DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN

Amwaluna, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2017), Hal 133-149

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN Siska Lis Sulistiani Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Jl.Ranggagading No.8 Bandung 40116 Email: [email protected]

ABSTRAK Distribusi merupakan bagian penting dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan sebuah negara. Di dalamnya ada aspek kepemilikan, keadilan dan sumber daya yang menjadi aspek penting berjalannya proses ekonomi sebuah negara. Kedua ahli ekonomi Islam M.Abdul Manan dan M Baqir Ash-Shadr berbeda pandangan, dalam memandang keterbatasan sumber daya alam, status kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara serta hakikat keadilan dalam distribusi pendapatan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dengan tehnik studi pustaka terhadap karya para tokoh bersangkutan. Kata Kunci: Distribusi, ekonomi, Islam, sumber daya alam. ABSTRACT Distribution is important part in the economy, especially in the development of a country. In it there aspect of ownership, equity and recources becomes an important aspect of the passage of the economy of a country. Both Islamic economists M.Abdul Mannan and M Baqir Ash-Shadr differing views, in view of limited natural resources, status private property and state ownership, and the nature of justice in the distribution of income. This paper use qualitative method with historical studi approach, and with library research techniques about both of Islamic economists (M. Abdul Mannan and M. Baqir Ash-Shadr) Keywords: Distribution, economic, Islam, Natural resources.

distribusi

1. PENDAHULUAN Distribusi merupakan aspek yang sangat

penting

dalam

negara.Potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia menjadi modal untuk

memakmurkan

bumi

dan

pendapatan,

seperti dalam Firman Allah swt:

perekonomian,

khususnya dalam pembangunan sebuah

kekayaan

...‫يك دوةل بني ا ألغنياء منمك‬. “ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”(Qs. Al-Hasyr:7) Islam

sebagai

mengajarkan

keadilan

ini

khususnya dalam hal perputaran harta di

dikarenakan, setiap manusia mempunyai

masyarakat, agar mencapai kesejahteraan

hak yang sama dalam mengakses semua

dan

potensi alam serta segala anugrah Allah

ekonomi. Faham ekonomi konvensional

tersebut. Islam memberikan prinsip dasar

berpendapat bahwa persoalan ekonomi

amanah

dari

Allah

SWT.

Hal

terlepas

dari

kesulitan-kesulitan

133 EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

Siska Lis Sulistiani, Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr ...........

muncul

karena

kebutuhan

tuntutan

yang

manusia.Manusia

pemenuhan

diperlukan memiliki

oleh

kebutuhan

adalah 1.110,2 triliun, sedangkan sumber penerimaan negara

bukan pajak adalah

385,4 triliun. Lebih kecilnya penerimaan

yang tak terbatas sementara sumber daya

negara

untuk

terbatas

merupakan

dampak

timbul

pemerintah

yang

memenuhi

kebutuhan

ketersediaannya.Akibatnya

dari

sumber

bukan

dari

pajak

kebijakan

menyerahkan

kelangkaan, yang menurut paham ekonomi

pengelolaan sumber daya alam kepada

konvensional kelangkaan itu merupakan

swasta atau asing, terlebih setelah adanya

masalah ekonomi yang harus terpecahkan

undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang

(Muhamad, 2003).

Sumber Daya Air serta adanya privatisasi

Dari pandangan para ahli ekonomi

beberapa sektor publik lain yang justru

Islam tersebut, menjadi salah satu cara

akan dengan mudah mengeksploitasi hasil

untuk

alam bumi Indonesia, seperti: Exxon

melihat

sejauhmana

pemikiran-pemikiran kondisi

ekonomi

relevansi

tersebut negara

dengan

Mobil

Oil,

Freeport

dll.

Sehingga

Indonesia.

mengakibatkan pemasukan APBN dari

Indonesia dikenal kaya akan Sumber Daya

sektor SDA migas dan non-migas semakin

Alam (SDA), namun kekayaan tersebut

kecil, padahal Indonesia memiliki banyak

belum sepenuhnya termanfaatkan untuk

potensi

kesejahteraan rakyat.

melimpah(http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/

Menurut Kwik Kian Gie, 92% aset SDA

Indonesia

dieksploitasi

asing. Meskipun dalam komitmen bagi

sumber

daya

alam

yang

2010/adoku/2013/general/Advertorial_APBN_ 2014_061213.pdf, diakses, 03 Februari 2014, 10.30 am) .

Terkait pengelolaan SDA M. A.

hasil dalam perjanjian kontrak karya mencapai 70:30 bagi pihak Indonesia.

Mannan

Namun, komponen biaya operasional patut

swasta

diduga kuat belum mendukung efisiensi

individual ini sepanjang individu tersebut

maksimum. Penyebab bangsa kita miskin

tidak

juga dikarenakan penetapan upah yang

(dalam

timpang antara tenaga kerja asing dan

mengeksploitasi pihak lain (Muhammad

tenaga

Abdul Mannan, 2010). Sedangkan, Baqir

kerja

local

(SDA

Indonesia

itu,

menurut

dan

Badan

senantiasa

menjaga

menyalahgunakan

Ash-Sadr

Sejahterakan Bangsa Asing , 2014).

Selain

memperbolehkan kepemilikan

memiliki

hak

kepercayaan itu)

membatasi

dengan

mengenai

kepemilikan swasta tersebut hanya pada

kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan RI

hak

bahwa APBN 2014 yang berasal dari pajak

tertinggi dipegang oleh negara atau ulil

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

pakai

saja,

sehingga

kekuasaan


amri, sehingga keadilan tersebut haruslah

distribusi islami dalam dunia pemikiran

merata dan tidak ada ketimpangan.

ekonomi Islam .

Produksi menurut Baqir ash-sadr

Metode penelitian yang digunakan

adalah suatu proses dinamis, mengubah

adalah metode penelitian kualtatif, dengan

dengan pengembangan ilmu pengetahuan

tingkat penelitian ini adalah deskriptif

dan

(Taksonomik) dan eksploratif (Misbah

teknologi.

