PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(B P M D) Jl. ZainabBachmadaRustam Manna Telpon/Faks (0739) 21049 Email :
[email protected]
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN BERSAMA (PNPM MANDIRI PERDESAAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF) DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN (PNPM LINGKUNGAN MANDIRI PERDESAAN) TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DisampaikanKepadaYth : SekretarisDitjen PMD KementerianDalamNegeri di Jakarta
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MANNA, JANUARI 2011
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………. DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………… 1.1.Alokasi DIPA Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2010 ………………………………………… 1.2.Uraian Alokasi DIPA APBN Kegiatan Urusan Bersama (UB) Tahun Anggaran 2010 ……………………………………………… 1.3.Uraian Alokasi DIPA APBN Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2010 ……………………………………………… 1.4. Cakupan Program Kegiatan Urusan Bersama (UB) TA. 2010 …. 1.5. Cakupan Program Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) TA. 2010
i ii 1 1 1 2 3 3
BAB II. ORGANISASI KEGIATAN URUSAN BERSAMA (UB) DAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) …………………………………………………….. 2.1. Satuan Kerja ………………………………………………………… 2.2. Pelaku Program ……………………………………………………..
4 4 4
BAB III. DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ……………….. 3.1. Kegiatan Urusan Bersama (UB) ………………………………….. 3.2. Kegiatan Tugas Pembantuan …………………………………….. 3.3. Dukungan Lainnya ………………………………………………….
6 6 6 6
BAB IV. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM ………………………………. 4.1. Pelaksanaan Kegiatan Secara Menyeluruh ……………………... 4.2. Pelaksanaan Kegiatan Urusan Bersama ………………………… 4.3. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan ……………………..
7 7 8 9
BAB V. PENYERAPAN PAGU DIPA APBN TAHUN ANGGARAN 2010 ….. 5.1. Kegiatan Urusan Bersama (UB) ………………………………….. 5.2. Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) ………………………………. 5.3. DIPA Luncuran Tahun Anggaran 2010 ………………………….
15 15 16 16
BAB VI. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN REKOMENDASI ………………………………………………………………… 6.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program ………………………... 6.2. Rekomendasi ………………………………………………………..
18 18 19
BAB VII. P E N U T U P …………………………………………………………….
21
DAFTAR LAMPIRAN : Lampiran 1 : Usul Penerbitan DIPA-L Kegiatan UB PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010. Lampiran 2 : Usul Pengalokasian Kembali Sisa Dana BLM Tugas Pembantuan (TP) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan TA. 2010. Lampiran 3 : Dokumen Penyelesaian Masalah PNPM-LMP
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Alokasi DIPA Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Angaran 2010, Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendapat alokasi anggaran kegiatan Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP). Anggaran Urusan Bersama (UB) meliputi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), sedangkan Tugas Pembantuan adalah kegiatan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan. Sesuai dengan DIPA APBN TA. 2010, dengan Nomor SP DIPA 0453/10-05.5/-/2010 alokasi anggaran kegiatan Urusan Bersama (UB) PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif berjumlah Rp 12.808.295.000 (dua belas milyar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan DIPA APBN TA. 2010 dengan Nomor SP DIPA 0453/10-5.4/-/2010 alokasi anggaran Tugas Pembantuan (TP) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) berjumlah Rp.4.490.000.000 (empat milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). 1.2. Uraian Alokasi DIPA APBN Kegiatan Urusan Bersama (UB) TA. 2010 Adapun uraian alokasi DIPA APBN TA. 2010 kegiatan Urusan Bersama (UB) PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, adalah sebagai berikut : No
Uraian Kegiatan
1.
Administrasi Kegiatan
Alokasi DIPA APBN (Rp) 104.340.000
2.
Pembudayaan dan Pemasyarakatan
109.815.000
3.
Bantuan Langsung Masyarakat
12.594.140.000
Total ……………………………..
12.808.295.000
1
Keterangan
5 Kecamatan
Untuk uraian alokasi BLM kegiatan Urusan Bersama (UB) DIPA APBN Tahun Anggaran 2010, adalah : No
Uraian Kegiatan
A.
PNPM Mandiri Perdesaan : 1. BLM Kegiatan Kec. Air Nipis 2. BLM Kegiatan Kec. Ulu Manna 3. BLM Kegiatan Kec. Bunga Mas 4. BLM Kegiatan Kec. Kedurang Ilir 5. BLM Kegiatan Kec. Pasar Manna 6. DOK Perencanaan Kab. Bengkulu Selatan (5 Kec.) 7. DOK Pelatihan Masyarakat Kab. Bengkulu Selatan (5 Kecamatan)
B.
Alokasi DIPA APBN (Rp)
Keterangan
2.400.000.000 2.400.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 194.000.000 94.045.000
P2SPP : 1. BLM kegiatan Kabupaten Bengkulu Selatan (11 Kecamatan) 4.000.000.000 2. DOK Pelatihan Masyarakat 156.095.000 3. DOK RBM 300.000.000 Total Bantuan Langsung Masyarakat 12.594.140.000
1.3. Uraian Alokasi DIPA APBN Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) TA. 2010 Uraian alokasi DIPA APBN kegiatan Tugas Pembantuan (TP) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2010, sebagai berikut : No Uraian Kegiatan Alokasi DIPA Keterangan APBN (Rp) A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5.
