1
Dicetak Januari 2012.
II
Daftar Isi Pengantar
6
Tahapan Pengembangan BOSDA Berbasis Formula
9
Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA
9
Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 2.1:Mengidentifikasi tema/variabel dalam penyusunan formula Langkah 2.2: Memilih cakupan geografis Langkah 2.3: Menetapkan kelompok sasaran penerima BOSDA Langkah 2.4: Menyepakati variabel, kriteria kelayakan dan proporsi BOSDA Berbasis Formula
10 11 12 13 15
Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 3.1: Rencana alokasi tiap kelompok sasaran Langkah 3.2: Verifikasi tabel alokasi
17 19 21
Langkah 4: Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / 26 kota Langkah 5: Persiapan dokumen untuk memasukkan alokasi anggaran BOSDA Berformula di dalam APBD/DPA Langkah 5.1: Menyiapkan alokasi BOSDA untuk APBD/DPA Langkah 5.2: Menyiapkan petunjuk teknis BOSDA Langkah 5.3: Menyiapkan dasar hukum pelaksanaan BOSDA
27 27 28 28
1
Daftar Tabel Tabel 1: Contoh Estimasi Alokasi BOSDA 2012 Tabel 2: Contoh Materi Diskusi Identifikasi Variabel Tabel 3: Bahan dan topik diskusi yang disarankan (LANGKAH 2.2) Tabel 4: Materi dan topik diskusi yang disarankan (Langkah 2.3) Tabel 5: Persentase proporsi BOSDA berdasarkan variabel Tabel 6: Tinjauan BOSDA Berformula – Hasil dari Langkah 2 [CONTOH] Tabel 7: Langkah 3.1 dalam Excel Tabel 8: Sebelum dan Sesudah BOSDA Tabel 9: Contoh aturan pendanaan pada BOSDA Berformula Tabel 10: Jadwal yang disarankan untuk proses membangun konsensus
10 11 13 14 16 18 20 22 24
Daftar Gambar Gambar 1. Alur Pengembangan BOSDA Berbasis Formula Gambar 2. Perbandingan BOSDA per Siswa dengan BOSDA berbasis Formula Gambar 3. Perbandingan sebelum dan sesudah BOSDA Berbasis Formula
2
4 5 23
Variasi nama BOSDA Biaya Operasional Sekolah Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan Gratis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Belanja Operasional Sekolah Biaya Operasional PAUD Biaya Operasional Pendidikan Biaya Operasional Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar Biaya Pembebasan SPP dan Insentif Guru Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) BOS Daerah BOS kabupaten BOSDA Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPMDGS) Dana Bantuan Pendidikan Dana Operasional Pendidikan Dana Pemeliharaan Rutin
Dana Pendamping BOS Dana Rutin Hibah Kegiatan BOS Program Insentif Kesejahteraan Guru Pelaksanaan Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Pendidikan Gratis Pendidikan Murah Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Umum Penyediaan BOS Penyelenggaraan Operasional Sekolah PPAP (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran) Program Administrasi Perkantoran Program Beasiswa Miskin
Program Wajib Belajar Subsidi Pendidikan gratis Tambahan dana pendidikan gratis Tambahan BOS
3
Bagan BOSDA
1
Menghitung jumlah anggaran BOSDA
2
Menetapkan target / fokus BOSDA berbasis formula Langkah 2.1: Mengidentifikasi tema/variabel dalam penyusunan formula
Langkah 2.3: Menetapkan kelompok sasaran penerima BOSDA Langkah 2.4: Menyepakati variabel, kriteria dan proporsi BOSDA berbasis formula
3
Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran
5
Menempatkan alokasi BOSDA berbasis formula dalam APBD
Langkah 3.1: Rencana alokasi tiap kelompok sasaran
Langkah 3.2: Verifikasi tabel alokasi
Langkah 5.1: Menyiapkan alokasi BOSDA pada APBD Langkah 5.2: Menyusun petunjuk teknis BOSDA Langkah 5.3: Menetapkan dasar hukum pelaksanaan BOSDA
Gambar 1: Alur Pengembangan BOSDA Berbasis Formula
4
Koordinasi dengan pemangku kepentingan di kabupaten /kota
Langkah 2.2: Memilih cakupan geografis
4
Sebelum BOSDA Berformula BOSDA per Siswa 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 SDN 1 SDN 3 SDN 4 SDN 7 SDN 10 SDN 12 SDN 20
Sesudah BOSDA Berformula BOSDA berbasis Formula 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 SDN 1 SDN 3 SDN 4 SDN 7 SDN 10 SDN 12 SDN 20
Gambar 2: Perbandingan BOSDA per Siswa dengan BOSDA berbasis Formula Dengan menerapkan BOSDA Berbasis Formula, diharapkan pengalokasian dana BOSDA lebih adil dan mendorong peningkatan mutu pendidikan.