Sedangkan

distribusi

sebagai bagian dari sistem sosial, yaitu

Zulfa

total hubungan antar sistem sosial yang

menggambarkan

memancar dari kebutuhan orang dan bukan

secara luas tentang sebab hal-hal yang

dari gaya produksi. Maka dari itu, Baqir

mempengaruhi latar belakang tokoh ini

Ash-Shadr percaya untuk mempertahankan

yaitu, M. Abdul Manan dan M Baqir Ash-

satu sistem sosial tunggal (mencakup

Shadr.

distribusi) bermacam-macam alat atau

pendekatan historis (Mohammad Nazir,

format

1998)

produksi.Tetapi

menolak

Elisabet,

1997)

yaitu

sekaligus

Penelitian

(sejarah),

ini

yaitu

menggali

menggunakan

kajian

sejarah

tokoh

yang

pandangan Marxis, bahwa masyarakat

terhadap

terdiri dari potensi yang berlawanan dalam

bersangkutan.Yang dipergunakan dalam

bentuk kelas (M. Zaki Su’aidi, 2012).

penelitian ini adalah studi kepustakaan

Berdasarkan

pendahuluan

(library research) yaitu jenis penelitian

tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam

kualitatif yang data-datanya diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)

buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal

menganalisis konsep distribusi menurut

dan

Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul

relevansi dengan permasalahan yang akan

Mannan; (2) menganalisis persamaan dan

dibahas.

perbedaan

hakikat

studi

pemikiran

ingin

distribusi

menurut

Muhammad Baqir As-Shadr dan M Abdul Mannan; dan (3) menganalisis relevansi

catatan

Untuk

lainnya

yang

memiliki

mempermudah

dalam

pembuatan tulisan ini dan mendapat kesimpulan

yang

tepat,

dalam

hakikat distribusi ini berkontribusi dalam

pengumpulan data penulis menggunakan

pembangunan negara.

metode dokumentasi yaitu mencari data

Urgensi dari penelitian ini yaitu (1)

mengenai hal-hal atau variabel yang

memberikan sumbangan pemikiran dalam

berupa tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-

upaya pengembangan konsep distribusi

artikel

kekayaan untuk pembangunan negara dan

penulisan

(2)

mengembangkan

suatu

yang ini.

relevan

dengan

Pada

penelitian

tema ini,

konsep 135

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


pengolahan data hanya ditujukan pada

untuk

menjalankan

distribusi

dengan

analisis data secara deskriptif kualitatif.

kesetaraan dan untuk mengambil industriindustri ekstraktif serta produk bahan-

II. PEMBAHASAN A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Distribusi M.Abdul Mannan dan M

bahan mentah, peranan negara dalam masalah

perekonomian

merupakan

wilayah bebas bagi aktivitas pemerintah

Baqir Ash-Shadr 1. Persamaan Hakikat Distribusi M. Baqir As-Shadr dan M.

(Euis Amalia, 2011). Imam selaku ulil ‘amr akan mengambil langkah-langkah ekonomi yang

Abdul Mannan

diperlukan

untuk

memenuhi

Persamaan dari dua tokoh ekonomi

tunjangan sosial dan keseimbangan sosial .

Islam ini (M Abdul Mannan&M Baqir

tunjangan sosial terdiri dari solidaritas

Ash-Shadr) dalam hal pendistribusian

publik yang beroperasi di dalam batas-

pendapatan

terjaminnya

batas kebutuhan asasi dan hak kelompok

kesejahteraan semua elemen masyarakat

dalam hal ini pajak dan menciptakan

dalam sebuah negara, dalam hal keadilan

sektor-sektor publik (Euis Amalia, 2011).

untuk

untuk

mengakses

Menurut M.A. Mannan tidak ada

sarana-sarana

publik.Serta menghilangkan kelas-kelas

konflik antara kebebasan individu dan

kapitalis untuk mencegah segala bentuk

kontrol sosial (negara) bahkan keduanya

penyimpangan

dipandang saling melengkapi. Hubungan

dalam

pengelolaan

individu-

ekonomi negara.

(masyarakat)

negara

itu

Walaupun berbeda dalam cara

dipandang sebagai sesuatu yang secara

pandang dalam kesamaan dalam meraih

harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan

kesempatan dalam sektor ekonomi, namun

sistem ekonomi (M.Aslam Haneef, 2010). Adapun dalam alokasi sumber

M Abdul Mannan dan Baqir Ash-Sadr memiliki kesamaan dalam menyandarkan permasalahan distribusi tersebut ke dalam

daya

tidak

kebebasan

dapat

diserahkan

individu

jika

kita

agama, yaitu dengan adanya konsep

membicarakan

Islamic

bersama. Dengan mendukung ‘kontrol’

Manyang

menjadikan

agama

memiliki peran penting, diatas peran pasar,

Menurut Baqir negara akan turut dalam

perekonomian

untuk

menjamin arah produksi sosial yang cepat, EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

kesejahteraan

dan ‘pengawasan’, Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada

individu dan negara.

campur

masalah

kepada

efesiensi,

terutama

jika

berhubungan

dengan kebutuhan dasar (M.Aslam Haneef, 2010).


