Disusun oleh: Dr. Khomsiyah

HIGH HIGH QUALITY QUALITY CORPORATE CORPORATE REPORTING REPORTING

Disusun oleh: Dr. Khomsiyah

HIGH QUALITY CORPORATE REPORTING

Disusun oleh: Dr. Khomsiyah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1

SAMBUTAN KETUA LKDI

5

PROFIL LKDI

7

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengertian High Quality Corporate Reporting 1.2 Pentingnya Pelaporan Perusahaan 1.3 Reaksi Stakeholders Terhadap Kualitas Pelaporan 1.4 Fungsi Pelaporan Dalam Penerapan Good Corporate Governance Pertanyaan

8

BAB II KONSEP DAN PRINSIP PELAPORAN 2.1 Pengertian dan Jenis Pelaporan 2.2 Tujuan Pelaporan 2.3 Kualitas Pelaporan 2.4 Pengungkapan Informasi 2.4.1 Pengungkapan Wajib 2.4.2 Pengungkapan Sukarela 2.5 Sustainaibility Reporting Pertanyaan

15

BAB III REGULASI PELAPORAN DI INDONESIA 3.1. Regulasi Penyampaian Pelaporan Keuangan 3.2 Regulasi jangka waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pertanyaan

26

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN 4.1 Faktor Ekternal 4.2 Faktor Internal Pertanyaan


31

1

BAB V PENGUKURAN KUALITAS PELAPORAN 5.1 Alat Pengukuran Kualitas Pelaporan Keuangan 5.1 Pengukuran Tingkat Ketaatan Terhadap Regulasi Informasi 5.2 Pengukuran Kualitas Pengungkapan Penuh (FULL DSCLOSURE) BAB VI INTERNASIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 6.1 Pendahuluan 6.2 International Financial Reporting Standars

35

40

44

REFERENSI


3

SAMBUTAN KETUA LKDI Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) dibentuk pada tahun 2001 dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi para komisaris dan direktur dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan integritas dalam menerapkan prinsipprinsip good corporate governance (GCG). Untuk itu sejak awal tahun 2005, LKDI secara intensif telah menyelenggarakan program "Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors". Disamping itu LKDI juga menyelenggarakan program pendidikan profesional berkelanjutan bagi para komisaris dan direktur yang muatannya menekankan pada pembelajaran masalahmasalah yang fundamental dan mutakhir berkaitan dengan praktek GCG terkini baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya meningkatkan kualitas program "Training and Directorship Certification for Commissioners and Directors", LKDI menerbitkan modul yang didukung pelaksanaannya oleh Center for International Private Enterprises (CIPE) yang berkedudukan di Amerika Serikat. Dukungan CIPE ini merupakan bagian dari suatu kerjasama dengan LKDI dalam melaksanakan serangkaian program yang bertajuk "Strengthening Corporate Governance in Indonesia". Modul tersebut merupakan acuan bagi para fasilitator dan peserta program pelatihan LKDI sehingga menjadi suatu referensi yang telah terstandarisasi dengan perbandingan pada kurikulum program kedirekturan yang juga diselenggarakan oleh UK Institute of Directors, Australian Institute of Company Directors, dan Singapore Institute of Directors. Pada tahap pertama ini, LKDI menerbitkan lima modul yaitu: "GCG Concepts, Principles and Practices", "Boards' Duties, Liabilities and Responsibilities", "Enterprise Risk Management", "Corporate Social Responsibility", dan "High Quality Corporate Reporting". Penyusunan modul-modul tersebut dilakukan oleh para akademisi senior yang tergabung dalam Academic Network Indonesia on Governance (ANIG) yang dibentuk dan berada dibawah naungan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Akhirnya LKDI mengucapkan terimakasih kepada CIPE, KNKG dan ANIG atas dukungannya dalam penerbitan modul pelatihan ini, dengan harapan kerjasama yang baik ini akan dilanjutkan dalam rangka melaksanakan program-program penguatan GCG di Indonesia. Salam hormat, Hoesein Wiriadinata Ketua


5

PROFIL LKDI Komisaris dan Direktur adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan implementasi Good Corporate Governanace. Krisis tahun 1997 memberikan hikmah pelajaran yang sangat berharga karena telah memberikan bukti yang tidak terbantahkan mengenai rapuhnya struktur ekonomi dan berbagai praktek korporasi yang menyimpang. Namun, demikian banyak perusahaan yang telah berinisiatif memperbaiki diri menuju tata kelola yang lebih baik. Adalah tanggung jawab sektor korporasi untuk memperbaiki praktek corporate governance, Komisaris dan Direktur adalah pihak yang berkepentingan yang harus memiliki kompeten dan berdaya guna untuk menjalankan peranan strategis tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendirikan Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) di tahun 2000. Dan secara sah dihadapan notaris Imas Fatimah, SH No. Pada tanggal 6 Juli 2001. LKDI mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga menjadikan barisan terdepan dalam penerapan praktik corporate governance lewat pengembangan jaringan (network) dan pengembangan program pendidikan yang berkesinambungan. Pendiri

:

Komite Nasional Kebijakan Governance

Penasehat

:

Mar'ie Muhammad

Badan Pembina

:

Amrin Siregar Gunarni Soeworo Mas Achmad Daniri

Badan Pengurus :

Kartini Muljadi Ratnawati Prasodjo

Hoesein Wiriadinata (Ketua) Eva Riyanti Hutapea (Wakil Ketua) Fachry Aly Fred B.G.Tumbuan Jos F. Luhukay Partomuan Pohan Irwan M. Habsjah Adi Rahman Adiwoso


7

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan isu-isu berkaitan dengan pengertian pelaporan perusahaan yang berkualitas tinggi, pentingnya pelaporan perusahaan bagi stakeholders, reaksi stakeholders terhadap kualitas pelaporan, dan fungsi pelaporan dalam penerapan Good Corporate Governance. 1.1 Pengertian Pelaporan Perusahaan Berkualitas Tinggi? Informasi merupakan suatu komoditas yang penting dan berdayaguna untuk mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Runtuhnya perusahaan-perusahaan besar di US, seperti Enron dan WorldCom, dan keruntuhan perusahaan-perusahaan lain sesudahnya, menimbulkan pertanyaan kepercayaan publik pada pelaporan perusahaan, terutama pelaporan keuangan. Pengguna membutuhkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan yang baik dan benar. Bagi investor untuk membuat keputusan, apakah membeli saham atau obligasi atau melakukan investasi privat, mereka memerlukan untuk mengetahui suatu informasi yang benar. Jika informasi disajikan sejelas mungkin dan dilaporkan sesering yang diperlukan, maka investor dan pengguna lain dapat melakukan keputusannya yang terbaik yang dapat dilakukan. Pelaporan perusahaan yang berkualitas tinggi penting bagi investor dan bagi pasar modal. Perusahaan yang gagal menerapkan kebijakan pelaporan berkualitas tinggi kemungkinan akan menerima penalti dari pasar. Inti dari pelaporan perusahaan adalah full disclosure. 1.2 Pentingnya Pelaporan Perusahaan Pelaporan keuangan dan pengungkapan merupakan alat penting yang potensial bagi manajemen untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan dan tatakelola perusahaan kepada stakeholders luar. Perusahaan akan memberikan informasi melalui laporan yang diatur oleh regulator, meliputi laporan keuangan dasar yaitu: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, dan catatan atas laporan keuangan; pembahasan dan analisa manajemen (Management Discussion and Analysis); dan aturanaturan lainnya. Selain itu, beberapa perusahaan menyajikan pengungkapan sukarela, misalnya management forecast, hasil analis keuangan, conference calls, press release, internet sites, dan laporan perusahaan lainnya (Healy dan Palepu, 2001).

