1APORAN AKHIR FASILITAS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2OI 1
Kerjasama
BAPPEDA KOTA PROBOLINGGO Dengon PUSAT PENELITIAN GENDER DAN KEPENDUDUIGN
LEMBAGA PENELMAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MAI.ANG
2Afi
LEMBAR PENGESAHAN
:
I}DTIL
FASILITAS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) DI KOTA PROBOLTNGGO TAHUN 2011
hPeneliti DIEa
Prof.Dr.Ir. Keppi Sukesi, MS
.his Kelamin
Perempuan
tbgkat/Gol
Pembina /
TI{IP
19560226198103 2002
ftrguruan Tinggi
Fusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK)
fV C
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakar Universitas Brawijaya
hES Tim Peneliti : l. Dr.Ir. Yayuk Yuliati, MS L Ir. Umi Wisapti Ningsih, MS 3- Ir. Agustina Shint4 MS 1- IwanNurhadi, S.Sos, MSi 5. Dewi Yanti LilianaSKom,MKom.
LCFr Walrtu
Penelitian
TdBiaya
: 4 (empat) bulan : Rp. 89.000.000;@elapan Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Malang, 3 Agustus 20LL Menyetujui, Ketua LPPM
M
Ketua Peneliti
ffiwh
Prof.Dr.Ir. Keppi Sukesi. MS |{IP: 19560226 198103 2 002 Mengetahui Kepala BAPPEDA Kota Probolinggo
Ir. Budi KrisYanto. Msi NIP: 19611209 198102 I 001
DAFTAR ISI Halaman
*
r lt\G.l\-TAR........... lll,u,r:'r"'- tr; ISI
,flrrq
I
ll
r*( fABEL !l ;l,*,rlr- eii G.{\IBAR ...........
tv
-n- a,1 L-{\IPIRAN.........
vii
Jl ',rru,1i'-
iil'r,,
lllil4Ji.
vi
it\D{HULUAN
. :
1
Latar Belakans............
1
a
Dasar Hukum
J
-1. Tujuan Kegiatan...
J
-1
Manfaat....
4
Metode
4
Waktu dan Tempat
5
i. -f.
a
5
T
*.3
ii
-
3.
G
{\{BARAN UMTIM DAERAH PENELITIAN..........
Hasil/Luaran Yang Diharapkan
: 1. Gambaran Kota Probolinggo - l. Sej arah Singkat Kota Probolinggo........
5
6 6
.
:.-r.
Keadaan Demografi dan Administratif........
8
:.'+.
Aspek Fisik Dasar
9
:.-i. -.6. :.7. :.8.
Pemerintahan .............
t3
Kependudukan
t4
Pendidikan
18
Kesehatan.
18
1.9,
Pertanian dan Peternakan..............
I9
2l
l. 1 0. Perdagangan......
3.
,
!
IIT.SOSTALISASI ANGGARAN RESPONSTF GENDER (ARG)..
-1.1.
Susunan Acara
3.2. Materi
22
1: RPJMN.
3.3. Materi 2 : Anggaran
22
ZJ
Responsif Gender
3,4. Materi 3: Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Perencanaan
39
PembangunanBerspeklifGenderdiKotaProbolinggo....................39
GBS 3.6. Pretest dan Posttest """""""
43
3.5. Materi 4: ARG DAN
3.7. Proses dan Tanggapan Peserta
46
sosialisasi"
47
GENDER BUDGET BAB IV. PENDAMPINGAN PENYUSTINAN STATEMENT (GBS) DAI\ ANGGARAN RESPONSIF 66
GENDER (ARG) Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan " " " ""
66
"
GBS dan TOR """"' Hasil Pendampingan Penyusunan ARG' Keluarga Berencana 4.1.1. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan
87
4.1.3. Dinas Pendidikan
93
4.1.4. Dinas Pekerjaan Umum
101
"