Selain memandang

itu,

Baqir

Ash-Shadr

kepemilikan

negara

mendominasi

konsep

pemikiran

kondisi tertentu, serta memiliki peran untuk

mewujudkan

terselenggaranya

jaminan sosial bagi semua orang.

ekonominya.Negara, yang diwakili oleh

2. Perbedaan Konsep Distribusi M.

wali al-amr memiliki tanggung jawab yang

Baqir As-Shadr dan M. Abdul

lebih besar untuk menegakan keadilan. Hal

Mannan

ini dapat dicapai melalui berbagai fungsi

M Abdul Mannan mendefinisikan

(M Aslam Hanef, 2010) :

ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu sosial

a. Distribusi sumber daya alam kepada

yang

para

individu

didasarkan

pada

kemauan dan kapasitas kerja mereka. b. Implementasi

aturan

agama

dan

hukum terhadap penggunaan sumber c. Menjamin keseimbangan sosial.

adanya

konflik

yang

masalah-masalah

ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, yang tugas utamanya adalah menganalisis faktorfaktor

yang

permintaan

Fungsi negara yang ketiga itu amat penting karena

mempelajari

memengaruhi dan

penawaran

asal-usul sehingga

dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil (M Aslam

mungkin muncul karena adanya perbedaan

Hanef,

kapasitas

kekayaan tergantung pada kepemilikan

yang

bersifat

alamiah

2010).

orang

Oleh karena adanya perbedaan tersebut,

keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa

maka pendapatan akan berbeda pula dan

imbalan juga seharusnya berbeda, dan

hal ini dapat mengarah pada terbentuknya

bahwa sebagian orang memiliki lebih

‘kelas ekonomi’. Negara lebih diharapkan

banyak dari yang lain, itu adalah hal yang

untuk

jaminan

wajar saja, asalkan keadilan manusia

living yang

ditegakan dengan prinsio kesempatan yang

seimbang bagi semua orang daripada

sama bagi semua orang. Jadi, seseorang

distribusi pendapatan yang merata. (M

tetap

Aslam Hanef, 2010)

penerimaannya asal ia telah menunaikan

memberikan

terciptanya standard of

Dari hal tersebut, dapat difahami bahwa M Abdul Mannan dan M baqir ashShadr

memiliki

dapat

tidak

seragam.

distribusi

antarindividu (intelektual maupun fisik).

dapat

yang

Menurutnya,

memiliki

Adapun

surplus

semua kewajibannya. Oleh karena itu, ketidakmerataan menurutnya sah-sah saja.

persamaan

dalam

negara

sebagai

perekonomian Islam, inti masalah tidak

pengendali serta pengawas perputaran

terletak pada harga yang ditawarkan oleh

distribusi kekayaan dengan batas dan

pasar, melainkan pada ketidakmerataan

memahami

fungsi

Selain

itu,

dalam

suatu

137 EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


distribusi pendapatan. Menurut Mannan,

dalam hal ini pajak dan menciptakan

masalah distribusi di dalam ekonomi

sektor-sektor public (Euis Amalia, 2011) .

neoklasik muncul karena kegagalannya dalam

menyikapi

isu-isu

Menurut M.A. Mannan tidak ada

yang

konflik antara kebebasan individu dan

berhubungan dengan kepemilikan sumber

kontrol sosial (negara) bahkan keduanya

daya.

dipandang saling melengkapi. Hubungan Mannan melihat dirinya berbeda

individu-

ekonom

karena

dipandang sebagai sesuatu yang secara

basis

harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan

fundamental bagi alokasi sumberdaya.

sistem ekonomi (M.Aslam Haneef. , 2011) .

Distribusi

Adapun dalam alokasi sumber daya tidak

dari

menyatakan

Islam

lainnya

distribusi

kekayaan

sebagai

tergantung

pada

(masyarakat)

dapat

(M.Aslam Haneef, 2010) Selain itu, ia

individu jika kita membicarakan masalah

menambahkan

kesejahteraan

pertimbangan

kepada

itu

kepemilikan orang yang tidak seragam

bahwa

diserahkan

negara

kebebasan

bersama.

Dengan

distributif-lah yang harus memengaruhi

mendukung ‘kontrol’ dan ‘pengawasan’,

prioritas produksi barang dan jasa, dan

Mannan menyatakan bahwa keadilan lebih

dengan demikian ia juga menjadi indikator

penting daripada efesiensi, terutama jika

konsumsi.

berhubungan dengan kebutuhan dasar .

Menurut Baqir negara akan turut campur

dalam

perekonomian

Baqir

Ash-Shadr

berpandangan

untuk

bahwa realitas sosial terdapat masyarakat

menjamin arah produksi sosial yang cepat,

yang tidak mampu terlibat dalam proses

untuk

produksi.

menjalankan

distribusi

dengan

Sedangkan

di

sisi

lain,

kesetaraan dan untuk mengambil industri-

kebutuhan dasar mereka

industri ekstraktif serta produk bahan-

terpenuhi.

bahan mentah, peranan negara dalam

ditegakan untuk mengurangi kesenjangan

masalah

merupakan

yang terjadi melalui jaminan social (Baqir

wilayah bebas bagi aktivitas pemerintah

Sadr, 1984) . Dan sebaliknya dengan M.A.

(Euis Amalia, 2011) .Imam selaku ulil ‘amr

Mannan

akan mengambil langkah-langkah ekonomi

ketimpangan

yang

kekayaan awal, namun semua pihak

perekonomian

diperlukan

untuk

memenuhi

tunjangan sosial dan keseimbangan sosial . tunjangan sosial terdiri dari solidaritas

Disinilah

yang

harus tetap

nilai

keadilan

mentoleransi disebabkan

adanya perbedaan

memiliki kesempatan yang sama. Beberapa

pengkritik

ekonomi

publik yang beroperasi di dalam batas-

Islam mengeneralisasi bahwa M. Abdul

batas kebutuhan asasi dan hak kelompok

Mannan

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

menggunakan

methodologic


eclictisism dalam corak pemikirannnya

(satisfaction), manusia sendirilah yang

yaitu ia memiliki sikap memilih-milih

menyebabkan

yang baik-baik saja dari segala sumber,

ekonomi”. Timbulnya problem ekonomi

lalu menggabungkannya jadi satu . Karena

ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu:

berusaha menyenangkan segala lapisan

ketidakadilan manusia dalam kesalahan

masyarakat

mencerminkan

distribusi sumber daya alam, dan adanya

orientasinya yang bersifat populis (Behdad,

eksploitasi manusia pada alam yang

2009).Hal tersebut terlihat dalam konsep

berlebihan(Farhad Nomani dkk, 2010).