8


Pihak-pihak yang menginginkan pelaporan perusahaan meliputi a) pemegang saham, investor, dan analis sekuritas, b) manajer, c) karyawan, d) regulator pemerintah, dan e) pihak eksternal lainnya. Pihak-pihak tersebut memerlukan informasi keuangan sebagai pengambilan keputusan rasional (Statement of Financial Accounting Concept #1 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan #1). Pemegang saham, investor dan analis sekuritas merupakan penerima utama dari pelaporan perusahaan. Pihak-pihak tersebut mulai dari pihak individual yang memiliki sumber daya yang relatif terbatas sampai dengan pihak yang memiliki sumber daya yang sangat besar, lembaga yang memiliki kemampuan sangat bagus seperti perusahaanperusahaan asuransi dan mutual funds. Keputusan yang diambil oleh pihakpihak tersebut meliputi keputusan dengan fokus investasi atau fokus pertanggungjawaban (stewardship), pada banyak kasus, kedua keputusan tersebut akan terjadi secara bersamaan. Pada fokus investasi, penekanan keputusan pada pemilihan portofolio sekuritas dan konsisten dengan preferensi investor terhadap risiko, imbal hasil (return), dividen, likuiditas, dan sebagainya. Pada keputusan dengan fokus pertanggungjawaban, perhatian pemegang saham adalah memonitor perilaku manajemen dan upaya untuk mempengaruhi perilaku manajemen pada jalan yang diharapkan atau sesuai dengan keingingan pemegang saham. Permintaan pelaporan keuangan dan pengungkapan muncul dari adanya masalah informasi (dikenal dengan information asymmetri) dan konflik keagenan antara manajer dan investor luar. Masalah informasi muncul karena adanya perbedaan informasi dan benturan mengenai insentif antara manajer dan investor. Baik manajer maupun investor masing-masing memiliki penilaian rasional atas informasi yang dimiliki. Terdapat beberapa solusi atas masalah informasi tersebut. Pertama, kontrak optimal antara manajer dan investor akan memberikan insentif untuk pengungkapan seluruh informasi privat. Solusi kedua adalah regulasi yang mengharuskan manajer untuk mengungkap secara penuh atas informasi privat yang dimilikinya. Terakhir, permintaan informasi kepada perantara, misalnya analis keuangan dan lembaga pemeringkat, yang juga berkaitan dengan produksi informasi privat perusahaan. Hubungan antara kelompok manajer dengan pemilik perusahaan merupakan hubungan paling utama diantara hubungan dengan pihak-pihak lainnya. Manajer ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan yang merupakan hubungan keagenan. Tujuan manajer dan


9

pemilik bisa menjadikan perjanjian yang tidak sempurna, maksimisasi utilitas dari perilaku manajer dapat menjadikan benturan dengan kepentingan pemilik. Masalah keagenan muncul karena imvestor yang menanamkan dananya dalam bisnis tidak secara langsung dan aktif berperan dalam kegiatan perusahaan sebagaimana dilakukan oleh manajemen. Konsekuensinya, manajer mempunyai kelebihan untuk membuat suatu keputusan yang dapat mengambil alih dana yang ditanamkan oleh investor. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah keageanan. Pertama, kontrak optimal antara manajer dan investor seperti perjanjian kompensasi dan kontrak hutang, melakukan keselarasan kepentingan manajer dengan pemilik modal ekternal dan pemberi pinjaman. Mekanisme kedua untuk mengurangi masalah keagenan adalah adanya dewan komisaris, yang berperan memonitor manajemen atas nama pemilik eksternal. Terakhir, perantara seperti analis keuangan dan lembaga pemeringkat, auditor independen, yang menghasilkan informasi privat untuk mengungkap kesalahan penggunaan sumber daya yang dilakukan manajer. Pelaporan perusahaan yang rutin merupakan salah satu alat bagi pemilik muntuk dapat memonitor kontrak kerja dengan manajer. Fungsi auditor adalah sebagai seorang independen yang memverifikasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajer kepada pemilik. Pihak kedua yang memerlukan pelaporan perusahaan adalah manajer. Manajer memanfaatkan informasi dalam beberapa keputusan, yaitu pendanaan, investasi, atau kegiatan operasi. Permintaan pelaporan perusahaan oleh karyawan dapat disebabkan oleh beberapa motivasi. Karyawan mempunyai suatu kepentingan pribadi berkaitan dengan kelanjutan dan keuntungan operasi perusahaan, dan informasi keuangan merupakan suatu sumber informasi yang penting tentang solvensi dan kemampuan menghasilkan keuntungan di masa sekarang maupun potensi di masa yang akan datang. Karyawan juga memerlukan informasi perusahaan untuk memonitor kelangsungan dari rencana pensiun mereka. Permintaan pelaporan perusahaan oleh pemerintah atau badan regulasi dapat muncul dalam beberapa area yang berbeda, misalnya peningkatan pendapatan, kontrak pemerintah, penentuan tarip, dan intervensi regulasi. 1.3 Reaksi Stakeholders Terhadap Kualitas Pelaporan Kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan modal akan semakin baik jika perusahaan memiliki reputasi yang baik berkaitan dengan pelaporan perusahaan (termasuk pelapiran keuangan). Reputasi manajer akan semakin

10


besar dengan adanya pelaporan yang baik dan reputasi yang baik sehingga menghasilkan kompensasi yang lebih tinggi karena biaya keagenan akan minimal jika pemilik modal mempunyai persepsi bahwa laporan perusahaan dapat diandalkan. Insentif privat bagi manajer untuk menghasilkan informasi tentang perusahaan berasal dari tekanan pasar (Scott, 2006). Pasar kerja manajerial secara konstan mengevaluasi kinerja manajer. Sebagai hasilnya, manajer yang memberikan informasi yang salah, tidak lengkap, atau bias akan mengalami hilangnya reputasi yang akhirnya mengurangi jumlah insentif yang dibutuhkan. Insentif yang serupa diberikan oleh pasar modal. Manajer dimotivasi oleh pertimbangan reputasi dan kontrak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menciptakan suatu insentif untuk memberikan informasi kepada pasar. Alasannya adalah bahwa semakin banyak informasi akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Tipe pasar lain yang berperan adalah takeover market. Jika manajer tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan akan menjadi subjek untuk diambil alih. Jika pengambilalihan tersebut berhasil dilakukan seringkali mengakibatkan adanya penggantian manajer. Dengan demikian konsekuensi takeover market ini juga memotivasi manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan yang berimplikasi pada produksi informasi. Penjelasan di atas memberikan prediksi bahwa pasar akan merespon secara positif untuk peningkatan pengungkapan informasi. Argumentasi sederhana dapat dibuat bahwa manajer akan memberikan seluruh informasi, yang dikenal dengan istilah "prinsip pengungkapan (disclosure principle)". Informasi yang diberikan berdasarkan prinsip pengungkapan ini harus kredibel. Dengan demikian pasar harus mengetahui bahwa manajer mempunyai insentif untuk memberikan informasi secara benar. Keruntuhan Enron dan WorldCom memberikan contoh dramatis sebagai konsekuensi buruknya pengungkapan. Dan riset-riset akademik menunjukkan bahwa investor memberikan suatu nilai pada pengungkapan perusahaan. Terdapat prediksi teoretis bahwa relevan dan keandalan pengungkapan oleh perusahaan menarik perhatian investor. 1.4 Fungsi Pelaporan Dalam Penerapan Good Corporate Governance Corporate goverance (CG) telah menjadi satu istilah yang paling banyak digunakan dalam perbendaharaan bisnis global saat ini (Solomon, 2004). Mengikuti krisis keuangan Asean, CG menjadi isu penting dalam diskusidiskusi ekonomi (Transparency Internationall-Indonesia, 2002).