108
4.1.6. Dinas Tenaga Kerja
rt7
4.1.7. Dinas Sosial 4.
t26
1.8. Kecamatan Kanigaran'
BAB V. KESIMPULAN DAN
DAFTAR PUSTAKA
7l 78
4.1.2. Dinas Kesehatan
4.1.5. Dinas Pertanian
70
REKOMENDASI
"""':""
135
t4l
LAMPIRAN
ltl
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
program Dalam rangka mempercepat terlaksananya dan tercapainya tujuan anak di daerah, yaitu pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan gender sebagai bagian dari Provinsi, Kabupaten/Kota melalui strategi pengarusutamaan gender, perlu upaya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkesetalaan
Walaupun sampai saat ini telah dilakukan upaya yang berkelanjutan di segala bidang. menunjukkan bahwa kesenjangan banyak kemajuan yang dicapai, namun fakta dan data
berbagai bidang pembangunan' Oleh karena itu masih implementasinya dalam diperlukan peningkatan pemahaman perspektif gender dan 2010 - 2014 yang perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN kemudian juga perlu segera ditindaklanjuti di tingkat Kabupatenfi(ota. upaya tersebut gender masih terjadi
di
(PUG) di berbagai bidang telah dibarengi dengan strtaegi Pengarusutamaan Gender (ARG) dalam pelaksanaan pembangunan dan strategi Anggaran Responsif Gender pembangunan di berbagai bidang. Pemahaman terhadap konsep
keadilan dan kesetaraan gender (KKG), strategi
Berperspektif Gender' Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan Pembangunan termasuk juga keterbatasan Anggaran Responsif Gender dapat dikatakan masih terbatas, diantara perencana dan pelaksana pembangunan di berbagai bidang'
yang terjadi
desentralisasi, di Kondisi tersebut menjadi beragam di tingkat daerah dengan adanya lain sisi terjadi keragaman satu sisi mendorong kemandirian dan spesifikasi daeratr, di
dalam pelaksanaan pembangunan berperspektif gender.
Di tingkat nasional telatt
dan digUnakan sebagai disusun regulasi atau perundang-undangan yang dapat diacu pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangUnan
pedoman perencanaan,
Gender dan bagaimana berperspektif gender, pedoman penerapan Anggaran responsif implementasinYa.
ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan terhadap kesempatan keputusan dan mengontrol terhaalap sirmberdaya serta kesetaraari Adapun tujuan dari dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.
ARG adalah menerapkan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi
dan
pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki' Pengarusutamaan gender
pembangunan
di
(PUG) telah ditetapkan sebagai stategi
pelaksanaan
berbagai bidang, sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
keadilan dan evaluasi, dengan mengintegrasikan isue gender, untuk mencapai dengan kesetaraan gender telah diinstruksikan sejak tahun 2009, ditindaklanjuti pelaksanaan PUG di PERMENDAGRI Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum dan komponen kunci yang daerah. Dalam pelaksanaan PUG diperlukan kondisi awal sangat penting antara
lain
tersedianya lembaga yang menangani PUG dengan
Point Gender di setiap mekanisme kerja terpadu, tersedianya SDM terutama Focal 15 tahun 2008' Selain SKPD. Hal ini secara rinci dituangkan dalam PERMENDAGRI Analysis Pathway itu dua aspek penting lainnya adalah kemampuan melakukan Gender (GAP) dalam merumuskan masalah dan penangananny4 serta tersedianya anggaran diperlukan, tertuang merupakan bagian penting dari sumberdaya financial yang sangat dalam kebijakan ARG.
program tersebut Pada tahun 2010 Kota Probolinggo mengimplementasikan yang secara melalui pertemuan konsuiiatif dan sarasehan antar SKPD dan Kecamatan, p€mbangunan di khusus antaralain bertujuan untuk : 1. Mengalisis proses p€rencanaan pembangunarl Probolinggo; 2. Sarasehan untuk membahas proses perencanaan kota
Gender Focal Point di analisis gender dan Anggaran Responsif Gender; 3) Membentuk Pembangunan SKPD kota Probolinggo; 4. Menyusun Reancana Aksi Daerah dalam
strategi Berperspektrif Gender. Dalam Hasil yang dicapai antara lain tersosialisasinya puG dan ARG; draft Gender Focal Point di SKPD yang diajukan untuk di sK kan; perlu draft Rencana Aksi Daerah yang responsif gender. Permasalahan yang masih mendapatkan perhatian adalah pelembagaan yang menangani masalah-masalah
dan anak, perlu disadari bahwa pfoglam pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan program lintas bidang maka diperlukan hingga koordinasi di tingkat kabupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan
pem-Oerdayaan perempuan
monitoring dan evaluasi. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana alokasi laki-laki sumberdaya finansial dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik gender; untuk itu maupgn p€rempuiul melalui penyusunan anggaran yang responsif Budget aparat hendaknya memahami ARG sejak perencanatm, perumusan Gender s
iatement (GBS), implementasinya, monitoring dan evaluasi. 2
1.2,
DASAR HUKUM
1. UUD i94s 2.Undang-UndangNomorTtahunlgS4tentangRatifikasiKonvensiPenghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
INPRES Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG umum Pelaksanaan 4. PERMENDAGzu Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman
3.