untuk

dasarnya tentang sistem ekonomi Islam, “ berdiri

di atas kakinya

sendiri

dan

B. Keadilan

masyarakat

yang

sehat

problem

Distribusi

dalam

Pembangunan Negara

menggabungkan semua segi yang baik dari sebuah

timbulnya

Secara

dan

umum

dapat

difahami

seimbang”, yang tidak mendefinisikan

bahwa menegakkan keadilan distribusi

lebih lanjut mengenai hal tersebut, lalu

pendapatan, pemanfaatan sumber-sumber

dilanjutkan

ekonomi secara ideal dan fungsional,

dengan

menyebut

sistem

ikutan sebagai ‘demokrasi Islam’ atau

meningkatkan

‘sosialisme Islam’ didasarkan pada prinsip

sumber daya manusia sejalan dengan

abadi tentang keadilan sosial, kesamaan

Islam(Asmuni Mth, 2003).Namun kondisi di

serta

lapangan sangatlah berbeda, pembangunan

persaudaraan

universal

antar

kapasitas

produksi

dan

ekonomi di Indonesia yang dijalankan

manusia. Selain

itu,

Bermula

dari

berdasarkan

mekanisme

pasar

yang

permasalahan ekonomi, M.A. Mannan

menimbulkan permasalahan-permasalahan

berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam

di masyarakat, diantaranya kesenjangan

dan modern saling mendukung konsepsi

antara si kaya yang makin kaya dan si

tentang

problem

miskin makin miskin.Kesenjangan ini

kelangkaan

merupakan akibat dari tidak terciptanya

apa

ekonomi,

yang

yang

disebut

meliputi:

sumber daya alam (scarce source) dan

keadilan di masyarakat.

keinginan-keinginan yang tidak terbatas

M A Mannan menyebutkan bahwa

(unlimited wants)( Farhad Nomani dkk,

teori ekonomi modern tentang distribusi

2010).

merupakan suatu teori yang menetapkan Sementara itu, pandangan M. Baqir

harga jasa produksi(M Abdul Mannan,

Ash-Sadr bahwa, “ Tuhan mencukupkan

1993). Untuk itu ia berusaha menemukan

sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan

nilai

dan keinginan manusia secara memuaskan

nilai-nilai etik tentang pemilikan faktor-

jasa dari berbagai faktor produksi dan 139

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


faktor produksi. Kebijakan yang diambil

Untuk

itu

Islam

memberikan

pemerintah Indonesia semisal program

prinsip dasar distribusi kekayaan dan

IDT, KUT, JPS, Raskin, dan BLT yang

pendapatan yaitu:

marak dilakukan, dengan harapan mampu mengangkat

ekonomi

rakyat

dan

membantu rakyat miskin sehingga lebih sejahtera, pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik, karena adanya penyimpangan dalam

atau

tataran

memperkuat

aplikasinya

asumsi

bahwa

yang keadilan

mengidentifikasikan pemerintah terkesan tidak serius pada agenda ekonomi yang kepada

kerakyatan)

“ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”(Qs. Al-Hasyr:7) Menurut

ketidakmatangan

distribusi secara utuh tidak tercipta. Ini

berpihak

‫ون د ي َۢ ي‬ ‫ُوةل ب ي ۡ يني ٱ ۡ َل ۡغ ِن ييا ٓ ِء‬ ‫… ي ۡيك يَل يي ُك ي‬.. ۡ ُ ‫ِم‬ ٧ ……‫نمكم‬

rakyat

terutama

(ekonomi

jika

melihat

pengalaman keberhasilan pembangunan

pada

pasar(Fedrik Statistika

bekerjanya

Benu,2012).

(BPS)

mekanisme

Badan

mengukur

Pusat indeks

kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negri naik 1,75% pada maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar

860.000

orang

dibandingkan

dengan kondisi september 2014 sebesar 27,73

juta

orang

(10,96persen)(http://bisniskeuangan.kompas.

ayat

tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli,

karena

sejak

awal

Islam

menetapkan bahwa harta memiliki fungsi social (M. Quraish Shihab,2012). Akibat

ekonomi negara-negara maju yang selalu merujuk

Quraisy Shihab,

dominasi

falsafah

materialisme dalam literatur ilmu ekonomi kapitalis,

maka

proses

pembangunan

ekonomi pada masa kini juga tidak dapat terlepas

dari

pengaruh

dan

dampak

buruknya. Hal ini dapat dilihat mislanya pola pembangunan lebih menitikberatkan perhatian kepada peningkatan pendapatan perkapita dengan mengabaikan aspekaspek yang lain. Dengan paradigma seperti ini para ekonom berkeyakinan bahwa dalam

pembangunan

ekonomi,

yang

com/read/2015/09/15/190251226/kemiskinan.

penting

adalah pertumbuhan (growth)

maret.2015.lebih.parah.ketmbang.tiga.tahun.la

dengan

lu. diakses jum’at, 26 Agustus 2016, 19.10

pertumbuhan itu terjadi dan apakah itu

wib.

menyebar secara adil atau tidak(Mustafa

mengabaikan

Edwin Nasution dkk,2007). EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

bagaimana


Strategi

Islami

seperti kenaikan tingkat harga dalam

agen

aktivitas ekonomi. Agar dapat terpelihara

ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali

hak-hak dasar mereka Islam mewajibkan

telah melewati saringan filter. Saringan

kelompok kaya untuk menyediakan 2,5

filter ini terdiri dari dua lapis yaitu

hingga

maslahah syar’iyyah dan mekanisme harga

kekayaannya untuk dibayarkan sebagai

di pasar. Kedua, agen ekonomi perlu

zakat

dinotivasi untuk melakukan pemuasan

pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.

