BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu menyelenggarakan peningkatan kesadaran bela negara bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur ; b. bahwa untuk menyelenggarakan peningkatan kesadaran bela negara di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 23); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 4. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, selanjutnya disingkat Badan Kesbangpolinmas adalah Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Kotawaringin Timur. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Kotawaringin Timur. 6. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hidup berdampingan secara damai. 7. Forum Bela Negara, yang selanjutnya disingkat FBN adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan rasa cinta tanah air serta memperkokoh ketahanan bangsa. 8. Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disingkat NKRI. 9. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, selanjutnya disingkat UUD RI 1945. 10. Kesadaran Bela Negara, selanjutnya disingkat KBN. 11. Bela Negara, selanjutnya disingkat BN. 12. Keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya disingkat Kamtibmas. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dari pedoman penyelenggaraan adalah sebagai kerangka acuan yang menjadi rujukan dalam perumusan / penyusunan kegiatan peningkatan KBN di kabupaten / kecamatan. (2) Tujuan dibuatnya pedoman ini adalah untuk memberikan arah bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya mengoptimalkan langkah-langkah sosialisasi peningkatan KBN. BAB III ORIENTASI KEGIATAN Pasal 3
(1) Visi kegiatan adalah terwujudnya dan berkembangnya kemampuan aparatur dan segenap komponen bangsa dalam mendukung sistem ketahanan bangsa, sekaligus didalamnya meliputi aspek pertahanan
(2) Nasional melalui pemberdayaan masyarakat sebagai sumber kekuatan rakyat dalam rangka tetap tegaknya NKRI. (3) Misi kegiatan adalah membangun ketahanan sosial masyarakat sebagai elemen utama ketahanan bangsa dengan memberdayakan masyarakat untuk menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa dan BN dalam rangka mendukung ketahanan bangsa, sekaligus didalamnya meliputi aspek pertahanan negara terutama sebagai bentuk menjaga / memelihara Kamtibmas. (4) Maksud orientasi kegiatan adalah menyatukan visi dan misi serta kerangka berpikir, tentang pentingnya peningkatan KBN bagi setiap warga negara / komponen bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan sosialisasi guna memperkokoh ketahanan bangsa dalam rangka mendukung kelangsungan keutuhan NKRI, yang dilandasi pada : a. kecintaan kepada tanah air; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. keyakinan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; d. kerelaan berkorban untuk negara; e. kemampuan awal BN. (5) Tujuan orientasi kegiatan adalah : a. Memberikan motivasi bagi setiap Warga Negara dalam peningkatan KBN. b. Mendorong tumbuhnya wawasan kebangsaan dan KBN bagi setiap warga negara dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (6) Hasil yang ingin dicapai adalah : a. Meningkat dan menguatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan bagi seluruh lapisan sosial masyarakat yang dapat menampilkan kemampuan awal BN; b. Bertumbuh kembangnya semangat kebersamaan sebagai tanggungjawab bagi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didorong oleh kesadaran dan semangat berbangsa dan BN; c. Terciptanya lingkungan sosial yang damai, aman dan tenteram di lingkungan masing-masing khususnya, dan seluruh wilayah NKRI pada umumnya; d. Tersedianya sumber daya manusia sebagai potensi pendukung upaya pembelaan negara / BN; e. Tersusunnya rencana kegiatan peningkatan KBN di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa; f. Meningkatnya kesadaran untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (anti korupsi kolusi dan nepotisme) serta memelihara kehormatan sebagai bangsa Indonesia; g. Meningkatnya kesadaran untuk memelihara/mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, dan kesadaran untuk meningkatkan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan social; h. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan media dalam upaya peningkatan KBN. (7) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif masyarakat sesuai dengan orientasi sosial budaya / agama dan orientasi politik baik individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat, guna meningkatkan kesadaran bangsa dan BN yang merupakan kegiatan lintas sektoral dan terpadu dalam berbagai aspek kehidupan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk mencapai sasaran / hasil yang diharapkan. BAB IV PENGELOLAAN DAN MEKANISME KEGIATAN Pasal 4 Tugas dan tanggungjawab pengelolaan kegiatan peningkatan KBN meliputi : 1. Prinsif Pengelolaan ; a. Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan luas masyarakat; b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
c. Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; d. Pengelolaan kegiatan dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal; e. Pengelolaan kegiatan dilaksanakan sebagai manifestasi dari kepedulian terhadap kondisi obyektif kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini;
2. Pola pengelolaan ; a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pelestarian kegiatan serta dampak di wilayahnya; b. Kemandirian masyarakat dalam penerapan dan pelestarian kegiatan menjadi prasyarat utama lestarinya kegiatan; c. Kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah daerah, swasta, LSM dan perguruan tinggi dalam pengembangan kegiatan; 3. Mekanisme pengelolaan ; Mekanisme pengelolaan kegiatan peningkatan KBN meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evuasi, pendanaan, pelayanan dan penanganan masalah dan pelaporan. BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENDANAAN Pasal 5 (1) Persiapan dan perencanaan meliputi : a. Penyusunan rencana strategis kegiatan sebagai kerangka acuan perumusan dan pengembangan program; b. Review dan penyempurnaan kerangka acuan kerja, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan; c. Perumusan kebijakan, strategi dan indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan; d. Penyiapan dan pengembangan modul-modul pelatihan dalam rangka sosialisasi kegiatan peningkatan KBN. (2) Pengorganisasian. Pelaksanaan kegiatan peningkatan KBN di kabupaten / kecamatan dilaksanakan oleh instansi terkait : a. Bappeda, bertugas melakukan pembinaan dan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan; b. Badan Kesbangpolinmas, bertugas melakukan pembinaan dan koordinasi dalam proses penyiapan dan pengembangan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. (3) Pelaksanaan. a. Persiapan. Persiapan pelaksanaan kegiatan program diawali dengan sosialisasi yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar pelaksana kegiatan secara menyeluruh. Peserta sosialisasi pada berbagai kegiatan tersebut adalah aparat pemerintah daerah, tokoh agama, pimpinan ormas, konsultan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. b. Pelaksanaan. b.1.Bentuk kegiatan. Dalam rangka meningkatkan KBN bagi segenap unsur komponen bangsa, perlu diselenggarakan kegiatan peningkatan KBN, yang dapat berbentuk : b.1.1.Lokakarya; b.1.2.Forum peningkatan KBN; b.1.3.Orientasi; b.1.4.Temu wicara; b.1.5.Sarasehan; b.1.6.Penataran; b.1.7.Napak tilas; b.1.8.Kemah remaja; b.1.9.Paskibraka; b.1.10.Kegiatan seni;
b.1.11.Dialog interaktif; b.1.12.Karya tulis, dan b.1.13.Bentuk lain sesuai dengan budaya setempat. b.2.Pelaksanaan kegiatan peningkatan KBN, meliputi ; b.2.1.Persiapan. - Membentuk panitia penyelenggara; - Panitia bertugas menyiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan antara lain nara sumber / penceramah, calon peserta, dan tempat penyelenggaraan; - Panitia melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi tingkat kabupaten / kecamatan. b.2.2.Penyelenggaraan. Kegiatan peningkatan KBN diselenggarakan dengan ketentuan : - Peserta berjumlah sekurang-kurangnya 50 orang; - Waktu pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan; - Tempat penyelenggaraan diusahakan yang representatif, termasuk prasarana dan sarana yang memadai untuk diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan. b.2.3.Penanggungjawab. - Penanggungjawab umum adalah Bupati; - Penanggungjawab pelaksanaan adalah kepala Badan Kesbangpolinmas; - Pelaksana adalah yang membidangi masalah ketahanan ideologi bangsa. c. Materi kegiatan peningkatan KBN meliputi : c.1.Materi dasar. c.1.1.Pancasila; c.1.2.UUD 1945; c.1.3.UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; c.1.4.UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. c.2.Materi inti. c.2.1.Kebijakan pembinaan kesatuan bangsa; c.2.2.Ketahanan nangsa / nasional; c.2.3.Wawasan kebangsaan; c.2.4.KBN; c.2.5.Materi yang dianggap relevan oleh daerah ; - Otonomi daerah; - Situasi dan kondisi sosial politik di daerah; - Masalah yang berkaitan dengan kamtibmas; - Peranan pembauran bangsa dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. c.3.Materi penunjang. c.3.1.Strategi pembangunan daerah; c.3.2.Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa; c.3.3.Format sistem kependudukan sebagai pilar pertahanan nasional. c.4.Pendalaman materi. c.4.1.Diskusi kelompok dan penyusunan rekomendasi; c.4.2.Diskusi paripurna dan penyerahan rekomendasi. d. Peserta kegiatan peningkatan KBN terdiri dari : d.1.Tokoh agama; d.2.Tokoh masyarakat; d.3.Tokoh adapt; d.4.Pengurus organisasi kemasyarakatan / LSM; d.5.Mahasiswa / pelajar; d.6.Aparat pemerintah; d.7.Generasi muda dan pramuka; d.8.Pengurus parpol. e. Penceramah. Penceramah dalam kegiatan peningkatan KBN terdiri dari : e.1.Pejabat Badan Kesbangpolinmas provinsi / kabupaten; e.2.Pejabat dari kepolisian; e.3.Pejabat Bappeda provinsi/kabupaten; e.4.Pengurus Bakom provinsi/kabupaten; e.5.Pejabat dari instansi terkait; e.6.Pejabat dari Kodim/Korem/Kodam;
