Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
Post
Belasan Bangunan SD Rusak, Perbaikan Tunggu DAK Bangli (BaIi Post) -
Belasan bangunan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bangli mengal.arni kerusakan ringan dan'berat, Perbaikan masih menunggu kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kini tahap sosialisasi juknis. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli I Nengah Danta Haryana, Jumat (11/3) kemarin. Dijelaskan, jumlah SD di laDbat Juli atau Agustus menKabupateu Bangli mencapai datang. Sambil menunggu itu, 164 unit. Sebanyak L2 unit upaya pengkajian ke sekolahmengalami kerusakan. Rincian- . selolah juga dilakukan guna nya, masing-masing lima unit mengetahui aDggaran yang di Kecamatan Kintnmani dan dibutuhkan. Jika itu sudah Kecamatan Tembuku, .serta selesai, mala akan diajukan ke masing-masing satu unit di bupati untuk dibuatkan surat Kecamatan Susut dan Kecamatan Bangli. "Kerusakan SD itu ada yang sedang dan ada yang berat," jelasnya.
nya akan dibuatkan SK terkait
direnovasi. Namun, terbatasnya
terangnya.
tersebut belum bisa terwujud. Memrrut Haryana. kerusakan ' bangunan sekolah lebih banyak
terjadi pada atap. Meskipun kondisinya demikian, proses
SDN 2 Demulih, Susut yang beberapa waktu lalu hancur
tersambar petir, direncanakan
DAK," ucapnya.
yang rusak," tegasnya. Sementara itu. Ketua Komisi II DPRD Baneli I Nengah Sugiman menyambut baik adanya rencana perbai.kan belasan SD
CobV r B
Haryana pun menegaskan, renovasi sekolah tetap menggunalan skala prioritas. Misalnya,
perbaikannya dilakukan paling awal. "Sekolah lain yang kondisiuya masih jauh lebih baik, mohon bersabar untuk
DAK terscbut diupayakan O*" dikucurkan paling 1"1"n
Hal
anggaran yang digelontorkan,"
belajar mengajar masih berjalan uormal. Disinggung upaya perbai.kan, direncanakan berlangsung tahun ini dan anggaran-
nya menggunakan DAK yang kini sudah memasuki tahap sosialisasi juknis. Jumlahnya mencapai Rp 4. ?40.660.000. "Tahun ini direncanakan ada program rehab. Itu memakai
:
sampaikan ke bupati. Nanti-
Beberapa sekolah tersebut sudah sempat diusrrlkan agar
anggaran menyebabkan hal
Edisi
keputusan. "Kalau sekolah yang alan dhehab ful sudah selesai dikaji, maka datanya akan kami
\f Marrf r-o[,b
menunggu. Pada dasarnyh kani ingin semua sekolah tak ada
tersebut. Diharapkan, pilaksanaanva tidak lewat dari tahun
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali
'lk€]]fflJ
W Bali Post
RUSA{ _- SDN 2 Demulih merupahan saleh satu seholah di Kabupaten Bangli yang mengalami herusuhan ahibat tercarnbar petir beberapa uahtu latu. Ferbaihantiyo -menlunggu hucuran DAK.
ini. "Jangan sampai yang ada hanya sebuah rencana, tapi realisasiqya molor," ucapnya.
Wakil rakyat asal Desa Manikliu, Kintamani ini pun meya-
Edisi
Hal
:
&rb[,, .fr
l]
kini DAK sebesar itu tak akan cukup untuk perbaikan seluruh SD yang mengalami kerusakan. Oleh karenanya, dalam mere-
alisasikan, pemkab diminta
taoM\ ro[t"
menggunakan skala prioritas.
''Jangan sampai salah sasaran.
