DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nomor : 421/ 80 /Dikdas/2014 Nomor : Kd.21.04/2/PP.00/ 064 /2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Menimbang

: a.

bahwa penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK/RA), Sekolah/Madrasah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak (TK/RA), Sekolah/Madrasah; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu diatur penerimaan peserta didik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003, TLN Nomor 4301). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dinyatakan bahwa sekolah/madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik baru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran huruf B angka 4). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 1

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota. 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 682 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015. 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan tengah Nomor : 900/30/PSNP/V/2014 tentang kalender pendidikan pada jalur pendidikan formal tahun pelajaran 2014/2015. Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan tengah Nomor : 421/1024/PSNP/2014 tanggal 5 mei 2014 tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2014/2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : (1) Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (2) Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. (3) Taman Kanak-kanak (TK/RA) adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 6 tahun atau dibawahnya dalam bentuk pendidikan formal. (4) Sekolah/Madrasah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB. (5) Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. (6) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan (berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). (7) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk ke jenjang berikutnya. (8) Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI. (9) Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs. (10) Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pasal 2 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 2

Pasal 3 Penerimaan peserta didik baru berdasarkan : (1) Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik. (3) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. (4) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku daerah asal, agama dan golongan. (5) Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB II PERSYARATAN Pasal 4 (1)

(2)

(3)

Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah : a. Kelompok A berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun. b. Kelompok B berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun. c. Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak berusia minimal 4 tahun. d. Memiliki akte kelahiran/Surat keterangan lahir. e. Kelompok A, B bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-mata pengelompokkan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak. Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD/MI/SDLB adalah : a. Berusia minimal 6 tahun. b. Pengecualian pada huruf a dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas tampungnya. c. SD/MI/SDLB wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. d. Penerimaan peserta didik baru kelas 1 SD/MI/SDLB tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain. e. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA. f. Khusus untuk calon peserta didik kelas I SDLB/SLB Tingkat Dasar berusia minimal 6 tahun. g. Memiliki akte kelahiran / Surat keterangan lahir. Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB adalah : a. Telah lulus SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar/Program Paket A dan memiliki STTB/Ijazah. b. Memiliki SKHUASBN/SKHUN/STL SD Tingkat Dasar/MI, Ujian Persamaan Lulus SD/SDLB Tingkat Dasar/MI, atau Tanda Lulus Program Paket A. c. Usia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 15 Juli 2014. d. Melampirkan fotocopy (legalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/keterampilan serta bidang lainnya bagi yang memiliki. e. Memiliki nilai rapor kelas IV sampai dengan kelas VI MI/SD f. Mendaftarkan ke SMP/MTs/SMPLB yang dituju. g. Bagi peserta ujian kesetaraan Paket A/B bisa mengikuti PPDB dengan menggunakan surat bukti pendaftaran Ujian Nasional Paket Penyetaraan (UNPP) A/B, namun apabila siswa tersebut dalam 1(satu) semester tidak bisa menunjukan Ijazah Paket A/B maka harus mengundurkan diri dari sekolah yang menerima.


Halaman 3

BAB III ROMBONGAN BELAJAR Pasal 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah peserta didik pada TK/RA 20 orang/rombel. Jumlah peserta didik pada TKLB 5 orang/rombel. Jumlah peserta didik pada SD/MI 32 orang/rombel. Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB 8 anak/rombel. Jumlah peserta didik pada SMP/MTs 36 orang/rombel dengan jumlah rombel maksimum 27 rombel. Bila diperlukan tambahan peserta didik dengan alasan tertentu pihak sekolah dapat mengajukan surat tertulis ke Dinas Kabupaten untuk mendapat persetujuan. BAB IV JADWAL Pasal 6

(1)

(2)

(3)

Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang. Jadwal Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak (TK/RA) dan Sekolah/Madrasah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 : No

Kegiatan

1

2

TK/RA 3

Menyesuaikan

Sekolah SD/MI

SMP/MTs

4

5

9 s.d 14 Juni 2014

9 s.d 14 Juni 2014

1.

Pengumuman PPDB

2.

Pengambilan Formulir

16 s.d 21 Juni 2014

16 s.d 21 Juni 2014

3.

Pengembalian Formulir/Pendaftarn

23 s.d 24 Juni 2014

23 s.d 24 Juni 2014

4.

Seleksi

25 s.d 26 Juni 2014 (Seleksi Usia)

25 s.d 26 Juni 2014

5.

Pengumuman hasil seleksi

27 Juni 2014

27 juni 2014

6.

