DOCTOR BEHAVIOR IN FILLING THE MEDICAL RESUME SHEET IN RSUD BAGAS WARAS KLATEN Anggit Budiarto1, Mahendro Prasetyo Kusumo2,Winy Setyo Nugroho3 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten Buntalan Klaten Tengah Klaten Jawa Tengah Program Studi Manajemen Rumah Sakit, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ABSTRACT Background: The hospital as one of the health service facilities is part of the health resources that are needed in supporting the implementation of health efforts. The writing of patient diagnosis is the responsibility of the treating physician and should not be represented. The phenomenon found in the initial survey of Regional General Hospital Bagas Waras Klaten obtained many incomplete resume forms. The purpose of this research is to know the doctor's behavior on the filling of the in-patient resume sheet data at RSUD Bagas Waras Klaten. Method: This research is a qualitative research with case study approach. Respondents in this study were DPJP Specialist Doctor, Medical Record Officer and Hospital Director. Data obtained from interviews, FGDs, observations and documentation and collected and grouped based on existing indicators, as well as based on existing facts and also on critical thoughts to obtain a weighted result. Results and Discussion: Based on the results of the doctor's observation through the medical resume sheet for 3 consecutive months which has been submitted to the medical record, it appears that medical resume filled by the doctor after the patient finished treatment is still low, from 217 files, Which is incomplete as much as 125 with a percentage of 41%. This is due to lack of cooperation between doctors and nurses in filling medical resume. In addition, the incomplete medical resume is due to the non-operation of the Standard Operational Procedure (SOP) which regulates the filling of medical resumes, the absence of regulations, sanctions for doctors who do not fill the medical resume so doctors lazily fill medical resume. Conclusion: The doctor's behavior in completing the medical resume sheet is still low. Keywords: Medical Resum, Behavior Physician
PERILAKU DOKTER DALAM MENGISI LEMBAR RESUM MEDIS DI RSUD BAGAS WARAS KLATEN Anggit Budiarto1, Mahendro Prasetyo Kusumo2,Winy Setyo Nugroho3 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten Buntalan Klaten Tengah Klaten Jawa Tengah Program Studi Manajemen Rumah Sakit, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ABSTRAK Latar Belakang: Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penulisan diagnosis pasien merupakan tanggung jawab dokter yang merawat dan tidak boleh diwakilkan. Fenomena yang ditemukan pada survey awal Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Klaten didapatkan banyak formulir resume yang tidak lengkap. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perilaku dokter terhadap pengisian data lembar resume rawat inap di RSUD Bagas Waras Klaten. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden pada penelitian ini adalah Dokter Spesialis DPJP, Petugas Rekam Medis dan Direktur Rumah Sakit. Data yang diperoleh dari hasil wawancara , FGD, observasi dan dokumentasi serta dikumpulkan dan dikelompokan berdasarkan indikator-indikator yang ada, serta berdasarkan fakta yang ada dan juga pada pemikiran-pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang berbobot. Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil pengamatan dokter melalui lembar resume medis selama 3 bulan berturut-turut yang sudah di serahkan ke bagian rekam medis,terlihat bahwa resume medis yang diisi oleh dokter setelah pasien selesai perawatan masih rendah, dari 217 berkas, ternyata masih terdapat resume yang tidak lengkap sebanyak 125 dengan persentase 41%. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama antara dokter dengan perawat dalam mengisi resume medis. Selain itu tidak lengkapnya pengisian resume medis disebabkan karena belum berjalannya Standart Operational Procedure (SOP) yang mengatur mengenai pengisian resume medis, tidak adanya peraturan, sanksi bagi dokter yang tidak mengisi resume medis sehingga dokter malas mengisi resume medis. Kesimpulan: Perilaku dokter dalam melengkapi lembar resume medis masih rendah.
I.
negara. Di Negara Cina telah mulai
PENDAHULUAN Perkembangan zaman yang begitu
menggunakan Sistem Casemix sejak
pesat menuntut perubahan pola pikir
tahun 2009, sebuah peneliian di
bangsa - bangsa di dunia termasuk
Xianmen China membuktikan bahwa
Indonesia dari pola pikir tradisional
sistem Casemix lebih tepat dalam
menjadi pola pikir yang modern dalam
memperkirakan estimasi pembiayaan
berbagai
bidang,
termasuk
dalam
sehingga
kesehatan.
World
Health
dalam mengendalikan biaya rumah
menghimpun
sakit1. Di RSUD Bagas Waras dalam
dunia untuk
melakukan pengelompokan diagnosis
sepakat mencapai Universal Health
kadang mengalami selisih negatif
Coveraage (UHC) pada tahun 2014.
(rugi) antara biaya riil rumah sakit
Undang-Undang Nomor 40 Tahun
sesuai tarif dengan biaya paket INA-
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
CBGs yang disetujui oleh BPJS. Dari
Nasional
Indonesia,
usaha mencari penyebab ditemukan
mewajibkan setiap penduduk memiliki
beberapa masalah yang kemungkinan
akses terhadap pelayanan kesehatan
menjadi penyebab terjadinya selisih
yang menyeluruh dan bermutu dalam
negatif tersebut antara lain karena
agar dapat melangsungkan hidup. Pola
mutu koding. Langkah-langkah untuk
pembayaran yang diterapkan JKN di
mengendalikan mutu koding perlu
fasilitas kesehatan lanjutan (rumah
dilakukan oleh RSUD Bagas Waras.
sakit)
bidang
Organization
(WHO)
beberapa negara
di
(SJSN)
adalah
prospektif
.
di
membantu
pola
pembayaran
Untuk
Pola
Pembayaran
pengendalian
manajemen
mengetahui mutu
apakah
Koding
INA-
prospektif dikenal dengan Casemix
CBGs tersebut dapat menurunkan
yaitu pengelompokan diagnosis dan
Klaim
prosedur dengan mengacu pada ciri
disebabkan oleh permasalahan koding
klinis
maka
yang
mirip/sama
penggunaan
sumber
perawatan
yang
pengelompokan menggunakan
dan
daya/biaya mirip/sama,
dilakukan software
dengan grouper.
Sistem Casemix saat ini banyak digunakan
sebagai
dasar
sistem
pembayaran kesehatan di beberapa
BPJS
yang
peneliti
negatif
yang
tertarik
melakukan
penelitian
pengendalian
mutu
untuk tentang
Koding
INA
CBGs di RSUD Bagas Waras Klaten II.
TINJAUAN LITERATUR
1. Asuransi Kesehatan Di Indonesia Asuransi
atau
pertanggungan
menurut Undang-Undang No. 2
Tahun 1992, diartikan sebagai
asing yang telah bekerja paling
perjanjian antara dua pihak atau
singkat enam bulan di Indonesia
lebih,
pihak
dan telah membayar iuran.BPJS
penanggung mengikatkan diri pada
Kesehatan (Badan Penyelenggara
tertanggung,
Jaminan
dengan
mana
dengan
menerima
Sosial
Kesehatan)
premi asuransi untuk memberikan
merupakan Badan Usaha Milik
penggantian
Negara yang ditugaskan khusus
pada
tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau
oleh
kehilangan
menyelenggarakan
keuntungan
yang
pemerintah
untuk jaminan
diharapkan, atau tanggung jawab
pemeliharaan
hukum kepada pihak ketiga yang
seluruh rakyat Indonesia2
mungkin akan diderita tertanggung,
kesehatan
bagi
2. Sistem Pembayaran Asuransi ke
yang timbul dari suatu peristiwa
Rumah Sakit
yang
Sejak tahun 2008, Indonesia telah
tidak
pasti,
atau
untuk
memberikan
suatu
pembayaran
membayar
rumah
yang didasarkan atas meninggal
melayani
program
atau hidupnya seseorang
dengan
sistem
yang
sakit
yang
Jamkesmas pembayaran
dipertanggungkan.
