Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
Dinamika Politik Internal Partai Kebangkitan Bangsa dalam Proses Penentuan Kandidat Calon Wakil Bupati Sidoarjo 2015 Tigor Situmorang Email :
[email protected]
ABSTRAK Pemilihan umum dijadikan partai politik untuk merekrut orang baru. Sebuah hal yang biasa bagi partai melakukan proses seleksi. Adanya rekrutmen politik ada harapan baru bagi demokrasi. Menghadapi Pilkada serentak 2015 DPC PKB Sidoarjo hanya membuka pendaftaran bagi calon wakil Bupati. Menariknya untuk layak diteliti karena sebelumnya sudah ada nominasi calon yang akan maju pada agenda Pilkada 2015. Kandidasi merupakan cara bagi partai untuk menentukan calon mana yang sesuai untuk menempati jabatan publik. Berkaitan dengan itu pula bagaimana proses seleksi yang ditentukan terkait dengan kandidasinya dan penentuan siapa calon wakil Bupati yang akan diusung PKB Sidoarjo dalam Pilkada 2015. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam untuk proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teori yang dari Reuven Y Hazan & Gideon Rahat tentang seleksi kandidat dengan diperkuat oleh teori Pippa Norris tentang faktor yang dapat mempengaruhi. Snowball sampling adalah teknik menentukan informan dengan bantuan informan kunci. Dengan bantuan informan SM di dapat MR, yang kemudian didapat informan AN dan NAS atas saran dari informan MR. Dari hasil temuan tentang dinamika penentuan kandidat pada agenda pilkada serentak 2015 di Sidoarjo ini ditemukan bahwa PKB mencoba terbuka melakukan penjaringan. Tetapi dari siapa yang akan memilih calon pendaftar akan bersifat eksklusif. karena ada tim desk pilkada yang ditentukan oleh internal DPC PKB dan DPW PKB Jawa Timur sebelum nantinya akan menunggu rekomendasi dari DPP. Penentuan calon bersifat desentralistik. Maka sudah dipastikan proses seleksi yang dilakukan DPC PKB dalam menjaring calon wakil Bupati termasuk tingkatan eksklusif. Kata kunci: Pilkada, Kandidasi, Proses Politik
ABSTRACT Political party use general election to recruit new member. It is common to political party to do selection process. Recruitment in politics makes new hope for democracy. To face concurrent District Head General Election (Pilkada) in 2015, DPC PKB Sidoarjo only open registration for vice mayor candidates. The interesting thing is previously there already are some list of candidates who are ready to compete on Pilkada 2015. Candidacy is a way for parties to choose the right candidate to carry public chair. Therefore, this study examine how
342
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
the selection of the candidate are going and how they determine the choosen candidate for vice mayor from PKB Sidoarjo in Pilkada 2015. This study was using descriptive way of qualitative method research. The author was using interview technique in collecting data process. This study was using Theory by Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, about candidate selection and Theory by Pippa Norris about influence factors. To choose the informant for interview purpose, the author used snowball sampling technique. With the help from informant named SM, the author got a name, MR, and from MR’s suggestion there are two name who became this study’s informants, AN and NAS. The result from this study found that PKB tried to drag the candidate openly. But they have exclusive voting rights for only some internal member in DPC PKB and DPW PKB Jawa Timur who can choose the candidates before the issuance of recommendation given from DPP. Process of determining the candidate is decentralisation. Therefore, it is certain that selection process to choose the Vice Mayor of Sidoarjo did by DPC PKB were on the exclusive level. Keywords: General Election, Candidacy, Political Process