kebutuhan

Dalam Al-Qur’an disebutkan:

diantaranya:

pembangunan seluruh

dengan

keinginan

cara

yang

tidak

20

dan

persen

sedekah

penghasilan

guna

dan

membantu

untuk

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Qs. 51: 19)

mengurangi konsentrasi kekayaan yang

Kesejahteraan masyarakat dapat

membahayakan lingkungan .ketiga, perlu ada

rektrukturisasi

sosioekonomi

beredar

dalam

dengan

di

tujuan

kalangan

menghapuskan

saja,

terwujud jika

pemerintah benar-benar

konsumsi

pamer,

berperan dalam mencukupi kebutuhan

mereformasi

sistem

masyarakat, baik dasar/primer, sekunder,

keuangan untuk mendukung terwudnya

maupun tersier dan the luxury.Atas dasar

dua tujuan di atas(Mustafa Edwin Nasution

itu pemerintah dilarang untuk berhenti

dkk,2007).Menurut

As-Syatibi(Asy-

pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan

Syatibi,tth), ada lima kebutuhan dasar

primer masyarakat saja, namun harus

(dharuriyat), yaitu pemenuhan kebutuhan

berusaha

agama, akal, kekayaan, jiwa, keturunan.

kebutuhan komplemen lainnya selama

Pada

tidak

hura-hura,

pola

tertentu

bidang

dan

kenyataannya

tidak

semua

untuk

mencukupi

bertentangan

dengan

seluruh

syariah

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan

sehingga tercipta kehidupan masyarakat

tersebut di atas, terutama dikalangan

yang

masyarakat miskin.Dalam konteks ini Ibnu

Jalaluddin,1991).

Hazm(Ibnu

Hazm,1988),

mengingatkan

sejahtera(Abul

Khair

Mohd

M Abdul Mannan berpendapat

bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam

mengenai

situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan

mempunyai implikasi berjangkauan jauh

lebih tinggi dari pendapatan. Kesenjangan

untuk mengurangi kesenjangan pendapatan

antara si kaya dan si miskin dapat

dan kekayaan dapat di rencanakan dengan

menambah kesulitan saat keadaan orang

melaksanakan tindakan pengaturan wajib

kebijakan operasional

yang

kaya memengaruhi struktur administrasi, cita-rasa dan berbagai pengaruh lain 141 EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


dan sukarelayang secara Islam dibenarkan,

si

yang meliputi(M Abdul Mannan,2010):

mengembalikan kepada si pemilik

1. Pembayaran zakat dan ushur

asli, sesudah mencapai sasaran atau

2. Larangan

riba

atas

pinjaman

konsumtif maupun produktif

akan

hukum

perbendaharaan

terhadap

pemerintah

demi

pendapatan yang diperoleh tanpa suatu

terlaksananya jaminan realisasi tingkat

usaha khusus oleh siapa pun juga) dari

minimum

semua

setelah ditetapkan oleh suatu negara

anggota

masyarakat

atau

negara 4. Pelaksanaan

penghidupan,

segera

Islam sesuai dengan syariat maupun hukum

waris

guna

menjamin pengalihan harta benda antar generasi secara adil 5. Dorongan untuk memberi pinjaman tulus ikhlas bebas dari bunga (Qardul

kenyataan sosioekonomis. 12. Pemungutan pajak tambahan di luar zakat dan ushr oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.

hasan) 6. Pencegahan kehabisan sumber daya yang kian menipis oleh generasi sekarang yang akan merugikan semua generasi mendatang 7. Dorongan untuk membayar sadaqah kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka Dorongan pengorganisasian asuransi koperatif 9.

diharapkan

tujuan peminjaman. 11. Tindakan

3. Hak atas sewa ekonomik murni (yaitu

8.

penerima

Dorongan didirikannnya perserikatan kedermawanan untuk menyediakan barang-barang sosial, maupun barangbarang pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya

10. Dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

Mengenai pelaksanaan zakat, Sadr memandang hal ini merupakan tugas sebuah negara. Selain itu, beliau juga mendiskusikan khums, pajak, fai dan anfal, yang dapat dikumpulkan dan dibelanjakan untuk

mengurangi

menciptakan

kemiskinan

keseimbangan

dan

social(Euis

Amalia,2007). Baqir Ash-Shadr fokus pada

kaum

miskin.

Target

Sadr

adalah

terciptanya keseimbangan sosial tidak mengarah pada keseimbangan standar hidup antara si miskin dan si kaya (Euis Amalia,2007).

Hal tersebut, selaras dengan konsep zakat, yang oleh Mannan dipandang sebagai poros keuangan negara Islam.Ia merupakan sumber utama penerimaan, namun tidak dipandang sebagai salah satu


rukun Islam. Zakat merupakan sebuah

pedesaan dan lapangan pekerjaan(Mustafa

elemen dalam sosialisme Islam yang

Edwin Nasution dkk,2007).

digagasnya.Oleh

karena,

beban

zakat

Penguasaan

pengolahan

lahan

bersifat tetap (dalam arti riil) dan para

publik oleh pihak swasta diarahkan untuk

penerimanya juga sudah ditentukan, maka

tidak

pemungutan

pihak.Misalnya,

berlebih

dapat

saja

merusak

kepentingan tidak

banyak

dibenarkan

diterapkan(M Abdul Mannan,2010).Prinsip

pemerintah

utama dalam konsep ‘distribusi’ menurut

penggalian

lahan

yang

banyak

pandangan Islam ialah peningkatan dan

mengandung

barang

tambang

kepada

pembagian bagi hasil kekayaan agar

sektor swasta, jika aktivitas tersebut

sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan,

kemudian menimbulkan ekses negatif

sehingga kekayaan yang ada

dapat

seperti kesenjangan atau terkonsentrasinya

melimpah dengan merata dan tidak hanya

kekuatan kapital kepada kelompok atau

beredar

pihak

diantara

golongan

tertentu

memberikan

swasta

hak

usaha

tertentu(Mustafa

saja(Afzalurrahman,1995).

Nasution

C. Kepemilikan Sumber Daya Alam

kepentingan maslahat tertentu (seperti

untuk Pembangunan Negara Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah (negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri (sumber daya alam). Artinya kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang untuk menjalankan proses produksi. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata berdasarkan equity dan keseimbangan antar geografis, area, sektor perkotaan dan

dkk,2007).