Peninjauan lapangan harus dilakukan secara serius," tandasnya. (kmb45)
Sub Bagia n Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
w Bali Post Diskoperindag Diminta Segera Cairkan Hibah Pembinaan Koperasi Mangupura (Bali Post) Dewan !engawas Koperasi Sed*lh Sari, Desa Blahkiuh, Bddung, I Nyoman Sentana, meminta Dinas Koperasi, Perindustri dan
dalam meningkatkan sumber
pemerintah agar dana hibah untuk pembinaan koperasi
dapat meminta laporan atau melakukan audit sebelum RAT," ujar politisi Gerindra
Perdagalgan (Diskoperinclag)
dapat terealisasi. Sentana yang juga anggota Komisi IV DPRD Badung itu juga meminta Diskopperindag
Dikopperindag, Ketua Badan
daya manusianya. Karenan-
ya, diharapkan Diskoper-
indag mengusulkan kepada
Badung segera mencairkan dana hibah untuk kegiatan
pembiaaan koperasi yang berbadan hukum. "Hal ini dilakuLan agar koperasi yang memiliLi badan hukum dapat meLakulan pembinaan secara
permanen dan diharapkan
Diskoperindag Badrrng tetap memberikan pendampingan," ujar Nyoman Sentana kepada warl,awa'i Antara di Maneupura, Jumai (11/3) kemarin.
Menurutnya, upaya itu
dilakulan agar koperasi yang
sudah ada dan berkembang mendapatkan sunti.kan dana
Edisi
Hal
: SoLr, [1 o
Badung rutin melakukan
.
indag maupun pemerintah. "Sebelum rapat anggota tahunan (RAI), Diskoperindag
itu. Terkait sejumlah koperasi yang telah dibekukan oleh
Kehormatan (BK) Dewan itu meminta agar dilakulan
audit terhadap koperasi yang memiliki badan hukum sehingga pengelolaannya Iebih baik lagi. "Dengan adanya
koperasi dan pengelola atau
harap pemerintah juga dapat melakukan audit kepada ko-
uJarnya.
dana hibah ini, saya berperasi yang bersangkutan," ularnya.
Melalui paya ini, Ianjut-
nya, diharapkan akan terbangun jalinan yang kuat antara
koperasi dengan Diskoper-
61qtof +otb
evaluaqi.'Apakah kesalahan
hanya dilimpahkan kepada Diskopperindag yang tidak melakukan pembina an, "
Ia mengharapkan
Dis-
kopperindag dapat menjadi leading sector dalam mengevaluasi masalah yang ada di setiap koperasi di daerah
itu. (kmb)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt Perwakilan Provinsi Bali
Bali
W
Post
Kasus Dana Hibah Fiktif
Polisi Periksa Lima Warga Anjingan Semarapura (Bali Post) Kasus dugaan korupsi dana hibah yang melihatkin anak anggota DPRD Klunskung I
xt*{
ryq
Wayan Kicen Adnvana 6ernama
Ketut Krisnia Adi Putra di
Dusun Anjingan. Desa Getakan, Banjarangkan, terus didalami Polres. Unit Tipikor Polres Klungkung kembali memeriksa lima warga Anjingan yang dicantumkan sebagai p a nitia pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan. Jumat r 1l/3) kemarin. Warga yang diperiksa termasuk sopir I Wayan Kicen, yakni Nengah Suta Wastika. Pria berbadan gempal ini mulai diperiksa sekitar pukul 08.00 wita bersama Wayan Nyariasa, Ketut Suana, dan orangtuanya Wayan Serinteg. Satu lagi seorang wanita bernama Ni Kadek Endang Astiti yang didudukkan sebagai bendahara panitia pembangunan meraJan.
