BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan; b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh; c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi tugas pokok dan fungsi pegawai; d. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diatur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 21); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 2

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2); MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur; 5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kotawaringin Timur; 10. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kantor/Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku; 12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. 13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang menunjukan rencana studi mahasiswa dalam tiap semester yang disahkan oleh pembimbing akademik; 14. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang menunjukan nilai dan prestasi mahasiswa pada semester tertentu; 3

15. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu pengenal menunjukan bahwa seseorang betulbetul merupakan mahasiswa yang resmi dan sah dari sebuah universitas. 16. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu instansi pendidikan/sejumlah biaya yang dibebankan kepada siswa atau mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan memperlancar proses belajar mengajar. 17. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 18. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau lembaga pendidikan formal dan dibebaskan dari jabatan serta tugas dinas sehari-hari, dana dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Timur atau biaya dari APBN, Pihak ketiga penyandang dana di luar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; 19. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; 20. Izin Belajar Khusus adalah izin belajar yang diberikan kepada PNS yang mengikuti pendidikan formal diluar jam kerja, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan kelas khusus, sebagai dasar legalitas pelayanan; 21. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kesempatan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 22. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perudangundangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 23. Tugas Pokok dan Fungsi adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara; 24. Instansi Pengendali Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi pendidikan serta pengendalian pemanfaatan lulusan tugas belajar dan izin belajar; 25. Instansi Pembina Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang 4

secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar; 26. Instansi Pembina Pendidikan Formal adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan formal menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. 27. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 28. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 29. Relevansi Tugas adalah kesesuaian antara kebutuhan jurusan/program studi/konsentrasi yang ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja di SKPD; 30. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar dan izin belajar sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang akan diikuti; 31. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi atau sederajat yang terakreditasi dan/ atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berwenang menyelenggarakan pendidikan baik dalam maupun luar negeri sebagai tempat Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan; 32. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui/dihargai dan diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah yang diperoleh dari sekolah dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi; 33. Pola Karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus pada PNS bertujuan : a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dengan kebutuhan instansi; b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 5

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik; e. Meningkatkan pengetahuan umum dan teknis, pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat; f. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya; g. Mencapai persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS masing-masing; Pasal 3 Sasaran Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan tugas pokok dan fungsi masing-masing PNS.

BAB III JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN Pasal 4 Jenis Pendidikan terdiri dari : a. Pendidikan melalui Tugas Belajar; b. Pendidikan melalui Izin Belajar; c. Pendidikan melalui Izin Belajar Khusus; Pasal 5 (1) Pendidikan merupakan pengembangan kualitas sumber daya manusia PNS menjadi lebih profesional. (2) Pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pendidikan Sarjana Muda/Akademi/Diploma (D.I, D.II, D.III, dan D.IV); b. Pendidikan Sarjana (S.1); c. Pendidikan Pasca Sarjana/Spesialis (S.2); d. Pendidikan Doktor (S.3). (3) Jenjang pendidikan Tugas Belajar,Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus untuk masing-masing PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina yang bersangkutan, yaitu BKD; Pasal 6 (1) Peserta Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus adalah semua PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; (2) Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus adalah PNS dan bukan berstatus Calon PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah diangkat menjadi PNS; (3) PNS yang ingin mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus wajib mengikuti dan lulus tes seleksi masuk pada Perguruan Tinggi. 6

BAB IV PESERTA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS Pasal 7 Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus untuk mengikuti pendidikan formal tertentu baik di dalam negeri maupun luar negeri, sesuai kualifikasi pendidikan formal dan jumlah PNS berpendidikan yang diperlukan dimasa akan datang serta kebutuhan nyata di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada PNS. Pasal 8 Pemberian Tugas Belajar bagi seorang PNS untuk melanjutkan pendidikan formal pada jenjang / strata yang lebih tinggi harus dipertimbangkan keterkaitan relevansi tugas pada Unit Kerja / Instansi yang bersangkutan dan kebutuhan pendidikan formal yang ditempuh untuk mendukung visi dan misi daerah. Pasal 9 PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar harus mendapat surat persetujuan / rekomendasi Bupati sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan. Pasal 10 PNS yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus harus mendapat surat persetujuan / rekomendasi pimpinan unit kerjanya sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan. BAB V TATA CARA PENGIRIMAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR Pasal 11 Perguruan Tinggi yang dijadikan tempat belajar bagi mahasiswa tugas belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi/Fakultas yang telah terakreditasi minimal ‘B’ oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pasal 12 Program Studi dijadikan tempat tujuan tugas belajar adalah Program Studi yang keilmuannya dibutuhkan oleh masing-masing unit organisasi dan atau program studi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan analisa kebutuhan. Pasal 13 PNS yang memenuhi syarat diusulkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing untuk melakukan test pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta kepada Bupati Kotawaringin Timur cq. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1) Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS; 2) Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan PNS; 3) Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Pangkat Terakhir; 7

4) Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Jabatan (bila memangku jabatan); 5) Foto copy legalisir Ijazah Terakhir; 6) Foto copy legalisir Transkrip Nilai; 7) Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir; 8) Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan mempunyai prestasi kerja, dedikasi yang tinggi, disiplin serta loyalitas dan program studi/keilmuan yang dipilih dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. 9) Surat Pernyataan : a. Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; b. Tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK); c. Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; e. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; f. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas; g. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; h. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; i. Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. Pasal 14 BKD Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan seleksi administrasi terhadap calon yang diusulkan untuk mengikuti test atau seleksi di Perguruan Tinggi. Pasal 15 Bagi PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diberikan rekomendasi untuk mengikuti test masuk perguruan tinggi pada perguruan tinggi negeri/swasta berdasarkan fakultas/prodi yang telah terakreditasi minimal ‘B’ oleh BAN-PT, yang telah ditetapkan atau mengikuti seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Timur. Pasal 16 Hasil test/seleksi dari perguruan tinggi dihimpun oleh BKD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk penentuan prioritas pengiriman tugas belajar dan penyusunan anggaran tugas belajar pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 17 Pengiriman PNS untuk melakukan tugas belajar dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan bersamaan dengan tahun anggaran dilaksanakan seleksi dan dapat pula dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran.

8

Pasal 18 (1) PNS yang dikirim untuk Tugas belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus ditetapkan dengan keputusan Bupati Kotawaringin Timur, (2) PNS tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan atau tugas dinas sehari-hari, (3) PNS izin belajar tidak dibebaskan dari jabatan dan atau tugas dinas sehari-hari. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 19 Hak PNS yang melakukan Tugas Belajar : 1. Mendapat biaya tugas belajar; 2. Mendapat kenaikan pangkat; 3. Mendapat penilaian SKP; dan 4. Masa menjalani tugas tetap dihitung sebagai masa kerja. Pasal 20 Hak PNS yang melakukan Izin Belajar : 1. Mendapat Kenaikan Pangkat; 2. Mendapat Penilaian SKP; 3. Masa menjalani izin belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan 4. Mendapatkan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan status kepegawaiannya. Pasal 21 Hak PNS yang melakukan Izin Belajar Khusus : 1. Mendapat kenaikan pangkat; 2. Mendapat penilaian SKP; 3. Masa menjalankan izin belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; 4. Mendapatkan tunjangan kerja yang berkaitan dengan status kepegawaian; 5. Mendapatkan bantuan biaya izin belajar khusus, jika anggaran daerah tersedia. Pasal 22 Kewajiban PNS yang melakukan tugas belajar adalah : 1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; 2. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia Negara tempat tugas belajar, bagi PNS yang melakukan tugas belajar di luar negeri; 3. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kepala SKPD; 4. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada SKPD; 5. Melaporkan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam memberikan daftar penilaian SKP; 6. Mengajukan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan 9

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir; 7. Melaporkan secara tertulis kepada SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar; 8. Mengajukan usul untuk mengakhiri tugas belajar dan permohonan pengakuan gelar kepada Bupati Kotawaringin Timur; 9. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila : a. Membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakan; b. Membatalkan perjalanannya ke tempat tugas belajar; c. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; d. Tidak melaksanakan tugas belajar baik untuk seluruhnya maupun sebagian masa tugas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar Khusus diwajibkan : a. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Timur; b. Menghindari segala rupa perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai PNS Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya. (2) Membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) tiap semester pelaksanaan tugas belajar persemester kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukan bukti kemajuan belajar antara lain : a. Foto copy legalisir KTM; b. Foto copy legalisir KRS; c. Foto copy legalisir KHS; d. Foto copy legalisir SPP dan e. Melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan, dengan diketahui oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi tempat Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar. (3) Batas waktu tugas belajar dan izin belajar khusus diberikan sesuai dengan batas waktu pendidikan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan batas waktu dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar. (4) Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun (2n+1) bagi PNS yang tugas belajar dan izin belajar khusus. (5) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang dengan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun tanpa mendapat tambahan bantuan dana tugas belajar dari APBD dengan mempertimbangkan berbagai alasan dan atau aspek yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan serta bukan karena kelalaian atau bukan karena ketidakmampuan yang bersangkutan.

10

BAB VII SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR Pasal 24 (1) Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma I, II, dan III (D-I, D-II, dan D-III) sebagai berikut : a. PNS; b. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a); c. Berijazah SMA/SMK semua jurusan; d. Telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 4 (empat) tahun; e. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun setelah PNS; f. Nilai ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol), dan D-I, D-II, dan D-III indek prestasi 2,75 (dua koma tujuh lima); g. Lulus seleksi masuk; h. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah dua tahun (2n+2); i. Usia setinggi-tingginya 25 tahun/usia setinggi-tingginya 37 tahun untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau yang sangat diperlukan; j. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (2) Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Diploma IV (D-IV), Strata 1 (S-1) sebagai berikut : 1. PNS; 2. Pangkat minimal Pengatur (II/c); 3. Berijazah SLTA sederajat dan Diploma III (D-III) semua jurusan pada sekolah/perguruan tinggi yang telah terakreditasi/memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan; 4. Telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 4 (empat) tahun; 5. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun setelah PNS; 6. Nilai ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol), dan NilaiIndek Prestasi Komulatif 2,75 (dua koma tujuh lima); 7. Lulus seleksi masuk; 8. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah dua tahun (2n+2); 9. Usia setinggi-tingginya 37 tahun/usia setinggi-tingginya 42 tahun untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau yang sangat diperlukan; 10. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (3) Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 2 (S-2) sebagai berikut: 1. PNS; 2. Pangkat minimal Penata Muda (III/a); 3. Berijazah Strata satu (S-1) sederajat universitas / perguruan tinggi yang telah terakreditasi / memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan; 4. Telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 4 (empat) tahun; 5. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun setelah PNS; 11