5
Pendahuluan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari anggaran pemerintah daerah (APBD) yang ditujukan untuk mendukung dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat. Penyediaan BOSDA oleh pemerintah daerah ini merupakan amanat dari berbagai Peraturan Perundangan yang ada.UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan ditegaskan oleh PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan dasar pendidikan (UU No. 32, 2004), seperti juga yang dinayatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara….”Dalam PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah,..dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan masyarakat.” Dengan adanya BOS dan BOSDA diharapkan dapat menjadi dukungan tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
6
Sebagian besar BOSDA disalurkan dengan menggunakan formula yang sama yang digunakan oleh BOS nasional, yaitu per siswa per tahun. Dengan formula ini, maka sekolah yang mempunyai siswa yang banyak – biasanya berada di wilayah perkotaan – akan mendapatkan dana BOS dan BOSDA yang besar. Sebaliknya, sekolah dengan siswa sedikit – biasanya terletak di wilayah pinggiran atau terpencil, akan mendapat alokasi BOS dan BOSDA sedikit. Hal ini berpotensi menyebabkan kesenjangan antarsekolah di wilayah yang berbeda. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperkenalkan pengembangan BOSDA berbasis formula dimana dalam perhitungan pengalokasian BOSDA mempertimbangkan berbagai karakteristik wilayah termasuk kondisi geografis, profil pendidikan, serta hasil pendidikan yang ingin dicapai. Buku ini adalah panduan teknis bagi pemerintah daerah untuk menyusun secara bertahap pengembangan BOSDA berbasis formula.Dengan buku ini, pemerintah daerah diharapkan dengan mudah dapat melakukan uji coba pengembangan BOSDA sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Panduan ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang akan memudahkan pengguna melakukan uji coba.
7
8
Tahapan Pengembangan BOSDA Berbasis Formula
1
Pengembangan rancangan BOSDA Berbasis Formula terdiri dari 5 langkah. Masing-masing langkah akan dijelaskan pada tahapan berikut.
Menghitung Jumlah Anggaran BOSDA
Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 1 untuk mengidentifikasi berapa besar anggaran BOSDA yang dialokasikan oleh kabupaten/kota. Angka ini dapat berupa angka tahun berjalan atau angka estimasi untuk tahun berikutnya. Nama BOSDA bervariasi di masing-masing kabupaten/kota. Program ini tidak dimaksudkan untuk mengubah nama menjadi BOSDA, meski hal itu dimungkinkan untuk dilakukan. Lampiran A berisi daftar nama-nama BOSDA yang telah ada di beberapa kabupaten/kota saat ini.
9
Tabel 1: Contoh Estimasi Alokasi BOSDA tahun 2012 Kabupaten / kota XXXXX Nama Program
Tahun
Jumlah
Tingkat Sekolah Dasar (SD) BOSDA
2011
Rp.3,400 juta
BOPP
2011
Rp.5,200 juta
Kemungkinan jumlah total BOSDA untuk tingkat SD
2012
Rp.8,600 juta
Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) BOSDA
2011
Rp.2,400 juta
BOPP
2011
Rp.4,200 juta
Kemungkinan jumlah total BOSDA untuk tingkat SMP
2012
Rp.6,600 juta
2
Menetapkan target/fokus BOSDA Berbasis Formula
Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 2.1: Mengidentifikasi Tema/Variabel Dalam Penyusunan Formula Langkah 2.2: Memilih Cakupan Geografis Langkah 2.3: Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima BOSDA Langkah 2.4: Menyepakati variabel, kriteria kelayakan, dan proporsi BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
10
Langkah 2 untuk menentukan variabel, penerima manfaat dan definisi kelayakannya melalui serangkaian diskusi dengan Tim dinas pendidikan di kabupaten/kota. Langkah ini meliputi 4 tahap yang dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang ingin dikembangkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Peserta diskusi adalah para pengambil keputusan dan orang-orang yang mempunyai informasi tentang pendidikan di lingkungan dinas pendidikan. Tim dapat terdiri dari Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala bagian yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dasar dan menengah, keuangan, manajemen data, dan para pengawas pendidikan.