DOK Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat : Kecamatan Air Nipis Kecamatan Ulu Manna Kecamatan Kedurang Ilir Dok Lintas Kecamatan (DOK PLTMH) BLM Kegiatan : Kecamatan Air Nipis Kecamatan Ulu Manna Kecamatan Kedurang Ilir Lintas Kecamatan PLTMH Total Bantuan Langsung Masyarakat 2
100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.140.000.000 4.490.000.000
1.4. Cakupan Program Kegiatan Urusan Bersama (UB) TA. 2010 Cakupan program kegiatan urusan bersama, terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). a. PNPM Mandiri Perdesaan Cakupan Program PNPM Mandiri Perdesaan meliputi 5 (lima) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Air Nipis, Ulu Manna, Bunga Mas, Kedurang Ilir dan Kecamatan Pasar Manna. b. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) Cakupan Program P2SPP, adalah Kabupaten Bengkulu Selatan (11 Kecamatan). 1.5. Cakupan Program Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) 2010 Cakupan program Tugas Pembantuan (TP), PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), meliputi Kecamatan Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir dan Lintas Kecamatan serta cakupan khusus PLTMH.
3
BAB. II ORGANISASI KEGIATAN URUSAN BERSAMA (UB) DAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)
2.1. Satuan Kerja Satuan Kerja Kegiatan Urusan Bersama (UB) dan Tugas Pembantuan (TP), disatukan/digabung dalam satu Satker, yang terdiri dari : a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), b. Pejabat Pembuat Komitmen, c. Penjabat Penguji Tagihan dan Penerbit SPM, d. Bendahara Pengeluaran, e. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, f. Pengelola Kegiatan Pelaksana Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, g. Staf Pengelola (2 orang). 2.2. Pelaku Program 1.2.1. Kegiatan Urusan Bersama (UB) a. PNPM Mandiri Perdesaan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan untuk tingkat Kabupaten, terdiri dari Bupati, Tim Koordinasi Kabupaten, PjO Kabupaten, Fasiltator Kabupaten, pendamping UPK dan Setrawan Kabupaten. Untuk tingkat kecamatan terdiri dari Camat, PjO Kecamatan, Tim Verifikasi, UPK, BP-UPK, Fasilitator Kecamatan, PL, Tim Pengamat dan BKAD. Sedangkan untuk Desa, terdiri dari Kepala Desa, BPD, TPK TPU, Tim Pemantau, Tim Pemelihara, KPMD, dan kelompok masyarakat. b. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Pelaku P2SPP, secara umum adalah pelaku pada PNPM Mandiri Perdesaan, hanya di Kabupaten ditambah Fasilitator Integrasi dan Setrawan Kecamatan.
4
1.2.2. Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, secara umum juga merupakan pelaku PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, hanya untuk tingkat Kabupaten pada PNPM-LMP terdapat Fasilitator Lingkungan (Asisten Tenaga Ahli Lingkungan) serta CSO (LSM Mitra) dan di Kecamatan terdapat Fasiltator Kecamatan Lingkungan, sedangkan di tingkat desa pelakunya sama dengan PNPM Mandiri Perdesaan.
5
BAB. III DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 3.1. Kegiatan Urusan Bersama (UB) 3.1.1. PNPM Mandiri Perdesaan Bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), diwujudkan secara konsisten dalam penyediaan anggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atau 20% dari BLM kegiatan dan penyediaan dana PAP sebesar Rp 462.000.000 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah). 3.1.2. Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Untuk P2SPP TA. 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyediakan DDUB sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan PAP sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). 3.2. Kegiatan Tugas Pembantuan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) berupa PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap program, perwujuannya sama dengan PNPM Mandiri Perdesaan dan P2SPP, artinya sepanjang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dipenuhi. Pada Tahun Anggaran 2010, dukungan yang diberikan adalah melalui penyediaan PAP PNPM-LMP melalui APBD TA. 2010 sebesar Rp 101.000.000 (seratus satu juta rupiah). 3.3. Dukungan Lainnya Dalam rangka memberikan dukungan terhadap program, baik PNPM Mandiri Perdesaan, P2SPP maupun PNPM-LMP, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan PMD membentuk seretariat bersama PNPMMP, P2SPP dan PNPM-LMP serta menyediakan satu ruangan pertemuan (aula) beserta sarana pendukungnya untuk keperluan program. Disamping itu pula pada Tahun Anggaran 2010 ini, Pemerintah Daerah melalui Badan PMD Kabupaten Bengkulu Seletan menyediakan 6 (enam) unit sepeda motor dinas bagi 5(lima) orang PjO Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, dan 1 unit untuk PjO Kabupaten.
6
BAB. IV KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM
4.1.
