DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM RI ====================================================== Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara

: : : : : : : : :

Sekretaris Rapat Hadir

: :

2014-2015 III Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Terbuka Rabu, 8 April 2015 Pukul 13.34 WIB – 17.13 WIB Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi 1. Pembahasan Tindak Lanjut hasil keputusan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 26 sampai 28 Januari 2015. 2. Isu-isu strategis yang berkembang Lainnya. Dra. Rini Koentarti, M.Si. 35 Orang Anggota Komisi VII DPR RI ... Orang Anggota Izin A. Anggota DPR RI 1.

Pimpinan Komisi VII DPR RI a. Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA (Ketua/F.P. Gerindra) b. Ir. Satya Widya Yudha, ME, M.Sc. (Wakil Ketua/F-PG) c. Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua/F-PD) d. Tamsil Linrung (Wakil Ketua/F-PKS) e. Dr. H.M. Zairullah Azhar (Wakil Ketua/FPKB)

2.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN a. Ir.Bambang Wuryanto, MBA b. Ir. H. Daryatmo Mardiyanto 1

c. Tony Wardoyo d. Awang Ferdian Hidayat e. Yulian Gunhar, S.H., M.H.

3.

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA a. H. Dito Ganinduto, MBA b. Melchias Marcus Mekeng c. Eni Maulani Saragih d. Dr. Hj. Neni Moerniaeni, SPOG

4.

FRAKSI PARTAI GERINDRA a. Ir. H. Harry Poernomo b. Aryo P.S. Djojohadikusumo c. Katherine A. Oendoen d. Ramson Siagian

5.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT a. Eko Wijaya b. H. Mat Nasir, S.Sos. c. Norbaiti Isran Noor, A.Md.

6.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL a. H. Totok Daryanto, S.E. b. H. Jamaluddin Jafar, S.H., M.H. c. Andriyanto Johan Syah d. Lucky Hakim

7.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA a. H. Syaikhul Islam Ali, Lc., M.Sos. b. Drs. H. Ibnu Multazam

8.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA a. H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. b. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.

9.

FRAKSI PARTAI PEMBANGUNAN a. H. Achmad Farial b. H. Mustofa Assegaf, M.Si.

PERSATUAN

10. FRAKSI PARTAI NASDEM a. H. Endre Saifoel b. DR. Kurtubi, S.E., M.Sp., N.Sc. 11. FRAKSI PARTAI HANURA 2

a. H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE b. Dewie Yasin Limpo, S.E.

B. Pemerintah: Menteri ESDM RI dan jajaran. C. Undangan Lain Wartawan

JALANNYA RAPAT : KETUA RAPAT (PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. H. MULYADI/FRAKSI PD): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, dan Hadirin sekalian, Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Berdasarkan data dari Sekretariat bahwa Anggota telah hadir terdiri dari 8 fraksi, sehingga telah memenuhi kourum. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim izinkan saya membuka rapat Komisi VII DPR RI. Sesuai dengan Tata Tertib Pasal 246 ayat (1) rapat-rapat DPR RI pada sifatnya adalah bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Pada kesempatan ini saya mengusulkan bahwa rapat kita rapat kerja kita dengan Menteri ESDM bersifat terbuka. Dapat disetujui? (RAPAT : SETUJU) (RAPAT DIBUKA PUKUL 13.34 WIB) Terima kasih. Bapak-bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

3

Rapat kerja ini adalah merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang tertunda dimana pada rapat ini diharapkan kita dapat membahas atau membuat kesimpulan terkait dengan persoalan-persoalan yang strategis baik yang diterima oleh Anggota Komisi VII DPR RI maupun yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini. Saya belum melihat persis seluruh paparan Pak Menteri yang sudah dibagikan, namun demikian ada beberapa hal yang mungkin bisa kita garis bawahi yang juga dinamikanya cukup tinggi ya di tengah-tengah masyarakat misalnya masalah Blok Mahakam, Pak Menteri. Tolong juga kita diinformasikan sudah sejauh mana dan sejauh mana pula kesiapan dari Pertamina untuk mengambil alih seoptimal mungkin, karena akan berakhir dalam waktu yang tidak lama lagi. Kemudian juga terkait juga pencapaian lifting yang salah satu yang diharapkan adalah pengembangan dari bloknya Exxon ya yang di Jawa Timur Blok Cepu ya yang diharapkan bisa meningkat menjadi 70.000 ya, kalau tidak salah. Begitu juga persiapan dari program 35.000 megawatt, program pemerintah. Dan juga ada beberapa hal yang kemarin menjadi catatan teman-teman melakukan kunjungan kerja diantaranya adalah Freeport, Bauksit kemarin baru pulang dari Kalimantan Barat. Dan tidak kalah pentingnya adalah juga masalah kenaikan listrik Pak, LPG, premium yang juga sudah dibahas kemarin yang memang banyak menjadi pertanyaan masyarakat maupun wartawan ya pada kami. Tentu dengan setelah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Menteri kita punya persepsi yang sama terkait dengan hal-hal yang kami sampaikan tersebut. Dan tidak tertup juga kemungkinan untuk menyampaikan hal-hal lain yang dianggap strategis baik oleh Pimpinan maupun Anggota pada kesempatan hari ini, karena rapat kerja dengan menteri tentu kita bisa mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan yang lebih mengikat dibandingkan rapat dengar pendapat dengan eselon I. Untuk menyingkat waktu saya rasa kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya, setelah itu baru kita lakukan pendalaman dan diskusi untuk mengambil sebuah kesimpulan bersama antara pemerintah dengan Komisi VII DPR RI. Saya dengan Pak Menteri harus segera, mungkin Pak Menteri saja nanti menyampaikan, meninggalkan tempat. Silakan Pak Menteri. MENTERI ESDM RI (SUDIRMAN SAID): Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI yang saya hormati, Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, 4

Rekan-rekan dari jajaran ESDM dan BUMN terkait, SKK Migas, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada siang ini kita kembali diberi kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusi rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Kami menerima undangan dari Komisi VII DPR RI Surat PW05207/DPR RI/4/2015 yang kepada kami diminta menjelaskan atau mendiskusikan agenda nomor satu adalah pembahasan dari tindak lanjut keputusan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2015, yang kedua adalah pembahasan isu-isu strategis yang berkembang akhir-akhir ini. Pak Pimpinan yang saya hormati, Kami menyiapkan dua kelompok presentasi. Kelompok pertama adalah merupakan up date dari apa-apa yang menjadi keputusan pada rapat terdahulu dimana seluruh jawaban tertulis dari pertanyaan pada waktu itu sudah kami sampaikan pada bulan Februari 2015 jadi beberapa hari setelah rapat kerja. Kemudian kami ingin menawarkan apakah seluruh item yang menjadi keputusan rapat terdahulu akan dipresentasikan atau akan fokus pada masalahmasalah strategis yang berkembang belakangan ini. Mohon pandangan dari Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya usul kepada rekan-rekan Anggota, saya rasa mungkin Pak Menteri sebaiknya yang strategis saja supaya waktu kita untuk pendalaman lebih cukup ya. Jadi kalau dapat disetujui saya sarankan seperti tersebut kepada Pak Menteri. Apa disetujui? (RAPAT : SETUJU) Silakan Pak Menteri yang strategis saja nanti hal-hal lain mungkin kan bisa langsung didalami oleh anggota. MENTERI ESDM RI: Baik, terima kasih.