PENDAHULUAN Partai politik bagian penting dalam negara demokrasi. Peran dari partai politik ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya partai politik maka masyarakat diharapkan terlibat langsung yang terlebih ingin menyampaikan aspirasinya pada suatu partai. Seiring dengan memang sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, memang dalam fungsinya sendiri bahwa kehadiran partai politik memberikan wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya yang sesuai dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan. Pentingnya sebuah partai politik memberikan warna tersendiri bagi demokrasi di Indonesia. Dengan adanya partai politik tentu tidak terlepas dengan adanya sebuah kepentingan. Terbentuknya sebuah partai politik merupakan sebuah rencana dari beberapa orang yang terorganisir untuk masuk dalam sebuah pemerintahan serta menginginkan adanya kekuasaan. Seperti halnya menurut Sartori dalam bukunya Miriam Budiardjo bahwa partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.1 Kandidasi merupakan cara yang dilakukan partai politik untuk menjaring calon-calon yang memiliki kriteria yang dibutuhkan oleh partai politik. Dengan munculnya partai yang beragam ideologi mewarnai kancah perpolitikan, dengan landasan ideologi maka tergambar ke arah mana pemerintahan yang di inginkan sesuai dengan ideologi Partai politik itu sendiri. Dengan kata lain, partai politik merupakan organisasi politik yang berorientasi pada upaya untuk merebut dan mempertahankan serta menjalankan kekuasaan dalam bentuk kebijakan umum.2 Dinamika partai politik akan selalu ada dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung, salah satunya adalah menempatkan wakilnya dalam kursi pemerintahan. 1
Budiardjo,Miriam . 2008. Dasar-DasarIilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 404
2
Mufti, Muslim. 2013. Teori-Teori Politik. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 123
343
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
Menempatkan wakilnya di pemerintahan adalah upaya bagi partai politik untuk dapat memasukkan ideologi yang dipahaminya yang juga berdampak pada pemerintahan yang dijalankannya. Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai Islam berbasis massa. Meskipun PKB merupakan partai islam tetapi tidak berlandaskan Islam terlebih mengadopsi nasionalisme, pluralisme, dan kebhinekaan yang kuat. Diketahui sebagai partai yang memiliki basis massa yag kuat, suara PKB pada pemilu 2014 meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal itu menjadikan salah satu partai memiliki basis massa yang kuat di Sidoarjo ini dalam proses kandidasi pengusungan calon wakil Bupati Sidoarjo tahun 2015 ini nampak berbeda dibandingkan pada Pilkada sebelumnya tahun 2010 di Sidoarjo. Dimana letak perbedaannya tidak diusungnya pasangan yang sama pada Pilkada tahun 2015 ini dikarenakan ada proses dinamika politik dalam tubuh PKB. Hasil dari perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo mengukuhkan PKB sebagai pemenang pemilu yang terlihat dari perolehan suara untuk DPRD Sidoarjo sebanyak 264.092 suara. 3 Basis massa PKB di Sidorjo masih menunjukkan antusiasnya bahkan di lingkup Jawa Timur. Sehingga hal ini dimanfaatkan betul oleh PKB Sidoarjo untuk mengusung kandidat sendiri dalam proses Cabub dan Cawabup di Sidoarjo tahun 2015. Pasalnya PKB memperoleh 13 kursi di DPRD Sidoarjo dan satu-satunya yang bisa mengusung cabup-cawabup sendiri.4 Dipilihnya kembali Saiful Ilah sebagai kandidat calon yang memegang status petahana yang di usung oleh PKB yang dipasangkan dengan Nur Ahmad Syaifuddin setelah mendapat rekomendasi dari DPP PKB. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur UU no 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Proses politik kandidasi ini adanya pembuatan keputusan yang dilakukan oleh internal partai PKB dalam menentukan dan melalui tahapan penjaringan calon yang diusung nantinya. Sidoarjo sendiri merupakan pemasok calon terbanyak pada pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2015 dibandingkan dari 19 daerah pemilihan dan merupakan satu-satunya yang ada di Jawa Timur. Artinya partai politik khususnya di Sidoarjo secara aktif dalam menghasilkan calon. Selain itu juga banyaknya kader yang ikut terlibat dalam proses kandidasi yang dilakukan PKB Sidoarjo untuk menghasilkan calon wakil Bupati Sidoarjo 2015. Maka dalam fokus utama penelitian ini adalah proses kandidasi yang bagaimana calon hingga akhirnya dapat di nominasikan oleh elite partai untuk maju pada pilkada Sidoarjo 2015. METODE Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang dikaitkan dengan latar belakang. Rumusan masalah tersebut adalah bagaimana proses politik dalam penentuan kandidat calon wakil Bupati dalam pilkada serentak 2015 yang berlangsung pada PKB Sidoarjo? adapun 3