Pelaksanaan Kegiatan Program Secara Menyeluruh Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup 5 lokasi kecamatan, yaitu: Kecamatan Ulu Manna, Pasar Manna, Bunga Mas, Air Nipis, dan Kedurang Ilir. Kegiatan dimasing-masing kecamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan. SPC 1 yang meliputi kecamatan Ulu Manna 4 Desa dan Kedurang Ilir 5 Desa yang terdanai telah melaksanakan MDST di 7 Desa. Sedangkan untuk SPC 2 di 4 Kecamatan yaitu: Ulu Manna, Pasar Manna, Bunga Mas, dan Air Nipis sampai saat ini telah melaksanakan MDST di 15 Desa. Kegiatan PNPM MP di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2010 masih dalam proses penyelesaian pembangunan fisik di seluruh desa-desa yang terdanai. Progres pencairan dana per Desember 2010 dari KPPN dan Pemerintah Daerah telah mencapai 100%. Jumlah alokasi pinjaman termasuk dana SPP perguliran sampai periode Desember 2010 untuk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Rp 5.328.775.000,-. Sedangkan target pengembalian sampai dengan bulan ini adalah Rp 3.679.272.352,- dengan realisasi yang dicapai adalah Rp 3.525.280.219,- ( 96,5%) . Target pengembalian bunga/jasa pinjaman adalah Rp 582.766.550,- dengan realisasi Rp 512.768.500,- (90 %). Pengembalian pinjaman tersebut meliputi 5 kecamatan (Bunga Mas, Kedurang Ilir, Air Nipis, Ulu Manna dan Pasar Manna). Tunggakan terjadi pada kelompok SPP di kecamatan Kedurang Ilir sebesar Rp 20.758.008,- ada di bawah posisi kolektibilitas V dan Rp 24.935.500,- di posisi kolektibilitas V. Tunggakan juga terjadi di kecamatan Air Nipis sebesar Rp 12.958.500,- posisi dibawah kolektibilitas V, di kecamatan Ulu Manna tunggakan sebesar Rp 8.113.500,posisi dibawah kolektibilitas V, kec.Pasar Manna ada tunggakan sebesar Rp 26.658.550 di posisi kolektibilitas V sedangkan Rp 61.619.675,- posisi dibawah kolektibilitas V dan Kec. Bunga Mas tidak ada tunggakan. Disamping kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokasi pilot PNPM-LMP dan P2SPP. Sampai saat ini kegiatan P2SPP telah mencairkan dana dari KPPN tahap I, dalam rangka penyaluran ke TPK kegiatan saat ini sedang dalam proses pelatihan TPK. Sedangkan kegiatan PNPM-LMP masih dalam proses penyelesaian review proses perencanaan.
7
4.2. Pelaksanaan Kegiatan Urusan Bersama (UB) 4.2.1. PNPM Mandiri Perdesaan Kegiatan Pencairan dana dari KPPN sampai dengan akhir Desember 2010 ini 5 kecamatan telah mencairkan dana 100% dari KPPN. Untuk perkembangan sesuai dengan strategi optimalisasi, Kecamatan Ulu Manna dengan strategi optimalisasi SPC 1 telah menyelesaikan pekerjaan dan sudah melaksanakan MDST untuk 7 kegiatan di 7 Desa. Kecamatan Kedurang Ilir dengan strategi optimalisasi SPC 1 dari 5 Desa yang terdanai, baru menyelesaikan MDST 3 Desa. Sedangkan strategi optimalisasi SPC 2 di 4 kecamatan telah menyelesaikan pekerjaan dan melaksanakan MDST 15 Desa termasuk kegiatan SPP. Pencapaian RKTL SPC1 mengalami deviasi minus 2%, RKTL SPC2 mengalami deviasi minus 20%, RKTL SPC1 dan SPC2 mengalami Deviasi minus 3%. Dan untuk pelaksanaan integrasi mengalami Deviasi minus 35%. Disamping pelaksanaan kegiatan optimalisasi pada tahun 2010 ini, juga dilakukan perencanaan untuk pelaksanaan integrasi ke dalam simtem pembangunan reguler. Dalam perencanan ini ditargetkan seluruh desa lokasi PNPM Mandiri perdesaan sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJDes). Sampai saat ini progress penyusunan RPJMdes di 5 kecamatan yang meliputi 44 Desa, jumlah desa yang telah menyelesaikan penyususnan RPJMDesa sampai saat ini sebanyak 44 Desa atau 100%. 4.2.2. Pilot P2SPP Progres kegiatan P2SPP di Kabupaten Bengkulu untuk 11 kecamatan sampai dengan Bulan Desember 2010 telah mencairkan dana dari APBN dan Kas Daerah 100%. Sampai saat ini seluruh desa yang terdanai sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik. Adapun tahapan progres kegiatan meliputi: a. Pengesahan PTO P2SPP oleh Bupati Bengkulu Selatan; b. Sosialisasi PTO Program P2SPP Tingkat Kabupaten dan Kecamatan; c. MAD Review hasil Musrenbang Kec. TA 2010 dan menetapkan 5 usulan di 6 kecamatan non PNPM-MPd untuk dibahas dalam MAK di Kab. Bengkulu Selatan; d. Ditetapkannya UPK, BKAD, TPM dan 6 utusan Kecamatan dalam MAK; e. OJT Penulisan usulan; 8
f. g. h. i. j. k. l.
