D

DAFTAR ISI Hal LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON A.

PENDAHULUAN……………………………………………......……………………….

1

B.

DASAR HUKUM…………………………………………….…….……………………..

4

C.

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI...……..…………………….

4

1. Manajemen Perubahan....……….......………………………………………………

6

2. Penataan Peratran Perundang-undangan..........................................................

6

3. Penataan dan Pengauatan Organisasi...............................................................

12

4. Penataan Ketatalaksanaan................................................................................

14

5. Penataan Sistem Manajemen SDM...................................................................

18

6. Penguatan Akuntabilitas.....................................................................................

21

7. Penguatan Pengawasan....................................................................................

23

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.............................................................

24

EVALUASI.....…………………………………………………………………………….

26

1. Hambatan/Permasalahan...................................................................................

26

2. Rencana Tindaklanjut.........................................................................................

26

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)......

28

1. LKE.....................................................................................................................

28

2. Eviden (Untuk 8 Area)........................................................................................

28

D.

E.

LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON

A.

1

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business prosess) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Berbagai

permasalahan/hambatan

yang

mengakibatkan

system

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Reformasi

Birokrasi

bertujuan

memperbaiki

atau

meningkatkan

kualitas pelayanan publik serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Selain itu, dengan melakukan reformasi birokrasi adalah untuk

menciptakan

aparatur

yang

bersih,

professional

dan


2

bertanggungjawab. Untuk memberikan pelayanan yang prima (efisien) sekaligus melaksanakan pengawasan yang efektif sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari tugas dan kewenangan suatu birokrasi. Dari peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan system dan prosedur (sisdur) pelayanan dan pengawasan. Selanjutnya berdasarkan system dan prosedur yang diinginkan dibuat struktur organisasi yang diperlukan untuk menetapkan tingkat-tingkat dan jenis jabatan, tugas dan wewenang serta jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dengan memperhatikan beban kerja. Tidak hanya jumlah SDM yang perlu ditetapkan tetapi juga kualitasnya dan keahlian apa

saja

dari

SDM

yang

diperlukan

merupakan

faktor yang

harus

dipertimbangkan. Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting dari keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan adalah sarana dan fasilitas kerja serta yang terpenting bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi di Indonesia juga terus berbenah dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mencapai visinya yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”, demikian halnya dengan 4 Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung baik itu Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding. Mahkamah Agung telah menetapkan 8 area perubahan dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi yaitu: 1. Area Manajemen Perubahan. 2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi.


3

4. Area Penataan Ketatalaksanaan. 5. Area Penataan Sistem Manajeman SDM. 6. Area Penguatan Akuntabilitas. 7. Area Penguatan Pengawasan. 8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Berbagai

upaya

terus

dilaksanakan

dalam

rangka

peningkatan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mulai dari Sosialiasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Diklat bagi Aparatur Mahkamah Agung serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan Tupoksi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai salah satu Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung juga berkewajiban untuk turut serta dalam peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan cara melaksanakan penguatan pada 8 area perubahan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.


B.

4

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Aturan Reformasi Birokrasi;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;

6.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia RI Nomor : B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;

7.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 Tentang Roadmap Mahkamah Agung RI 2015-2019;

8.

Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17/SEK/OT.01.2/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;


9.

5

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/SEK/OT.01.2/02/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

10. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor :

0720/DjA/OT.01.2/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi.


C.

6

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk tiap-tiap Area adalah sebagai berikut : 1. Manajemen Perubahan Pada Area Manajemen Perubahan, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/297/SK/Kp.02.1/III2017 tanggal 2 Maret 2017

tentang Pembentukan Tim Reformasi Biokrasi di Lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pada Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan terbaru di MA secara periodik (minimal 2x setahun), diantaranya:  Telah dilakukan Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan mengundang Perwakilan dari PA-PA Sewilayah PTA. Ambon  Telah dilakukan Sosialisasi SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan

Bantuan

Panggilan

/Pemberitahuan

ke

PA-PA


7

Sewilayah PTA. Ambon yang dirangkaikan dengan Pembinaan dan Pengawasan. 

Telah dilakukan Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ke PA-PA Sewilayah PTA. Ambon yang dirangkaikan dengan Pembinaan dan Pengawasan.



Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang TIM Penegakkan Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung da Badan Peradilan di bawahnya, yaitu : - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/45.a/SK/Kp.02.1/I/2015, Tentang TIM Penegakkan Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/53.a/SK/Kp.02.1/I/2016, Tentang TIM Penegakkan Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

 Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, yaitu : - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/535/SK/PS.00/I/2016,

Tentang

Hakim

Tinggi

Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.


8

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/65/SK/PS.00/I/2017,

Tentang

Hakim

Tinggi

Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.  Kemajuan

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

di

lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Ambon di bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan adanya Sistem Pengawasan Teringrasi (SIPASTI) yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai wadah Pengawasan yaitu membuat peraturan dan surat edaran tentang SIPASTI. a. Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Tim Pengelola dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI). - Surat

Keputusan

Nomor

W24-A/1085/SK/Kp.02.3/X/2016,

Tentang Pembentukan Tim Evektif Pembangunan Sistem Pengawasan yang Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat

Keputusan

Tentang

Nomor

Pelaksanaan

W24-A/1089/SK/OT.01.3/X/2016,

Sistem

Pengawasan

Terintegrasi

(SIPASTI) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat Edaran Nomor W24-A/12.30/OT.01.3/XII/2016, Tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 

Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Pembentukan Tim Pengaduan dan Pengelola Meja Informasi sesuai Perma No.9 Tahun


2016

tentang

Pedoman

Penanganan

9

Pengaduan

(WHISTLEBLOWINGSYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melalui : - Surat Penunjukan Petugas Pengaduan dan Meja Informasi Nomor : W24-A/115/HK.00/I/2013. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/1036.a/SK/Kp.04.5/X/2016

Tentang

Pembentukan

Tim

Penangangan Pengaduan. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/864/SK/HM.00/VIII/2016,

Tentang

Pembentukan

Tim

Pengelola Meja Informasi. b. Evaluasi pelaksaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan  Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, kajian dan Paraf Koordinasi melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/ /SK/OT.01.2/IV/2016 tentang Penunjukan TIM Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon.  Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan melalui : - SOP Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI), Tanggal 8 Desember 2016, Tanggal Efektif 8 Desember 2016. - SOP Perkara Tanggal Revisi 25 Juni 2016, Tanggal Efektif 25 Mei 2016. - SOP Kepegawaian Tanggal Revisi 25 April 2016, Tanggal Efektif 25 April 2016.


10

- SOP Keuangan dan Pelaporan, Tanggal Efektif 1 Juni 2016, Tanggal Revisi 1 Mei 2016. - SOP Umum, Tanggal Efektif 1 April 2016, Tanggal Efektif 1 April 2016. c. Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judicial  Evaluasi terhadap Kebijakan MA.RI dan Peraturan Daerah terkait Hukum dan Teknis Judicial. Telah dilakukan revisi khusus tentang surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan terkait dengan Hukum Teknis Judicial seperti: -

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/137/HK.05/I/2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

-

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/138/HK.05/I/2017 Tentang Biaya Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

-

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/142/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

-

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/143/HK.05/I/2017 Tentang Daftar urut seioritas Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

-

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/144/HK.05/I/2017

Tentang

Penunjukan

Panitera/Panitera


Pengganti

Pendamping

dan

Pembantu

Majelis

11

Hakim

dipersidangan. -

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/145/HK.05/I/2017

Tentang

Penunjukan

Pejabat

Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon. d. Harmonisasi Penetapan SK radius di pengadilan terkait dengan biaya perkara  Telah di lakukan harmonisasi mengenai Pembuatan SK Bersama terkait dengan Penetapan radius antar Pengadilan melalui : -

SK Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon No : W27U1/1414/HT.02/XII/2014, dan Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA No: W24-A1/1127/HK.03.02/XII/2014 Tentang Perubahan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.

e. Implementasi JDIH di Pengadilan  Telah dilakukan Sosialisasi oleh TIM JDIH MA.RI dengan mengundang Perwakilan PTA. Ambon maupun dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA. Ambon : -

PTA. Ambon dan masing-masing Pengadilan Agama telah tersedia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada WEBSITE masing-masing. www.jdih.pta-ambon.go.id

f. Tim Pengelola JDIH di Pengadilan  Telah dibuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui :

12


-

SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24A/1037.a/SK/Kp.04.5/X/2016

Tentang

TIM

Pengelola

JDIH

Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Petugas Absens melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/45.a/SK/KP.02.1/I/2016 tentang Petugas Absen Pengadilan Tinggi Agama Ambon. b. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Humas melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24A/51.a/SK/HM.00/I/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Humas Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. c. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Bendahara Penerima melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/820.a/Kp.04.6/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Pengadilan Tinggi Agama Ambon. d. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Bendahara Pengeluaran melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/63/Kp.04.6/I/2016, tanggal 05 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengaluaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon. e. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengelola Meja Informasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama


13

Ambon Nomor: W24-A/864/HM.00/VIII/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016. f. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:

W24-A/535/SK/PS.00/IV/2016

tentang

Hakim

Tinggi

Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. g. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/127/SK/OT.00/I/2016, tanggal 06 Januari 2016 tentang

Penunjukan

Pelaksanan

Unit

Pengumpul

Zakat

(UPZ)

Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016. h. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Pengumpul Infaq dan Sadaqah (PIS) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/125/SK/OT.00/I/2016, tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengumpul Infaq dan Sadaqah (PIS) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016. i.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengelola Keuangan

melalui

Surat

Keputusan

Kuasa

Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/48/SK/KU.00.1/I/2016,

tanggal

4

Januari

2016

Tentang

Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2016. j.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Unit Layanan


14

Pengadaan melalui Telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24A/825/ULP/SK/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Unit Layanan Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016. k. Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

telah

membentuk

Pejabat

Pemeriksa/Penerima Barang Alat Pengolah Data dan Komunikasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24A/586.a/SK/KU.00.1/V/2016, tanggal 02 Mei 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2016. 4. Penataan Ketatalaksanaan Pada Area Penataan Ketatalaksanaan, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak Kuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yang telah menetapkan Visi Misi bagi Badan Peradilan di Indonesia. VISI : Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung Di Maluku MISI :  Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia Guna Terwujudnya Penyelenggaraan Peradilan Yang Profesional.  Meningkatkan Kinerja

Manajemen Peradilan Di

Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Standar.

Tunjang Dengan


 Meningkatkan Pelayanan Peradilan

15

Yang Bersih, Transparan,

Berkualitas dan berkeadilan.  Meningkatkan Pengawasan Terhadap Terselenggaranya JUSTICE FOR THE POOR Pada Pengadilan Agama di Propinsi Maluku.  Mendorong Terbentuknya Pengadilan Agama Di Kabupaten / Kota Pemekaran Di Propinsi Maluku. b. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)  Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya.  Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing unit eselon I.  Terdapat evalusi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi SOP mengacu SK Sekma Nomor 01 dan 02 tahun 2012, SK Dirjen Badilag Nomor 0012/DJA.1/SK/KU/II/2014 tentang Kegiatan Penyusunan Naskah Ketatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP Ditjen Badilag.


16

c. E-Government  Sudah memiliki rencana pengembangan e-government dilingkungan instansi berupa Master Plan SIMARI 2011-2014.  Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui: 1) Memorandum Biro Humas Nomor : 6/Bua.6/Hm.01.1/I/2013 Tgl 14 Januari 2013 Perihal Laporan kemajuan pengembangan Sistem Informasi MA (SIMARI) Terintegrasi untuk diimplementasikan pada Satker BUA. 2) SK

Dirjen

Badilum

No.87/DJU/SK/HM02.3/6/2014

tentang

Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 3) SEMA No : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas surat edaran MA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai pelengkap permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 4) Aplikasi KOMDANAS.  Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, SIMARI, Website MARI, Meja pengaduan di 4 (empat) lingkungan peradilan.  Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi

berupa:

Berpekara/CTS/Sistem

SMS

Gateway/SMS

Penelusuran

Pengaduan/Proses

Perkara/SIADPA/SADMIL/

SIATUN/Direktori Putusan pada MA dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan/One Day Publish.


17

d. Keterbukaan Informasi Publik  Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen Badilag Nomor 2189/DJA.l/HM.00/VII/2011 tentang PedomanPelayanan Meja Informasi Dilingkungan Peradilan Agama, Keputusan Sekretaris MA No.1/SEK/SK/I/2014 tentang penerapan unit layanan pengadaan pada Ditjen Badilum,Badilag, Badimiltun dan Bawas MA-RI) dan Surat Sekretaris MA tentang Permintaan Lembar Pengesahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014.  Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi, Website seluruh pengadilan.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Laporan Monitoring pelayanan publik dan meja informasi tahun 2011 dan 2014 Ditjen Badilag dan laporan pelayanan publik dan meja informasi tahun 2011 dan 2014.  Penataan Sistem Manajemen SDM Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada 8 (delapan) program reformasi sebagai berikut: 1) Manajemen Peradilan 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Akuntabilitas;


18

7) Penguatan Pengawasan; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 5. Penataan Sistem Manajeman SDM Pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24A/45/SK/KP.04.6/I/2016 tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Tinggi Agama Ambon. b. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Penegak Disiplin melalui Telah membentuk Tim Penegak Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24.A/53.a/Kp.02.1/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Tim Penegak Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. c. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Penilaian Implementasi SIPP yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

Nomor:

W24.A/560/Kp.00.3/SK/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Tim Penilaian Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. d. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Efektif Pembangunan

Sistem

Pengawasan

yang

Terintegrasi

Berbasisi


19

Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kinerja ASN pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

Nomor:

W24.A/1085/Kp.02.3/SK/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tim Efektif Pembangunan Sistem Pengawasan yang Terintegrasi Berbasisi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kinerja ASN di Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016. e. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24A/1035/HK.05/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. f. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun dan melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

Nomor:

W24-

A/276.a/SK/OT.00/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016. g. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun dan melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Ambon

Nomor:

W24-

A/275.a/SK/OT.00/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016. h. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. i.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah mengusulkan ASN dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk mengikuti Pendidikan penjenjangan sesuai TUSI masing-masing.


j.

20

Dalam penataan sistem manajemen SDM, Pengadilan Tinggi Agama Ambon melakukan beberapa kegiatan yaitu: pembinaan oleh Hakim Tinggi dan Pejabat, sosialisasi terhadap suatu permasalahan teknis, seminar serta pemecahan masalah teknis, yang kesemua kegiatan tersebut menggunakan biaya DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

k. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membemberikan kesempatan kepada 9 orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yusdisial pada tahun 2016 yaitu : 

Drs. H. Hambali Barmula, S.H, M.H (Training of Trainerst (TOT) SIPP versi 3.1.1);



Drs. H. Hambali Barmula, S.H, M.H, Afwan Arsyad, A.Md, M. Fahrizal Adriyanto, S.Kom, Gani Wael, S.H (Training of Trainert (TOT) SIPP);



Dr. H. Nurdin Juddah, S.H, M.H dan Drs. Sulem Ahmad, S.H, M.A (Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah);



Dra. Hj. Aminah Akil, S.H, M.H dan Drs. Sulem Ahmad, S.H, M.A (Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah).

l.

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membemberikan kesempatan kepada 2 orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis Non Yusdisial pada tahun 2016 yaitu : 

M. Fahrizal Adriyanto, S.Kom (Training of Trainert (TOT) SIWAS);



Ismail Difinubun, S.Ag, M.H (Diklat Pim II);



Endang Arianingsih, S.E (Diklat Bendahara).

m. Telah dilaksanakan akurasi dan update data secara berkala pada aplikasi Kepegawaian SIKEP Mahkamah Agung RI oleh Bagian Kepegawaian sebagai Admin.


21

n. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/868/HM.02.3/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016. 6. Penguatan Akuntabilitas Pada Area Penataan Akuntabilitas, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Telah dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis reviuw (Renstra). b. Penetapan Kinerja Individu.  Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);  Pengukuran kinerja individu dilakukan setiap akhir tahun ; c. Pemantauan Pencapaian Kinerja dengan dilakukannya peningkatan kedisiplinan secara terus menerus dengan jalan.  Tertibnya kehadiran pegawai melalui absensi secara elektronik berupa scan wajah (fase print) jam masuk kantor, jam istirahat dan pulang kantor serta absensi manual.  Dilaksanakan evaluasi pemantauan absensi setiap bulan;  Telah ditunjuknya petugas absensi; d. Seluruh unit bagian organisasi telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan kegiatan asistensi dan konsolidasi ke daerah. e. Dalam laporan peningkatan kinerja telah dilakukan.

melaksanakan


22

 Telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) setiap tahun;  Telah dibuatnya Rencana Kerja Startegis (Renstra) setiap tahun;  Telah dibuatnya Perjanjian Kinerja atasan dan bawahan;  Telah dibuatnya RKT (Rencana Kinerja Tahunan);  Telah dilaksanakan Laporan Lembar Kinerja (LLK);  Telah dibuatnya Indikator Kinerja Utama ( IKU);  Telah disusunya Program Kerja (HAsil Rakerda) ; f. Peningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan public.  Telah ditunjuk petugas Humas (Hubungan Masyarakat) ;  Telah ditunjuk Petugas Meja I, II dan III dalam pelayanan perkara;  Telah ditunjuk Pramu Tamu ;  Telah ditunjuk Petugas Meja Informasi dan Pengaduan;  Telah dilaporkannya akses Meja Informasi ( website PTA. Ambon www.pta-ambon.go.id) g. Untuk peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

dan

peningkatan

kualitas

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dalam rangkapeningkatan kinerja dilingkungan PTA. Ambon telah dilakukan MoU PTA. Ambon dengan BPKP Maluku pada tanggal 31 Mei 2001. h. Untuk membantu masyarakat dalam memmperoleh status hukum dengan mudah telah dilakukan MoU PTA. Ambon, Pemda Tk. Prov.Maluku dan Kementerian Agama Prov. Maluku pada tanggal 28 April 2004 tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan bagi Masyarakat Prov. Maluku.


23

i. Untuk peningkatan jaringan internet cepat telah dilakukan MoU PTA. Ambon, dengan PT. Telkom Ambon tentang pemasangan jaringan internet Astinet tanggal 28 Oktober 2016 j. Telah dilakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Ambon; k. Telah dilakukan kerja sama Pemerintah Kabupaten berupa penyedian sarana Gedung Kantor sementara Pengadilan Agama Dataran Hunimua ( SBB), Dataran Hunipopo (SBT) dan Namlea (Pulau Buru) ; l. Melakasanakan Rukyatul Hilal tiap tahun bersama Kementerian Agama setempat (Perma No 7 tahun 2015) ; 7. Penguatan Pengawasan Pada Area Penguatan Pengawasan, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengawasan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W28-A/326/HK.05/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang

Penunjukan

Hakim

Tingi

Pembina

dan

Pengawasan

Daerah/Bidang. b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membuat Surat Keputusan Nomor : W24-A/1085/SK/Kp.02.3/x/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Evektif Penbangunan Sistim Pengawasan yang Terintegrasi berbasis Teknologi Invormasi dalam meningkatkan Kinerja ASN di Pengadilan Tinggi Agama Ambon c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membuat Surat Keputusan Nomor : W24-A/1089a/SK/OT.01.3/x/2016

tanggal 24 Oktober 2016


24

tentang Pelaksanaan Sisteim Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di Pengadilan Tinggi Agama Agama. d. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 Tentang Pelaksanaan Sistim Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di Pengadilan Ambon Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Area Penguatan Pengawasan, capaian yang telah dilaksanakan adalah antara lain : a. Dalam Penerapan pelayanan prima ;  Telah disosialisasikan Siwas Mahkamah Agung PTA. Ambon dan PA sewilayah PTA. Ambon, sesuai Perma No. 9 tahun 2016 tentang Pengaduan ;  Telah dilaksanakan peningkatan standar pelayanan publik sesuai dengan KMA No. 26/KMASK/II/2012 tamggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Meja  Telah dilaksanakannya transparansi informasi yang mudah di akses bagi masyarakat pencari keadilan, melalui : Wesite PTA. Ambon (www.pta-ambon.go.id) dan Jaringan dokumen informasi hukum/JDIH (www.jdih.pta-ambon.go.id).  Telah dilaksanakan pelayanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan berupa; adanya petugas meja I, meja II dan meja III di Pengadilan;  Telah dilakukan penataan fisik meja informasi dan pengaduan.  Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara online melalui wesite PTA. Ambon dan Meja Pengaduan.


25

 Telah ditetapkan SOP Meja Informasi dan Pengaduan.  Telah ditindak lanjuti hasil laporan pengaduan baik internal maupun eksternal.  Telah di upload seluruh hasil pengaduan ke website PTA. Ambon b. Telah dilakukan peningkatan akses jaringan internet (MoU dengan PT. Telkom Ambon). c. Mendorong percepatan pembangunan 3 (tiga) gedung kantor Pengadilan Agama yang baru sehingga terpenuhinya asas peradilan; d. Telah dibuat Video Profil PTA. Ambon e. Mempercepat pemasukan data rekening beserta saldo periode per tanggal 31 Desember tiap tahun dan update saldo rekening di apliaksi KOMDANAS; f.

Mempercepat proses penyelesaian perkara sejak penerimaan perkara sampai minutasi;

g. Mengoptimalkan pengisian Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)


D.

26

EVALUASI

1. Hambatan/Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon terdapat beberapa Hambatan/Permasalahan, antara lain : a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang cukup besar sehingga pelaksanaan tugas menjadi sedikit terhambat dan kurang cepat; b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Ambon saat ini kurang memadai selain itu sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam kondisi yang kurang baik; c. Ketersediaan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon setiap tahunnya sehingga pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

2. Rencana Tindak lanjut Untuk menindaklanjuti hambatan/permasalahan yang ada, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun perencanaan-perencanaan sebagai berikut : a. Mengajukan permintaan penambahan Pegawai ke Mahkamah Agung agar keadaan jumlah Pegawai sesuai dengan porsi jumlah Pegawai untuk Pengadilan Tingkat Banding;


27

b. Menyampaikan usulan penambahan sarana dan prasarana baik pada saat penyususan RKA-KL maupun ABT; c. Menyusun perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan standar biaya umum pada saat kegiatan pembahasan RKA-KL.


28

E. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

1. EVIDEN (Untuk 8 Area) AREA I : MANAJEMEN PERUBAHAN NO

PERSIAPAN MATERI

KONDISI

SOLUSI

DATA DUKUNG/EVIDENCE

Publikasi Kegiatan sosialisasi RB PTA. Ambon ada pada Website PTA Ambon

1.

Sosialisasi Reformasi Biokrasi (RB)

Sosialisasi RB telah dilakukan sebatas Pengadilan Tinggi Agama Ambon

2.

Tim Reformasi di Pengadilan dan Renja RB

Tim Reformasi Biokrasi (RB) telah di bentuk di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Seharusnya Sosialisasi Reformasi Biokrasi (RB) implementasikan kepada seluruh PA Sewilayah PTA Ambon. Ketua pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk tim RB dan menyusun renja RB

3.

Sosialisasi Road Map

Telah terdapat sosialisasi Rol Map kepada anggota Organisasi

Perlu ditingkatkan sosialisasi Rol Map di Lingkungan PTA Ambon

4.

Pemilihan Role Model

Telah dilakukan pemilihan Role Model di Pengadilan Agama Sewilayah Sewilayah PTA. Ambon, namun belum mempunyai standarisasi pemilihan Role Model.

Seharusnya membuat standarisasi pelaksanaan pemilihan role model sampai dengan evaluasi dan menginstruksikan setiap Satker membuat role model setiap tahun

5.

Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan RB

Telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan RB dalam bidang Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pelaksanaan RB di bidang pengawasan terintegrasi Telah dilounching dan di Publikasikan

SK. KPTA. No.W24A1/297/SK/Kp.02.III/2017

Kegiatan sosialisasi Road map dan Road Map harus dipublikasikan di website PTA Ambon. - Standarisasi peksanaan role model - Role model pada Satker dibawah.

Publikasi kegiatan ada pada website PTA. Ambon dan Website.badilag.net.


6.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Belum seluruh pimpinan dilingkungan peradilan Tinggi Agama Ambon ikut terlibat aktif pelaksanan RB

7.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB

Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB

Melibatkan pimpinan dalam pelaksanaan RB

peradilan

Seharusnya harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

29

Absensi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan RB

-

AREA II : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO 1

PERSIAPAN MATERI

Sosialisasi peraturan perundangundangan terbaru di MA secara periodik (minimal 2x setahun) contoh: a. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

KONDISI

Sosialisasi ke seluruh Satker Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA. Ambon Sosialisasi ke seluruh Satker Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA. Ambon

c. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Sosialisasi ke seluruh Satker Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA. Ambon

d. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung da Badan Peradilan di bawahnya

Membuat Peraturan tentang TIM Penegakkan Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

SOLUSI


Telah dilakukan Sosialisasi di Kegiatan di Publikasi di Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon PTA. Ambon dan dikirim ke dengan mengundang Perwakilan dari redaksi badilag agar dimuat di PA-PA Sewilayah PTA. Ambon. web badilag. Telah dilakukan Sosialisasi ke PA-PA Publikasi Kegiatan ada pada Sewilayah PTA. Ambon yang Website PTA. Ambon maupun dirangkaikan dengan Pembinaan dan PA-PA Wilayah PTA. Ambon. Pengawasan. Telah dilakukan Sosialisasi ke PA-PA Publikasi Kegiatan ada pada Sewilayah PTA. Ambon yang Website PTA. Ambon maupun dirangkaikan dengan Pembinaan dan PA-PA Wilayah PTA. Ambon. Pengawasan. Telah dilakukan pembuatan - Surat Keputusan Ketua Peraturan tentang TIM Penegakkan Pengadilan Tinggi Agama Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Ambon Nomor : W24Tinggi Agama Ambon. A/45.a/SK/Kp.02.1/I/2015, Tentang TIM Penegakkan


30

Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/53.a/SK/Kp.02.1/I/2016, Tentang TIM Penegakkan Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. e. Perma No.8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Membuat Peraturan tentang Pembinaan dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/535/SK/PS.00/I/2016, Tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/65/SK/PS.00/I/2017, Tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.


Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon di bidang Penataan Peraturan PerundangUndangan terkait dengan adanya Sistem Pengawasan Teringrasi (SIPASTI) yang dibuat oleh PTA. Ambon sebagai wadah Pengawasan

Membuat Peraturan dan surat edaran tentang SIPASTI

31

- Surat Keputusan Nomor W24A/1085/SK/Kp.02.3/X/2016, Tentang Pembentukan Tim Evektif Pembangunan Sistem Pengawasan yang Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat Keputusan Nomor W24A/1089/SK/OT.01.3/X/2016, Tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - Surat Edaran Nomor W24A/12.30/OT.01.3/XII/2016, Tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

f. Perma No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWINGSYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Membuat Peraturan tentang Pembentukan Tim Pengaduan dan Pengelola Meja Informasi

Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Pembentukan Tim Pengaduan dan Pengelola Meja Informasi

- Surat Penunjukan Petugas Pengaduan dan Meja Informasi Nomor : W24A/115/HK.00/I/2013. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-


32

A/1036.a/SK/Kp.04.5/X/2016 Tentang Pembentukan Tim Penangangan Pengaduan. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/864/SK/HM.00/VIII/2016, Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi. 2

Evaluasi pelaksaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, kajian dan Paraf Koordinasi melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/ /SK/OT.01.2/IV/2016 tentang Penunjukan TIM Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

- SOP Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI), Tanggal 8 Desember 2016, Tanggal Efektif 8 Desember 2016. - SOP Perkara Tanggal Revisi 25 Juni 2016, Tanggal Efektif 25 Mei 2016. - SOP Kepegawaian Tanggal Revisi 25 April 2016, Tanggal Efektif 25 April 2016. - SOP Keuangan dan Pelaporan, Tanggal Efektif 1 Juni 2016, Tanggal Revisi 1 Mei 2016. - SOP Umum, Tanggal Efektif 1 April 2016, Tanggal Efektif 1 April 2016.


3

Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis Judisial

Merevisi surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan terkait dengan Hukum Teknis Judicial

Telah dilakukan revisi khusus tentang surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan terkait dengan Hukum Teknis Judicial

33

- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/137/HK.05/I/2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/138/HK.05/I/2017 Tentang Biaya Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/142/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/143/HK.05/I/2017 Tentang Daftar urut seioritas Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon. - SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/144/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Pendamping dan Pembantu Majelis Hakim dipersidangan.


34

- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/145/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 4

Harmonisasi Penetapan SK radius di pengadilan terkait dengan biaya perkara

Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (Peradilan Umum maupun Peradilan Agama) telah sepakat menyetujui tentang Penetapan Radius biaya perkara dengan suatu Penetapan

Telah di lakukan harmonisasi mengenai Radius biaya perkara dengan SK Bersama antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

5

Implementasi JDIH di Pengadilan

Sosialisasi ke seluruh Satker Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA. Ambon

Telah dilakukan Sosialisasi oleh TIM JDIH MA.RI dengan mengundang Perwakilan PTA. Ambon maupun dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA. Ambon.

6

Tim Pengelola JDIH di Pengadilan

Membuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH

Telah dibuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

SK Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon No : W27U1/1414/HT.02/XII/2014, dan Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA No: W24A1/1127/HK.03.02/XII/2014 Tentang Perubahan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti. PTA. Ambon dan masing-masing Pengadilan Agama telah tersedia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada WEBSITE masing-masing. www.jdih.pta-ambon.go.id SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24A/1037.a/SK/Kp.04.5/X/2016, Tentang TIM Pengelola JDIH Pengadilan Tinggi Agama Ambon.


35

AREA III : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI NO

1

2

3

4

5

6

PERSIAPAN MATERI

KONDISI

Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi

Masih ada jabatan yang belum terisi sesuai struktur dalam KMA Nomor 07 tahun 2015, yaitu : Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan, Fungsional Pranata Komputer dan Fungsional Pranata Peradilan.

Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi

Hirarki organisasi belum ideal karena masih adanya rangkap tugas dan wewenang Masih ada duplikasi yaitu rangkap jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)

Evaluasi yang menganalisa kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja

Evaluasi yang menganalisa satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja Evaluasi yang menganalisa kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan pada seluruh unit kerja

Evaluasi yang menganalisa kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja

Pejabat FUngsional di tempatkan di Kesekretariatan untuk membantu Bagian IT

SOLUSI

1. Untuk Jabatan Kabag Umum dan Keuangan, kabag Perencanaan dan Kepegawaian telah dilakukan asessment dan telah diusulkam Ke Mahkamah Agung, tetapi belum dikeluarkan SK. 2. Perlu menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Pranata Peradilan sehingga dapat memenuhi syarat untuk diusulkan mengisi jabatan tersebut.

Perlu ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan PPK

Struktur Organisasi

SK penunjukkan KPA dan PPK

Penempatan Pejabat sesuai bidangnya

SOP Hukum, SOP Banding, SOP Kepegawaian dan TI, SOP Rencana Program dan Anggaran, SOP Keuangan dan Pelaporan, SOP Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dibuat secara berjenjang sesuai dengan SOP

Belum ada evaluasi


Perlu adanya evaluasi yang menganalisa kesesuaan Struktur Organisasi dengan kinerja


7 8

Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja Evaluasi yang menganisa kemungkinan tumpang tindih dengan instansi lain Evaluasi penguatan organisasi berdasarkan perma 07 tahun 2015

Belum ada evaluasi

36

Perluadanya evaluasi kesesuaian Struktur Organisasi

Tidak ada tumpang tindih dengan instansi lain Telah dilakukan evaluasi sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015

SK Baperjakat, SK Mutasi Pegawai

AREA IV : PENATAAN TATA LAKSANA NO 1

2.

3

PERSIAPAN MATERI

Peta Proses Bisnis; yang menggambarkan Visi,Misi, strategis teknik cara meraihnya, serta out put dan out come yang diharapkan Standard Operating Prosedure; Ketata laksanaan birokrasi yang terstandard, terukur dari segi waktu tempat, dan penanggung jawab (sesuai dengan struktur organisasi baru, Perma 7 tahun 2015)

Monitoring Pelaksanaan SOP Dalam Pelayanan dan Ketata Laksanaan.

KONDISI

SOLUSI

Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Seluruh Unit Organisasi telah menerapkan Standar Operating


- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, - Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya - Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya. Agar Standar Operating Prosedure ( SOP ) dapat berjalan secara Efektif

- SOP Sistem Pengawasan Terintegrasi ( SIPASTI ), Tanggal 8 Desember 2016,


Prosedure (SOP) pada masing-masing Bagian

dan Efisien perlu adanya Revisi SOP secara berkala -

-

4

E-Government (Pelayanan Pemerintah Kepada Publik Berbasis Elektronik, dengan tujuan transparansi). (Cetak Biru MA 2010-2035.- arahan strategis pengembangan IT di lingkungan MA)

Implementasi pengembangan government secara terintegrasi

e-

Telah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui : Aplikasi KOMDANAS Aplikasi SIPP Aplikasi SIPASTI

-

-

-

37

Tanggal Efektif 8 Desember 2016. SOP Perkara Tanggal Revisi 25 Juni 2016, Tanggal Efektif 25 Mei 2016. SOP Kepegawaian Tanggal Revisi 25 April 2016, Tanggal Efektif 25 April 2016. SOP Keuangan Dan Pelaporan, Tanggal Efektif 01 Juni 2016, Tanggal Revisi 01 Mei 2016. SOP Umum, Tanggal Efektif 01 April 2016, Tanggal Efektif 01 April 2016. surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. Surat Keputusan Nomor : W24A/1085/SK/KP.02.3/X/2016, Tentang Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistim Pengawasan Yang Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi agama ambon. Surat Keputusan Nomor : W24-


5

Keterbukaan Informasi Publik (SK KMA 1 – 144)

Untuk Informasi Publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi, maupun Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Melakukan pembinaan terpadu, keterampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi serta melengkapi sarana dan prasarana pada Meja Pengaduan dan Informasi

38

A/1089/SK/OT.01.3/X/2016, Tentang Pelaksanaan Sistim Pengawasan Terintegrasi ( SIPASTI ) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Telah ada kebijakan Pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA nomor 1144 tahun 2011. Surat Dirjen Badilag Nomor 2189/DJA.I/HM.00/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama. - Surat Penunjukan Petugas Pengaduan dan Meja Informasi Nomor : W24A/115/HK.00/I/2013 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24A/1036.a/SK/KP.04.5/X/2016 Tentang Pembentukan Tim Penaganan Pengaduan. - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agam,a Ambon Nomor : W24A/864/SK/HM.00/VIII/2016, Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi


39

AREA V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR NO

PERSIAPAN MATERI

1

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

2

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

3

Penetapan kinerja individu

4

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

5

Sistem Informasi Kepegawaian

KONDISI

Perencanaan kebutuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, contohnya jumlah Panitera Pengganti di PTA Ambon sebanyak 8 orang sedangkan jumlah perkara pada tahun 2016 sebanyak 5 perkara Telah dilakukan kegiatan pelatihan/pembinaan sesuai dengan kebutuhan jabatan Kinerja individu telah diterapkan dan di sosialisasikan kepada seluruh pegawai Sudah ada kode etik sebagai pedoman bagi pegawai teknis dan non teknis tetapi belum dilaksanakan secara optimal Masih ada beberapa data SIKEP yang belum di Update

SOLUSI

Setiap promosi jabatan dan mutasi masuk pegawai harus melalui Baperjakat dengan memperhatikan rasio kebutuhan pegawai


Struktur Organisasi, DUK

SK Baperjakat, Pelatihan/Pembinaan, Bimtek, DDTK, Surat Tugas SKP, LLK, PKT, Renstra Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai, pembinaan

Kode Etik Hakim, Kode Etik Panitera

Updating data SIKEP dan kelengkapan Dokumen

Dokumen Pegawai, SK Penunjukan Operator SIKEP

AREA VI : PENGUATAN AKUNTABILITAS NO

1.

PERSIAPAN MATERI

KONDISI

SOLUSI


Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal : a. Penyusunan Renstra

- Renstra ada

b. Penyusunan Penetapan Kinerja

- Penetapan Kinerja ada

Pemantapan tentang pemahaman Penetapan Kinerja

- Dokumen renstra reviuw PTA. Ambon - Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)


c. Pemantauan Pencapaian kinerja;

- Kegiatan Laporan, bulanan,

2.

pertriwulan, semester, maupun tahunan untuk Pemantauan Pencapaian kinerja; Masih adanya keterlambatan dalam pelaporan maupun belum membuat laporan.

Peningkatan kedisiplinan dengan absensi secara elektronik (fase print) maupun manual

40

- Laporan per bulan

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja a. Telah tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja ;

Peningkatan dan komitmen membuat komponen sistem Akuntabilitas sesuai dengan sistem tersebut

Pelaksanaan action plan untuk peningkatan kualitas penilaian akuntabilitas di PTA. Ambon

b. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.

Kewajiban untuk Pelaksanaan SIIP, eLLK, maupun pemanfaatan Komdanas (Komunikasi Data Nasional) dalam pelaksanaan: Keuangan APBN dan Perkara, BMN, SDM)

- Pengalokasian anggaran yang belum maksimal untuk Teknologi Informasi.

- SIIP dan e-LLK dapat diakses

Pimpinan melakukan pemantauan dan mengevaluasi dari pelaksanaan pengukuran kinerja yang diakses oleh seluruh unit dibawahnya

c.

Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit;

-

secara berjenjang dengan on line sesuai admin masing-masing. Komdanas dapat diakses untuk keperluan evaluasi dari kinerja terkait.

Surat dari Sekretaris MA, dan Badan Urusan Adimintrasi untuk menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Website, Simari (SIIP, eLLK, RKK-L on line, Sistem Informasi Kepegawaian). - Website Komdanas (Tunjangan Khusus Kinerja, Laporan Realisasi Kinerja Anggaran (Monev Kinerja Anggaran) - Kenaikan Pangkat edokumen Badilag Website Simari (SIIP, e-LLK, RKK-L on line,Sistem Informasi Kepegawaian)


41

AREA VII : PENGUATAN PENGAWASAN NO

PERSIAPAN MATERI

KONDISI

SOLUSI

1.

Kebijakan Penanganan Grativikasi dan sosialisasi

kebijakan Gratifikasi sudah disampaikan kepada seluruh pegawai PTA Ambon

2.

Implementasi dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi

Sudah di implementasikan tentang kebijakan Gratifikasi oleh Pimpinan.

3.

Peraturan Pimpinan SPIP

Organisasi tentang

Telah disosialisasikan oleh Pimpinan tentang SPIP

Telah disosialisasikan tentang kebijakan Gratifikasi lewat pertemuan dan disaat apel masuk Kantor oleh Pimpinan. Implementasi tentang kebijakan Gratifikasi telah dilakukan pada saat pembinaan dan pengawasan. Telah dibuat Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di PTA Ambon

4

Telah dibangun Lingkungan Pengendalian

Kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan PTA Ambon dalam bidang IT Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di jadikan sebagai wadah pengawasan

Dibuat peraturan dan surat edaran tentang pembentukan tim tentang SIPASTI


Publikasi kegiatan ada Website PTA Ambon

pada

Publikasi kegiatan ada pada Website PTA Ambon dan PA Sewilayah PTA Ambon - Surat Keputusan Nomor : W24A/1085/SK/KP.02.3/X/2016 tentang Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistem Pengawasan Intergrasi berbasis Teknologi Informasi PTA Ambon - Surat Keputusan Nomor : W24A/1089/SK/OT.01.3/X/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di PTA Ambon - Surat Edaran Nomor : W24A/12.30/OT.01.3/XII/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Integrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon - Surat Keputusan Nomor : W24A/1085/SK/KP.02.3/X/2016 tentang Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistem Pengawasan Intergrasi


-

-

5.

SPIP telah di informasikan dan di komonikasikan kepada seluruh pihak terkait.

Telah di informasikan kepada seluruh pegawai PTA Ambon

Dibuat Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi.

6.

Telah disusun kebijakan Masyarakat

Sudah disusun Kebijakan pengaduan Amasyarakat

Dibuat Surat Keputusan Ketua tentang Penangan pengaduan/ surat penunjukan

Pengaduan

-

-

7.

Penanganan Pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan diimlementasikan.

Sudah disosialisasikan kepada seluruh Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Disosialisasikan penanganan pengaduan pada saat Pembinaan dan Pengawasan dan penerapan PERMA Nomor 9 Tahun 2016

-

42

berbasis Teknologi Informasi PTA Ambon Surat Keputusan Nomor : W24A/1089/SK/OT.01.3/X/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di PTA Ambon Surat Edaran Nomor : W24A/12.30/OT.01.3/XII/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Integrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon Surat Edaran Nomor : W24A/12.30/OT.01.3/XII/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Integrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon SK. KPTA Ambon Nomor : W24A/1036.a/SK/Kp.04.05/X/2016 Tentang pembentukan tim penanganan pengaduan Surat Penunjukan petugas pengaduan dan meja informasi Nomor : W24A/115/HK.00/I/2013 Publikasi kegiatan ada pada Website PTA maunpun PA PERMA Nomor 09 Tahun 2016


43

AREA VIII : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK NO

1.

2.

PERSIAPAN MATERI

Adnya kebijakan standar pelayanan mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun 2012 Maklumat Standar pelayanan (untuk semua jenis pelayanan)

KONDISI

SOLUSI

Apakah Pengadilan sudah mengacu kepada SK KMA No. 026 Tahun 2012?

Sudah m mengacu kepada SK KMA No. 026 Tahun 2012

SK.Petugas Meja informasi dan Petugas Pengaduan

Apakah Pengadilan sudah tersosialisikan dan terpasang di Pengadilan-Pengadilan? Apakah Pengadilan sudah memiliki SOP?

Banner dan Spanduk sudah ada di website

Website PTA. Ambon

SOP sudah ada

SOP Pengaduan dan SOP Meja Informasi SOP Pengaduan review dan SOP Meja Informasi review

3.

SOP bagi Pelaksanaan standar pelayanan

4.

Dilakukannya reviu dan perbaikan atas SOP

Apakah Pengadilan sudah melakukan revieu?

Revieu SOP yang dikirim ke Ditjen masing-masing

5.

Sosialisasi/pelatihan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

Apakah pengadilan sudah melakukan sosialisasi budaya pelayanan prima?

Sosialisasi dan berita di website

Apakah pengadilan menginformasikan ke publik?

Sudah ada d website dan banner

7.

Terdapat sistem Punishment (sanksi) / reward

Sanksi sudah dilaksanakandan reward

8

Sarana layanan terpadu/terintegrasi

Apakah pengadilan sudah menjalankan reward and punishment? Pengadilan sudah memiliki sarana layanan terpadu

6.

sudah


Website Website dan Banner Website

Sudah ada Sidang Keliling, Sidang Pelayanan Terpadu Siwas MARI

9

Terdapat inovasi pelayanan

Apakah Pengadilan sudah memiliki inovasi pelayanan?

Sudah ada pelayanan

10

Terdapat media pengaduan pelayanan

Apakah Pengadilan memiliki media pengaduan?

Sudah ada media pengaduan

11

Terdapat SOP pengaduan pelayanan

Apakah Pengadilan memiliki SOP Pengaduan Pelayanan?

Sudah ada SOP Pengaduan Pelayanan?

SOP Pengaduan dan Meja Informasi

12

Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan

Apakah pengadilan memiliki unit mengelola Pengaduan Pelayanan?

Sudah ada unit mengelola Pengaduan Pelayanan

SK Petugas Pengaduan dan Meja Informasi

Website, telephone


13

Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan

Apakah Ada tidak lanjut pengaduan pelayanan?

Sudah ada tidak lanjut pengaduan pelayanan?

14

Telah dilakukan Evaluasi atas penanganan keluhan

Apakah ada evaluasi atas penanganan keluhan?

sudah ada evaluasi atas penanganan keluhan

15

Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Apakah ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Sudah ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Website

16

Publikasi hasil Survey kepuasan masyarakat

Apakah hasil survey kepuasan masyarakat sudah dipublikasi?

Sidah ada hasil survey kepuasan masyarakat sudah dipublikasi?

Website

17

Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Apakah ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat?

18

Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Adakah rencana penerapan TI dalam pelayanan publik?

Sudah dilaksanakan

Website

19

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

Apakah telah dilakukan perbaikan secara terus menerus?

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus?

44

Website

Tempat/ruang Meja Informasi dan Pengadiuan serta standarisasi website

D

Recommend Documents