6. Nilai Indek Prestasi Komulatif 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk jurusan eksakta dan 3,00 (tiga koma nol-nol) untuk jurusan sosial; 7. Lulus seleksi masuk; 8. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah dua tahun (2n+2); 9. Usia setinggi-tingginya 37 tahun/usia setinggi-tingginya 42 tahun untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau yang sangat diperlukan; 10. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (4) Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Dokter Spesialis (S-2) sebagai berikut : 1. PNS; 2. Pangkat minimal Penata Muda (III/a); 3. Berijazah Dokter Umum / Dokter Gigi (S-1) pada universitas/perguruan tinggi yang telah terakreditasi/memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan; 4. Telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 4 (empat) tahun; 5. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun setelah PNS; 6. Nilai Indek Prestasi Komulatif 2,75 (dua koma tujuh lima); 7. Lulus seleksi masuk; 8. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah dua tahun (2n+2); 9. Usia setinggi-tingginya 37 tahun/usia setinggi-tingginya 42 tahun untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau yang sangat diperlukan; 10. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (5) Syarat-syarat penerimaan calon mahasiswa Strata 3 (S-3) sebagai berikut: 1. PNS; 2. Pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b); 3. Berijazah Strata 2 (S-2) semua jurusan pada universitas/perguruan tinggi yang telah terakreditasi/memiliki izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan; 4. Telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 4 (empat) tahun; 5. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun setelah PNS; 6. Nilai Indeks Prestasi Komulatif 3,0 (tiga koma nol); 7. Lulus seleksi masuk; 8. Membuat pernyataan bersedia mengabdi kembali dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah tugas belajar minimal 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah dua tahun (2n+2); 9. Usia setinggi-tingginya 40 tahun/usia setinggi-tingginya 47 tahun untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau yang sangat diperlukan; 10. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir.

12

Pasal 25 Berkas untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tugas Belajar, dengan melengkapi persyaratan administrasi : a. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Tugas Belajar semester sebelumnya; c. Foto copy legalisir KHS semester sebelumnya; d. Foto copy legalisir KRS; e. Foto copy legalisir KTM; f. Foto copy legalisir jadwal kuliah. BAB VIII PEMBERIAN IZIN BELAJAR Pasal 26 Perguruan Tinggi yang dijadikan tempat belajar bagi mahasiswa izin belajar adalah Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal “B” dari BAN-PT. Pasal 27 Program Studi/Fakultas yang diizinkan adalah program studi yang telah terakreditasi minimal “B” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tidak kelas jauh atau pendidikan jarak jauh. Pasal 28 Program pendidikan yang diambil harus sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan sehari-hari (formasi jabatan) dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pasal 29 PNS yang akan melanjutkan pendidikan harus mengajukan permohonan izin belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses kegiatan perkuliahan. Pasal 30 PNS dilarang untuk melakukan dikeluarkannya surat izin belajar.

kegiatan

belajar

sebelum

Pasal 31 Bagi PNS yang terelebih dahulu telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sebelum terhitung mulai tanggal CPNS, tidak dapat diberikan izin belajarnya. Pasal 32 Kegiatan belajar dilakukan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan. Pasal 33 Tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak tersedia.

13

Pasal 34 Prosedur Permohonan Izin Belajar : 1. Mengajukan izin tertulis kepada Kepala Unit Kerja yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Kotawaringin Timur; 2. Mendapatkan izin tertulis dari Kepala Unit Kerja; 3. Melengkapi berkas-berkas sebagai berikut : a. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS; b. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan pangkat terakhir; c. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan jabatan (bila memangku jabatan); d. Foto copy legalisir Ijazah terakhir; e. Surat pernyataan yang berisi : 1) Sanggup menanggung seluruh biaya pendidikan sampai selesai; 2) Surat pernyataan yang bersangkutan tidak mengganggu tugas kantor / kedinasan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-; 3) Pernyataan dari pimpinan yang menerangkan bahwa tempat pendidikan yang ditempuh mempunyai relevansi dengan bidang tugasnya sehari-hari; 4) Uraian tugas sesuai disiplin ilmu pendidikan yang akan diikuti; 5) Kepala Unit Kerja mengajukan permohonan penerbitan surat izin belajar kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan melampirkan semua persyaratan diatas. BAB IX SYARAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR Pasal 35 (1) Syarat-syarat pemberian izin belajar bagi calon mahasiswa Diploma II dan III (D-II / D-III) sebagai berikut : a. PNS; b. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a); c. Berijazah SMA/SMK semua jurusan; d. Masa kerja dan telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; e. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (2) Syarat-syarat pemberian izin belajar bagi calon mahasiswa Diploma IV (D-IV), Strata (S-1) sebagai berikut : a. PNS; b. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun; c. Berijazah SMA/SMK, Diploma III (D-III) semua jurusan; d. Masa kerja dan telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; e. Memiliki Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (3) Syarat-syarat pemberian izin belajar bagi calon mahasiswa Strata 2 (S-2) sebagai berikut : a. PNS; b. Pangkat minimal Penata Muda (III/a); c. Berijazah Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) semua jurusan; 14

