ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)
I.
GAMBARAN UMUM 1. Lahirnya AFTA -
-
Pada pertemuan tingkat kepala negara (ASEAN Summit) ke-4 di Singapore pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun. CEPT Agreement , yang merupakan main mechanism dari AFTA, ditandatangani oleh MenteriMenteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992.
2. Tujuan dari AFTA -
Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Menarik lebih banyak lagi Foreign Direct Investment Meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade)
3. Jangka Waktu Realisasi AFTA -
-
ASEAN Summit ke-4 pada awalnya menargetkan realisasi AFTA dalam 15 tahun (1 Januari 1993 - 1 Januari 2008) dan hanya mencakup produk manufaktur. Kemudian Sidang ke-26 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada bulan September 1994 mempercepat realisasi AFTA menjadi 10 tahun (1 Januari 2003) dan memasukkan produk pertanian (processed atau unprocessed) kedalam CEPT Scheme. Selanjutnya ASEAN Summit ke-6, (Desember 1998), menetapkan untuk mempercepat realisasi AFTA menjadi tahun 2002 dengan tarif 0 - 5%, dengan beberapa "fleksibilitas ". Vietnam pada tahun 2006 (masuk ASEAN tanggal 28 Juli 1995) Laos dan Myanmar tahun 2008 (masuk ASEAN tanggal 23 Juli 1997) Cambodia tahun 2010 (masuk ASEAN tanggal 30 April 1999). a. Fleksibilitas Yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah suatu keadaan dimana ke-6 negara ASEAN apabila belum siap untuk menurunkan beberapa produk menjadi 0-5% pada tahun 2002, maka bisa diturunkan pada tahun 2003. Tahun 2003 produk-produk dalam AFTA tarifnya harus sudah maksimal 5%. Fleksibilitas masing-masing negara sebagai berikut : Brunei Darussalam = 16 items Indonesia = 66 items (tarifnya masih 10% dan sebagian besar dari sektor plastic dan chemicals) Malaysia = 922 items Philipina = 199 items Thailand = 472 items b. CEPT Product List (i)
Inclusion List (IL) : produk-produk yang dimasukkan pada kelompok IL harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
-
Produk tersebut harus disertai tariff reduction schedule Tidak boleh ada quantitative restrictions (QRs) Non-Tariff Barriers (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.
Pada tahun 2001, enam negara ASEAN telah mempunyai tarif 0-5% sebesar minimal 90% dari IL. (ii)
Temporary Exclusion List (TEL) : produk-produk yang termasuk dalam kategori ini sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif, penghapusan QRs dan bentuk NTBs yang lain. Dan secara bertahap harus dimasukkan kedalam IL. TEL Indonesia ada sebanyak 14 pos tarif yang terdiri dari bunga potong segar, bawang putih, buah apel, cengkeh, gandum dan kedelai yang tarifnya sudah 0-5% kecuali bunga potong segar tarifnya 20%.
(iii) Sensitive List (SL) : -
-
-
Produk yang ada dalam kategori ini adalah unprocessed agricultural products. Contohnya : beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh dan sebagainya. Produk-produk tersebut juga harus dimasukkan kedalam CEPT Scheme tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama : • Brunei Darussalam, Indonesia, malaysia, Filipina dan Thailand harus telah memasukkannya pada tahun 2010 • Vietnam pada tahun 2013 • Laos dan Myanmar pada tahun 2015 • Cambodia pada tahun 2017 Sensitive (Highly Sensitive List) Indonesia terdiri dari beras dan gula, sebanyak 11 pos tarif (4 pos tarif dari beras dan 7 pos tarif dari gula)
(iv) General Exception (GE) -
-
Yang termasuk dalam kategori ini adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu untuk dimasukkan kedalam CEPT Scheme dengan alasan-alasan sebagai berikut : keamanan nasional; untuk keselamatan/kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan; serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi, dan sebagainya. Contoh : senjata dan amunisi, narkotik, dan sebagainya GE Indonesia ada sebanyak 68 pos tarif
4. Kriteria Suatu Produk Untuk Menikmati Konsesi CEPT -
Produk tersebut terdapat dalam Inclusion List (dalam Legal Enactment) di negara tujuan maupun negara asal, dengan prinsip Reciprocity. Prinsip Reciprocity artinya, agar suatu produk dapat menikmati preferensi tarif di negara tujuan ekspor (yang tentunya di negara tujuan ekspor produk tersebut sudah berada di dalam IL), maka produk yang sama juga harus sudah berada di dalam IL dari negara asal. Prinsip timbal balik ini diberlakukan untuk memacu negara anggota agar segera mengurangi tarif tanpa harus menunggu sampai tahun 2002.