4
http://www.dpp.pkb.or.id/pkb-nomor-1-di-sidoarjo. diakses pada tgl 20/10/2015 pukul 21.44
http://sidoarjoterkini.com/2015/04/06/saiful-ajak-pdip-koalisi-cabup-cawabup-tetap-dari-pkb/ diakses pada tgl 20/10/2015 pukul 21.57
344
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
konsep yang digunakan yakni ada empat konseptualisasi. Pertama, kandidasi adalah kandidasi yang cara yang dilakukan partai politik ini merupakan bagian dari peran sebagai pengatur untuk mencalonkan calon pada sebuah pengisian jabatan ditingkatan pemerintahan. Kedua, partai politik adalah kelompok yang terorganisir, beridentitas, memiliki legitimasi, mengembangkan aktivitas dengan menyeleksi kandidat untuk jabatan publik. Ketiga, pemilukada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yag selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat, pragmatism politik adalah orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik. Teori yang digunakan menggunakan teori seleksi kandidat dari Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat dengan diperkuat oleh pandangan Pippa Norris. Teori seleksi kandidat merupakan sebuah proses yang dimana prosesnya ini merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh partai politik sebelum pada kontestasi pemilu nantinya. Dengan demikian, pentingnya metode seleksi calon untuk memahami politik partai dapat dijelaskan oleh kombinasi dari tiga unsur. Pertama, seleksi calon mencerminkan dan mendefinisikan karakter partai dan perebutan kekuasaan internalnya, kedua, relative mudah bagi partai untuk mengubah metode seleksi calon mereka. Ketiga, perubahan metode seleksi calon akan mempengaruhi partai politik.5 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan kualitatif deskriptif ini membantu memahami perilaku atau kulur dari kelompok tertentu, institusi tertentu, atau pun juga komunitas tertentu.6 Pada fokus penelitian ini adalah proses kandidasi PKB dalam penentuan kandidat calon wakil Bupati Sidoarjo pada Pilkada serentak 2015. Lokasi penelitiannya di secretariat DPC PKB Sidoarjo. Subyek penelitian ini berupa informan sebagai sumber pengumpulan data. Prosedur dalam pemilihan informan mengunakan teknik snowball sampling. Cara kerjanya dengan bantuan informan kunci untuk meminta saran atau rujukan kepada siapa saja sumber informan yang akan diwawancarai sesuai dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan menggunakan data sekunder yang relevan. Teknik analisis data berupa transkrip wawancara terlebih dahulu dan diperkuat oleh literature berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting dan perlu seperti referensi, media cetak, dan data dari internet dikumpulkan kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada teori-teori yang saya gunakan, yaitu teori seleksi kandidat guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. SEJARAH PKB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terbentuk karena adanya tuntutan dari warga NU. Sebuah catatan sejarah bahwa Nahdlatul Ulama ini turut andil dalam memberikan kontribusi bagi pembelajaran politik bagi Indonesia. Sehubungan dengan pembentukan maka awal mulanya karena tahun 1998 memasuki era reformasi dan tak ada permerjeran partai, sehingga 5
Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. Handbook partai politik. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hlm 180 6
Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Hlm 93
345
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