2.1 Mengidentifikasi Variabel Dalam Penyusunan Formula Diskusi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang dihadapi daerah dan hasil yang diharapkan. Permasalahan pendidikan biasanya berhubungan dengan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pengembangan sekolah. Contoh materi dan topik diskusi tercantum dalam tabel berikut: Tabel 2: Contoh Materi Identifikasi Variabel diskusi
Hasil Keluaran:
Variabel yang akan dimasukkan dalam formula BOSDA
Materi diskusi:
Profil pendidikan di kabupaten/kota: akses, kualitas dan tata kelola
Topik diskusi:
• Analisis mengenai apa yang “baik” and “buruk”pada penerapan BOSDA saat ini • Apa prioritas pembangunan di bidang pendidikan di kabupaten/kota • Apa indikator sekolah yang kurang beruntung/perlu dibantu? • Apakah prestasi / hasil pendidikan yang ingin diraih?
11
2.2 Memilih Cakupan Geografis Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 2.1: Mengidentifikasi Tema/Variabel Dalam Penyusunan Formula Langkah 2.2: Memilih Cakupan Geografis Langkah 2.3: Mengidentifikasi Penerima BOSDA Langkah 2.4: Menyepakati variabel, kriteria kelayakan, dan proporsi BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 2.2 untuk mengidentifikasi dan memutuskan apakah BOSDA akan didistribusikan ke seluruh area atau hanya area tertentu dalam wilayah kabupaten/kota yang lebih membutuhkan. Kondisi dan situasi sekolah di berbagai kecamatan di dalam sebuah kabupaten/kota sering kali beragam sehingga perlu untuk mengangkat masalah kesenjangan wilayah ini sebagai bahan pertimbangan, untuk didiskusikan dan dicari solusi bagaimana BOSDA seharusnya mengatasi permasalahan ini. Indikator yang disarankan untuk didiskusikan sehubungan kesenjangan ini adalah APK/APM di kecamatan. Berikut ini contoh sederhana unutk diskusi.
12
Tabel 3: Contoh materi diskusi cakupan geografis Hasil / keluaran:
Wilayah yang akan didanai BOSDA – semua atau sebagian
Materi diskusi:
Rencana / profil pengembangan pendidikan di kabupaten / kota APK/APM kecamatan, Identifikasi 5 kecamatan yang terendah
Topik diskusi
Kesenjangan apa yang terlihat di antara kecamatan sehubungan dengan APK/APM? Apakah BOSDA Berformula mentargetkan kecamatan atau semua? Apakah dampak jika dialokasikan ke semua kecamatan atau hanya sebagain saja?
2.3 Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima BOSDA Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 2.1: Mengidentifikasi Tema/Variabel Dalam Penyusunan Formula Langkah 2.2: Memilih Cakupan Geografis Langkah 2.3: Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima BOSDA Langkah 2.4: Menyepakati variabel, kriteria kelayakan, dan proporsi BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 2.3 untuk menentukan kelompok sekolah yang akan menerima BOSDA.
