayanan tersebut ayat (1), harus memenuhi kewajiban PELAYANAN SOSIAL 0. 30-0. 45 2 - 4 / ketentuan Kabupaten7Pelalawan. sebagaimana diatur dalam Peraturan Derah ini. 15. Izin Lokasi adalah persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukkan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan. BAB VI 16. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan PERIHAL ADVICE PLANNING / IZIN LOKASI dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap. Bagian Pertama 17. Garis Sempadan Muka Bangunan adalah garis yang mengatur jarak bangunan yang menghadap jalan, baik muka bangunan maupun samping bangunan (untuk persiil pokok) dengan batas pinggir jalan (Patok Daerah Milik Jalan). Kewenangan Kepala Daerah 18. Garis Sempadan Belakang Bangunan adalah garis yang mengatur batas bangunan bagian belakang dengan batas persil bagian belakang. Pasal 24 19. Garis Sempadan Samping (kanan dan kiri) bangunan adalah garis yang mengatur batas bangunan bagian belakang 1. Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuknya dengan batas persil bagian samping (kanan dan kiri).berwenang menentukan dan mengarahkan peruntukan, fungsi penggunaan lokasi bangunan sarana atau akan dengan dilakukanbatas oleh pinggir berbagaijalan 20. Garis Sempadantanah, Pagarserta bangunan adalah garis yangprasarana mengaturyang batasdilakukan pagar bangunan pihak, baik Pemerintah, maupun (Patok Daerah Milik Jalan),Swasta besarnya garisMasayarakat. sempadan pagar bangunan ditetapkan 1 (satu) meter. 2. Kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui Advice Planning perizinan lokasi, 21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangperuntukan undangan yangmaupun berlaku.mendirikan serta penggunaan bangunan dan non bangunan serta merupakan persyaratan dalam pemberian IMB. surat yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum mengenai sesuatu hal yang berkaitan 22. Surat keterangan adalah dengan tugas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum. Bagian Kedua Persyaratan danBAB Prosedur Izin lokasi II .Pasal 25 PERIHAL MEMBUAT, MENDIRIKAN DAN MEMELIHARA JALAN – JALAN BANGUNAN 1. Persyaratan Izin Lokasi ; Pasal 2 a. Kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak lingkungan, maka AMDAL merupakan persyaratan pemberian disamping lainnya ; 1. Dilarang membuat jalanizin danlokasi bangunan tanpa persyaratan izin Kepala Daerah. b. Jenis kegiatan sebagai dimaksud hurufdapat a ayat ini, ditetapkan 2. Bagi bangunan yang didirikan tanpamana Izin Kepala Daerah dibongkar paksaoleh olehKepala KepalaDaerah. Daerah. Prosedur Izin Lokasi 3. 2. Jalan yang akan dibuat ;harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik mengenai a. Mengajukan permohonan untuk pelayanan pengukuran situasi dan penerapan rencana kota dilapangan ukuran, tinggi dan konstruksi maupun letak guna jalan tersebut. survey tata letak bangunan ; 4. Jalan-jalan (pematokan), yang dibuat serta swasta menurut Pasal ini penggunaannya diprioritaskan selama 5 (Lima) tahun, sejak b. Mengajukan permohonan untuk pemberian lokasi penunjukan penggunaan tanah dan digunakan penyesuaian persetujuan diberikan dan selanjutnya jalan tersebutizin menjadi milik Pemerintah Daerah, yang untuk tanah ; kepentingan peruntukan umum. c. Mengajukan permohonan dispensasi atasrangkap kelebihan koefisien koefisien lantai 5. Pada permohonan izin membuat jalan, harus dilampirkan 3 (tiga) sebagaidasar berikutbangunan, : bangunan dan ketinggian bangunan. a. Gambar situasi jalan yang telah ada dan jalan-jalan yang berdampingan dengan rencana perluasannya; b. Denah dari kumpulan jalan-jalan yang dibuat menurut skala 1:50 supaya dapat dilihat konstruksinya. Pasal 26 Pasal 3 1. Permohonan sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal 25 peraturan daerah ini, diajukan kepada Kepala Daerah c/q. Kepala Si pemilik jalan yangDinas. dimaksud Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk : 2. Kepala Dinas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempersiapkan / menyediakan : 1. Memelihara a. Peta jalanpengukuran tersebut serta situasibangunan / wilayah ;yang berada pada jalan itu seperti jembatan, selokan/parit, goronggorong/duiker b. Patok dan–sebagainya patok rencana agar atau selalu batas dalam – batas keadaan tanahbaik. ; 2. Mengusahakan c. Petadan tatamenjaga letak bangunan jalan-jalan ; tersebut menurut mutu yang telah atau yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 3. Membuang d. kotoran