Penetapan alokasi DOK P2SPP; Verifikasi Usulan; Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) Prioritas Usulan; Pencairan DOK P2SPP (100%); Pelatihan setrawan Kecamatan dan Kabupaten; Pelatihan / Pembekalan Tenaga Pelatih Masyarakat; Pelatihan Kades, BPD, Sekretaris Desa, LPMD, KPMD dan Wakil Masyarakat dalam Tim Penyusun RPJM-Desa; m.Desain dan RAB; n. Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) Penetapan Usulan; o. MAD Persiapan (dalam proses); p. MD Informasi Hasil MAK Penetapan dan MAD Persiapan; q. ST dan OJT Bagi UPK; r. IST dan OJT Bagi Pengurus TPK; s. Pencairan Dana BLM dari APBN 75%; t. Pengajuan Pencairan Dana BLM dari APBD 100%; u. Pencairan dana KPPN 100% (DUB APBN); v. Pencairan dana dari Kas Daerah 100% (DDUB APBD); w. Sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dari progres RKTL P2SPP, capaian secara komulatif 36,36% dari rencana komulatif 99,78%. Deviasi negatif sebesar 63,41%. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan ini disbabkan karena adanya penyusunan Dokumen RPJM-Desa, Penyaluran dana BLM baik dari APBD maupun dari APBN, serta proses pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Fisik. Dana BLM P2SPP DI Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2010 sudah di cairkan (masuk di rekening UPK) sebesar Rp. 4.000.000.000 dari APBN (100%) dan APBD Rp. 800.000.000 (100%). 4.3. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) : PNPM-LMP Sampai dengan Bulan Desember, kegiatan program GREEN PNPM di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terfokus dengan kegiatan untuk mereview MDKP, MKP, MAD II dan MAD III, sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan bersama pada Rapat Konsolidasi Pelaku PNPM yang dilaksanakan di Aula BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 27 November 2010 yang dihadiri antara lain: 1. Syaiful Bahri (Satker Ditjen PMD) 2. Kaban PMD Bengkulu Selatan 3. SPL PNPM LMP 9
4. 5. 6. 7. 8. 9.
PjOKab Faskab PNPM MP Fastekab PNPM MP Astal PNPM LMP FKL PNPM LMP FK dan FT PNPM MP
Dilakukannya Review MDKP, MKP, MAD II dan MAD III karena dokumen SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja) sehingga SPM LS belum bisa diterbitkan. Kondisi ini disebabkan karena pihak Satker melihat adanya indikasi kekeliruan dalam proses perencanaan dan penetapan harga satuan bahan tanam (bibit) untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan Desa yang tercantum dalam RAB tidak mempunyai pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan, serta jika harga satuan dalam RAB dibandingkan dengan harga satuan berdasarkan standar pemerintah daerah jauh melampaui harga Standar Kabupaten (coppy dokumen terlampir). Proses pelaksanaan Review MDKP dan MKP masing-masing kecamatan bervariasi dan dimulai pada akhir November bulan yang lalu hingga pada tanggal 02 Desember 2010. Dokumen Review yang sudah selesai dikompilasi di tingkat KPMD dan FKL kemudian diserahkankan kepada Astal untuk diserahkan ke Satker tepatnya pada tanggal 8 Desember 2010. Malanjutkan kegiatan Review MDKP dan MDP, pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010, tiga kecamatan pilot telah melaksanakan Review MAD prioritas dan penetapan Usulan. Untuk Kecamatan Air Nipis dilaksanakan pada hari Jum,at, tanggal 10 Desember 2010, kemudian kecamatan Ulu Manna dan Kedurang Ilir dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2010. Sebagai bentuk penegasan dalam upaya mensolidkan pelaksanaan kegiatan program PNPM LMP yang merupakan suplemen dari program PNPM MP, pada tanggal 13 Desember dilaksanakan konsolidasi antara pelaku PNPM LMP tingkat Kabupaten dan provinsi serta hadir juga saat itu Satker dan PjOkab di 4 Kabupaten yaitu Kaur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Lebong. Rapat konsolidasi ini langsung dipimpin oleh Bpk Adi Suseno dari Satker Ditjen PMD didampingi oleh Bpk. Syaiful yang sebelumnya juga sudah hadir di Bengkulu Selatan pada tgl 27 November 2010. Pertemuan ini selain menegaskan keberadaan PTO , juga memberikaan informasi kepada peserta bahwa khusus untuk pelaksanaan pembangunan PLTMH nantinya tahun 2011 akan dikawal oleh FT dan akan direkrut Tim Teknis PLTMH yang berkedudukan di Provinsi, yang selama ini belum ada. Sebagai gambaran singkat ke belakang (flash back) pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan dan Pelatihan di kabupaten Bengkulu Selatan dari awal hingga saat ini dapat di lihat pada tabel berikut ini:
10
Tabel 4.1. Kegiatan Perencanaan & Pelatihan yang sudah dilaksanakan
No.
Tahapan kegiatan
Pelaksanaan (tgl & bln) 2010
Keterangan
1.
MAD Sosialisasi
Ulu Manna (20 Jan 2010) Air Nipis (21 Jan 2010) Kedurang Ilir (20 Jan 2010)
Dilaksanakan MP
2.
MD Sosialisasi
Ulu Manna (21-23 Jan 2010), Air Nipis (26-28 Jan 2010), Kedurang ilir (21-25 Jan 2010)
Dilaksanakan MP
3.
Pelatihan KPMD
Ulu Manna (27 Feb 2010), c (25-27 Feb 2010), Kedurang Ilir (13 Mart 2010)
Dilaksanakan oleh LMP
4.