13
Ruang lingkup penerima BOSDA sangat beragam, yang salah satunya dipengaruhi oleh besarnya dana BOSDA yang tersedia. Terdapat daerah yang hanya mengalokasikan BOSDA untuk sekolah negeri, namun ada juga yang mengaloaksikan untuk sekolah negeri dan swasta, bahkan madrasah serta semua jenjang pendidikan. Selain itu, ada juga BOSDA yang ditujukan untuk kelompok sekolah seperti MGMP, KKG, dan lain sebagainya. Penentuan ruang lingkup penerima dapat mengacu pada penerima tahun sebelumnya.Namun juga sangat dimungkinkan untuk dikembangkan pada lingkup yang lebih luas agar kemanfaatan BOSDA dapat dinikmati oleh lingkup pendidikan yang lebih luas. Tabel 4: Contoh materi diskusi kelompok sasaran
Hasil / keluaran:
Kelompok sasaran penerima BOSDA
Materi diskusi:
Dokumen BOSDA tahun terakhir
Topik diskusi:
Sekolah mana yang akan didanai BOSDA Berformula? SD/MI (negeri/swasta)? SMP/MTs (negeri/swasta)? Kelompok sekolah: MKKS, KKG, MGMP, dll? Jenis sekolah lainnya ( (SLB, pondok pesantoren, PKBM, dll,)
14
2.4 Menyepakati variabel, kriteria dan proporsi BOSDA Berformula Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 2.1: Mengidentifikasi Tema/Variabel Dalam Penyusunan Formula Langkah 2.2: Memilih Cakupan Geografis Langkah 2.3: Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima BOSDA Langkah 2.4: Menyepakati variabel, kriteria kelayakan, dan proporsi BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
LANGKAH 2.4 untuk membuat kesepakan tentang variabel, kriteria dan proporsi, berdasarkan hasil diskusi di langkah sebelumnya. Langkah ini akan memberikan arahan mengenai rincian, teknis dan kalkulasi yang tepat dari alokasi sekolah di Langkah 3. Komponen dalam penyusunan BOSDA berbasis formula pada umumnya mencakup 3 hal: (i) alokasi dasar, (ii) alokasi karakteristik sekolah, dan (iii) alokasi penghargaan. Alokasi dasar adalah alokasi yang sama untuk semua sekolah. Alokasi ini untuk menjamin bahwa semua sekolah baik sekolah besar maupun kecil mendapat alokasi BOSDA.Pembedaan jumlah alokasi dasar dapat didasarkan pada perbedaan jenjang atau lokasi.Sebagai contoh, alokasi SD berbeda dengan SMP, atau alokasi SD di kecamatan dengan APM rendah, berbeda dengan APM tinggi. Alokasi karakteristik sekolah adalah alokasi yang didasarkan pada berbagai variable yang menjadi karakteristik sekolah seperti letaknya yang terpencil, jumlah siswa sedikit, sekolah satu atap, rasio siswa-guru, dan lainlain yang ditentukan dan disepakati bersama.
15
Alokasi penghargaan adalah alokasi yang ditujukan untuk memberikan insentif bagi sekolah yang mempunyai pencapaian tertentu sehingga memberikan dorongan bagi sekolah untuk meningkatkan prestasinya. Alokasi ini misalnya untuk sekolah yang meningkat nilai ujian nasionalnya, menurun drop outnya, meningkat tinggi tingkat kelulusannya, danprestasi lainnya. Tabel 5: Contoh Materi Diskusi Variabel, Kriteria, Proporsi Variabel Alokasi Dasar Alokasi Karakteristik Sekolah Alokasi Penghargaan
Jarak Sekolah ke pusat kota/kabupaten Peningkatan Nilai UN
Kriteria
Proporsi
per sekolah
30%
0 – 10 km 11 – 20 km
40%
21 – 30 km <0 0,1 – 0,5 0,6 – 1,0
20%
Monev
10%
Total
100%
Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan: • Jangan takut untuk melakukan uji coba. Cobalah untuk inovatif dalam memberikan alokasi bagi sekolah-sekolah yang berkondisi buruk dan berprestasi bagus untuk mempersempit kesenjangan antarsekolah dan antar kecamatan di kabupaten / kota dan untuk mendorong prestasi di sekolah. • Cobalah untuk tidak mengalokasikan dana lebih banyak bagi sekolah yang sudah mendapat banyak dana misalnya karena siswanya banyak atau merupakan sekolah unggulan. • Jangan gunakan terlalu banyak variabel (disarankan 3-5 saja) – karena akan membuat rancangan menjadi terlalu rumit sehingga sulit diaplikasikan. • Gunakan informasi/data yang terbaru, yang tersedia, dan mudah. • JANGAN hapuskan alokasi dana untuk siswa yang miskin.
16
•
Disarankan untuk tidak menggunakan daan BOSDA yang mendorong penambahan guru karena saat ini jumlahnya telah melebihi kebutuhan di Indonesia.