Surat izin atau lokasi, sampah-sampah penyesuaian sertaperuntukan membersihkan tanah, jalandan tersebut. dispensasi atas kelebihan koefisien dasar 4. Menerangi jalan bangunan, tersebut koefisien sejak lantai matahari bangunan, terbenam serta sampai ketinggian dengan bangunan. matahari terbit yang mana penerangan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan penerangan jalan-jalan milik pemerintah daerah yang sejenis dengan jalan tersebut. Bagian Ketiga Index Kelas Bagian Jalan Pertama dan Lokasi Perihal Bangunan Pasal 27Ditepi Jalan Pasal 4 1. Besarnya Index Menurut kelas jalan adalah : 1. Mendirikan a. Kelas atau jalanmengganti 1 dengan index bangunan 1,50 (satu padalima kiri puluh dan kanan perseratus): jalan tersebut harus disesuaikan dengan yang ada pada kiri danb.kanan Kelasjalan jalanmilik II dengan pemerintah indexkecuali 1.25 (satu Kepala dua Daerah puluh lima mempunyai perseratus) kebijaksanaan ; lain. 2. Dengan c. Kelas mendirikan jalan III dengan atau mengganti index I (satu) bangunan ; pada kiri dan kanan jalan yang dimaksud juga pada jarak maksimal 30 (tiga d. puluh) Kelas jalan meterIVdari danjalan. seterusnya di beri index 0,75 (tujuh lima perseratus). 3. 2. Kepala Besar Daerah index menurut berhak mengadakan lokasi / wilayah syarat-syarat ialah ; lain dari pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah a. Lokasi ini mengenai pusat kotapemberian diberi index izin 1,25 untuk (satu mengganti, dua puluh memperbesar lima perseratus); atau merobah bangunan pada kiri dan kanan jalan tersebut. b. Lokasi kawasan transisi diberi index 1 (satu) ; c. Lokasi pinggir kota diberi index 0,75 ( tujuh puluh lima perseratus). Bagian BABKedua VII Membangun PERIHAL Dibelakang PELAYANAN GarisPEMETAAN Sempadan / Rooi Pasal Pasal28 5 Kepala Daerah 1. Untuk atau ketertiban Pejabat penerbitan yang ditunjuknya, peta dasar berhak danmemberikan foto udara yang Izin Mendirikan akurat, setiap Bangunan orang atau dalam badan batasyang – batas memerlukan pekarangan garis sempadan peta / dasar rooi yang dantelah fotoditetapkan. udara, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya. 2. Kewajiban sebagai mana dimaksudkan dalamBagian ayat (1)Ketiga pasal ini ialah: Perihal a. Permohonan untuk mendapatkan peta dasar ; Pagar-pagar b. Permhonan untuk mendapatkan foto udara ; Pasal 6 c. Membayar retribusi. 1. Pada jalan – jalan tertentu yang ditunjuk Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah, dilarang untuk : a. Membuat pagar-pagar pekarangan tanahBAB yangVIII dihitung dari garis rooi / sempadan ke arah jalan, bangunan pagar yang tingginya 1,25 (satu puluh lima perseratus) meter dari permukaan jalan yang PERIHALmelebihi PEMBINAAN DAN dua PELAKSANAAN BANGUNAN bersangkutan; Pasal 29 b. Mengadakan tanaman – tanaman, dinding tembok atau tanda batas pekarangan yang dapat menghambat atau 1. Untukmenutup penertiban pandangan banguna pada setiap sudut orang tikungan ataujalan. badan yang mendirikan bangunan, diwajibkan terlebih dahulu 2. Pagar memiliki – pagar izin/ dengan batas – batas mengajukan pekarangan permohonan yang sudah kepada ada kepala diluardaerah ketentuan atau–pejabat ketentuan yang ayatdi(1) tunjuknya. pasal ini, masih tetap 2. berlaku Kewajiban selamasebagai sebelummana dicabut dimaksud oleh Kepala dalamDaerah ayat (1) berdasarkan ialah permohonan Peraturan untuk Daerah memiliki ini. Izin Lokasi, Izin Mendirikan 3. Kepala Bangunan Daerah(IMB) dapatdan mempertimbangkan Izin Penggunaanlain Bangunan dari ketentuan (IPB) serta ayat (1) Surat pasal Izinini, Bekerja apabila (SIBP). dipandang perlu dan ditinjau dari keamanan alat-alat vital negara berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi terkait. Bagian Pertama Prosedur BagianMendapatkan Keempat Perihal Izin Usaha-usaha Mendirikan dan Bangunan Kegiatan-kegiatan (IMB) Di Atas atau Pasal di Pinggir 30 Jalan Pasal 7 1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan yang dimaksud Peraturan Daerah ini harus 1. Dilarang terlebihmenggali dahulu mendapatkan tanah, menanam izin dai kayu-kayuan, Kepala Daerah. menegakkan pancang ditengah atau melintasi jalan serta membuat 2. pintu Untuk gapura mendapatkan yang ditembok, IMB pemohon trotoar, dan harus tangga mengajukan atau batas surat pekarangan permohonan yang diatas melampaui segel / materai garis sempadan rangkap 4 / pagar (empat) tanpa izinkepada tertulisKepala lebih dahulu Daerah dari melalui Kepala Kepala Dinas.Dinas.