Penggalian Gagasan
Ulu Manna (27/2 – 04/3 2010), Air Nipis (27/2 – 04/3 2010), Kedurang Ilir (14-17 Mart 2010)
Dilaksanakan oleh LMP terintegrasi dg MP
5.
MDP dan MKP
Ulu Manna (09-14 Mart 2010), Air Nipis (03-17 Aprl 2010), Kedurang Ilir (02/3 -4/5 2010)
Dilaksanakan oleh LMP terintegrasi dgn MP
6.
Pelatihan TPU
Ulu Manna (4-5 Agst 2010), Air Nipis (03-04 Agst 2010), Kedurang Ilir (9-10 Agst 2010)
7.
Penulisan Usulan
Ulu Manna (6-20 Agst 2010), Air Nipis (5-18 Agst 2010), Kedurang Ilir (11-20 Agst 2010)
Dilaksanakan oleh LMP, hadir CSO, dilaksanakan di tk. Kecamatan Dilaksanakan di desa oleh TPU
8.
Pelatihan Tim Verifikasi
Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir (26-27 Agst 2010)
9.
Verifikasi Usulan
Ulu Manna (20-23 Sept 2010), Air Nipis (1-3 Sept 2010), Kedurang Ilir (16-18 Sept 2010)
10.
MAD II
Ulu Manna (29 Sept 2010), Air Nipis (23 Sept 2010), Kedurang Ilir (27 Sept 2010)
Dilaksanakan di kecamatan
11.
Desain dan RAB
Ulu Manna (30/9 – 29/10 2010), Air Nipis (24/9 – 29/10 2010), Kedurang Ilir (28/9 -29/10 2010)
Belum dilaksanakan
12.
MAD III (Penetapan Usulan)
Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir (30 Oktober 2010)
Dilaksanakan di tk. kecamatan
13.
Pelatihan UPK dan PL
Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir (19-21 Okt. 2010)
Dilaksanakan terintegrasi dg LMP dan MPd. (di Kabupaten)
14.
MAD III penetapan usulan keg. Lingkungan
Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir (30 Oktober 2010)
11
Dilaksanakan di kabupaten, selama 2 hari, hadir CSO Dilaksanakan di desa
Dilaksanakan di tingkat kecamatan
15.
Pelatihan TPK
Ulu Manna (5-6 November 2010), Air Nipis (4-5 November 2010), Kedurang Ilir (9-10 November 2010)
Dilaksanakan di tingkat Kecamatan
16.
Review MDKP, MDP
Ulu Manna (30 Nov -2 Des 2010), Air Nipis (1-2 Desember 2010), Kedurang Ilir (30 Nov -2 Des 2010)
Dilaksanakan di desa yang dinyatakan terdanai di MAD III reguler TA. 2010
17.
Review MAD II
Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir (11 Desember 2010)
Dilaksanakan di tingkat Kecamatan
18.
Review MAD III
Ulu Manna, Air Nipis, Kedurang Ilir (11 Desember 2010)
Dilaksanakan di tingkat Kecamatan
Keterangan: UM = kecamatan Ulu Manna, AN=kec. Air Nipis, KDI=kec. Kedurang Ilir.
4.3.1. Kegiatan Lintas Kecamatan Sesuai dengan alur proses perencanaan dan Pelatihan PNPM LMP, bahwa kegiatan lintas kecamatan, kegiatannya diusulkan bersamaan dengan alur perencanaan dan pelatihan kegiatan lingkungan di kecamatan. Namun karena kegiatan bersifat lintas kecamatan, maka proses Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk perangkingan dan penetapan kegiatan yang diusulkan dilaksanakan di tingkat Kabupaten dalam Forum Musyawarah. Forum MAD tersebut juga digunakan sebagai forum sosialisasi kepada aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa berbatasan antar kecamatan yang dihadirkan sebagai undangan dalam forum tersebut. Selain perangkingan juga diharapkan ada beberapa masukan dan informasi serta kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam rangka mengotimalkan kegiatan lintas kecamatan supaya dapat memberikan solusi dari masalah yang berkaitan dengan kegiatan konservasi di sepanjang dan sempadan sungai seperti yang tertuang dalam Proposal usulan, dengan jumlah pagu anggaran Rp 500.000.000. Selanjutnya tahapan Kegiatan Perencanaan dan Pelatihan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten Bengkulu selatan, dapat dilihat dari alur dalam tabel berikut :
12
Tabel 4.2. Kegiatan Perencanaan & Pelatihan Kegiatan Lintas Kecamatan yang sudah dilaksanakan No. 1.
Tahapan Kegiatan
Pelaksanaan (tgl & bln) 2010 15 Oktober 2010
Keterangan
2.
Pelatihan Tim Verifikasi kegiatan Lintas Kecamatan Verifikasi lapangan
Dilaksanakan di kabupaten
3.
Desain dan RAB
18 – 26 Oktober Dilaksanakan di Kabupaten 2010
4.
MAD Prioritas dan Penetapan usulan Kegiatan Lintas Kecamatan
27 Oktober 2010
Dilaksanakan di Kabupaten, peserta dari 3 desa pengusul: Karang Caya dan Lubuk Ladung (KDI) dan Sukarami (Air Nipis)
5.