Perhatian! BOSDA Berformula adalah sebuah cara untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk sekolah-sekolah dengan kondisi buruk dan/atau yang berprestasi bagus, tetapi BOSDA Berformula ini tidak mengikat peruntukannya oleh sekolah masing-masing. Sekolah dapat merancang peruntukan BOSDA Berformula sesuai dengan prioritas masing-masing.
3
Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran
Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Setelah langkah 2, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota akan melakukan uji coba BOSDA Berbasis formula di mana contohnya seperti terlihat di bawah ini:
17
Tabel 6: Contoh Alokasi BOSDA Berbasis formula
1
Jumlah Anggaran BOSDA tahun 2012
Rp 5 Miliar (SD/MI) Rp. 5 Miliar (SMP/MTs) (BOPP di APBD 2011)
2
Tema/variabel yang teridentifikasi untuk diatasi dalam BOSDA Berbasis Formula
Sekolah agar: • Menurunkan angka DO sampai 0 %, • 100% tingkat melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama • Prestasi belajar yang lebih baik • Lebih banyak sumber daya keuangan untuk sekolah di daerah miskin
2.2
Cakupan Geografis
Semua kecamatan
2.3-4
Persentasi proporsi BOSDA menurut variabel
[CONTOH]
SD/MI (swasta/negeri)
SMP/MTs (swasta/negeri)
• Alokasi dasar Rp. 2 Miliar (40%) • Tambahan alokasi dasar untuk sekolah di kecamatan yang APM nya meningkat Rp. 500 juta (10%)
• Alokasi dasar Rp. 2 Miliar (40%) • Tambahan alokasi dasar untuk sekolah di kecamatan yang APM nya meningkat Rp. 500 juta (10%)
Alokasi karakteristik sekolah
• Jarak: Rp. 1 Miliar (20%) • Rombel/Guru Rp. 500 juta (10 %)
• Jarak: Rp. 1 Miliar (20%) • Rombel/Guru Rp. 500 juta (10 %)
Alokasi Prestasi
• DO menurun Rp. 250 million (5%) • Kenaikan UN Rp. 250 juta (5%)
• DO menurun Rp. 250 juta (5%) • Kenaikan UN Rp. 250 juta (5%)
Kelompok sekolah
• MKKS Rp. 350 juta (7%)
• MKKS Rp. 350 juta (7%)
Monitoring dan evaluasi Total BOSDA Berformula
Rp. 150 juta (3%)
Rp. 150 juta (3%)
Rp.5 Miliar (100%)
Rp.5 Miliar (100%)
Variabel Alokasi dasar
18
Berawal dari tabel di atas, Langkah 3 akan melibatkan lebih banyak pekerjaan yang lebih rincidengan menggunakan Excel dalam tabel alokasi BOSDA (Langkah 3.1) dan verifikasi tabel alokasi (Langkah 3.2), untuk memfinalisasi dan mengalokasikan BOSDA Berbasis Formula:
3.1 Rencana alokasi tiap kelompok sasaran Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 3.1: Rencana alokasi tiap kelompok sasaran Langkah 3.2 Verifikasi tabel alokasi Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 3.1 untuk membuat tabel rencana alokasi BOSDA yang akan diterima oleh setiap sekolah.Terdapat lima tahapan yang dapat diikuti: a. Mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk menghitung BOSDA Berbasis Formula b. Mengidentifikasi jumlah sekolah yang sesuai untuk setiap variabel c. Menghitung alokasi BOSDA per sekolah untuk setiap variabel d. Melakukan pembulatan angka pada alokasi BOSDA per sekolah untuk setiap variabel agar lebih praktis e. Selisih antara total alokasi sekolah dengan jumlah total anggaran BOSDA dapat ditambahkan atau dikurangkan dengan alokasi untuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tabel berikut ini menggambarkan bagaimana langkah-langkah tersebut bisa dilakukan, menggunakan contoh yang sangat sederhana dari BOSDA Berbasis Formula dengan hanya dua variabel untuk 9 sekolah.