11

Apa yang dimaksud dengan corporate governance? Tidak ada definisi CG tunggal yang diterima. CG merupakan suatu sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan (The Cadbury Report, 1992), merupakan struktur, proses, budaya, dan sistem yang menjadi penyebab suksesnya operasi suatu organisasi (Keasy dan Wright, 1993), merupakan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja korporasi (Monks dan Minnow, 1995), merupakan sistem checks and balances bagi pihak internal dan eksternal perusahaan yang menjamin bahwa perusahaan memenuhi akuntabilitasnya kepada seluruh stakeholder dan bertindak pada cara yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh area aktivitas bisnisnya (Solomon, 2004). Menurut sebagian besar pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi Inter nasional (Organization for Economic Cooperation dan Development/OECD), CG mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pemegang saham, manajemen, dan board of directors (Herwidayatmo 2000). Berdasarkan definisi CG tersebut dapat dijabarkan dalam prinsip-prinsip CG. Terdapat beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip corporate governance, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Prinsip yang banyak diacu oleh lembagalembaga CG adalah prinsip sering dikenal dengan: fairness, transparency, accountabillity, dan reponsiblity. Di Indonesia, prinsip CG lebih dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG, 2006). CG dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik melalui supervisi atau monitoring atas kinerja manajemen. OECD telah mengembangkan seperangkan standar dan pedoman, yang disebut dengan Prinsip-prinsip Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada masalah governance yang diakibatkan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Prinsip tersebut mencakup lima area (1999), yaitu: 1) perlindungan hak-hak pemegang saham, 2) perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, 3) peranan stakeholders dalam corporate governance, 4) keterbukaan dan transparansi, dan 5) peranan board of directors dalam perusahaan. Kemudian pada tahun 2004 bertambah satu prinsip lagi, yaitu menjamin suatu dasar bagi efektitifas CG framework.

12


Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa krisis ekonomi di Asia Timur disebabkan oleh kegagalan sistemik dalam implementasi CG, seperti lemahnya kerangka hukum, dan ketidakkonsistenan dalam standar akuntansi dan auditing. Lebih lanjut, Asian Development Bank melaporkan bahwa salah satu kegagalan dalam implementasi CG adalah ketidakefisienan dan kurangnya transparansi pada prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam pengendalian perusahaan. CG dan keruntuhan perusahaan dapat terjadi pada perusahaan yang kuat, Enron merupakan salah satu contohnya. Transparansi merupakan suatu elemen penting bagi suatu sistem CG yang sehat. Pelaporan perusahaan dan pengungkapan kepada stakeholder merupakan alat prinsip dimana perusahaan dapat menjadi transparan (Solomon, 2004). Lebih lanjut, Bavly (1999) menyatakan bahwa dua komponen dasar penting dalam CG adalah: 1) full disclosure, dan 2) keberadaan independent directors dan auditor yang memiliki informasi cukup untuk mengkonfirmasi bahwa bahwa data yang disajikan oleh perusahaan merupakan informasi yang benar dan wajar.


13

Contoh Kasus Kasus yang berkaitan dengan transparansi informasi dapat dilihat pada kasus overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam Laporan Keuangan PT Great River International Tbk. per 31 Desember 2003, serta Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi. Tindakan tersebut menyebabkan stakeholder menerima informasi yang tidak benar Sumber: Press Release Bapepem-LK akhir tahun 2006

PERTANYAAN: 1. Mengapa asimetri informasi dapat terjadi? Bagaimana mengatasi adanya asimetri informasi tersebut? 2. Mengapa stakeholders memerlukan pelaporan yang berkualitas? Apa yang membedakan pelaporan yang berkualitas dengan yang tidak? 3. Apa yang membedakan antara shophisticated investors dengan naif (unshophisticated) investors dalam pengambilan keputusan berdasarkan pelaporan perusahaan? 4. Apakah investor selalu bereaksi positif terhadap peningkatan kinerja yang dilaporkan oleh perusahaan? 5. Sejauh mana dukungan kualitas pelaporan terhadap penerapan GCG?

14


BAB II

TEORI DAN KONSEP CORPORATE GOVERNANCE

Bab ini membahas pengertian dan jenis-jenis pelaporan perusahaan, tujuan pelaporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual, dan kualitas pelaporan keuangan berdasarkan Statement of Financial Accounting Standards yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standard Board (Indonesia- Dewan Standard Akuntansi Keuangan/DSAK). Bab ini juga menjelaskan isu pengungkapan corporate social responsibility (sustainability reporting) 2.1 Pengertian dan Jenis Pelaporan Pelaporan perusahaan merupakan suatu alat komunikasi atara manajemen dengan investor dan pengguna lain. Pelaporan perusahaan tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga termasuk pelaporan informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahan. Pelaporan perusahaan mencakup informasi keuangan dan non keuangan. Terdapat dua jenis informasi keuangan, yaitu: 1) laporan keuangan dasar dan 2) informasi pelengkap. Pelaporan perusahaan tidak terbatas pada laporan tahunan, namun mencakup seluruh informasi yang disajikan oleh manajemen melalui website maupun laporan interim (internal business reporting), yaitu informasi yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Selain Laporan Tahunan, Bapepam mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Kwartalan. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan (financial statement) tetapi juga media pelaporan lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, misalnya management forecast, prospectuse, president's letter, pernyataan dampak lingkungan atau sosial, dan sebagainya. Perusahaan memberikan informasi tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan regulasi atau keinginan manajemen untuk mengungkap informasi tersebut secara sukarela.


15

Lingkup pelaporan keuangan dan laporan keuangan disajikan dalam gambar berikut: Semua informasi yang bermanfaat untuk keputusan Investasi kredit, dan sejenisnya (SFAC No. 1 paragrap 22) PELAPORAN KEUANGAN Bagian yang dipengaruhi oleh standar yang dikeluarkan Badan berwenang (FASB) LAPORAN KEUANGAN DASAR LINGKUP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN Laporan Keuangan · Neraca · Laporan Laba/ rugi (Laba Komprehensif) · Laporan Arus Kas · Laporan Perubahan modal

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Contoh: · · Kebijakan Akuntansi · Kontinjensi · Metode Persediaan · Jumlah saham beredar · Aternatif Pengukuran

INFORMASI PELENGKAP

Contoh:· · Pengungkapan tentang Perubahan Harga (FASB No.33) · Informasi Tentang Cadangan Minyak dan Gas (FASB Stat. No. 69)

MEDIA PELAPORAN LAIN

Contoh: · Diskusi dan Analisis Management · Surat pada Pemegang Saham

INFORMASI LAIN

Contoh: · · Diskusi Tentang Persaingan dan Syarat yang Ditentukan Pasar Modal · · Laporan Analis · · Statistik Ekonomi · · Artikel baru Tentang Perusahaan

2.2 Tujuan Pelaporan Menurut Statement Financial Accounting Concept (SFAC)#1, tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan keputusan lainnya. Pelaporan keuangan juga memberikan informasi lainnya yang membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya mengenai cash flow dan perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan, dan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan.