e.7.Pejabat dari instansi pusat; e.8.Pejabat perguruan tinggi/dosen kewiraan (kewarganegaraan); e.9.Alumni Targati; e.10.Pimpinan ormas yang memiliki keahlian/kualifikasi di bidang PPBN. f. Piagam. Peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi peningkatan KBN diberikan piagam sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengikuti sosialisasi kegiatan dimaksud. Adapun bentuk dan isi piagam diserahkan kepada instansi penyelenggara masing-masing dan ditandatangani oleh Bupati. Pasal 6 Pendanaan bagi penyelenggaraan peningkatan KBN dari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpolinmas. BAB VI PELESTARIAN KEGIATAN Pasal 7 (1) Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan peningkatan KBN adalah : a. Menjamin terpeliharanya aspek positif secara menyeluruh dan berkelanjutan; b. Membudayakan hasil-hasil kegiatan sebagai akibat dari dampak positif yang ditimbulkan; c. Mendidik masyarakat untuk hidup secara damai dan bersatu dalam bingkai fluralisme, yang dilandaskan pada penghayatan wawasan kebangsaan dan KBN yang tinggi. (2) Prasyarat pelestarian kegiatan adalah : a. Perluasan skala lokasi kegiatan; b. Aktualisasi pada tempat/wilayah yang telah menyelenggarakan sosialisasi kegiatan; c. Kemitraan dengan stakeholders (perguruan tinggi, LSM, organisasi, dan instansi terkait); d. Political will pemerintah kabupaten dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kegiatan. BAB VII FORUM BELA NEGARA Pasal 8 (1) FBN dibentuk di kabupaten, kecamatan dan desa / kelurahan. (2) Pembentukan FBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) FBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Pasal 9 (1) FBN kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas : a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang peningkatan KBN; b. Menyelenggarakan forum dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus ormas / LSM, mahasiswa / pelajar, generasi muda dan pramuka, pengurus parpol, serta aparat pemerintahan; c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan peningkatan KBN, dan d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan KBN. (2) FBN kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang peningkatan KBN; b. Menyelenggarakan forum dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus ormas / LSM, mahasiswa / pelajar, generasi muda dan pramuka, pengurus parpol, serta aparat pemerintahan di kecamatan; c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan KBN, dan
d. Merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan KBN. (3) FBN desa / kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang peningkatan KBN; b. Menyelenggarakan forum dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan pelajar, pengurus parpol, serta aparat pemerintahan di desa; c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan KBN, dan d. Merumuskan rekomendasi kepada kepala desa / lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan KBN. Pasal 10 (1) Keanggotaan FBN terdiri atas tokoh / pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengurus parpol, pimpinan ormas / organisasi kepemudaan / generasi muda, dan aparat pemerintahan setempat. (2) Jumlah anggota FBN kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan. (3) FBN dipimpin oleh 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang pemilihannya dilakukan secara musyawarah oleh peserta / anggota.
Pasal 11 (1) Dalam membina FBN, dibentuk Dewan Pembina FBN Kabupaten, kecamatan, dan desa / kelurahan. (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan peningkatan KBN, dan b. Memfasilitasi hubungan kerja FBN dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan peningkatan KBN. (3) Dewan Pembina FBN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Ketua : Wakil Bupati. b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Kasyarakat Kabupaten. c. Anggota : Pimpinan instansi terkait. (4) Dewan Pembina FBN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Ketua : Camat. b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan. c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan. (5) Dewan Pembina FBN Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : a. Ketua : Kepala Desa / Lurah. b. Sekretaris : Sekretaris Desa / Kelurahan. c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat desa / kelurahan. BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 12 Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan peningkatan KBN, Bupati melakukan pengawasan terhadap camat dan kepala desa / lurah serta instansi terkait di daerah denngan dibantu oleh Kepala Badan. Pasal 13 (1) Bupati melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan KBN kepada Gubernur. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibuat oleh Kepala Badan.
BAB IX PENUTUP
Pasal 14 (1) Hal-hal menyangkut teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan atas persetujuan Bupati. (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Ditetapkan di Sampit pada tanggal 31 Desember 2010. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
SUPIAN HADI Diundangkan di Sampit pada tanggal 31 Desember 2010. Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
PUTU SUDARSANA,SH.MH. Pembina Utama Muda NIP.195706271987031004.
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 60