19
20 +200,000
LANGKAH 3.1.a & b: Siapkan data yang diperlukan dan identifikasi sekolah yang sesuai untuk setiap variable
STEP 3.1.e: selisih ditambahkan ke Monev
6
Gap
1
20,200,000
2,857,143 20,000,000
1
7.0
Total
2,857,143 2,900,000
1.0
S
MTs Padmow
2,900,000
1.0
S
MTs harapan 1
9
0
8
4,285,714
4,300,000
1.5
S
0
SMP Pancasila
0
7
0
2,857,143 0
0
S
SMP Barata
1
6
4,285,714 2,900,000
1.0
N
MTs NEGERI
4,300,000
1.5
N
SMP NEGERI 4
5
0
4
2,857,143
2,900,000
1.0
N
0
SMP NEGERI 3
0
3
0
0
0
N
SMP NEGERI 2
Gap
20,000,000
6,666,667
6,666,667
0
0
0
6,666,667
0
0
0
Alokasi
+100,000
20,100,000
6,700,000
6,700,000
0
0
0
6,700,000
0
0
0
Pembulatan
STEP 3.1.d: Pembulatan angka ke atas/bawah
Pengali 0
2
Pembulatan
0
N 0
Pengali
N/S
SMP NEGERI 1
1
Variabel B
STEP 3.1.c: Kalkulasi alokasi sekolah untuk tiap variabel
No. Alokasi
Variabel A
Tabel 7: Rencana Alokasi BOSDA untuk sekolah
3.2 Verifikasi Tabel Alokasi Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 3.1: Rencana alokasi tiap kelompok sasaran Langkah 3.2 Verifikasi tabel alokasi Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 3.2 untuk melakukan pengecekan sesuai angka pada tabel BOSDA Berbasis formula dan melihat apakah sudah sesaui dengan yang diharapkan. Pengecekan dapat dilakukan dengan membuat grafik untuk membandingkan antara sebelum dan sesudah menggunakan BOSDA berbasis formula. Tahapan dalam verifikasi ini adalah: a. Mengkoreksi kesalahan penghitungan jika ada, dan mengecek apakah jumlah keseluruhan alokasi sekolah sama dengan total jumlah anggaran BOSDA b. Membuat grafik perbandingan antara alokasi sebelum dan sesudah penerapan BOSDA berbasis formula. Grafik sebelum BOSDA biasanya mempunyai trend menurun dimana sebelah kiri merupakan sekolah besar dan semakin ke kanan adalah sekolah kecil. Setelah penerapan BSODA berbasis formula diharapkan grafiknya akan mempunyai kecenderungan untuk menaik. JIka grafik belum meningkatkan, maka perlu di cek kembali alokasi yang telah dilakukan.
21
22
11.220.000
9.680.000
9.400.000
SMP NEGERI 3 561
SMP NEGERI 4 484
470
191
42
39
35
MTs NEGERI
SMP Barata
SMP Pancasila
MTs harapan 1
MTs Padmow
Total
12..060.000
SMP NEGERI 2 603
60.800.000
700.000
780.000
840.000
3.820.000
12.300.000
SMP NEGERI 1 615
Sekolah Siswa BOSDA (20.000/siswa
Sebelum BOSDA Berformula
Tabel 8: Sebelum dan Sesudah BOSDA
Variabel B 0 0 0 6.700.000 0 0 0 6.700.000 6.700.000 20.100.000
Variabel A 0 0 2.900.000 4.300.000 2.900.000 0 4.300.000 2.900.000 2.900.000 20.200.000
Alokasi dasar 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 18.000.000
Sesudah BOSDA
2.500.000
Monev
60.800.000
11.600.000
11.600.000
6.300.000
2.000.000
4.900.000
13.000.000
4.900.000
2.000.000
2.000.000
Total
Gambar 3: Perbandingan sebelum dan sesudah BOSDA Berbasis Formula
Sebelum BOSDA Berformula BOSDA
SM
P
SM
SM
P
NE GE
RI 1 NE GE RI P 2 NE SM GE R P NE I 3 GE M Ts RI 4 NE SM GER I P Ba SM ra ta P Pa nc M as Ts ila ha ra pa M Ts n Pa 1 dm ow
16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
Sesudah BOSDA Berformula V BOSDA
P
SM
SM
SM
P
NE GE
RI 1 NE GE RI P 2 NE SM GE R P NE I 3 G M ER Ts I NE 4 G SM ER I P Ba SM ra ta P Pa n M Ts casi la ha r M apa Ts n Pa 1 dm ow