2 of 9

02/09/09 11:58


file:///media/cdrom0/25%20tahun%202001.htm 2. 3. IzinDalam yang telah permohonan diberikanIMB seperti (PIMB) tersebut tersebut pada ayat hars (1) diterangkan pasal ini, masih sifat / berlaku bentuk kontruksi sepanjang bangunan belum dicabut serta oleh siapaKepala yang Dinas mengerjakan atau pejabat usaha yangtersebut ditunjukserta oleh Kepala melampirkan Daerah syarat berdasarkan – syarat peraturan antara lainyang : berlaku. 3. Dilaranga.menempatkan Nama pemilik benda bangunan - benda/ pemohon runcing pada ; bangunan - bangunan, batu – batu pekarangan yang letaknya dipinggirb.jalan Gambar jika tingginya rencana kurang bangunan dariyang 2 (dua) memuat metersemua diatas ketentuan permukaan kontruksi tanah. dan kelengkapan bangunan ; c. Tanda pemilikan tanah, dimana bangunan didirikan ; Pasal 8 d. Surat izin lokasi / advice planning dan atau surat pengukuran situasi bangunan ; e. luas tanah tempat bangunan didirikan ; 1. Dilarang membuat atau mempunyai lipat (kerabel-beranda, markis atau benda lain yang termasuk pintu-pintu, jendelaf. Pemborong / Pelaksana bangunan ; jendela yang terbuka diatas pinggir jalan) jika tidak mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas. g. Nama perencana atau konsultan (mempunyai SIBP) ; 2. Izin yangh.dimaksudkan pada ayat (1) pasalyang ini, tidak berlakurangkap bagi pintu-pintu dan jendela- jendela yang letaknya 5 (lima) Gambar – gambar bangunan dilampirkan 4; meter diatas jalan, demikian juga terhadap lipat (kerabel) dan markis yang letaknya sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh i. Surat rekomendasi dari Camat setempat. lima) Cm. menjulur keluar dari garis muka rumah tersebut tidak lebih lebar lobang pintu yang dilindunginya. 4. Gambar – gambar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf h pasal ini adalah : 3. Pintu – pintu dan jendela – jendela yang terbuka ke arah jalan boleh dari 25 (dua a. Gambar situasi bagian bangunan disepanjang batastidak tanah yanglebih bersempadan ; puluh lima) Cm menjulur keluar dari muka rumah. b. Rencana pondasi bangunan dan lainya yang tergambar tersebut ; c. Gambar denah masing – masing tingkat ; Pasal 9 d. Gambar muka, samping dan belakang bangunan yang dapat dilihat dari beberapa sisi ; kuda danatau atapbagian-bagian bangunan ; rumah yang menjulur, tidak dibenarkan jatuh ke sempadan atau 1. Curahane. air Rencana hujan darikuda atap–serambi f. Penampang – penampang dibuat dengan jelas dandengan banyak,saluran supaya(got) diketahui – ukuran danmilik keatas jalan kecuali dengan polongan yang harus dihubungkan yang ukuran telah tersedia pada konstruksi – konstruksi dari bagian bangunan ; jalan. g. Gambar – gambar untukitu bangunan & bertingkat ; 2. Tinggi ujung polongan (tempatdetail ai keluar) setinggi tersebut – tingginya 30 (tiga puluh) cm. diatas muka jalan. h. Bila diperlukan dari jalan – jalan, selokan dan saluran serta pemasangan instalasi air dan listrik 3. Apabila polongan tersebut gambar akan diganti seluruhnya atau sebagian, maka polongan itu harus dihubungkan dengan selokan yang; telah ada. i. Gambar site plan; j. Gambar blok plan. Pasal 10 5. Gambar – gambar yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dibuat sekurang – kurangnya menurut skala 1 : 100 dan 1. Tempat usaha membangun, memperbaiki gambar – gambar detail dengan skala 1atau : 10.mengganti sesuatu bangunan yang letaknya tidak jauh harus diceraikan atauDengan dipisahkan dengan pagar dari tepi jalan. 6. tidak mengurangi maksud ketentuan – ketentua yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, khusu bagi 2. Pagar tempat usaha pembangunan ini boleh didirikan ditepi jalan seluas untuk ditempat usaha perusahaan (atau badan yang didirikan berdasarka hukum Indonesia dalam yang rangkadiperlukan penanaman modal baik PMA pembangunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal maupun PMDN) dengan ketentuan sebagai berikutini, : sesuai dengan surat keterangan Kepala Daerah atau Instansi yang menanganinya yang dilampirkan pada surat Izin Mendirikan Bangunannya. a. Yang berlokasi dikawasan industri maka prosedur IMB mengikuti Peraturan Mentri Dalam Negeri 3. Pagar akan Nomor dibuat dari kayu 1992 atau besi plat Rencana yang tingginya melebihi 2 (dua) dan tidak kawasan boleh memakai 5 Tahun tentang