Menurut
prospektif yang dikemas dalam
Peraturan
Republik
bentuk DRG (Diagnosis-Related
Presiden
Indonesia Nomor 12 Tahun 2013
Group).
tentang Jaminan Kesehatan adalah
ditahun 2014 melalui program
jaminan
perlindungan
Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS
kesehatan agar peserta memperoleh
Kesehatan akan membayar Rumah
manfaat pemeliharaan kesehatan
sakit berdasarkan besaran yang
dan perlindungan dalam memenuhi
sudah ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan dasar kesehatan yang
diagnosa pasien dengan sistem Ina
diberikan kepada setiap orang yang
CBG’s (Case Based Group) yang
telah
di atur dalam Keputusan Menteri
berupa
membayar
iuran
atau
Sistem
ini
berlanjut
iurannya dibayar oleh pemerintah.
Kesehatan
Jaminan
Nomor(440/MENKES/SK/XII/201
ini
disebut
Jaminan
Republik
Indonesia
Kesehatan Nasional karena semua
2)
penduduk Indonesia wajib menjadi
berdasarkan
peserta jaminan kesehatan yang
Based
dikelola oleh BPJS termasuk orang
Indonesia Case Base Groups (INA-
tentang
tarif
rumah
sakit
INDONESIA
Case
Groups
(INA-CBGs).
CBGs) dianggap lebih universal,
kelompok kasus rawat inap dan
dapat
sesuai
288 kelompok kasus rawat jalan.
kebutuhan local dan Intelectual
Setiap group dilambangkan dengan
Property (IP) bisa dimiliki. Sejak
kode
diimplementasikannya
numerik
dimodifikasi
casemix
di
sistem
Indonesia
kombinasi (Depkes
Ketepatan
telah
alfabet
dan
RI
2014).
pengkelasan
CBGs
perubahan
(CBGs grouping) sangat tergantung
besaran tarif, yaitu tarif INA-DRG
kepada ketepatan diagnosis utama.
tahun 2008, tarif INA-CBGs tahun
Ketidakakuratan
2013 dan tarif INA-CBGs tahun
akan
2014.
kode
informasi laporan, ketepatan tarif
diagnosis dan prosedur dilakukan
INA-CBG’s yang pada saat ini
dengan
menggunakan
digunakan
sebagai
UNU3.
Pengelompokan
pembayaran
untuk
pelayanan
jamkesmas,
jamkesda,
dihasilkan
tiga
kali
Pengelompokan
grouper tarif
mempengaruhi
berdasarkan penyesuaian setelah
pasien
melihat besaran Hospital Base Rate
jampersal,
(HBR)
diselenggarakan
yang
didapatkan
perhitungan
total
dari
kode
askes
data
dan
metode
PNS
yang
oleh
Penyelenggara
biaya
diagnosis
Badan Jaminan
pengeluaran rumah sakit. Apabila
Kesehatan (BPJS) di Indonesia.
dalam satu kelompok terdapat lebih
Apabila petugas kodefikasi (coder)
dari
salah dalam
satu
rumah
sakit,
maka
menetapkan
digunakan Mean Base Rate4. Dasar
diagnosis,
pengelompokan dalam INA-CBGs
pembayaran
klaim
menggunakan
berbeda.
Tarif
dari
sistem
diagnosis
kodifikasi
akhir
maka
kode jumlah
juga
akan
pelayanan
kesehatan yang rendah tentunya
dan
tindakan/prosedur yang menjadi
akan merugikan
output pelayanan, dengan acuan
sakit,
ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-
pelayanan kesehatan yang tinggi
9-CM
terkesan
untuk
Pengelompokan
tindakan/prosedur.
pihak rumah
sebaliknya
rumah
tarif
sakit
menggunakan
diuntungkan dari perbedaan tarif
sistem teknologi informasi berupa
tersebut sehingga merugikan pihak
Aplikasi
penyelenggara jamkesmas maupun
INA-CBG
sehingga
pasien6.
dihasilkan 1.077 Group/Kelompok Kasus
yang
terdiri
dari
789
III.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
karena
seluruh
populasi
menjadi
kualitatif dengan desain penelitian
obyek penelitian. Kriteria Inklusi:
tindakan (Action Reseach)6. Penelitian
Rekam Medis pasien BPJS bulan
ini menggunakan model penelitian
Desember 2015 –
tindakan (Action Research) dari S
Kriteria eksklusi: Rekam Medis yang
Kemmis and R McTaggart yang yang
rusak. Berdasarkan kerangka konsep
dirancang melalui dua siklus dengan
yang ada, maka variabel-variabel yang
prosedur: (1) perencanaan (planning),
akan diteliti adalah Berkas Klaim
(2) pelaksanaan tindakan (action), (3)
BPJS Yang Negatif, Pengendalian
pengamatan (observation), (4) refleksi
Mutu Koding INA-CBGs, Standar
(reflektion) dalam tiap-tiap siklus.
Operasional
Keempat komponen tersebut dapat
Klaim BPJS yang negatif. Analisis
digambarkan sebagai berikut5. Subyek
data yang di gunakan adalah analisis
utama
kualitatif dan analisis kwantitatif.
penelitian
adalah
petugas
koding yang berjumlah 4 (empat)
januari 2017,
Prosedur,
Penyebab
A. Definisi Operasional
orang. Sedangkan Subyek pendukung
1. Berkas Klaim BPJS Yang Negatif
adalah Direktur, Ketua Komite Medik,
adalah berkas Klaim BPJS yang
Kepala Instalasi Rekam Medis, Ketua
mempunyai selisih negatif antara
Komite
biaya riil rumah sakit dengan nilai
Keperawatan,
verifikator
internal, petugas pengelola SIMRS yang berada di lingkungan RSUD Bagas
Waras
Kabupaten
Klaten.
rupiah paket INA- CBGs. 2. Pengendalian Mutu Koding INACBGs adalah Proses merencanakan
Obyek penelitian adalah berkas klaim
(planning)
BPJS Bulan Bulan Agustus 2016
(acting), mengamati (observing)
sampai dengan Januari 2017 yang
dan merefleksi (reflecting) yang
mempunyai
bertujuan
selisih
Negatif.
melakukan
untuk
tindakan
mengurangi
Responden penelitian adalah Direktur,
proporsi klaim BPJS yang negatif
Ketua Komite Medik, Kepala Instalasi
karena permaslahan koding.
Rekam
Medis,
petugas
koding,
3. Standar
Operasional
Prosedur
Verifikator Internal, Ketua Komite
adalah suatu perangkat kerja dalam
Keperawatan,
melakukan proses pengkodingan
Petugas
pengelola
SIMRS yang berada di lingkungan
penyakit
RSUD
dengan ICD X dan ICD IX CM.