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
23
Tabel 9: Contoh BOSDA Berbasis Formula Aturan Pendanaan BOSDA Berformula
Kriteria
Alokasi Dasar Alokasi dasar (Tipe 1) Tetap: Rp. XX juta/sekolah
Semua sekolah di kabupaten / kota Variasi; jumlah yang berbeda untuk jenjang yang berbeda
Alokasi dasar (Tipe 2) Tetap: Rp. XXa juta / sekolah di Kecamatan A Tetap: Rp. XXb juta / sekolah di Kecamatan B
Semua sekolah di kabupaten / kota Pro-miskin: mis. Jumlah alokasi dasar yang lebih besar untuk sekolah-sekolah di kecamatan dengan APM/APK yang rendah Berorientasi pada prestasi: mis. Jumlah alokasi dasar yang lebih besar untuk sekolah-sekolah di kecamatan yang mencatatkan kenaikan APM/APK yang lebih besar
Alokasi karakteristik sekolah
(pendekatan untuk sekolah dengan kondisi buruk / input yang berbiaya tinggi)
Tambahan untuk Sekolah terpencil* (tetap): Rp. XX juta
(X km dari pusat kabupaten / kota ke pusat kecamatan) / (X km dari pusat kecamatan ke sekolah/desa) Jarak Pengalian Jumlah (contoh) 0>5 >10 >20 >30
km km km km
0.0 1.0 2.0 3,0
Rp.0 Rp. 5 juta. Rp. 10 juta. Rp. 15 juta
(contoh) Jumlah = (jarak (km)) x 2-5 juta / tahun / sekolah
Tambahan untuk fasilitas/ peralatan yang buruk: Rp. XX juta
Contoh: 10 juta / sekolah jika sekolah tidak memenuhi fasilitas dan peralatan SPM yang disyaratkan
Tambahan untuk sekolah di wilayah miskin: Rp XX juta.
Sekolah terletak di wilayah paling kemiskinan
Tambahan untuk sekolah kecil: Rp. XX juta
Rp. 20 juta /sekolah jika sekolah jumlah siswa kurang dari XX (SD/MI), YY (SMP/MTs)
Alokasi untuk Rasio Guru/ Siswa: Rp. XX juta
Jika rasio guru/siswa melebihi yang telah disarankan oleh SPM (termasuk untuk PNS dan guru GTT) (contoh)
24
Rasio Guru/ Siswa (SD)
Pengali
Jumlah
Rasio Guru/ Siswa (SD)
Pengali
Jumlah
=<32 >32 >40 >48
0 1.0 1.5 2,0
Rp.0 Rp. 5.0 juta. Rp. 7.5 juta. Rp. 10.0 juta
=<24 >24 >36 >48
0 1.0 1.5 2,0
Rp.0 Rp. 5.0 juta. Rp. 7.5 juta. Rp. 10.0 juta
Aturan Pendanaan BOSDA Berformula
Kriteria
Alokasi Rombel / guru: Rp. XX juta
(contoh) Rombel/guru
Pengali
<1,0
0
Rp.0
=>1,0
1.0
Rp. 5.0 juta.
=>2,0
1.5
Rp. 7.5 juta.
=>3,0
2,0
Rp. 10.0 juta.
=>4,0
2.5
Rp. 12.5 juta.
Jumlah
Sekolah Satu Atap: Rp. XX Sekolah Terbuka: Rp. XX
Contoh: 10 juta / sekolah jika sekolah tidak memenuhi fasilitas dan peralatan SPM yang disyaratkan
Alokasi Penghargaan
(Penghargaan untuk prestasi sekolah)
Tingkat kelulusan: Rp.XX juta/ sekolah DO menurun: Rp.XX juta/ sekolah
5-10 juta / sekolah
Hasil akreditasi meningkat: Rp XX juta/ sekolah
5-10 juta / sekolah hanya untuk sekolah yang baru diakreditasi. Hanya sekali untuk satu akreditasi (A, B, C, TT)
Kenaikan untuk nilai UN Rp. XX juta / sekolah
Sekolah akan menerima tambahan dana untuk kenaikan nilai UN (contoh) Kenaikan UN 2010 -2011 <=0 >1,0 >1.5 >2.0 >2.5
Pengalian 0 1.0 1.5 2,0 2.5
Jumlah Rp.0 Rp. 5.0 juta. Rp. 7.5 juta Rp. 10.0 juta Rp. 12.5 juta
Alokasi kelompok sekolah Rp. XXX juta / KKG/MGMP
Rp. -20 juta/kelompok
Alokasi per siswa (seperti dalam sistem BOS Nasional) juga bisa diterima, meskipun pedoman ini tidak merekomendasikannya.