Tapak tidak Tanah dan Tata Tertibmeter Pengusahaan industripintu yang terbukaserta keluarProsedur jalan. Pemberian Izin Undang – Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan yang 4. Kepala Dinasberlokasi menentukan perancah, para susunan dan konstruksi pagar tersebut. didalam kawasan industri atau peraturan yang ditetapkan untuk itu; 5. Perancahb., para pagar yang dimaksud pada ayatkawasan (4) pasalindustri, ini harus dibuka kembali setelah Peraturan bangunan Menteri selesai dan Bagidan Perusahaan yang berlokasi diluar Prosedur IMB mengikuti pemegang izin memperbaikinya sehingga keadaanTata semula. Dalam Negeri Nomor 7 Tahunseperti 1992 tentang Cara Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Setelah 8 (delapan) hari dinyatakan bangunan tersebut selesai oleh Kepala Dinas, para dan pagar tersebut pada ayat serta izin Undang – Undang Gangguan (UUG( / HO bagi Perusahaan – Perusahaan yang berlokasi (4) belum dibongkar, makaindustri pembongkaran itu dilakukan oleh Pemerintah diluar kawasan atau peraturan yang ditetapkan untuk itu.Daerah dengan biaya pembongkaran serta perbaikan jalan tersebut dibebankan kepada pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasal 31 Bagian Kelima IMB yang dikeluarkan untuk bangunan sementara Perihal Tanah / darurat Tempat dapat diberikan Bangunan denga syarat bangunan tersebut dibongkar kembali setelah masa izinnya berakhir yang biaya pembongkarannya Pasal 11 menjadi tanggungan pemegang izin. Pada sebidang tanah untuk tempat didirikan bangunan harus Pasal bersih 32 terlebih dahulu dari segala humus-humus, sumur-sumur, lobang-lobang saluran dikeringkan serta lobang-lobang bekas galian sumur yang tidak dipakai supaya ditimbun padat dengan diperlukan batuIMB atautidak tanah sejati. untuk hal – hal sbb : a. Menempel, mengapur dan mengecat ; Pasal 12 b. Memecahkan dan / atau memperbaiki yang rusak – rusak dan retak – retak ; 1. c. Apabila Mengganti sebidang atau tanah memperbaiki yang akan lantai didirikan batu dan bangunan petala tanah lebih tinggi yang tidak atau diketahui lebih rendah padadari lapisan pekarangan balok apabila yang lantai ada, supaya ini dilampirkan tidak diperendah gambar-gambar atau diperbaiki keadaan ; serta propil melintang pada permohonan bangunan tersebut guna menentukan d. tingginya Mengganti tanahatau yangmemperbaiki harus ditimbun lantai atau yang digali. ditahan oleh lapisan balok – balok yang tidak lebih besar / luas dari 2. Dilarang lantai semula, mendirikan termasuk bangunan puladiatas bagi lantai tanahbeton yang atau dimaksud konstruksi ayat (1) – konstruksi sebelum semacam tanah tersebut itu ; diratakan lebih dahulu. e. Mengganti sebagian atau seluruh atap bangunan dengan syarat konstruksi yang sama ; Pasal 13 f. Memperbaiki saluran, instalasi air / listrik & dinding tembok yang tegak sendiri ; g. Mengadakan perbaikan – perbaikan kecil seperti lobang – lobang cahaya dan udara yang luasnya tidak lebih ¼ Lantai bangunan yang bagian bawahnya darisengkuap batu dipasang menurut yang ditetapkan oleh; Kapala Dinas, karena (seperempat) M2 atau mengadakan yang tidak keluar tinggi dari lingkungan pekarangan berhubungan dengan kesehatan kota. h. Membuat pagar batu sepanjang garis pagar dengan tinggi tidak lebih dari 1,25 meter dan tidak ditengah pekarangan diantara garis pagar dan garis muka rumah Pasal 14 dan atas persetujuan pemilik tanah yang bersebelahan / tetangga ; Bila pagar tersebut merupakan satuan dari bangunan yang telah dikeluarkan / diberikan IMB; i. Mendirikan / tanaman peliharaan yang luasnya lebih dari 5 ( lima ) M2 dan tingginyayang 2,5 Mtelah 1. Air hujan dan kandang air bekashewan keperluan rumah tangga harus dialirkantidak ke dalam selokan, saluran pelimbahan (dua setengah meterjalannya ). disediakan, sehingga air tidak terganggu. Untuk tanah atau lingkungan yang belum tersedia selokan atau saluran, maka pemilik bangunan harus membuat tempat peresapan air bekas keperluan rumah tangga tersebut pada Pasal 33 perkarangan untuk kesehatan. 2. Penghuni rumah diwajibkan menjaga pekarangannya dari genangan air, sehingga jangan menjadi tempat jentik-jentik 1. Pemegang IMB dilarang membangun menyimpang dari izin yang diberikan. nyamuk untuk bersarang. 