Diplomasi. Anggun C Sasmi. Siap Perangi Kemiskinan. ASEAN Free Trade Area. Berimplikasi Pada Kawasan Lain. Jadi Duta Badan Pangan Dunia

No. 26 Tahun II, Tgl. 15 Desember 2009 - 14 Januari2009 2010 No. 21, Tahun II, Tgl. 15 Juli - 14 Agustus

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Menlu RI :

Menlu Mengenang Seratus Tahun Mohammad RoemRI

Illegal Islam Migrant Kontribusi Perlu Penyelesaian Dan Demokrasi Dalam Menyeluruh Membangun Indonesia Dirjen Kerjasama ASEAN

Da’i Bachtiar :

Peran Civil Society

Menyelesaikan Persoalan Dalam ASEAN Human Right TKI Comission di Malaysia Dengan Cukup Menonjol Kepala Dingin Kebudayaan, Fondasi Untuk Memperkuat Hubungan RI - Suriname

ASEAN Free Trade Area Berimplikasi Pada Kawasan Lain Nia Zulkarnaen :

“KING” Anggun C Sasmi

Film Bertema Bulutangkis Pertama di Dunia Siap Perangi Kemiskinan Jadi Duta Badan Pangan Dunia Email: [email protected]

Email: [email protected]

ISSN 1978-9173 ISSN 1978-9173

Email: [email protected]

www.tabloiddiplomasi.com

771978 917386 771978 917386 9

9

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Daftar Isi

>5

Fokus

> 14

Lensa

>6

Fokus

> 15

Lensa

>7

Fokus

> 16

Lensa

Lensa

> 20

Bingkai

> 21

Illegal Migrant Perlu Penyelesaian Menyeluruh

Mata Rantai Boat People Harus Segera Diurai

MoU Joint Commission RI-Swiss

>9

ASEAN Free Trade Area (AFTA) Berimplikasi Pada Kawasan Lain

> 12

4

F

Jadi Duta Badan Pangan Dunia Anggun Siap Perangi Kemiskinan

O

K

U

S

ASEAN Human Right Commission Peran Civil Society Cukup Menonjol

Pasar Bebas ASEAN, Pedagang Bakso Orang Vietnam dan Penjual Rujak Orang Thailand

Lomba Simulasi Sidang ASEAN

Kilas

Diplomasi Ekonomi Perlu Terobosan

Kilas

Indonesia Komitmen Terhadap Kerjasama Teknik

L

E

N

S

A

17

Updates From the Region Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perkembangan Ekonomi, Wisata dan Investasi

Menangkal Terorisme Dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat

Diplomasi

Teras Diplomasi Dalam lima tahun kedepan, Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya akan menyongsong dilaksanakannya ASEAN Community. Menjadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan hal ini kepada segenap lapisan masyarakat, utamanya kepada para pelaku usaha, pelajar dan mahasiswa yang akan merasakan implikasinya secara langsung. Untuk itu dalam tenggat waktu lima tahun yang tersisa, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, apa kira-kira gambaran yang akan terjadi di kawasan ASEAN pada tahun 2015. Banyak hal yang harus dipahami masyarakat tentang perkembangan ASEAN ini, sehingga pada saat diwujudkannya ASEAN Community nanti mereka tidak perlu kaget seandainya banyak pedagang bakso di negeri ini yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya. Bagaimanapun sosialisasi tentang ASEAN Community ini merupakan tugas berat, karena masyarakat harus siap menghadapi perubahan dari budaya yang ada sekarang untuk kemudian membentuk suatu budaya baru yang berbeda. Dan yang terpenting adalah pemahaman masyarakat, bahwa proses integrasi ASEAN itu tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan diantara sesama negara ASEAN, dimana disatu sisi ada kerjasama, tetapi disisi lain juga ada kompetisi. Melainkan juga bagaimana ASEAN menghadapi persaingan global, terutama dengan China, India dan Korea, yang sekarang ini telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia. Di sisi lain Indonesia juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai negara

atau masyarakat internasional. Disinilah kita memastikan, bahwa politik luar negeri kita tidak bisa dipisahkan dari kepentingan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi dalam bentuk penyelenggaraan Update from the Region, kita memperluas wacana masyarakat internasional mengenai berbagai potensi yang dimiliki oleh propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian kerjasama di berbagai bidang dengan berbagai negara yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terus dikembangkan.

Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi Khariri Ma’mun Redaktur Pelaksana Kholid M. Staf Redaksi Cahyono Saiful Amin Arif Hidayat Taufik Resamaili Tata Letak dan Artistik Tsabit Latief Distribusi Mardhiana S.D. Kontributor M. Dihar

Selanjutnya dalam hal pengungsi, kita tidak ingin wilayah nasional Indonesia dijadikan sebagai tempat pemprosesan bagi mereka yang datang dengan label pengungsi atau mencari-cari kesempatan untuk diproses sebagai pengungsi. Untuk itu Menlu Dr. Marty M. Natalegawa menegaskan bahwa dalam penanganan masalah pengungsi ini kita menggunakan perspektif kemanusiaan.

Alamat Redaksi Jl. Kalibata Timur I No. 19 Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-68663162, Fax : 021-86860256,

Namun demikian sifatnya adalah temporary settlement, dimana Indonesia sudah memastikan dari sejak awal bahwa kita tidak akan memikul tanggung jawab ini sendiri. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan berbagi tanggungjawab melalui apa yang kita sebut sebagai Bali Process. Yaitu sebuah pendekatan yang komprehensif yang melibatkan country of origin, country of transit and country of destination.

Tabloid Diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.com Email : [email protected] Cover : Anggun C. Sasmi dok.kapanlagi.com

Itulah kiranya yang menjadi pokok pembahasan kita dalam edisi Diplomasi kali ini sebagai edisi penutup tahun 2009. Redaksi Tabloid Diplomasi mengucapkan Selamat Tahun Baru 2010, Semoga Sukses.[] Redaksi

Diplomasi TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Surat Menyurat : Direktorat Diplomasi Publik, Lt. 12 Departemen Luar Negeri RI Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat

Diterbitkan oleh Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri R.I bekerjasama dengan Pilar Indo Meditama Bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Wartawan Tabloid Diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Diplomasi

4

F

okus

Updates From the Region Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perkembangan Ekonomi, Wisata dan Investasi Sebagai bagian dari Total Diplomasi, Departemen Luar Negeri RI pada tanggal 19 November 2009 menyelenggarakan acara Updates From The Region di Ruang Nusantara Deplu. Daerah yang ditampilkan kali ini adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mengambil tema Exploring Trade, Tourism, and Investment Horizons. Sebanyak 150 tamu undangan yang terdiri dari para pengusaha dalam dan luar negeri, serta para pejabat dari perwakilan negaranegara sahabat, hadir untuk memperoleh informasi dan paparan mengenai berbagai potensi yang dimiliki oleh Propinsi NTB. Acara ini merupakan salah satu wujud dari politik luar negeri yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan dan pembangunan nasional. Melalui diplomasi ekonomi ini, Indonesia ingin memperluas wacana

masyarakat internasional mengenai berbagai potensi dari propinsipropinsi yang ada di Indonesia, sehingga dengan demikian lebih membuka peluang untuk dilakukannya kerjasama di berbagai bidang dengan luar negeri. Di bidang perdagangan komoditas ekspor, Propinsi NTB sangat potensial dibidang konsentrat tembaga, emas dan perak, dimana pada semester pertama 2009, nilai ekspornya menembus angka USD 150 juta. Komoditas lainnya yang sangat menonjol adalah barang kerajinan yang meliputi 17 item dan di ekspor ke 33 negara tujuan. Diantaranya adalah rumput laut, mutiara, udang dan tripang yang merupakan primadona ekspor NTB. Nilai ekspornya mencapai USD 5,57 juta dengan kuantitas sebanyak 1,52 ton.

Dok. Diplik

Menlu RI berjabat tangan dengan Gubernur NTB Zaenul Majdi sesaat sebelum membuka acara updates from the region di ruang Nusantara

Komoditi lain yang juga menjadi andalan bagi NTB adalah komoditi kerajinan, yang terbukti tahan banting ketika menghadapi krisis ekonomi dunia. Yaitu kerajinan berupa buah kering, gerabah dan ukiran kayu yang nilai ekspornya mencapai USD

Menlu RI :

Updates From the Region

Hasilkan Kerjasama dan Investasi Melalui penyelenggaraan updates from the region, kita ingin memperluas wacana masyarakat internasional mengenai berbagai potensi dari propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Karena setelah mereka mengetahui potensi yang ada, barulah mereka bisa melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia, khususnya dengan propinsipropinsi tersebut. Departemen Luar Negeri akan menggelar acara seperti ini pada tahapan pertama, supaya masyarakat internasional bisa mengetahui potensi yang dimiliki oleh sebuah propinsi, dan mudah-mudahan kemudian bisa dilanjutkan dengan kunjungan

No. 26 Tahun II

langsung ke derah-daerah supaya mereka bisa lebih fokus. Sebelumnya kita telah membuat kegiatan serupa untuk propinsi Riau dan Sulawesi Utara, dimana hasilnya ternyata sangat bagus. Melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat membuka pintu untuk kerjasama yang lebih baik dengan luar negeri. Melalui penyelenggaraan acara ini telah dihasilkan kerjasama antara pemerintah propinsi dengan luar negeri untuk menggarap sekitar 50 buah proyek yang nilainya mencapai sekitar 5 trilyun rupiah, itu merupakan hasil kongkrit dari diselenggarakannya kegiatan seperti ini.

Jadi disatu pihak, masyarakat internasional itu memang harus kita perkenalkan dengan potensi yang kita miliki, tetapi di lain pihak kita juga harus siap dengan segala sesuatunya, baik itu dalam hal infrastruktur maupun segala sesuatu yang mendukung untuk dilakukannya sebuah kerjasama. Kita juga melihat bahwa minat pemda dan masyarakat internasional itu cukup besar dan bagus. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa terus memperkenalkan berbagai propinsi di Indonesaia secara sistematis kepada masyarakat internasional..[]

517 juta per tahun. Sedangkan untuk komiditi perkebunan seperti kacang mete dan jagung, nilai ekspornya mencapai USD 1,17 juta. Sementara di bidang pertanian, NTB mengekspor paprika dan sayursayuran, dengan volume sebesar USD 29,35 juta. Sekarang ini, Pemerintah Propinsi NTB juga menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan utama penggerak perekonomian masyarakat melalui program Visit Lombok Sumbawa 2012 dengan target 1 juta wisatawan. Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 10-15% per tahun, maka target kunjungan 1 juta wisatawan yang datang ke NTB akan tercapai pada tahun 2012. Pada tahun 2010, NTB akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan TIME dan pameran Pasar Wisata Indonesia, dan untuk itu NTB akan mengundang para buyers dan sellers dari berbagai negara agar bisa berperan serta secara aktif untuk mempromosikan Lombok dan Sumbawa sebagai destinasi wisata yang bercirikan ekowisata. Sementara untuk wisatawan dalam negeri, Lombok dan Sumbawa akan diarahkan sebagai destinasi wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exibition).[]

15 DESEMBER 2009 - 14 JANUARI 2010

Diplomasi F

okus

5

Menlu RI :

Dok. Diplomasi

Illegal Migrant Perlu Penyelesaian Menyeluruh

Dalam kaitanya dengan masalah pengungsi tidak ada istilah deal, yang ada adalah bahwa sejak awal pemerintah Indonesia sudah menginformasikan secara transparan kepada pihak pemerintah Australia. Perspektif yang kita sampaikan, pertama adalah perspektif kemanusiaan, dimana terdorong oleh motivasi kemanusiaan, kita ingin membantu. Kedua adalah, bahwa bentuk penyelesaian yang sekarang ini sedang kita lakukan, sifatnya hanya sementara, temporary settlement. Jadi sudah kita pastikan dari sejak awal untuk menetapkan bahwa kita tidak akan dengan seolah-olah pada akhirnya kemudian memikul tanggung jawab ini sendiri, tetapi secara efektifnya adalah berbagi tanggungjawab. Tentunya ini akan diwujudkan


melalui berbagai tahap, dimana sekarang kita sudah memasuki tahap yang baru, yaitu dengan kesedian para illegal migrant ini untuk turun dari kapal. Dan kedepan tentunya kita ingin masalah ini segera dituntaskan sesuai dengan perspektif yang sifatnya sementara itu tadi. Saya tidak bisa memastikan adanya suatu deadline, tetapi yang pasti adalah sesegera mungkin. Karena kita ingin agar masalah ini dapat sesegera mungkin diselesaikan dengan baik sesuai dengan perspektif kemanusiaan dan sifatnya yang sementara. Persoalan pengungsi ini sebenarnya masalah lama, kita ingat bahwa pada tahun 2003, kita sudah mencanangkan apa yang dinamakan Bali Process. Justeru pada saat kita bekerjasama dengan Australia, kita membiasakan untuk

mengelola masalah seperti ini dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan. Bentuk kerjasama seperti inilah yang perlu lebih kita wujudkan, karena yang terlihat sekarang ini adalah kerjasama penanganan yang sifatnya hanya antara transit country dan destination country antara Indonesia dan Australia. Sekarang ini kita justeru sedang menyusun suatu modalitas, implementing arrangements dengan pihak Australia, yaitu bagaimana kita mewujudkan pendekatan country of origin, country of transit and country of destination. Tentunya setiap arus illegal migrant itu, entah dari Srilanka, mungkin juga dari Afghanistan, Iran, Irak dan lain-lainnya, semua itu ada modalitasnya. Dan arus kedatanganya ke Indonesia itu berbeda-beda, karena itu dalam penanganan setiap kasus illegal migrant, harus ada modalitas yang mencerminkan 3 prinsip itu tadi. Tetapi dilain pihak, kita juga harus mengakui bahwa di tanah air ada pihak-pihak yang memfasilitasi illegal migrant ini, jadi juga harus ada law emforcement dari kita. Jadi memang betul bahwa semangat ini tidak bisa terusmenerus, dan kita juga tidak ingin menjadi full factor atau penarik bagi para illegal migrant serupa dimasa mendatang untuk mencoba mengadu nasib ke Australia dengan cara-cara seperti ini. Tugas kita kedepan adalah bagaimana kita bisa mengoperasionalisasikan konsep yang komprehensif itu tadi, dan ini memang harus kita tingkatkan agar dimasa mendatang lebih lebih baik.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi

6

F

okus

Teuku Faizasyah Juru Bicara Deplu

Dok. Diplomasi

Tidak pernah terbayang wilayah nasional kita menjadi tempat pemprosesan mereka yang datang dengan label pengungsi atau mencari-cari kesempatan untuk diproses sebagai pengungsi. Bentukbentuk seperti ini memang sudah diketahui, hanya saja dengan keberadaan kantor UNHCR di Indonesia, hal ini menjadi daya tarik atau memberikan peluang bagi mereka yang memiliki status sebagai pengungsi atau ingin menjadi pengungsi untuk datang, mencoba agar masalah mereka bisa diproses di Indonesia. Seluruh pengungsi yang berkewarganegaraan Srilanka statusnya belum dapat kita ketahui secara pasti apakah benar pengungsi atau bukan. Sementara di tempat penampungan pengungsi Tanjung Pinang, pengelolaan penanganannya telah memasuki fase baru, dimana saat ini kita masih bekerjasama dengan UNHCR untuk memproses kepastian status mereka. Dan bagi mereka yang sudah memiliki status sebagai pengungsi, selanjutnya akan diproses untuk bisa ditempatkan di negara ketiga. Masalah pengungsi telah menjadi tanggung jawab bersama antara Indonesia, Australia, dan UNHCR untuk melakukan yang terbaik. Jadi dalam tenggat waktu 4 minggu ini kita berharap bahwa mereka semua bisa direlokasikan

No. 26 Tahun II

Mata Rantai Boat People Harus Segera Diurai di suatu tempat, dimana pada saat yang sama tentunya kita juga berbicara dengan Pemerintah Srilanka, bahwa apabila proses identifikasi pengungsi ini menyimpulkan bahwa mereka bukan pengungsi, maka mereka akan kita repatriasi. Opsi-opsi itu sudah kita bahas dengan Pemerintah Srilanka, karena kita tidak ingin untuk menjadikan wilayah nasional kita sebagai tempat memproses pengungsi. Dengan demikian kita harapkan masalah ini bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu dengan semangat mencari penyelesaian dan tanggungjawab bersama. Oceanic Viking Mengenai kasus Oceanic Viking, ini merupakan kasus tersendiri dan unik, dalam artian bahwa peristiwa ini terjadi di wilayah perairan internasioal, namun masih dalam konteks wilayah monitoring Search and Rescue Indonesia. Karena itu kita memberikan akses kepada kapal Oceanic Viking untuk memasuki perairan Indonesia dalam konteks kemanusiaan, jadi kasus ini tidak bisa dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Waktu itu kita mendengar bahwa ada beberapa orang yang mengalami masalah kesehatan dan lain-lainnya, karena itu opsinya adalah kita berikan akses kepada kapal tersebut untuk masuk ke wilayah nasional kita, jadi hal ini adalah pertimbangan kemanusiaan dan merupakan kasus tunggal. Tidak ada pengaturan khusus antara Indonesia dengan Australia mengenai bagaimana menangani kemungkinan datangnya boat people yang lain. Apabila mereka berada di perairan kita dan ada indikasi terjadinya trafficking inpersons ataupun people smuggling, maka sebagai negara dan pemerintah, kita wajib melakukan penegakan hukum. Jaringan penyelundupan manusia itu harus kita tangkap dan kita urai permasalahannya.

Tentunya kita telah memiliki pengalaman yang cukup panjang didalam bekerjasama dengan UNHCR. Namun dengan kondisi dan kasus-kasus yang ada sekarang, dimana beberapa pemegang kartu pengungsi dapat bepergian secara bebas di wilayah nasional kita, ini sebenarnya suatu permasalahan. Ini akan kita tertibkan, dimana rumah-rumah pengungsian yang ada harus memiliki koordinasi yang jelas dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian kasus pengungsi yang bepergian sampai ke Merauke dan wilayah Indonesia lainnya dengan memegang kartu identitas pengungsi dari UNHCR ini tidak terjadi lagi. Kita berharap masalah ini bisa cepat diatasi, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Sebab orang-orang yang pergi ke Merauke itu ternyata kemudian mencoba mendekati para pelaut kita untuk bisa diberangkatkan ke Australia atau tempat-tempat lainnya. Jadi ada mata rantai masalah baru yang berimbas kepada kita kalau hal ini tidak cepat diselesaikan. Penertiban penanganan pengungsi itu dalam artian kita duduk bersama dengan UNHCR dan tidak memberikan ruang gerak yang terlalu banyak bagi para pemegang kartu pengungsi dari UNHCR, yang seakan-akan menjadi dokumen identitas yang bisa digunakan oleh mereka untuk bepergian, dan bahkan ada yang menikah dengan warga negara kita dan mempunyai anak. Padahal konsep Rumah Tahanan Imigrasi itu sebenarnya adalah menempatkan mereka dalam satu tempat dan tidak memberikan peluang untuk bepergian sampai ada kepastian dinegara mana mereka akan ditempatkan, mereka harus tinggal di tempat itu saja. Jadi tidak seperti sekarang ini dimana mereka bisa begitu santai dan bebasnya. Dalam konteks seperti sekarang ini, memang ada sedikit kerancuan,

dimana kita juga menyadari bahwa kapasitas UNHCR tidak cukup besar untuk bisa mengawasi pergerakan mereka. Sebetulnya proses identifikasi mereka itu tidak lama, yang lama itu adalah mencari negara ketiga yang bersedia menampung. Dalam hal ini ada negara yang menetapkan kuota berapa banyak dia bisa menyerap pengungsi dalam satu tahunnya. Selain itu kita juga aktif, jadi bukan berarti karena sudah ada UNHCR kemudian kita diam. Kita bertemu dengan negaranegara ketiga yang menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi, tentunya untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan meminta negaranegara tersebut untuk bersedia menyerap, khususnya terhadap mereka yang telah terverifikasi sebagai pengungsi. Kita sudah berbicara dengan pihak Srilanka bahwa opsi terakhir adalah repatriasi, jadi setidaknya mereka bisa memaklumi, karena dari sisi hubungan antara pemerintah dengan warganya negaranya, mereka berkewajiban untuk menerima kembali warga negaranya. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini dengan repatriasi Warga Negara Indonesia asal Papua dari PNG. Itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya, bahkan setelah puluhan tahun mereka tinggal di PNG. Kita tetap membuka pintu bagi mereka untuk kembali ke Indonesia. Mengenai 225 orang boat people yang berada di Merak, kita sedang menunggu sampai mereka turun dari kapal secara sukarela untuk menjalani proses verifikasi lebih lanjut. Kita akan melakukan proses standar dengan melibatkan UNHCR dan IOM. Setelah dipastikan bahwa proses itu selesai, baru bisa diverifikasi mana yang tergolong pengungsi atau tidak. Jadi prosesnya sedang berjalan, dan dari sisi mekanisme tidak ada perbedaan dengan apa yang kita sepakati terhadap 68 orang boat people di Tanjung Pinang.[]


Diplomasi fokus

7

MoU Joint Commission RI-Swiss Dok. Diplomasi

Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri RI, Duta Besar Retno L.P. Marsudi dan Head of Bilateral Economic Relations Division, State Secretariat for Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Swiss Federal Council, Duta Besar Monika Ruhl Burzi yang masingmasing mewakili Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss, pada tanggal 26 November 2009, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) on the Establishment of a Joint Economic and Trade Commission di Jakarta. Pembentukan Komisi Bersama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Swiss atas dasar kesetaraan dan keuntungan bersama. Komisi Bersama ini beranggotakan wakil-wakil dari instansi terkait dari kedua negara dan dipimpin bersama-sama (Co-chair) oleh Direktur Jenderal


Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri RI dan Head of Bilateral Economic Relations Division, State Secretariat for Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Swiss Federal Council . Komisi Bersama ini akan membahas berbagai isu terkait peningkatan kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi secara regular. Pertemuan pertama Komisi Bersama untuk Ekonomi dan Perdagangan ini diselenggarakan usai upacara penandatanganan MoU on the Establishment of a Joint Economic and Trade Commission. Dalam pertemuan pertama tersebut, dibahas berbagai agenda kerjasama yang meliputi kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pembangunan, perindustrian, agro-industri, lingkungan hidup, energi dan isuisu kerjasama ekonomi kawasan dan multilateral.

Komisi Bersama ini, bagi Indonesia tentunya merupakan forum konsultasi regular untuk mendukung upaya peningkatan ekspor produk dan komoditi Indonesia ke Swiss, disamping juga untuk meningkatkan jumlah investasi Swiss di Indonesia. Dalam bidang perdagangan, total nilai perdagangan kedua negara pada 2008 mencapai USD 938,8 juta. Sementara untuk investasi, Swiss merupakan investor asing yang menduduki peringkat ke-15, dengan total akumulasi investasi sebesar USD 740,742 juta dengan 120 proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia selama periode 1 Januari 1990-September 2009. Sektor-sektor usaha yang diminati oleh perusahaanperusahaan Swiss di Indonesia adalah sektor farmasi, pengolahan hasil turunan minyak kelapa sawit, pengolahan makanan, barangbarang konsumsi, keuangan,

perbankan, dan infrastruktur. Perusahaan-perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia, antara lain adalah Novartis, Holcim, Nestle, Roche, Ciba, UBS, dan Credit Suisse. Pada 2008 lalu, Pemerintah Swiss menetapkan Indonesia sebagai salah satu priority country dalam rangka pengembangan kebijakan ekonomi dan perdagangan, bersama-sama dengan negara-negara emerging markets lainnya, yaitu Mesir, Ghana, Kolombia, Afrika Selatan dan Vietnam. Program ini akan mengelola total bantuan senilai CHF 800 juta atau sekitar Rp 7,5 milyar untuk periode 2009-2012. Disamping itu, karena potensi ekonomi yang dimiliki serta semakin pentingnya peranan kekuatan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, maka Indonesia juga telah ditetapkan sebagai salah satu target country oleh Pemerintah Swiss.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi

8

F

O

K

U

Indonesia Termasuk Salah Satu Negara Prioritas Bagi Swiss

Dok. Diplomasi

Retno LP Marsudi Dirjen Amerop

Tidak seperti biasanya, bahwa sebuah penandatanganan MoU itu dilakukan di akhir pertemuan, namun kali ini dilakukan di awal karena dokumen inilah yang akan menjadi dasar dari pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini. Tahun ini merupakan tahun yang agak istimiwa bagi hubungan Indonesia-Swiss, karena Indonesia ditetapkan sebagai salah satu dari target country oleh Swiss. Tentunya niatan dasar dari masuknya Indonesia kedalam daftar priority country dan mengapa Swiss menawarkan kita untuk membentuk joint commission tidak terlepas dari perkembangan positif yang ada di Indonesia, baik dari segi politik, maupun pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Dan karena ini merupakan pertemuan yang pertama, maka kita akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan identifikasi, kerjasama-kerjasama apa saja yang bisa kita lakukan dengan Swiss. Dalam bidang perdagangan, pada tahun 2008 nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir USD 1 milyar. Pada tahun 2009 memang mengalami penurunan, tetapi hal ini bukan hanya dialami antara Indonesia-Swiss, melainkan juga oleh semua negara. Dimana memang terjadi penurunan hampir 50% di bidang perdagangan, tetapi itu lebih dikarenakan

No. 26 Tahun II

S

dampak dari krisis keuangan global. Karena itu mudahmudahan pada tahun 2010 nanti, perdagangan kita dengan Swiss sudah meningkat kembali. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa pihak yang melihat bahwa hubungan Indonesia-Swiss ini tidak berimbang, dalam artian dari segi jumlah penduduk mereka yang sangat kecil. Tetapi yang kita lihat adalah value added, baik dalam bidang perdagangan maupun investasinya, dimana kebetulan produk yang diperdagangkan antara kedua belah pihak itu adalah produk yang sangat compatible satu sama lainnya. Dalam bidang investasi, Swiss

menempati urutan ke-15 investor asing terbesar di Indonesia dengan jumlah akumulasi investasi sekitar USD 741 juta. Itu juga yang menjadi niatan kita untuk meningkatkan investasi Swiss di Indonesia. Sebab kalau kita lihat, dibandingkan dengan negara-negara lainnya total nilai perdagangan Swiss itu mencapai 40%, dan Swiss merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Jadi dengan adanya joint commission ini, kalau kita ingin mengembangkan investasi Swiss, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, dengan demikian kita sudah memiliki kendaraannya didalam melakukan kerjasama ekonomi dengan Swiss.