Kalaupun

Edwin

karena

penguasaan teknologi misalnya), sehingga lahan tersebut tidak dapat digarap oleh sektor publik, maka kebijakan pemerintah harus menetapkan tarif zakat sebesar 20% per tahun untuk kategori ini, tidak sebesar 2,5%. Tarif 2,5% hanya di charge kepada publik yang memanfaatkan lahan tambang tersebut,

secara

penguasaan

kolektif

hak

(tidak

usaha

ada pada

orang/kelompok tertentu) (Mustafa Edwin Nasution dkk,2007).

Adapun hukum

di

penguasaan

Indonesia, dan

payung

pemanfaatan

kekayaan alam di Indonesia sudah diatur dengan sangat sempurna dalam bingkai UUD

pasal

33

ayat

(3)

yang

menyatakan,”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 143

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Yang

kemakmuran

kemudian

di

4) Sumber daya lain, yakni melalui

rakyat”.

tuangkan

kerja atau tenaga kerja orang,

dalam

seperti

penangkapan

rumusan pasal 2 UU No.5 Tahuun 1960

penebangan

tentang

sebagainya.

peraturan

dasar

pokok-

pokokagraria (UUPA). Berdasarkan hal tersebut,

pemikiran

Baqir

c.

kayu,

burung, dan

Kepemilikan swasta hanyalah terbatas

ash-Shadr

pada hak pakai, prioritas penggunaan

padasatu sisi punya banyak kesamaan

dan hak untuk mencegah orang lain

dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat (3)

memakai barang yang sedang dimiliki

yang berlaku di Indonesia, yakni berkaitan

oleh orang lain.

dengan konsep kepemilikan (Muhammad

kepemilikan

pemikiran Baqir

konsep

Ash-Shadr,

Aslam Haneef,1998):

Kepemilikan oleh negara adalah jenis kepemilikan

yang

paling

sering,

meskipun hak pakai dapat diperoleh dari negara b.

Kepemilikan swasta hanya diizinkan di dalam sejumlah kecil keadaan: 1) Tanah yang digarap di wilayah penduduk yang menerima Islam secara sukarela (melalui dakwah); 2) Jika

ditetapkan

di

dalam

tersembunyi

yang

perjanjian; 3) Mineral memerlukan

usaha

mendapatkannya,dan

untuk hanya

sejauh mineral yang digali saja serta di seluas area pertambangan saja;

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

apa yang mereka perlukan’.

ada

beberapa hal yang penting diantaranya(M.

a.

Untuk mineral dan air, individu diperkenankan untuk ‘menggunakan

Baqir Ash-Shadr,1998) .

Dalam

d.

Tapi di sisi lain, Baqir Ash-Shadr berpendapat pemerintah

bahwa sebagai

bukan

berarti

pemilik

absolut

terhadap sumber daya mineral yang ada, bisa saja oleh pemerintah mineral-mineral tersebut diberikan kesempatan kepada individu untuk dimanfaatkan sebatas yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya(Muhammad

Baqir

Ash-

Shadr,1998). Karena,jika memberikan hak

kepemilikan

individu

untuk

mengeksploitasi sumber daya alam, akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, baik dilihat dari sisi hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Berbeda dengan pandangan M Abdul

Mannan

yang

memandang

kepemilikan resmi swasta tetapi legitimasi kepemilikan

itu

tergantung

pada

kewajiban-kewajiban moral, agama dan


kemasyarakatan

yang

meningkatkan pendapatan negara dengan

terjadi

mengundang pemodal untuk melakukan

eksploitasi ataupun pencabutan atas hak

inevestasi pada sektor pertambangan. Oleh

pihak lain(M Abdul Mannan,2010).

sebab

bersangkutan,

individu sepanjang

tidak

Dari isi UUD 1945 pasal 33 terlihat bahwa larangan pribadi untuk memiliki kekayaan alam tersebut karena sifatnya untuk kebutuhan umum, oleh karena itu harus

dikelola

oleh

negara.

Dengan

demikian, diharapkan akan dapat dihindari terjadinya praktek monopoli, perselisihan, dan persengketaan di antara orang-orang yang

ingin

mendapatkannya.

Dengan

dikuasai sumber daya tersebut oleh negara diharapkanakan dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran

rakyat(Muhammad

Baqir

Ash-Shadr,1998). M Baqir Ash-Shadr berpandangan bahwa negara boleh menjalankan dan meregulasi

kegiatan

ekonomi,

tidak

terkecuali’, seperti membeli pengelolaan sumber daya alam(M aslam haneef1998) . Namun, permasalahannya adalah ketika pemerintah diberikan wewenang sepenuhnya

untuk

mengeksploitasinya

dengan berdasarkan UUD 1945 tersebut lalu oleh pemerintah diberikan kepada pihak asing untuk mengeksploitasinya diperkuat dengan

oleh

peraturan

ditetapkannya

pemerintah

Undang-undang

pokok pertambangan tahun 1967 (UU No.11 tahun 1967 tentang pertambangan) Undang-undang

ini

disahkan

untuk

itu,

undang-undang

ini

selain

bernuansa sentralistik, juga syarat dengan orientasi ekonomi dan capital (economic and

capital

orientied)(

I

Nyoman

Nurjaya,2010). Karena itu, dengan di keluarkannya

undang-undang

tersebut,

maka perusahaan berskala internasional berbondong-bondong

datang

untuk

mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia terutama pertambangan minyak sebagai sejarah

awal

masuknya

investasi

asing(Achmad Ya’kub,2010). Dengan

semangat

sentralistik

tersebut, ditandai dengan UD 1945 dan diperkuat pertambangan,

undang-undang maka

membuat

pokok rakyat

semakin terbatas untuk mengakses sumber daya mineral dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan sumber daya mineral yang dieksploitasi oleh pemerintah. Di samping itu, masyarakat terutama yang diam di wilayah yang akan dilakukan kegiatan pertambangan tidak pernah dieri informasi dan dimintakan persetujuan bagi rencana pemberian izin pertambangan.