Bagas
Waras
Kabupaten
Klaten. Tidak dilakukan sampling
dan
tindakan
sesuai
4. Permasalahan Penyebab
Koding
Klaim
sebagai
BPJS
yang
Negatif adalah berkas Klaim BPJS
penggunaan
BLUD
penuh
akan
dilaksanakan pada Tahun 20168. 2. Hasil Penelitian
yang mempunyai selisih negatif
a. Sebelum Intervensi
antara
Sebelum dilakukan intervensi
biaya
riil
rumah
sakit
dengan nilai rupiah paket INA-
action
reseach
peneliti
CBGs yang disebabkan karena
melakukan
permasalahan koding
selisih negatif Klaim BPJS pada
observasi
telah
mengenai
Bulan Agustus yang sebelum nya sudah
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum RSUD Bagas
diterapkannya
Operasional
Prosedur
Standar (SOP)
di
Instalasi Rekam Medis. Hasil nya
Waras Klaten RSUD Bagas Waras
Kabupaten
menunjukkan
Klaten
tanggal
Klaim BPJS sebelum Intervensi.
berdiri
pada
7
bahwa
frekuensi
Agustus 2014 berdasarkan Peraturan
yang
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8
klaim,
Tahun 2014 tentang Rumah Sakit
berikut, yang bernilai sama dengan
Umum
Bagas Waras
biaya riil rumah sakit berjumlah 15
Kabupaten Klaten. Mulai terhitung
klaim atau 4,1 %, yang bernilai
tanggal 23 Juli 2015, RSUD Bagas
positip berjumlah 208 atau 56,2 %,
Waras Kabupaten Klaten menerima
sedangkan yang bernilai negative
pola penetapan pola tata kelola
berjumlah 147 atau 39,7 %. Dari 147
keuangan Badan Layanan Umum
klaim,
Daerah (BLUD) dengan Keputusan
kesalahan dalam melakukan koding
Bupati
445/301
yang berjumlah 70 klaim atau 48 %,
Tahun 2015 tentang Penerapan Pola
yang disebabkan karena Long Of
Pengelolaan
Stay (LOS) berjumlah 32 atau 22 %,
Daerah
Klaten
Nomor
Keuangan
Badan
seluruhnya didapatkan
yang
hasil
disebabkan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
yang
RSUD Bagas Waras
tindakan medis
Kabupaten
berjumlah
disebabkan
karena
370
sebagai
karena
biaya
yang berlebihan
Klaten. Pola tata kelola keuangan
berjumlah 25 atau 17 %, sedang
BLUD
yang disebabkan karena Kelebihan
di
RSUD
Bagas
waras
Kabupaten Klaten pada Tahun 2015
Biaya
dalam
berjumlah 20 atau 14 %.
masa
transisi
sedangkan
pemeriksaan
penunjang
I
Peneliti
Setelah dilakukan Intervensi dengan
melakukan
Intervensi
dengan
penerapan
menerapkan
Standar
Pada
Siklus
Operasional
SOP
mengalami
ternyata
peningkatan
justru proporsi
Pengkodingan
klaim yang selisih negative, dari
Penyakit dan Tindakan di Instalasi
39,7 % menjadi 44,6 %, akan tetapi
Rekam Medis. Setelah dilakukan
penyebab selisih klaim negative
penerapan
Pengkodingan
yang berasal dari kesalahan koding
Penyakit dan Tindakan pada bulan
menurun dari 48 % menjadi 27 %.
September,
melakukan
Untuk mengetahui penyebab masih
Observasi kepada petugas koding
adanya kesalahan koding pada klaim
mengenai
yang
Prosedur
(SOP)
SOP
peneliti
penerapan
Pengkodingan Tindakan.
Penyakit
Pada
Bulan
SOP dan Oktober
selisih
melakukan seluruh
negative
peneliti
wawancara
kepada
petugas
Pengkodingan
peneliti menganalisa Klaim BPJS
Penyakit dan Tindakan di Instalasi
Bulan
yang
Rekam Medis untuk mengetahui
disetujui oleh BPJS. Dari hasil
kemungkinan proporsi selisih klaim
Observasi diperoleh bahwa frekuensi
negative
Klaim BPJS setelah Intervensi yang
peningkatan. Pertanyaan pertanyaan
berjumlah 419 klaim, yang bernilai
yang diajukan oleh peneliti adalah
sama dengan biaya riil rumah sakit
mengenai bagaimana pengetahuan
berjumlah 15 klaim atau 3,6 %, yang
petugas tentang pentingnya SOP,
bernilai positip berjumlah 217 atau
bagaiamana
51,8 %,
mengenai
September
2016
sedangkan yang bernilai
yang
pemahaman langkah-langkah
negative berjumlah 187 atau 44,6 %.
Bagaimana
187
melaksanakan
klaim,
permasalahan
yang
disebabkan
kesalahan
Koding
mengalami
kepatuhan SOP.
Dari
petugas SOP, petugas hasil
wawancara, hanya 1 orang informan
berjumlah 50 klaim atau 27 %, yang
yang
sudah
memahami
disebabkan karena Long Of Stay
pentingnya
(LOS) berjumlah 82 atau 44 %, yang
Penyakit dan Tindakan/ Koding ,
disebabkan karena biaya tindakan
sedangkan 3 informan lainnya belum
medis yang berlebihan berjumlah 30
memahami
secara
atau 16 %, sedang yang disebabkan
tentang
pentingnya
karena Kelebihan Biaya pemeriksaan
Pengkodingan
penunjang berjumlah 25 atau 13 %.
Tindakan/Koding.
SOP
tentang
pengkodingan
keseluruhan SOP
Penyakit
dan
Dari
hasil
wawancara selanjutnya bahwa belum
penyakit
ada kesepakatan dan pembakuan
melakukan pekerjaan rekam medis
SOP
yang lainnya karena terbatasnya
dari
menejemen,
sehingga
peneliti menyimpulkan bahwa faktor
dan
juga
tenaga di instalasi rekam medis. Setelah
ketidak tegasan Managemen dalam
dilakukan
membakukan sebuah aturan Standar
dengan
Operasional
pengkodingan
Prosedur
tindakan
intervensi
penyusunan
SOP
penyakit
dan
SOP
tindakan, yang memperoleh hasil
belum berdampak nyata hasilnya.
masih rendahnya pengetahuan dan
Kemudian peneliti juga menanyakan
kepatuhan
tentang pemahaman langkah-langkah
melaksanakan SOP. Pada Siklus ke
SOP,
semua
dua peneliti melakukan pelatihan
informan masih belum paham dan
mengenai koding untuk petugas
belum bisa menjelaskan langkah-
koding di RSUD Bagas Waras.
langkah dari SOP pengkodingan
Pelatihan dilakukan terhadap 4 orang
penyakit dan tindakan walaupun
petugas koding. Berikut adalah hasil
sudah disosialisasikan dan diberikan
wawancara
catatan. Pertanyaan terakhir peneliti
pelatihan
adalah mengenai apakah mereka
dilaksanakan pada Bulan Oktober
sudah
SOP
2016. Kemudian setelah dilakukan
pengkodingan penyakit dan tindakan
pengamatan di Bulan November
tersebut secara benar dan dapat
2016, peneliti melakukan penilaian
menjelaskan
proporsi
mengakibatkan
pelaksanaan
diketahui
bahwa
melaksanakan
alasannya,
semua
petugas
dalam
setelah
dilakukan
koding.