2. Apabila pemegang IMB dimaksud ayat (1), bermaksud akan mengadakan perubahan seperti yang diizinkam 3. Pada tempat – tempat yang perlu diadakan saluran dan selokan baru atau diperbaikinya saluran – saluran dan selokan semula, maka yang bersngkutan harus mengajukan perubahan pekerjaan tersebut dan apabila ternyata terjadi yang telah ada, maka pemilik pekarangan yang36bersangkutan diwajibkan membuat, membetulkan atau memperbaiki perubahan yang sifatnya lebih luas dari Pasal maka pemegang izin harus memenuhi ketentuan sebagai saluran-saluran atau selokan yang dimaksud manadimaksud Pasal 34 petunjuk teknis ini.dalam tempo yang ditetapkan berdasarkan petunjuk Kepala Dinas. 4. 3. Pada tempat yang telah disediakan saluran atau selokan umum, harus mengalirkan air pekarangannya pada izin selokan dan Untuk mengadakan perubahan sebagai mana dimaksud ayat (2), baru dapat dilaksanakan oleh pemegang saluran umum setelah izintersebut. perubahan tersebut diberikan. 5. Apabila selokan yang ada dekat pekarangan atau melalui pekarangan tersebut perlu dirubah guna mengalirnya airm dengan sempurna, maka segala biaya perubahan tersebut ditanggung oleh pemilik bangunan dan pemerintah. Pasal 34 6. Apabila perubahan tersebut memerlukan tanah pekarangan yang bersangkutan, maka yang berhak atas tanah tersebut Untukmengizinkannya Mendirikan Bangunan melaluiatau musyawarah memperbaiki dengan bangunan tidak dikenakan atau seluruh gantibangunan rugi. yang telah hancur karena terbakar atau bencana 7. Pemilik alampekarangan lainnya ataudiwajibkan sebab kejadian menjaga diluar dankesalahan mengawasi pemilik : bangunan dan atau perintah Kepala Daerah perbaikan bangunan yang a. Agar telahsaluran rusak kecuali dan selokan dibongkar yang secar ada dalam paksa, atau maka diluar atasdekat permohonan pekarangannya secara dipakai tertulis untuk dari yang pembuangan bersangkutan air hujan Kepala Daerahdan dapat air memberikan pelimbahan dari IMB pekarangannya; dengan ketentuan sebagai berikut : b. Agar saluran dan selokan tersebut ditutup dengan papan atau besi plat/griil. a. Penyelesaian pembangunan kembali tersebut sudah terlaksana tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah kejadian, maka Pemerintah dapat memberikan kebijaksanaan BAB dengan III dibebaskannya dari Retribusi IMB, sepanjang tidak merubah fungsi bangunan; PERIHAL BANGUNAN-BANGUNAN b. Apabila penyelesaian kembali tersebut lebih dariPasal satu tahun 15 sesudah kejadian, maka yang berkepentingan dapat dikenakan Retribusi IMB. 1. Pada pekarangan yang sudah ada kandang – kandang, supaya disediakan bak-bak batu yang dapat dimasuki dan ditutup dengan rapi tempat pengumpulan kotoran kandang dimaksud. Pasal 35 2. Kandang harus didirikan jauh dari pekarangan yang didiami orang dengan mengindahkan pula ketentuan-ketentuan yang Kepala Daerah dapat mencabut / membatalkan izin yang telah diberikan, baik sebelum atau sedang pekerjaan berlangsung diatur dalam Peraturan Daerah ini. apabila terdapat : berhak melarang pemakaian kandang – kandang dan kakus – kakus karena menyebarkan bau busuk atau 3. Kepala Dinas mendatangkan bahaya atas tanah, air sungai air sumur bagi penduduk persil disekitarnya. a. Pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan / memulai mengerjakan bangunan secara nyata dalam tempo 6 (enam) bulan setelah IMB dikeluarkan; Pasal 16 b. Dalam waktu mengerjakan pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IMB ternyata 1. Bangunan menyimpang dapat /dipergunakan bertentangan dari atau syarat ditempati – syarat setelah / ketentuan Kepala Dinas yan ditetapkan menyatakan dan atau bahwa menyimpang bangunan dari itu telah gambar memenuhi / syarat bagan untuk rencana dipergunakan untuk mana atauIMB ditempati. dikeluarkan. 2. Selesainya bangunan tersebut ayat (1), dinyatakan oleh Kepala Dinas dengan surat keterangan menurut ketentuan yang Bagian Kedua diatur dalam Peraturan Daerah ini. 3. Bangunan atau bagian – bagian yangPerihal karenaBangunan pembuatanBersejarah atau buatannya, pembagian atau letaknya tidak memenuhi Pasal 36 sudah diperbaiki. Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa syarat-syarat untuk dipergunakan atau ditempati, walaupun bangunan tersebut dilarang untuk dipergunakan atau ditempati. Permohonan sebagai mana yang dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini, untuk merombak bangunan yang mempunyai

