-1-
SALINAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR
1
TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar ; b. bahwa Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan, Persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
-2-
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ; 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
-3-
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10). Memperhatikan:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Berau. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Berau baik yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar Instansi induknya. 5. Tugas Belajar adalah penugasan secara penuh oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. 6. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada PNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak menganggu pekerjaan tugas kedinasan. 7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri atau swasta baik didalam negeri maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi yang berbadan hukum milik negara maupun daerah. 8. Akreditasi adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang telah terakreditasi atau telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional.
-4-
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak melegalisir/ mengesahkan ijazah antara lain : Kepala Sekolah, Dekan, Ketua, Direktur, Pembantu Rektor, Pembantu Dekan, dan Pejabat Dinas Pendidikan bagi sekolah yang sudah tidak ada/ditutup.
BAB II KEWENANGAN Pasal 2 PNSD yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pengembangan karier dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pasal 3 (1) Bupati berwenang memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah. BAB III TUGAS BELAJAR Pasal 4 Persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : a. PNSD yang telah memiliki masa kerja Tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS ;
paling
kurang
1
(satu)
b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi ; c.
Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia masingmasing Instansi ;
d. Usia maksimal 25 Tahun untuk program Diploma I (D1) , Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan program Strata I (S1) atau setara ; e.
Usia 37 Tahun untuk program Strata II (S2) atau setara ;
f.
Usia 40 Tahun untuk program Strata III (S3) atau setara ;
g.
Untuk Daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan usia maksimal dapat ditetapkan menjadi 37 Tahun untuk program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII) dan program Strata I (S1) atau setara, usia 42 Tahun untuk program Strata II (S2) atau setara, dan usia 47 Tahun untuk program Strata III (S3) atau setara ;
-5-
h. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau terakreditasi minimal B dari menteri yang membidangi pendidikan ; i.
Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik ;
j.
Tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
k. Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan instansi Dinas yang bersangkutan dan belum berstatus sebagai mahasiswa ; l.
atau
Melampirkan fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
m. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; n. Melampirkan daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) Tahun terakhir ; o.
Melampirkan foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
p. Membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- yang berisikan tentang : 1) Kesediaan mentaati aturan Tugas Belajar dan siap mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila mengundurkan diri sebagai mahasiswa ; 2) Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional ; 3) Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar tidak diperkenankan pindah selama dua kali masa Tugas Belajar (n) atau dalam rumus (2xn) ; 4) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi. Pasal 5 (1) Jangka waktu pelaksanaan untuk Tugas Belajar ditetapkan sebagai berikut : a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) Tahun ; b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) Tahun ; c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) Tahun ; d. Program Strata I (S1) atau Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) Tahun ; e. Program Strata II (S2) paling lama 2 (dua) Tahun ; f. Program Strata III (S3) paling lama 4 (empat) Tahun. (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) semester. (3) Bagi PNSD yangbelum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) Tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar. (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNSD tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar. (5) Segala biaya yang timbul akibat perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
-6-
Pasal 6 (1) PNSD yang memperoleh Tugas Belajar dari pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Bupati. (2) Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 7 PNSD yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, wajib bekerja kembali pada unit kerja instansi atau instansi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan tidak diperkenankan pindah tugas selama dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2xn).
BAB IV IZIN BELAJAR Pasal 8 Persyaratan pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : a. PNSD yang telah memiliki masa kerja Tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS ;
paling
kurang
1
(satu)
b. Terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan Instansi / Dinas yang bersangkutan dan belum berstatus sebagai mahasiswa ; c. Tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman atau berat ;
disiplin tingkat sedang
d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) Tahun terakhir paling kurang bernilai baik ; e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi ; f.
Program pendidikan didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau minimal akreditasi B dari menteri yang membidangi ;
g. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNSD dapat meninggalkan jabatannya sebagian waktu kerja atas Izin pimpinan Instansi ; h. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang ; i.
Melampirkan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
j.
Melampirkan Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) Tahun terakhir ;
k. Melampirkan pas photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ; l.
Membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang berisikan tentang :
-7-
1) Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatan ; 2) Tidak menuntut biaya pendidikan ; 3) Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
BAB V PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR Pasal 9 Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNSD melalui prosedur : a. PNSD mengajukan permohonan Tugas Belajar / Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
sesuai
kuota
yang
ditetapkan
Pemerintah
Kabupaten
Berau,
disertai persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ; b. Pengajuan calon Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebelum PNSD mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi yang dituju ; c. Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar / Izin Belajar dan hasilnya akan diberitahukan kepada Bupati dan pemohon ; d. Sekretaris Daerah menandatangani Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar yang telah disetujui oleh tim seleksi dengan didasari pada kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada satuan kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNSD dengan pendidikan yang akan ditempuh. Pasal 10 (1) PNSD yang mengikuti Tugas Belajar mempunyai hak-hak sebagai berikut : a. Menerima gaji sebagai PNS ; b. Kenaikan gaji berkala ; c. Kenaikan pangkat ; d. Tunjangan belajar. (2) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 PNSD yang mengikuti Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
-8-
Pasal 12 PNSD yang memperoleh Tugas Belajar atau Izin Belajar memiliki kewajiban : a. Mengikuti proses pendidikan dan mentaati ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ; b. Melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dengan melampirkan fotocopy kartu hasil studi yang diketahui oleh pihak perguruan tinggi ; c. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar pada akhir melaksanakan penugasan. BAB VI SANKSI Pasal 13 (1) PNSD Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian maupun kesengajaan wajib mengganti biaya pendidikan / kerugian kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (2) PNSD Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (3) PNSD Tugas Belajar yang telah selesai melaksanakan pendidikan dan diaktifkan kembali tugas kedinasannya, ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (4) PNSD yang menjalani Tugas Belajar dan gagal menyelesaikan pendidikannya disebabkan karena sakit, bencana alam atau bencana sosial maka dapat dihentikan penugasannya sebagai PNSD Tugas Belajar. (5) PNSD yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar wilayah kerja yang melanggar peraturan ini dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1) PNSD yang saat ini telah mengajukan permohonan untuk Tugas Belajar atau Izin Belajar dan hingga kini belum ditetapkan penugasannya atau Izinnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
-9-
(2) Bagi PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru, fungsional tenaga kesehatan mengikuti program Tugas Belajar untuk program Strata I (S1) atau setara usia paling tinggi adalah 45 Tahun sampai dengan Tahun 2015.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.
Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Januari 2014 BUPATI BERAU, ttd H. MAKMUR HAPK Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 2 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU ttd H. JONIE MARHANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM Pembina Tk. I NIP. 19651212 199403 2 008