Penanda tanganan SPB
19 November 2010
SPB ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten Bengkulu selatan, sesuai hasi MAD yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010
16 – 17 Oktober Dilaksanakan di desa di 2 2010 kecamatan Kedurang Ilir dan Air Nipis
4.3.2. Kegiatan Energi Terbarukan Kegiatan untuk energi terbarukan, khusus Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sumber pendanaannya terpisah dan besarannya untuk 1 kabupaten sebesar Rp 2.140.000.000 di luar DOK yang berjumlah Rp 50.000.000 atau keseluruhan berjumlah Rp 2.190.000.000 Milyar. Jenis kegiatan lainnya yang masuk kategori Energi terbarukan juga diusulkan dalam kegiatan Lingkungan di kecamatan yang didanai masing-masiang kecamatan sebesar Rp 500 Juta. Untuk Kabupaten Bengkulu Selatan ada beberapa usulan kegiatan energi terbarukan di luar PLTMH. 4.3.3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Potensi PLTMH sudah ditinjau oleh Manajemen TSU Regional Sumatera, di Padang, yang hadir Pak Zamzam Zakaria, Osman, Mr. Jaap Langius. Sesuai surat dari TSU MHP No Surat : Ls/Oa/TSU13
padangl/JL/2010 pada tanggal 6 April 2010, perihal penerimaan usulan Formulir A, usulan lokasi PLTMH 3 (tiga) lokasi di kabupaten Bengkulu Selatan tersebut sudah dilakukan survey detail untuk mendapatkan data dalam penyusunan desain dan RAB atau DED (detail enginering Design) pada tanggal 9 - 11 July 2010. Hasil usulan dan DED akan diverifikasi dan dilakukan perangkingan pada tahapan perencanaan kegiatan MAD II Khusus kegiatan PLTMH dan kemudian selanjutnya akan ditetapkan pada MAD III khusus kegiatan PLTMH. Pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH hingga saat ini belum bisa dimulai selain karena SPC belum terbit, juga disebabkan keberadaan personal TSU yang seharusnya mengawal dari perencanaan tidak pernah hadir ke lokasi yang diusulkan, karena memang personal TSU untuk Provinsi Bengkulu belum ada. Selain itu Pelatihan untuk tenaga teknis yang rencananya melibatkan FT juga hingga saat ini belum terlaksana. Persoalan lain yang dihadapi, pengiriman RAB pun tergolong terlambat yaitu pada tanggal 11 November 2010 tanpa disertai oleh Desainnya. Informasi terakhir dari pertemuan tanggal 13 desember 2010 di BPMD provinsi, desain akan selesai pada pertengahan Januari 2011.
14
BAB. V PENYERAPAN PAGU DIPA APBN TAHUN ANGGARAN 2010
5.1.
Kegiatan Urusan Bersama (UB) Tingkat penyerapan pagu DIPA Urusan Bersama (UB), yang terdiri dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan P2SPP, sebesar 96,32%, secara rinci ditampilkan pada table di bawah ini. Tabel 5.1.
SATUAN KERJA LOKASI PROGRAM
NO 01 A. 1 2 3
Realisasi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu Selatan Dana Urusan Bersama (UB) PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010. : (010.05.260253) BADAN PMD KAB. BENGKULU SELATAN : (26.02) KABUPATEN BENGKULU SELATAN : (06.90.09) PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERDESAAN
KEGIATAN 02 0847 Peningkatan Keberdayaan PNPM (APBN) 00002 Administrasi Kegiatan 00066 Pemberdayaan & Pemasyarakatan 00517 Bantuan Langsung Masyarakat - DOK Perencanaan 5 Kecamatan - DOK PM 5 Kecamatan - BLM Kegiatan 5 Kec - DOK PM 5 Kecamatan (*) - DOK PNPM-MP P2SPP - BLM Kegiatan PNPM P2SPP - BLM DOK RBM PNPM P2SPP (*) Total DIPA APBN
PAGU DIPA (Rupiah)
REALISASI
MASYARAKAT
SALDO
RUPIAH
(%)
RUPIAH
(%)
03
07
08
09
10
12.808.295.000
12.336.730.000
96,32
471.565.000
3,68
104.340.000
96.840.000
92,81
7.500.000
7,19
109.815.000
101.845.000
92,74
7.970.000
7,26
12.594.140.000
12.138.045.000
96,38
456.095.000
3,62
194.000.000
194.000.000
100,00
-
-
94.045.000
94.045.000
100,00
-
-
7.600.000.000
7.600.000.000
100,00
-
-
156.095.000
-
-
156.095.000
100,00
250.000.000
250.000.000
100,00
-
-
4.000.000.000
4.000.000.000
100,00
-
-
300.000.000
-
300.000.000
100,00
12.808.295.000
12.336.730.000
471.565.000
3,68
15
96,32
5.2.
Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Satker BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan pada TA. 2010, melaksanakan kegiatan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, yang merupakan supplemen PNPM Mandiri Perdesaan. Tingkat penyerapan pagu DIPA TA. 2010, hanya sebesar 7,35% sedangkan untuk BLM kegiatan fisik 0%. Secara rinci dapat ditampilkan pada table di bawah ini. Tabel 5.2.