Wastika mengaku tidak tahu namanya dicantumkan sebagai anggota pembangunan merajan. Hal ini sudah sampaikannya ke petugas yang melakukan pemeriksaan. Ia menyatakan tidak ada masalah dengan bosnya Wayan Kicen. Sebaliknya. dirinya merasa kasihan. Menurutnya. selama
Edisi
Hal
:
(cbVr (o
tl
r$.*r-
it
F.ffiW
,W
;d
Ai
DIPERIKSA - Lima warga Dusun Anjingon, Desa Getohan, d.i Mapolres Klunghung Junat (1 1/3) kemartn. ini Krisnia Adi Putra jarang SKPD terkait telah dikirim kekoordinasi dan sering tidak ada marin. di rumah. "Anaknya Pak Kicen Sejauh ini Polres belum meuscring keluar dan baru datang etapkan te!sangka dalam kasus malam," ujarnya. tersebut. Unit Tipikor baru Kasat Reskrim Polres Klung- menyita buku rekening panitia kung AKP Johanes Nainggolan pembangunan Merajan Sri Arya mcngakui adanya pemeriksaan Kepakisan yang diduga fiktif. tclhadap kelima warga tersebut. "Kami baru menyita buku rePrhaknya berencana memanggil keningnya. Kami belum buka saksi lainnya dari Disbudpar, rekeningnya dan dipakai apa begian Kesra, dan Keuangan. uangnl'a," kilah Nainggolan. Surat pemanggilan kep ad a (kmb) Banjar-anghan, diperihsa
Morc{ zo\t
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
Post
KPUD Rancang Anggaran Pilgub Rp 19 Miliar Mangupura (Bali Post) Setelah sukses menggelar pernilihan bupati dan wakil bupati Badung, Komisi Pemilihai Umum Daerah (KPIJD) Badung mulai merancang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali. Perhelatan poliaik tersebut diperkirakan akan menelan Rp l9 miliar. Jumtah ini lak jauh berbeda dengan jumlah anggaran Pilkada Badung tahun lalu, yakni mencapai Rp t9,E mitiar. "Kami terus menatangkan Dia menqakui besaran jumlal anggaran Pilgub BaIi anggaran pilzub tak temaut di Kabupaten Badung.
sementara anggaran
Untuk Pilgub
lauh dengan Fikada Badung.
Sebab. dasar penyusunai.r anggaran pilgub mengacau
Eali di Kabupaten Badung dipe_rkira-kan Rp 19 liliar," pada Pilkada Badung. nHanungkap Ketua KPUD Ba- ya. anggaran pilgub diambil-
dungA.A. Gede Raka Kamis (10/3).
Nakula,
kan dari APBD Pimpov Bali."
katanya.
bertambah 10 persen," ucapnya.
Kondisi tersebut, kata Na-
uiliar ini kelihatannva Bi-
urtg. '"Tapi saat pilgub nanti, diprediksi ada kenaila n harga qan KeDutuhan 6ehDg?a vang d
dibelanjakan tidaFiama.Y sebutnya.
Dilatakannya, saat pi.lgub nanti dipredilsi terjadi ledakan jumlah penduduk. Ber-
tambahnya jumlah penduduk membuat jumlah pemilih otomatis bertambah. "Di Badune
saat pilgub jumlah pemilih
'Yang jelas, ada beberapa kenailan untuk melakukan beberapa kegiatan. Termasuk,
tusan akhir tetap berada ili tangan KPU Provinei Bali.
sosialisasi kepada pemilih
Nakula. belum final. Sebab. kendati di tingkat kabupaten sudah tak aila masalah, kepu-
"Dalam waktu dekat alan ada harmonisasi anggaran Pilgub
nya, anggaran untuk petugas
Bali. Rencananya, tanggal 14
masih terus dimatangkan.