PUG dalam Pembangunan di Daerah'
5. UU nomor
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6.UUnomorltahun2004tentangPerbendaharazf|Negara 7. PP nomor 21 tahun 2004 tentang Penl'usunan RKA-KL' Petunjuk Penyusunan dan 8. PERMENKEU Nomor 119 tahun 2009 tentang Negara'/Lembaga dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Daftar Isian Pelaksanaall Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan
Anggaran
tahun 2010'
9. peraturan pemerintahNomor
15 tahun 2009 tetang
RPJMN tahun 2010
-
2014'
TUJUAN KEGIATAN
t_1
1.
pembangunan Mendeskripsikan proses perencanaan anggaran
di
kota
Probolinggo 2.
Anggaran Responsif Gender Mensosialisasikarr panduan dan lmplementasi (ARG) meeting) untuk membahas Melaksanakan pertemuan konsultasi (consultatif Anggaran Responsif proses perencaruun pembangunan, analisis gender dan Gender
Focal Point di SKPD kota -- Memfasilitasi dan mendampingi Gender (GAP) sebagai Probolinggo dalam menerapkan Gender Analysis Pathway .1
dasar implementasi
ARG
Kecamatan dalam ). Menyusun Gender Budget Statement (GBS) di SKPD dan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender'
1.4.
u
I ; a
t
MANFAAT meningkatkan pemahaman Kegiatan fasilitas ini diharaPkan bermanfaat dalam Gender, dan Anggaran ketrampilan SKPD tentang gender' strategi PUG, analisis
3
Responsif Gender dan menerapkannya dalam penyusunan Gender Budget Statement di SKPD dan Kecamatan.
1.5. METODE Metode yang digunakan adalah action research (riset aksi) sesuai dengan mang iingkup kegiatan yaitu : sender
l)
studi kasus tentang perencanaan pembangunan berperspektif
di tujuh SKPD dan kecamatan
sampel, tahun
20ll;2)
pertemuan konsultatif
rentang Gender Analysis Pathway (GAP) dan Anggaran Responsif Gender sebagai kelanjutan d ari kegiatan serupa pada tahun 201,0;3). Pemantapan focal point gender di r.rasing-masing SI(PD dan Kecamatan
di wilayah kota Probolinggo.
Selanjutnya
liiakukan fasilitasi dan pendampingan penyusunan gender budget statement (GBS) '.rnruk SKPD dan kecamatan sample. Studi mendalam dilakukan terhadap tujuh (7) SKpD yang merupakat "lingkaran dalam" atau memiliki keterkaitan sangat dekat Cengan program gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengacu
oada pilot proyek
di tingkat nasional yaitu Kantor
Pemberdayaan Perempuan Kota
probolinggo, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Anggaran B-{ppEDA, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum, ditambah dengan satu (1) -.:ecamatan.
pertemuan konsultatif atau sarasehan antara Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK) Universitas Brawijaya Malang, BAPPEDA Kota
probolinggo, dan 39 SKPD, menganalisis data terpilah dengan gender analysis pathway
.:mjutan), dan menganalisis anggaran responsif gender di masing-masing SKPD. Selanjutnya Tujuh SKPD dan satu kecamatan menyusun Gender Budget Statemen :engan fasilitasi dan pendampingan dari Tim PPGK (Pusat Penelitian Gender dan s,
ercndudukan) LPPM Universitas Brawij aya Malang. Pada akhir kegiatan dilaksanakan pertemuan dengan tim ARG kota Probolinggo
-,:.ng terdiri dari unsur BAPPEDA, SKPD dan Kecamatan, sekaligus dilaksanakan ,.:-.ralisasi lanjuurn, dan pemnntapan Focal Point Gender atau POKJA
PUG
kota
.-:r:rolinggo.