Pelatihan
klaim
BPJS
Bulan
informan tidak selalu melaksanakan
November yang selisih negative.
SOP pengkodingan penyakit dan
Pelaksanaan Reflekting dilakukan
tindakan
pada
sesuai
langkah-langkah
Bulan
Desember
2016
dalam SOP yang sudah dibuat. Dari
menunjukkan frekuensi Klaim BPJS
beberapa
menyebutkan
pada siklus II seluruhnya berjumlah
bahwa kesibukan dan banyaknya
379 klaim, didpatkan hasil yang
pekerjaan yang harus dilaksankan
bernilai sama dengan biaya riil
petugas membuat petugas belum
rumah sakit berjumlah 0 klaim atau 0
melaksankan SOP. Beban kerja yang
%, yang bernilai positip berjumlah
dikerjakan
176 atau 46,44 %, sedangkan yang
informan
melaksanakan
petugas
selain
pengkodingan
bernilai negative berjumlah 203 atau
melakukan
53,56 %.
seluruh petugas koding di Instalasi
Setelah dilakukan Intervensi
wawancara
Rekam Medis untuk mengetahui
dengan pelatihan ternyata justru
kemungkinan
mengalami
klaim
peningkatan
Klaim
kepada
mengapa
negative
proporsi
justru
besar.
menjadi
selisih negative, dari 44,63 % di
semakin
Dari
Bulan September menjadi 46,44 %
wawancara,
di Bulan November, akan tetapi
orang) informan
penyebab klaim bukan hanya dari
sudah tahu dengan jelas menegenai
permasalahan koding akan tetapi
pentingnya
disebabkan oleh beberapa hal lain.
Penyakit dan Tindakan , sedangkan
menunjukkan frekuensi Klaim BPJS
1 orang informan lainnya belum
selisih negative pada siklus II
sepenuhnya
paham
tentang
seluruhnya berjumlah 203 klaim,
pentingnya
SOP.
Dari
yang
sebagian
besar
pada
SOP
hasil (3
dasarnya
pengkodingan
hasil
disebabkan
permasalahan
wawancara
kesalahan koding
berjumlah 5
mengatakan sudah ada kesepakatan
klaim atau 2,46 %, yang disebabkan
dan pembakuan SOP akan tetapi
karena
belum
Long
Of
Stay
(LOS)
semua
arti
ada
informan
pengawasan
berjumlah 70 atau 34,48 %, yang
pelaksanaannya sehingga peneliti
disebabkan karena biaya tindakan
menyimpulkan
medis yang berlebihan berjumlah 88
kurangnya pemantauan pelaksanaan
atau
dari
43,34
%,
sedang
yang
bahwa
Managemen
faktor
penegakan
disebabkan karena kelebihan biaya
pelaksanaan Standar Operasional
pemeriksaan penunjang berjumlah
Prosedur
40 atau 19,70 % . Dari data tersebut
pelaksanaan
di
bahwa
belum berdampak nyata hasilnya.
yang
Kemudian peneliti juga menanyakan
atas
dapat
dilihat
penyebab
klaim
negative
mengakibatkan penggunaan
pemahaman
SOP
berasal dari permasalahan kesalahan
tentang
koding menurun dari 27 % pada
langkah SOP. Dari hasil wawancara
klaim Bulan September menjadi
diketahui bahwa semua
2,46 % pada klaim Bulan November
sudah
2016. Untuk mengetahui penyebab
menjelaskan langkah-langkah dari
masih adanya kesalahan koding
SOP pengkodingan penyakit dan
pada klaim selisih negative peneliti
tindakan.
paham
dan
Pertanyaan
langkah-
informan mampu
terakhir
peneliti adalah mengenai apakah
SOP Koding yang baru
mereka sudah melaksanakan SOP
Bulan
pengkodingan penyakit dan tidakan
dilakukan
tersebut secara benar dan dapat
melakukan
wawancara
menjelaskan alasannya. Dari hasil
informan.
Selain
wawancara menunjukkan bahwa 2
wawancara SOP baru., peneliti
orang
melakukan
informan
sudah
Januari
pada
2017.
Setelah
pengamatan
peneliti kepad
melakukan
penilaian
proporsi
melaksanakan SOP pengkodingan
klaim BPJS Bulan Januari yang
penyakit
selisih
dan
tindakan
sesuai
negative.
Pelaksanaan
langkah-langkah dalam SOP yang
Reflekting adalah pada tanggal 6
sudah
2
orang
Februari 2017 karena Klaim yang
menyebutkan
bahwa
disetujui BPJS baru diterima rumah
faktor kesibukan dan banyaknya
sakit pada Tanggal 3 Februari
pekerjaan yang harus dilaksanakan
2017. Hasil Reflekting terhadap
petugas membuat petugas belum
proporsi Klaim selisih negative
melaksanakan SOP. Beban kerja
adalah sebagai berikut frekuensi
yang
selain
Klaim BPJS pada Siklus III. Klaim
pengkodingan
BPJS seluruhnya berjumlah 372
dibuat
informan
tetapi
dikerjakan
petugas
melaksanakan penyakit
dan
tindakan
juga
klaim,
didapatkan
hasil
yang
melakukan pekerjaan rekam medis
bernilai sama dengan biaya riil
yang lainnya karena terbatasnya
rumah sakit berjumlah 8 klaim atau
tenaga di instalasi rekam medis.
2,15 %, yang bernilai positip
Pada Siklus ke tiga
peneliti
berjumlah 156 atau 41,93 %,
melakukan
perbaikan
atau
sedangkan yang bernilai negative
penyusunan
ulang
SOP
berjumlah 208 atau 55,91 %.
pengkodingan
penyakit
dan
Setelah
dilakukan
Intervensi
tindakan pada Bulan Desember
dengan memperbaiki SOP ternyata
2016 dengan menambahkan satu
justru
langkah
yaitu
melibatkan
proporsi
verifikator
internal
dan
Tim
negative, dari 46,44 % di Bulan
Kendali Mutu dan Kendali Biaya
November menjadi 55,91 % di
rumah sakit yang dibentuk pada
Bulan Januari 2017, akan tetapi
bulan Januari 2017. Setelah itu
penyebab klaim bukan hanya dari
dilakukan pengamatan pelaksanaan
permasalahan koding akan tetapi
mengalami klaim
peningkatan yang
selisih
disebabkan oleh beberapa hal lain.
bagaimana pengetahuan petugas
Klaim BPJS yang selisih negative
tentang
pentingnya
pada
bagaimana
pemahaman
Siklus
III
seluruhnya
SOP, petugas
berjumlah 208 buah klaim, didapat
mengenai langkah-langkah SOP,
hasil
disebabkan
dan bagaimana kepatuhan petugas
permasalahan kesalahan Koding
melaksanakan SOP. Dari hasil
berjumlah 2 klaim atau 0,96 %,
wawancara menunjukkan seluruh
yang disebabkan karena Long Of
informan
Stay (LOS) berjumlah 56 atau
sudah tahu dengan jelas mengenai
26,92 %, yang disebabkan karena
pentingnya
biaya
Penyakit dan Tindakan/ Koding.