Sebelumnya memang pihak Swiss yang menawarkan apakah kita mau melakukan suatu joint commission for economic and trade. Setelah kita lihat dan kita pelajari, akhirnya kita putuskan untuk melakukan ini. Kebetulan perkembangan negeri kita didalam bidang ekonomi dan politik cukup stabil, disamping itu Indonesia juga merupakan pasar yang potensial bagi Swiss, dimana kemudian mereka memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas diantara 7 negara lainnya yang mendapatkan prioritas dari Swiss. Jadi dari situlah mereka melakukan joint commission dengan Indonesia.[]

Malam Kesenian Bersama Indonesia - Hungaria di Darnozseli Sekalipun suhu udara dingin, warga kota Darnozseli Hungaria datang membanjiri gedung pertunjukan menyaksikan penampilan bersama Indonesia dan Hungaria pada hari Sabtu, 28 Nopember 2009. Acara yang berlangsung 3 jam yang merupakan kerjasama KBRI Budapest dengan kota Darnozseli telah menampilkan lagu, musik, dan tari dari kedua belah pihak. Indonesia merupakan negara sahbat ke 26 yang bekerjasama dengan darnozseli di bidang sosial-budaya, demikian dikemukakan walikota Mr. Zoltan Fazekas dalam sambutan pembukaanya: Dia mengatakan bahwa undangan kepada Kedubes Indonesia berawal dari berita surat kabar mengenai pertunjukan kesenian Indonesia 3 bulan lalu di kota tetangga, Komarom. Dalam kesempatan ini Duta

Dok. KBRI Budapest

Besar Indonesia Mangasi Sihombing menjelaskan kemajuan-kemajuan yang diraih Indonesia dalam berbagai bidang yang menjadikan Indonesia sebagai mitra yang handal dalam ekonomi-perdagangan termasuk investasi. Dicatat pula mengenai peningkatan minat pihak Hungaria berinvestasi di bidang energi dan pariwisata. KBRI dalam malam kesenian bersama ini telah menampilkan musik dan tarian tradisional yaitu: Tari Si Utte Manis, Tari Manduda, Tari Kandagan, Tari Jejer Jaran Dawuk, dan Musik Gondang Batak, Rindik Bali dan Gamelan Sunda.[]


Diplomasi L Pembentukan ASEAN Economic Community ditunjang oleh 4 pilar. Pilar, pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Hal ini terkait dengan bagaimana mendorong perusahaan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di ASEAN dalam bentuk barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan modal. Pilar kedua, menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang kompetitif, dimana masingmasing anggota ditargetkan untuk memiliki kebijakan-kebijakan di bidang persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan pengembangan hak cipta. Pilar kedua ini lebih kepada capacity building, dimana masing-masing anggota diharapkan mampu mengembangkan aspek-aspek tersebut, sehingga dengan demikian dia menjadi lebih kompetitif. Pilar ketiga, menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang pertumbuhan ekonominya merata. Dalam hal ini ada dua program yang dikembangkan, pertama adalah pengembangan industri kecil dan menengah (UKM), dimana Indonesia mendapat tugas untuk mengembangkan common curriculum nya, dan sudah diselesaikan. Common curriculum tentang UKM tidak diwajibkan bagi semua anggota ASEAN, ini hanya sebagai referensi jika ada anggota ASEAN yang ingin mengembangkan jiwa entrepreneur kepada para pelajar atau mahasiswanya maka bisa merujuk kurilukum tersebut. diharapkan mata pelajaran mengenai entrepreneurship itu nanti akan diajarkan di SMA-SMA dan Universitas-Universitas. Kedua, adalah program untuk membantu negara-negara yang agak terbelakang, yaitu negara-negara yang pendapatan perkapitanya masih dibawah 1.000 USD, seperti Myanmar dan Laos. Mereka akan diberikan program capacity building agar nantinya bisa sejajar dengan anggota-anggota lainnya. Misalnya mengenai bagaimana membuat


E

N

S

A

9

ASEAN Free Trade Area (AFTA) Berimplikasi Pada Kawasan Lain pengembangan kebijakan, sehingga mereka dapat mengikuti aturan main yang sejalan dengan ASEAN. Kemudian ada juga pembangunan infrastruktur, dimana nanti akan dibangun jalan kereta api yang menghubungkan Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos hingga ke China. Indonesia tidak termasuk dalam proyek ini, karena kita terhalang oleh laut. Pilar keempat, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi global. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah membuat perjanjian FTA dengan China, India, Australia, New Zealand, Korea dan Jepang, dimana kedepan mungkin juga akan kita lakukan dengan UE dan AS. Dengan China, Korea, Australia dan New Zealand, ASEAN sudah memiliki FTA untuk sektor barang, jasa, dan investasi. Sedangkan dengan India dan Jepang, ASEAN baru memiliki FTA untuk sektor barang saja. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh ASEAN ini sudah cukup jauh, dimana implikasi dari FTA ini sebetulnya tidak hanya bagi sesama negara ASEAN, tetapi justru dengan negara-negara dan kawasan lainnya, yang tentunya juga berimplikasi pada kemampuan kita untuk mengekspor dan kemungkinan ASEAN dijadikan sebagai pasar dari produk-produk mereka. Yang menjadi persoalan adalah bahwa sebagian pengusaha kita masih khawatir, karena menganggap kita belum siap melakukan FTA dengan China, apalagi itu akan dimulai pada 2010, dimana hampir 90% produk yang diperdagangkan, tariff nya harus 0. Kalau berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, FTA ini tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Apa yang

akan didapatkan oleh China dan juga ASEAN tentunya sudah di kalkulasikan. Jadi kalau ingin Go International dalam dunia perdagangan, selain siap untuk menjual, juga harus siap untuk membeli. Mungkin China memang memiliki keunggulan daya saing di beberapa produk tertentu, dan

membuat masterplan untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di ASEAN, dimana workshopnya akan dipusatkan di Indonesia untuk menentukan bidang apa saja yang akan dikembangkan untuk lima tahun kedepan. Peran Deplu dalam hal ini adalah dalam perundingan chapter economic cooperation-

ASEAN mempunyai keunggulan di produk agriculture dan tekstil misalnya. Sementara untuk program kerjasama yang terkait dengan people to people contact pada lapisan masyarakat bawah, sebetulnya juga sudah ada, hanya saja tidak dilaksanakan secara terintegrasi, oleh karena itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Selama ini bentuk kerjasama yang ada dilakukan sepotong-sepotong. Misalnya, Thailand mengundang para petani dari beberapa negara ASEAN untuk mengikuti pelatihan pertanian namun kegiatan itu tidak terencana dengan baik. Sekarang ini kita baru

nya, yaitu mengenai bantuan teknis apa saja yang dibutuhkan dari Indonesia. Sedangkan untuk masalah penurunan tariff, biasanya yang berperan adalah Depkeu, Depdag, dan Depperin. Jadi ada beberapa working group yang khusus untuk membahas mengenai economic cooperation, tariff, bidang jasa, dan sebagainya. Tetapi nanti juga ada rapat interdeptnya untuk melihat secara keseluruhan. Kalau di bidang energi, Deplu biasanya membantu pada isu-isu yang agak sensitif, misalnya dalam upaya untuk membentuk ASEAN Nuclear Safety Network yang diusulkan oleh Singapura.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi

10

L

E

N

S

A

Pelaku Bisnis ASEAN Belum Banyak Memanfaatkan Fasilitas AFTA Edi Yusuf

Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Dok. Diplomasi

Kerjasama ekonomi antar negara ASEAN terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-ketahun, terutama setelah diberlakukannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2003. AFTA telah disepakati pada tahun 1992, namun negaranegara anggota ASEAN diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri, dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2003. Hal yang paling menonjol dari terbentuknya AFTA, adalah penurunan pajak impor, yang dulunya rata-rata diatas 5%, kemudian turun menjadi sekitar 1,4%. Jadi ini sangat signifikan dan akan mengarah menjadi 0. Pada tahun 2010, semua produk yang masuk kedalam kategori inclusion list, tarifnya harus 0, dan baru pada tahun 2015 nanti semuanya menjadi 0, kecuali untuk produkproduk yang dianggap sensitif. Jadi dengan tidak adanya pajak impor, maka pergerakan barang di ASEAN itu diharapkan akan menjadi semakin cepat. Tetapi dalam perdagangan barang ternyata hambatannya bukan hanya tariff,

No. 26 Tahun II

melainkan juga non-tariff. Karena itu sekarang seluruh negara ASEAN diminta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan non-tariff apa saja yang selama ini masih menjadi penghambat lancarnya perdagangan dan arus barang. Untuk bidang jasa, negaranegara ASEAN juga diminta untuk melakukan liberalisasi di berbagai subsektor, misalnya di business services, education services, logistic services, air travel services, tourism services dan sebagainya, itu semua harus dibuka. Proses negosiasi liberalisasi berbagai subsektor ini dilaksanakan secara bertahap, dan sekarang ini sudah masuk dalam Paket Liberalisasi ke-7. Perundingan liberalisasi bidang jasa ini, bentuknya adalah berupa ASEAN Framework Agreement Services (AFAS), dimana pada tahun 2009 ini ditargetkan sudah harus dibuka untuk 65 subsektor. Jadi kepemilikan modal asing di 65 subsektor itu, sudah dibolehkan hingga mencapai 51%. Jadi kalau misalnya Indosat dari Indonesia ingin melakukan

investasi di bidang telekomunikasi di Thailand, dia boleh menanamkan modalnya di perusahaan telekomunikasi di Thailand hingga menguasai 51% kepemilikan. Demikian pula sebaliknya, misalnya Singtel dari Singapura, dia boleh menanamkan modalnya di perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga kepemilikan 51%. Sebelum ini, kalau sebuah perusahaan di negara ASEAN ingin melakukan investasi di negara-negara ASEAN lainnya, besarnya kepemilikan modal itu dibatasi hanya 20%. Kemudian secara bertahap ditingkatkan, dan sekarang menjadi 51%. Pada tahun 2015 nanti, ditargetkan akan dibuka sebanyak 120 subsektor, dan itu dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini kita sudah mencapai target membuka 65 subsektor, namun demikian belum semua negara ASEAN yang telah memenuhi target ini. Sekarang ini baru Indonesia, Singapura, Thailand dan Kamboja saja yang telah memenuhi target untuk membuka 65 subsektor. Pebisnis ASEAN masih fokus diluar ASEAN Para pengusaha kita sebetulnya menyambut baik pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN ini, tetapi mereka memang belum memanfaatkannya secara maksimal. Gejala ini tidak hanya dialami oleh para pengusaha Indonesia, melainkan juga para pengusaha ASEAN pada umumnya. Jadi aktifitas perdagangan negaranegara ASEAN sekarang ini masih dipusatkan ke negara-negara diluar ASEAN. Total volume perdagangan Indonesia ke ASEAN, saat ini baru mencapai sekitar 20% saja, sementara yang 80% itu masih terkonsentrasi ke AS, Jepang, Uni Eropa dan negaranegara maju lainnya. Jadi para pengusaha ASEAN sendiri masih belum memanfaatkan kawasan ASEAN sebagai destinasi pasar bagi mereka. Namun demikian, dari tahun-ketahun volume

perdagangannya semakin meningkat, dan kita harapkan share-nya juga meningkat, paling tidak menjadi 30%. Para pengusaha ASEAN yang telah memanfaatkan fasilitas AFTA ini juga masih sedikit jumlahnya, yaitu tidak lebih dari 10%. Hal ini bisa saja disebabkan karena mereka kurang faham tentang hal ini, dimana untuk mendapatkan fasilitas tersebut, mereka harus mengisi formulir khusus, yaitu formulir D. Dengan menggunakan formulir ini. Mereka bisa mendapatkan fasilitas tariff 0%-5%, sementara tariff umum yang berlaku sebesar 5%-12%. Dari catatan ekspor kita ke negara-negara ASEAN, ternyata pengusaha kita yang memanfaatkan fasilitas ini juga tidak banyak, mereka lebih memilih menggunakan jalur umum. Padahal kalau mereka misalnya mau ekspor ke Thailand dengan menggunakan jalur umum, mungkin tariff nya 5%. Tetapi kalau mereka menggunakan formulir D, itu berarti produk ASEAN, tariff nya menjadi 0%. Jadi ketika produknya masuk ke Thailand harganya tidak akan naik, karena tidak terkena pajak impor. Rendahnya pemanfaatan fasilitas AFTA ini, mungkin juga disebabkan karena perbedaan tariff antara negara-negara lain dengan ASEAN itu semakin lama semakin mengecil. Hal ini karena tekanan liberalisasi dari WTO (World Trade Organization) yang mengharuskan seluruh negara untuk menurunkan tariff hingga ke titik 0. Kalau boleh saya gambarkan, bahwa untuk produk manufaktur misalnya, rata-rata tariff yang berlaku di berbagai negara, itu antara 0-7%. Sedangkan untuk ASEAN, tarifnya 0-5%, jadi perbedaannya tidak begitu jauh. Oleh karena itu, mungkin daripada repot untuk mendapatkan formulir D ke Kanwil, belum lagi proses perijinannya yang agak sulit dan membutuhkan waktu, maka untuk efisiensi, para pengusaha ini lebih memilih ekspor melalui jalur biasa. Untuk itu kita akan berupaya lebih menyederhanakan formulir D ini disamping juga melaksanakan program National Single Windows (NSW) untuk menyederhanakan prosedur perijinannya. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke Kanwil