5

Tadi siang kami dapat pemberitahuaan bahwa sidang kabinet paripurna sore ini dijadwalkan ulang, jadi saya masih bisa di sini sampai selesai tugas kita. Mudahmudahan bisa mneyelesaikan seluruh materi yang kita bicarakan. Bapak Pimpinan dan Ibu/Bapak sekalian, Ada 6 isu yang kami siapkan untuk dipresentasikan dihadapan Komisi VII DPR RI dari mulai perkembangan harga minyak sebagai antisipasi kita untuk kebijakan harga minyak ke depan, kemudian perkembangan mengenai Blok Mahakam, yang ketiga adalah persiapan untuk memproses revisi Undang-Undang Migas, yang keempat usaha kita untuk menjadikan energi baru sebagai main stream ke depan, yang kelima bagian dari yang keempat adalah peningkatan mandatory biodiesel menjadi 15%, yang terakhir adalah berkaitan dengan penataan IUP. Kalau boleh dimulai dari yang pertama berkaitan dengan harga minyak. Ini barangkali ingin disampaikan secara umum saja Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu sekalian, sebagai antisipasi kita ke depan. Bahwa kalau melihat trend harga dan ini antisipasi dengan musim panas, summer di berbagai negara yang biasanya menyebabkan demand akan fuel itu naik, karena banyak orang berkendaraan ke berbagai kota. Jadi antisipasi kita adalah ke depan kelihatannya akan ada kenaikan harga. Saya tidak akan bahas detail tapi sebagai masukan bahwa kami juga sedang mengkaji mengenai pola penyesuaian harga, tentu dengan memperhatikan pandangan atau pendapat dari Komisi VII DPR RI dulu dan juga masyarakat dunia usaha. Jadi kita sedang terus mengkaji apakah model yang selama ini digunakan dengan meninjau setiap bulan atau setiap dua pekan itu cukup optimal dari berbagai sisi. Kebanyakan pendapat memberi satu pandangan bahwa ada baiknya durasinya diperpanjang untuk lebih memudahkan dunia usaha melakukan perencanaan. Ini kami juga tadi sudah konsultasikan pada Pak Presiden, dan Pak Presiden memberi satu pandangan, harap dipertimbangkan itu, tetapi dengan konsekwensi semakin panjang durasi maka apabila ada kenaikan yang cukup signifikan maka kenaikannya menjadi tajam. Ini yang mungkin kita perlu pikirkan bersama. Dan tentu saja Pertamina sebagai unit yang paling depan juga harus melakukan persiapan-persiapan termasuk memikirkan aspek kinerja keuangan gitu. Jadi ini adalah prediksi kita kira-kira ke depan bagaimana. Boleh langsung ke halaman 38 atau 39? Jadi kalau kita lihat harga ini akan mendekati 70, 65-70 pada peak-nya di tahun ini. Yang itu akan terjadi kira-kira pada bulan-bulan, ini harus saya sampaikan 6

Juni, kita sudah ulur sampai ke 6 bulan ke depan, Bapak/Ibu sekalian, yang diperkirakan memang harga terendah terjadi pada bulan Januari kemarin, kemudian terus akan mengalami kenaikan. Sesuatu yang saya menjelaskannya pada masyarakat, policy pemerintah itu kan ada berbagai aspek, yang pertama tentu memberikan layanan kepada masyarakat bagaimana caranya menyediakan kebutuhan itu. Tapi juga ada aspek pendidikan. Kita tidak bisa memberikan informasi yang tidak realistis, bahwa secara realistis keadaan pasar begini, kemudian kalau terus dipertanyakan apakah dengan demikian pemerintah menyerahkan kepada pasar, jawabannya tetap tidak, karena pemerintah melakukan intervensi, melakukan moderasi dengan tidak semata-mata mematok harga sebagaimana harga pasar. Jadi ini adalah upaya yang harus kita lakukan bersama untuk membuat keseimbangan dari berbagai sisi. Barangkali ini poin pertama yang sekali lagi lebih membutuhkan antisipasi kita bersama untuk kebijakan penentuan harga ke depan. Yang kedua mengenai Blok Mahakam, kabar baiknya adalah sejauh ini perundingan antara pemerintah, kemudian Pertamina dan juga Total dan Inpex itu berjalan baik. Jadi saya kira untuk pertama kali pemerintah menjelaskan kepada kontraktor yang akan selesai masa kerjanya itu dengan jelas, arahnya ke mana, jadi kita mengundang Total dan Inpex pada waktu itu, kemudian ada Pertamina, kita mengatakan bahwa pemerintah mengambil arah bahwa Blok Mahakam akan bergeser operatornya dari Total dan Inpex kepada Pertamina. Kemudian diminta kepada semua pihak melakukan persiapan-persiapan. Itu kita kerjakan 2 pekan lalu kira-kira, 3 pekan lalu. Dan sebetulnya itu bukan interaksi pertama, Bapak/Ibu sekalian, karena interaksi pertama dengan mereka sudah kita lakukan sejak bulan November tahun lalu. Jadi sebulan setelah pemerintahan terbentuk kami mengundang semua pihak memberikan satu signal bahwa akan kita kembalikan pada track yang memang itulah best practise yang terjadi diberbagai negara, ketika satu blok habis maka memang kembali ke negara dan logisnya diserahkan kepada perusahaan negara, kecuali perusahaan negara itu memang tidak tertarik atau punya prioritas lain. Jadi signal itu sudah kita berikan sejak November. Dan sejak November pula ada dialog yang terus menerus untuk mencoba membuat jalannya lebih smooth supaya tidak ada sesuatu yang sifatnya hostile pada waktu Pertamina mengambil alih blok ini. Dan alhamdulillah sejauh ini prosesnya cukup smooth, cukup lancar, bahkan sebetulnya perkembangan terakhir sudah disiapkan draft head of agreement antara kedua pihak, Pertamina dengan Total dan Inpex. Dan kalau tidak ada halangan pekan depan insyaallah bisa ditandatangani sebagai payung dari proses transisi. Mungkin transisi dianggap terlalu tajam gitu, tetapi memang Pertamina harus masuk secepat mungkin untuk memahami data, memahami sumber daya manusia, memahami teknikal aspek sehingga pada waktu Januari 2018 betul-betul sudah siap sebagai operator baru.

7

Kalau boleh sedikit menjelaskan kronologis dari Blok Mahakam, jadi blok ini, Ibu/Bapak sekalian, sudah dioperasikan 30 tahun lebih, bahkan ada perpanjangan sebetulnya tahun 97. Kemudian sebetulnya pada tahun 2009 Pertamina mengajukan minat bahwa Pertamina ingin menjadi operator blok ini, tetapi kemudian selama 4 tahun, 5 tahun tidak ada keputusan. Sampai ketika pemerintahan berganti kemudian yang pertama kali saya tengok adalah bagaimana kelanjutan dari Blok Mahakam ini. Karena sesuatu yang sudah ditunggu, karena kami berpendapat seandainya transisinya lebih lama maka situasinya akan lebih lancar gitu. Itu yang kita kerjakan. Kemudian tadi sudah saya katakan sejak November kita komunikasi kemudian akhirnya secara formal bulan Oktober sudah mulai ada pembukaan data room, kemudian pada bulan Februari 2015 Pertamina resmi mengajukan proposal. Sepekan kemudian pemerintah merespons bahwa kami berpandangan atau menilai Pertamina siap menjadi operator dari blok Mahakam ini dengan segala plus minusnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah membandingkan proposal Pertamina dengan yang lain itu tidak benar sama sekali, karena yang kita tunggu adalah kesiapan, pernyatatan kesiapan, jadi tidak ada perbandingan. Dan menurut evaluasi dari tim teknis kami, proposal Pertamina menunjukan kesiapannya. Saat ini sedang mendekati proses finalisasi HOA, kemudian setelah HOA terjadi diharapkan dalam pekan depan ada satu kesimpulan mengenai tahapantahapan transisi. Ini proses yang sedang berlangsung. Kemudian kalau dilihat ada dua level kondisi, Bapak/Ibu sekalian, halaman 42. Kondisi minimal yang harus kita capai adalah dalam proses ini nomor satu supaya secara formal pada 1Januari 2018 Pertamina betul-betul hadir sebagai operator baru. Kemudian karena itu harus konsepkannya harus menjadi pemegang saham mayoritas. Secara nasional kita ingin menjaga supaya proses produksi tidak terganggu. Dan ini membawa konsekwensi sedini mungkin, operator baru harus mulai persiapan-persiapan termasuk procurement untuk eksplorasi selanjutmya. Kemudian kita juga ingin SDM yang ada dipertahankan. Jadi dalam dialog dengan keduanya kita menyampaikan satu aspirasi bahwa seluruh SDM yang sekarang bekerja di Total akan diserap oleh operator baru, untuk menjamin supaya tidak ada interuption.Ini kondisi minimal yang harus kita capai. Kondisi idealnya adalah apabila dalam jangka panjang kita ingin terus memenuhi komitmen gas baik domestik maupun nasional, kemudian syukur-syukur apabila akhirnya Pertamina berpartner dengan operator sekarang partnership itu bisa dijadikan leverage, sehingga Pertamina diberi kesempatan masuk ke blokbloknya Total di negara lain. Kalau memang itu dianggap sebagai aspek strategis oleh Pertamina. Kemudian yang ketujuh adalah tentu menjadi kebijakan untuk memberi tempat atau memberi kesempatan bagi daerah untuk ikut dalam ownership yaitu 8