yang
tindakan
medis
yang
yang
SOP
dasarnya
pengkodingan
berlebihan berjumlah 90 atau 43,26
Dari
%, sedang yang disebabkan karena
informan mengatakan sudah ada
kelebihan
kesepakatan dan pembakuan SOP
biaya
pemeriksaan
hasil
pada
wawancara
penunjang berjumlah 60 atau 28,84
dan
%. Dari data tersebut di atas dapat
pelaksanaannya sehingga peneliti
dilihat
menyimpulkan bahwa penegakan
bahwa
penyebab
klaim
ada
semua
selisih negative yang berasal dari
aturan
permasalahan
Operasional
kesalahan
koding
pengawasan
pelaksanaan Prosedur
sudah
menurun dari 2,46 % pada klaim
dilakukan
Bulan November menjadi 0,96 %
berdampak nyata hasilnya terhadap
% pada Klaim Bulan Januari 2017.
penurunan jumlah klaim selisih
Untuk
penyebab
negative akan tetapi berdampak
masih adanya kesalahan koding
nyata pada penurunan permaslahan
pada
mengetahui
seluruh
belum
negative
peneliti
koding yang menyebabkan klaim
wawancara
kepada
selisih negative. Kemudian peneliti
Klaim
melakukan
walaupun
Standar
petugas
pengkodingan
juga
menanyakan
tentang
penyakit dan tindakan di Instalasi
pemahaman langkah-langkah SOP,
Rekam Medis untuk mengetahui
Dari hasil wawancara diketahui
kemungkinan mengapa proporsi
bahwa semua
klaim
paham dan mampu menjelaskan
semakin
negative
justru
besar.
menjadi
Pertanyaan
langkah-langkah
pertanyaan yang diajukan oleh
pengkodingan
peneliti
tindakan.
adalah
mengenai
informan sudah
dari
SOP
penyakit
dan
Pertanyaan
terakhir
peneliti adalah mengenai apakah
memberikan pelayanan RSUD Bagas
mereka sudah melaksanakan SOP
Waras
pengkodingan
dan
kepentingan pasien. Sesuai dengan
tindakan tersebut secara benar dan
tujuan, visi dan misi rumah sakit,
dapat menjelaskan alasannya. Dari
maka direktur di tuntut untuk lebih
3
sudah
meningkatkan performa rumah sakit,
melaksanakan SOP pengkodingan
dari sudut pandang menejemen SDM,
penyakit
sesuai
menejemen klinis dan menejemen
langkah-langkah dalam SOP yang
keuangan. Salah satu tantangan yang
sudah dibuat tetapi tetap masih ada
harus dihadapi oleh direksi adalah
1 orang informan
bagaimana
penyakit
orang
informan
dan
tindakan
menyebutkan
selalu
mengutamakan
rumah
sakit
bisa
dan
menghadapi era JKN yang sudah di
banyaknya pekerjaan yang harus
tetapkan oleh pemerintah pusat, di
dilaksanakan
mana seluruh RSUD d Indonesia
bahwa
alasan
kesibukan
petugas
membuat
petugas belum melaksanakan SOP.
wajib
Beban
menolak pasien JKN kecuali dalam
kerja
petugas
yang
selain
dikerjakan
melaksanakan
melayani
kondisi
penuh.
dan
tidak
BPJS
boleh
Kesehatan
dan
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
tindakan juga melakukan pekerjaan
Kesehatan) merupakan Badan Usaha
rekam medis yang lainnya karena
Milik Negara yang ditugaskan khusus
terbatasnya
oleh
pengkodingan
penyakit
tenaga
di
instalasi
pemerintah
untuk
menyelenggarakan
rekam medis.
jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi seluruh
3. Pembahasan RSUD Bagas Waras merupakan
rakyat Indonesia. BPJS kesehatan
Daerah
bersama
(SKPD) yang dipimpin oleh direktur
(dahulu
sebagaimana tertuang dalam Perda
merupakan program pemerintah dalam
Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
kesatuan
2014. Salah satu tujuan didirikan
pemerintah dalam kesatuan Jaminan
Rumah Sakit Umum Daerah Bagas
Kesehatan
Waras
diresmikan pada tanggal 31 Desember
Satuan
Kerja
Perangkat
Kabupaten
mempermudah untuk kesehatan,
Klaten
adalah
BPJS
Ketenagakerjaan
bernama
Jamsostek)
merupakan
Nasional
program
(JKN)
yang
20134.
akses
masyarakat
mendapatkan
pelayanan
Disisi lain dengan perubahan
dalam
cara pembiayaan harus diikuti dengan
sehingga
perubahan pemikiran dan perilaku
dari segi aspek-aspek sebagai berikut :
para
aspek
klinisi
yaitu
dari
cara
klinis
(pelayanan
dokter,
pembayaran fee for service menjadi
perawat dan terkait teknis medis),
pembayaran paket (INA CBGs). Pada
aspek
mulanya rumah sakit di Indonesia
pelayanan, keselamatan pasien, dan
umumnya didirikan dengan tujuan
kepuasan pasien. Beberapa indikator
sosial
untuk
tanpa
terlalu
efisiensi
dan
mengetahui
efektifitas
mutu
efisiensi
mempertimbangkan segi ekonominya.
rumah sakit antara lain : pemanfaatan
Pada masa itu kebanyakan rumah sakit
tempat tidur, pemanfaatan tenaga,
mendapat subsidi dari pemerintah
pemanfaatan penunjang medik, dan
maupun
keuangan.
dari
badan
misi
sosial
Indikator
pemanfaatan
keagamaan baik dari dalam negeri
tempat tidur sendiri yang mudah kita
maupun bantuan dari luar negeri.
lihat dan kita ketahui adalah melalui
Fungsi sosial berarti bahwa sebuah
angka BOR/ Bed Occupancy Rate,
rumah sakit harus melayani pasien
BTO/
atas dasar kebutuhan mediknya dan
Average Length Of Stay, TOI/ Turn
tidak berdasarkan kemampuan pasien
Over
untuk membayar. Fungsi ekonomi
Dalam
berarti rumah sakit harus memikirkan
rumah sakit didukung oleh sumber
keuntungan
melaksanakan
daya manusia, baik tenaga medis
manajemennya, termasuk manajemen
seperti dokter, perawat, radiologi,
keuangan
laboratorium maupun tenaga non-
dengan
dan
pembiayaannya
Bed
Interval
Turn
Over,
(Sabarguna,
pelaksanaan
ALOS/
2004).
kegiatannya
ekonomi
medis seperti bagian administrasi,
dengan memperhitungkan biaya yang
keuangan, rumah tangga, umum dan
realistik
personil lainnya. Di beberapa negara
mengikuti
kaidah-kaidah
dan
rasional.
perkembangannya rumah
Dalam sakit
di
di
eropa,
pembayaran
dengan
samping menjalankan fungsi sosial
menggunakan sistem DRG’s sudah di
juga menjalankan fungsi ekonomis
terapkan, hal ini bisa meningkatkan
sekaligus. Dengan demikian untuk
transparasi dan efisiensi bagi rumah
mempertahankan operasional rumah
sakit9.
sakit, maka rumah sakit harus mencari
Sistem pembayaran berbasis DRG
keseimbangan antara fungsi sosial dan
diadopsi pada Kongres AS untuk
fungsi ekonomi (Gani, 2002). Mutu
pasien Medicare pada tahun 1983, dan
pelayanan rumah sakit dapat dilihat
sejak itu telah menjadi sarana utama
penghasilan rumah sakit di sebagian
Nomor
besar negara-negara industri. Sistem
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
DRGs
pada
adalah
suatu
sistem
69
Tahun
FKTP
2013
dan
tentang
FKRTL
dalam
pengklasifikasian pasien yang paling
penyelenggaraan jaminan kesehatan.