terbentuklah parpol yang di beri nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yang dimana di awal pemerintahan Soeharto terjadi permerjeran antar partai yang kurang lebih selama tiga dasawarsa. Partai PKB sendiri bentukan PBNU yang semulanya banyaknya usulan yang masuk dari seluruh warga NU yang ada di tanah air, dari banyaknya usulan yang masuk terbentuklah partai politik ini. Terlebih terpilihnya ketua PBNU Abdurahman Wahid sebgai Presiden ke 4 yang dianggap sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap warga NU menjadi pemimpin bangsa saat itu. Karena PKB ini terbentuk karena responsi dari warga NU yang menginginkan sebagai wadah penyaluran aspirasi maka NU sebagai organisasi yang bergerak dalam sosial keagamaan memberikan aturan terkait dengan kaumnya yang nantinya ingin berkiprah dalam kancah politik. PKB merupakan partai yang direstui oleh PBNU. Jadi sosok ketokohan Gus Dur memang tidak bisa dipisahkan dari NU. Bahkan ada tagline yang mengatakan “NU is Gus Dur, Gus Dur is NU”. POLITIK PKB SIDOARJO Perjalanan panjang dilalui partai PKB dalam menjalankan pemerintahan di Sidoarjo. Proses demi proses telah dilewati yang pada akhirnya menempatkan calon yang berpotensi mendulang suara dan memenangkan pilkada. Mulai dari pilkada tahun 2000-2010 sosok figur Saiful Ilah sudah menjadi bagian penting dalam pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Meskipun pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Bupati mendapingi Win Hendrarso yang sebagai Bupati. Berbagai dinamika politik sudah dialami beliau hingga akhirnya PKB masih mempercayakan sosok Saiful Ilah adalah figur yang tepat untuk membangun Sidoarjo yang lebih baik. Keduanya dipasangkan sebagai pasangan incumbent pada tahun 2005. Agenda pilkada pun dilalui dengan hasil yang positif yang mengantarkan pasangan Win Hendrarso dan Saiful Ilah menjadi pemenang pemilukada Sidoarjo hingga 2 periode yaitu tahun 2000-2005 dan 2005-2010. Saiful Ilah menjadi sosok yang di unggulkan maju sebagai calon Bupati yang menggantikan Win Hendrarso. Meskipun demikian nama Saiful Ilah bukan satu-satunya untuk memenangkan pilkada Sidoarjo 2010 karena ada tokoh lain yang di unggulkan yaitu MG Hadi Sutjipto. Terkait dengan dorongan masyarakat yang menginginkan agar pak Tjip ini mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Sidoarjo. Namun pak Tjip masih menimbang dan menunggu dinamika yang terjadi alam perpolitikan di Sidoarjo. Pada saat yang bersamaan kejutan yang terjadi dimana secara tiba-tiba pak Tjip didampingi tiga orang terdekatnya mendaftar ke desk pilkada untuk merebut tiket cawabup dari partai PKB. Pada akhirnya turun rekomendasi dari DPP untuk memutuskan pak Tjip yang mendampingi Saiful Ilah pada pilkad Sidoarjo 2010. Keputusan yang diambil oleh ketua DPP PKB Muhaimin Iskaandar alasannya sosok pak Tjip ini mampu meraup jumlah suara yang cukup pada kontestasi pilkada Sidoarjo 2010. Selain itu juga ada beberapa masukan dari para Dewan Syuro yang merekomendasikan nama pak Tjip ini maju mendampingi Saiful Ilah. Selain itu sosok pak Tjip ini terkenal dekat dengan para Kyai-kyai karena beliau pernah menjadi ketua Takmir masji Agung Sidoarjo. Dari semua itu ada satu alasan yang kuat yang menjadikan pak Tjip maju sebagai wakil Bupati melalui PKB yaitu, karena obsesi pak Tjip hanya satu dipercaya oleh PKB untuk mendampingi Saiful
346
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
Ilah pada pilkada periode 2010-2015.7 Terbukti pada pilkada 2010-2015 PKB berhasil memenangkan dengan kemenangan telak yang didapatkan oleh pasangan Saiful Ilah-MG Hadi Sutjipto. PRA-PILKADA SERENTAK 2015 Pilkada Serentak di Sidoarjo periode 2015-2020 menjadi ajang kontestasi terakhir bagi Saiful Ilah. Sudah menjadi keputusan partai PKB Sidoarjo yang nantinya akan mengusung kembali Bupati petahana tersebut dalam mengikuti pesta demokrasi pemilukada di Sidoarjo. Pada Pilkada serentak 2015 di Sidoarjo, PKB sudah mempersiapkan secara matang pasca gelaran pemilu 2014. Persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan agenda besar Sidoarjo dalam gelaran Pilkada serentak 2015. Dengan membahas calon yang akan mendampingi Saiful Ilah maju pada periode 2015-2020. Musyarawah elite menjadi bagian penting dalam pengusungan calon. Terlebih dalam agenda yang berdekatan dengan pilkada selanjutnya. Pembahasan yang dilakukan ini terjadi pada tahun 2014 yang dimana pada saat itu PKB berhasil menjadi pemenang pemilu di Sidoarjo. Bermacam komunikasi dilakukan antar faksi-faksi yang pada akhirnya