Diplomasi L dan beberapa instansi terkait lainnya untuk mengurus perijinan, karena mereka bisa mengajukan perijinan dan mendapatkan formulir D tersebut melalui e-mail. Jadi kalau sebelumnya dibutuhkan waktu sampai berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu, sekarang ditargetkan hanya 8 jam. Persoalannya adalah bahwa dalam ekspor-impor itu ada sekitar 30 instansi yang terlibat, dan sekarang ini instansi yang sudah siap bergabung dalam pelaksanaan NSW ini baru 5 instansi, diantaranya Badan POM, Badan Karantina, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan Bea Cukai. Instansi lainnya masih belum siap, hal ini dikarenakan masalah SDM, peralatan komputer yang canggih serta keterbatasan anggaran. Kecilnya volume perdagangan kita ke ASEAN mungkin karena dari sejak awal destinasi pasar kita itu selalu ke negara-negara maju. Padahal kalau kita lihat, Singapura itu banyak memanfaatkan pasar di ASEAN. Tetapi saya kira melalui integrasi ekonomi ASEAN ini, interaksi para pengusaha di ASEAN ini akan meningkat. Dan sebetulnya pembentukan integrasi ekonomi ASEAN itu jangan hanya dilihat bagaimana interaksi antar sesama anggota ASEAN itu meningkat, tetapi juga bagaimana mengantisipasi persaingan dengan India dan China. Sekarang ini China dan India muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. China dengan pertumbuhan ekonomi diatas 10% dan penduduk 1,2 milyar, tentunya memiliki daya tarik yang kuat bagi investor asing. Begitu pula dengan India yang pertumbuhan ekonominya diatas 7% dan jumlah penduduknya mencapai 1 milyar. Yang dikhawatirkan oleh ASEAN adalah, bahwa para investor itu menanamkan modalnya di China, selain bertujuan untuk memasarkan produknya disana, mereka juga akan memasarkan produknya ke ASEAN, karena China dan ASEAN sudah memiliki FTA. Karena kalau mereka menjual produknya langsung ke ASEAN, mereka akan dikenakan tariff yang tinggi. Oleh sebab itu mereka membangun pabrik di China, dan


dengan beberapa kandungan lokal dari China, kemudian mereka bisa ekspor ke ASEAN dengan tariff 0, itulah yang dikhawatirkan oleh ASEAN. Jadi karena itu kita bergabung menjadi satu kesatuan, dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta dan GDP 1,5 triliun USD. Dengan demikian demand dan profit consumption nya menjadi tinggi, sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di ASEAN. Dengan adanya Integrasi Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, ASEAN menjelma sebagai basis produksi dan pasar tunggal, artinya tidak ada lagi perbedaan harga di negara-negara ASEAN. Jadi kalau kita ingin memproduksi mobil, mesinnya kita buat di Indonesia, ban nya dari Malaysia, AC nya dari Thailand, bodynya dari Vietnam dan seterusnya, kemudian itu digabung dan dijual di ASEAN atau ke negara lain. Itulah sebenarnya yang kita harapkan, jadi proses integrasi itu jangan hanya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan antar sesama negara ASEAN, yang disatu sisi ada kerjasama, tetapi disisi lain juga ada kompetisi. Tetapi juga bagaimana ASEAN dalam menghadapi persaingan global, terutama dengan China, India dan Korea. Dalam hal PLTN, sebetulnya Indonesia itu sudah mampu untuk membangun instalasi nuklir untuk pembangki listrik. Seperti rencana pembangunan PLTN di Batam, itu hanya tinggal memutuskan kapan akan dibangun. Kalau kita melihat demand-nya, memang tampaknya Indonesia sudah memerlukan sebuah instalasi PLTN. Sebagai ekonom saya melihat, bahwa sebelum memiliki instalasi listrik tenaga nuklir pada era 80an, kondisi ekonomi Korea itu sebetulnya hampir sama dengan Indonesia, tetapi ketika dia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, ekonominya kemudian berkembang dan melesat maju. Itu dikarenakan biaya untuk pengoperasian sebuah PLTN sangat irit sekali, sehingga Korea bisa menyediakan listrik murah kepada masyarakat dan dunia usahanya, dan ternyata multiflyer effect-nya itu sangat luar biasa.[]

E

N

S

A

11

Pejabat Senior ASEAN Tindaklanjuti Kerjasama Konektivitas di ASEAN Kerjasama para Pemimpin ASEAN untuk meningkatkan konektivitas ditindaklanjuti oleh para Pejabat Senior ASEAN (ASEAN Senior Officials’). Pentingnya tindak lanjut dari upaya ini agar keterhubungan antar negara di ASEAN semakin meningkat untuk mendukung upaya menuju Komunitas ASEAN 2015. Manfaat yang dapat dipetik dari konektivitas di ASEAN adalah berkembangnya perdagangan, investasi, pariwisata serta pembangunan di masing-masing negara anggota disamping juga meningkatkan hubungan antar masyarakat di 10 negara anggota ASEAN. Hal tersebut mengemuka pada pertemuan Pejabat Senior yang diikuti seluruh anggota ASEAN di Medan, Sumatera Utara, 25-26 November 2009. Delegasi RI pada pertemuan tersebut diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, Imron Cotan selaku Ketua Senior Officials’ Meeting (SOM) Indonesia. Untuk mendapatkan kajian yang mendalam dan komprehensif, Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-15 menyepakati pembentukan sebuah gugus tugas yang terdiri atas pejabat-pejabat tinggi (High Level Task Force/HLTF) dari masing-masing negara. Pembentukan gugus tugas ini merupakan kesepakatan Pemimpin ASEAN yang dituangkan dalam ASEAN Leaders’ Statement on ASEAN Connectivity yang dikeluarkan di KTT ASEAN di Cha-am Hua Hin bulan Oktober 2009. HLTF diberikan mandat untuk melakukan kajian dengan mempertimbangkan manfaat konektivitas tersebut bagi seluruh negara ASEAN. HLTF akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Sekretariat ASEAN, Bank Pembangunan Asia (ADB), Lembaga Penelitian Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur (ERIA), dan badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Selain juga membahas masalah konektivitas, pertemuan juga membicarakan perkembangan arsitektur regional dan dampaknya pada sentralitas ASEAN. Isu perkembangan arsitektur regional ini semakin menghangat setelah pada KTT ASEAN bulan Oktober lalu Jepang menyampaikan gagasannya mengenai Komunitas Asia Timur menyusul gagasan Komunitas Asia Pasifik (APc) yang dilontarkan PM Australia Kevin Rudd pada tahun 2008. Hal-hal lain yang juga menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan ini adalah rencana pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting Reatreat) serta pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community Council Meeting) di Da Nang, Vietnam bulan Januari 2010, tindak lanjut hasil ASEAN-US Leaders’ Meeting, dan rencana penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa pada tahun 2010.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi

12

B i n g ka i

Anggun C Sasmi

Jadi Duta Badan Pangan Dunia

Anggun C. Sasmi, penyanyi Indonesia yang sudah go international ini, pada bulan Agustus 2009 lalu, ditunjuk sebagai “Goodwill Ambassador” oleh Badan Pangan Dunia PBB (FAO/ Food and Agriculture Organization). Anggun mendapat kepercayaan bergengsi tersebut bersama sejumlah figur internasional terkenal lainnya, seperti atlit Carl Lewis dan perancang busana Pierre Cardin Sebagai Goodwill Ambassador FAO, tentunya putri pertama dari pasangan seniman Darto Singo dan Dien Herdina ini mengemban tugas internasional untuk memerangi kelaparan. Anggun akan berpartisipasi dalam upayaupaya global didalam menawarkan bantuan kepada negara-negara dunia ketiga untuk mengentaskan kemiskinan. Kepercayaan PBB untuk melibatkan penyanyi yang mengawali kariernya pada usia 7 tahun ini untuk terlibat dalam program-program utamanya, bukanlah untuk yang pertama kali. Pada tahun 2005, Anggun juga pernah menyandang predikat sebagai juru bicara “Year of Microcredit” dan juru kampanye yang menggugah kesadaran masyarakat untuk membantu memperbaiki kehidupan orang miskin. Pada tahun 2007, penyanyi yang berhasil merilis album internasional pertamanya di lebih dari 33 negara di seluruh dunia ini juga pernah terpilih sebagai “Marraine de l’environnement” (Duta Lingkungan Hidup) dan mendapat penghargaan “Le Grand Couer de l’annee” atas kontribusinya dalam sejumlah permasalahan sosial dan lingkungan hidup di Perancis. Pasca bencana tsunami yang melanda negaranegara Asia pada awal tahun 2004, Anggun pun terbang ke Aceh untuk membantu rehabilitasi di sana. Pelantun tembang Snow On The Sahara ini menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah merasa

No. 26 Tahun II

Dok. Kapanlagi

Siap Perangi Kemiskinan

lelah untuk terus memerangi kemiskinan dan mendukung seluruh kegiatan FAO di seluruh dunia, guna membantu orang-orang miskin agar mampu berupaya keluar dari persoalan mereka, terutama masyarakat yang di akar rumput. “Kapanpun saya siap membantu untuk memberantas kemiskinan,” ujar penyanyi yang memperoleh penghargaan “The Cosmopolitan Asia Women Award” dan “The Women Inspire Award” pada tahun

2000 dan 2002 sebagai penyanyi wanita yang memberi inspirasi kepada seluruh wanita Asia atas kariernya sebagai penyanyi solo asal Asia yang paling sukses di dunia internasional. “Saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan menuntaskan masalah kemiskinan sampai tuntas,” tambah penyanyi yang sering tampil di berbagai acara musik internasional seperti World Music Awards, MTV Awards, Top

of the Pops, Silver Screen Awards, Women Inspire Awards, dan lainlainnya. Dengan pekerjaan barunya ini, Anggun Cipta Sasmi, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1974 ini, akan bertugas melakukan kunjungan ke negara-negara dunia ketiga dalam upaya memerangi kemiskinan. Pada tanggal 16 Oktober 2009 yang baru lalu, Anggun yang pernah menerima penghargaan prestisius, Diamond Award, langsung dari Menteri Kebudayaan Perancis karena telah menjadi salah satu penyanyi berbahasa Perancis tersukses di luar Perancis, menghadiri penyelenggaraan Festival Film Internasional Roma, dan tampil berbicara dalam kampanye “TeleFood Campaign Agains Hunger In The World”. Penyanyi berjenis vokal kontralto yang cukup kuat dan powerfull dengan jangkauan lebih dari 3 oktaf ini, juga pernah menerima penghargaan tertinggi “Chevalier des Arts et Lettres” dari pemerintah Perancis atas prestasi, karier, dan kontribusinya pada budaya Perancis di seluruh dunia. Anggun memang artis yang sangat peduli pada masalah sosial, sepanjang karier internasionalnya, dirinya banyak terlibat dalam proyek album dan konser amal bersama para musisi di Eropa. Misalnya Konser Melawan AIDS di Monako dan Konser Melawan Malaria di Swiss yang didukung beberapa musisi dari 5 benua. Status kewarganegaraannya memang sempat menuai kontroversi di tanah air, namun Anggun menyatakan bahwa itu dikarenakan birokrasi di KBRI yang kurang mendukung dirinya sebagai penyanyi yang mempunyai aktifitas cukup tinggi di luar negeri. “ Yang berganti itu kan cuma warna paspornya saja, tapi sampai kapanpun saya akan tetap menjadi orang Indonesia”[]


Diplomasi l

Penyerahan

i

n

t

as

13

Soehardjono Sastromihardjo, Direktur Informasi dan Media/Ketua Pelaksana Pembangunan Bencana Alam, Departemen Luar Negeri dan Dubes Pemerintah Kerajaan Belanda di Jakarta, Nikolaos Van Dam menyerahkan bantuan 22 (duapuluhdua) set komputer, printer, monitor, software,dan dua paket buku bacaan dari dua penerbit kepada delapan Sekolah Dasar Negeri di Klaten dan tiga Sekolah Dasar Negeri di Bantul Yogyakarta, di Quality Hotel, Yogyakarta, Kamis, (19/11/09). Penyerahan bantuan disampaikan langsung secara simbolis oleh Dubes Nikolaos Van Dam kepada dua orang perwakilan

Dubes Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Nikolas Van Dam didampingi Direktur Informasi dan Media, Soehardjono Sastromihardjo (kanan) menyerahkan secara simbolis bantuan komputer kepada salah satu perwakilan SD Negeri penerima bantuan di Yogyakarta, Kamis (19/11/09).

Dok. Infomed

Kunjungan Lintas Nusantara Calon Dubes Ke Jogyakarta

Sebanyak 14 calon Duta Besar dan dua calon Konsul Jenderal Indonesia untuk kawasan Amerika, Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, Asia, Asia Timur, dan Afrika selama tiga hari melawat ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Para calon dubes dan konjen tersebut diterima langsung oleh Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kantor Kepatihan untuk melakukan dialog. Lawatan calon dubes dan konjen ini dalam rangka


menjalankan tugas akhir orientasi program lintas nusantara ke beberapa propinsi di Indonesia, di antaranya ke Riau dan Batam; Yogyakarta dan Surabaya; serta Makassar dan Papua. Misi dari lawatan di DIY adalah untuk mengenali lebih dalam potensi pendidikan, turisme, perdagangan dan investasi yang dimiliki oleh DIY untuk selanjutnya akan dipasarkan di luar negeri. (Sumber: Dit. Infomed)

Kebudayaan Indonesia Semakin Diminati Masyarakat Hungaria Kesenian dan Kebudayaan Indonesia semakin banyak diminati orang asing termasuk di Hungaria. Apalagi setelah diakuinya batik dan wayang oleh UNESCO sebagai salahsatu warisan kebudayaan dunia maka Indonesia terbukti mempunyai budaya yang tinggi dan mendapat penghargaan dunia.. Dalam kaitan inilah KBRI terus aktif dalam mempromosikan kesenian dan kebudayaan Indonesia di Hungaria dalam rangka menumbuhkan rasa ketertarikan terhadap kesenian dan kebudayaan Indonesia pada publik setempat. Pada hari sabtu, 21 Nopember 2009, pertunjukan kesenian Indonesia kembali tampil di salah satu sekolah menengah Ady Endre Gymnazium, Budapest, yang mendapatkan tepukan tangan yang meriah

untuk beberapa nomor tarian dari Sumatra Utara dan dari Jawa Timur. Pertunjukan tersebut terlaksana atas kerjasama Veronika Kiss, salah seorang anggota sanggar KBRI Budapest yang juga adalah mahasiswa kejuruan Pedagogi. Hal ini membuktikan manfaat dari program Sanggar KBRI dalam menyelenggarakan kursus-kursus musik dan tarian tradisional, sehingga kesempatan untuk menampilkan berbagai kesenian semakin terbuka. (Sumber : KBRI Budapest) Dok. Infomed

dari SD Negeri Klaten dan Bantul. Pemberian bantuan tersebut menindaklanjuti pemberian tahap pertama sebanyak 22 (duapuluhdua) set komputer yang telah diberikan kepada sebelas SD Negeri di Klaten dan Bantul oleh Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Kerajaan Belanda Maxime Verhagen, di SD Negeri 1 dan SD Negeri 4 Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tegah, pada 15/01/09. Total bantuan yang telah diberikan dalam dua tahap tersebut sebanyak 44 (empatpuluhempat) set komputer berikut monitor dan printer sebagai fasilitas penunjang pelaksanaan proses belajar

daerah yang terkena bencana. Pokja PBA deplu mengelola secara khusus berbagai sumbangan yang diterima dari perwakilan RI di luar negeri dan masyarakat internasional di negaranegara sahabat. (Dit.Infomed)

Dok. Infomed

Bantuan Komputer

mengajar. Pemberian bantuan ini merupakan salah satu rangkaian dari upaya kelompok Kerja Penanganan Bencana Alam (Pokja PBA) Deplu dalam membantu

No. 26 Tahun II

Diplomasi

14

L

E

N

S

A

ASEAN Human Right Commission

Peran Civil Society Cukup Menonjol Djauhari Oratmangun Dirjen Kerjasama ASEAN

Dok. Diplomasi

berada di depan dalam kampanye ini. Dalam proses penentuan siapa wakil dari Indonesia di ASEAN Human Right Commission, Indonesia mengajukan wakilnya dari kalangan civil society, yaitu Effendi Djamil. Hal ini menunjukkan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi civil society selama ini. New ASEAN Community, berbasis pada people center, dan karena itu harus membawa ASEAN kepada the people, dan pada waktu yang sama ASEAN membutuhkan kontribusi dari the people. Jadi reprensentasi dari the people sangat diperlukan, selain dari representari resmi di parlemen dan lainnya.