16


Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen agar pengguna dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 2.3 Kualitas Pelaporan Statement of Financial Accounting Concept #2 menyatakan bahwa informasi dari pelaporan keuangan perusahaan akan bermanfaat jika dapat dipahami dan memiliki karakteristik kualitatif. Relevan dan reliabel merupakan dua karakteristik kualitatif utama pelaporan keuangan. Informasi relevan merupakan informasi yang memiliki manfaat terhadap setiap tindakan atau keputusan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan informasi reliabel merupakan informasi yang memberikan jaminan akurasi informasi yang dihasilkan. Kerangka konseptual akuntansi menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. SAK menyatakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Karakteristik kualitatif meliputi: 1) dapat dipahami, 2) relevan, 3) keandalan, dan 4) dapat diperbandingkan. SFAC# 2 menggambarkan kualitas informasi akuntansi dalam suatu hirarkhi yang ditunjukkan dalam gambar berikut:


17

Users of accounting information

Decision makers and their characteristics (for example, understanding or prior knowledge)

Pervasive constraint

Benefits >< Costs

Users-specific qualities

Understandability

Primary decisionspecific qualities

Ingredients of primary qualities

Relevance

Reliability

Timelines Predictive value

Secondary and interactive qualities

verifiability

Representational faithfulness

Feedback value

Comparability (including consistency)

Threshold for recognition

Neutrality

Materiality

Source: SFAC No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information

Kegunaan (usefullness) bagi pengambilan keputusan dipandang sebagai kualitas informasi yang paling penting. 1. Relevan. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai informasi. Relevan merupakan kemampuan suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan pemakai dan mampu mengubah atau mendukung harapan pemakai tentang hasil dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Terdapat tiga kriteria bagi informasi agar relevan, yaitu nilai prediktif (predictive value) dan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang (predictive value) dan

18


memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (feedback value). Selain itu, agar relevan informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (timelinesss). 2. Reliabilitas Reliabilitas atau keandalan merupakan kualitas informasi yang menyebabkan pemakai informasi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Informasi harus dapat diuji kebenarannya (verifiabel), netral, dan menggambarkan keadaan secara wajar sesuai peristiwa yang digambarkan ((representational faithfulness). Daya uji (verifiability), merupakan kemampuan suatu informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metoda pengujian yang sama, dan akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Netral mengacu pada tidak adanya unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Dengan demikian informasi yang netral adalah informasi yang bebas dari unsur bias. Unsur bias mungkin muncul karena adanya upaya untuk memperoleh hasil-hasil tertentu bagi kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan/peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dengan demikian tidak ada unsur bias dalam penyajian informasi tersebut. 3. Daya Banding dan Konsistensi Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Selain itu ada konsistensi dalam proses penyajiannya. Konsistensi menunjukkan pemakaian metoda yang sama oleh perusahaan sepanjang periode. Prinsip konsistensi tidak berarti bahwa metoda akuntansi tertentu tidak dapat diubah, namun perusahaan diberi keleluasaan untuk mengubah metoda akuntansi yang diterapkan selama perubahan tersebut diungkapkan secara jelasa dalam laporan keuangan. 4. Pertimbangan Cost Benefit Pertimbangan cost-benefit dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam


19

penyajian informasi keuangan. Informasi akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. 5. Materialitas Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Pertimbangan utama dalam konsep materialitas ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil. Namun, sampai saat ini tidak ada konsep umum untuk menentukan materialitas. Penentuan tingkat materialitas suatu informasi diserahkan pada pertimbangan profesional. 2.4 Pengungkapan Informasi Pelaporan perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan kejadian-kejadian ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil usaha perusahaan. Pelaporan harus disertai dengan pengungkapan yang jelas mengenai informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan. Terdapat tiga konsep pengungkapan yaitu pengungkapan yang cukup/memadai (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang relevan, kepada siapa informasi keuangan disajikan, apa yang perlu diungkapkan, tujuan pengungkapan, dan bagaimana informasi tersebut diungkapkan. Pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai aktifitas suatu unit usaha. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan.

20


Pengungkapan menyajikan data kuantitatif maupun data kualitatif. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hendriksen dan Van Breda (1992: 863-871) menunjukkan beberapa pos statemen atau jenis informasi yang memerlukan pengungkapan (disebut forms of disclosure) yaitu: a. Penjelasan kualitatif atau deskriptif terhadap data kuantitatif yang tertuang dalam statemen keuangan tradisional. b. Prakiraan keuangan (financial porecast) c. Kebijakan akuntansi (accounting policies) d. Perubahan akuntansi (accounting changes) e. Peristiwa pasca statemen (post statemment events) f. Segmen usaha 2.4.1 Pengungkapan Wajib (Mandatory) Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Alasan tersebut adalah (a) penyalahgunaan (abuse), (b) eksternalitas (externalities), (c) asimetri informasi (information assimmetry), dan (d) keengganan manajemen (management reluctance). Terdapat tiga alasan diperlukannya regulasi, yaitu kegagalan pasar, keinginan untuk melindungi kepentingan pemegang saham, dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Beberapa sumber kegagalan pasar, antara lain: informasi sebagai barang publik dan asimetri informasi. Suatu barang disebut barang publik jika suatu barang dapat dikonsumsi oleh satu atau beberapa orang, tanpa mengurangi jumlah yang dikonsumsi oleh lainnya. Artinya, keuntungan (benefits) barang publik dapat dinikmati oleh sejumlah besar individu. Suatu informasi yang disediakan oleh perusahaan publik merupakan barang publik karena informasi tersebut dapat digunakan oleh semua masyarakat untuk pengambilan keputusan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa pengungkapan mempunyai potensi untuk mengurangi asimetri informasi dan regulasi adalah untuk melindungi individu-individu yang tidak memperoleh keuntungan informasi (information disadvantage). Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa regulasi pengungkapan lebih dimotivasi oleh perhatian (by concern) dibandingkan dengan kegagalan pasar, artinya regulasi ditekankan untuk melindungi investor yang unshophisticated. Penetapan pengungkapan minimum dimaksudkan untuk mengurangi information gap antara investor yang informed dengan uninformed.


21

Regulasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan karena adanya kegagalan pelaporan keuangan dan auditing. Externalitas merupakan salah satu alasan diperlukannya regulasi. Ekternalitas terjadi ketika tindakan satu pihak (dalam hal ini pengungkapan informasi) mempengaruhi pihak lain yang tidak diuntungkan tanpa menanggung biaya atau dirugikan tanpa kompensasi. Hal ini akan mengurangi insentif untuk mengungkapkan secara penuh informasi meskipun hal tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Insentif menjadi kurang karena perusahaan yang menyampaikan informasi tidak mendapat kompensasi untuk itu. Situasi ini disebut kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar dapat diatasi dengan regulasi untuk mendorong pengungkapan informasi sebagai tindakan kolektif (collective action) bukan tindakan individual atau sukarela. Manajemen dan investor/kreditor merupakan pihak yang terpisah dan hubungan kedua pihak tersebut dapat dipandang sebagai hubungan keagenan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Asimetri informasi mendorong para investor untuk melakukan pencarian informasi nonpublic secara individual yang mengakibatkadn para investor tidak mempunyai informasi yang sama (lantaran kemampuan teknis dan ekonomik yang tidak sama). Akibatnya, pasar menjadi tidak efisien. Regulasi yang mewajibkan informasi tertentu diungkap secara publik akan mengurangi asimetri informasi baik antara manajemen dan investor maupun antara para investor sendiri. Manajemen cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan umum (public interest). Regulasi dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut. Pengungkapan meliputi penjelasan atas laporan keuangan dan semua informasi pelengkap. Penyusun standar dan badan pengawas seperti BAPEPAM-LK mengeluarkan ketentuan tentang apa yang harus diungkapkan.

22


2.4.2 Pengungkapan Sukarela Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pembahasan sebelum ini sebenarnya ditujukan untuk menentukan pengungkapan wajib. Batas pengukuran dan pengakuan dalam rerangka konseptual menggambarkan tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (good news). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik juga menunjukkan bahwa makin besar perusahaan makin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan. Pengungkapan sukarela ini merupakan solusi atas kendala pengungkapan secara penuh yang dibahas diatas. Beberapa pendapat menjelaskan alasan manajemen mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela, yaitu: 1) Capital markets transactions. Berdasarkan alasan transaksi pasar modal ini dijelaskan bahwa persepsi investor terhadap perusahaan merupakan hal yang penting bagi manajer perusahaan yang akan menerbitkan hutang atau ekuitas atau mengakuisisi perusahaan lain dalam transaksi saham. Manajer memutuskan untuk memberikan pengungkapan dalam rangka mengurangi asimetri informasi, yang akhirnya akan mengurangi biaya modal. 2) Corporate control contest. Dewan komisaris dan investor menuntut manajer untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan harga saham. . 3) Stock compensation. Alasan ini menunjukkan adanya keinginan manajer mengungkapkan informasi sukarela berkaitan dengan kepentingannya memperoleh opsi kompensasi saham. Manajer menganggap bahwa kompensasi saham merupakan bentuk remunerasi yang efisien bagi manajer maupun pemilik jika harga saham menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya (precise). Kondisi ini akan dapat dicapai jika manajer memberikan informasi lebih sebagaimana yang diperlukan oleh pemilik saham lainnya.