dari 6 calon incumbent dari PKB ini terlebih dulu melakukan musyawarah kecil yang dipimpin oleh ketua fraksi PKB Achmad Amir Aslichin. Musyawarah ini bertujuan akan membahas nama siapa yang akan menjadi ketua dewan DPRD Sidoarjo. terjadi negoisasi antar fraksi PKB dalam siapa yang akan menjadi ketua DPRD Sidoarjo. Selain itu musyawarah tersebut membahas siapa yang nantinya akan mendampingi Saiful Ilah pada Pilkada 2015. Dinamika Proses penentuan kandidat calon wakil Bupati Sidoarjo 2015 Kekuasaan menjadi daya tarik bagi semua partai politik untuk berkeinginan menduduki pemerintahan. Adanya sebuah babak baru yaitu pilkada serentak yang dilakukan tanggal 9 Desember 2015 itu menjadi ajang untuk berkompetisi. Menghadapi hal semacam itu sejumlah partai politik pun melakukan persiapan salah satunya adalah pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKB Sidoarjo dalam menjaring calon wakil Bupati Sidoarjo. Terjadinya musyawarah dan kesepakatan dalam lingkup fraksi PKB di DPRD Sidoarjo ini melibatkan sejumlah 6 incumbent yang dipimpin ketua fraksi PKB Achmad Amir Aslichin. Berawal dari sana kesepakatan dan negoisasi berawal, dengan komunikasi awal yang pada mulanya membicarakan siapa yang akan menduduki kursi dewan DPRD Sidoarjo. Penawaran tersebut pertama kali ditawarkan kepada peraih suara terbanyak di Sidoarjo yakni Abdul Kholik. Negoisasi ini awal mulanya untuk menetapkan kursi ketua dewan DPRD Sidoarjo, yang kemudian berlanjut pada agenda pilkada serentak 2015 di Sidoarjo. Hasil penawaran berujung penolakan dari Abdul Kholik. Alasan beliau menolak karena beliau yakin akan kemampuan dirinya untuk maju pada pilkada Sidoarjo 2015 sebagai calon Bupati. Ada beberapa faktor formal dan informal yang menjadikan beliau memiliki motivasi lebih terlebih dalam sebuah organisasi kepartaian. Selain itu dengan perolehan suara yang cukup banyak pada kontestasi pemilu legislatif Sidoarjo 2014. Terlepas dari itu beliau juga termasuk yang akan direkomendasikan kepada DPP PKB mengenai jabatan kursi dewan DPRD Sidoarjo bersamaan dengan dua nama lainnya yakni Sulamul Hadi Nurmawan dan Nur 7
http://tribundaerah.blogspot.co.id/2010/01/hadi-sutjipto-mencalonkan-diri-dengan.html . diakses tanggal 15/6/2016. pukul 21:56
347
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
Achmad Syaifudin. Nama-nama tersebut yang disepakati dalam musyawarah antar fraksi di DPRD kembali dimunculkan pada musyawarah pleno yang dilakukan oleh DPC PKB Sidoarjo dan dikoordinasikan kepada DPW PKB. Pendaftaran bakal calon wakil Bupati Sidoarjo Pendaftaran yang dibuka oleh partai PKB dalam menjaring calon Bupati dan wakil Bupati Sidoarjo 2015 terkumpul 9 orang yang mendaftarkan diri. Dari batas waktu yang sudah ditentukan mereka telah melakukan verifikasi administrasi. Dari 9 nama tersebut adalah Haidar Assegaf, dr.Farida Anwari, MG Hadi Sutjipto, Iwan setiawan, Nur Achmad Saifudin, Musawimin, Khalim, Kabil Mubarok, Khulaim Junaidi. Dibukanya pendaftaran ini atas keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB, yang dimana keputusan politik yang dibuat adalah penjaringan calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu tugas dari DPP, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang hanya sebatas melakukan tahapannya saja namun dalam penetapannya kebijakannya diputuskan tetap oleh DPP. Ketetapan keputusan politik yang dilakukan DPP PKB ini sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Semua itu diawali dengan hasil dari survey yang dilakukan oleh partai. partai seawal mungkin sudah melakukan survey terlebih dahulu mengenai elektabilitas Bupati Saiful Ilah ini, apa yang menjadi keputusan partai membuat DPW dan DPC senang dengan kebijakan ini. Berkaitan dengan masalah partisipasi dalam perekrutan bakal calon yang mengisyaratkan siapa saja boleh mencalonkan asalkan tidak melanggar Undang-Undang dan aturan yang dibuat partai. Dari sini bersifat umum, yang artinya tidak membatasi seseorang berdasarkan background pelamar. Dalam proses demokrasi pentingnya sebuah dukungan partisipasi warga negara. Untuk menempati calon wakil Bupati Sidoarjo 2015 harus ada persaingan antar kader