Maret mendatang harmonisasi anggaran bakal dilakukan," pungkasnya. (kmb27)
hutu , \]. [A4t[t ,ol'b 3
19
sama dengan Pilkada
menjelaskan, bertambahnya
dan logistik juga membengkak. Penambahan inilah yang
Hal
pusat. Anggaran pilgub Rp
juga," katanya. Anggaran yang diperkira. kan hingga Rp 19 miliar, kata
jumlah TPS secara tak langsung akan menambah jumlah petugas dan logistik. Itu arti-
:
gacu pada SBU pemerintah
kula, juga membuat jumlah tempat pemungutan suara (TPS) ikut bertambah. Jadi jika jumlah pemilih bertambah 10 persen, naka jumlah
TPS di Badung menjadi 800 TPS. Pejabat asal Gianyar ini
Edisi
Menurutnya, acuan- Standar Biaya Umum (SBI) men-
Sub Eagian Humas dan Tata USaha BPK Rf Penarakilan provinsi Bata
Bali
Post
Belanja Tak Langsung 55 persen
t-/
Karangasem Terancam Tak Dapat Jatah Penerimaan ASN Amlapura (Bali Post) -
Pemkab Karangasem tahun ini terancam kembali tak mendapatkan jatah penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Masalahnya, dari informasi yang diperoleh di Karangasem, Jumat (11/3) kemarin, besar ahggaran beIanja tak langsung (BTL) APBD Karangasem lebih dari 50 persen yakni 55 persen dari total APBD 2016 yang hanya Rp 1,2 triliun. Pihak pusat mengisyarat- bakal diberikan jatah menerima kan, pemerintah daerah yang ASN baru. Dari informasi pusat. BTL-nya maksimal 50 persen darisembilan kabupaien/kota di dari APBD-nya yang masih me- Bali yang dilansir media, tujuh mungkinkan mendapatkan jatah di antaranya disampaikan tak penerimaan ASN baru. Semen- akan dapat jatah penerimaan tara yang lebih dari 50 persen ASN itu. komposisi BTL dengan belanja Dihubungi Jumat (11/3) kemodal @elanja langsungnya), tak marin, Kepala Badan Kepe-
Selama ini, tambahnya, jumlah yang pensiun dengan jatah penerimaan ASN tak sebaoding.
Pensiun rata-rata 200 sampai 300 orang, namun dua tahun
lalu
jatah penerimaao ASN tak lebih dari 120 orang. "Kalau tetap
seperti ltu, kami khawatirkan terjadi putus regenerasi ASN," katanya.
N{eski diakui Karangasem tahun ini kembali tak dapat
jatah penerimaan ASN, tapi
pihaknya optimis dengan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pihaknva sudah sempat
Edisi
:
Hal
:13
SSV,
rl
wloaf polu
gawaian Daerah Karangasem Drs. Nyoman Tari mengakui,
Karangasem memang rawan tak dapat jatah peneri-
maan ASN. Namun, pihaknya bak4l melakukan lobi dengan menyampaikan kondisi real kekurangan ASN di Karangasem. Saat ini dari perhitungan dan analisis beban kerja. kekurangan ASN mencapai 3.000 orang. Soalnya, banyak yang pensiun. Tiap tahun yang
mensiun rata-rata mencapai 200 orang. "Tahun ini, ada yang pensiun lagi 200 orang, terdiri dari guru dan ASN lainnya," katanya.
menemui Deputi Sumber Daye Manusia Kemenpan RB. Dika takan. dari semula pihakny: mengajukan usulan penerimaar
ASN 3.000 orang, pihak pusa 1 sudab minta menganalisrs lagi. Diminta supaya jangan sampaf 3.000 orang mintanya, kaji ASN yang mana yang memang perru.
Kajian keperluan ASN itu disesuaikan dengan visi dan misi pimpinan daerahnya. "Saat ini, kami masih membahas bersama Bappeda dan Sekda Karangasem
guna melakukan kajian SDM dan keahlian mana yang rnendesak diperlukan," paparnya. (013)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt perwakitan provinsi Bati
Bali
Post
Kasus Korupsi Proyek Jalan By-pass Prof. Mantra
Diduga Ada Permainan Sertifikat, Penyidik Bidik BPN GianYar Denpasar (Bali Post) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sudah menjebloskan Made Bawa (68), ierdakwa kasus peniualan tanah negara ke Lapas Gianyar.