banyak digunakan di Negara Eropa,
Tarif
namun meskipun banyak kesamaan,
Kesehatan Nasional Tarif INA-CBGs
sistem di masing-masing negara yang
yang digunakan dalam program JKN
sangat unik. DRGs juga digunakan
per 1 Januari 2014 diberlakukan
untuk
berdasarkan
berbagai
tujuan
yang
INA-CBGs
Jaminan
Peraturan
Menteri
dengan
beberapa
dikelompokkan ke dalam tiga kategori
Kesehatan
yaitu (i) meningkatkan transparansi,
prinsip, salah satunya adalah tarif
(ii) mendorong efisiensi dan (iii)
dikelompokkan menurut tipe dan kelas
mendukung rumah sakit di bidang
rumah sakit, yaitu terdiri dari: tarif
management.
pembayaran
rumah sakit kelas A, tarif rumah sakit
prinsipnya
kelas B, tarif rumah sakit kelas B
dibangun di atas dua elemen: (i)
pendidikan, tarif rumah sakit kelas C,
mendefinisikan
yaitu
tarif rumah sakit kelas D, tarif rumah
sakit
sakit khusus rujukan Nasional, tarif
diserahkan kepada pasien individu
rumah sakit umum rujukan Nasional4.
untuk-perusahaan kelompok rable, dan
Di beberapa Rumah Sakit di New
(ii) menentukan berat atau harga untuk
York, sistem pengkodingan sangat di
masing-masing kelompok9.
perhatikan,
berbasis
Sistem
DRG
menetapkan
pada
yang DRGs,
layanan
rumah
RI
dalam
termasuk
bagaimana
Pola pembayaran Case Based
membuat diagnosis sekunder. Salah
Groups merupakan salah satu pola
satu indikator keberhasilan dalam
pembayaran
kepada
melakukan pengkodingan diagnosis
pengelompokkan
adalah bahwa hasil nilai nominal yang
FKRTL
prospektif
berupa
diagnosis dan prosedur yang memiliki
di
ciri klinis dan penggunaan sumber
bandingkan tarif rumah sakit. Dalam
daya yang mirip atau sama. Untuk
penelitian yang di lakukan di beberapa
tarif yang berlaku pada 1 Januari
rumah sakit di New York menyatakan
2014, telah dilakukan penyesuaian
bahwa akurasi data yang di tuliskan
dari tarif INA-CBGs Jamkesmas dan
dokter
telah
mempengaruhi
ditetapkan
Menteri
dalam
Kesehatan
Peraturan
(PerMenkes)
dapatkan
di
lebih
rekam hasil
rendah
medis
di
sangat
pengkodingan
(Pavani Rangachari, 2008).
Pada penelitian ini di dapatkan
digunakan untuk menghitung biaya
bahwa jumlah klaim negatif pasien
yang harus dibayar pasien, selain itu
BPJS mengalami peningkatan tetapi
juga
tidak cukup signifikan. Hal ini di
pelayanan
sebabkan oleh beberapa faktor yaitu
formulir
faktor kesalahan koding, faktor Long
memprediksi pendapatan dan biaya
Of Stay (LOS), faktor biaya tindakan
sarana
medis yang berlebihan dan faktor
Menurut Depkes RI, 2008 sebagian
kelebihan
pemeriksaan
besar rumah sakit di Indonesia yang
penunjang. Salah satu tujuan koding
menerapkan sistem case mix / INA-
diagnosis yang sangat penting adalah
CBG’s
Menyediakan data yang diperlukan
diagnosis yang
oleh
berdasarkan ICD-10 serta belum tepat
biaya
sistem
pembayaran/penagihan
jenis
dan
jumlah
yang dapat
kegiatan
tercatat
dalam
digunakan
untuk
kesehatan10.
pelayanan
belum
dapat membuat lengkap dan jelas
biaya yang dijalankan /diaplikasi.
pengkodeannya.
Salah satu dasar dalam pengkodingan
yang dicantumkan pada dokumen
diagnosis di suatu Rumah Sakit adalah
rekam
kelengkapan rekam medis, karena
lengkap, maka kemungkinan kode
rekam
medis
diagnosis
naskah
atau
berisikan
merupakan
naskah-
berkas-berkas
catatan
atau
yang
dokumen
medis
juga
Apabila
penulisannya
tidak
tidak
akurat
berdampak pada biaya kesehatan.
informasi
dan
pelayanan
Ketidakakuratan
kode
tentang identitas pasien, pemeriksaan ,
diagnosis akan mempengaruhi data
pengobatan, tindakan dan penyakit
dan
lain
tarif INA-CBG’s yang pada saat ini
kepada
pasien
pada
sarana
informasi
laporan,
ketepatan
pelayanan kesehatan. Selain sebagai
digunakan
sebagai
bukti hukum yang dapat memberikan
pembayaran
untuk
pelayanan
perlindungan hukum terhadap pasien
pasien
jamkesmas,
jamkesda,
provider kesehatan (dokter, perawat
jampersal,
dan tenaga kesehatan lainnya) serta
diselenggarakan
pengelola
Penyelenggara
dan
pemilik
sarana
askes
metode
PNS oleh
Jaminan
yang Badan
Kesehatan
pelayanan kesehatan, rekam medis
(BPJS) di Indonesia. Apabila petugas
juga
kodefikasi
bermanfaat
dalam
hal
(coder)
salah
dalam
keuangan/Financial, yaitu setiap jasa
menetapkan kode diagnosis, maka
yang diterima oleh pasien bila dicatat
jumlah pembayaran klaim juga akan
dengan lengkap dan benar akan dapat
berbeda. Tarif pelayanan
kesehatan
tentunya
akan
pelayanan sesuai standar, dan yang
merugikan
pihak rumah
sakit,
paling penting tak mengejar profit
sebaliknya
tarif
yang
rendah
kesehatan rumah
yang
tinggi
sakit
perbedaan
RSUD
Bagas
Waras
penyebab dari ketidak tepatan dalam pengkodingan adalah karyawan belum
penyelenggara
memahami secara keseluruhan sistem
jamkesmas maupun pasien5.
koding yang baik dan benar, serta
Widayanti
(2016)
belum berjalan nya sistem monitoring
ketidaksesuaian
kode
dan evaluasi pengkodingan, sehingga
Menurut Tingkat
Di
sehingga
tersebut
pihak
semata.
terkesan
diuntungkan dari
tarif
merugikan
pelayanan
diagnosis rawat jalan pada rekam
rumah
medis
pendampingan
rawat
jalan
dan
software
sakit
perlu
melakukan pengkodingan
INA CBGs mencapai 22%. Selama
disgnosis mulai dari inpute data,
ini yang terjadi dalam pembiayaan
proses dan output diagnosis yang di
kesehatan pasien di sarana pelayanan
lakukan oleh tim rekam medis. Data
kesehatan adalah dengan Fee-for-
yang di masukan ke dalam Grouper
service (FFS), yaitu Provider layanan
yang nantinya menjadi output INA-
kesehatan menarik biaya pada pasien
CBGs haruslah merupakan data yang
untuk tiap jenis pelayanan yang
berkualitas.