l.o, WAKTU DAN TEMPAT Sosialisasi, Pertemuan Konsultatif Fasilitasi dan Pendampingan dilaksanakan di
probolinggo. TOT dan persiapan dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Total
;:r:n:
1'ang dibutuhkan adalah
(empat) bulan.
1.1.
MATERI DAN NARA SUMBER
1. 2. 3.
RPJM Nasional, Kebijakan PUG dan ARG (PPGK UB)
4. 5.
Anggaran Responsif Gender (PPGK
Sistem Penganggaran di Kota Probolinggo (BAPPEDA Kota Probolinggo)
Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Perencanaan Pembangunan Berperspektif Gender di Kota Probolinggo (PPGK - UB)
- UB)
Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan
ARG
dsn Gender Budget
Statement (PPGK)
6. 7.
Diskusi kelompok dan Diskusi Pleno (GBS). Rumusan Hasil Pertemuan dan Gender Budget Statement
18. HASIL/LUARAhI YAI\G DIIIARAPKAI{ Hasil Fasilitasi adalah :
1.
Meningkatnya pemaharnan SKPD dan aparat BAPPEDA Kota Probolinggo tentang ARG dan imPlementasinYa
2.
dan satu Terzusunnya Gender Budget Statement di tujuh lembaga terkait PUG kecamatan samPle.
3.
Meningkatnya kapasitas Focal Point Gender Probolinggo.
di
sKPD dan kecamatan di kota
5.1.5.DINAS PERTANIAN
t. ProsespenyusunanPerencanaandanPenganggaranResponsifGenderDinas petugas sudah siap pertanian Kota probolinggo berjalan dengan lancar karena
2,
gender' pernah mengikuti pelatihan tentang dengan data. selain itu mereka sudah Pertanian Kota Probolinggo' Program
Dari beberapa progmm yarry
ada
di Dinas
sebagai pfoglzun pemberdayaan perempuan Peningkatan Kesejahteraan Petani dipilih bahwa pengetahuan' ketrampilan petani di Dinas Pertanian karena data menunjukkan
baiklaki-lakimauprrnperempuandalampengelolaanusahatani,terutama pemanfaatanlimbahpertanianyangmasihrendah.Denganmeningkatnya pengetahuandanketrampilanpetanibaiklaki-lakimaupunpefempuanmaka produktifitasnyaakanmeningka!yangakhirnyapendapatandankesejahteraan mereka akan meningkat Pula'
5.
1.6.
DINAS TENAGA KERJA
probolinggo mengidentifikasi beberapa kegiatan potensial untuk 1. DISNAKER Kota kata "gender" dalam topil/judul implementasi ARG dengan tanpa menyebut komputerisasi' pelatihan pencari k"rjq kegiatanyaitu : profil gender di DISNAKER, Datam topik-topik tersebut aspek ketrampilan masyarakat, dan usaha mandiri' memang tidak harus berjudul "gender'o atau gender ada didalamnya. Menyusun AR'G ..perempuan/laki-laki,, tetapi implisit dalam berbagai judul kegiatan pembangunan danobyek pembangunan' dan laki-laki sama-sama sebagai subyek karena perempuan
2.StafDISNAKERsetelahmendapatkanpelatihandanpendampingan,mampu TO& akan tetapi gender khususnya GAP, menyusun GBS dan rnelakukan analisis
belum semua
staf DISNAKER dan pengambil
keputusan mematrami ARG oleh
perlu adanya pelatihan gender' ARG dan GBS di karena itu DISNAKER memandang
lingkunganDISNAKERdenganmengikutsertakanpengalrrbilkeputusan.
L37
1
3.DTNAS SOSIAL
1.