d. Masa kerja dan telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; e. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. (4) Syarat-syarat pemberian izin belajar bagi calon mahasiswa Strata 3 (S-3) sebagai berikut : a. PNS; b. Pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b); c. Berijazah Strata 2 (S-2) semua jurusan; d. Masa kerja dan telah bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serendah-rendahnya selama 2 (dua) tahun; e. Memiliki Daftar Penilaian SKP dengan nilai setiap unsur baik untuk 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 36 (1) Permohonan izin belajar hendaknya disampaikan pada saat PNS tersebut mengikuti pendidikan pada semester I (satu) dan bagi lulusan Sarjana Muda dan D-III pada semester VII (tujuh); (2) Apabila permohonan izin belajar dimaksud baru diminta pada semester II (dua) dan semester VIII (delapan) dan seterusnya, maka permohonan izin belajar tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Pasal 37 Berkas untuk mendapatkan perpanjangan Surat Keputusan Izin belajar adalah dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut : a. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Izin Belajar semester sebelumnya; c. Foto copy legalisir KHS semester sebelumnya; d. Foto copy legalisir KRS; e. Foto copy legalisir KTM; f. Foto copy legalisir jadwal kuliah dan tidak mengganggu jam kantor.

Pasal 38 (1) Izin belajar hanya dapat diberikan selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun akademik dan ditambah dengan izin untuk penelitian dan penulisan skripsi selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademik; (2) Bagi pelamar CPNS pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester akhir dan/atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi, pejabat yang berwenang memberikan Surat Keputusan Izin belajar adalah Sekretaris Daerah dengan jangka waktu antara diangkat sebagai CPNS dengan dikeluarkannya Ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

15

BAB X TIM PENETAPAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KHUSUS Pasal 39 (1) Tim penetapan tugas belajar dan izin belajar ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Timur; (2) Tim penetapan tugas belajar dan izin belajar bertugas sebagaimana ayat (1) memberikan pertimbangan kelayakan pemohon tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemohon; (3) Usul tugas belajar dan izin belajar bagi PNS yang telah disampaikan oleh SKPD dikaji dan dibahas oleh tim penetapan tugas belajar dan izin belajar selanjutnya diteruskan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi tugas belajar atau izin belajar disalah satu perguruan tingi yang telah ditetapkan; (4) Susunan keanggotaan tim penetapan tugas belajar dan izin belajar terdiri atas : a. Seorang ketua merangkap anggota; b. Minimal 6 orang anggota, dan c. Seorang sekretaris. (5) Ketua tim penetapan tugas belajar dan izin belajar adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan anggota pejabat eselon II dan sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi pendidikan dan pelatihan pada BKD Kabupaten Kotawaringin Timur; (6) Anggota tim penetapan tugas belajar dan izin belajar berasal dari : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Asissten Pemerintahan dan kesra/Asisten I Setda Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Asissten Administrasi Umum/Asisten III Setda Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur; i. Sekretaris Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur. (7) Dalam hal ketua tim penetapan tugas belajar dan izin belajar kosong, maka pejabat pembina kepegawaian menunjuk salah seorang anggota tim yang senior untuk menjadi ketua tim. Pasal 40 (1) Tugas ketua adalah memimpin sidang-sidang penetapan tugas belajar dan izin belajar; (2) Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terhadap PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar atau izin belajar; (3) Tugas anggota adalah menghadiri sidang-sidang penetapan tugas belajar dan izin belajar serta melakukan tugas yang ditentukan oleh ketua; (4) Tugas sekretaris adalah membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, memimpin sekretariat, mempersiapkan bahan sidang, mengundang pejabat lain yang diperlukan dan menyiapkan hasil sidang untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang serta 16

melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas belajar dan izin belajar yang ditentukan oleh ketua. Pasal 41 Persidangan tim penetapan tugas belajar dan izin belajar dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. BAB XI PENYELENGGARA DAN SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 42 (1) Penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar dilakukan oleh : a. Perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah, baik berbentuk atau tidak berbentuk badan hukum milik negara maupun berbentuk badan hukum pendidikan; b. Perguruan tinggi kedinasan; c. Perguruan tinggi swasta dengan program studi minimal terakreditasi B; d. Perguruan tinggi Negara asing/Negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan pemerintah Indonesia. (2) Biaya Tugas Belajar bagi PNS yang ditugaskan dan Izin Belajar Khusus dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; (3) Khusus untuk PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar Khusus dengan sumber dana non APBD/APBN, disertai dengan surat pernyataan dari penyandang dana untuk membiayai PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar Khusus dari awal pendidikan sampai selesai, diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,-; (4) Sumber lainnya yang sah; (5) Biaya sendiri. Pasal 43 (1) Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) digunakan untuk : a. Perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar; b. Tunjangan hidup selama melaksanakan tugas belajar; c. Alat pelajaran, buku atau referensi lain; d. Uang kuliah, ujian, penelitian, seminar, dan studi tur yang wajib; e. Pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung. (2) Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang studi tur yang wajib ditanggung oleh daerah/negara dan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi/badan pendidikan yang berkepentingan. (3) Sumber biaya izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil berasal dari swadana/biaya sendiri yang bersangkutan/pemohon. Pasal 44 Pengajuan usul biaya tugas belajar yang bersumber dari APBD dilengkapi dengan : a. Surat permohonan dari PNS Tugas Belajar; 17

b. Rincian penggunaan dana tugas belajar dari perguruan tinggi tempat belajar; c. Copy legalisir Keputusan Pengangkatan Tugas Belajar; d. Copy legalisir KHS; e. Copy legalisir KRS; f. Copy legalisir KTM. BAB XII PEMBERIAN PERPANJANGAN Pasal 45 (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun akademik; (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar/izin belajar kepada pejabat yang berwenang secara hirarkhi, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar/izin belajar; (3) Perpanjangan masa tugas belajar/izin belajar dapat diberikan apabila: a. Keterlambatan permohonan bukan atas kelalaiannya; b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikannya; c. Mendapat rekomendasi dari SKPD; d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan. (4) Kepala SKPD mengajukan usul perpanjangan masa tugas belajar/izin belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar/izin belajar diajukan kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur; (6) Perpanjangan tugas belajar/izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 25. Pasal 46 Pejabat yang berwenang untuk memberikan perpanjangan, dan membatalkan tugas belajar/izin belajar adalah Bupati Kotawaringin Timur/Pejabat Pembina Kepegawaian. BAB XIII PEMBINAAN Pasal 47 (1) Pembinaan PNS Tugas Belajar meliputi : a. Penilaian SKP berdasarkan KHS; b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas : 1. Pemberhentian dari jabatan struktural, 2. Pembebasan sementara dari tugas-tugas pokok dan jabatan fungsional. c. Pemberian kenaikan pangkat : 1. Kenaikan pangkat pilihan, 2. Kenaikan pangkat regular. (2) Ketentuan mengenai pembinaan PNS sebagaimana pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18

BAB XIV PENGAKTIFAN KEMBALI Pasal 48 (1) PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya; (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar; (3) PNS yang telah diaktifkan kembali melaksanakan tugas-tugas pokok kedinasan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya dan bermaksud untuk melanjutkan kembali pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi diberikan tenggang waktu paling lama 4 (empat) tahun dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terma BAB XV PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 49 Pengawasan terhadap PNS tugas belajar/izin belajar dilakukan secara fungsional oleh BKD Kabupaten Kotawaringin Timur minimal 1 kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan. Pasal 50 (1) Kepala BKD wajib melakukan monitoring seluruh pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar; (2) Kepala SKPD wajib melakukan monitoring pelaksanaan tugas belajar/ijin belajar di lingkungan unit kerjanya; (3) Monitoring dilakukan untuk mengetahui : a. Keberhasilan pelaksanaan, b. Pemberian penilaian SKP, c. Keberadaan tempat tinggal, dan d. Perilaku PNS. (4) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar/izin belajar dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 51 (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar/izin belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga dan program pendidikan; (3) Evaluasi dilakukan oleh BKD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB XVI SANKSI Pasal 52 (1) Tugas belajar/izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan

19

tugas belajar/izin belajar maupun selama mengikuti tugas belajar/izin belajar apabila : a. Dikemudian hari terdapat bukti PNS tidak memenuhi syarat, b. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, c. Tidak berangkat melaksanakan tugas belajar/izin belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan, d. PNS mengajukan permohonan pengunduran diri, e. Tidak melaporkan perkembangan pendidikannya meskipun telah diberikan peringatan, f. PNS tugas belajar/izin belajar bekerja diluar kegiatan pendidikan, g. Setelah dievaluasi PNS tidak mampu menyelesaikan program pendidikan yang diikuti, h. Tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hal-hal peristiwa diluar kemampuannya, i. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan PNS tidak mungkin menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, j. PNS diangkat dalam jabatan struktural tertentu atau diberi tugas tambahan, k. Ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PNS tetap melaksanakan tugas pokok dilingkungan unit kerjanya. (2) Usul pembatalan tugas belajar/izin belajar disampaikan oleh kepala unit kerjanya kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur. (3) Terhadap tugas belajar/izin belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 24 dikenakan sanksi berupa : a. Hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil, b. Keharusan menyetor kembali ke kas umum daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya ditambah 100% dari jumlah biaya tersebut dalam batas waktu sesuai kesepakatan, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak mampu meneruskan tugas dan atau tidak mampu bekerja kembali secara aktif pada Pemerintah Daerah yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah, c. PNS tugas belajar yang gagal menyelesaikan pendidikannya dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akan dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun setelah diputuskan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Kabupaten Kotawaringin Timur, d. Kepala SKPD yang membiarkan PNS dilingkungannya melakukan tugas belajar/izin belajar tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, e. Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan perjanjian tugas belajar dan izin belajar. BAB XVII TATA CARA MENGAKHIRI Pasal 53 PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status tugas belajar dan izin belajar akan diterbitkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur 20