Meski demikian, penvidik kini sedang membidik peluku luin kar-
ena tidak mungkin Bawa bekeria sendiri dalam kasus ini. Hal iiu dibenarkan Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan. Jumat (11/3) kemarin.
Mereka yang menjadi bidi-kan adalah pihak Badan Pertanahan
Negara (BPNf Gianyar, karena diduga memuluskan aksi Bawa
dalam menjual 500 m2 tanah negara itu. Selain membidik BpN Gianyar, Kejati membebaskan alias meng-SP3-kan tiga orang
yang sempat menjadi tersangka.
Mereka ada kepala desa dan klian banjar.
Sebelumnya, Aspidsus Kejati
Bali Erna Normawati dengan sam-
blang menyebutkan keterlibitan pihak BPN Gianyar dalam perkara
250 m2 itulah yang dijual ke Ketut Cangker. disertifitkan sehingsi,
terbit sertifrkat hak milik
vakni ini. "Tidak mungkin terdakwa sertifikat 2432. "\ane mensherMade Bawa bermain seudiri. Ini ankan, pihak BPN Gianvar men-
ada permainan sertfikat di BPN Giaayar sehingga kami akan da. lami ke arah sana," kata Erna Normawati Widodo saat membeikan keterangan terkait dengan korupsi penJualan tanah negara di Jalan By-pase Prof. Ida Bigus Mantra, pekan lalu.
Dikatakannya, keterlibatan
Kepala BPN Gianyar dalam perka-
ra rur se;atinya amatlah ielas.
Sebab. menurutnya, pihak' BPN
mengetahui bahwa tanah itu
sudah dimatikan sertifikatnya.
namur malah dibuatkan lasi serti6kat begitu dijuat oleh Madi Bawa. Awalnya, tanah negara yang mau disertifikatkan setuai 50d mz.
Namun, baru sebidang tanah vane terlaksana. Menurut Erna. seluai
geluarkan sertifikar itu. Padahal BPN sudah tahu scjak tahun 1996 sertifik4t itu sudah dimatikan oleh BPN Gianyarsendiri. Tapi kenapr bisa terbit sertifikat hak-milik un-
tuk tanah negara, ya&ni sertifikat 2432 oleh BPN Cianvar?" beber
Erna Normawati.
Sementara sisanya 250 m2, yang dijual ke Ketut Mariana sudah diproses BPN Gianyar sehingga muncul sertitlkat 2i31. "Namun sertifikat ini tidak iadi ditandatangaru oleh Kepah EpN Gianyar karena diletahur bahwa tanah itu mihk negara. Yans dijual ke Canqker sudah telanjui keluar sertifikitnva." sebut Eina Normawati.
Atas dasar itu, orang nomor satu di Pidsus Kejati Bali itr menegaskan bahwa sangat tidal - urlg{ itl Made Bawa bekerjr senqrrl dalam proses pensertl lrl(atan untuk menjual tana r negara ini. ,,Berarli, ini iela, ada permainan dari pihak ilpN rntrrkasl ke sini kita dalami
lrh ususn-ya-dalam pensertifi katan ]nrr.rgga keluar sertifi kar 2432... oeDer Ijrna Normawati Ekspos terakhir. kata Erna Nor,
ma-. memang sudah diperdalam
oleh tim Pidsus Kejati Bali guna T
sjapa gerangan dari
fn$ti1t^S_t-a1 prnali 5.rN Granyar yang bermairl.