Penguasaan rakyat atas

kekayaan alam yang mereka miliki acap kali tidak diakui dan dianggap tidak sah karema mereka tidak mampu menunjukan alat bukti yang sah menurut hukum positif yang berlaku.

Walaupun diberikan izin 145

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


untuk mengeksploitasinya, hanya sebatas

memenuhi

pengelolaan

kecil

manusia secara memuaskan (satisfaction),

(pertambangan rakyat). Akibatnya yang

manusia sendirilah yang menyebabkan

terjadi pihak ketiga seperti perusahaan

timbulnya problem ekonomi”. Timbulnya

pengeksploitasi kekayaan alam Indonesia

problem ekonomi ini disebabkan oleh dua

dapat

penguasaan

alasan, yaitu: ketidakadilan manusia dalam

masyarakat adat(I Nyoman Nurjaya,2010)

kesalahan distribusi sumber daya alam,

. Seharusnya pemerintah, ketika tidak

dan adanya eksploitasi manusia pada alam

mampu menjalankan fungsi kontrol dalam

yang berlebihan(Farhad Nomani dkk).

tambang

mengambil

skala

alih

pengelolaan sumber daya alam karena keterbatasn personel dan anggran, maka memberikan kesempatan kepada rakyat untuk meningkatkan pertisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Yaitu dengan mengakui hak masyarakat adat untuk mengontrol dan mengelola sumber daya alam. Upaya ini sejalan dengan

tujuan

mewujudkan

good

govermance dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana perlu reposisi atas peran-peran

pemerintah

dari

penyelenggara menjadi fasilitator termasuk fasilitas bagi pengembangan partisipasi rakyat(Harijadi Kartodiharjo dkk,2010). M.A. Mannan berpendapat bahwa ahli ekonomi Islam dan modern saling mendukung konsepsi tentang apa yang disebut problem ekonomi, yang meliputi: kelangkaan sumber daya alam (scarce source) dan keinginan-keinginan yang tidak terbatas (unlimited wants)( Farhad Nomani dkk). Hal ini sejalan dengan

pandangan M. Baqir Ash-Sadr bahwa, “ Tuhan mencukupkan sumberdaya untuk EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

kebutuhan

Dari

dan

pandangan

keinginan

para

ulama

tersebut, dihubungkan secara real pada kondisi negara ini. Indonesia dikenal kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun kekayaan

tersebut

belum

sepenuhnya

termanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dengan masih adanya 40 juta orang miskin di Indonesia dan sedikitnya 10,93 juta pengangguran masih meratapi nasibnya. Sebenarnya, kekayaan SDA

Indonesia

perbaikan

mampu

kesejahteraan

menunjang dan

mutu

SDA.Tapi bumi, air, dan kekayaan di dalamnya yang dikuasai oleh negara belum dimanfaatkan

secara

optimal

kemakmuran

rakyat

yang

besarnya.Meningkatnya

untuk sebesar-

pengangguran

juga dipengaruhi oleh banyaknya anak putus sekolah.Seperti yang tertera dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012 (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat= 1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab= 1, diakses 12 Februari 2014, 01.21pm )bahwa

jumlah lulusan SD hanya 33, 16 persen


dari total populasi. Data yang sama

Maka untuk mencegah terjadinya

menyebutkan lulusan SLTA ke atas hanya

praktik-praktik

mencapai 19,55 persen. Di sisi lain, pihak

pengelolaan sumber daya mineral yang

pemerintah selalu mengeluhkan kurangnya

bercorak eksploitatis, sentralistik, sektoral

sumber dana untuk dialokasikan bagi

dan

kesejahteraan rakyat. Selama bertahun-

mewujudkan

tahun pemerintah bahkan berlangganan

hidup

utang

goverment),

luar

negeri.Alih-alih

untuk

pemanfaatan

represif,

serta

dalam

pengelolaan

yang baik

(good

maka

dan

rangka

lingkungan environment

pemerintah

perlu

mensejahterakan rakyatnya. Sementara itu

membentuk undang-undang pengelolaan

pajak, devisa, perdagangan luar negeri,

sumber daya alam yang berkeadilan dan

remitan TKI, serta laba BUMN selalu tak

berkelanjutan

mencukupi

dalam

rakyat secara keseluruhan sesuai dengan

sekurangnya empat dekade terakhir (SDA

amanat UUD 1945 pasal 34(I Nyoman

Indonesia sejahterakan bangsa asing, seminar

Nurjaya,2010). Disamping itu, peran serta

yang

masyarakat menjadi sangat penting dalam

belanja

bertajuk

APBN

Nasionalisasi

Kesejahteraan

Bangsa

di

Aset

demi

Jakarta.Lihat:

http://www.pelita.or.id/baca.php?id=30841, Edisi Selasa, 11 Februari 2014 , diakses, 12 februari, 2014, 12.16 am).

Dengan

demikian,

pembangunan membuat

tersebut

kebijakan

atas

nama

pemerintah dengan

terus

mengeksploitasi kekayaan alam sehingga mencapai

pertumbuhan

ekonomi

(economic growth development) yang lebih baik dan berkeadilan. Namun, fakta yang terjadi sebaliknya, di mana efek yang ditimbulkan kekayaan

dari alam

praktik yang

eksploitasi

tidak

terbatas

tersebut, akan berakibat pada kerusakan dan degradasi terhadap sumber daya alam, akibat

dari

keserakahan

dari

manusia(Muhammad Baqir Ash-Shadr,2010).

pengelolaan setidaknya

demi

sumber dalam

mensejahterakan

daya hal

mineral,

pengawasan

mekanisme kerja institusi, mejaga kualitas kebijakan yang dibuat, dan menjaga profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah.Hal ini sesuai dengan hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hak masyarakat untuk mengakses informasi (public right to access to information), hak masyarakat untuk

berpartisipasi

(public

right

to

participate), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (public right to justice).Selaras dengan pandangan Harijadi Kartodiharjo,

bahwa

dalam

konteks

pengelolaan sumber daya mineral alam ketiga hak dasar masyarakat tersebut mutlak harus diterapkan.Dengan demikian, distribusi sumber daya mineral yang 147

