PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA ( STUDI KASUS PUTUSAN No : 688/Pid.B/2011/PN. Jr dan PUTUSAN No : 55/Pid.B/2013/PN. Jr. ) Disusun Oleh : Ahmad Bardi - 1210112007 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember ABSTRAK Bardi, Ahmad. 2013. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga ( studi kasus putusan no : 688/pid.b/2011/pn. Jr dan putusan no : 55/pid.b/2013/pn. Jr. ). Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember. Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H, M.H. Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Penelantaran Rumah Tangga, KDRT. Kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga, meliputi pula di dalamnya perbuatan penelantaran rumah tangga, disebabkan akibat adanya bayangan kekuasaan yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam keluarga, dalam hal ini suami. Hal ini dikarenakan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan maupun anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ancaman pidana khusus menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya diatur pada Pasal 49 adalah pidana penjara dan pidana denda. Jika dihubungkan dengan adanya penjatuhan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember, pelaku penelantaran rumah tangga yang hanya berupa pidana denda maupun pidana percobaan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa pendekatan Perundang-undangan / Statute Approach, pendekatan Konseptual / Conceptual Approach, dan pendekatan Kasus / Case Approach. Sedangkan Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Objek atau masalah yang diteliti dalam penelitian ini berkenaan dengan penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 197, dapat diketahui pertimbangan yang dapat diambil oleh hakim meliputi pertimbangan berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidana dari si pelaku, pertimbangan yuridis (pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan), dan pertimbangan non yuridis (pertimbangan yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, melainkan lebih cenderung pada subyektivitas hakim). Studi kasus yang diambil pada peneliti ini yaitu (I) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 688/Pid.B/2011/PN.Jr tanggal 29 Nopember 2011. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. (II) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 55/Pid.B/2013/Pn.Jr tanggal 17 April 2013. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dari adanya penjatuhan pidana, baik berupa pidana denda maupun pidana bersyarat, oleh hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap pelaku penelantaran rumah tangga, maka dapat diketahui bahwa hakim lebih mempertimbangkan rasa keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jember tersebut didasarkan pada teori relative atau tujuan (doel theorien). Dengan kata lain penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jember tersebut bertujuan bukan sekedar untuk melakukan pembalasan, namun lebih pada ke arah memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat. Sedangkan saran yang bisa diberikan yaitu Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpatokan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan saja, melainkan lebih memperhatikan kepada terwujudnya efek jera bagi pelaku tindak pidana. Serta diharapkan tidak ada campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara, termasuk pula perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga.
1. PENDAHULUAN Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang semakin marak akhir-akhir ini, semakin meningkat dalam aspek intensitas maupun variasi bentuk kasusnya. Namun demikian pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pula di dalamnya berupa tindakan penelantaran rumah tangga, merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak didengar, hal ini lebih disebabkan adanya anggapan di dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka di masyarakat. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
2. METODE PENELITIAN Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa pendekatan Perundang-undangan / Statute Approach, yaitu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga pendekatan Konseptual / Conceptual Approach, yang berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara penelantaran rumah tangga, dalam hal ini terkait dengan putusan hakim yang berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Di samping itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kasus / Case Approach, yaitu berkaitan dengan adanya putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jember yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Di dalam pendekatan kasus ini, yang diutamakan adalah penelitian terhadap ratio decidenci, yaitu
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya1, dalam hal ini terkait dengan alasan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri Jember yang menjatuhkan putusan berupa pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi, termasuk pula di dalamnya berupa putusan pengadilan. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku tentang teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 3. Bahan-bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya dapat berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Dari berbagai data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dan disusun secara sistematis, dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penilaian data secara tepat yang dapat menerangkan dengan jelas kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat dihindari data yang tidak relevan. Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan fakta yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan
3. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada dasarnya untuk menjatuhkan pidana, termasuk pula pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke
dalam putusannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 197,
dapat diketahui
pertimbangan yang dapat diambil oleh hakim meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidana dari si pelaku. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula pertimbangan non yuridis yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan non yuridis itu sendiri adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada ketentuan perundangundangan, melainkan lebih cenderung pada subyektivitas hakim. Studi kasus yang diambil pada peneliti ini yaitu (I) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 688/Pid.B/2011/PN.Jr tanggal 29 Nopember 2011. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. (II) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 55/Pid.B/2013/Pn.Jr tanggal 17 April 2013.
Pidana yang
dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dari adanya pertimbangan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga, baik pidana berupa denda maupun pidana percobaan/pidana bersyarat, dapat diketahui bahwa pertimbangan yang diambil oleh hakim
Pengadilan
Negeri
Jember,
khususnya
pertimbangan
yuridis
maupun
pertimbangan berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidana, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 197 KUHAP. Adapun terkait dengan pertimbangan yang bersifat non yuridis, hal ini memberikan gambaran akan kebebasan ataupun kemandirian hakim di dalam menangani perkara maupun dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana, sebab sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa, maka hakim diharuskan untuk benar-benar tepat/sesuai dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga.