PKB. Terbukti ada 5 kader PKB yang mendaftar dan 4 pesaing lainnya berasal dari non-kader dan kader partai lain. Persaingan ini adalah cara partai politik untuk menunjukkan kompetisi secara benar terlepas dari keputusan internal siapa yang akan dinominasikan oleh DPC PKB Sidoarjo. Tingkat partisipasi yang tinggi mendaftar melalui PKB ini tentu tidak terlepas dari kemungkinan besar memenangkan pilkada serentak 2015. Karena PKB sendiri sudah melakukan beberapa survey terkait dengan pilkada 2015. Pada hasil surveinya sebelum dipasangkan dengan wakil bupati, serta tidak melakukan rangkaian kampanye Saiful Ilah berhasil memperoleh kurang lebih 40% perolehan suara. Seleksi bakal calon wakil Bupati Sidoarjo 2015 Tahapan yang dilalui oleh bakal calon wakil bupati diantaranya wawancara dan fit and proper test. Begitupun juga dengan keinginan PKB membuka pendaftaran ini tidak lain juga salah satunya untuk merekrut dan memprioritaskan kader muda untuk mendampingi calon petahana yaitu Saiful Ilah. Maka dari itu dipilih dan dibentuklah selektorat yang akan menguji semua calon Bupati dan bakal calon wakil bupati. Tahapan fit and proper test ini memang menjadi acuan sebagaimana menjadi acuan bagi seluruh calon kepala daerah terpilih dalam penempatan personil untuk menempati jabatan structural yang ada dalam kursi Pemerintahan Daerah. Tahapan fit and proper test dilakukan dua kali yaitu di tingkat DPC dan DPW melalui proses yang sama. Pada proses fit and proper test yang dilakukan di DPC, wawancara itu dihadapan para pengurus, fraksi, NU, dan masyarakat. Jadi masyarakat publik akan melihat bagaimana sikap para calon ini terkait dengan visi misi atas penjabaran dari apa yang sudah di interviewkan. Selanjutnya adalah proses uji publik yaitu nama-nama calon yang sudah lolos di
348
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
internal DPC kemudian dipaparkan kepada masyarakat, dengan bantuan media-media harapannya masyarakat yang memberikan penilaian terhadap jejak politik maupun record calon yang di usung. Begitupun juga yang dilakukan di DPW, dari hasil yang sudah dirangkum oleh tim panelis kemudian akan di rekomendasikan di tingkatan DPP untuk perkara memutuskan pasangan calon. Peran Elit Partai dalam Penentuan Kandidat Kontrol politik menjadi alasan terkuat untuk menetapkan seorang calon kandidat pemimpin. Setiap partai politik pasti membutuhkan strategi untuk dapat menempatkan dan memenangkan calon kandidat yang di usungnya. Seperti di pilkada Sidoarjo 2015 tentang penominasian calon wakil Bupati misalnya memang di buka secara umum tetapi dalam pemilihan atau penempatan calon wakil bupati yang mendamping Saiful Ilah ini sudah ada perencanaan yang di siapkan lebih awal. Desentralisasi bersifat teritorial, yakni ketika selektorat partai lokal mencalonkan calon partai- misalnya seorang pemimpin lokal, komite cabang partai, atau semua anggota partai atau pemilih di suatu daerah pemilihan. 8 Proses pengambilan keputusan DPC PKB dalam mengusung calon ini dilakukan dengan cara musyawarah yang sesuai dengan AD-ARDT 2014 pasal 20 bahwa yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Kedua, dalam hal tidak mencapai kata mufakat, keputusan berdasarkan suara terbanyak. Sejalan dengan konsep Lijphart dalam buku Handbook Partai Politik mengatakan bahwa desentralisasi bisa bersifat teritorial, yakni ketika selektorat partai lokal mencalonkan calon partai-misalnya seorang pemimpin lokal, komite cabang partai, atau semua anggota partai atau pemilih di suatu daerah pemilihan. 9 Dengan desentralisasi yang dilakukan atas mekanisme territorial tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan adanya keikutsertaan perwakilan lokal, cukup mudah. Pada tahap ini selektorat di tingkatan lokal atau Kabupaten memegang dan memainkan peran penting dalam pemilihan individu ataupun calon. Proses penentuan calon yang direkomendasikan ke DPP melalui cerita yang panjang. Berawal dari raihan suara PKB pada pemilihan legislatif 2014 mendapatkan suara terbanyak di Kabupaten Sidoarjo sehingga sudah ditetapkan sebagai partai pemenang. Dari calon legislatif yang di usung PKB menempatkan calon 6 incumbent dan