: Laporan Realisasi Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu Selatan Dana Tugas Pembantuan (TP) PNPM-LMP TA. 2010
SATUAN KERJA LOKASI PROGRAM
NO
: (010.05.260253) BADAN PMD KAB. BENGKULU SELATAN : (26.02) KABUPATEN BENGKULU SELATAN : (06.90.09) PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERDESAAN
KEGIATAN
PAGU DIPA APBN (Rupiah))
REALISASI
MASYARAKAT
SALDO
RUPIAH
(%)
RUPIAH
(%)
01
02
03
07
08
09
10
A.
0847 Peningkatan Keberdayaan PNPM (APBN)
4.490.000.000
330.000.000
7,35
4.160.000.000
92,65
00517 Bantuan Langsung Masyarakat
4.490.000.000
330.000.000
7,35
4.160.000.000
92,65
350.000.000
330.000.000
94,29
20.000.000
5,71
4.140.000.000
-
-
4.140.000.000
100,00
4.490.000.000
330.000.000
7,35
4.160.000.000
92,65
1
- DOK Perencanaan 3 Kec. dan Lintas Kecamatan (PLTMH) - BLM Kegiatan PNPM-LMP 3 Kec, Lintas Kecamatan dan PLMH
Total APBN
5.3.
DIPA Luncuran (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 Dana yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2010, khusus untuk kegiatan Urusan Bersama (UB), dari Rp 471.565.000 diusulkan untuk diluncurkan sejumlah Rp 456.095.000 (Pelatihan Masyarakat dan Rubelmas) dan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/6203/PMD, tanggal 17 Desember 2010 Hal persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2011, telah kami tindak lanjuti dengan surat kami Nomor 414.2/14/PNPM-MP/2011, tanggal 08 Januari 2011 Hal Usul 16
Penerbit DIPA-L Kegiatan UB PNPM Mandiri Perdesaan TA. 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Wilayah VIII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu (coppy terlampir). Sedangkan untuk kegiatan Tugas Pembantuan (TP), PNPM Mandiri Lingkungan Perdesaan dana yang tidak terserap Rp 4.160.000.000, dan diusulkan seluruhnya untuk dialokasikan kembali pada TA. 2011. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/6203/PMD, tanggal 17 Desember 2010 Hal tersebut di atas, telah ditindak lanjuti dengan surat kami Nomor 414.2/15/PNPM-LMP/2011, tanggal 08 Januari 2011 Hal Usul Pengalokasian Kembali Sisa Dana BLM Tugas Pembantuan (TP) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan TA. 2010 yang ditujukan kepada Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur SDA dan TTG (coppy terlampir).
17
BAB. VI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN REKOMENDASI
6.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program 6.1.1. Kegiatan Urusan Bersama (UB), PNPM Mandiri Perdesaan dan P2SPP. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan P2SPP, antara lain sebagai berikut : a. Sering terjadinya kekosongan Fasilitator Kecamatan baik pemberdayaan maupun teknik yang cukup lama, sehingga menghambat pelaksanaan program karena pendampingan dan pembimbingan terhadap masyarakat menjadi tidak maksimal; b. Ditemui adanya fasilitator yang mempunyai komitmen dan kemampuan yang rendah dalam melaksanakan tugas, sebagai dampak dari rekrutmen yang kurang baik; c. Setrawan yang ditunjuk secara umum memiliki komitmen yang rendah terhadap program karena umumnya semangat pengabdian terhadap masyarakat memang hampir tidak ada; d. Seringnya terjadi mutasi yang melibatkan pelaku-pelaku strategis program, seperti pada Tahun Anggaran 2010 : “Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala BPMD mengalami pergantian hingga dua kali, demikian pula PjO Kab, PjO Kecamatan dan pelaku-pelaku lain, yang semua ini tentu saja sanggat menghambat dan mengganggu pelaksanaan program, walaupun sesungguhnya telah jelas disepakati dalam NPUB tetapi tidak konsisten dipatuhi oleh masing-masing pihak”; e. Gangguan eksternal (oknum-oknum) tertentu terhadap pelaku di tingkat desa (TPK), sehingga menyebabkan TPK menjadi gamang dan ragu dalam mengkoordinir pelaksanaan program; f. Masih adanya pihak-pihak tertentu yang curiga terhadap Satker dan beranggapan PNPM sama dengan proyek-proyek lainnya yang selama ini sudah terlanjur berpraduga negative; g. Kondisi SDM aparatur di Satker BPMD, yang secara umum masih sangat rendah dan diperparah lagi dengan rendahnya komitmen dan semangat pengabdian, ini sebagai dampak dari lemahnya manajemen pemerintahan secara komprehensif, terutama berawal dari rekrutmen PNS hingga sistem promosi yang tidak didasarkan pada standar kompetitif. 18