dalam bentuk saham partisipasi atau participating interest. Jadi 7 objektif ini diusahakan semaksimal mungkin tapi kalaupun 5, 6, 7 belum sekarang, 1, 2, 3, 4, minimal harus kita pegang sebagai basis gitu. Kemudian proses yang sedang berlangsung adalah sebagaimana PP-nya diatur, PP-nya mengatur bahwa satu blok apabila sudah selesai dua kemungkinannya diserahkan kepada Pertamina atau dipanjang. Nah, kami sudah memutuskan bahwa akan diperpanjang dengan disertai satu side aggreement bahwa existing kontraktor bisa saja masuk kalau memang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi keputusan masuk tidaknya existing operator itu betul-betul keputusan business to business. Bahwa pemerintah memberi satu pesan bagaimana caranya menjaga kontinuitas produksi saya kira sesuatu yang wajar dan itu sudah kita lakukan. Kemudian slide terakhir untuk Mahakam adalah menggambarkan bagaimana transisi akan dikelola ke depan, jadi sekarang ini menuju ke akhir tahun 2015 setelah HOA disepakati pekan depan, maka keduanya akan menyepakati tahapan-tahapan transisi yang diharapkan dalam 2 tahun bisa diselesaikan kemudian pada Januari 2018 sudah ada PSI baru. Dan kami berpikir ketimbang satu persatu itu pihak dibuat kontrak, lebih baik kontraknya sekaligus dan menunggu kesepakatan antara Pertamina dengan siapapun partner yang dianggap kredible. Ini kira-kira arah dari pengelolaan blok Mahakam ke depan. Tadi sudah saya kemukakan bahwa apabila segala sesuatunya berjalan lancar maka sejak sekarang, sejak pekan depan sekalipun, bahkan sejak sekarang saya kira maka operator baru meskipun baru formal mulai bekerja tanggal 1 Januari 2018 harus sudah melalui persiapan pengadaan-pengadaan barang dan jasa supaya prosesnya tidak mengalami kendala ke depan. Nanti kalau dari SKK Migas mau menambahkan dan juga pihak Pertamina dipersilakan, tentu dengan izin Pimpinan. Ini berkaitan dengan Blok Mahakam, Pak Pimpinan, diteruskan atau satu persatu? KETUA RAPAT: Mungkin teruskan dulu Pak, nanti tambahannya silakan Pak Menteri meminta misalnya Pertamina dan SKK untuk melengkapi. Silakan Pak Menteri saja dulu. MENTERI ESDM RI: Baik.

9

Pak Amin dan Pak Dwi ada tambahan mengenai Mahakam sebelum saya lanjut ke Undang-Undang Migas? Cukup. Pak Amin? Ya, baik, saya akan lanjutkan mengenai persiapan pembahasan revisi Undang-Undang Migas. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2008 ada hak angket dari DPR kepada pemerintah yang juga antara lain mempertanyakan beberapa aspek pengelolaan Migas. Kemudian pada tahun 2012 ada satu proses yudicial review yang menyebabkan beberapa pasal dari Undang-Undang Migas dibatalkan termasuk kedudukan dari BP Migas. Yang kemudian oleh presiden dibuat keputusan sementara bahwa BP Migas berubah menjadi SKK Migas. Kemudian ada kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dan daya tarik investasi karena sering kita bicarakan cadangan Migas kita makin menurun, kemudian iklim investasi kita makin tidak menarik bagi investor yang serius untuk masuk ke dalam Migas. Jadi salah satu spirit undang-undang ini adalah ke depan di samping memang menjaga kepastian hukum juga bagaimana caranya memperjelas atau memperbaiki iklim investasi untuk menarik para investor yang betul-betul kredibel. Kemudian yang keempat adalah upaya untuk mempertahankan meningkatkan ketahanan energi nasional. Tiga aspek penting yang kita coba kelola dalam proses revisi undang-undang adalah nomor satu bagaimana caranya meningkatkan efisiensi dari segi birokrasi pengelolaan. Banyak masukan bahwa Migas kita ini over organize, lembaganya berlapis-lapis, banyak sekali pihak-pihak yang terlibat sehingga satu dokumen itu bolak-balik antara SKK Migas dengan Ditjen Migas yang seharusnya bisa dipersingkat. Kemudian bagaimana caranya tidak menimbulkan inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan. Saya ingin share kepada Komisi VII DPR RI, kalau saya cermati secara pelan-pelan selama 6 bulan terakhir ini diskresi Menteri ESDM itu sangat besar. Dan saya dengan sadar ingin membatasi diri saya di situ supaya muncul aturan-aturan yang lebih predictable, lebih mudah dipahami masyarakat, sehingga tidak seluruh keputusan bermuara pada judgement-nya seorang menteri. Semakin banyak aspek yang dikelola oleh sistem makin baik. Dan ini membuat kenyamanan dari para pengusaha yang ada di Indonesia, karena dengan begitu tidak harus semata-mata judgement personal dari seorang menteri. Saya kira ini satu semangat yang sedang kita bangun bersama bagaimana caranya semakin banyak orientasi teknis, teknokrasi daripada orientasi personal judgement gitu. Yang kedua bagaimana membangun hubungan bisnis antara negara dengan swasta, dengan publik, maaf. Jadi harus ada aturan dimana haknya pertambangan, hak pengusahaan, hak pengelolaan dan sebagainya. Ini nanti akan digambarkan dalam skema governance. 10

Yang ketiga adalah kejelasan kelembagaan dimana negara dapat membentuk dan menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola blok-blok minyak dan gas. Di sini diperjelas, halaman 47 silakan, definisi antara mineral right yang dipegang oleh negara, kemudian mining right yang dipegang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan business right yang dikelola oleh BUMN khusus dan Pertamina. Menyebutkan Pertamina secara eksplisit juga menjadi sesuatu yang menurut kami satu kemajuan, karena dengan begitu negara betul-betul berpihak pada NOC untuk dikembangkan. Yang di undangundang yang dahulu agak tersamar, sehingga kembali tergantung judgement menterinya, kalau menterinya waktu itu sedang ingat Pertamina diberikan Pertamina, kalau yang lain ke yang lagi gitu. Sekarang sudah jelas diatur bahwa Pertamina adalah memiliki privilege gitu. Tentu saja dengan imbangan bahwa Pertamina harus terus memperbaiki daya saingnya, efisiensinya. Ini satu koin dengan dua sisi yang disamping mendapatkan hak-hak istimewa tetapi juga memiliki kewajiban yang istimewa juga. Kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan berdasarkan izin dari pemerintah kepada BUMN khusus. Ini yang akan menjadi terjemahan dari SKK Migas dan Pertamina untuk setiap wilayah kerja yang akan dikelola dengan ketentuan, nomor satu BUMN kah atau BUMN khusus dalam mengelola wilayah kerja berkontrak kerja sama dengan investor, badan usaha dan bentuk usaha tetap. Kemudian Pertamina diberi izin usaha hulu oleh pemerintah secara langsung untuk mengelola suatu wilayah kerja yang secara teknologi permodalan dan resiko dapat seluruhnya dikelola oleh Pertamina juga. Jadi kami akan meng-assess dari waktu ke waktu, tidak mungkin memberikan sesuatu yang akhirnya Pertamina mesti berbagi terlalu banyak. Itu tidak sejalan dengan purpose awalnya. Yang berikutnya adalah kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha hilir dari pemerintah, kemudian nanti pemerintah membentuk badan penyangga atau istilah lainnya di sana ada agregator. Penjelasan berikutnya mengenai kegiatan usaha hulu adalah sebagai berikut, yang pertama kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan. Kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan berdasarkan izin usaha hulu dari pemerintah, kemudian ada fiskal terms ada kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina diberi izin usaha hulu oleh pemerintah secara langsung, jadi tidak masuk dalam skema badan usaha khusus tadi. Untuk mengelola suatu wilayah kerja yang berakhir masa kontraknya. Jadi jelas sekali di-default-nya begitu satu kontrak selesai kemudian secara serta merta ke Pertamina, kecuali Pertamina tidak tertarik untuk itu. Nah, dalam perjalanan nanti, Pertamina boleh saja menggandeng mitra untuk bekerja sama.