3 of 9

02/09/09 11:58


file:///media/cdrom0/25%20tahun%202001.htm arti 4. bagi Larangan sejarahtersebut atau bagi pada ilmu ayat Purbakala, (3) dinyatakan maka permohonan dalam suatutersebut Keputusan dapatKepala ditangguhkan Daerah sehingga yang disampaikan ada bukti kepada bahwa si yang pemohon bersangkutan. telah mempunyai izin dari Dinas Purbakala untuk merombak bangunan. 5. Dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah tanggal Keputusan dimaksud dalam ayat (4), dikeluarkan, maka Pemerintah Pasal 37 sebagai berikut : “DILARANG MENGHUNI RUMAH INI, Daerah membubuhkan pada rumah tersebut pemberitahuan KECUALI PENGHUNI SEMENTARA”. Pelarangan / Penagguhan sebagai mana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini, termasuk bagi bangunan atau benda – benda yang mempunyai nilai penting bagi pra sejarah atau paiaentropologi. Pasal 17 Pasalbatu 38 bagian kayunya runtuh, maka pemilik bangunan diwajibkan 1. Apabila pada suatu bangunan, tembok atau pasangan segera memperbaiki atau mengganti atau merombak bagian yang runtuh tersebut sesuai dengan petunjuk Kepala 1. Kepala Daerah berkewajiban untuk memperingati atau menyuruh pemilik bangunan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya untuk itu. untukreruntuhan memperbaiki telahpada rusakayat atas(1) biaya / ongkos pemilik apabila 2. Bagian daribangunan bangunanyang tersebut , yang terletak pada atau dekat jalan, harus segera disingkirkan bangunan tersebut : / dipisahkan dengan pagar jalan sesuai dengan perintah Kepala Daerah. a. Telah merusak keindahan / kerapian kota ; 3. Dalam keadaan yang mendesak Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dapat mengambil tindakan perombakan b. Mengganggu ketertiban umum ; atas bangunan tersebut atas biaya pemilik bangunan. Tidak sesuai lagi dengan peraturan – undangan yangPelalawan, berlaku ; maka penghuni rumah tersebut harus 4. Jikac.sipemilik bangunan tidak berada atauperundang berdomicili di Kabupaten d. Bauvalling ( tidak layak huni ). menyampaikan Perintah Kepala Daerah yang isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang izin. 2. Apabila peringatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan dalam tempo 5. Setelah 30 (tiga puluh) hari surat perintah itu dikeluarkan, pemegang izin tidak mengindahkan atau tidak diterimanya waktu yang tercantum dalam surat peringatan, maka Kepala Daerah berwenang untuk membongkar bangunan sesuatu keterangan dari padanya, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya mengambil tindakan yang telah rusak tersebut secara paksa. pembongkaran bangunan tersebut atas biaya pemegang izin yang bersangkutan. Pasal 39 Pasal 18 1. Dengan persetujuan Kepala Daerah, IMB sebagai mana dimaksud pada pasal 34 kecuali pasal 35 Peraturan Jika mengadakan perubahan untuk seluruh atau sebagian atau mengadakan pembaharuan atau perubahan bangunan yang telah Daerah ini, oleh yang bersangkutan dapat dibalik namakan atau diserahkan kepada pihak lain / Badan Hukum. ada harus memperhatikan konstruksi dan arsitektur bangunan. 2. Permintaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui permohonan tertulis yang dutujakan kepada Kepala Daerah. BAB IV 3. Setiap balik nama IMB dikenakan uang retribusi sebesar 5BANGUNAN % ( lima persen ) dari retribusi IMB yng bersangkutan PERIHAL GARIS SEMPADAN (ROOI) dan di setor ke Kas DAN Daerah. PAGAR-PAGAR BANGUNAN, KOEFISIEN DASAR DAN LANTAI BANGUNAN, SERTA KETINGGIAN BANGUNAN Bagian Ketiga Pasal 19 Izin Penggunaan Bangunan Pasal Apabila tidak ditentukan lain dalam Peraturan Daerah tentang Tata40Ruang kota ( RUTRK, RDTRK, RTRK atau bentuk rencana tata ruang kota lainnya ) maka akan diberlakukan garis sempadan bangunan dan pagar – pagar bangunan, koefisien dasar dan 1. Untuk penertiban penggunaan bangunan, setiap orang atau badan yang menggunakan / memanfaatkan bangunan lantai bangunan, serta ketinggian bangunan diberlakukan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. untuk berbagai kegiatan, diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas. Bagian Pertama 2. Kewajiban sebagai mana dimaksud dalam ayatdan (1)Pagar pasal– ini permohonan untuk memiliki Izin Penggunan Perihal Garis Sempadan Pagar Bangunan Bangunan (IPB). Pasal 20 3. Izin Penggunaan Bangunan sebagai mana dimaksud ayat (2) tidak diberlakukan bagi bangunan tempat tinggal. 1. 4. Untuk Penyimpangan memperoleh keteraturan penggunandalam bangunan tata letak terhadap bangunan, peruntukan baik terhadap yang jalan telahmaupun ditetapkan antar bangunan dalam IMB serta dengan menjaga kemungkinan pertimbangan terjadinya Kepalapelebaran Dinas, dapat jalan diberikan dikemudian dispensasi hari perlu danditetapkan diwajibkangaris membayar sempadan retribusi. bangunan dan pagar – pagar bangunan, keteraturan tata letak bangunan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi resiko kebakaran, pengaturan Bagiam Keempat sirkulasi udara dan sinar matahari serta kebebasan ruang gerak halaman. Surat Izin–Bekerja Perencana Bangunan (fungsi SIBP )jalan maupun disain geometrisnya dan 2. Besarnya garis sempadan dan pagar pagar bangunan memperhatikan Pasal 41 jenis penggunan ruang atau bangunan yang ada. 1. Untuk pembinaan dan pengendalian terhadap para perencana pembangunan kota setiap orang bekerja di bidang Pasal 21 itu sebagai perencana di wajibkan memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan pembidangan 1. Garis keahliannya sempadanmisalnya muka bangunan dibidang( perencanaan Rooi ) Perumahan kota, arsitektur, : konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan. 2. SIBP a. Yang sebagai terletak manapada dimaksud jalan yang ayat (1) lebarnya di terbitkan lebih dari oleh24 Kepala ( dua Daerah puluh empat atau )pejabat meter ditetapkan yang ditunjuknya ½ (seperdua) dengandari masa lebar berlaku jalan selama ( dihitung selama dari 1 (satu patok)daerah tahun. milik jalan ) ; b. Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 ( enam ) meter sampai 24 ( dua puluh empat) meter ditetapkan minimal 10 ( sepuluh ) meter ( dihitung dari patok daerah milik jalan ); IX ) meter sampai dengan 15 ( lima belas ) meter, ditetapkan c. Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10BAB ( sepuluh P Edari N Gpatok A Wdaerah AS AN minimal 8 ( delapan ) meter ( dihitung milik jalan ); Pasaldari 42 4 ( empat ) meter sampai dengan 10 ( sepuluh ) meter, d. Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih ditetapkan minimal 6 ( enam ) meter ( dihitung dari patok daerah milik jalan ); Pengawasan pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini secara dilaksanakan oleh Dinas / Instansi e. atas Yang terletak pada jalan yang lebarnya kurang dari 4 (fungsional empat ) meter atau gang ditetapkan minimal terkait 3 ( tiga ) dan apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim. meter ( dihitung dari patok daerah milik jalan ). 2. Garis Sempadan Belakang Bangunan Perumahan. Pasal 43 Garis sempadan belakang bangunan untuk peruntukan perumahan ( rumah tempat tinggal ) ditetapkan minimal 2 ( dua ) meter ( dihitung dari batas ). 1. Untuk pengawasan ataskapling pelaksanaan pekerjaan mendirikan memperbaiki, menambah, merubah dan membongkar 3. Garis Sempadan Samping bangunan bangunan di tunjuk Kepala Dinas ; Perumahan. Penetapan garis sempadan samping bangunan untuk perumahan ialah minimal 2. Kepala Dinas atau petugas yang dimaksud ayat (1) peruntukan pasal ini berwenang sebagai berikut :1 (satu) meter dihitung dari batas kapling ; bila rumah tempat tinggal pekerjaan tersebut dibuat panjangnya tidak boleh melebihi 40 (empat a. Memasuki tempat pelaksanaan setiapberangkai saat pada maka jam kerja ; puluh) meter garis sempadan dihitung pada kedua ujung bangunan tersebut. b. Memeriksa bahansamping bangunan yang dipergunakan ; 4. Garis Sempadan Mukadan Bangunan ( Rooi ) Pertokoan c. Melarang memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan umum a. Yang terletak pada jalan yang dan lebarnya lebihkonstruksi dari 24 (dua empat) meter, ditetapkan minimal 8 (delapan) bahan bangunan (PUBB) rencana danpuluh syarat – syarat (RKS) dan alat – alat yang meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); berbahaya serta merugikan kesehatan / keselamatan ; b. d. Yang terletak mempergunakan pada jalan yang lebarnya (enam belas Melarang pekerjaan16 yang tidak ahli ); meter sampai 24 ( dua puluh empat meter. Ditetapkan minimal 6 ( enam ) meter (dihitung patok daerahsurat, milik jalan); e. Memeriksa perletakan bangunandari sesuai dengan keterangan situasi bangunan; c. Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10 (sepuluh ) meter sampai 15 ( limaIMB. belas) meter. Ditetapkan minimal f. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan ( empat ) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); 3. Setiap4pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk, yang memuat tentang : d. a. Yang terletak pada yang lebarnya 4 (empat) metersampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan minimal Nomor IMB danjalan tanggal lainya ; 4 (empat) meter (dihitung b. Nama pemilik IMB ; dari patok daerah milik jalan); e. c. Yang terletak pada jalan yang lebarnya kurang dari 4 (empat) meter atau gang, ditetapkan minimal 2 meter Waktu pelaksanaan pekerjaan ; (dihitung dari patok daerah milik jalan). d. Jenis bangunan ; 5. Garis sempadan Belakang Bangunan (Rooi) Pertokoan. e. Pelaksanaan pekerjaan ; Garis sempadan belakang bangunan untuk pertokoan – pertokoan ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas f. Pengawas pekerjaan. kapling. 4. Surat izin pelaksanaan beserta gambar bangunan yang telah disetujui harus setiap waktu berada pada tempat 6. Garis Sempadan muka Bangunan Rooi ) Perkantoran. usaha pembangunan itu dalam(keadaan baik. a. Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter, ditetapkan minimal 20 (dua puluh) meter (dihitung dari patok daerah milik Pasal jalan); 44 b. Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 (enam belas) meter, sampai 24 (dua puluh empat ) meter, ditetapkan 1. Bagi bangunan adameter IMB (dihitung oleh pengawas bangunan pemerikasaan : minimal 15yang (limatelah belas) dari patok daerahdilakukan milik jalan); Pada permulaan pekerjaan c. a. Yang terletak pada jalan yang ;lebarnya 10 (sepuluh) meter, sampai 15 (lima belas) meter, ditetapkan minimal 6 b. Selama pekerjaan tersebut dilakukan. (enam) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan); 2. Bagi bertingkat selainyang pemerikasaan (1),sampai diadakan pula pemeriksaan kali. Apabila d. bangunan Yang terletak pada jalan lebarnya tersebut 3 (tiga) ayat meter, 9 (sembilan ) meter,setiap ditetapkan minimal 4 lapisan balok dan jangkar padadari setiap portal ataumilik tingkat itu terpasang. (empat) meter (dihitung patok daerah jalan). Untuk pekerjaanBelakang beton bertulang diadakan pemeriksaan : Garis sempadan belakang bangunan untuk peruntukan 7. 3. Garis Sempadan Bangunan (Rooi) Perkantoran. a. ditetapkan apabila mallnya beton melengkung, golongan, permillnya dan beton kering ( cetakan beton tiang ) telah perkantoran minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas kapling. selesasi dibuat 8. Garis Sempadan Sungai : serta tulang – tulang besinya telah terkarang dalam cetakan sehingga sudah dapat di mulai dengan sungai menuangkan dan memadatkan beton kedalamnya; a. Garis sempadan bertanggul ditetapkan dengan batas lebar 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki b. Apabila mallnya, permillnya dan beton keringnya dibuka. tanggul; b. Garis sempadan sungai tidak tanggul ; Pasaltidak 45 lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan 10 (sepuluh) meter. 1. Sungai yang mempunyai kedalaman Dihitung daripembangunan tepi sungai pada ditetapkan; 1. Pada setiap macam usaha yangwaktu izinya telah dikeluarkan. Pemegang izin harus mematuhi petunjuk Sungai yang yang mempunyai kedalaman lebihtentang dari 3 (tiga) dengan 20 (duabahan puluh)dan meter ditetapkan – petunjuk 2.Kepala Dinas bertanggung jawab cara sampai membangunan atau perkakas (lima belas) meter dihitung dari–tepi sungai pada ditetapkan; dipergunakan 15 untuk itu, mengingat ketentuan ketentuan yangwaktu diatur dalam peraturan Daerah ini guna 3. Sungai yang mempuyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan 30 (tiga puluh) meter

