Di susun oleh : Nirmala Yonaris Sancaya 11.11.5143 ( Kelompok D ) Untuk memenuhi salah satu mata kuliah Pancasila Oleh Dosen TAHAJUDIN S, DRS
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Tahun 2011
KATA PENGANTAR Dalam rangka turut serta meningkatkan mutu pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, dan terdorong oleh rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, penulis mencoba membahas Pancasila secara analitis, logis, integratis dan memenuhi persyaratan kuliah. Dapatlah dipahami bahwa dalam rangka proses transformasi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya sekedar paham dan hafal tentang materi kuliah, tetapi juga harus secara analitis, logis, integrative dan memenuhi persyaratan ilmiah. Dalam perkuliahan Pancasila, di samping kuliah tatap muka dari dosen, seharusnya juga tersedia suatu media instruksional yang berupa buku acuan yang telah direncanakan dengan saksama dan yang sesuai dengan silabus dan tujuan instruksional umum perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dewasa ini dunia kepustakaan masih sangat terbatas menyediakan buku acuan kuliah Pancasila yang sesuai dengan metode pendekatan ilmiah dan silabus perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi. Karya tulis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Diharapkan dengan penulisan karya tulis ini dapat menambah pengetahuan pembaca. Kepada Bapak TAHAJUDIN S, DRS yang telah memberikan saran, pengarahan dan bimbingannya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan sumbangan pikiran, kritik, dan saran- saran dari para pembaca demi penyempurnaan selanjutnya. Mudah- mudahan buku ini dapat memenuhi harapan dan ada manfaatnya bagi para pembaca dan perkuliahan Pancasila di perguruan tinggi.
Yogyakarta, 25 Oktober 2011
Nirmala Yonaris Sancaya
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam pengertian ini. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensi dari kedudukannya ini, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang- undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai- nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan Negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita- cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara. Selain itu Pancasila menjiwai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis maupun konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan hukum secara meningkat. Berdasarkan Latar Belakang permasalahan- permasalah tersebut, penulis tertarik untuk menulis makalah yang berjudul “ PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM DI INDONESIA ”. Masalah pokok yang hendak dikemukakan di sini adalah kenyataan bahwa Pancasila tidak merupakan paham
yang
lengkap,
juga
tidak
merupakan kesatuan
yang
bulat.
Kelengkapannya bergantung pada pemikiran lain yang dijabarkan ke dalam Pancasila; dan kesatuan bulatnya juga demikian. Dalam rangka ini, paham hukum bisa pula masuk.
B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa pengertian Sumber Hukum? 2. Apa saja sumber Hukum Tata Negara di Indonesia 3. Apa arti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? 4. Apa saja yang menjadi rincian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? 5. Apakah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum masuk dalam PerundangUndangan?
BAB II PEMBAHASAN A. PENDEKATAN : 1. HISTORIS Secara historis istilah Pancasila mula mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha. Pancasila berarti lima aturan atau Five Moral Principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa agama Budha. Jadi pertama kali istilah Pancasila digunakan untuk member nama rumusan lima dasar moral dalam agama Budha. Perkembangan selanjutnya istilah Pancasila masuk dalam Khazanah kesusteraan Jawa Kuno pada zaman Majapahit dalam pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negarakertagama yang berupa syair pujian yang dituls oleh Empu Prapanca yang selesai pada tahun 1365. Selain terdapat pada buku Negarakertagama istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh Indonesia, sisa sisa dari pengaruh ajaran Moral Budha yaitu Pancasila, masih terdapat juga dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai lima larangan dan isinya agak lain yang disebut dengan Ma Lima, yaitu lima larangan yang dimulai dengan awal kata Ma. Lima larangan moral atau Ma Lima ini dalam masyarakat Jawa masih dikenal dan masih juga menjadi pedoman moral.
Selain pernyataan pernyatan diatas rumusan rumusan Pancasila secara masih berlanjut pada zaman penjajahan, terutama pada zaman penjajahan Jepang. Pada sidang BPUPKI terdapat dua usulan tentang dasar Negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin dan Ir.Soekarno, dan tentang faham Negara yang diajukan oleh Soepomo. Adapun pendapatnya adalah : a. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945 1) Peri Kebangsaan 2) Peri Kemanusiaan 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kerakyatan 5) Kesejahteraan Rakyat b. Ir Soekarno, 1 Juni 1945 1) Kebangsaan Indonesia 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan 3) Mufakat atau Demokrasi 4) Kesejahteraan Sosial 5) Ketuhanan yang berkebudayaan c. Soepomo, 31 Mei 1945 1) Persatuan Negara, Negara Serikat, Persekutuan Negara 2) Hubungan antara Negara dan Agama 3) Republik Meskipun usulan usulannya berbeda akhirnya dapat diputuskan dan membentuk lima dasar Negara yang sampai sekarang dijadikan filsafat bangsa sekaligus dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kata Pancasila sendiri diusulkan oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan pengesahan Pancasila sebagai dasar Negara dilakukan pada Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. YURIDIS Landasan Yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan. Landasan Yuridis Pancasila terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 45. Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena
dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD 1945 tersebut. Adapun penjabaran yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut: a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ; Pasal 29 ayat (1) dan (2). b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ; Pasal 27 ayat (1) dan (2). c. Sila Persatuan Indonesia ; Pasal 30 ayat (1). d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan ; Pasal 22E. e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ; Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3).