11

Masa izin usaha hulu dari pemerintah adalah 30 tahun diperpanjang 20 tahun ini masih sama dengan peraturan yang lama, kemudian eksplorasi diberikan 10 tahun, eksploitasi 20 tahun. Periode kontrak kerja sama BUMN khusus dengan investor menyesuaikan dengan izin usaha hulu yang diberikan. Kemudian ada batasan domestic market obligation minimal 25% meskipun sejak sekarang misalnya dalam urusan gas kita ingin mendorong supaya semakin banyak konsumsi dalam negeri sebagai bagian dari upaya menaikan energi baru dan terbarukan. Kemudian perlu ada pengaturan khusus mengenai Migas di non konvensional termasuk batubara bergas metan dan sebagainya. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu dalam bentuk legal policy maker dan juga enforcement. Kemudian kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan berdasarkan izin usaha hulu dan dari pemerintah kepada BUMN khusus untuk setiap wilayah kerja yang akan dikelola. BUMNK dalam mengelola wilayah kerja berkontrak kerja sama dengan investor dan poin yang lain adalah BUMN yang sudah mengelola wilayah kerja saat ini dianggap telah diberi izin usaha hulu. Jadi ada satu proses dimana yang sekarang sudah berjalan dianggap sudah dapat izin dan tinggal nanti menunggu selesainya kontrak yang sekarang. Dalam kaitannya dengan pengusahaan hulu, ini ada hubungan antara badan usaha khusus dengan Pertamina adalah sebagai berikut, keduanya menjadi instrumen pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha hulu. Jadi kita punya dua pilar, satu Pertamina, satu lagi badan usaha khusus. Pertamina mengusahakan sendiri wilayah kerja yang dimilikinya saat ini. Dan wilayah kerja baru yang diminati dan disetujui oleh menteri. Jadi tadi sudah dikatakan kalau ada yang mau selesai maka secara default akan diberikan kepada Pertamina. BUMN khusus mengusahakan wilayah kerja dengan bekerja sama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap dalam bentuk kontrak kerja sama setelah mendapat izin usaha hulu. Kemudian pembinaan, pengawasan, dan regulasi berada dalam kewenangan menteri. Secara skematik dapat kami jelaskan seperti gambar berikut ini, halaman 50. Jadi ada dua pilar di sana, Bapak/Ibu sekalian, Pertamina mendapatkan hak-hak untuk mengelola langsung kemudian ada satu lagi BUMN khusus yang bekerja sama dengan KKKS, kemudian di sini Pertamina juga dimungkinkan untuk secara portfolio bekerja sama dengan kontraktor dalam skema minoritas. Jadi di sini mayoritasnya tetap Pertamina. Mengenai usaha hilir, dapat kami jelaskan, sebagai berikut, pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Ini karena situasi memang defisit jadi seluruh minyak dan gas bumi diutamakan untuk konsumsi domestik, kemudian pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak, gas bumi dan LPG, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur untuk

12

mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak, gas bumi, dan LPG. Pemerintah menetapkan harga BBM, harga gas bumi, dan LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian pemerintah membentuk atau menunjuk badan usaha penyangga minyak bumi dan BBM, pemerintah membentuk atau menunjuk badan usaha penyangga gas bumi, konsep agregator diperkenalkan di sini nanti, kemudian subsidi diberikan kepada yang berhak dan mengarah pada subsidi langsung bukan subsidi harga. Bapak/Ibu sekalian, Ini perjuangan kita bersama, karena selama subsidi ini diberikan dalam bentuk harga keributan sekarang terus terjadi, disparitas harga terus terjadi, maka sulit bagi kita untuk mengelola subsidi dengan tepat sasaran. Kemudian nanti terdapat badan penyangga atau BUMN hilir yang merupakan instrumen negara atau pemerintah untuk menjadi press leader atau menjaga kelangsungan suplai. Kelembagaan, barangkali langsung saja ke halaman 53 dan 54. 53 dan 55. Ini adalah skema dari tata kelola di hilir untuk minyak, minyak bumi. Jadi ada, sumber minyak ada dari impor BBM, ada dari impor crude, kemudian dari kilang dan dari produksi crude dan kondensat yang dihasilkan dari kegiatan hulu. Crude dan kondensat masuk ke dalam BUMN penyangga produksi kilang juga demikian. Impor crude juga demikian. Kemudian impor BBM dimungkinkan dua jalur. Badan usaha penyangga mengimpor tetapi juga badan usaha niaga boleh mengimpor sendiri. Ini adalah semangatnya memberikan pressure yang cukup kepada Pertamina supaya menjaga efisiensi dan daya saingnya. Jadi tidak semua aliran BBM harus lewat Pertamina supaya nanti dari waktu ke waktu ada perbandingan. Kemudian badan usaha niaga ini baik Pertamina maupun swasta akan menjualnya kepada konsumen. Kemudian apabila ada crude atau kondensat yang memang tidak dikonsumsi dalam negeri bisa diekspor keluar. Gambar yang terakhir mengenai Undang-Undang Migas, ada dua slide, satu mengenai gas, tata kelola gas. Berbeda dengan minyak tadi bahwa seluruh aliran gas dari dalam akan masuk ke dalam agregator karena inilah sebetulnya isu yang selama ini terus menggantung. Jadi kalau Bapak/Ibu perhatikan pola alokasi, pricing, kemudian pengelolaan infrastruktur itu sangat tidak tertata sehingga terjadi inefisiensi, terjadi harga yang bedanya agak ekstrim. Ini semua hasil kita, kita kumpulkan dalam agregator kemudian agregator di sini juga menata dari waktu ke waktu membuat suatu alokasi berapa persen yang untuk kebutuhan lifting, berapa persen untuk pupuk, untuk bahan baku, kemudian untuk tranport dan rumah tangga, listrik sampai dengan untuk industri lainnya. Jadi ini akan ada pola yang diatur sehingga semuanya lebih predictable, semuanya kembali tidak semata-mata pada distraksi dari Menteri ESDM. Selama ini menentukan harga berapa tanda tangannya menteri, kepada siapa mau jualan tanda tangannya menteri gitu. Ini kita pagari 13

supaya menterinya tidak terlalu berkuasa. Agak aneh memang sih Pak, menteri memagari dirinya sendiri. Tapi barangkali inilah spirit yang juga dipesankan oleh Komisi VII DPR RI. Kemudian ada badan usaha niaga gas yang berinteraksi dengan konsumen secara langsung dan apabila ada kelebihan ada excess atau memang ada komitmen yang sudah terjadi maka ekspor tetap dilakukan. Yang slide yang terakhir mungkin. Ibu/Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, Bapak Pimpinan yang saya hormati, Penjelasan dari rekan-rekan di SKK Migas selama ini yang dijangkau oleh SKK Migas adalah sampai pada KKKS. KKKS ke bawah bagaimana industri penopangnya, bagaimana jasa itu tidak disentuk. Melalui revisi ini kita akan atur bahwa mereka juga punya kewajiban-kewajiban. Misalnya yang paling menonjol adalah kita mesti mendorong supaya komponen lokalnya semakin tinggi, semakin di tingkatkan. Kalau Ibu/Bapak keliling ke beberapa KKKS bahkan hal-hal yang sepele sarung tangan pun misalnya masih diimpor gitu ya. Pak Amin mengatakan 60 tahun kita punya urusan minyak tapi pabrik pipa yang spesifik dibutuhkan untuk pengeboran itu tidak terbangun gitu. Ini karena bertahun-tahun kita tidak serius menata services gitu. Melalui revisi ini kita akan yakinkan supaya industri penopangnya juga terbangun. Jadi energi ini harus membangun komunitas industri, tidak semata-mata menggali kemudian tidak membangun industri penopangnya. Jadi jasa penunjang kita atur, industri penunjang kita atur. Ini akan menjadi bagian dari revisi undang-undang. Secara keseluruhan barangkali demikian. Di halaman 58 ada pokok-pokok yang akan diusulkan, dan kami melalui forum ini ingin minta pandangan dari Komisi VII DPR RI karena kami juga mendengar bahwa Komisi VII DPR RI atau DPR juga punya inisiatif untuk menyusun revisi. Jadi apabila kami diperkenankan kemudian melalui proses ini maka secara resmi akan menyampaikan surat untuk memohon dimulainya pembahasan rancangan ini. Hal berikutnya adalah mengenai usaha untuk me-mainstream-kan energi baru dan terbarukan. Sering kita bahas bahwa Migas kita itu ada batasnya. Minyak kalau kita tidak menemukan sumber cadangan baru katanya 12 tahun lagi akan selesai gitu, kemudian gas mungkin masih ada beberapa puluh tahun, tapi akhirnya akan habis juga. Meskipun diskusinya selalu mengatakan apakah energi baru dianggap cukup efisien. Tetapi kami berpandangan dibandingkan dengan apa, kalau dibandingkan dengan harga minyak sekarang barangkali memang mahal, tapi 14