Dalam konteks ASEAN, peran civil society cukup substantive. Pemerintah Indonesia sangat menghargai kontribusi civil society ini. Hal tersebut dibuktikan pada saat pembentukan ASEAN Human Right Commission, dimana dalam proses negosiasinya peran civil society sangat menonjol. Kampanye yang dillakukan oleh civil society untuk mendorong supaya ASEAN mempunyai Human Right Body atau Human Right Commission terbukti sangat ampuh. Civil society Indonesia

No. 26 Tahun II

Perang Melawan Terorisme Dalam konteks perang terhadap terorisme, peran civil society itu sangat besar, terutama adalah public awareness. Pemerintah tidak mungkin reaching out ke pelosok-pelosok, oleh karena itu public awareness tentang ancaman terorisme dan bagaimana kita harus bereaksi terhadap ancaman-ancaman aksi terorisme, itu menjadi penting. Contoh yang paling kongkrit di Indonesia adalah ketika terjadi peristiwa di JW Marriot dan Ritz Carlton. Melalui komunikasi di Twiter dan Facebook, civil society bersatu mencanangkan ‘Indonesia satu untuk memerangi terorisme’. Itu adalah bagian dari public awareness yang luar biasa. Kedua, adalah melanjutkan dialog yang sudah dilakukan diantara civil society secara berkesinambungan. Seperti misalnya pelaksanaan Interfaith Dialogue dan Intermedia dialogue, karena media sangat berperan di dalam membawa isu-isu ini ke

publik. Peran yang ketiga, adalah mengenai rehabilitasi setelah terjadinya sebuah aksi terorisme. Dalam hal ini selain peran pemerintah, peran civil society juga sangat diperlukan. Karena terkadang kita lupa bagaimana merehabilitasi trauma bagi korban dan keluarganya, dan peran civil society ini sangat luar biasa. Bagi Indonesia, khususnya hubungan luar negeri dalam konteks ASEAN, kontribusi civil society itu sangat kita harapkan. Sebab ancaman terorisme itu selalu ada setiap saat. Jadi jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita capai atau lakukan selama ini. Karena ini merupakan upaya yang harus dilakukan dengan sistemik, harus ada keberlanjutannya. Kita tidak boleh lengah, karena begitu kita lengah teroris akan masuk dan beraksi kembali. Jadi melalui acara-acara seperti ini kita tingkatkan public awareness, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, khususnya untuk meningkatkan partisipasi dari people society. Kita tidak pernah tahu kapan dan dimana serangan terorisme itu akan terjadi, karena mereka bisa berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu. Tetapi yang jelas, di benak kepala kita ini harus selalu ada perasaan untuk jangan lengah terhadap serangan teroris. Karena begitu kita lengah dalam memberikan public awareness, dalam menjalankan aturan main yang sudah jelas dan dalam menjalankan law enforcement, maka terorisme akan muncul. Bagi Indonesia perang melawan terorisme menjadi sangat penting. Karena jika ada serangan teroris di Indonesia, kita tidak bisa berbuat banyak. Image negara akan rusak, pemasukan negara menjadi minim, khususnya dalam hal investasi, karena tidak ada yang tertarik untuk berinvestasi di negara yang penuh dengan kegiatan terorisme. []


Diplomasi L

E

N

S

A

15

Iwan Gunawan Ketua Jurusan HI, Universitas Pasundan, Bandung.

Pasar Bebas ASEAN Pedagang Bakso Orang Vietnam dan Penjual Rujak Orang Thailand

“Kami juga sudah memikirkan mengenai kurikulum tentang ASEAN dan sedang mencari formula yang efektif, karena banyak sekali yang harus difahami mengenai ASEAN ini, sehingga para mahasiswa itu tidak kaget kalau nanti melihat yang menjadi pedagang bakso disini itu orang Vietnam dan penjual rujak itu orang Thailand.”


Sosialisasi ASEAN Community merupakan tugas berat bagi kita semua, khususnya bagi Deplu. Kita harus bisa memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama agenagen di masyarakat, seperti mahasiswa, dimana menurut saya pemahaman merekan mengenai ASEAN ini masing sangat kurang. Saya melihat bahwa mereka belum bisa membayangkan, terutama pada 2015 nanti, yang akan terjadi itu seperti apa. Saya dan juga sebagian kecil dari mahasiswa yang ada ini, mudah-mudahan sudah bisa memahami apa yang akan terjadi pada 2015 nanti dan akan berjalan seperti apa. Dan mudah-mudah dimulai dari lingkup yang kecil ini, nantinya akan bisa menyebar kepada yang lain sehingga menjadi lebih luas. Ketika penandatanganan ASEAN Charter, 2 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Deplu dan membicarakan mengenai sosialisasi ASEAN ini. Saya menyampaikan gagasan

lomba Simulasi Sidang ASEAN ini yang mungkin bisa digunakan untuk mensosialisasikan ASEAN secara efektif. Kegiatan ini sudah kita jalankan, dimana penyelenggaraan di Jakarta ini merupakan yang ketiga. Yang pertama diselenggarakan di kota Bandung, kemudian yang kedua untuk tingkat Jawa Barat. Bentuk kongkrit sosialisasi ASEAN yang kita laksanakan sekarang ini baru lomba ini saja. Dimana menurut saya para siswa ini merupakan sebuah entitas yang sangat strategis untuk menyebar luaskan informasi ini. Karena mereka bukan saja aktif sebagai peserta, tetapi mereka juga dengan bangga mempersiapkan semuanya, dimana tentunya otomatis mereka browsing internet tentang ASEAN dan perkembangannya, yang tentu saja mengerucut kepada ASEAN Charter dan ASEAN Community. Kami juga sudah memikirkan mengenai kurikulum tentang ASEAN dan sedang mencari formula yang efektif, karena banyak sekali yang harus difahami mengenai ASEAN ini, sehingga para mahasiswa itu tidak kaget kalau nanti melihat yang menjadi pedagang bakso disini itu orang Vietnam dan penjual rujak itu orang Thailand. Kalau dari segi kapasitas, mahasiswa kita tidak kalah dengan mahasiswa dari negaranegara ASEAN lainnya. Hal ini bisa kami pantau karena kami memiliki program untuk berkeliling ke negara-negara ASEAN. Kami juga menjalin hubungan yang intens dengan Deplu agar tidak ketinggalan perkembangan

Dok. Diplomasi

masalah luar negeri. Jadi ini bukan hanya bagi para siswa dan mahasiswa, tetapi juga kami sendiri, karena sekarang ini perkembangannya sudah sangat jauh kedepan, jauh dari perkiraan kita. Mengenai adanya usulan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, ini perlu kita dorong, apalagi memang bahasa Indonesia ini sebetulnya sangat dihargai di luar negeri. Hanya saja pemahaman yang terlihat di media massa kita itu sepertinya Indonesia diterpurukkan oleh negara lain, padahal yang saya lihat dan pahami justru penghargaan terhadap bahasa Indonesia itu sangat tinggi di luar negeri. Seperti misalnya di Australia, ternyata mereka sangat ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saya menghimbau kepada segenap pihak, khususnya Deplu, bahwa sekarang ini kita mempunyai tugas yang berat didalam mensosialisasikan ASEAN Community, karena masyarakat harus menghadapi perubahan dari budaya yang ada sekarang untuk kemudian membentuk suatu budaya yang berbeda, dan ini harus difahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dimana sekitar 200 juta penduduk Indonesia sampai ke daerahdaerah terpencil, semuanya harus memahami ini.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi

16

L

E

N

S

A

Lomba Simulasi Sidang ASEAN Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, bekerjasama dengan Universitas Pasundan, Bandung, pada tanggal 25-26 November 2009, menyelenggarakan Lomba Simulasi Sidang ASEAN (ASEAN Model) Tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) dan Madrasah Aliyah (MA) se DKIJakarta, di Gedung Caraka Loka, Jakarta. Lomba yang sepenuhnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris ini, diikuti oleh 64 (enam puluh empat) sekolah se-DKI Jakarta. Sasaran dari pelaksanaan lomba ini adalah distribusi informasi mengenai ASEAN kepada masyarakat luas pada umumnya dan para pelajar pada khususnya. Melalui penyelenggaraan lomba ini, para pelajar sebagai generasi

penerus bangsa, diharapkan akan lebih mengetahui mengenai pentingnya ASEAN sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi pembentukan ASEAN Community 2015. Disamping itu, lomba ini juga bertujuan untuk memberikan pendidikan diplomasi kepada para pelajar. Dalam lomba ini, setiap sekolah bertindak sebagai delegasi dari salah satu negara anggota ASEAN, dan bertugas untuk memperjuangkan kepentingan nasional masingmasing negara yang diwakili. Selain itu delegasi juga bertugas melakukan lobi-lobi kepada delegasi negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya tersebut. Penilaian Lomba Simulasi Sidang ASEAN ini utamanya didasarkan kepada isi paparan

delegasi, relevansi, akurasi, kefasihan bahasa, kejelasan, ucapan, serta pesan yang disampaikan. Penilaian tambahan juga diberikan berdasarkan penampilan keseluruhan delegasi, seragam, kesopanan, kekompakan, kemampuan pembicara dalam delegasi, serta sportivitas. Dari pelaksanaan Lomba Simulasi Sidang ASEAN ini, akan ditetapkan 10 pemenang untuk kategori Best Speaker, 2 pemenang untuk kategori Best Delegation, 3 pemenang untuk kategori Juara Harapan, dan 3 pemenang untuk kategori Juara Utama. Dalam hasil akhir penilaian Lomba Simulasi Sidang ASEAN ini, dewan juri berhasil menetapkan 10 orang pemenag untuk kategori Best Speaker , yaitu ; (1). Meswari Budianto, SMAN 47, (2.) Sheilla

Lepillatu, SMAN 2, (3). Aisyah Nabilla, SMAN 90, (4). Ardina Grey, SMAN 101, (5). Gabriel Charlana, SMAN 81, (6). Salma Izati, SMAN 49, (7). Adellia Suwandini, SMAN 1, (8). Ulli Amelia, SMAN 71, (9). Annisa Nadilla, SMAN 26, (10). Gloria Amanda Putri, SMAN 28. Sementara untuk kategori Best Delegation, ditetapkan dua pemenang, yaitu SMAN 26 sebagai Best Delegation 1, dan SMAN 28 sebagai Best Delegation 2. Predikat Juara Harapan 1, Juara Harapan 2 dan Juara Harapan 3, masing-masing diraih oleh SMAN 101, SMAN 71 dan SMAN 49. Sedangkan untuk kategori Juara Utama, SMAN 47, SMAN 90 dan SMAN 1, masing-masing menyabet gelar sebagai Juara Utama 1, Juara Utama 2 dan Juara Utama 3.[]

Dok. Diplomasi

No. 26 Tahun II


Diplomasi L

E

N

S

A

17

Menangkal Terorisme Dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat Sebagai upaya memerangi terorisme, ada dua hal yang kita hadapi, yaitu ‘terror’ dan ‘isme’. Terror itu harus dihadapi dengan inteligen teritorydimana ini sudah dilakukan oleh Indonesia. Sementara yang kedua, yaitu isme, ini tidak bisa menggunakan cara-cara tersebut, kita harus menggunakan sistem pendidikan keagamaan yang menjamin untuk tidak timbulnya terror yang berkarakter agama. Kuncinya adalah pada keseimbangan ilmu-ilmu di dalam Islam yang terserak untuk disatukan kembali, yakni yang disebut fiqih yang legal formal; dakwah yang guidance dan counseling; tasawuf yang berbicara tentang etika, plus humanity atau HAM. Semua itu harus disatukan kembali agar melahirkan pemikiran yang moderat. Setelah pemikiran yang moderat ini lahir baru dilakukan penguatan atau empowering, termasuk didalamnya perlindungan negara terhadap pemikiran-pemikiran yang moderat. Saya tidak pernah percaya, bahwa ‘isme’ di dalam terror ini bisa diatasi dengan liberalisme atau ekstremisme, karena liberalisasi itu justeru akan memancing orang-orang untuk melakukan perlawanan karena takut akan kerusakan agamanya. Sedangkan fundamentalisme, sudah tentu merupakan awal dari ekstremisme, yang ujung-ujungnya bisa melahirkan terror. Maka itu harus ada empowering terhadap pemikiran moderat ini, karena inilah yang diperlukan di Indonesia. Jadi bukan hanya NU diajak bekerjasama, tetapi bagaimana pemikiran-pemikiran moderat itu diperkuat dengan sistem


kenegaraan. Hal ini menyangkut masalah visi pendidikan di Indonesia, perbantuan, dan sebagainya. Selanjutnya yang juga penting diperhatikan dalam masalah terorisme ini, adalah apa yang dikatakan oleh dunia bahwa teroris selalu berkarakter agama, faktanya tidak semuanya benar. Ternyata banyak faktor non-agama yang diagamakan, atau faktorfaktor agama yang memancing umat beragama untuk bentrok, dan kemudian dilihat sebagai bentrok agama. Misalnya pada Bali Bombing, itu adalah upaya perlawanan terhadap Barat, kemudian di Maluku dan Thailand itu adalah bentuk separatisme. Di Sudan Selatan dan Darfur, itu adalah masalah perebutan ekspansi ekonomi. Semuanya itu harus kita lihat dengan jelas, dimana hubungan antara pendidikan agama yang moderat dengan policy negara yang menjadi korban, harus disingkronkan. Karena itu sungguh sangat membanggakan kalau AS dibawah Obama melakukan pengenduran ‘keteganganketegangan’ dunia itu. Sebab ini akan menolong hampir separuh masalah, yaitu konflik-konflik karena ketidak-adilan, termasuk ekspansi ekonomi, penjajahan politik, dan juga masalah-masalah lain yang timbul di dunia. Gerakan civil society memang sesuatu yang penting, tetapi