-
Memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin), yaitu cumulative ASEAN Content lebih besar atau sama dengan 40%.
Rules of Origin adalah bahwa untuk dapat menikmati tarif CEPT, sebuah produk harus memenuhi kriteria sebagai produk ASEAN : yaitu paling sedikit 40% dari kandungannya harus berasal dari satu atau lebih negara anggota ASEAN. Perhitungan Rules of Origin adalah sebagai berikut : Value of Imported Value of Undetermined Non-ASEAN Material + Origin Materials, Parts parts or Produce or Produce --------------------------------------------------------------------------- x 100% < 60% FOB Price -
Produk tersebut harus disertai Certificate of Origin Form D, yang diperoleh di Kantor-kantor Dinas Perindag di seluruh Indonesia.
5. Aktivitas Lain Untuk Menunjang Pelaksanaan AFTA2
II.
-
Harmonisasi Bidang Paben (Customs) : • Harmonisasi Tariff Nomenclature pada tingkat HS 8-digit • Fasilitas mempercepat Customs Clearance melalui Green Lane
-
Penghapusan bentuk NTBs yang lain : • Penghapusan Customs Surcharges • Harmonisasi Product Standards • Mutual Recognition Arrangements
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM AFTA 1. AFTA Diberlakukan Secara Bertahap -
-
-
Tahapan-tahapan AFTA sudah berjalan sejak tahun 1993, setelah KTT IV ASEAN tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura, melalui CEPT yang disertai dengan program penurunan tarif sampai tahun 2003. Pernyataan di atas dipertegas lagi pada AEM di Chiangmai tahun 1995, yaitu produk-produk industri yang belum siap bersaing di pasar ASEAN akan bertahap masuk kedalam cakupan CEPT-AFTA. Produk industri paling lambat masuk cakupan CEPT pada tahun 2000 dengan maksimum tarif 20%. Produk pertanian yang belum diolah paling lambat masuk cakupan CEPT pada tahun 2003 dengan maksimum tarif 5%.
Catatan : Bagi Indonesia, produk pertanian yang belum diolah untuk masuk cakupan CEPT-AFTA adalah sebanyak 14 pos tarif yaitu dari bunga potong segar, cengkeh, kedelai, bawang putih dan sebagainya. Produk ini akan masuk CEPT pada tahun 2002. 2. Memenuhi Komitmen Internasional berdasarkan sejarah -
Indonesia adalah salah satu sponsor dominan pembentukan ASEAN Indonesia merupakan barometer dari gerak gerik ASEAN (ASEAN move)
-
Dunia usaha internasional dan investor asing melihat bahwa konstitusi dan komitmen ASEAN ini merupakan hal yang mutlak agar mereka dapat merencanakan program-program investasi dan relokasi industrinya.
3. Pemanfaatan Pasar Bersama ASEAN -
ASEAN merupakan pasar bersama dengan 500 juta penduduk Banyak yang bisa dimanfaatkan dari jumlah penduduk besar di luar Indonesia dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari Indonesia. Untuk masa-masa pemulihan ekonomi Indonesia, pasar di luar Indonesia dengan daya beli yang kuat tersebut merupakan daya penggerak ekonomi Indonesia karena dapat menyerap hasil-hasil industri Indonesia.
4. Tarif 0-5% CEPT-AFTA Tahun 2001 Besarnya Sudah 90% Pada tahun 2001 ini tarif CEPT-AFTA yang besarnya 0-5% sudah mencakup minimal 90% dari seluruh produk-produk yang dimasukkan dalam Skema CEPT. Keenam anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand) besarnya tarif 0-5% masingmasing menunjukkan 97,3%; 90,1%; 90,88%; 92,7%; 100% dan 90%. 5. Tingkat Kompetisi Produk dan Posisi Perdagangan Indonesia di ASEAN cukup baik Neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN mulai tahun 1996 s/d 2000 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,35% per tahun, yaitu dari US$ 2.760,95 juta pada tahun 1996 meningkat menjadi US$ 4.398,84 juta pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai neraca perdagangan bagi Indonesia selalu mengalami surplus setiap tahunnya, yang berarti ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN setiap tahunnya terus meningkat dibanding dengan import dari negara-negara ASEAN. 6. Beberapa protocol/Article yang dapat dipakai untuk mengamankan produk Indonesia -
Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List. Dapat dipakai dasar untukmenarik produk-produk yang telah dimasukkan ke AFTA mulai tahun 2000 (misalnya produk otomotif Indonesia dengan HS 87) untuk dikeluarkan/ditunda masuk AFTA. Dengan sendirinya penarikan suatu produk tersebut, harus disertai dengan kompensasi.