apabila nanti membayangkan minyak dan gas itu habis, tidak punya pilihan, sementara sebetulnya resources kita untuk energi baru dan terbarukan itu luar biasa besar. Kita punya hydro yang melimpah, punya sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, hampir sepanjang tahun, kita punya angin, energi angin yang luar biasa besar. Jadi kita ingin berusaha ke depan betul-betul menjalankan apa yang diamanatkan oleh kebijakan energi nasional, bahkan kalau perlu mempercepat. Jadi kalau KEN kita menargetkan pada tahun 2025 energi baru terbarukan mencakup 23% barangkali dengan usaha keras kita bersama kita bisa tingkatkan. Ini akan terwujud dalam berbagai kebijakan di kementerian, nomor satu cara menempatkan Dirjen EBTKE itu tidak boleh lagi sebagai bagian terakhir dari diskusi gitu, kadangkadang cerita EBTKE itu setelah Migas selesai, Minerba selesai, listrik selesai, kalau ada waktu baru energi baru gitu. Nanti kita akan taruh ke depan. EBTKE ditaruh di depan, karena itulah masa depan kita, satu. Yang kedua, alokasi budget nanti mohon dukungan dari Komisi VII DPR RI Pak, kita akan investasi agresif sekali untuk membangun energi baru terbarukan, jadi setelah kita selesaikan masalah infrastruktur segala macam, barang kali waktunya kita invest besar-besaran di energi baru dan terbarukan. Dan sekali lagi, kita mesti membangun industrinya juga Pak. Kenapa solar cell factory itu, pabrik solar cell itu selalu buka tutup, buka tutup, karena katanya pemerintah tidak konsisten, ada proyek sedikit berbondong-bondong buka, kemudian proyek tidak berlanjut, pabriknya tutup gitu. Nah, ini kita mesti punya satu durasi atau satu endurance jangka panjang dimana kita betul-betul memberi prioritas pada energi baru. Saya kira rekan kita dari PLN, Pertamina juga sudah mengarah ke sana. Bahkan Pertamina punya direktorat khusus namanya energi baru. PLN juga akan memberi tempat pada konsumsi energi primer yang datang dari energi terbarukan. Sebagai langkah awal dari proses ini semua, Ibu dan Bapak sudah mengetahui bahwa kita sedang mendorong kebijakan bio-diesel wajib 15% atau yang sekarang ini sudah sampai pada persiapan peraturan pemerintah. Secara ringkas saja kita ingin menyampaikan bahwa kalau ini dijalankan maka berbagai manfaat akan diperoleh. Nomor satu target tadi energi terbarukan akan semakin cepat tercapai, yang kedua impor BBM akan berkurang. Jadi kalau kewajiban 15% itu dilaksanakan, maka impor BBM bisa turun sekitar 15%. Ini menghemat devisa, sekaligus juga secara bisnis CPO demand akan minyak kelapa sawit akan naik, dan itu mengakibatkan harganya akan lebih baik. Meskipun kita mesti waspada begitu demand kepada fuel itu akan naik, kemudian yang untuk pangan barangkali akan ikut naik, ini yang harus kita jaga. Dan kemarin pada waktu dialog dengan industri mereka punya komitmen menjaga itu, dan termasuk karena pada saat ini harga bahan bakar nabati lebih tinggi daripada BBM maka selisih harga itu yang akan menanggung adalah industri. Jadi kita akan membentuk suatu fund namanya bio fuel sustainability fund yang akan 15

dikelola oleh industri kemudian pemerintah bisa mengawasi, yang menutup selisih antara harga BBM dengan harga bahan bakar nabati, sehingga konsumen tidak perlu dibebani dengan kelebihan harga. Skemanya sedang kita diskusikan dengan industri dan sudah kita bahas PPnya, nanti Pak Rida boleh memberikan tambahan penjelasan mengenai persiapan menuju ke B15. Pak Rida mungkin bisa menambahkan sedikit soal B15. DIRJEN EBTKE (IR. RIDA MULYANA, MSC): Izin Pimpinan. Baik, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati, jadi mandatory B15 sudah dikeluarkan Pak melalui Permen Pak Menteri Nomor 12 Tahun 2015 dan ini berlaku per 1 April. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri sustainable fund itu sedang difinalisasi dengan bentuk PP, dan berbarengan itu juga kita sedang menyusun Perpres bagaimana fund itu dikelola Pak, dan dimanfaatkan, sehingga kemudian karena sudah ada kepastian seperti itu para pelaku usaha BBN yang, termasuk di dalamnya Pertamina sudah mulai melaksanakan mandatory B15 ini sesuai dengan Permen yang ada. Jadi itu terakhir yang kita lakukan. Jadi mudahmudahan dalam minggu ini semua peraturan atau legal ... sudah bisa selesai. Sehingga kemudian manfaat yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bisa kita peroleh segera Pak. Demikian Pak Menteri, Pak Pimpinan. MENTERI ESDM RI: Terima kasih Pak Dirjen Rida. Yang terakhir mengenai penataan IUP, jadi tim dari Dirjen Minerba sudah cukup lama melakukan kajian terhadap... (terpotong interupsi). KETUA RAPAT: Pak Menteri, biar lebih lengkap Pak, cara memperoleh fund-nya itu dari mana Pak, sekaligus Pak. MENTERI ESDM RI: Jadi nanti ada satu pungutan Pak, setiap kali ton atau liter yang dijual maka mereka akan menaruh uang ke dalam fund itu. Dulu kan sebetulnya ada skema begitu harga CPO di atas 750 dollar maka akan ada biaya keluar, pada waktu itu. 16

Nah, sekarang itu bisa dilakukan, karena memang harganya belum sampai ke sana. Nah untuk itu, nanti ada satu kesepakatan antara industri dengan pemerintah. Tapi semangatnya adalah jangan sampai harga BBM yang lebih tinggi sekarang itu kemudian di-forward ke konsumen, ke masyarakat, itu yang mau dijaga. Boleh dilanjutkan Pimpinan? Yang terakhir mengenai IUP, jadi sudah cukup lama tim dari Direktorat Jenderal Minerba itu melakukan review terhadap kelengkapan dari aspek legal pengusaha tambang, dan ini satu signal. Jadi ada satu inisiatif koordinasi dengan supervisi yang dilakukan bersama dengan KPK dan BPKP, dan setelah dilakukan korsup maka angkanya berubah dari yang semula total yang CNC 6.041 menjadi 6.174, kemudian yang non CNC jadi 4.877 menjadi 4.369. Sehingga sekarang yang harus kita putuskan nantinya adalah ini nanti membutuhkan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, karena sebagianbesar izin-izin usaha pertambangan itu yang mengalami tumpang tindih dikeluarkan oleh Pemda. Dan ini adalah konsekwensi dari Undang-Undang Otonomi Daerah yang memerlukan pelurusan kembali. Mohon Pak Dirjen nanti menambahkan langkah-langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah non CNC. Tapi intinya kami ingin segera melakukan konsolidasi, suatu ketika memang ada satu skala ekonomi yang memungkinkan pengusaha tambang itu bisa terus atau tidak. Sekarang ini karena setiap orang, bukan setiap orang, karena IUP itu tidak terlalu ketat pada waktu dan ada waktu di mana menjelang tenggat waktu itu dikeluarkan besar-besaran. Ini menjadi PR kita bersama yang mudah-mudahan pada waktunya yang dapat status non CNC itu bisa segera diselesaikan, apakah dicabut, dikonsolidasikan atau kemudian diminta supaya memenuhi persyaratan-persyaratan. Saya mohon Pak Sukhyar menambahkan sedikit langkah-langkah ke depan untuk diketahui oleh Anggota Komisi VII DPR RI. DIRJEN MINERBA (R. SUHKYAR): Baik. Pimpinan, Anggota Dewan yang saya hormati, Mohon izin menambahkan informasi yang disampaikan Bapak Menteri. Kami juga melakukan pembersihan yang non CNC ini dan harus juga kompleks pada Undang-Undang No. 23 yang baru Pak, mengenai pungutan daerah dimana kewenangan ini ada di gubernur, maka seluruh dokumen yang ada di 17