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399


berkeadilan

dapat

terwujud

dengan

baik(Harijadi Kartodiharjo, dkk,2010).

upaya eksploitasi sumberdaya alam dan mengembalikan

pemberdayaan

SDA

kepada usaha lokal, dan mendorong usaha III.

kecil dan menengah dalam pemberdayaan

SIMPULAN Adapun dari pola distribusi islami

dalam konteks kekinian dari beberapa teori di atas,dapat disimpulkan, bahwa hal yang seharusnya

mulai

digiatkan

yaitu

peningkatan pemberdayaan lembaga zakat dan wakaf dari aspek menejemen dan aspek peningkatan kesadaran masyarakat, mengembalikan sumber daya alam yang menjadi sarana publik masyarakat dengan tanpa privatisasi dan disertai kontrol pemerintah, memperkuat peran kontrol pemerintah

dalam

mengatur

aspek

ekonomi pasar, serta meningkatkan usaha kecil dan menengah, menghentikan segala

Sumberdaya alam di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti

mengusulkan

rekomendasi sebagai berikut: hendaklah para pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat luas melaksanakan konsep distribusi yang sesuai syariat, karena penyalahgunaan

Afzalurrahman. (1995).Doktrin ekonomi Islam. Jakarta: Dana Bakti Wakaf. Amalia, Euis.(2005). Sejarah Pemikiran

konsep

mengakibatkan

dampak

perekonomian

global.

menghimbau

semua

distribusi negatif

Selanjutnya,

akademisi

menjadikan

konsep

distribusi

Muhammad

Baqir.(1973).

Iqtisaduna, Cet.IV . Beirut: Dar AlFikr. Haneef,

Aslam.

(2010).Pemikiran

hingga

Jakarta: PT.Rajawali Press.

asy-Syariah, Jilid 2 .Kairo: Musthafa Muhammad.

Kontemporer.

Beirut: Dar al-Kutub al’ilmiyyat. James

P.

(1997).

Metode

Etnografi.

Jogjakarta: Tiara Wacana.

Mth.

Pembangunana

Islam

Hazm, Ibnu.(1988). al-Muhalla, Jilid VII.

Asy-Syatibi. T.th.al-Muwafaqat fi Ushul

Asmuni

yang

perekonomian di Indonesia.

Ekonomi

Pustaka Asatruss.

serta

berkeadilan sebagai asas dalam mekanisme

Ekonomi Islam dari Masa Klasik Kontemporer.Jakarta:

pada

pelaku dan pemerhatu ekonomi agar

Ash-Shadr,

DAFTAR PUSTAKA

beberapa

(2003).Konsep Ekonomi

Jurnal Al-Mawardi.

Islam.

Jalaluddin, Abul Khair Mohd. (1991). The Role of Goverment in an Islamic Economy. Noordeen.

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

Kuala

Lumpur:

A.S.


Muhamad. (2003). Metodologi Penelitian Pemikiran

Ekonomi

Islam.

Muhammad

pemangunan. Vol8, No1, juni 2007. Fedrik Benu, “Ekonomi Kerakyatan dan

Yogyakarta: Penerbit Ekonesia. Mannan,

otonomi daerah. Jurnal Ekonomi

Abdul.(1993).

Pemberdayaan

Theory

and

Suatu Kajian Konseptual”, dalam

Practice. Yogyakarta: Dana Bhakti

www.ekonomirakyat.org/edisi5/artik

Prima Yasa.

el5.

Islamic

Economic:

Nasution, Mustafa Edwin dkk. (2007).

SDA

Ekonomi

Indonesia

Rakyat:

Sejahterakan

Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam.

BangsaAsing.http://www.pelita.or.id/

Jakarta: Kencana Prenada Media

baca.php?id=30841, Edisi Selasa, 11

Group.

Februari 2014 , diakses, 12 februari,

Nazir,

Mohammad.

Penelitian.

(1988).

Metode

Jakarta:

Ghalia

Indonesia. Nomani,Farhad

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/2010/ad oku/2013/general/Advertorial_APB

dkk.

Economic

2014, 12.16 am.

(1995).

Islamic

Systems. Kualalumpur:

Business International Press.

N_2014_061213.pdf,

diakses,

03

Februari 2014, 10.30 am. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?ka

Raksohadiprodjo, Sukanto dan Pradono.

t=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=

(1998). Ekonomi Sumberdaya Alam

28¬ab=1, diakses 12 Februari

Dan Energi. Yogyakarta: BPFE.

2014, 01.21pm

Su’aidi,

M.

Zaki.(2012).

M.Umer Depan

Pemikiran

Chapra

tentang

Masa

2011/potensi-zakat-indonesia-tahun-

Ekonomi

Islam,

Jurnal

2011-mencapai-rp.-217-

Ishraqi, Vol.10 No.2 Desember. Sadr, Baqir.(1984). Manusia Masa Kini dan

Problem

Sosial.

Bandung:

Pustaka Salman ITB.

triliun.htmldiakses 10 juli 2014, 15.00 pm. Http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensizakat-indonesia-mencapai-rp-217-

Shihab, M. Quraish . (2002). Tafsir alMishbah,

http://hidayatullah.com/read/18116/21/07/

vol.14.Jakarta:

Lentera

Hati.

triliun/ diakses jumat, 26 Agustus 2016, 19.19 wib. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/20

Putra, Sofyan Eko. (2007).Optimalisasi

15/09/15/190251226/kemiskinan.ma

ZIS dan penghapusan pajak, sebagai

ret.2015.lebih.parah.ketmbang.tiga.ta

upaya

hun.lalu. diakses jum’at, 26 Agustus

peningkatan

kemandirian

ekonomi masyarakat miskin di era

2016, 19.10 wib. 149

EISSN: 2540-8402 | ISSN: 2540-8399

DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA MENURUT BAQIR ASH-SHADR DAN M ABDUL MANNAN

Recommend Documents