23

4)

Litigation cost. Alasan ini berdasarkan adanya tindakan hukum yang menuntut manajer karena ketidak-cukupan (inadequate) dan ketidaktepatwaktuan (untimely) pengungkapan menyebabkan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan sukarela.

2.6 Sustainability Reporting Pergeseran paradigma dari orientasi stockholder ke stakeholder menyebabkan perusahaan memfokuskan pada isu-isu sosial, etika, dan lingkungan. Pengungkapan terhadap ketiga aspek tersebut menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitas kepada stakeholder. Perusahaan selayaknya melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang terjadi di perusahaan. Pelaporan aspek non keuangan dikenal dengan sustainability reporting (SR). Global Reporting Initiative (GRI), suatu organisasi yang memiliki misi merancang, mengembangkan, dan menyebarluaskan pedoman SR. Secara umum pedoman ini, terdiri atas empat bagian, yaitu: 1) pengantar, 2) penjelasan mengenai penggunaan pedoman GRI, 3) prinsip-prinsip pelaporan, dan 4) isi pelaporan. Isi pelaporan SR meliputi lima bagian, yaitu: 1) visi dan strategi perusahaan berkaitan dengan sustainability, 2) profil perusahaan yang merupakan gambaran umum struktur organisasi, operasi perusahaan, serta ruang lingkup pelaporan. 3) sistem manajemen dan struktur pengelolaan termasuk usaha perusahaan dalam melibatkan stakeholder. 4) GRI content index, yaitu tabel yang mengidentifikasi setiap elemen isi laporan berdasarkan bagian dan indikatornya. 5) indikator kinerja yang meliputi indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator ekonomi menunjukkan dampak ekonomi secara langsung dari aspek pelanggan, pemasok, karyawan, sektor publik, dan penyedia dana atau investor. Indikator lingkungan meliputi energi, air, emisi, limbah, keanekaragaman hayati, produk dan jasa, ketaatan terhadap peraturan, transportasi, dan lingkungan secara keseluruhan. Indikator sosial merupakan indikator paling luas yang meliputi empat aspek, yaitu ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung Jawab terhadap produk. Aspek ketenagakerjaan meliputi hubungan perusahaan dengan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, penyebaran dan kesempatan tenaga kerja. Aspek hak asasi

24


manusia meliputi tidak adanya diskriminasi, kebebasan karyawan dalam membentuk serikat pekerja, tenaga kerja anak-anak, dan penegakan disiplin. Aspek masyarakat meliputi pengembangan masyarakat, suap dan korupsi, pengaruh politik pada perusahaan, persaingan dan penentuan harga. Aspek tanggung jawab terhadap produk meliputi keselamatan dan kesehatan konsumen, produk dan jasa, iklan, penghormatan terhadap privasi pelanggan.

PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sudah menyusun sustainability reporting. Guna mewujudkan strategi Triple Bottom Line, PT Astra mengimplementasikan Astra Green Company (AGC) untuk bidang pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dan Astra Friendly Company (AHC) untuk bidang sosial. AGC yang direfleksikan dalam 4 pilar yaitu: Green Strategy, Green Process, Green Product, dan Green Employee.

PERTANYAAN: 1. Apa fungsi pengungkapan dalam pelaporan keuangan? 2. Apa kriteria kualitas informasi? 3. Jelaskan hubungan kriteria kualitas relevan dan reliabilitas dalam membentuk kebermanfaatan (usefullness) informasi? 4. Apa manfaat laporan tengah tahunan dan laporan kuartalan bagi investor? 5. Mengapa manajemen bersedia mengungkapkan informasi secara sukarela?


25

BAB III

REGULASI PELAPORAN DI INDONESIA

Di Indonesia pengaturan informasi menggunakan struktur pengaturan ganda yaitu BAPEPAM-LK dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam hal ini, BAPEPAM-LK lebih berkepentingan dengan tingkat pengungkapan dan apa yang harus diungkapkan terutama untuk kepentingan Penawaran Umum. Sementara itu, IAI lebih berfokus pada bagaimana mengungkapkan atau format pengungkapan terutama dalam pelaporan keuangan eksternal. Ketentuan tentang pengungkapan yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK dituangkan dalam bentuk keputusan BAPEPAM-LK sedangkan pengungkapan yang diwajibkan oleh IAI dituangkan dalam berbagai pasal dan terbesar di berbagai pernyataan standar. Terdapat ratusan butir pengungkapan yang diwajibkan dalam peraturan tersebut. 3.1 Regulasi Penyampaian Laporan Tahunan Sesuai dengan salah satu sasaran Undang-Undang Pasar Modal, dalam meningkatkan transparasi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal, disebutkan bahwa setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Peraturan tentang standar pengungkapan informasi dalam laporan tahunan bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Peraturan No.VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan Pada tahun akhir tahun 2006, BAPEPAM-LK mengeluarkan Peraturan Nomor X.K.6 Ketua Bapepam-LK No. KEP 134/BL/2006 tgl 7 Des 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dan sekaligus menggantikan Peraturan Nomor VIII.G.2 tahun 1996 tentang Laporan Tahunan (LT). Revisi peraturan BAPEPAM-LK ini merupakan upaya Bapepam-LK dalam melakukan pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas penerapan dan pertanggungjawaban tata kelola yg baik oleh Emiten dan Perusahaan

26


Publik kepada pemegang saham dan publik. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan menyelaraskannya dengan ketentuan dan praktik internasional. Tujuan dilakukannya revisi adalah untuk meningkatkan kualitas Laporan Tahunan baik dari kualitas informasi maupun ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan dan untuk mencapai keseimbangan antara penyajian dan pertanggungjawaban manajemen dan pengawas atas kinerja perusahaan dengan kebutuhan hak pemodal atas informasi perusahaan melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam Laporan Tahunan (Wulandari, 2007). Perbedaan peraturan penyampaian laporan tahunan tahun 1996 dengan tahun 2006 meliputi: Tahun 1996 1. Umum 2. Kewajiban menyampaikan LT 3. Bentuk & Isi LT a.Ketentuan Umum b.Laporan Manajemen c.Bagian mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting d.Bagian mengenai Analisis & Pembahasan oleh Manajemen e.Bagian mengenai Lap Keu

Tahun 2006 1. Kewajiban Penyampaian LT 2. Bentuk & Isi LT a.Ketentuan Umum b.Ikhtisar Data Keu Penting c.Laporan Dewan Komisaris d.Laporan Direksi e.Profil Perusahaan f. Analisis & Pembahasan Manajemen g.Tata Kelola Perusahaan h.Tgg jwb Direksi atas LK i. Laporan Keuangan Tahunan yg telah diaudit j. Tanda tangan Direksi & Komisaris 3. Kewenangan BAPEPAM-LK dalam pengenaan sanksi

Sumber: Wulandari (2007)

3.2 Regulasi Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Laporan keuangan menjadi informasi yang berguna jika memenuhi karakteristik kualitatif informasi. Salah satunya adalah relevansi, artinya suatu informasi harus tersedia bagi pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan. Ketepatwaktuan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan yang cermat dan tepat berdasarkan informasi keuangan yang didapatkan.