tentang mengakhiri tugas belajar dan izin belajar serta pengakuan gelar akademis sesuai tingkat pendidikan yang dimilikinya dan kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar akademis yang diperolehnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur dalam surat keputusan dan surat-surat lainnya. Pasal 54 Berkas untuk mendapatkan Surat Keputusan Mengakhiri Tugas Belajar/Izin Belajar dan Pengakuan Gelar, dengan melengkapi persyaratan administrasi sebanyak 2 (dua) berkas meliputi : a. Surat pengembalian resmi dari perguruan tinggi (khusus bagi PNS tugas belajar), b. Surat pengantar dari kepala unit kerja kepada Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Timur, c. Asli surat tugas belajar/izin belajar sejak semester awal, d. Laporan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi, e. Foto copy legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan Formal terakhir, f. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir (bagi PNS yang menduduki jabatan), g. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Pangkat terakhir, h. Foto copy legalisir SKP selama 2 (dua) tahun berakhir, dengan ratarata setiap unsur bernilai “baik”, i. Surat keputusan tugas belajar dan surat keputusan penempatan kembali/pemutusan sebagai mahasiswa tugas belajar (bagi mahasiswa tugas belajar), j. Surat keputusan pelepasan dari jabatan fungsional (khusus bagi PNS fungsional yang mengikuti tugas belajar), k. Surat keputusan penempatan tugas di Kabupaten Kotawaringin Timur. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Bagi pelamar CPNS yang pada saat melamar yang bersangkutan duduk dalam semester akhir dan atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi, pejabat yang berwenang memberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar adalah Sekretaris Daerah dengan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Pasal 56

.

Keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur kepada PNS yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan sebelum peraturan bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku. Pasal 57 Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cata Permintaan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 21

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 5 Oktober 2015 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 46

22

LAMPIRAN

I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2015 TANGGAL 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KOP SKPD RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR SKPD......... KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN........ NO.

BIDANG PEKERJAAN

KETERAMPILAN / KEMAMPUAN

PROGRAM PENDIDIKAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

JANGKA WAKTU

SUMBER BIAYA

FORMSI JABATAN

KETERANGAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR TIMUR, NAMA PANGKAT NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

23

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2015 TANGGAL 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/ /HUK-BKD/2015 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA ( TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR ) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang: a ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 24

Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor.....Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU kepada

: : Memberi..........................(Tugas Belajar / Izin Belajar) : Nama : ................................................. NIP : ................................................. Pangkat/Golongan Ruang : ................................................. Jabatan : ................................................. Unit Kerja : ................................................. SKPD : ................................................. Prodi /Fakultas : ................................................. Jurusan/Universitas : ................................................. Lama Pendidikan/TMT : .................................................

KEDUA

: Biaya Pendidikan dibebankan pada .................................... Dan kepadanya diberikan Biaya Pendidikan sebesar Rp.....; Yang dibayarkan bertahap. Tahap I sebesar Rp..................; Tahap II / dst sebesar Rp...................................................;

KETIGA

: Hal-hal yang menyangkut Hak dan Kewajiban diatur dalam Perjanjian.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sampit pada tanggal BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI

*)Coret yang tidak perlu


SUPIAN HADI

25

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2015 TANGGAL 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BATAS WAKTU PENDIDIKAN DAN TOLERANSI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR NO JENJANG BATAS BATAS BATAS PENDIDIKAN NORMAL TOLERANSI MAKSIMAL STUDI BANTUAN PENDIDIKAN 1 SLTA 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun (Pendidikan Menengah) 2 D2 2 Tahun 2 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 3 D3 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun 4 D4 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun 5 S–1 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun 6 D3/D4 ke S-1 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun 7 S2 (Regular) 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun 8 S2 (Paket) 2 Tahun 2 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 9 Spesial 1 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun 10 Spesial 2 2 Tahun 2 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 11 S3 (Regular) 5 Tahun 5 Tahun 6 Bulan 6 Tahun 12 S3 (Paket) 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI


SUPIAN HADI

26

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2015 TANGGAL 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jend. Sudirman No. 01. Telp. ( 0531 ) 32796. Fax. 33074 SAMPIT SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR / / Pada hari ini ......... tanggal..... Bulan .........Tahun .........Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Golongan ruang : Jabatan : Instansi : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya disebutkan PIHAK KESATU Nama : NIP : Pangkat/Golongan ruang : Jabatan : Instansi : Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : / / tanggal bulan Tahun ........,ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar untuk menlanjutkan pendidikan pada Universitas .............................................di....................................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK KEDUA menyatakan : 1. Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu......(........) tahun. 2. Selama menjalankan tugas belajar menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 3. Membuat Laporan Kemampuan Belajar (KLB) tiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain : foto copy legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), foto copy legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), foto copy legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan. 27

4. Setelah menyelesaikan pendidikan, kembali ke daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sekurang-kurangnya selama masa belajar ditambah 7 (tujuh) tahun berturut-turut. Pasal 2 PIHAK KESATU menetapkan jangka waktu pemberian tugas belajar kepada PIHAK KEDUA selama .......(.......) tahun terhitung tanggal/bulan/tahun...... dan jika melewati tanggal/bulan/tahun mahasiswa tugas belajar belum dapat menyelesaikan studinya dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, masa tugas belajar dapat diperpanjang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tanpa mendapatkan tambahan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pasal 3 PIHAK KESATU memberikan dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.........,-(nominal pada huruf) yang dibayarkan secara bertahap persemester selama 2(dua) Tahun Anggaran.......dengan perincian sebagai berikut : a. Biaya yang dibayarkan langsung oleh pihak BKPP Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Rekening Bank sebesar Rp................,- (nominal pada huruf) dengan cara pembayaran dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp...............,- (nominal pada huruf) per tahun antara lain yang dibayarkan adalah : 1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 2. Tunjangan Awal Program :  Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan  Daftar Ulang  Registrasi  Pra Pascasarjana  Institusional Fee  Biaya Orientasi b. Biaya yang diterima langsung oleh PNS Tugas Belajar Utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp.............,-( nominal pada huruf ) dengan rincian pembayaran terdiri dari : 1. Tunjangan awal dibayar satu kali pada tahun pertama sebesar Rp.........,-(nominal pada huruf). 2. Biaya Pemondokan, tunjangan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya operasional , buku/ referensi sebesar Rp........................,(nominal pada huruf) per bulan selama 2 (dua) tahun. c. Biaya yang diterima langsung oleh PNS Tugas Belajar Utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur saat penelitian dan pembayaran pada tahun ke 2 (dua) sebesar Rp...............,(nominal pada huruf). Pasal 4 1.

PIHAK KESATU berhak melapor kepada Bupati Kotawaringin Timur untuk mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal : a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas / Perguruan Tinggi yang bersangkutan. b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (KLB) kepada Bupati Kotawaringin Timur selama 2 (dua) semester berturutturut. 28

c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter. d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Bupati Kotawaringin Timur. 2. PIHAK KESATU berhak melapor kepada Bupati Kotawaringin Timur untuk mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal : a. Telah menyelesaikan pendidikan. b. Berakhirnya batas waktu tugas belajar. c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) di atas. d. Meninggal dunia. PASAL 5 PIHAK KEDUA menyatakan apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a,b, dan d surat perjanjian ini bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan membayar kembali dana sebesar 2 (dua) kali dari seluruh penerimaan dana yang bekenaan dengan Tugas Belajar. PASAL 6 Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermaterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya tanpa bermaterai dan rangkap ke enam untuk Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sampit, tanggal-bulan-tahun PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Pangkat NIP

Nama Pangkat NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI


SUPIAN HADI

29

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2015 TANGGAL 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/ /HUK-BKD/2015 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MAHASISWA ( TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR ) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN................... BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang: a ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

30

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor.....Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU kepada


KEDUA


KETIGA


KEEMPAT




SUPIAN HADI 31

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR TANGGAL TENTANG

2015 2015 TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/ /HUK-BKD/2015 TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN MAHASISWA ( TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR ) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN................... BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang: a ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 32

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor.....Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU kepada


KEDUA


KETIGA


KEEMPAT




SUPIAN HADI 33

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit pada tanggal 5 Oktober 2015 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd PUTU SUDARSANA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO,SH NIP. 19620701 198903 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 46

34

LAMPIRAN

I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TANGGAL 5 OKTOBER 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KOP SKPD RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR SKPD......... KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN........ NO.