pada ujungnya nanti, dia juga harus bergabung dengan faktorfaktor lainnya, misalnya faktor kenegaraan, dan sebagainya. Model pendidikan yang bisa menangkal kekerasan dan terorisme ini, sebenarnya selama ini sudah dilakukan oleh NU di pesantren-pesantren. Oleh karenanya lebih dari 12.700 pesantren milik NU di Indonesia, tidak ada satupun yang terlibat masalah terorisme. Inti dari model pendidikan tersebut adalah

pesantren hanya dipuji-puji kalau mau pemilu, dan tidak ada upaya empowering pesantren secara kongkrit dari pemerintah. Padahal kalau itu dibesarkan, baik itu pesantrennya maupun sistem visi pendidikannya secara nasional, dia akan melahirkan ko-eksistensi dan pro-eksistensi didalam pluralitas agama. Disamping itu, dengan visi pendidikan seperti itu akan melahirkan hubungan yang legal dan korelatif terhadap negara,

posisinya tidak pada

Dok. Diplomasi

KH. Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU

keseimbangan antara hukum formal Islam, dakwah, etika didalam Islam, dan penghormatan terhadap HAM. Kalau 4 hal ini digabung di dalam rangkaian kehidupan, maka dia akan melahirkan moderasi. Yang terpenting adalah, bagaimana pendidikan yang melahirkan moderasi ini diperkuat oleh pemerintah dan negara, karena selama ini hal tersebut belum dilakukan. Selama ini

pemberontak. Kita melihat, bahwa tempat-tempat dimana kelompok Muslim yang terusmenerus memberontak dengan pemerintah, itu karena mereka ingin mendirikan Negara Islam secara yuridis formal ditengahtengah negara yang multi religius. Kalau dengan sistem pendidikan yang saya sebutkan tadi, maka kontradiksi-kontradiksi tersebut tidak akan terjadi.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi

18

K

I

L

A

S

MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL PADA ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH TERHADAP ARAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PASCA PEMLU 2009 Suargana Pringganu

Sekretaris Kedua KBRI Bangkok

“Kompleksitas masalah perbatasan dapat berkembang menjadi isu yang sangat sensitif ketika bersentuhan dengan rasa kedaulatan dan harga diri bangsa, seperti kasus Ambalat baru-baru ini. Bukan tidak mungkin apabila masalah perbatasan tidak dikelola secara seksama akan dapat mengundang konflik bersenjata terbuka dengan negara tetangga.”

I. PENDAHULUAN Pemilu telah usai. Bangsa Indonesia akan segera memiliki pemimpin baru di jajaran Eksekutif dan Legislatif. Mereka kelak akan memiliki mandat untuk membawa Indonesia selama 5 tahun ke depan, termasuk menentukan arah politik luar negeri Indonesia. Kita tentu berharap bahwa para pemimpin negara kita akan mampu memahami dengan baik dinamika arus globalisasi hubungan internasional, serta memiliki strategi jitu untuk mengawal kepentingan nasional baik di forum bilateral, regional dan multilateral. II. PERMASALAHAN Pemerintah dan DPR yang terbentuk sebagai hasil Pemilu 2009 memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menentukan arah politik luar negeri Indonesia. Dalam waktu 5 tahun mendatang, ada beberapa isu strategis dalam hubungan internasional yang akan dapat mempengaruhi secara langsung kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. III. TUJUAN PENULISAN Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa isu strategis dalam hubungan internasional yang perlu mendapat perhatian khusus oleh seluruh pelaksana politik luar negeri Indonesia dalam waktu lima tahun mendatang. IV. ANALISIS Dalam tulisan ini, isu strategis diartikan sebagai isu-isu penting dan terkini yang berpengaruh kuat terhadap arah politik luar negeri Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional pada 5 tahun mendatang. Kegagalan dalam menangani isu strategis dapat berakibat serius terhadap kehidupan berbangsa dan

No. 26 Tahun II

bernegara kita, seperti ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pun konflik bersenjata dengan negara lain yang bisa mengacaukan stabilitas regional dan global. Tulisan ini mengidentifikasi setidaknya ada 3 isu strategis sebagai berikut. IV.A. Indonesia di era tenaga nuklir 2016 Tantangan ketahanan energi akan semakin besar. Bagi Indonesia dampaknya sudah terasa ketika subsidi BBM harus dikurangi dan Indonesia keluar dari OPEC. Energi fosil sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan energi Indonesia. Nuklir dipandang sebagai jawaban tepat bagi energi alternatif, dan Indonesia bertekad untuk memasuki era nuklir dengan mengoperasikan sumber listrik reaktor daya nuklir pertama di Indonesia (Sistem Jaringan Jawa-Bali) pada tahun 2016. Rencana Indonesia membangun tenaga nuklir sudah mulai menuai kontroversi. Sebagian penduduk di sekitar Muria, Jawa Tengah telah menolak rencana beroperasinya reaktor nuklir di daerah mereka dengan pertimbangan keselamatan dan lingkungan. Tidak hanya dari dalam negeri, beberapa negara tetangga juga sudah mulai mengindikasikan sikap kurang berkenan terhadap rencana Indonesia memiliki tenaga nuklir. Sejak awal Indonesia telah menunjukkan sikap bekerja sama penuh dengan IAEA untuk menghindari kecurigaan dari pihak luar. Namun demikian, membangun kepercayaan dari luar tentu membutuhkan proses panjang. Selain keterbukaan dengan IAEA, Indonesia perlu memiliki semacam kebijakan nasional (white paper) tenaga

nuklir. White paper tersebut akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perlombaan peningkatan kekuatan di kawasan ataupun menghindarkan Indonesia dari kasus seperti yang dialami oleh Iran. IV.B. Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN 2015 ASEAN akan selalu menjadi inti dari konsentrasi politik luar negeri Indonesia. Setelah adanya Piagam ASEAN, Indonesia akan menjadi bagian dari Komunitas ASEAN yang akan terbentuk pada tahun 2015. Dari tiga pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Political and Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community), maka ASEAN Economic Community (AEC) mungkin merupakan pilar yang paling peka terhadap kepentingan nasional mengingat AEC akan bersinggungan langsung dengan penghidupan rakyat dari berbagai kalangan dan tingkatan. Dalam pengaturan AEC maka arus barang, jasa, investasi, barang modal, dan tenaga kerja berlaku bebas di antara sepuluh negara ASEAN. Suatu situasi yang mungkin terjadi setelah 2015 adalah di suatu tempat di dalam wilayah Indonesia seorang dosen warga negara Kamboja mengendarai mobil buatan Malaysia dengan asuransi perusahaan Singapura untuk berkonsultasi kepada seorang akuntan warga negara Filipina guna mendiskusikan pembelian peralatan medis dari Thailand untuk praktek mitra kerjanya seorang dokter warga negara Viet Nam di rumah sakit yang dibangun dari investasi Brunei di Indonesia. Gambaran kejadian seperti demikian bisa saja terjadi di Banda Aceh, Jakarta, Denpasar, Palu atau Jayapura. Hanya saja


Diplomasi K yang perlu menjadi perhatian adalah apakah semua daerah di Indonesia sudah memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi persaingan bebas ASEAN. Sebaliknya, apakah semua sektor industri, jasa, tenaga professional di Indonesia juga sudah siap melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN. Tulisan ini berpandangan tidak semua orang, wilayah atau sektor ekonomi di Indonesia memiliki kesiapan yang sama menghadapi AEC. Tugas besar yang harus dilakukan adalah mengenal titiktitik lemah di dalam negeri untuk kemudian diperkuat sebelum berlakunya AEC. Setelah mengenal titik-titik lemah tersebut, diplomasi dalam proses negosiasi AEC dengan negara lain di ASEAN perlu diarahkan pada penguatan perlindungan titik lemah tersebut. Hal ini dapat dilakukan antara lain misalnya pada saat perundingan Mutual Recognition Agreement bagi tenaga professional (dokter, pengacara, akuntan) dimana tenaga professional dari luar Indonesia apabila ingin bekerja di Indonesia harus dapat ikut meningkatkan kapasitas tenaga lokal utamanya di daerah tertinggal. IV.C. Pengelolaan Perbatasan Indonesia mungkin termasuk salah satu negara yang memiliki banyak tetangga untuk pengelolaan perbatasannya. Ada 3 negara yang berbagi batas darat (Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste) dan 10 negara yang berbagi batas maritim (Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Viet Nam). Permasalahan dalam pengelolaan perbatasan darat dan maritim tidak semata-mata hanya penentuan garis batas, tetapi bentuk dan cakupan masalahnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari penebangan kayu liar di perbatasan dengan Malaysia hingga penjualan pasir yang berakibat perusakan lingkungan di perbatasan dengan Singapura. Mulai dari kegiatan separatis di perbatasan dengan


“Secara ekonomi, Indonesia yang merupakan 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Lebih lagi, Indonesia termasuk sedikit negara yang tidak terlalu banyak terpengaruh dengan krisis keuangan global. Indikator pencapaian MDGs kita pada paruh kedua menuju 2015 menunujukkan peningkatan yang berarti. Indonesia bersama Norwegia bahkan aktif memajukkan pencapaian MDG 4 dan 5 di negara-negara berkembang.” Papua New Guinea hingga pencurian ikan di perbatasan dengan Filipina, Thailand dan Australia. Kompleksitas masalah perbatasan dapat berkembang menjadi isu yang sangat sensitif ketika bersentuhan dengan rasa kedaulatan dan harga diri bangsa, seperti kasus Ambalat baru-baru ini. Bukan tidak mungkin apabila masalah perbatasan tidak dikelola secara seksama akan dapat mengundang konflik bersenjata terbuka dengan negara tetangga. Pengelolaan perbatasan dapat dikatakan baik apabila ada koordinasi kebijakan dan kecepatan reaksi dalam penanganan sehari-hari maupun pada saat situasi mendesak. Salah satu cara untuk mencapai pengelolaan perbatasan yang baik, Departemen Luar Negeri perlu mempertimbangkan untuk menempatkan pejabatnya di kantor-kantor Pemerintah Daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain serta di kantor instansi teknis yang tugas pokok dan fungsinya bersentuhan dengan maritim. Sesuai UU No.37 Tahun 1999, dengan adanya perwakilan Deplu di kantor Pemda dan instansi teknis yang bersinggungan dengan masalah perbatasan, maka gerak

dan arah penangganan masalah perbatasan akan dapat dikelola secara terkoordinasi sejak dini. Ide pembentukan kantor perwakilan Deplu di tempattempat tersebut sebelumnya juga merupakan cerminan dari kenyataan bahwa ujung tombak (focal point) diplomasi perbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste tidak semuanya berada di tangan Deplu. Saat ini ada tiga instansi Pemerintah yang menjadi ujung tombak pengelolaan perbatasan darat di Indonesia. Mungkin akan lebih baik lagi apabila dapat dibentuk suatu lembaga khusus lintas departemen yang akan mengkoordinasikan masalah perbatasan Indonesia dengan semua negara tetangga. V. KESIMPULAN Secara umum, citra Indonesia di dunia internasional sedang meningkat. Kita sudah diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dengan penduduk Muslim terbesar. Saat ini tidak ada satu pun negara lain di dunia yang kita anggap sebagai musuh, sekaligus tidak ada satu pun negara lain di dunia yang menganggap Indonesia sebagai musuh. Secara ekonomi, Indonesia

I

L

A

S

19

yang merupakan 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Lebih lagi, Indonesia termasuk sedikit negara yang tidak terlalu banyak terpengaruh dengan krisis keuangan global. Indikator pencapaian MDGs kita pada paruh kedua menuju 2015 menunujukkan peningkatan yang berarti. Indonesia bersama Norwegia bahkan aktif memajukkan pencapaian MDG 4 dan 5 di negara-negara berkembang Pemerintah dan DPR mendatang sebenarnya sudah memiliki modal yang kuat dari dalam negeri untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun demikian, setidaknya ada 3 isu strategis besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia selama beberapa tahun mendatang. Tiga isu besar tersebut adalah (1) rencana Indonesia memiliki tenaga nuklir tahun 2016 (2) pembentukan ASEAN Economic Community, dan (3) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan yang cenderung meningkat dan berkembang. Tulisan ini memberikan tiga saran sebagai berikut. (1) bekerja sama penuh dengan IAEA dan membuat kebijakan nasional nuklir yang transparan (2) identifikasi dan penguatan titiktitik lemah di perekonomian dalam negeri sebelum menghadapi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN sebagai bentuk dari ASEAN Economic Community, serta (3) menugaskan perwakilan Deplu di Pemda yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain atau di instansi teknis yang berkaitan dengan perbatasan. Selain itu membentuk instansi baru lintas departemen yang bertugas mengkoordinasikan seluruh masalah perbatasan di tingkat nasional.[] (Tulisan ini memperoleh Juara III pada Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT Deplu dan HUT RI ke64).

No. 26 Tahun II

Diplomasi K

I

L

A

Indonesia sudah saatnya melakukan terobosan baru dalam diplomasi ekonomi. Terkait dengan hal ini, perlu ada perubahan. Atase Perdagangan sebaiknya dihilangkan, karena kita tidak memerlukan diplomat untuk memperjuangkan perdagangan. Menurut saya Kadin Ekonomi cukup mampu untuk melakukan tugas itu. Mestinya yang harus ada di tiap tempat itu adalah perwakilan Kadin yang diberikan data yang cukup dan baik, diberikan presentasi mengenai perdagangan dinegara bersangkutan dengan beberapa tingkatan. Departemen Luar Negeri memiliki tiga tugas. Pertama, mencari pasar ; kedua, mencari uang, dan ketiga, mencari teknologi. Semua tugas ini sama sekali tidak susah, kalau kita ingin mencari pasar, kita tinggal pergi ke supermarket, lihat saja apa-apa yang dibutuhkan dan dikonsumsi orang-orang disana, itu sudah bisa diketahui disitu. Memang mandat yang diberikan kepada Deplu itu tidak utuh, Deplu itu mestinya juga mempunyai foreign trade. Jadi kalau menurut konsep saya, foreign trade itu, apalagi semua hubungan bilateral dalam trade, itu mestinya adanya di Deplu. Kalau perlu dibuat trade negotiation group. Oleh karena sekarang ini sudah desentralisasi, maka berikanlah trade itu kepada daerah. Karena saya melihat banyak sekali hal yang kalau semuanya dikerjakan oleh Deplu, pada akhirnya pengalaman kita yang diluar negeri itu tidak membawa perubahan kedalam. Saya sebenarnya mengharapkan para diplomat kalau pulang membawa kebiasaankebiasaan yang baik ditempat dia bekerja, yang salah satunya mungkin adalah good governance, tapi ternyata ketika kembali di Indonesia, mereka tenggelam dengan budaya birokrasi Indonesia. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri disemua departemen semestinya adalah orang Deplu, sebagaimana halnya Kepala Biro

No. 26 Tahun II

S HS Dilon

Diplomasi Ekonomi Perlu Terobosan Keuangan, itu mestinya adalah orang Depkeu atau orang dari Sekneg. Coba bayangkan, setelah menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Keuangan di Departemen Pertanian, setelah itu mau kemana lagi ?. Jadi system kepegawaian negeri kita memang kurang baik. Kita harus tahu perjalanan bangsa-bangsa itu. Dan kalau kita mencari teknologi, kita mesti mencari teknologi yang dia tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Kalau buat kita yang penting adalah yang bisa menggerakkan seluruh sumberdaya nasional. Selain atase perdagangan, BKPM juga tidak perlu, karena sekarang sudah desentralisasi, jadi biarlah daerah yang membuat strategi penanaman modal sendiri. Untuk meninfkatkan investasi perlu ditempatkan perwakilan Kadin di luar negeri. Kenapa demikian , karena bagaimanapun hubungan investment itu tidak bisa tiba-tiba. Orang harus saling mengenal dulu, setelah mulai kenal baru dilakukan penjajakan investasi. Tidak mungkin orang tiba-tiba mau melakukan investasi tanpa ada pendekatan dan hubungan personal yang baik sebelumnya. Investasi berjalan secara bertahap, mereka kenal kita dulu, ketika sudah kenal Indonesia dan ada opportunity baru mereka melakukan investasi, dan seringkali investasi itu terjadi karena orang lain. Kedua, financing investment, yang semestinya financing yang lebih murah. Saya menyayangkan bank-bank kita. Dulu ketika saya menyusun Strategi Pembangunan Bangsa, yang saya minta untuk kita ekspor pertama-tama itu adalah orang. Saya mengusulkan untuk mengekspor anak-anak muda, pedagang muda. Saya pernah tanya kepada orang Korea yang ada di Jakarta, dan sebaliknya

berapa banyak orang Jakarta yang ada di Seoul demikian juga yang tinggal di Tokyo, Melbourne dan lain-lainnya. Hal ini pernah saya perhatikan sewaktu mahasiswa kita banyak yang belajar ke California, yang kebetulan mereka adalah anak-anak Chinese. Saat itu kita mulai ekspor sapu dan segala macamnya, karena kita melihat ada potensi. Mestinya bank-bank kita disana, kalau kita punya bank di luar negeri, bertugas untuk membantu para pengusaha kita. Jadi waktu kita masukkan pengusaha di London itu, seharusnya kita saling menopang kegiatan mereka, dan disitu Deplu bisa memainkan perannya. Menurut saya sebenarnya kadin lebih tepat untuk membantu Deplu dalam melakukan tugas peningkatan diplomasi ekonomi. Kemampuan analisa mereka cukup baik untuk mengetahui dimana ada peluang-peluang dan Deplu membantu para pengusaha untuk saling berkenalan. Karena para Dubes negara lain, misalnya Dubes AS disini, ketika perusahaannya ada masalah, dia datang bukan hanya ke Deplu, mungkin juga kemana-mana. Jadi artinya yang saya ingin lihat adalah Deplu yang mempunyai peran lebih menentukan dalam membawa bangsa ini maju. Di era globalisasi sekarang kita tidak bisa hanya sekedar menjalin hubungan baik semata, tetapi hendaknya hubungan itu dapat mendorong kesejahteraan nasional. Istilah saya dulu adalah bagaimana kita ‘menunggang gelombang globalisasi’ ini. Rakitlah pelana-pelana supaya kita bisa menunggang gelombang globalisasi karena itu yang penting. Tugas kedua Deplu adalah lebih banyak dan sering menyelenggarakan seminarseminar. Kita pernah desak pak Hasan supaya para pimpinan

Dok. Diplomasi

20

LSM, Komnas HAM dan orangorang yang terlibat dalam HAM memahami apa yang sedang kita hadapi di tataran global. Pak Hasan duduk dengan kami hari Jum’at mulai dari jam 9 WIB hingga jam 11.30 WIB, dan pada akhirnya beliau menerima. Jadi saya kira sudah baik Deplu sering ambil bagian dalam berbagai seminar, tetapi mungkin itu harus dibuat lebih banyak lagi agar masyarakat memahami apa saja sebenarnya yang dimiliki oleh Deplu. Ada satu hal yang sebenarnya tidak kita punyai sampai sekarang, yaitu foreign policy strategy, jadi itu harus dimulai. Kebetulan saya pernah membuat suatu expert group ke India, tetapi tidak ada yang mau pergi karena dari semua menteri disana atau wakil yang hadir, tidak seorangpun yang memberitahukan kepada kita apa strategic important India itu kepada kita. Kalau kita mau duduk melakukan negosiasi, kita harus tahu apa yang ingin kita peroleh dari mereka dan apa yang akan kita berikan kepada mereka sebagai imbalan. Tentunya country strategy untuk setiap negara ini harus ada, dan Deplu tidak boleh menyimpan itu untuk kepentingan internal. Walaupun memang tidak semua hal harus diungkapkan kepada publik tetapi garis besarnya harus diungkapkan. Bahwa ada peluangpeluang dalam bidang-bidang ini, oleh karena yang mereka inginkan dari kita adalah ini. Untuk mendukung strategi ini semua departemen harus memberikan informasi ke Deplu mengenai bagaimana perubahan kebijakan mereka tentang sesuatu yang sedang ditangani, supaya semua Dubes dan Perwakilan kita bisa bergerak bersama dalam semua kepentingan.[]


Diplomasi

Perkembangan Industri Kreatif Di Singapura Dampak dari krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1998, bagi Singapura adalah semakin mendorong pendekatan baru dalam kegiatan ekonomi, yaitu dari bentuk manufacture traditional dan industri jasa kepada bidang ekonomi yang menggunakan kreativitas, ilmu pengetahuan dan imajinasi manusia yang memiliki nilai tambah. Oleh karena itulah kemudian pada Desember 2001, Pemerintah Singapura membentuk The Economic Review Committee (ERC) yang bertugas untuk menghasilkan suatu formulasi restrukturisasi ekonomi Singapura kedepan. ERC ini beranggotakan 19 orang yang terdiri dari 8 orang pejabat pemerintah, 9 orang wakil

yaitu Arts and Culture, Design dan Media. Bidang-bidang yang tercakup dalam arts and culture adalah performing arts, visual arts, photography, crafts, perpustakaan, museum, galeri, archives, auctions, impresarios, heritage sites, performing arts sites, festival, arts supporting enterprises dan lain-lainnya. Sementara untuk bidang desain, itu mencakup advertizing, arsitektur, web & software graphics, produk-produk industri, fashion, komunikasi, interior & environmental dan sebagainya. Sedangkan bidang media, mencakup broadcast, media digital (software & computer services), film & video, rekaman musik dan publishing. CIWG menargetkan bahwa

“Peluang kerjasama yang cukup terbuka antara Indonesia-Singapura di bidang industri kreatif ini adalah bidang animasi, desain, musik, penerbitan, film, dan piranti lunak.” dari pengusaha dan 2 orang dari perwakilan buruh serta dipimpin oleh Lee Hsien Loong yang saat itu menjabat sebagai Deputy Prime Minister merangkap Menteri Keuangan. ERC kemudian membentuk beberapa Komite dan Sub Komite, dan dibawahnya lagi ada working group yang salah satunya adalah Creative Industries Working Group (CIWG). Dalam hal ini, Singapura mendefinisikan industri kreatif sebagai industri yang menekankan pada originalitas kreatifitas individu, keahlian dan bakat yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan lapangan kerja. CIWG kemudian mengkategorikan industri kreatif kedalam tiga kelompok, 15 DESEMBER 2009 - 14 JANUARI 2010

pada tahun 2012, industri kreatif di Singapura akan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan demikian share industri kreatif akan meningkat dari 3,2% menjadi 6%. Sementara itu industri kreatif ini diharapkan juga menyerap 5-7% tenaga kerja dan menjadikan reputasi Singapura sebagai Asia Creative Hub yang baru. Pertumbuhan industri kreatif yang paling cepat di Singapura adalah di bidang IT, performing arts, cinema services, periklanan, interior, grafik, fashion design dan jasa arsitektur. Dalam bidang industri kreatif ini, Singapura memiliki daya saing yang cukup tinggi, karena masyarakatnya memiliki sifat keterbukaan terhadap sumber-

sumber gagasan maupun talenta yang baru, baik dari lokal maupun asing, individual maupun perusahaan. Perkembangan industri kreatif di Singapura juga didorong oleh adanya daya serap pasar yang tinggi sebagai dampak dari perekonomian yang berorientasi pada pasar dan meningkatnya berbagai kebutuhan yang lebih sophisticated dari industri yang berbasis pengetahuan dan jasa. Dari sisi ekonomi, industri kreatif ini berkontribusi sekitar 3,6% terhadap GDP 2008, menyerap sebanyak 114.600 tenaga kerja dan menghasilkan nilai tambah sebesar 9,2 miliar dolar Singapura. Karena itu Singapura meningkatkan kepeduliannya terhadap industri kreatif dengan membuka programprogram pendidikan terkait, penyelenggaraan berbagai kompetisi untuk desain-desain baru, pengembangan penelitian dan kajian, serta skema bantuan insentif untuk pengembangan industri kreatif. Peluang kerjasama yang cukup terbuka antara IndonesiaSingapura di bidang industri kreatif ini adalah bidang animasi, desain, musik, penerbitan, film, dan piranti lunak. Dalam bidang animasi, pemerintah Singapura tengah melakukan kerjasama pembuatan berbagai film animasi dengan pihak swasta dalam jangka waktu 5 tahun senilai 34 juta dolar Singapura. Sementara itu dengan berkembangnya bisnis property di Singapura dan juga negara-negara lain yang pembangunannya dilakukan oleh perusahaanperusahaan kontraktor Singapura, telah mengakibatkan Singapura membutuhkan tenaga arsitek dalam jumlah yang relatif cukup besar, dan ini dapat diisi oleh Indonesia.

I

L

A

S

21

Wardhana Duta Besar RI untuk Singapura Dok. Diplomasi

K

Dengan mempertimbangkan antara lain jumlah penduduk keturunan Melayu yang mencapai 14% dari total penduduk Singapura, dan juga ambisi Singapura untuk menjadikan dirinya sebagai pusat entertainment di kawasan, ini merupakan pasar yang potensial dan peluang bagi masuknya industri musik Indonesia, baik dari segi industri peralatan maupun group-group musiknya. Dalam bidang penerbitan, Singapura juga dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran bagi industri media cetak Indonesia, khususnya koran dan majalah berbahasa Inggris, karena besarnya jumlah expatriate dan turis asing di negara tersebut. Selain berambisi untuk menjadi pusat entertainment di kawasan, Singapura juga berambisi sebagai pusat industri Informasi dan Teknologi, ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaanperusahaan atau ahli-ahli Indonesia di bidang IT. Produk industri film Indonesia juga sudah cukup dikenal di Singapura, baik itu dalam bentuk produk rekaman video, layar lebar maupun melalui saluran televisi. Artis-artis film Indonesia juga sudah banyak yang dikenal dan sangat populer dikalangan masyarakat Singapura.[]

No. 26 Tahun II

Diplomasi K

I

L

A

S

Dinar Sinurat

Wakil Direktur Kerjasama Teknik

Kondisi global dan tantangan dinamika pembangunan yang ada pada saat ini, seperti climate change, energy crisis, food crisis dan sebagainya itu, semakin menunjukkan pentingnya kerjasama diantara negara-negara berkembang, karena memiliki pengalaman dan juga kondisi yang kurang lebih sama. Komitmen Indonesia terhadap kerjasama teknik ini sudah cukup lama dilakukan, yaitu sejak tahun 1987. Hal ini dilakukan karena Indonesia juga sudah banyak mendapatkan bantuan, baik dari JICA ataupun lembaga-lembaga donor dan berbagai organisasi internasional lainnya untuk mengembangkan kapabilitasnya. Sebagaimana diketahui, kita banyak mengalami bencana alam dan disamping itu dalam proses perjalanan demokrasi kita, sehingga pada akhirnya dapat mencapai posisi seperti saat ini, kita melalui proses pemilihan dan perubahan konstitusi secara damai. Ini dapat kita dapat share kepada negaranegara lain, dan merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung dan mendorong kerjasama teknik Selatan-Selatan. Kerjasama teknik antar negara berkembang itu juga merupakan suatu tindak lanjut atas apa yang sudah dijanjikan didalam kerangka kerjasama bilateral, regional dan internasional. Jadi kita ingin selangkah lebih maju, bahwa kita tidak hanya ingin berjanji dan berjanji tetapi juga untuk follow-up nya. Selain membentuk NAM Centre yang bekerjasama dengan Brunei Darussalam untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan, pada tahun 2006 Deplu juga telah membentuk Direktorat Kerjasama Teknik untuk mendukung diplomasi kita pada tingkat bilateral, regional dan internasional. Ini merupakan bagian yang integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, dimana tugasnya adalah untuk memfasilitasi bagaimana kita bisa bersama-sama membantu sesama negara berkembang berdasarkan