Pendaftaran Ulang

28 s.d 30 Juni 2014

28 s.d 30 Juni 2014

7.

Persiapan MOS

2 Agustus 2014

2 Agustus 2014

8.

Pelaksanaan MOS

4 s.d 6 Agustus 2014

4 s.d 6 Agustus 2014

9.

Hari pertama sekolah

masuk

4 Agustus 2014

Apabila pada pendaftaran sekolah yang bersangkutan belum cukup mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai ketetapan, maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran untuk gelombang berikutnya sesuai dengan ketentuan.


Halaman 4

BAB V PELAKSANAAN PENDAFTARAN Pasal 7 (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2014/2015 dilaksanakan dengan sistem manual / online. PPDB dengan sistem manual / online, setiap peserta didik hanya dapat mendaftarkan pada satu sekolah/madrasah. Melampirkan fotocopy (legalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/keterampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki. Setelah diproses verifikasi pendaftaran, calon peserta didik akan menerima Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran. Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran akan digunakan untuk proses Daftar Ulang jika calon peserta didik diterima pada sekolah pilihannya dan/atau tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima. Penerimaan Peserta Didik Baru yang berasal dari luar kabupaten maksimum 10% dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya. Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan Sistem Manual dilaksanakan sebagai berikut : a. Calon peserta didik mendaftar pada sekolah/madrasah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu fotocopy ijazah yang telah dilegalisir, fotocopy SKHUN yang telah dilegalisir (pengecualian, jika Ijazah dan SKHUN yang asli belum terbit dapat menggunakan Surat Keterangan Sementara dari Sekolah). b. Melampirkan fotocopy (legalisir) salah satu bukti prestasi bidang akademis/olahraga/kesenian/keterampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki. c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia. d. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari panitia yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima. e. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang apabila diterima dan/atau sebagai tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima. f. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan. g. Pendaftaran calon peserta didik diutamakan bagi peserta didik/siswa yang berasal dari Kabupaten. h. Penerimaan peserta didik baru yang berasal dari luar kabupaten maksimum 10% dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya. BAB VI SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU Pasal 8

(1) (2)

Penerimaan peserta didik TK/RA tidak dilakukan seleksi. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada TK/RA dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah. Pasal 9

(1) (2)

(3)

(4)

Seleksi calon peserta didik pada SD/MI, SDLB dilakukan berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua. Jika usia calon peserta didik sebagaimana diatur pada butir a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.


Halaman 5

Pasal 10 (1) (2) (3)

Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP/MTs/SMPLB dilakukan berdasarkan peringkat hasil seleksi tingkat sekolah. Mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi dibidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya. Untuk sekolah/madrasah yang pendaftarnya kurang dari daya tampung wajib menerima semua tanpa melalui tes penerimaan peserta didik/hanya seleksi administrasi. Pasal 11

Pada kondisi terdapat nilai akhir kembar (sama besar) maka seleksi diatur dengan pertimbangan berikut : a. Berdasar prioritas sekolah/madrasah pilihan. b. Jika sama, utamakan untuk pendaftar dari sekolah/madrasah dalam kabupaten. c. Jika masih sama, diurutkan berdasar nilai sesuai urutan database provinsi. BAB VII BIAYA Pasal 12 (1)

(2) (3) (4)

Biaya pendaftaran siswa baru diatur sebagai berikut : a. TK/RA : ditentukan sekolah b. SD/MI : dibiayai dari dana BOS c. SMP/MTs : dibiayai dari dana BOS Tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dalam rangka penerimaan siswa didik baru dari peserta didik/orang tua/wali murid peserta didik dengan alasan apapun. Tidak diperkenankan mengkoordinir/mengelola pakaian seragam siswa termasuk pakaian olahraga. Koperasi sekolah dapat menyediakan segala kelengkapan pakaian (emblem, logo, lambang) yang terkait dengan identitas sekolah.

BAB VIII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI Pasal 13 (1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

Pengumuman penerimaan calon peserta didik/siswa baru diberitahukan secara terbuka/online. Satuan pendidikan yang mengadakan seleksi berdasarkan nilai UN/SKHUN harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis. Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bagi sekolah/madrasah yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa, setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk madrasah. Orang tua/wali calon peserta didik yang diterima di SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama yang dianut sesuai peraturan pemerintah. Calon peserta didik yang diterima di SMP/MTs/SMPLB Negeri atau Swasta wajib menandatangani pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut serta kesediaan tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai peraturan pemerintah.