4 of 9

02/09/09 11:58


file:///media/cdrom0/25%20tahun%202001.htm keselamatan dan dihitung keutuhan. dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 2. Kepala c. Garis Dinas Sempadan berhak memrintahkan Danau dan waduk. membuang Untuk danau bahan dan – bahan waduk yang garis kurang sempadan baik mutunya ditetapkanatau 50 (lima perkakas puluh) yang meter berbahaya, dari titik yang pasang dipakai tertinggi untukkearah bangunan darat;tersebut yang mengganggu kesehatan atau menimbulkan bahaya kebakaran. d. Garis Sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. 3. BahanUntuk – bahan sungai atauyang perkakas terpengaruh seperti yang pasang dimaksud surut air ayat laut, (2)garis pasalsempadan ini tidak boleh ditetapkan dipakai100 lagi (seratus) ditempatmeter yang dari lain tepi untuk sungai maksuddan yang berfungsi sama. sebagai jalur hijau. 9. 4. Dilarang Dilarang mendirikan memindahkan bangunan bagian atau – bagian mengulangi konstruksi mendirikan yang runtuh bangunan, tanpajika setahu menurut Kepala garis Dinas sempadan apabila bangunan pemindahan (roii) sungai, tersebut danau tidak dan untuk waduk menolong tidak menurut atau melepaskan apa yang telah seseorang ditetapkan yang dalam terhimpit Peraturan dibawahnya. Daerah ini. 5. Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai olek Kepala Dinas apabila lobang kakus dan bak – bak kotoran Bagian Kedua telah selesai termasuk pekaranganya. Perihal Koefisien Dasar dan Lantai Bangunan, 6. Tata cara dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam pasal ini, diatur dan Serta Ketinggian Bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 22 BAB X 1. Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) serta ketinggian bangunan (jumlah PENYIDIKAN lantai) dapat dilihat Pasal 46 pada tabel : Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 1. sebagai Pejabatberikut Pegawai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagamana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meinggalkan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 47 1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 2. Tindak Pidana sebagi mana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 1. Segala IMB yang telah diberikan berdasarkan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 1999 maupun peraturan pelaksanaannya, tetap diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 3. Selama ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum di tetapkan, maka ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 2 Juli 2001. BUPATI PELALAWAN, d.t.o. T. AZMUN JAAFAR

5 of 9

02/09/09 11:58


6 of 9


02/09/09 11:58


7 of 9


02/09/09 11:58


8 of 9


02/09/09 11:58


9 of 9


02/09/09 11:58

09 11:58

Recommend Documents