Adapun dari adanya penjatuhan pidana, baik berupa pidana denda maupun pidana bersyarat, oleh hakim Pengadilan Negeri Jember terhadap pelaku penelantaran rumah tangga, maka dapat diketahui bahwa hakim lebih mempertimbangkan rasa keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jember tersebut didasarkan pada teori relative atau tujuan (doel theorien). Dengan kata lain penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jember tersebut bertujuan bukan sekedar untuk melakukan pembalasan, namun lebih pada ke arah memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.
4. KESIMPULAN DAN SARAN A) Kesimpulan Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga, baik berupa pidana denda maupun pidana percobaan, pada intinya kurang lebih sama yaitu pertimbangan yuridis, non yuridis serta hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Namun terdapat perbedaan pada pertimbangan non yuridis terhadap 2 kasus tersebut. Pada kasus I hakim hanya mempertimbangkan akibat yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan terdakwa yang telah meninggalkannya, yakni saksi korban kurang bisa menghidupi dirinya sendiri semenjak ditinggal pergi terdakwa. Sedangkan pada kasus II selain mempertimbangkan akibat yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan terdakwa yang pergi meninggalkannya, yaitu saksi korban mengalami kesulitan ekonomi, hakim juga mempertimbangkan hal lainnya yaitu adanya permasalahan psikologis yang dialami oleh saksi korban.
B) Saran Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan yang ada yaitu : 1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpatokan pada faktafakta yang terungkap di persidangan saja, melainkan lebih memperhatikan kepada terwujudnya efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan meskipun
sudah banyak pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga yang telah dihukum namun tetap saja masih banyak kejadian atau kasus serupa terjadi di Kabupaten Jember ini. Hal ini menandakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jember masih belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. 2. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undangundang, dengan demikian diharapkan tidak ada campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara, termasuk pula perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga. Dan sebaliknya, disisi lain begitu pula untuk para hakim dalam penanganan perkara hendaknya dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materiel, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, serta tidak mudah tergoda kolusi ataupun suap,
sehingga
nantinya
dapat
menghasilkan
putusan
yang
bisa
dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri maupun demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. ---------, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. ---------, Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2, cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan Dan Hukum, UII Press, Jogjakarta, 2003. Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, cet. 2, UII Press, Yogyakarta, 2006. Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Kemandirian Hakim dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum, UII, Yogyakarta, 1997 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009. Darwin, M. Muhadjir, Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik, Graha Guru, Yogyakarta, 2005. Djoko Prakoso, Hukum Penitensir Di Indonesia, Armico, Bandung, 1988. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002. Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2011. Kristi Poerwandari, Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjuan Psikologis, Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung, 2000. Lilik
Mulyadi, Hukum Acara Pidana; Normatif, Permasalahannya. cet.1, Alumni, Bandung, 2007.
Teoretis,
Praktik
Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008. Martiman Prodjohamidjojo, Putusan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
dan
------------, Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna), Simplex, Jakarta, 1984. Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004. M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2002. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed.2, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984. ---------, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed.1, cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Pontang Moerad, Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, cet. 1, Alumni, Bandung, 2005. Richard J. Gelles, ”Domestic Violence and Child abuse”, dalam Neil Alan Weiner, dkk, Violence, Patterns, Causes, Public Policy, Hardcourt Brace Jovanovich Inc, USA, 1990. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. R. Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 1991. Ruslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987. Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Soenarjati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu, Alumni, Bandung, 1976. Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, Kamus Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. III, Liberty, Yogyakarta, 1981. -----------, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1996. Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1997. Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana, Srikandi, Yogyakarta, 2005.
5. ARTIKEL Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Laporan Independen kepada Komite PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Apik bekerjasama dengan kelompok perempuan untuk pemantauan pelaksanaan konvensi. Komnas Perempuan, Refleksi 10 Tahun Reformasi, Jakarta, 2008.
6. MAKALAH Budi Sampurna, Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik, makalah disampaikan pada Seminar sehari PB IIDI “Menyikapi tindak kekerasan terhadap perempuan”, Jakarta, 24 Mei 2000. Harkristuti Harkrisnowo, Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat Untuk Diskusi), makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 1995. ------------, Wajah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, makalah pada Semiloka Nasional mengenai kemitraan pemerintah dan LSM dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan, diselenggarakan Menperta, beberapa LSM dan Organisasi Internasional di Jakarta, 26-27 Januari 1999. Muladi, Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-5 Desember 1995.
7. PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