-
Article 6 (1) dari CEPT Agreement Dapat dipakai dasar untuk menarik produk-produk yang telah dimasukkan ke dalam Skema CEPT-AFTA, akibat adanya import yang banyak dari ASEAN sehingga menyebabkan adanya kehancuran industri dalam negeri. Bunyi lengkap article tersebut adalah sebagai berikut : If, as a result of the implementation of this Agreement, import of a particular product eligible under the CEPT Scheme is increasing in such a manner as to cause or threaten to cause serious injury to sector producing like or directly competitive products in the importing Member States, the importing Member States may, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or to remedy such injury, suspend preferences provisionally and without discrimination, subject to Article 6 (3) of this Agreement. Such suspension of preferences shall be consistent with the GATT. Interpretative Notes
1) Products included in the CEPT Scheme shall not be subjected to increase of CEPT rates except under emergency situation as provided in Article 6 of the CEPT Agreement. 2) The suspension of CEPT preferences under Article 6 of the CEPT Agreement shall be consistent with Article XIX (Emergency Action Imports of Particular Products) of the GATT. -
Protocol on Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products Memuat produk-produk Sensitive dan Highly Sensitive (beras dan gula) Contoh Indonesia telah menarik gula dari daftar CEPT, dimana sebelumnya gula akan dimasukkan kedalam Skema CEPT-AFTA pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 maksimal tarifnya 5%. Dengan adanya gula masuk ke HSL maka gula akan masuk IL tahun 2003 dan ending year 2010 dengan tarif maksimal 20%.
-
Ketentuan Local Content sebesar 40% merupakan salah satu instrumen utama untuk mengamankan produk dalam negeri. Ketentuan local content ini justru akan mendorong produsen untuk lebih meningkatkan nilai tambah dan memancing investasi yang dibutuhkan.
7. Komitmen AFTA akan menarik investor -
Tarif rendah Resource Sharing diantara negara-negara ASEAN akan menghasilkan "Economic of Scale".
8. ASEAN merupakan suatu kesatuan untuk maju dan tumbuh bersama -
III.
Telah disepakati skema ASEAN Integration System of Preferences (AISP) AISP adalah pemberian keringanan tarif bea masuk sebesar 0% atau lebih baik dari tarif CEPT oleh ASEAN-6 kepada ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam).
KESIAPAN PEMERINTAH MENGENAI AFTAR 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memproses ekspor ke negara-negara ASEAN dengan menggunakan fasilitas AFTA. 2. Indonesia mempunyai produk-produk yang tidak mengikuti program penurunan tarif dalam AFTA (seperti GE, HSL). 3. Sejak ditandatangani AFTA pada bulan Januari 1992 di Singapura, pemerintah telah mengadakan sosialisasi-sosialisasi baik kepada dunia usaha maupun instansi pemerintah yang terkait di seluruh Indonesia. 4. Para Pejabat Senior Ekonomi ASEAN (SEOM) dalam sidang-sidangnya selalu melibatkan ASEANCCI untuk mengadakan konsultasi. ASEAN-CCI ini anggotanya adalah KADIN-KADIN yang ada di masing-masing negara ASEAN. 5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan c/q Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional (KIPI) adalah sebagai "National AFTA Unit", sehingga bila ada masalah-masalah tentang AFTA dapat berhubungan dengan instansi tersebut. 6. Departemen Keuangan setiap tahun menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SK Menkeu) tentang CEPT-AFTA yang lampirannya berisi daftar produk-produk yang memperoleh keringanan bea masuk. Sedangkan daftar produk-produk yang akan diekspor dalam rangka AFTA diperoleh dari Dinas-dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh Indonesia.
ORIGINAL (DUPLICATE/TRIPLICATE/QUADRUPLICATE) 1.
Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)
2.
Goods consigned to (Consignee's name, address, country)
Reference No. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF/ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certification) FORM D issued in ______________ (Country) See Notes Overleaf
3.
Means of transport and route (as far as known) Departure date
4.
For Official Use Preferential Treatment Given Under ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme ------------------------------------------------------------------
Vessel's name/Aircraft etc. Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme -----------------------------------------------------------------Port of Discharge
Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ………………………………………………………………… Signature of Authorised Signatory of the Importing Country
5.
Item number
6.
Marks and number on packages
7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in
8. Origin criterion (see Notes overleaf)
9.
Gross weight or other quantity and value (FOB)
10. Number and date of invoices
12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.
…………………………………………….. (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to -----------------------------------------------------(Importing Country) -----------------------------------------------------Place and date, signature of authorised signatory
-----------------------------------------------------Place and date, signature and stamp of certifying authority