Halaman 6

BAB IX DAFTAR ULANG Pasal 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluasluasnya. Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukan STTB/Ijazah asli (bila sudah diterbitkan) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur. Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sesuai butir diatas diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada rangking/peringkat jurnal dibawahnya. Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi tidak dapat diambil kembali. Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I SD dan kelas VII SMP yang baru diterima tidak dibenarkan adanya pungutan apapun. Kelas II-VI SD dan kelas VIII-XI SMP tidak dibenarkan adanya daftar ulang serta pungutan dalam bentuk apapun. BAB X PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 15

(1)

(2)

Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Propinsi sesuai kewenangannya. Menunjukan Surat Keterangan /NIS/data tertentu yang digunakan sebagai dasar perpindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Perpindahan siswa dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya. b. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud. c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah/madrasah yang sejenis dan statusnya sama. Bila tempat memungkinkan sekolah/madrasah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditas sama. d. Siswa pindahan dari madrasah dapat diterima di sekolah umum yang setingkat atau sebaliknya. e. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar semester 1 (satu) tahun pelajaran yang bersangkutan.


Halaman 7

BAB XI LAPORAN Pasal 16 (1) (2)

(3)

(4)

Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap Kepala Sekolah/Madrasah membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima. Laporan penerimaan peserta didik TK/RA/SD/MI/SDLB/SLB dikirim kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya tanggal 4 Agustus 2014. Selanjutnya masing –masing UPT Dinas Pendidikan Kecamatan membuat rangkuman dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 11 Agustus 2014. Laporan penerimaan peserta didik SMP/MTs/SMPLB dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 2014. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kementerian Agama mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kewenangannya masing-masing. BAB XII MASA ORIENTASI SISWA (MOS) Pasal 17

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

Dilaksanakan sebelum hari efektif proses pembelajaran di satuan pendidikan. MOS dilaksanakan selama 3 hari, berisi : penghangat suasana (ice breaking), penambah wawasan dan pendidikan karakter. Sasaran MOS adalah siswa kelas VII SMP/MTs dengan mengikutsertakan guru dan pengurus OSIS. Pelaksanaan MOS harus didasari prinsip : mudah, murah, meriah, massal dan menyenangkan karena itu kegiatan MOS harus disesuaikan dengan kondisi sekolah/madrasah masing-masing. Penyampaian materi MOS seminimal mungkin menggunakan metode ceramah dengan materi Pancasila, Nasionalisme, Bela Negara dan Budi Pekerti, tidak mengarah pada perploncoan dalam bentuk apapun dan tidak perlu diberi sertifikat. Pakaian yang dikenakan pada saat MOS memakai seragam sekolah/madrasah sebelumnya (SD/MI). BAB XIII LAIN-LAIN Pasal 18

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7)

Sekolah/Madrasah membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah/Madrasah. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan. Setelah penerimaan peserta didik baru, sekolah/madrasah untuk menyusun program tahunan sekolah/madrasah. Rapat orang tua/wali siswa baru dengan acara pembahasan RKAS diselenggarakan setelah calon peserta didik/siswa diterima resmi menjadi siswa. Pakaian seragam sekolah/madrasah pakaian yang dikenakan oleh siswa pada saat harus belajar sesuai keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor Kep 100/Kep.C/1991. Ketentuan tentang pakaian seragam akan diatur lebih lanjut. Pengadaan seragam sekolah/madrasah dan perlengkapan sarana belajar tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Bagi sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan kuota 10% setiap rombongan belajar bagi anak berkebutuhan khusus.


Halaman 8

BAB XIV SANKSI Pasal 19 Pelanggaran terhadap aturan penerimaan peserta didik baru akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV Pasal 20 MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (MOPEL) (1) (2)

(3)

Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus mulai persiapan, pelaksanaan dan penutupan. Pengawas Sekolah/Madrasah melakukan supervisi, monitoring, evaluasi PPDB pada TK/RA dan SD/MI serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada    

Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Bidang Pendidikan Dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) Kankemenag Kabupaten Kotawaringin Timur Up. Kasi Dikmad/Pendis (RA, MI dan MTs) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Up. Bidang Dikmad (RA, MI, MTs dan MA) Arsip Sekolah/Madrasah yang bersangkutan. Bab XVI PENUTUP Pasal 21

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada satuan pendidikan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22 (1) (2) (3)

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit Pada tanggal 2 Juni 2014 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

H. SAMSUDIN, S.Pd.I Pembina NIP 196212011987031005

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF Pembina Tingkat I NIP 195704151985021003


Halaman 9

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Recommend Documents