25
4
Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota
Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkana lokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 4 adalah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di kabupaten/kota dalam hal pendidikan dan penganggaran. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan persetujuan untuk mencantumkan alokasi anggaran BOSDA Berbasis formula di APBD. Lakukan serangkaian pertemuan untuk mencapai konsensus di antara para pemangku kepentinganuntuk meyakinkan para pembuat keputusan dan menetapkan kapan mulai melaksanakan BOSDA Berbasis formula, termasuk tahapan persiapan dalam penyusunan APBD mendatang. Peserta: Peserta dapat meliputi perwakilan dari kantor dinas pendidikan kabupaten/kota (bertanggungjawab atas BOSDA Berbasis formula), BAPPEDA, Kantor Dinas Keuangan Kabupaten, SEKDA, Bupati/Walikota, Komisi Pendidikan di DPRD tingkat Kabupaten/Kota, dll. Untuk menjaga konsistensi diskusi, keterlibatan perwakilan dari lembaga yang berpartisipasi secara terus menerus sangat penting. Agenda rapat dapat bervariasi, namun kurang-lebih akan berkisar pada:: • Pengenalan dan meninjau kembali pemahaman mengenai konsep BOSDA Berformula dengan pendekatan yang lebih sensitif atas karakteristik wilayah dan mekanisme insentif • Membuat kesepakatan untuk melanjutkan proses penyusunan BOSDA
26
• •
Berformula dalam rancangan APBD/DPA mendatang. Melaporkan kemajuan dari pengembangan BOSDA Berbasis formula Melaporkan kemajuan dari proses administrasi dan dokumentasi
Frekuensi pertemuan tergantung pada kondisi kabupaten / kota. Umumnya pertemuan-pertemuan ini semestinya diadakan beberapa kali dengan mempertimbangkan jadwal penyusunan draft APBD/DPA.
5
Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Langkah 1: Menghitung jumlah anggaran BOSDA Langkah 2: Menetapkan target / fokus BOSDA Berformula Langkah 3: Uji coba pengalokasian BOSDA pada kelompok sasaran Langkah 4: Koordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten / kota Langkah 5: Menempatkan alokasi BOSDA Berbasis Formula dalam APBD
Selain pekerjaan-pekerjaan teknis untuk membuat tabel alokasi sekolah BOSDA Berbasis formula (Langkah 3), ada beberapa dokumen yang harus disusun dan disiapkan untuk memastikan alokasi anggaran BOSDA Berbasis Formula tercantum di dalam APBD dan dapat dilaksanakan.
5.1 Menyiapkan alokasi BOSDA untuk APBD Siapkan sebuah dokumen APBD/DPA menggunakan template yang sudah ada, masukkan tabel alokasi sekolah yang sudah dibuat mengenai BOSDA Berbasis formula. Sangat disarankan untuk memasukkannya ke dalam satu pos anggaran sehingga memudahkan dalam proses penganggaran selanjutnya.
27
5.2 Menyiapkan petunjuk teknis BOSDA Penting untuk membuat petunjuk teknis sebagai pedoman bagi dinas pendidikan dan pemangku kepentingan yang lain, termasuk sekolah dalam memahami BOSDA berbasis formula. Petunjuk teknis biasanya memuat landasan hukum, alokasi BOSDA berbasis formula beserta alasannya, serta penggunaan dana BOSDA di sekolah. Penyusunan petunjuk teknis dapat mengacu pada petunjuk teknis sebelumnya dan atau dari daerah lain.
5.3 Menyiapkan dasar hukum pelaksanaan BOSDA berbasis formula Sebuah keputusan tentu saja membutuhkan dasar hukum yang kuat yang mendasari pelaksanaannya.Biasanya pelaksanaan BOSDA berbasis formula dilandasi dengan Peraturan Walikota/Bupati. Namun ada juga yang didasarkan pada Peraturan daearah (Perda), meski tentu saja proses akan lebih lama.
28
Notes
29
30