Dinas Sosial sudah cukup baik, GAP dalam GAP,GBS.TOR dan RKA, unt*k data dasar jumlah u*'trencana aksi perlu dirinci' Dalam GBS, perlu ditunjang penyebab mereka turun kejalan' anak jalanan yang terPilah, faktor keluarga,atau
yang akan Kegiatan dapat dibuat sub kegitan, dengan rincian tindakan-tindakan dilakukan.
2.
dalam bentuk sub Anggaran disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan kegiatan atau tindakan yang akan dilaksanakan'
tanpa 3. Ketrampilan yang akan diberikan , disesuaikan dengan minat anak-anak tindak lanjut dari memandang jenis kelamin. Perlu waktu pendampingan dan
ketrampilan Yang dilalrukan.
5. 1.8.
KECAMATAN KANIGARAN
d.
pelaksana Berbeda dengan SKPD lainny4 Kecamatan Kanigaran sebagai pemerintahan di tingkat kecamatan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi khusus pada bidang tertentu.
Kecamatan Kanigaran dalam kegiatan pendampingan implementasi : Anggaran Responsif Gender (ARG) ini dapat disimpulkan sebagai berikut
b. Kondisi
di Kecamatan KanigaranPadahal data terpilah gender merupakan instrumen untuk melihat Data terpilah spesifik gender belum tersedia
masalah kesenjangan arfiara laki-laki dan perempuan yang diperlukan dalam penyusunan ARG.
Sumber Daya Manusia merupakan kendala utama dalam penerapan
Anggaran Responsif Gender (ARG). Kondisi ini terletak pada pengkaderan personil kecamatan yang menguasai issu gender karena
terkait dengan mutasi pegawai dan masih kurangnya diseminasi pengarusutamaan gender (PUG) di level kecamatan' l1l.
Kurangnya pemahaman implementasi ARG merupakan kendala Baik itu kendala yang bersifat konseptual maupun bersifat teknis misalnya pada
pemahaman ARG yang dimaknai sebagai anggaran khusus untuk L32
5.1.5.DINAS PERTANIAN
l. Proses penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dtnas siap Pertanian Kota Probolinggo berjalan dengan lancar karena petugas sudah gender' dengan data. Selain itu mereka sudah pernah mengikuti pelatihan tentang
Dari beberapa progmm yang ada di Dinas Pertanian Kota Probolinggo, Program peningkatan Kesejahteraan Petani dipilih sebagai prograrn pemberdayaan perempuan di Dinas Pertanian karena data menunjukkan batrwa pengetahuan, ketrampilan petani baik laki-laki maupun pelempuan dalam pengelolaan usahatani, terutama pemanfaatan limbah pertanian yang masih pengetahuan dan ketrampilan petani
rendah. Dengan meningkatrya
baik laki-laki maupun perempuan
maka
produktifitasnya akan meningka! yang akhirnya pendapatan dan kesejahteraan mereka akan meningkat Pula.
5. 1.6.
DINAS TENAGA KEzuA
1
l.
DISNAKER Kota Probolinggo mengidentifikasi beberapa kegiatan potensial untuk implementasi ARG dengan tanpa menyebut kata "gender" dalam topivjudul kegiatm yaitu : profil gender di DISNAKER, komputerisasi, pelatihan pencari k"tjq ketrampilan masyarakat, dan usaha mandiri. Dalam topik-topik tersebut aspek gender ada didalamnya. Menyusun ARG memang tidak harus berjudul "gendet'' atau
..perempuan4aki-laki" tetapi implisit dalam berbagai judul kegiatan pembangunan karena perempuan dan laki-laki szrma-sama sebagai subyek dan obyek pembangunan2.
Staf DISNAKER serclah mendapatkan pelatihan dan pendampingan, mampu melakukan analisis gender khususnya GAP, menyusun GBS dan TO& akan tetapi belum semua
staf DISNAKER dan pengambil
keputusan mematrami ARG oleh
karena itu DISNAKER memandang perlu adanya pelatihan gender, ARG dan GBS di
lingkungan DISNAKER dengan mengikut sertakan pengambil keputusan.
131
pertanyaan kepentingan atau kebutuhan spesifik perempuan, sehingga yang sering muncul adalah "darimana anggaran untuk kegiatan ini?"
5.2.
REKOMENDASI
5.2.1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.
BppKB perlu diskusi ARG dan pendampingan mendalam, serta sosialisasi ke benar' seluruh jajaran BPPKB sehingga dapat menerapkan ARG dengan
Z. pengadaxr data statistik dan profrl gender perlu diterbitkan secara periodik karena pengambilan data terpilah merupakan dasar perencanaan pembangunan dan keputusan masalah gender dan pembangunan'
3. Pengambil keputusan dan bagian anggalan hendaknya memahami ARG dan berkemampuan melalcukan audit gender melalui pelatihan ARG.
5.2.2. DINAS KESEHATAN
Apabila Dinas Kesehatan Kota Probolinggo mengajukan/merencanakan
program
pengendalian penyakit menular TB Pan:, dengan dimulai penyusunan:
1.
Gender Analysis PathwaY (GAP)
2-
Gender Budget Statement (GBS)
3. Term Of Reference 4.
Rencana Kerja
(TOR/KAK)
& Anggaran
5.2.3. DINAS PENDIDIKAN Dengan data dan progam yang lengkap, perlu menyusun anggaran untuk tahun-tahur lanjut berikutnya dengan persepektif gender. Bila diperlukan diadakan pendampingan lebih dan intensif. 733
5.2.4. DINAS PERTANIAN kepada Sosialisasi gender, PUG, dan ARG perlu dilaksanakan secara berkesinambungan berjalan para SKPD, agar program pemberdayaan perempuan di Dinas Pertanian dapat lancar meskipun para petugas berpindah tugas/mutasi'
5.2.5. DINAS PEKERIAAN UMUM
a)
pada para Mengingat rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Gender dan PUG petugas maka sosialisasi gender, PUG dan ARG perlu dilakukan, sehingga program-
program pemberdayiun perempuan
di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dapat
dilaksanakan dengan baik.
b) Data terpilah perlu diadakan sebagai bahan dalam penyusunan
prograrn pemberdayaan
perempwm pada umumnya dan khususnya menyusun ARG dan PPRG.
5.2.6. DINAS TENAGA KERIA
1.
di JajaTanDISNAKER hendaknya memahami ARG, oleh karena itu perlu sosialisasi lingkungan DISNAKER
2. Pengambil keputusan dan bagian anggaran hendaknya memahami ARG
dan
berkemampuan melalcukan audit gender melalui pelatihan ARG.
5.2.7. DINAS SOSIAL 1. perlu adanyadata terpilah untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas sosial, baik untuk anak jalanan, lansiq dll.
2.
Ketrampilan yang diberikan perlu ditindaktanjuti, atau disalurkan agar batang atau ketrampilan yang telah diperoleh dapat menghasilkan pendapatan, sehingga tidak akan kembali ke jalanan.Alangkah baiknya apabila ada bantuan modal, dengan cara bergulir.
i
5.1.1. KECAMATAN KANIGARAN
I l
Berangkat dari kondisi Kecamatan Kanigaran dalam kegiatan pendampingan implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) ini dapat direkomendasikan hal sebagai berikut :
I
I
I
I
134
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Mary. 2002. Konsep dan Kerangka Analisis Gender. Penataran dan Lokakarya Metodologi Penelitian Gender. Batu, Malang. Handayani, Trisakti dan Sugiarti,2008. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. UMM Press.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2001. Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarusutamaan Gender Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah: Bagian
I
dan
II. Rakernas Pemberdayaan PP &
KPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Gr.PP). 2004. Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, dan UNFPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2005. Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan R[, BKKBN, dan IINFPA.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2010. Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah.
SCBD. 2007. Modul 1 Konsep dan Teori Gender. Diklat Teknis Penya
SCBD. 2007. Modul 2: Teknik Analisis Gender Untuk Pelaksana Program. Jakafia-
Sukesi,
K, dkk
2007. Evaluosi Pelaksanaan PUG Propinsi Jmt,a Timur. Kerjasama
BAPPEMAS Prop. Jatim dengan PPGK UB Malang.
136
