BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2011-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
Bahwa guna mewujudkan Terwujudnya Air Minum Dan Sanitasi yang Layak Bagi Masyarakat Kotim Tahun 2015 maka perlu disusun Rencana Strategis Air Minum Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat agar pelaksanaan kebijakan pembanagunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang optimal; bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
1.
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
2.
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7.
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelola Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 – 2015; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 18. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum. -2-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2011-2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan AMPL yaitu: Bappeda, Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Lingkungana Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kantor Kementerian Agama, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan , yang selanjutnya disingkat AMPL adalah suatu ptogram pembangunaan sektor AMPL yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap konsumsi air minum, bebas buang air besar sembarangan, pembuangan air limbah dan drainase di Kabupaten Kotawaringin Timur. 8. Rencana Strategis Air Minum Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Renstra AMPL adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor AMPL untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2011 sampai dengan 2015. 9. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penilaian secara sistematik terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program setiap tahunnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan program pembangunan AMPL.
BAB II PENETAPAN Pasal 2 Dengan Peraturan ini ditetapkan Renstra AMPL Tahun untuk periode 5 (lima) Tahun yang dimulai pada Tahun 2011 dan berakhir pada akhir Tahun 2015.
-3-
Pasal 3 Renstra AMPL disusun berdasarkan data dan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Renstra AMPL memuat Pendahuluan, Profil dan Potensi Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Pembangunan AMPL, Visi, Misi dan Nilai, Rumusan Isu Tujuan dan Sasaran Strategis, Program dan Indikator Kinerja dan Penutup. (2) Sasaran program secara kuantitas akan dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja SKPD. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 5 (1) Sistematika Renstra AMPL terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN BAB II PROFIL DAN POTENSI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PEMBANGUNAN AMPL BAB III VISI, MISI DAN NILAI BAB IV RUMUSAN ISU, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAB V PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA BAB VI PENUTUP (2) Isi dan Uraian Renstra AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini. BAB V PELAKSANAAN Pasal 6 Renstra AMPL dilaksanakan untuk dijadikan pedoman pembangunan bagi : a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) b. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra AMPL. (2) Renstra AMPL dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis. (3) Berdasarkan hasil evaluasi, Renstra AMPL dapat dilakukan penyesuaian.
-4-
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di pada tanggal
Sampit Desember 2011
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
SUPIAN HADI
Diundangkan di pada tanggal
Sampit Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PUTU SUDARSANA, S.H., M.H Pembina Utama Muda NIP. 19570627 198703 1 004 BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR
-5-