kabupaten itu wajib hukum diberikan kepada gubernur, dan gubernur melakukan verifikasi kepada IUP. Tentu dalam konteks ini supervisi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ESDM ini dalam waktu dekat secara paralel akan berkunjung, bukan berkunjung, melakukan pembinaan bagaimana verifikasi itu dilakukan oleh gubernur, langsung ke semua provinsi yang memiliki IUP banyak Pak. Sehingga bulan Juni ini kita harapkan verifikasi itu bisa selesai. Kemudian adalah ini yang perlu dibicarakan juga dengan Komisi VII DPR RI bagaimana nanti IUP yang benar-benar tidak CNC mau kita apakan. Maka kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 ada dua kemungkinan, pertama adalah menjadikan itu menjadi wilayah pencadangan negara, kedua menjadi WUP dimana kemudian bisa dikeluarkan izin-izin dan wilayah ini tetap oleh menteri, tetapi izinnya diberikan oleh gubernur dengan melalui tender. Jadi non CNC IUP itu memang harus diputuskan, mungkin pasca Juni 2015. Jadi dalam waktu dekat kami akan secara paralel melakukan pembinaan kepada gubernur, saya kira di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Saya kira demikian Pak Menteri. Terima kasih. MENTERI ESDM RI: Terima kasih Pak Sukhyar. Ada satu poin yang tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan soal listrik 35.000. KETUA RAPAT: Pak, sebelum masuk yang lain Pak, sekaligus Pak, terkait juga dengan Minerba ini Pak, terkait dengan PKB2B yang mau habis ini ke depan bagaimana sikap pemerintah. DIRJEN MINERBA: Baik Pak. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang No. 4 maka kita hanya mengakui rezim perizinan dalam bentuk izin Pak, izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. Oleh sebab itu, kontak-kontak yang sedang berjalan maka kita akui rezim kontraknya, tetapi manakala sudah habis maka akan beralih ke bentuk izin kalau itu diperpanjang oleh pemerintah. Jadi rezim ini akan berubah menjadi rezim izin menurut Undang-Undang No. 4. Saya kira demikian Pak. MENTERI ESDM RI:

18

Terima kasih Pak Sukhyar. Mohon izin menjelaskan satu poin lagi Pak Pimpinan mengenai listrik 35.000 megawatt dan nanti mungkin Bapak Dirut bisa menambahkan kalau diperlukan. Ini adalah situasi dari kemajuan program FTP 1 dan FTP 2 dimana terlihat FTP 1 sudah kita selesaikan sebanyak 7.400 megawatt kemudian sisanya 2.400 dalam progress yang direncanakan akan selesai pada tahun 2016. Kemudian FTP 2 sebagian besar ini adalah panas bumi, geothermal. Dan kami berpikir bahwa untuk panas bumi ini harus melakukan, direvisi secara total, karena kebetulan pada waktu itu yang membagi konsesi adalah pemda-pemda, diperolehlah satu pengembang yang tidak terlalu kuat dari segi finansial maupun teknis, karena itu hampir seluruhnya mengalami keterlambatan. Ini yang sedang kita review bersama dengan PLN, dan pada waktunya akan muncul atau akan dikeluarkan satu kebijakan baru bagaimana melanjutkan program FTP 2. Di dalam 2 program ini sebetulnya yang disebut 7.900 sekian itu dalam five line adalah sekarang sudah dalam coverage 35.000 plus. Jadi sebetulnya target 5 tahun ke depan itu tidak lagi 35.000 tetapi 35.000 ditambah dengan 7.400, jadi totalnya 42.900 hampir 43.000 megawatt yang ini sering dipertanyakan oleh banyak orang apakah sanggup menyelesaikan itu, karena dahulu saja 10.000 terlambat, terlambatnya tidak kira-kira, begitupun dengan 17.000 sebagian besar belum sampai gitu. Ingin kami sampaikan kepada forum ini bahwa dengan PLN, dengan semua stakeholders kita melakukan satu workshop kajian lesson learn, apa-apa yang menjadi hambatan. Dulu sudah kita kemukakan. Jadi boleh ke halaman 16. Jadi 8 hambatan utama yang sering menjadi kendala kenapa proyek-proyek listrik di masa lalu terlambat adalah nomor satu adalah penyedian lahan. Ini di sebelah kanan adalah solusi terobosannya. Lahan sekarang dibantu dengan adanya UndangUndang No.2 Tahun 2012. Pak Sofyan Basir sudah mulai menggunakan senjata ini. Jadi beliau datang ke Batang, kemudian bertemu dengan stakeholders, kemudian gagah berani menitipkan uang ke pengadilan, apabila dalam waktu tertentu tidak juga eksekusi, maka pengadilan eksekusi. Ini akan menjadi satu precedence dimana proyek-proyek utility, public utility akan dilakukan dengan cara begitu. Kemudian yang kedua mengenai negosiasi, kadang-kadang memang makan waktu karena itu Menteri ESDM mengeluarkan Permen No. 3 Tahun 2015 memberikan harga patokan tertinggi supaya PLN tidak harus bolak-bolik minta izin kepada Menteri ESDM setiap kali mau tanda tangan PPA. Jadi sepanjang sealingnya(?) tidak terlewati maka menjadi kewenangan PLN untuk memutuskan. Ini akan sangat juga mempercepat proses negosiasi harga. Kemudian penunjukan dan pemilihan ... dahulu makan waktu. Permen No.3/2015 juga memberikan keleluasaan kepada PLN. Kepada pemilik pembangkit yang sudah jalan dan ingin ekspansi maka kepada mereka diberikan penunjukan 19

langsung, tidak perlu ikut tender. Karena kita menghargai kemampuan dalam mengelola project, kemampuan operasi, keuangan maupun kemampuan teknisnya. Kemudian kepada yang punya tambang, yang ingin membangun di mulut tambang juga diberikan penunjukan langsung. Jadi dengan ini juga akan mempercepat proses penunjukan. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Sofyan. Bahwa sekarang ini sudah lebih dari 10.000 akan siap untuk dilakukan PPA atau Power Purchase Agreement. Kemudian apabila satu kawasan industri atau industri memiliki excess power juga tidak perlu tender bahkan melalui Permen No. 1 2015, kita sudah menyamakan atau menteri-treatment yang sama harganya disamakan dengan IPP, kalau dahulu dianggap sebagai marginal power, kemudian harganya sangat rendah. Nah, dengan harga yang disamakan maka insentif bagi pemilik excess power untuk jual kepada PLN dan membuat ketersediaan tenaga lebih tinggi lagi. Yang terakhir apabila ada gas marginal, maka juga bisa dilakukan penunjukan langsung. Ini penunjukan atau pemilihan langsung ini akan mempercepat proses pemilihan IPP. Pengurusan izin sudah dilakukan secara nasional dimana PTSP sudah mulai bekerja. Semula jumlah izin yang harus dikeluarkan 58, sekarang tinggal 28 kalau tidak salah. Bahkan akan dipersempit lagi menjadi 18, dan dari segi tata waktu dari tadinya hampir 900 hari. 900 hari. Sekarang cukup tidak sampai 300 hari. Tapi kita pun akan coba perpendek lagi. Yang menjadi isu sekarang adalah inisiatif itu belum dilakukan di level provinsi dan Pemda dan kabupaten, karena banyak sekali juga urusan yang melibatkan tapak, izin, sebagainya di Pemda. Jadi tim kami bersama dengan BKPM berkeliling ke daerah untuk menjelaskan mekanisme PTSP di pusat supaya ditiru di level Pemda. Nanti Pak Ronggo dan Pak Jarman, Dirjen, bisa memberikan penjelasan tambahan. Kemudian salah satu penghambat dulu adalah kinerja dari kontraktor dan developer dimana kadang-kadang secara keuangan maupun teknis kurang bonafit. Menurut rekan-rekan PLN ada 14 kontraktor EPC listrik yang perform hanya 4, selebihnya perform kurang baik. Ada yang proyeknya makrak di tengah jalan tidak bisa melanjutkan karena uangnya habis gitu. Karena itu nanti pada waktu nunjuk developer maupun kontraktor PLN dan juga ESDM akan memiliki yang namanya independent procurement agent, jadi ada agen untuk me-review kemampuan dari kontraktor dan developer. Agen independent ini atau lembaga independent ini akan mengurangi, akan menyaring di depan supaya azas meritokrasi betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi kemampuan dari kontraktor dan developer betul-betul dibutuhkan di sini.

20

Yang terakhir adalah, eh yang enam adalah mengenai manajemen project dimana PLN dan juga ESDM akan membentuk PMO (Project Management Office). Kementerian ESDM membentuk unit pengelola program kelistrikan yang membantu PLN untuk terutama mengawasi atau mensupervisi IPP supaya PLN bisa fokus untuk membangun generatornya sendiri dan transmisi. Jadi yang 25.000 itu akan dibantu pengawasannya oleh Kementerian ESDM dalam bentuk satu tim pengelola program itu. Kemudian dua poin terakhir, koordinasi lintas sektoral, Bapak Menko Perekonomian melalui Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas akan menjadi induk dari timnya ESDM karena kami menyadari bahwa listrik ini bukan saja urusannya PLN dan ESDM tapi menyangkut perhubungan, menyangkut pertanahan, menyangkut juga kehutanan dan lingkungan hidup, dan pemda-pemda, bahkan kadang-kadang harus melibatkan aparat penegak hukum. Jadi kami sudah difasilitasi oleh kantor Menko Perekonomian untuk ada desk di sana yang bisa jadi jembatan atau menjadi clearing house kalau ada masalah-masalah koordinasi antar kementerian. Ini beberapa terobosan yang sudah kita kerjakan. Dapat kami laporkan bahwa secara procurement kita cukup optimistik karena sekarang ini. Silakan halaman 19. Halaman 19. Jadi pada saat ini, tadi sudah saya jelaskan 7,4 dalam konstruksi yang insyaallah selesai pada 2016. Sebagian mulai akan ada peresmianperesmian di tahun ini juga. Sebentar lagi yang di Sumatera Selatan akan diresmikan. Cilacap juga akan diresmikan. Nanti detailnya bisa ditanyakan kepada Pak Dirut. Kemudian yang commited, yang mendekati closing adalah 7,2. 7.200 megawatt. Yang mendekati tanda tangan pengadaan atau procurement adalah 13.500, kemudian yang dalam perencanaan 14.700. Secara procurement dan minat kita tidak punya alasan untuk khawatir Bapak/Ibu sekalia, karena minatnya cukup besar. Bahkan ini kesempatan bagi kita untuk menyaring yang bisa memberikan syarat yang kompetitif, karena Dirut kita dulu banker gitu kemarin saya menyaksikan sendiri bagaimana orang yang berminat itu dipaksa untuk bawa uang dulu katanya, anda jangan menunggu loan, tapi bawa duitnya dulu, begitu duitnya masuk akan diberi prioritas. Jadi ini sesuatu yang baik saya kira dari iklim investasi. Memang tantangan besarnya adalah project management capacity, kalau Bapak lihat di grafik sebelah kanan akan terjadi peningkatan drastis COD, jadinya pengawasan konstruksi, quality control akan sangat memerlukan tenaga dan pikiran yang sangat besar. Jadi nanti tentu kita akan mengelolanya bersama-sama supaya target-targetnya bisa kita capai. Ini barangkali beberapa highlight mengenai listrik 35.000 megawatt. 21

Saya kira kemarin pesan Bapak Presiden di depan PLN adalah bagaimana PLN fokus pada menyiapkan diri sebagai service company, kemudian mengurus sendiri pembangkitnya tapi juga bagaimana menjadi mitra berbagi peran dengan IPP, karena makin lama IPP akan makin didominasi oleh, eh pembangkit akan makin didominasi oleh IPP, dan itu sesuatu yang normal. Jadi ketika makin tinggi kebutuhannya maka fokus perusahaan listrik adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Kemudian pembangkitannya akan dibangun oleh swasta karena sudah dianggap cukup kompetitif. Barangkali demikian penjelasan dari kami, Pak Pimpinan. Pak Dirut PLN ada tambahan? Saya kembalikan kepada Pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Bisa interupsi sebentar Pak Pimpinan. KETUA RAPAT: Oh ya silakan Pak, interupsi dulu. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Ya interupsi. Terima kasih. Saudara Ketua dan Menteri Energi yang saya hormati, serta Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi VII DPR RI, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali bahwa pada hari ini sudah dipaparkan yang menyangkut masalah revisi Undang-Undang Migas, tetapi mesti diingat bahwa di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Migas ada satu forumnya sendiri Pak nanti. Forum dimana kita membahas legislasi. Jadi ada satu fungsi kita sudah ada Panjanya, Panja masalah Undang-Undang Migas. Sehingga jangan sampai masalah substansi daripada Undang-Undang Migas menjadi topik yang kita bahas pada siang hari ini, karena itu menyangkut sikap fraksi, menyangkut masalah pandangan 22

individu dan lain sebagainya. Jadi saya mohon supaya itu bisa kita terima sebagai masukan gitu dari pemerintah kepada kita. Tetapi satu hal Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan bahwa asal muasal daripada revisi Undang-Undang Migas itu adalah hasil daripada panitia angket BBM tahun 2008. Jadi mungkin sudah disadari dan inisiatif ada di DPR. Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekian kali membatalkan beberapa pasal sehingga concern tidak lagi hanya di DPR tapi juga di pemerintah. Rupanya pada siang hari ini pemerintah menyambut itu. Namun demikian nanti ada forum juga untuk menentukan apakah inisiatif tetap di kita, walaupun nanti disiapkan oleh pemerintah, tapi inisiatif di DPR atau bagaimana itu menjadi pembahasan tersendiri saya rasa, dan itu untuk bisa kita putuskan, karena kita punya mandat yang ada di dalam isi panitia angket BBM tadi gitu yang harus dijalankan yang kebetulan sudah kita jalankan, hanya kebetulan waktu itu periode 2009-2014 sudah berakhir, tidak bisa sampai ke paripurna sehingga kita harus berangkat lagi dari awal. Tetapi ini merupakan hal yang patut kita apresiasi karena pemerintah sekarang lebih siap pada posisinya, nanti akan diadakan pembahasan-pembahasan secara terpisah. Saya rasa itu saja usul saya Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Yudha. Jadi kita tidak membahas, ada beberapa isu strategis yang disampaikan Pak Menteri, tapi terkait dengan Undang-Undang Migas kita tidak masuk substansi Pak, cuma pemerintah menyatakan bahwa pemerintah sudah siap. Memang selama ini Pak Menteri ini memang sudah kita sampaikan melalui Paripurna juga sudah ditetapkan itu memang usulan Komisi XI DPR RI, eh Komisi VII DPR RI. Itu merupakan inisiatif DPR, tetapi nanti bisa kita putuskan bagaimana yang terbaik. Karena sebelumnya juga inisiatif DPR yang belum selesai ya dari Undang-Undang Migas pada periode yang lalu. Saya rasa Pak Menteri sudah menyampaikan hal-hal yang strategis tadi, saya rasa juga sebelum dimulai saya beri apresiasi juga Pak Menteri, saya rasa setahu saya baru Pak Menteri, setahu saya Pak ya, Menteri ESDM yang membatasi kewenangan menteri sendiri. Saya rasa menteri-menteri sebelumnya saya belum pernah dengar Pak. Atau memang saya belum tahu ya. Karena saya tanya Pak Yudha, tidak ada Pak katanya. Jadi ini luar biasa Pak. Itu apresiasilah kita sampaikan Pak, lebih mengacu kepada, lebih memperluas mekanisme dari sistem ya. Jadi saya rasa untuk menyingkat waktu silakan kalau sudah ada. 23