6.1.2. Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP). Khusus untuk PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, hambatan cenderung disebabkan karena ketidaksiapan program itu sendiri, antara lain digambarkan sebagai berikut : a. Antara Pelaku PNPM-MP dan LMP, khsususnya Asisten tenaga Ahli Lingkungan dengan Faskab PNPM-MP dan Fasilitaor Kecamatan dengan FKL belum terintegrasi dan cenderung berjalan sendirisendiri, walaupun sesungguhnya PNPM-LMP adalah supplemen dari PNPM-MP, hal ini disebabkan tidak ada ketegasan dari Pusat (Ditjen PMD); b. Konsultan PNPM-LMP Provinsi (Tenaga Ahli Lingkungan/SPL, MIS, Keuangan) sangat jarang melakukan pembinaan ke Kabupaten, disamping itu pula SPL sebelum bertugas tidak dibekali sama sekali terhadap pemahaman dan keberadaan program, hal ini tercermin setiap kali Astal berkonsultasi dengan SPL bukan mendapatkan solusi tetapi bertambah binggung; c. Astal yang seharusnya memerankan diri sebagai konsultan/fasilitator PNPM-LMP Kabupaten, tetapi peran tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik karena pemahaman terhadap program sangat lemah, karena mungkin sebenarnya tidak layak, tetapi yang pasti sebelum bertugas tidak dibekali sama sekali; d. FKL juga memiliki kemampuan pendampingan yang sangat lemah, ini mungkin disebabkan karena rekrutmennya kurang selektif atau pembekalan sebelum bertugas sangat minim; e. Tim Teknis PLTMH (TSU) yang seharusnya ada di Provinsi dan memberikan bantuan teknis untuk kegiatan PLTMH, tetapi hingga saat ini tidak jelas keberadaannya; f. CSO (LSM) Mitra, juga tidak jelas ada atau tidak, tetapi yang pasti tidak ada aktivitasnya di lokasi program. 6.2. Rekomendasi Dari hambatan-hambatan tersebut di atas, bersama ini dengan segala hormat kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : a. Untuk kegiatan Urusan Bersama, agar pihak Kesatu dan Kedua betul-betul konsisten terhadap kesepakatan yang sudah dibangun dalam NPUB, dan masing-masing pihak yang melanggar perlu diberikan sangsi secara tegas; b. Rekrutmen fasilitator diharapkan betul-betul selektif dan seleksinya tidak diserahkan atau melibatkan Satker Daerah (Provinsi), karena rawan intervensi karena kita mengharapkan fasilitator yang direkrutmen adalah 19
c. d. e. f.
g.
h.
i.
fasilitator yang betul-betul punya kemampuan dan punya komitmen yang tinggi terhadap program, mengingat kenerja pelaksanaan program sangat ditentukan oleh peran fasilitator; Penempatan fasilitator hendaknya tidak di kampung halamannya sendiri (dekat dengan keluarga), karena rawan doble job dan tidak fokus; Bagi fasilitator yang bertugas dekat dengan keluarga dan yang dinilai tidak punya kemampuan perlu dievaluasi kembali; Sebelum fasilitator ditempatkan sebaiknya diberikan pembekalan yang cukup, jangan sampai terjadi sudah ditugaskan tetapi belum dibekali; Diharapkan sebelum program dimulai semua komponen kelengkapan program (pelaku) sudah harus siap, jangan sampai terjadi ada lokasi yang tidak ada fasilitatornya, atau TSU dan CSO (PNPM-LMP); Diperlukan penegasan ulang melalui surat Menteri Dalam Negeri mengenai pemindahan pelaku PNPM-MP unsur Pemerintah Daerah, khususnya KPA, PjO Kab, PjO Kecamatan, dan pelaku-pelaku strategis lainnya atau secara umum penegasan mengenai keberadaan NPUB; Diperlukan sosialisasi kembali terhadap Kepala Daerah baru dan Ketua DPRD terhadap PNPM Mandiri Perdesaan dan program pendukung lainnya, seperti PNPM Integrasi dan PNPM-LMP; Sebaiknya dalam PNPM yang berada dalam naungan Ditjen PMD dibangun dalam satu kesatuan yang terintegrasi secara utuh, misalnya induknya adalah PNPM Mandiri Perdesaan, maka fasilitator yang ada di Kabupaten cukup ditambah Faskab Lingkungan, dan di Kecamatan ditambah FK Lingkungan, dan lain-lain .
20
BAB. VII PENUTUP
Dalam rangka pelaksanaan program dan keberpihakan kepada rakyat, idealnya kita punya visi, misi dan tujuan serta langkah yang sama. Apabila pelaku di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa hanya memiliki kesamaan konsep saja tanpa
diiringi implementasi nyata dalam realisasi pelaksanaan
program, maka hanya baik dalam tatanan wacana tetapi tidak dalam substansi program. Kami berharap, kiranya Satker pusat tidak melihat lokasi program (Kabupaten) dengan cara digeneralisir, tetapi juga dilihat secara spesifik karakteristik daerah, sehingga perlakuan secara kewilayaan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Khusus untuk pengalokasian pagu anggaran per kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan, hendaknya dengan mempertimbangkan usulan dari daerah, mengingat yang tahu persis kebutuhan daerah adalah daerah itu sendiri, pemerintah pusat cukup menetapkan pagu global saja sedangkan pengalokasian per kecamatan di dasarkan pada usulan daerah. Demikian laporan ini kami sampaikan.
Manna, 12 Januari 2011 KEPALA BADAN PMD KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP Pembina Utama Muda Nip. 19671107 199203 1 004
21