No. 26 Tahun II

Indonesia Komitmen Terhadap Kerjasama Teknik

kemampuan yang telah dimilki oleh Indonesia. Untuk memfasilitasi kerjasama tersebut terkadang juga dilakukan melalui symposium, sebagaimana yang akan kita lakukan selama sepekan ini. Jadi ini merupakan suatu komitmen dari suatu bentuk kerjasama Selatan-Selatan yang tentunya juga banyak dibantu dan didukung oleh lembaga-lembaga internasional, dimana dalam hal ini adalah International IDEA dan juga NAM SSTC. Bahwa melalui symposium ini kita dapat berbagi pengalaman, karena memang dalam proses konstitutional building sejak 1945 hingga 1999 dan 2002, ada perubahan-perubahan dalam UUD kita. Dimana dalam amandemen yang ada, parlemen diberikan mandate yang lebih luas untuk bersama-sama mengawasi kegiatan pemerintah dan sekaligus memonitor akuntabilitas pemerintahan. Perubahan-perubahan melalui berbagai amandemen ini memang menunjukkan bahwa Indonesia dapat dijadikan sebagai role model of democratic country karena menunjukkan background yang berbeda-beda dalam agama, etnis, bahasa, kelompok dan sebagainya. Kita juga mengalami suatu proses mulai dari tiga partai, dan sekarang juga masih terus mentransformasi diri untuk mencoba berusaha menjadikan Indonesia yang lebih demokratis. Ini merupakan suatu pengalaman yang perlu kita share yang tentunya ini merupakan suatu kontribusi kita terhadap kerjasama Selatan-Selatan. Dan perlu saya tekankan disini, walaupun symposium ini berupaya untuk mencari suatu konstitutional design tapi kita juga perlu tekankan bahwa no one fight this formula, jadi apapun yang mungkin baik berdasarkan pengalaman kita, tidak selalu bisa sama dan bisa diterapkan di negara lain. Oleh karena itu perlu ada suatu networking, perlu ada promotion of the South-South of dialogue to fine and to approved them what is

the best the different country and the different situation. Saya fikir itu, ini menunjukkan bagaimana

komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong kerjasama Selatan-Selatan.[]

3 Universitas Islam Rusia Kerjasama Dengan UIN Jakarta Dok. KBRI Moscow

22

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, 3 universitas Islam dari Rusia mengunjungi Indonesia dan ingin belajar dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Yogyakarta dan Malang. Rektor UIN Syarif Hidayatullah (Syahida), Prof. Dr. Komarudin Hidayat menyebutnya sebagai suatu hal yang mengejutkan dan historis. Penandatanganan kerjasama pertama dilakukan di UIN Jakarta (30/11) dihadiri langsung oleh Rektor Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Rafik Muhametshin, Rektor Universitas Islam Kaukasus, Prof. Maksud Sudikov dan wakil Rektor Universitas Islam Moskow, Alsu Sitdikova.. Komarudin Hidayat menggarisbawahi, kerjasama yang didorong oleh KBRI Moskow ini merupakan hal yang sangat istimewa. UIN telah melakukan kerjasama dengan banyak negara, seperti Kanada, Jepang dan Timur Tengah. Namun dengan Rusia dinilai sangat strategis karena merupakan sesuatu yang baru dan banyak manfaatnya. “Sandwich program adalah sesuatu yang sangat mungkin dilakukan dalam waktu tidak lama,” ujarnya bersemangat. Selain menyatakan kekagumannya atas perkembangan

Islam moderat di Indonesia, para rektor dari Rusia mengusulkan kerjasama dalam bidang tukar menukar dosen, mahasiswa dan pembuatan buku secara bersamasama. “Secara khusus, kita ingin belajar konsep toleransi dan penerapan madzhab Syafii disini,” timpal Prof. Maksud Sudikov. Sedangkan dari Universitas Islam Moskow membidik kerjasama akademik untuk tingkat magister. Dalam kuliah umumnya, Rektor Universitas Islam Rusia menyatakan adanya kesamaan masuknya Islam di Rusia dan Indonesia untuk pertama kali, yakni melalui perdagangan yang dilakukan para saudagar Islam pada masa shohabah (sahabat nabi). Implementasinya juga mirip, “Islam dapat diamalkan dengan baik namun tidak mengorbankan budaya asli,” katanya. Tiga universitas Islam dari Rusia tersebut marupakan perguruan tinggi Islam yang dibangun dari kebebasan dan keterbukaan pada awal tahun 1990-an. Karena masih sangat muda umurnya, mereka ingin memetik pengalaman bidang pendidikan Islam dari Indonesia. Karenanya, dalam kunjungannya di Indonesia mereka siap meneken kerjasama dengan UIN Jakarta, Jogjakarta dan Malang yang telah lama makan garam pendidikan tinggi berbasis Islam.[]


Diplomasi

Gandia Ratna Juwita Mahasiswi HI Universitas Pasundan, Bandung Sosialisasi ASEAN Community Belum Menyentuh Masyarakat Bawah Masyarakat kita banyak yang belum mengetahui dan memahami apa itu ASEAN Community yang akan dimulai pada tahun 2015 nanti. Seperti misalnya tentang ASEAN Free Trade Area, dimana negaranegara ASEAN bisa dengan bebas menjual produk-produk mereka kesini dan demikian juga sebaliknya, kita bisa dengan bebas menjual produk-produk kita ke negara-negara ASEAN. Tampaknya pengetahuan masyarakat tentang hal ini masih minim sekali. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tampaknya baru terfokus pada kalangan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas dan perguruan


tinggi saja, belum menyentuh kalangan masyarakat bawah pada umumnya. Pemahaman guru-guru di tingkat SMA itupun masih beragam, mereka ada yang sudah memahami, tetapi juga tidak sedikit yang hanya sekedar mengetahui bahwa ASEAN Community akan dilaksanakan pada tahun 2015. Minimnya pengetahuan masyarakat kita tentang hal ini, saya kira disebabkan oleh dua aspek. Yaitu karena kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat kita terhadap perkembangan ASEAN, terutama untuk masyarakat menengah bawah. Masih banyak masyarakat di segmen ini yang tidak tahu apa itu ASEAN, dan negara mana saja yang menjadi anggota ASEAN, apalagi ASEAN Community. Karena itu sebaiknya kita melakukan sosialisasi, tidak hanya di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat menengah atas, tetapi juga di lingkungan masyarakat bawah agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu benarbenar siap dalam menghadapai ASEAN Community 2015 nanti. Seperti misalnya sosialisasi tentang ASEAN yang diselengarakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Unpas, khususnya dari jurusan HI, dimana kami melakukannya langsung kepada masyarakat bawah di daerah Garut, yaitu kepada para pedagang dodol khas Garut dan sebagainya. Disitu kami memberikan pemahaman kepada para pedagang tersebut, seperti apa kira-kira nanti kondisi Indonesia, khususnya kondisi mereka pada tahun 2015. Sementara bagi kami para mahasiswa, yang jelas tantangannya menjadi semakin besar, karena itu kami harus

lebih giat dan lebih banyak belajar, karena pesaing yang akan dihadapi tidak hanya berasal dari tanah air, melainkan dari 10 negara anggota ASEAN.[] Dok. Diplomasi

Dok. Diplomasi

apa kata mereka

K

Salma Izatti Siswa SMAN 49 Pelajar Banyak Yang Tidak Paham ASEAN ASEAN Community merupakan wujud dari apa yang ingin dilakukan oleh ASEAN, dan sekarang ini ASEAN sedang menentukan sektor-sektor apa saja yang ingin mereka integrasikan, apa saja yang mereka inginkan dan apa yang bisa mereka buat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ASEAN itu terdiri dari tiga pilar community, yaitu ada ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN SocioCultural Community. Kalau ASEAN Security Community, itu terkait dengan masalah keamanan. Sedangkan ASEAN Economic Community itu lebih kepada ekonomi, dan yang

I

L

A

S

23

saya tahu ASEAN tampaknya akan memfokuskan kepada sektor agriculture atau sektor-sektor lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN. Kemudian kalau ASEAN SocioCultural Community. itu lebih kepada kebudayaan. Jika ASEAN Community itu benar-benar terwujud, itu sangat bagus, karena orang akan menjadi lebih sejahtera, tetapi persaingannya juga menjadi semakin ketat. Dimasa mendatang Indonesia semestinya memajukan dan mengembangkan sektor agriculture, karena populasi Indonesia terus meningkat. Dalam bidang ekonomi, mungkin memang banyak inflasi, tetapi ekonomi Indonesia cukup stabil dan saya optimis kedepannya akan semakin bagus karena sekarang juga sudah mulai bagus. Saya sangat yakin Indonesia mampu bersaing dengan negaranegara lainnya. Dalam menghadapi ASEAN Community 2015 nanti banyak pihak yang merasa khawatir. Kekhawatrian itu memang perlu, tetapi bukan berarti menjadikan kita takut. Karena dengan muncul rasa khawatir orang itu bisa menjadi lebih ekspresif, lebih mudah untuk mengutarakan apa yang dia pikir. Di bidang budaya, ternyata permasalahan dengan Malaysia semakin menyadarkan generasi muda Indonesia, bahwa mencintai budaya sendiri itu penting, hal ini merupakan awal yang bagus, jadi ada semacam kesadaran dalam hal budaya ini. Pemahaman siswa terhadap ASEAN Community, kalau boleh jujur, sebenarnya banyak siswa yang tidak tahu banyak tentang ini. Karena para siswa jarang membaca informasi ASEAN dan tidak akan membuka website ASEAN kalau tidak ada perlunya. Jadi untuk mendekati para siswa, sebaiknya dibuat acara atau kegiatan ASEAN yang cocok dengan dunia siswa agar lebih efektif.[]

No. 26 Tahun II

No. 21, Tahun

Diplomasi http://www.diplomasionline.net

No. 25 Tahun II, Tgl. 15 Nopember - 14 Desember 2009

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi www.tabloiddiplomasi.com

Kunjungan Kardinal Jean-Louis Tauran

Menlu RI : Bukti Peran Penting Indonesia

Mengenang Seratus Tahun Moham atas dasar keanekaragaman,

Da’i Bachtiar :

Menggairahkan Spirit Bandung budaya, guna mewujudkan kawasan Asia-Afrika yang damai, sejahtera dan maju. Disamping itu, Deklarasi NASP ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan regional antara Indonesia dengan kawasan Pasifik. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak tahun 2001, Indonesia telah berperan aktif sebagai partner Pacific Islands Forum didalam memberikan bantuan, khususnya bantuan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pemagangan petani, pengembangan UKM, pengembangan technology micro-hydro, kerajinan bambu, penanganan disaster risk management, budidaya udang dan ikan kerapu, serta pengembangan

teknologi perikanan tangkap dan navigasi. Program ini tentunya sejalan dengan kebijakan “look east policy” untuk memberikan perhatian kepada negara-negara di kawasan timur Indonesia. Dan tujuan utama

dari program ini adalah untuk mempererat jejaring pejabatpejabat tinggi pembuat keputusan di negara-negara Pasifik serta untuk mengidentifikasi modalitas kerjasama yang feasible dimasa yang akan datang.[]

Kebudayaan, Fondasi Memperkuat Hubunga RI - Suriname

Nia Zulkarna

“KIN

Film Bertema Bulutang Pertama di Du

Tabloid Diplomasi dapat diakses melalui:

http://www.tabloiddiplomasi.com

Bagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke:

[email protected]

Menyelesaikan Pers TKI di Malaysia Den Kepala Dingin

Dok. Diplomasi

Kerjasama Kawasan Pacific

Dalam rangka implementasi Deklarasi NASP (New Asian African Strategic Partnership), Departemen Luar Negeri RI menyelenggarakan Bandung Spirit Program pada tanggal 29 November-5 Desember 2009 di Jakarta, Bandung dan Denpasar. Sebanyak 9 pejabat setara eselon I dan II dari 8 negara, yaitu Fiji, Kiriati, Nauru, Niue, Palau, PNG, Marshall Island, Samoa, dan Tonga, berperan serta mengikuti program ini. Deklarasi NASP merupakan kerangka didalam membangun jembatan antar dua benua di tiga bidang kemitraan, yaitu; solidaritas politik, kerjasama ekonomi, dan hubungan sosial

sebagaimana yang tercermin dalam Dasar Negara Indonesia, Pancasila. Kunjungan Kardinal Tauran ini, dinilai oleh Pemerintah Indonesia sebagai bukti pengakuan Tahta Suci akan arti penting peran Indonesia sebagai promotor dalam kegiatan dialog lintas agama di berbagai tingkatan, serta dukungan terhadap kebijakan yang diusung Indonesia bagi pemberdayaan kaum moderat. Ini merupakan upaya yang tepat dalam pemberantasan terorisme jangka panjang, dan sekaligus juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan bentuk stereotip negatif Barat terhadap Islam (fight against negative stereotyping of Islam).

Kontribusi Isla Dan Demokras Dalam Memban Indonesia Dok. Infomed

Menteri Luar Negeri RI, Dr. Marty M. Natalegawa, dalam acara Foreign Policy Breakfast pada tanggal 1 Desember 2009 di Gedung Pancasila, Jakarta, berkesempatan memimpin dialog yang dilakukan antara Kardinal Jean-Louis Tauran, President of the Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue (PCIRD) dengan tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia, akademisi, kalangan media dan beberapa kalangan lainnya. Dengan dialog tersebut, diharapkan Indonesia dapat mengajak Tahta Suci untuk menyebarkan pesan perdamaian dan harmoni kepada dunia dengan melihat berbagai karakter unggulan Indonesia, seperti masyarakatnya yang pluralistik, Islam moderat, dan demokrasi, khususnya dengan mengedepankan nilainilai kerukunan yang dibangun

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 Telepon : 021-3813480 Faksimili : 021-3513094

Diplomasi. Anggun C Sasmi. Siap Perangi Kemiskinan. ASEAN Free Trade Area. Berimplikasi Pada Kawasan Lain. Jadi Duta Badan Pangan Dunia

Recommend Documents