diberikan. Setiap pemeriksaan dan
berkualitas
tindakan akan dikenakan biaya sesuai
dikesampingkan, karena data tersebut
dengan tarif yang ada di Rumah Sakit.
menyediakan sarana komunikasi bagi
Tarif ditentukan setelah pelayanan
dokter dan tim layanan kesehatan,
dilakukan. Dengan sistem fee for
menyediakan
service kemungkinan moral hazart
mengevaluasi
oleh pihak rumah sakit relatif besar,
kesesuaian
karena tidak ada perjanjian dari awal
dasar
antara pihak rumah sakit dengan
pembayaran kembali, serta melindungi
pasien, tentang standar biaya maupun
kepentingan hukum pasien, fasilitas,
standar lama waktu hari perawatan
dan dokter. Ketepatan pengkelasan
(length of stay). Sistem INA-CBG’s,
CBGs
mengantisipasi hal-hal semacam itu
tergantung kepada ketepatan diagnosis
terus rumah
Penting ini
nya tidak
dasar kecakupan layanan,
untuk
(CBGs
bisa
untuk dan
menyediakan
memperkuat
grouping)
Diagnosis
data
utama
klaim
sangat
terjadi,
dengan
INA-CBG’s
utama.
akan
sakit
dituntut
memberikan
menentukan MDC (Major Diagnostic
Category) atau
sistem
yg
Paket layanan kesehatan yang
terlibat. Tingkat keparahan penyakit
didapat pasien merujuk pada Peraturan
(severity
Menteri
level)
organ
ditentukan
oleh
Kesehatan.
dalamnya
diagnosis sekunder, prosedur dan
mencakup
umur pasien. Ketepatan jumlah biaya
perawatan bila harus menjalani rawat
rawatan
inap.
pasien
ditentukan
oleh
jenis
Di
Sistem
obat
ini
dan
kelas
sangat
efisien
ketepatan pengkelasan CBGs dan
sehingga ada standar mutu pelayanan
pemilihan
yang
diagnosis
standar
resmi
pengkodean
Mengikuti
WHO diagnosis
Morbidity
Refference
seragam
bagi
warga
yang
dalam
membutuhkan. Konsep INA-CBG’s
(WHO
disusun
Kementerian
Kesehatan,
Group)
sistem
pembayaran
ini
mengikuti standar resmi aturan koding
diterapkan
ICD X dan ICD 9-CM. Di beberapa
Berbeda dengan program jaminan
rumah sakit di eropa menjelaskan
kesehatan
bahwa,
sebelumnya,
selain
ketepatan
dalam
di
seluruh
akan
yang
Indonesia.
pernah
ada
INA-CBG's
pengkelasan diagnosis, keputuan klisis
dikontrol
yang di lakukan oleh dokter sangat
Perbedaan paling mendasar adalah ada
mempengaruhi
atau
keberhasilan
pengkodingan9.
dalam
dengan
dapat
tidaknya
lebih
standar
baik.
layanan
negara-negara
kesehatan dimana dulu, klaim yang
Eropa sudah mulai memperkenalkan
diajukan rumah sakit tidak terkontrol.
pembayaran rumah sakit berdasarkan
Model paket pelayanan esensial rumah
DRGs.
diperkirakan
sakit itu seolah-olah tidak ada batasan
dapat meningkatkan efisiensi rumah
klaim pasien hingga berpengaruh di
sakit karena asuransi memberikan
pelayanan yang bervariasi atau tidak
insentif
merata.
Paket
bagi
Di
DRGs
rumah
sakit
untuk
membatasi layanan per pasien dan
Pembayaran
dengan
terapi yang di berikan kepada pasien.
menggunakan koding Diagnosis INA-
Rumah
CBGs
sakit
juga
menyediakan
merupakan
suatu
proses
berbagai layanan untuk setiap pasien
pengklasifikasian data (diagnoses) &
tetapi
Penentuan
hal
ini
mengakibatkan
code
(sandi
)
di
nomor/alfabet/ atau alfanumerik untuk
lakukan atau tidak sesuai dengan
mewakilinya. Dasar pengelompokan
indikasi
dalam
pengobatan
yang
klinis
tidak
dan
perlu
pasien
mengabaikan biaya pengobatan7.
INA-CBGs
menggunakan
sistem kodifikasi dari diagnosis akhir
dan tindakan/prosedur yang menjadi
Fitur
output pelayanan, dengan acuan ICD-
memasukan data secara masal dari
10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM
SIRS dalam bentuk file text dengan
untuk
struktur tertentu. Tidak penting cara
tindakan/prosedur.
import
digunakan
untuk
Pengelompokan menggunakan sistem
menggunakan
teknologi informasi berupa Aplikasi
misalnya dengan membuat file text
INA-CBG sehingga dihasilkan 1.077
untuk dilakukan import data, yang
Group/Kelompok Kasus yang terdiri
terpenting adalah isi dari file text
dari 789 kelompok kasus rawat inap
memenuhi syarat dengan standar yang
dan 288 kelompok kasus rawat jalan.
telah ditentukan10.
Setiap group dilambangkan dengan
Peranan
kode kombinasi alfabet dan numerik9. Dalam
meningkatkan
software
tersebut,
manajemen
sangat
besar terhadap keberhasilan suatu usaha
perusahaan,
ini
kemampuan pengkodingan diagnosis,
manajemen
rumah
terus
menjadi salah satu ilmu yang penting
berupaya meningkatkan kemampuan
dan mutlak dibutuhkan oleh setiap
nya dalam mengaplikasikan Sistem
perusahaan.
Informasi Rumah Sakit ( SIRS). SIRS
perusahaan, akan semakin besar pula
merupakan suatu sistem teknologi
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
informasi
yang
akibatnya peranan manajemen akan
mengintegrasikan
bertambah besar pula. Manajemen
seluruh alur proses pelayanan Rumah
hanya merupakan alat untuk mencapai
Sakit
tujuan yang diinginkan. Manajemen
sakit
bagas
waras
komunikasi
memproses
dan
dalam
bentuk
jaringan
koordinasi, pelaporan dan prosedur
yang
administrasi
terwujudnya
untuk
memperoleh
baik
tumbuh
dewasa
berkembang
Semakin
akan tujuan
besar
memudahkan perusahaan,
informasi secara tepat dan akurat, dan
karyawan dan masyarakat. Dengan
merupakan
bagian
Sistem
manajemen, daya guna dan hasil guna
Informasi
Kesehatan.
satu
unsur-unsur manajemen akan dapat
manfaat
SIRS
kemampuan
dari Salah
adalah
memiliki
komunikasi
(interoperabilitas) dengan
data
Indonesia
Case Base Group’s (INA CBG’s)
ditingkatkan.
Adapun
unsur-unsur
manajemen itu terdiri dari:
man,
money, methode, machines, materials, dan market.
(Kemenkes ,2013). Aplikasi INA-
Selain itu, RSUD Bagas waras
CBG’s menyediakan fitur import.
belum menerapkan fungsi-fungsi
baik.
Kelompok pembiayaan casemix,
Adapun fungsi-fungsi manajemen
Kelompok IT casemix, Kelompok
Menurut Sondang P Siagian dalam
jalur
Malayu Hasibuan (2005:11) yang
casemix, seluruh pegawai rumah
diterapkan dalam bidang sumber
sakit
daya manusia adalah
memiliki pengetahuan yang cukup
menejemen
Rs
dengan
Planning
klinis3.