lainnya adalah non incumbent. Dari suara yang didapat PKB menempatkan nama Abdul Kholik sebagai raihan suara tertinggi di wilayah Sidoarjo. Yang pada akhirnya turunlah rekomendasi nama dari DPP untuk merekomendasikan nama Sulamul Hadi Nurmawan yang lebih akrab dipanggil mas Wawan ini sebagai ketua dewan DPRD Sidoarjo periode 2014-2019. Usaha yang dilakukan DPC PKB menginginkan Saiful Ilah memimpin Sidoarjo kembali pada 2015-2020. Dengan kemungkinan yang besar, tentu adanya wakil dari kader PKB sendiri merupakan cara regenerasi kepemimpinan. Ini merupakan strategi partai politik, bukan hanya PKB saja untuk mepertahankan dominasinya dalam pemerintahan khususnya di Kabupaten
8
Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hal 182 9
Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hal 182
349
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
Sidoarjo. Tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan untuk menjaminnya representasi fungsional melalui desentralisasi, yakni melalui dua tahap mekanisme yang biasa digunakan.10 1. Mekanisme pertama merupakan mekanisme jatah tempat yang digunakan untuk menjamin jumlah posisi minimal dalam daftar (atau jumlah minimal kursi yang aman dalam kasus distrik satu-anggota) untuk calon dari suatu kelompok sektor atau sosial. 2. Mekanisme yang kedua yakni memastikan representasi fungsional adalah distrik, kelompok sekretarian atau sosial, dimana calon dan penyeleksi adalah anggota dari kelompok sektor atau sosial yang sama. Sudah banyak pihak yang mengira bahwa pak Tjip ini mempunyai motivasi beserta keyakinan akan maju pada pilkada 2015-2020 ini sebagai calon Bupati. Selain tidak adanya kepastian yang menjamin bahwasannya pak Tjip akan kembali maju berdampingan dengan Saiful Ilah. Hingga pada akhirnya pak Tjip resmi mengundurkan diri dari proses pendaftaran wakil Bupati pada tanggal 26 Juni 2015. Hingga pada akhirnya berkomunikasi dengan sejumlah petinggi partai politik lainnya untuk membahas persaingan maju pada pilkada serentak 2015 di Sidoarjo. Pada akhirnya secara resmi mendaftarkan diri yang pertama sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati berdampingan dengan Abdul Kholik yang merupakan kader PKB ke KPUD Sidoarjo di awal pembukaan pendaftaran pada tanggal 26 Juli 2015. Mundurnya pak Tjip dari proses penjaringan wakil Bupati ini tentu membuka harapan baru bagi cak Nur untuk maju berdampingan dengan Bupati incumbent Saiful Ilah. Tentunya sesuai dengan harapan dan kesepakatan awal yang pada akhirnya mengerucut pada satu nama yaitu Nur Achmad Syaifudin. Akhirnya setelah pak Tjip mundur selang satu hari surat rekomendasi dari DPP merekomendasikan Saiful Ilah sebagai calon Bupati dan Nur Achmad Syaifudin sebagai calon wakil bupati yang resmi di usung partai PKB. Proses penentuan calon wakil Bupati resmi PKB Pada tahapan ini menekankan pada bagaimana kandidat akan dinominasikan oleh partai. Sebelumnya diketahui bahwa dalam pola rekrutmen calon kandidat wakil Bupati melalui proses pendaftaran. Para kandidat ini tentunya tidak hanya bersaing dengan calon luar partai tetapi bisa bersaing dengan kader maupun non kader internal partai. Prosesnya dalam menominasikan calon berdasarkan musyawarah dengan melalui voting yang dilakukan Internal DPC maupun dalam fraksi PKB dengan catatan dan berbagai persyaratan akan mendukung sepenuhnya calon yang akan di usung PKB pada periode 20152020. Terlepas dari keputusan untuk mengusung kembali calon incumbent Saiful Ilah, dalam pengurus PKB sebenarnya juga ada beberapa kelompok yang lebih mengarah kepentingan pribadi menginginkan kembalinya pak Tjip pada SUCI jilid 2. Pada penentuan nama calon Bupati mengerucut pada satu nama yaitu Saiful Ilah. Terpilihnya Saiful Ilah secara langsung tetap melewati musyawarah. Tetapi dalam musyawarah yang dilakukan internal DPC PKB tidak memunculkan nama lagi yang bersaing maju sebagai calon Bupati. Tetapi dalam realitanya Abdul Kholik menginginkan dibukanya pendaftaran bagi calon Bupati oleh DPC PKB pada tahun 2014. tetapi keputusan itu mendapat
10
Richard S. Katz dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Bandung : Penerbit Nusa Media.hal 183