rrm klta perkuat dan dirombak
sehrngga pendalaman yang men_ garah,ke BPN bisa dijawab dengan Jeras. y ang Jelas, yang memati-kan sertifikat Kepala BpNGianvar dan yang, rnenerbitkan
sertifkit juga prnaK I'-PN Glanyar,'. sambuns Aspidsus Kejati Bali densan nadi meninggi. (kmb3Z)
Edisi
: *6(
Hal
:13
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
lLs;r*d
f,HS Bali Post .F
Soal TRB di Tahura Ngurah Rai
Walhi Kalah, Investor Bisa Laksanakan Proyek SEBELUM rencana reklamasi Teluk Benoa mencuat ke Permukaan, Publik Bali telah dikejutkan dengan munculnya Keputusan Gubernur Bali Nomor f .OO f lOg-UHW 2Ol2 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Provinsi Bali seluas 102,22 hektar kepada PT Ttrta Rahmat Bahari (TRB). Izin pengelolaan yang diberikan kepada TRB berlaku 55 tahun dan bisa diperPanjang lagi. SK Gubernur ini sempat menuai protes,
salah satunya dari Walhi BaIi. Berbagai aksi unjuk iasa, dialog, dan kegiatan advokasi iainnya dilakukan Walhi agar Gubernur mencabut izin pengelolaan Tahura kepada PT TRB. Puncaknya, Walhi BaIi melayangkan somasi pada 3 November 2012 dan 19 Desember 2012. namun tidak
pernah ditanggapi.
Walhi BaIi pun lantas menggugat SK Gubernur tersebut di Pengadilan Tbta Usa' ha Negara (PTUN) Denpasar awal tahun 2013. Gugatan ini tidak lepas dari isi SK, di mana Gubernur mengizinkan pendirian fasilitas akomodasi pariwisata di lahan
mangrove seluas 102,22 hektar berupa 75 unit penginapan, 5 unit kios, 8 unit rumah makan, 10 unit holdock,2 unit spa, 4 unit outbound,2 unit kantor pengelolaan, 1 unit pool, L unit gedung serba guna, 1 unit area kegiatan publik, L unTt camp area, serta toilet, gazebo dan tempat meditasi.
Di pengadilan tingkat satu tersebut, majelis hakim akhirnya memenangkan gugatan Walhi Bali. Namun hasil ini kemudian berbalik ketika pihak Gubernur mengajukan banding. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pf TUI.D Surabaya, Gubernur memenangkan banding. Walhi Bali kemudian
mengajukan kasasi atas putusan banding yangdinilai aneh tersebut pada Januari 2014 'lalu. Namun sekali lagi Walhi Bali harus menelan kekalahan. Itu artinya, PT TRB secara hukum bisa melakukan pengusahaan pariwisata alam sesuai isi SK Gubernw. "Bisa, tetapi tetap keputusan pengadilan
bersyarat. Artinya bisa digugat lagi kalau dia melakukan pelanggaran, atau kalau ada perusakan lingkungan," ujar mantan Ketua Dewan Daerah Walhi Bali Wayan "Gendo" Suardana di Denpasar, Jumat (11/3) kemarin. Gendo menambahkan, kekalahan Walhi juga disebabkan karena gugatan yang
diajukan belum saatnya. Pasalnya belum ada kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan investor atau PT TRB.
Hal.
19
Bali Posukmb23
TAHURA-Kawasan Taman Hutan Raya (Tahuro) menjad,iternpot untuk berfotohe sana. foto bogi pengu
Edisi Hal
: cdovr tr. l.lql1t 1
ablh
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post Cqr{\bnr rn
Sangat Aneh 1d[.;,,{,ii.,i;ili].,:l
sesuai prinsip lingkungan," jelasnya.
"Putusannya sangat aneh karena justru yang namanya
Ketika hendak dikonfirmasi mengenai kelanjutan proyek ini, Kepala Dinas Ke-
'i,,,,;.,..;,,,,.,,11p,f,;....,,
gugatan lingkungan bicara pencegahan bukan membahas setelah terjadi perusakan, memang cukup janggal prosesnya. Putusannya sangat cepat, kemudian pertin-
bangan juga janggal tidak
Edisi
Hal
:
sabyv
tg
, l1
1vv,,or\
+olg
hutanan Bali IGN Wiranatha meminta waktu hingga hari
Senin mendatang. "Maaf masih ada acara, hari Senin
saja," tegasnya melalui pesan
singkat. (kmb32)
'