B. PEMBAHASAN Pengertian Sumber Hukum Membicarakan tentang sumber hukum, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang arti “ Sumber Hukum “ itu sendiri. Hal ini dikerenakan istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam- macam, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Bagi seorang ahli ekonomi, sumber hukum mempunyai arti berbeda dengan orang ahli sejarah; begitu pula tidak akan sama dengan pengertian seorang ahli hukum. Jadi untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana dulu sumber hukum itu dilihat. Adapun secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum ialah : Segala apa saja yang menimbulkan aturan- aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengetian : a. Sumber Hukum dalam arti material : ialah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum ( publik opinion ) yang menentukan isi ( materi ) dari hukum. Dengan kata lain : perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab adanya hukum. Contoh : -
Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan- kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
-
Seorang ahli sejarah akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum ialah peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
b. Sumber Hukum dalam arti formal : ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan. Karena bentuknya itu menyebabkan Hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kwalitas sebagai kaidah Hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan.
Untuk menetapkan suatu kaidah hukum yang berlaku diperlukan suatu badan yang berwenang, sehingga mengenal sumber hukum dalam arti formal itu berarti pula mengenal tahapan pada tingkatan Badan mana suatu kaidah hukum itu dibuat. Contoh ( Sumber- sumber Hukum Formal ) dalam Tata Negara Indonesia dan Badan yang berwenang menetapkan, antara lain : NO
BENTUK HUKUM
BADAN YANG BERWENANG
1.
UNDANG- UNDANG DASAR
MPR
2.
KETETAPAN MPR
MPR
3.
UNDANG- UNDANG
PRESIDEN DAN DPR
4.
PERATURAN PEMERINTAH
PRESIDEN
Sumber- sumber Hukum Tata Negara Indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara, merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku. Sedangkan sumber hukum Formal dalam Hukum Tata Negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum Tertulis saja. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan UUD 1945 yang antara lain menegaskan: “ Undang- Undang Dasar sebagian dari Hukum dasar. UndangUndang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari Hukum Dasar Negara. Undang- Undang Dasar itulah Hukum dasar yang tertulis sedang di sampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga Hukum Dasar tang tak tertulis, ialah aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tak tertulis. Selanjutnya Sumber Hukum Formal Tata Negara Indonesia dapat kita lihat pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib
Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia, adalah sebagai berikut : -
Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
-
Ketetapan MPR
-
Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
-
Peraturan Pemerintah
-
Keputusan Presiden
-
Peraturan Peratutan Pelaksana lainnya, seperti : -
Peraturan Menteri
-
Instruksi Menteri
-
Dan lain- lainnya
Sumber- sumber Hukum tersebut diatas merupakan Sumber Hukum Formal menurut tingkat kewenangannya. Sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang dianut dalam system UUD 1945, maka setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan Hukum yang lebih tinggi tingkatnya. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa Sumber Hukum Formal dalam system Ketatanegaraan Indonesia tidak hanya Sumber Hukum Tertulis saja. Karena dalam Hukum Tata Negara Indonesia dikenal pula apa yang disebut “ Kebiasaan ketatanegaraan “ ( Convention ). Kendatipun tidak tertulis, kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang Undang. Kebiasaan Ketatanegaraan ialah perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan, walaupun ia bukan hukum. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak diragukan lagi kesalahannya tetapi sebaliknya kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya ia tetap merupakan kebiasaan saja. Contoh mengenai kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, anatara lain : -
Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus didalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat
-
Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.
-
Dalam kehidupan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), juga tumbuh suatu convention, yaitu bahwa semua golongan yang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk tidak melakukan pungutan suara ( voting ) dalam mengambil suatu keputusan jika musyawarah untuk mencapai mufakat gagal. Kebiasaan ketatanegaraan akan terus berkembang sesuai tuntutan dan dinamika
kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Tentang masalah ini oleh pembentuk Undang Undang Dasar kita memang sudah terpikirkan, sebagaimana dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut : “ Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman berobah, terutama pada zaman revolusi lahir bathin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak- gerik kehidupan masyarakat Negara Indonesia
Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Dalam praktek ketatanegaraan,suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka secara operasional merupakan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain konstitusi itu dilasanakan secara murni dan konsekuen.
Pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi UUD 1945 diterima oleh bangsa Indonesia dan berlaku efektif di tanah air kita sekarang. UUD 1945 terdiri dari : -
Pembukaan
-
Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
Khususnya Pembukaaan UUD 1945 telah panjang lebar kita bahas diatas, telah disinggung bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran. Di dalam pokok- pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran Pancasila.
Pokok- pokok pikiran merupakan cita- cita hukum ( Rechtsidee ), yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik tertulis maupun tidak ditulis.
Oleh karena Pembukaan itu berintikan Pancasila, maka Pancasila merupakan pedoman, sumber dan dasar dalam pembuatan Hukum atau Perundang- undangan. Dengan kata lain segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia, harus bersumber kepada Hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Pancasila. Dengan demikian secara lengkap sistem hukum Indonesia, kalau kita susun secara hirarkhi, dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut : -
Pancasila sebagai Rechts idée ( cita- cita hkum )
-
Undang- Undang Dasar 1945
-
Ketetapan MPR
-
Undang Undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang
-
Peraturan Pemerintah
-
Keputusan Presiden
-
Peraturan- peraturan pelaksanaan lainnya, seperti : -
Peraturan Menteri
-
Instruksi
-
Dan lain- lainnya
Dari
hirarkhi diatas dalam sistem Hukum Indonesia tingkatan UUD 1945 kebawah
merupakan sumber hukum\formal dalam Hukum. Semua sumber Hukum Formal itu bersumber pada satu titik puncak yaitu Pancasila sebagai suatu cita- cita hukum ( Rechts idee ). Kalau kita tinjau tata aturan Peraturan Perundang- undangan Republik Indonesia dengan menempatkan Pancasila di puncak kirarkhi dan kita coba membandingkannya dengan ajaran “ Stuffen Theori “ dan HANS KELSEN, maka hemat penulis akan kita peroleh gambaran sebagai berikut :
Pancasila ( Rechts Idee ) UUD 1945 TAP MPR UU / PERPU Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Pelaksana lainnya Rakyat
Dalam hirarkhi berbentuk piramida tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai cita- cita hukum berada dipuncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan dilaksanakan haruslah bersumber pada Pancasila, karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan- peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat yaitu Pancasila.
Dari gambaran tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber tertib hukum di Indonesia; atau yang biasa disebutkan sebagai “ Sumber dari segala sumber hukum “, yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ketatanegaraan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966, tentang: Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Sumber dari tertib hukum suatu Negara, atau yang biasa disebutkan sebagai “ Sumber dari segala sumber hukum “ adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita- cita hukum serta citacita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia ialah yang didalamnya terkandung cita- cita moral, cita- cita hukum, watak serta jiwa bangsa ( volksgeist ) Indonesia, adalah PANCASILA.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut : 1) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran, yaitu : a) Pokok pikiran pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan ( pokok pikiran persatuan ) b) Pokok pikiran kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia ( pokok pikiran keadilan social ) c) Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan ( pokok pikiran kedaulatan rakyat ) d) Pokok pikiran keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab ( pokok pikiran Ketuhanan ) 2) Meliputi suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 3) Mewujudkan cita- cita hukum dasar negara ( baik hak dasar tertulis maupun yang tidak tertulis ) 4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain- lain penyelenggara negara ( termasuk partai politik ) memegang teguh nilai- nilai Pancasila. 5) Merupakan sumber semangat bagi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelenggara negara, para pelaksana tugas pemerintahan, penyelengaraan partai politik dan golongan fungsional lainnya. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara maka nilai dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan disahkan oleh asas tersebut.
Pancasila sebagai Sumber Hukum masuk dalam Perundang- Undangan Pasal 2 Undang- Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan menyatakan “ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara ”. Ironisnya, ketentuan yang maha penting ini yaitu mengenai “ sumber dari segala sumber hukum negara “ tidak diatur dalam Undang- Undang dasar yang secara formil merupakan dasar negara. Dengan demikian, patut dipertanyakan: apa dasar dari Pasal 2 UU 10/2004 itu? Kita dapat melihat bahwa sila- sila dari Pancasila telah tercantum dalam pembukaan dan pasal- pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ( UUD 1945 ) jika dilihat secara keseluruhan tidak ada ketentuan secara eksplisit bahwa Pancasila harus menjadi “ sumber dari segala sumber hukum negara “.
BAB III KESIMPULAN Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum benar- benar mampu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia yang artinya setiap peraturan perundang- undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas- asas yang terkandung didalamnya.
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia, ideologi Negara Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraandan
lembaga
kemasyarakatan,
baik
dipusat
maupun
di
daerah.
Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu meruapakan peljelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya. Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan pancasila.
DAFTAR PUSTAKA Modul Praktis Pendidikan Kewarganegaraan untuk kalangan SMK ( CV. PRIMA GRAFIKA, KLATEN ) Dahlan Thaib. 1988. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. M. S, Kaelan. 2007. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty. www.google.co.id