BIDANG PEKERJAAN

KETERAMPILAN / KEMAMPUAN

PROGRAM PENDIDIKAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

JANGKA WAKTU

SUMBER BIAYA

FORMSI JABATAN

KETERANGAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR TIMUR, NAMA PANGKAT NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI




35

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TANGGAL 5 OKTOBER 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/46/HUK-BKD/2015 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA ( TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR ) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang: a ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 36

Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU kepada


KEDUA


KETIGA


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 5 Oktober 2015 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI





37

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TANGGAL 5 OKTOBER 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BATAS WAKTU PENDIDIKAN DAN TOLERANSI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR NO JENJANG BATAS BATAS BATAS PENDIDIKAN NORMAL TOLERANSI MAKSIMAL STUDI BANTUAN PENDIDIKAN 1 SLTA 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun (Pendidikan Menengah) 2 D2 2 Tahun 2 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 3 D3 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun 4 D4 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun 5 S–1 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun 6 D3/D4 ke S-1 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun 7 S2 (Regular) 3 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 4 Tahun 8 S2 (Paket) 2 Tahun 2 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 9 Spesial 1 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun 10 Spesial 2 2 Tahun 2 Tahun 6 Bulan 3 Tahun 11 S3 (Regular) 5 Tahun 5 Tahun 6 Bulan 6 Tahun 12 S3 (Paket) 4 Tahun 4 Tahun 6 Bulan 5 Tahun BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI




38

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TANGGAL 5 OKTOBER 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 01. Telp. ( 0531 ) 32796. Fax. 33074

SAMPIT

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR / / Pada hari ini ......... tanggal..... Bulan .........Tahun .........Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Golongan ruang : Jabatan : Instansi : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selanjutnya disebutkan PIHAK KESATU Nama : NIP : Pangkat/Golongan ruang : Jabatan : Instansi : Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : / / tanggal bulan Tahun ........,ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar untuk menlanjutkan pendidikan pada Universitas .............................................di....................................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan Ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK KEDUA menyatakan : 5. Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu......(........) tahun. 6. Selama menjalankan tugas belajar menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 7. Membuat Laporan Kemampuan Belajar (KLB) tiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain : foto copy legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), foto copy legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), foto copy legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan. 39

8. Setelah menyelesaikan pendidikan, kembali ke daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sekurang-kurangnya selama masa belajar ditambah 7 (tujuh) tahun berturut-turut. Pasal 2 PIHAK KESATU menetapkan jangka waktu pemberian tugas belajar kepada PIHAK KEDUA selama .......(.......) tahun terhitung tanggal/bulan/tahun...... dan jika melewati tanggal/bulan/tahun mahasiswa tugas belajar belum dapat menyelesaikan studinya dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, masa tugas belajar dapat diperpanjang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tanpa mendapatkan tambahan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pasal 3 PIHAK KESATU memberikan dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.........,-(nominal pada huruf) yang dibayarkan secara bertahap persemester selama 2(dua) Tahun Anggaran.......dengan perincian sebagai berikut : d. Biaya yang dibayarkan langsung oleh pihak BKPP Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Rekening Bank sebesar Rp................,- (nominal pada huruf) dengan cara pembayaran dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp...............,- (nominal pada huruf) per tahun antara lain yang dibayarkan adalah : 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 4. Tunjangan Awal Program :  Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan  Daftar Ulang  Registrasi  Pra Pascasarjana  Institusional Fee  Biaya Orientasi e. Biaya yang diterima langsung oleh PNS Tugas Belajar Utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp.............,-( nominal pada huruf ) dengan rincian pembayaran terdiri dari : 3. Tunjangan awal dibayar satu kali pada tahun pertama sebesar Rp.........,-(nominal pada huruf). 4. Biaya Pemondokan, tunjangan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya operasional , buku/ referensi sebesar Rp........................,(nominal pada huruf) per bulan selama 2 (dua) tahun. f. Biaya yang diterima langsung oleh PNS Tugas Belajar Utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur saat penelitian dan pembayaran pada tahun ke 2 (dua) sebesar Rp...............,(nominal pada huruf). Pasal 4 1.

PIHAK KESATU berhak melapor kepada Bupati Kotawaringin Timur untuk mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal : a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas / Perguruan Tinggi yang bersangkutan. b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (KLB) kepada Bupati Kotawaringin Timur selama 2 (dua) semester berturutturut. 40

c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter. d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Bupati Kotawaringin Timur. 2. PIHAK KESATU berhak melapor kepada Bupati Kotawaringin Timur untuk mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal : a. Telah menyelesaikan pendidikan. b. Berakhirnya batas waktu tugas belajar. c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) di atas. d. Meninggal dunia. PASAL 5 PIHAK KEDUA menyatakan apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a,b, dan d surat perjanjian ini bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan membayar kembali dana sebesar 2 (dua) kali dari seluruh penerimaan dana yang bekenaan dengan Tugas Belajar. PASAL 6 Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermaterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya tanpa bermaterai dan rangkap ke enam untuk Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sampit, tanggal-bulan-tahun PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Pangkat NIP

Nama Pangkat NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd SUPIAN HADI Salinan Sesuai dengan Aslinya



41

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TANGGAL 5 OKTOBER 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/ 46 /HUK-BKD/2015 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MAHASISWA ( TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR ) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN................... BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang: a ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

42

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU kepada


KEDUA


KETIGA


KEEMPAT





CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO,S.H NIP. 19620701 198903 1 014 43

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TANGGAL 5 OKTOBER 2015 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 188.45/46 /HUK-BKD/2015 TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN MAHASISWA ( TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR ) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN................... BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang: a ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 44

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permintaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU kepada


KEDUA


KETIGA


KEEMPAT





CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO,S.H NIP. 19620701 198903 1 014 45

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents