1. Putusan MA no.645 K/Sip/1970 (10 Februari 1971) Setiap orang dianggap mengetahui aturan-aturan hukum 2. Putusan MA no.93 K/Kr/1969 (11 Maret 1970) Sengketa tentang utang-piutang merupakan sengketa perdata 3. Putusan MA no.319 K/Sip/1968 (11 Maret 1970) Pengadila negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan pemerintah daerah mengenai tanah yang berada di bawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan itu pemerintah daerah melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batasbatas wewenangnya. 4. Putusan MA no.421 K/Sip/1969 (22 November 1969) Sebelum ada Undang-undang tentang peradilan tata usaha negara maka pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap pemerintah Indonesia. 5. Putusan MA no.552 K/Sip/1970 (11 Maret 1970) Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (pengadilan umum) tidak berwenang memeriksa perkara hibang yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam. Adapun yang berwenang adalah pengadilan Agama. 6. Putusan MA no.383 K/Sip/1971 (3 November 1971) Tidak dimintakannya pembatalan hak milik, dalam hal ini tidak mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan. Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidka termasuk wewenang pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya. 7. Putusan MA no.1078 K/Sip/1971 (26 Juli 1971) Yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang sewa-menyew adalah kantor urusan perumahan. Suatu perselisihan merupakan perselisihan sewa-menyewa, jika salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian sewa-menyewa. 8. Putusan MA no.1363 K/Sip/1971 (27 Mei 1972) 1. Ketentuan dalam pasal 19 PP no.10 tahun 1961 tidak bermaksud untuk mengenyampingkan pasal-pasal dari KUHPerdata atau ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual beli. 2. Tuntutan mengenai pengosongan tumah karena pemutusan hubungan sewapenyewa masuk wewenang kantor urusan perumahan, tetapi dalam pengosongan atas dasar jual beli pengadilan berwenang memeriksanya. 9. Putusan MA no.613 K/Sip/1972 (5 Maret 1973) Gugatan yang diajukan atas penguasaan hak atas harta-harta baitulmal adalah wewenang peradilan dalam lingkungan pengadilan umum dan bukan menjadi wewenang pengadilan agama, sebab yang dipersengketakan bukanlah yang berkenaan dengan baitulmal, sebagaiman diatur oleh pasal 4 ayat (1) PP 45 tahun 1957, tetapi berkenaan dengan harta milik baitulmal yang dikuasi tanpa hak oleh orang lain. 10. Putusan MA no.1130 K/Sip/1972 (12 November 1974)
Di daerah Aceh sebelum perkara hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh pengadilan umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagianbagian yang menhadi hak dari masing-masing ahli waris oleh pengadilan agama. 11. Putusan MA no.512 K/Sip/1972 (11 April 1973) 1. Dalam amar putusan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri yang ada gugatan konpensi dan rekonpensi, juga harus menyebutkan dalam konpensi 2. Gugatan soal nafkah sesudah ada putusan perceraian pengadilan agama, tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka tidak dapat diterima. 12. Putusan MA no.583 K/Sip/1973 (19 Desember 1973) 1. Putusan pengadilan tinggi yang memutuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memutus perkara ini harus dibatalkan, karena bila dilihat dari dalildalil dan petitum penggugat asal dalam gugatannya dapat disimpulkan hal-hal tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri. 2. Karena pengadilan tinggi belum memutus pokok perkaranya, maka pengadilan tinggi diperintahkan untuk memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding. 13. Putusan MA no.981 K/Sip/1972 1. berdasarkan yurisprudensi, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara pada yurisdiksi pengadilan negeri/umum. 2. Meskipun sengketa mengenai hubungan sewa-menyewa merupakan wewenang sepenuhnya daripa dinas perumahan berdasarkan PP no.49 tahun 1963, namun apabila dalam keputusan dinas perumahan tersebut terdapat sesuatu yang bersifat melanggar hukum, maka yang merasa dirugikan berhak mengajukan [eradilan umum. 3. Dalam hal putusan pengadilan tinggi dibatalkan, mahkamah agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum atau penilaian hasil pembuktiannya. 