Dalam
terutama
persiapan
dokter
(perencanaan),
Organizing
mengenai
(mengorganisasikan),
Motivating
CBG’s.
(memotivasi),
Controlling
mendapatkan keahlian yang cukup
(mengendalikan),
Evaluating
untuk
(mengevaluasi). Dalam
casemix Mereka
dan
harus
juga
INA harus
mengimplementasikan
sistem casemix secara tepat di
menurunkan
klaim
rumah
sakit.
Mereka
harus
negatif, seluruh pegawai RSUD
merubah pemikiran mereka dari
Bagas Waras terutama dokter harus
biaya untuk pelayanan yang biasa
memiliki pengetahuan yang cukup
dilakukan,
menuju
pembiayaan
mengenai
INA-
prospektif
dimana
pembayaran
harus
untuk pasien di berikan dalam
Casemix
CBG’s.
Mereka
dan juga
mendapatkan keahlian yang cukup
bentuk
untuk
mengimplementasikan
kapasitas yang berkesinambungan
sistem casemix secara tepat di
dalam casemix harus dapat di
rumah
implementasikan, yang tentu saja
sakit.
Mereka
harus
paket.
Pembentukan
merubah pemikiran mereka dari
melibatkan
biaya untuk pelayanan yang biasa
pelatihan. Strategi yang bisa di
dilakukan,
menuju
pembiayaan
lakukan RSUD Bagas waras dalam
prospektif
dimana
pembayaran
menurunkan jumlah klaim negatif
untuk bentuk
pasiendi paket.
berikan
dalam
Pembentukan
konsultan
dan
adalah 1. Meminta dukungan
dari
pihak
kapitasi yang berkesinambungan
manajemen (Top Management)
dalam
dapat
Rumah sakit yang benar benar
diimplementasikan.Terdapat empat
serius dalam melakukan pencatatan
kelompojk kerja di dalam rumah
dengan
sakit yang berada di bawah komite
casemix, harus mendirikan unit
pengendalian casemix rumah sakit
casemix khusus. Unit ini akan
yaitu Kelompok pengkodean klinis,
melibatkan
casemix
harus
standar
kedalam
penyesuaian
kebutuhan
sumber
daya
manusia
dan
keuangan
untuk
4. Menggunakan
RSUD
RSUD Bagas Waras. Unit casemix
memulai
harus menyediakan sarana dan
sistem
prasarana yang berkelanjutan.
tersedia.
pengendalian
casemix
IT
yang
tersedia dalam rumah sakit
mengimplementasikan casemix di
2. Mempersiapkan
sistem
Bagas
Waras
dengan IT
harus
memanfaatkan
apapun
yang
Pengembangan
telah dapat
komite
dilakukan pada sistem yang sudah
dalam
tersedia, jika sistem itu tidak
Rumah Sakit
memadai bagi implementasi sistem
Komite casemix bertanggungjawab
casemix10.
untuk melibatkan seluruh pegawai di Rumah Sakit Bagas Waras
V. KESIMPULAN
danmemberikan
yang
Berdasarkan hasil penelitian dapat di
tinggi terhadap pelatihan. Komite
simpulkan bahwa Penyebab berkas
ini
klaim BPJS yang negative
prioritas
bertanggungjawab
untuk
sebelum
melatih seluruh pegawai termasuk
dilakukan pengendalian koding INA-
perawat,
petugas
CBGs di RSUD Bagas Waras adalah
pencatatan rekam medis. Peranan
belum terdapat Standart Operasional
komite pengendalian ini termasuk
Prosedur (SPO) dalam melakukan
dalam menentukan tujuan dari
Pengkodingan Penyakit dan Tindakan
pengimplementasian
Berkas Klaim BPJS, Penyebab berkas
casemix, kebijakan
dokter,
dan
untuk yang
sistem mengajukan
terkait
klaim BPJS yang negative
setelah
denagn
dilakukan pengendalian koding INA-
penggunaan casemix, melakukan
CBGs di RSUD Bagas Waras adalah
pembelian
karyawan
program
casemix
belum
meahami
secara
grouper serta mencari sumber daya
keseluruhan sistem koding yang baik
keuanga.
dan benar, serta belum berjalan nya
3. Menggunakan
data
yang
sistem
monitoring
dan
evaluasi
dikumpulkan secara rutin
pengkodingan, Penyebab berkas klaim
Untuk mengumpulkan data yang di
BPJS yang negative yang disebabkan
gunakan hanya yang relevan saja,
permasalahan
sehingga tidak menambah beban
dilakukan pengendalian koding INA-
kerja dokter atau perawat.
CBGs di RSUD Bagas Waras adalah menejemen
koding
belum
terlibat
sebelum
secara
penuh
dalam
melakukan
Energy Printing , ISBN 978-96711933-1-0, Edisi Cetakan ke 2
pendampingan pengkodingan disgnosis mulai dari inpute data, proses dan output diagnosis. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran Pihak menejemen harus terlibat langsung dalam mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus
penerapan
4. Binsasi, E. (2016). MODEL BESAR KLAIM (SEVERITY) YANG DIAJUKAN RUMAH SAKIT KEPADA BPJS KESEHATAN. SAINTEKBU, 8(2). SAINTEKBU: Jurnal Sains dan Teknologi Volume 8 no.2 Februari 2016 ISSN : 1979-7141 31 5. Pujihastuti, A. &. (2014).
sistem
pengkodingan di unit Rekam Medis, Mengadakan pelatihan pengkodingan untuk
tenaga
Rekam
Medis,
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkodingan di Unit
6.
Rekam Medis.
DAFTAR PUSTAKA 1. Zeng, Y. H. (2016). Developing case-mix standards with the Diagnosis-related Groups for payment reforms and hospital management in China: A case study in Xiamen city. International Journal of Healthcare,, 2(1), p102.
7.
2. Kemenkes. (2013). KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455/MENKES/SK/XI/2013.
8.
3. Aljunid, P. D. (2014). Sistem Casemix Untuk Pemula, Konsep dan Aplikasi Untuk Negara Berkembang (Penerapan di Indonesia). Sistem Casemix Untuk Pemula, Konsep dan Aplikasi Untuk Negara Berkembang (Penerapan di Indonesia), CV
9.
10.
Hubungan Kelengkapan Informasi dengan Keakuratan Kode Diagnosis dan Tindakan Pada Dokumen Rekam Medis Rawat Inap. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, 2 Creswell, J. (2012). Qualitative Research Narrative Structure.pdf. In Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. Creswell, J., 2012. Creswell (2013) Qualitative Research Narrative Structure.pdf. In Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. pp. 220–230. Kemmis S., & McTaggart, R (2005). Praticipatory Action Research: Comunicative Action and the Public Sphere. Sage Publicatons Ltd Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten, 2016 Busse, R. (2013). Hospitals in most European countries are paid on the basis of diagnosis related groups. Nofitasari, S. T. (2010). Analisis Lama Perawatan (Los) Partus Seksio Caesarea pada Pasien Jamkesmas Rawat Inap Berdasarkan Ina– Cbg’s di Rumah
Sakit Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2010. 11. Depkes. (2014). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
.
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBGs)