27

Bagi perusahaan publik di Indonesia penyampaian laporan keuangan diatur oleh Undang-undang No. 8 tahun 1995 berisi tentang peraturan pasar modal yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan mengumumkannya kepada masyarakat. BAPEPAM-LK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Ketua Bapepam No. Kep-80/1996 dan diperbaharui dengan peraturan X.K.2 No. Kep36/PM/2003. Peraturan tersebut berisi ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan juga harus diumumkan kepada publik dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan emiten. Bentuk dan isi laporan keuangan tahunan yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Sedangkan, ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan keuangan tengah tahunan mengalami perubahan berikut ini a) Jika tidak disertai laporan Akuntan, yang sebelumnya diatur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. b) Jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, yang sebelumnya diatur selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. c) Jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, yang sebelumnya diatur selambatlambatnya 120 (seratus dua puluh) hari menjadi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan. Jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan standar yang berlaku secara internasional. Laporan keuangan tengah tahunan tersebut juga harus diumumkan kepada publik dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Bentuk dan isi laporan keuangan tengah tahunan yang diumumkan

28


tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam. Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Penyempurnaan peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat memperoleh informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal global. Peraturan tersebut merupakan suatu keharusan bagi perusahaan untuk wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim. Sanksi yang diberikan atas ketidakpatuhan emiten atau perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. BEJ No. Kep-01/995 huruf K berikut ini. 1. Teguran tertulis pertama yang menyebutkan jenis kewajiban yang tidak dipenuhi. 2. Teguran tertulis kedua serta pengenaan denda sebesar Rp 10 juta yang segera disetor ke rekening bursa, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal teguran tertulis pertama perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya. 3. Penghentian sementara perdagangan (suspensi) apabila perusahaan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua. 4. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dihentikannya perdagangan sementara, emiten yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya, emiten tersebut akan dipertimbangkan untuk dikenakan delisting (dicabut/dihapus dari papan bursa).


29

Contoh kasus PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) PT PGN dianggap telah melanggar pasal 86 UU Pasar Modal dan Peraturan Nomor X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. PT PGN telah melakukan keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bapepam-LK menetapkan sanksi denda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Keputusan pengenaan sanksi tersebut didasarkan pada pertimbangan Sumber: Press Release Bapepam-LK

PERTANYAAN: 1. Perlukah pengungkapan informasi diregulasi? 2. Mengapa BAPEPAM-LK perlu melakukan reformasi terhadap regulasi informasi? 3. Informasi apa saja yang menjadi fokus utama perubahan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK pada regulasi tahun 2006? 4. BAPEPAM-LK telah menentukan sanksi administratif untuk setiap keterlambatan laporan keuangan sebesar Rp 1.000.000,- per hari. Mengapa masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran penyampaian laporan keuangan?

30


BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAPORAN

Bab ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan. Bab ini membagi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri atas tuntuan pemegang saham, tuntuan publik, dan regulasi. Sedangkan faktor internal meliputi peran komisaris yang dalam hal ini adalah komite audit, peran direksi, peran auditor internal, dan sistem informasi perusahaan 4.1 Faktor Ekternal 1. Pemegang Saham memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi tingkat kualitas pelaporan. Pemegang saham mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap kandungan informasi dalam pelaporan. 2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa investor akan memberikan reaksi atas kandungan informasi yang ada dalam pelaporan perusahaan. 3. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Tuntutan publik terhadap transparansi informasi mempengaruhi kualitas pelaporan perusahaan. 4. Pemerintah dan lembaga-lembaga mengeluarkan peraturan tentang pelaporan informasi untuk menjaga agar tidak terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan tersebut menunjukkan tingkat kualitas pelaporan perusahaan. 4.2 Faktor Internal Transparansi merupakan salah satu prinsip corporate governance yang berkaitan dengan tingkat kualitas pelaporan keuangan. Pihak-pihak internal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan meliputi: 1. Direksi Tugas utama Direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Direksi harus menetapkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk menjaga aset perusahaan. Direksi memegang peran penting dalam penyediaan informasi yang relevan. Direksi seharusnya selalu berusaha memberikan informasi yang dapat menghasilkan reaksi positif dari investor. Direksi yang mempunyai


31

keleluasaan akses operasi perusahaan sehari-hari memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat kualitas pelaporan perusahaan sebagaimana yang diinginkan. Berbagai skandal keuangan yang dilakukan perusahaan besar seperti Enron ataupun WorldCom adalah kemampuan Direksi memanfaatkan loophole standar akuntansi dengan melakukan window-dressing, income smoothing, dan creative accounting. Berbagai skandal tersebut menyebabkan BAPEPAM-LK menuntut adanya tanggungjawab atas kualitas laporan tahunan kepada CEO dan CFO dengan cara menandatangi Laporan Tahunan yang dikeluarkan perusahaan (lihat Peraturan VIII. G.11 tahun 2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas laporan Keuangan) 2. Komisaris UU RI No. 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Sebagai salah satu organ perusahaan, Komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan Direksi. Dewan Komisaris secara teratur mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran langkah perbaikan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran (Daniri, 2005). Dalam UU PT tahun 2005 tidak disebutkan bahwa kewajiban statutory perusahaan atas laporan tahunan merupakan kewajiban komisaris. Berbagai skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar menyebabkan semakin besarnya tuntutan terhadap tanggung jawab komisaris. Peraturan Bapepam terbaru (X.K6 tahun 2006) menuntut adanya tanggung jawab dan tanda tangan Komisaris dalam Laporan Tahunan. Komisaris Utama bersama-sama dengan Direktur Utama harus menyatakan secara tertulis bahwa laporan keuangan adalah benar dan wajar (true and fair), dalam hal kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional serta sejalan dengan standar akuntansi yang ada. Pernyataan ini adalah meneguhkan akuntabilitas Dewan Komisaris. (Daniri, 2005). 3. Komite Audit. Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris dibantu oleh beberapa komite. Salah satu komite yang mempunyai tugas untuk menjamin kualitas pelaporan adalah komite audit.

32


Ketentuan-ketentuan tentang komite audit diperkuat dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Jakarta, selaku lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturannya (enforcement). BAPEPAM-LK mengeluarkan surat edaran No.:SE03/PM/2000 dan Peraturan IX.I.5 tahun 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaa kerja Komite Audit. Surat Edaran dan Peraturan tersebut merekomendasikan agar Emiten dan Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit yang mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja manajemen serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya surat edaran tersebut, maka keberadaan komite audit sangat penting Peraturan serupa juga dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta melalui keputusan No. Kep-315/Bursa Efek Jakarta/06-2000, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit yang anggotanya sekurangkurangnya 3 orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit. Tugas komite audit antara lain: mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai; meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan; mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dan obyektifitas eksternal auditor; dan mempersiapkan surat yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor. Untuk itu, anggota komite audit harus independen dan memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi. Bahkan di masa yang akan datang, komite audit perlu memiliki sertifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Australia. 4. Internal Auditor Tugas internal auditor adalah membantu Direksi untuk memberikan jaminan dan keyakinan bahwa informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang benar dan akurat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. Auditor Internal berperan dalam peningkatan kualitas Laporan Tahunan, laporan keuangan Triwulan, tingkat pengungkapan, dan pernyataan manajemen.