14. Putusan MA no.766 K/Sip/1975 Dengan berakhirnya masa kontrak sewa antara pemilik rumah dengan tergugat I dengan sendirinya tergugat I tidak berhak lagi menempati rumah tersebut dan tergugat II, yang kemudian atas kuasa tergugat I tanpa persetujuan tinggal di situ, menempati rumah dengan tiada hak. 15. Putusan MA no.178 K/Sip/1976 (2 November 1976) Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta sematamata tunduk pada kasasi Karena pengadilan agama untuk jawa dan madura tidak berwenang memeriksa perkara-perkara warisan, fatwa pengadilan agama perihal tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku. 16. Putusan MA no. 678 K/Sip/1973 (15 Oktober 1973) a. Pertimbangan pengadilan negeri yang dibenarkan pengadilan tinggi dan mahkamah agung: 1. Gugatan terhadap persoon walikota Persoon walikota sebagai alat kelengkapan pemerintah daerah kotamadya baru dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi di samping kotapraja/kotamadya,
apbila ternyata bahwa tindakannya itu, seiringan dengan tindakan kotapraja/kotamadya juga melakukan perbuatan melanggar hukum (vide “het houtvester arrest” HR tanggal 6 Januari 1933 NJ. 1933 halaman 593) 2. Kompetensi pengadilan negeri Sebelum terwujudnya PTUN sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU no.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka semua persengketaan yang seharusnya diadili oleh pengadilan tersebut adalah kompetensi dari pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata, i.c. pengadilan negeri. b. Mahkamah Agung 1. Peradilan banding dengan hakim tunggal Pengadilan tinggi dapat memeriksa dan memutus suatu perkara dengan hakim tunggal 2. Pengadilan tinggi dapat mengambil alih pertimbangan pengadilan negeri jika pertimbangan itu dianggap benar. 17. Putusan MA no.726 K/Sip/1976 (15 Oktober Februari 1977) Karena perkawinan dilangsungkan sebelum UU no.1 tahun 1974 berlaku secara efektif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut BW sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk yurisdiksi peradilan umum. 18. Putusan MA no.592 K/Sip/1973 (21 Januari 1980) Pihak yang dikalahkan dalam putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (P4), tidak berwenang untuk mohon kepada pengadilan negeri agar putusan P4 tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu menurut pasal 10 UU no.2 tahun 1957 pengadilan negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan putusan P4 yang bersangkutan dapat dijalankan. 19. Putusan MA no.148 K/Sip/1976 (28 Juni 1976) Pemisahan harta peninggalan dalam perkara ini tidak termasuk wewenang camat 20. Putusan MA no.534 Sip/1973 (12 Februari 1980) Penilaian faktor sosial-ekonomi dari penyewa dan pemilik adalah wewenang kepala daerah di dalam melakukan perbuatan kebijaksanaan penguasa Pengadilan tidak berwenang untuk meninjaunya, kecuali bila telah melampaui batas kepatutan yang harus diperhatikan oleh penguasa, yang dalam perkara ini tidak terbukti. 21. Putusan MA no.36 K/Sip/1956 (28 November 1956) 1. Pengadilan negeri: Saat mengajukan gugatan mengenai warisan Menurut hukum adat di jawa tengah gugatan tentang warisan hanya dapat diterima apabila sudah lampau tenggang waktu 40 hari. 2. Pengadilan tinggi: Kompetensi pengadilan negeri Menurut pasal 118 ayat (2) RIB/HIR, suatu pengadilan negeri tidak berkuasa mengadili suatu perkara perdata, yang para tergugatnya semua bertempat tinggal di wilayah lain pengadilan negeri.
3. Mahkamah Agung: Yang dapat diperiksa dalam tingkat banding Pengadilan tinggi hanya berwenang memeriksa dan memutus putusan-putusan pengadilan negeri sejauh yang dimintakan banding, yang selayaknya tidaklah meliputi hal-hal yang menguntungkan bagi pembanding sepertinya dalam perkara ini; pengadilan negeri, atas bantahan dari tergugat asli, telah dengan putusan sela menyatakan diri berkuasa mengadili perkara ini sedang selanjutnya dalam putusan akhirnya menyatakan gugat tidak dapat diterima. Putusan pengadilan tinggi, yang atas permohonan banding dari penggugat asli, juga membatalkan putusan sela tersebut dan menetapkan, bahwa pengadilan negeri tidak kuasa mengadili perkara ini, haruslah dibatalkan. 22. Putusan MA no.01 K/AG/1979 (14 Maret 1979) Gugatan mengenai biaya pemeliharaan anak dan pembagian gono-gini sebagai sengketa perdata mengenai hak-hak keperdataan yang bersifat umum dan terhadpnya berlaku hukum adat, termasuk wewenang pengadilan negeri dan tidak termasuk wewenang pengadilan agama. 23. Putusan MA no.07 K/AG/1979 (13 Juni 1979) Pengadilan agama di luar jawa-madiun berwenang menetapkan tentang keahliwarisan dan penentuan bagian-bagian hak waris (erfporties) antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan mengenai sengketa apakah rumah itu kepunyaan alm.H.Umar Baay atau H. Abdullah Baay, sebagai sengketa mengenai hak milik, termasuk wewenang pengadilan negeri. 24. Putusan MA no.1405 K/Sip/1979 (24 April 1980) Perkara yang berkenaan dengan penerapan pasal 2 UU merk 1961 tidak hanya termasuk yurisdiksi pengadilan negeri jakarta. 25. Putusan MA no.321 K/Sip/1978 (31 Januari 1978) Pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain. 26. Putusan MA no.1377/Sip/1978 (30 April 1981) Pengadilan negeri tidak terikat pada putusan adat desa dan parenge (kepala distrik) 27. Putusan MA no.969 K/Sip/1980 (25 Maret 1982) Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan mengenai luas wilyah hukum masing-masing kampung serta pemekaran daerahnya. 28. Putusan MA no.10 K/AG/1981 (20 Januari 1982) Hal-hal mengenai pembagian barang gono-gini termasuk wewenang pengadilan negeri 29. Putusan MA no.04 K/AG/1979 (16 Januari 1980) Sejak berlakunya UU no.1 tahun 1974 jo. PP no.9 tahun 1975 perceraian yang diajukan oleh suami (talak) harus dilakukan di pengadilan agama setempat 30. Putusan MA no.01 K/AG/1979 (15 Maret 1979) Gugatan mengenai biaya pemeliharaan anak dan pembagian gono-gini sebagai sengketa perdata mengenai hak-hak keperdataan yang bersifat umum dan terhadapnya berlaku hukum adat, termasuk wewenang pengadilan negeri dan tidak termasuk wewenang pengadilan agama.
31. Putusan MA no.468 K/Sip/1971 (25 Juli 1973) 1. Pengadilan tinggi: a. Kompetensi pengadilan negeri Pengadilan negeri adalah tidak berwenang mengadili tindakan pemerintahan dari badan pemerintah 2. Mahkamah Agung: a. Memori kasasi Permohonan kasasi tanpa memori/risalah yang memuat alasan-alasan permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan bunyinya ayat (2) pasal 115 UUMAI 32. Putusan MA no.585 K/Sip/1973 (6 April 1976) 1. Pengadilan Landreform Kompetensi pengadilan landreform Dari kata-kata pendahuluan pada putusan pengadilan landreform yang bersangkutan dari apa yang merupakan tuntutan penggugat serta dari diktum putusan adil, ternyata bahwa pengadilan landreform berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris serta yang menyangkut pemilikan 2. Mahkamah Agung Permohonan kasasi Alasan keberatan kasasi harus ditujukan pada putusan pengadilan tinggi yang dimintakan pemeriksaan kasasi