350
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
respons dari pengurus DPC dan fraksi PKB bahwasannya sepakat hanya dibuka pendaftaran bagi bakal calon wakil Bupati. Nur Achmad Syaifuin bukan orang pertama yang di rekomendasikan DPC PKB Sidoarjo. Nama yang lebih diunggulkan adalah Sulamul Hadi Nurmawan. DPC PKB menginginkan kader yang benar-benar muda untuk dinominasikan pada pilkada 2015. Ketua DPRD Sidoarjo yang berusia 38 tahun ini mendapat rekomendasi dari DPP PKB untuk menempati kursi dewan pada pemilu legislative 2014. Hingga pada akhirnya menyisakan satu kader yakni Nur Achmad Syaifudin yang akan dinominasikan maju sebagai wakil Bupati Sidoarjo 2015 meskipun demikian tetap merekomendasikan nama pak Tjip untuk menghindari konflik di beberapa organisasi pendukung waktu pengusungan SUCI tahun 2010-2015. KESIMPULAN Proses politik penentuan kandidat dalam menentukan calon wakil Bupati, PKB Sidoarjo sudah menentukan calon yang yang akan di nominasikan. Terkait dengan keputusan DPP membuka penjaringan, maka mekanismenya berubah. Mekanisme yang dilakukan dengan membuka pendaftaran secara terbuka secara umum dalam artian siapapun baik itu kader, anggota partai, lintas partai, atau dari tokoh masyarakat yang ingin berpartisipasi rekrutmen yang dilakukan partai PKB. Proses yang dilakukan hanya merekrut calon wakil Bupati, karena ada keputusan terkait DPP bahwa Bupati yang incumbent dan juga ketua DPC maka punya keistimewaan untuk tidak melalui selesksi ini. Selanjutnya pada proses seleksi dilakukan tim desk pilkada PKB sidoarjo menempatkan penyeleksi untuk mengukur sejauh mana terkait visi misi, strategi kedepan, jika dicalonkan PKB apa yang dilakukan. Selektorat tersebut dipilih oleh DPC PKB sendiri, terbukti dari tim penguji calon wakil Bupati Sidoarjo ini menempatkan dari kalangan akedemisi, kelompok organisasi yang sama, dan juga ada petugas partai DPC dan DPW. Tahapan yang dilalui ada seleksi berada di internal DPC PKB Sidoarjo dan kemudian namanama yang tersaring kemudian di uji lagi pada tingkat DPW PKB Jawa Timur. Penyeleksi yang ikut andil dalam bagian tak terlepas peranan dari ketua DPC PKB Sidoarjo. Karena merujuk pada mekanisme derajat desentralisasi dalam pengusungan calon potensi lebih besar berada dalam batas territorial ataupun tingkat lokal. Beralihnya oligarki tingkat nasional ke lokal ini memungkinkan terjadi, karena selain permasalahan dan kebutuhan tiap daerah berbeda-beda. Dalam menominasikan calon yang diunggulkan untuk maju sebagai wakil Bupati, DPC PKB Sidoarjo menggunakan musyawarah elite di tingkatan fraksi yang kemudian dilanjutkan pada musyawarah internal DPC PKB Sidoarjo. Melalui musyawarah dalam fraksi terlebih dahulu, kemudian di bahas melalui rapat pleno DPC PKB Sidoarjo, yang pada saat yang bersamaan merekomendasikan penentuan ketua dewan DPRD Sidoarjo yang nantinya akan meminta ketua umum DPP PKB memutuskan calon berdasarkan atas rekomendasi dan masukan pengurus. Bisa dikatakan tingkatan seleksi kandidat yang dilakukan PKB ini berada dalam tingkatan inklusif, tetapi menempatkan seleksi berada dalam tingkatan eksklusif.
351
Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3, Agustus –Desember 2016, 342 - 352
DAFTAR PUSTAKA AD/ART PKB Hasil Muktamar Surabaya 2014 Budiardjo, Miriam. Dasar-DasarIilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008. Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politik. Penerbit Kencana. Jakarta. 2007 Haryanto. Partai politik Suatu Tinjauan Umum. Liberty. Yogyakarta. 1984. Mufti, Muslim. Teori-Teori Politik. CV Pustaka Setia. Bandung. 2013. Richard, S Katz , & William Crotty. Handbook Partai Politik. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2014. Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo. Jakarta. 2010. http://www.dpp.pkb.or.id/pkb-nomor-1-di-sidoarjo. diakses pada tgl 20/10/2015 pukul 21.44 http://sidoarjoterkini.com/2015/04/06/saiful-ajak-pdip-koalisi-cabup-cawabup-tetap-dari-pkb/ diakses pada tgl 20/10/2015 pukul 21.57 http://tribundaerah.blogspot.co.id/2010/01/hadi-sutjipto-mencalonkan-diri-dengan.html . diakses tanggal 15/6/2016. pukul 21:56
352