33

PERTANYAAN: 1. Apa makna tanggungjawab Direksi dan Komisaris terhadap laporan tahunan? 2. Apa yang harus dilakukan oleh Direksi untuk menjamin sistem pengendalian yang efektif? 3. Bagaimana Direksi memberdayakan internal auditor dalam meningkatkan kualitas pelaporan? 4. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan kualitas pelaporan, dibantu oleh Komite Audit. Seandainya Komite Audit tidak dapat menjalankan tugasnya karena keterbatasan aksesabilitas informasi, apa yang harus dilakukan oleh Komisaris selaku Ketua Komite Audit

34


BAB V

PENGUKURAN KUALITAS PELAPORAN

Bab ini menjelaskan beberapa alat pengukuran untuk menilai tingkat kualitas pelaporan yang telah dikembangkan oleh regulator maupun beberapa penelitian. Penilaian kualitas pelaporan yang dibahas dalam bab ini meliputi tingkat ketaatan penyajian dan pelaporan tahunan perusahaan (mandatory), dan penilaian full disclosure berdasarkan Annual Report Award (ARA). 5.1 Alat Pengukuran Kualitas Pelaporan Perusahaan Alat pengukuran yang digunakan meliputi daftar pengecekan (checklist) yang meliputi butir-butir pengungkapan yang diatur oleh Bapepam dan Ikatan Akuntan Indonesia yang dikenal dengan mandatory disclosure maupun butir-butir pengungkapan sukarela yang disediakan oleh perusahaan yang dianggap penting oleh pemakai laporan keuangan (voluntary disclosure). Pengukuran kualitas pelaporan juga dapat menggunakan tingkat ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan dan jenis dan jumlah media pelaporan. Beberapa contoh hasil pengukuran kualitas pengungkapan dapat ditunjukkan dengan pemberian Annual Report Award atau penghargaanpenghargaan lain yang masih berkaitan dengan pelaporan informasi. Wallace et al. (1994) menggunakan empat kategori untuk menentukan kualitas informasi, yaitu: 1) kecukupan (adequacy), yang diukur dengan tingkat ketaatan terhadap pengungkapan informasi yang diwajibkan (mandatory disclosure), 2) kelengkapan (comprehensiveness), yang diukur dengan tingkat kelengkapan pengungkapan (full disclosure), 3) keinformasian (informativeness), yang diukur dengan reaksi pengguna informasi (investor/kreditor) dalam setiap informasi yang disediakan oleh perusahaan, dan 4) ketepat-waktuan (timeliness), yang diukur dengan tingkat ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. 5.2 Pengukuran Tingkat Ketaatan Terhadap Regulasi Informasi Butir-butir pengungkapan dalam pasal-pasal regulasi informasi cacahnya ribuan. Baridwan, Machfoedz, dan Tearney (2001) menyusun daftar butir pengungkapan (disclosure checklist) atas dasar standar akuntansi (PSAK) dan ketentuan BAPEPAM-LK dalam penelitian untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan di Indonesia. Daftar ini diklasifikasi atas dasar pengungkapan


35

umum, pengungkapan tertentu, pengungkapan yangdiwajibkan BAPEPAMLK, dan pengungkapan yang diwajibkan untuk industri tertentu. Daftar ini dapat memberi gambaran tentang butir-butir apa saja yang harus diungkapkan dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik. Daftar butir pengungkapan tersebut digunakan untuk menentukan tingkat ketaatan pengungkapan yang diukur dengan indeks pengungkapan (disclosure index) yaitu pengungkapan yang nyatanya dilaksanakan dibanding dengan pengungkapan yang seharusnya (daftar butir pengungkapan). 5.2 Pengukuran Kualitas Pelaporan dengan Full Disclosure Pengukuran kualitas pelaporan yang komprehensif (full disclosure) dapat dilihat dari kriteria yang digunakan dalam pemberian penghargaan atas kualitas laporan tahunan (Annual Report Award-ARA). Untuk pemberian penghargaan Laporan Tahunan pada tahun 2007, kriteria penilaian menurut ARA dibagi menjadi 8 klasifikasi: 1. Umum (bobot 5%) 2. Ikhtisar Data Keuangan Penting (bobot 5 %), meliputi: a. Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun. b. Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus Dalam bentuk tabel dan grafik c. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris 3. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi (bobot 5 %). 4. Profil Perusahaan (bobot 5 %). 5. Analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja manajemen (bobot 25%), meliputi: a. Tinjauan operasi per segmen usaha b. Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva. c. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan.

36


d. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal. e. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. f. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan g. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. h. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanyakurang dari 2 (dua) tahun i. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang. j. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya k. Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar l. Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir m. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. n. Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi o. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan pemerintah dan dampaknya terhadap laporan keuangan p. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.


37

6. Good Corporate Governance (bobot 30%), yang meliputi: a. Uraian Dewan Komisaris b. Uraian Direksi c. Komite Audit d. Komite nominasi e. Komite Remunerasi f. Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan g. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan h. Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (internal audit and control). i. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan j. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang mencakup jenis aktivitas berkaitan dengan: 1) Konsumen: Deskripsi mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. 2) Karyawan: Uraian mengenai pengakuan hak-hak karyawan terutama mengenai persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan. 3) Komunitas: Uraian mengenai "community development program" yang telah diberikan dan policy perusahaan atas hal ini termasuk tersedianya akses atas informasi yang relevan kepada komunitas. 4) Lingkungan, kesehatan dan keamanan: Uraian mengenai standar yang dipakai untuk aktivitas kelestarian lingkungan, kesehatan dan keamanan. 5) biaya yang telah dikeluarkan k. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris yang sedang menjabat. l. Akses informasi dan data perusahaan. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, bulletin dsb m. Etika Perusahaan Memuat uraian antara lain: 1) Keberadaan code of conduct 2) Isi code of conduct 3) Penyebaran code of conduct kepada karyawan dan upaya penegakannya 4) Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan

38


7. Informasi keuangan (bobot 20 %), meliputi: a. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan b. Opini akuntan atas laporan keuangan Kesesuaian dengan SPAP-IAI c. Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi. d. Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan. e. Penyajian Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Penggunaan metode langsung (direct method) 2) Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 3) Pengungkapan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas 4) Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas kepada pelanggan (customer), karyawan, pemasok, dan pembayaran pajak selama tahun berjalan pada aktivitas operasi 5) Penyajian penambahan dan pembayaran hutang jangka panjang serta dividen pada aktivitas pendanaan f. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi g. Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. h. Pengungkapan yang Berhubungan dengan Perpajakan i. Aktiva & Kewajiban Dalam Mata Uang Asing j. Komitmen dan Kontinjensi 8. Lain-lain a. Praktik good corporate governance yang melebihi kriteria (maks + 5%). b. Praktik bad corporate governance yang tidak diatur dalam kriteria (maks -5%).


39

BAB VI

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

6.1 Pendahuluan The International Accounting Standards Board (IASB) dibentuk pada tahun 2001 sebagai bagian dari International Accounting Standards Committee (IASC) Foundation. Tanggung jawab IASB adalah memberikan persetujuan (approval) International Financial Reporting Standards (IFRSs) dan dokumen terkait, seperti kerangka dasar penyiapan dan penyajian Laporan keuangan, exposure drafts, dan dokumen lainnya. Tujuan IASB adalah: 1. mengembangkan, dalam kepentingan publik, seperangkat standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan memiliki kekuatan yang mengharuskan adanya informasi dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lain yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat diperbandingkan untuk membantu partisipan dalam berbagai pasar modal di dunia dan pengguna lain untuk membuat keputusan ekonomi. 2. untuk mendorong penggunaan dan mendukung penerapan standarstandar tersebut 3. untuk bekerja secara aktif dengan penyusun standar nasional dalam rangka konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRS untuk solusi kualitas tinggi. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, IASB mengembangkan dan mempublikasikan IFRS dan mendorong penggunaan standar-standar tersebut dalam tujuan umum laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya. Dalam mengembangkan IFRSs, IASB bekerja dengan penyusun standar nasional untuk memaksimumkan konvergensi IFRSs dengan standar nasional. IFRSs menentukan persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang penting dalam tujuan umum laporan keuangan. Selain itu juga disusun untuk transaksi dan peristiwa yang muncul khususnya dalam industri spesifik. IFRS dirancang untuk diterapkan pada tujuan umum laporan keuangan dan pelaporan keuangan lain bagi entitas yang berorientasi pada profit, termasuk diantaranya yang terlibat dalam komersial, industr, keuangan dan aktivitas

40


serupa, apakah dalam bentuk korporat atau bentuk lainnya. Meskipun IFRSs tidak dirancang untuk aktivitas non profit dakm sektor privat, sektor publik atau pemerintah, entitas dengan aktivitas semacam itu dapat menemukannya secara tepat. IFRSs dikembangkan melalui suatu proses internasional yang melibatkan akuntan, analis keuangan, dan pengguna laporan keuangan lainnya, komunitas bisnis, pasar saham, regulator dan otoritas legal, akademisi, dan individual serta organisasi lainnya yang memiliki kepentingan. Pihak-pihak yang terlibat tersebut meliputi dari berbagai negara di dunia. 6.2 International Financial Reporting Standards IFRS 1 : Penerapan Pertama Kali IFRS. Tujuan standar ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan yang dibuat pertama kalinya sesuai IFRS mengandung informasi berkualitas tinggi, yang: a. transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkansepanjang seluruh periode yan disajikan b. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS c. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna IFRS 2 : Kompensasi Berbasis Saham Tujuan IFRS ini adalah untuk menjelaskan pelaporan keuangan suatu perusahaan ketika melakukan transaksi kompensasi berbasis saham, termasuk transaksi dengan karyawan atau pihak lain yang hendak diselesaikan secara tunai, dengan aktiva lain, atau dengan instrumen ekuitas perusahaan. Standar ini mensyaratkan agar suatu perusahaan menunjukkan pengaruh transaksi kompensasi berbasis saham di laporan laba rugi dan posisi keuangannya, yang meliputi biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penerimaan opsi saham oleh karyawan. IFRS ini berlaku untuk semua transaksi kompensasi berbasis saham, khususnya: a. transaksi kompensasi berbasis saham yang diselesaikan dengan ekuitas (equity settled), dimana perusahaan menerima barang atau jasa sebagai ganti atas instrumen ekuitas perusahaan (termasuk saham atau opsi saham)


41

b. transaksi kompensasi berbasis saham yang diselesaikan secara tunai (cash settled) dimana perusahaan memperoleh barang atau jasa melalui timbulnya kewajiban kepada pemasok barang atau jasa tersebutdengan jumlah yang didasarkan pada harga (atau nilai) saham perusahaan tersebut atau instrumen ekuitas lainnya yang dimiliki perusahaan c. transaksi dimana perusahaan menerima atau memperoleh barang atau jasa dengan syarat-syarat perjanjian yang memberikan suatu pilihan kepada perusahaan atau pemasok barang dan jasa tersebut, apakah hendak menyelesaikan transaksi tersebut secara tunai atau dengan aktiva lain atau dalam bentuk instrumen ekuitas. IFRS 3 : Penggabungan Usaha Tujuan IFRS ini adalah menjelaskan pelaporan keuangan untuk penggabungan usaha. Secara khusus, dijelaskan bahwa semua penggabungan usaha harus diperlakukan dengan menerapkan metode pembelian (purchase method). Pihak pengakuisisi (acquirer) mengakui aktiva yang teridentifikasi, kewajiban, dan kewajiban kontinjen pihak yang diakuisisi (acquiree) berdasarkan nilai wajar (fair value) pada tanggal akuisisi, dan juga mengakui adanya goodwill. Seluruh entitas harus menerapkan IFRS ini pada saat penggabungan usaha, kecuali: a. penggabungan usaha dimana perusahaan atau usaha yang terpisah disatukan bersama-sama untuk membentuk usaha patungan (joint venture) b. penggabungan usaha yang menyangkut perusahaan atau usaha yang berada dalam pengendalian bersama c. penggabungan usaha menyangkut dua atau lebih perusahaan bersama d. penggabungan usaha dimana setiap perusahaan atau usaha yang terpisah disatukan bersama-sama untuk menjalankan suatu perusahaan dan membuat pelaporan melalui suatu kontrak saja tanpa perolehan hak kepemilikan (sebagai contoh, penggabungan usaha dari setiap perusahaan atau usaha yang terpisah melalui suatu kontrak dan mencatatkan saham di dua bursa saham) IFRS 4 : Kontrak Asuransi Tujuan IFRS ini adalah untuk menjelaskan pelaporan keuangan untuk kontrak akuntansi oleh entitas yang menerbitkan semacam kontrak (issuer) sampai dengan pengurus menyelesaikan tahap kedua dari proyeknya pada kontrak asuransi. Secara khusus, IFRS ini membahas pembatasan perbaikan

42


akuntansi untuk kontrak asuransi oleh perusahaan asuransi dan dalam pengungkapan yang mengidentifkasi dan menjelaskan jumlah yang terkait dengan kontrak asuransi. Standar ini juga membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan yang timbul dari kontrak asuransi. Seluruh entitas harus menerapkan IFRS ini untuk: a. kontrak asuransi (termasuk kontrak reasuransi) yang dikeluarkan dan kontrak reasuransi yang dimiliki b. instrumen keuangan yang dikeluarkan dengan suatu fitur partisipan pilihan IFRS 5 : Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi dalam Penghentian Tujuan IFRS ini adalah menyatakan tentang pencatatan akuntansi untuk aktiva yang dimiliki untuk dijual serta penyajian dan pengungkapan operasi yang dihentikan. Standar ini mengharuskan: a. Aktiva yang sesuai dengan kriteria dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan tidak lagi didepresiasikan b. Aktiva yang sesuai dengan kriteria dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah di neraca, dan hasil penghentian operasi disajikan secara terpisah di laporan laba rugi. IFRS dan ketentuan pengukuran di dalamnya berlaku untuk seluruh aktiva tidak lancar dan kelompok aktiva yang dilepas (disposal group). IFRS 6 : Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral Tujuan IFRS ini adalah untuk menyatakan pelaporan keuangan untuk eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. IFRS ini mengharuskan: a. pengembangan terbatas untuk praktik akuntansi yang berlaku saat ini bagi eksplorasi dan evaluasi pengeluaran. b. entitas yang mengakui aktiva eksplorasi dan evaluasi untuk menilai aktiva tersebut terhadap penurunan nilai berdasarkan IFRS dan mengukur penurunan nilai berdasarkan IAS 36. c. Pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah laporan keuangan entitas yang diperoleh dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral dan membantu pengguna laporan keuangan tersebut untuk memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang dari eksplorasi dan evaluasi aktiva yang diakui.


43

REFERENSI

Baridwan, Z., Machfoedz, M., & Tearney, M.G., 2001. An evaluation of disclosure of financial Information by public companies in Indonesia, Hasil Penelitian SIAGA-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Bavly, Dan A., 1999. Corporate Governance and Accountability: What Role for the Regulator, Director, and Auditor?, Westport: Quorum Books Daniri, Mas Achmad, 2005. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapnnya dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Gloria Printing. Greuning, Hennie Van, 2005, International Financial Reporting Standards: A Practical Guides. Jakarta: Salemba Empat Healy, Paul M., dan Palepu, Krishna G., 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31: 405-440. Herwidayatmo, 2000. Implementasi good corporate governance untuk perusahaan publik Indonesia, Majalah Usahawan, Oktober No. 10 th XXIX, 25-32. International Accounting Standards Board, 2005, International Financial Reporting Standards (IFRSs). Jogiyanto, HM., 1998. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE. Monks, R., A., G. & Minow, N., 1995. Corporate Governance, Blackwell Business Nathan, R., S., Lin, C., S., & Fong, S., W., 2000. Country paper for Malaysia. Makalah dipresentasikan pada The Second Asian Roundtable on Corporate Governance di Hongkong, China.

44


Shleifer, Andrei, dan Robert W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, The Journal of Finance, 52:737-783. Suwardjono, 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan, edisi ke3. Yogyakarta: BPFE. Wulandari, Retno, 2007. Regulation and Usefullness of Annual Report. Makalah pada seminar intern Universitas Trisakti Jakarta.


45

Disusun oleh: Dr. Khomsiyah

Recommend Documents