Ada belum catatannya? Catatannya pertama ternyata Pak Mustofa ini. Pak Mustofa ini segera kembali keperaduan ya. Siap-siap Pak Kurtubi. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI DPR RI, Bapak-bapak dan Ibu/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Bapak Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya, Pak Menteri, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak sampaikan dan saya dari pertama kali saya berharap banyak terhadap Bapak atas pengelolaan ESDM ke depan. Pertama yang sudah Bapak buktikan adalah Bapak sudah memilih orang-orang hebat di dalam jajaran Kementerian ESDM antara lain mantan Dirut BRI, mantan Dirut Semen Gresik, Semen Indonesia, dan banyak lagi orang-orang hebat. Saya sudah berharap banyak, apalagi lebih-lebih dengan yang Bapak barusan sampaikan bahwa Bapak bahkan rela mengurangi kewenangan yang ada pada diri seorang Menteri ESDM demi untuk perbaikan sistem dalam pengambilan keputusan ke depan di dalam Kementerian ESDM. Ini sangat luar biasa. Juga yang Bapak katakan atau sampaikan dalam presentasi Pak Menteri tadi bahwa memang seharusnya kita memprioritaskan energi terbarukan, itu juga hal yang sangat maju untuk saya. Sekarang usulan saya pertama Pak Menteri, di dalam pengembangan energi terbarukan yang saya tahu mulai dari Komisi XI dulu ada banyak Pak Menteri, perusahaan-perusahaan yang di bawah Kementerian ESDM yang masing-masing mengembangkan energi terbarukan. Ada PT ini di bawah PLN, ada PT ini di bawah Pertamina, ada ... dan lain sebagainya, banyak sekali ini. Saya berharap di bawah kepemimpinan seorang Sudirman Said yang saya anggap dan saya yakin mampu memajukan Kementerian ESDM disatukan saja Pak, semua usaha-usaha ini disatukan saja agar bisa fokus di dalam energi terbarukan. Itu yang pertama. Yang kedua, biarkan Pertamina fokus dengan bisnisnya, oil and gas. Biarkan PLN fokus dengan bisnisnya, electricity. Biarkan masing-masing ini fokus dengan bisnisnya sendiri-sendiri. Energi terbarukan, semua itu berikan kepada Dirjen EBTKE sebagai pengelolannya. Jadikan satu Pak, agar pengawasannya mudah, koordinasinya mudah, arahannya mudah, dan lain sebagainya. Itu yang pertama Pimpinan.

24

Yang kedua, kami baru saja menyelesaikan kunjungan kerja Pak Menteri, ke Kalimantan Barat. Kami mengunjungi smelter bauksit, almunia atau refinery lebih tepatnya barangkali. Yang saya heran project yang nilainya lebih dari 12 trilyun tidak pernah dilaporkan oleh Dirjen Minerba kepada Bapak Menteri sehingga tidak disebut dalam beberapa kali pertemuan kita. Saya cukup heran Pak Dirjen kenapa tidak dilaporkan, ini refinery yang pertama, pelopor, dan ini menyangkut bukan hanya lokal, internasional Pak. Tadi Pak Dirjen menyatakan salah satunya refinisi Undang-Undang Migas adalah untuk menjaga kepastian hukum dan daya tarik investasi. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak bisa bayangkan ketika seorang investor menginvestasikan dananya bertrilyun-trilyun dan di situ juga ada saham Bumi Putera 30% dan mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, mereka membangun smelter, kami melihat sendiri, kami mengunjunginya Pak Menteri, progress-nya sudah lebih dari 44%. Kenapa perusahaan ini tidak diberikan izin ekspor. Ada apa ini? Ini bisa menghambat program Bapak Menteri ke depan. Dunia internasional bertanya-tanya mana kepastian hukum di Indonesia. Pak Menteri yang saya hormati, Kepastian hukum Pak, ... everything, di atas segala-galanya. Jangan kan asing Pak, kita saja warga negara Indonesia yang tidak punya kepastian hukum tidak akan investasi Pak. Bapak, bisa bayangkan kami ke sana dan kami bertemu dengan pemerintah daerah setempat, jalan menuju refinery tersebut Pak, hancur. Saya bilang Pak Sekda kenapa hancur Pak. Pak, ini sudah 1 tahun 3 bulan semenjak bauksit ini diberhentikan ekspornya mereka tidak punya dana untuk memperbaiki jalan Pak. Bukan hanya itu Pak Menteri, 50.000 direct dan in direct labour terpaksa harus diberhentikan. Sudah 1 tahun 3 bulan Pak Menteri. Kalau 1 orang dari 50.000 tersebut menanggung 3 perut, 150.000 mulut yang harus diberi makan, kebutuhan fisik minimum Pak, kita bicara kebutuhan fisik minimum, Pak Sukhyar. Orang perlu makan Pak. Dalam agama saya Pak Menteri, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekafiran, dan juga dalam kepercayaan agama saya orang yang memberi minum seekor kucing pun bisa masuk surga. Anjing. Memberi minum seekor anjing. Ada interupsi tadi Pak Menteri.

KETUA RAPAT: Ini kelihatannya PPP-nya diragukan ini. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): 25

Bukan. Karena anjing itu najis. Jadi saya bilang kucing. Itu lebih sopan jadi. Selamat datang Pak Kardaya. Beliau baru diangkat sebagai Ketua DPP Gerindra. Kita berikan selamat dan apresiasi kepada Pak Kardaya. Bapak Menteri yang saya hormati, Pak, marilah Pak, marilah Bapak ini saya anggap punya kapasitas yang hebat, Bapak juga punya visi yang luar biasa, dan Bapak yang saya dengar karena Bapak pernah aktif di LSM tentunya Bapak punya empati yang besar terhadap rakyat miskin, terhadap orang kecil. Kami pun semua yang di sini Pak, sebelum menjadi seperti ini pernah miskin. Saya yakin juga Bapak-bapak yang di depan sana pernah miskin. Bisa dibayangkan ketika kita bicara kebutuhan fisik minimum Pak Menteri, laporan dari pemerintah daerah setempat bahwa tingkat kriminalitas meningkat sangat tinggi, tingkat pelacuran meningkat sangat tinggi, orang-orang yang terkena virus HIV juga meningkat sangat tinggi. Ini karena apa? inilah social cost yang harus kita bayar Pak Menteri ketika kita salah menerapkan kebijakan, ketika ada ketidakadilan di dalam penerapan kebijakan. Bapak Menteri yang terhormat beserta seluruh jajarannya, Kawan-kawan Anggota Komisi VII DPR RI, Bukalah mata hati kita, kita ini mengaku sebagai wakil rakyat. Pak Menteri, perlu saya garis bawahi bahwa Kalbar itu bukan Dapil saya Pak. Saya tidak bertanggung jawab terhadap Dapil Kalbar, tetapi sebagai wakil rakyat Republik Indonesia 150.000 jiwa yang harus makan setiap hari, alhamdulillah saya terpanggil Pak. Semoga Bapak juga terpanggil. Pak Sukhyar pun mudah-mudahan juga terpanggil. Dan siapapun yang terkait dengan hal tersebut. Sebentar Ketua. KETUA RAPAT: Sudah 10 menit. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Sebentar saya belum selesai.

KETUA RAPAT: Saya mengingatkan. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): 26

Saya tahu. KETUA RAPAT: Sesuai dengan Tatib tidak usah nunjuk-nunjuk. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Saya tahu Ketua. KETUA RAPAT: Saya bisa mengeluarkan anda dari rapat ini. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Saya tahu. Loh apa hak anda... KETUA RAPAT: Saya mau mengasih tahu sudah 10 menit. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Iya saya sudah mau selesai. KETUA RAPAT: Iya. ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Pak Menteri yang terhormat, Semua hal-hal yang saya laporkan tersebut, Bapak boleh cross check lagi dengan Pemerintah Daerah di Ketapang, Kalimantan Barat Pak Menteri. Jadi saya berharap Pak Menteri, Pak Sudirman Said, tolong Pak, Bapak revisi Permen tersebut, dan berikan kesempatan ekspor kepada PT Bauksit secepatnya Pak. Selamatkan 150.000 mulut yang harus diberi makan yang sudah terhenti sejak 1 tahun 3 bulan. Saya berikan dokumen-dokumen ini untuk mempermudah Bapak mempelajari betapa ini harus segera diselesaikan. 27

Saya mohon izin Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Silakan. Ini aspirasi ini Pak. Aspirasi bukan Dapil Pak. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Interupsi Pimpinan. Boleh dua menit saja. KETUA RAPAT: Biar diserahkan dulu Bu. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Iya. 2 menit saja Pak. KETUA RAPAT: Jadi, sebelum ini saya sampaikan, supaya tidak, saya menganggap semua Anggota DPR itu sudah punya yang namanya buku Tatib. Di Tatib itu maksimal 3 menit. Juru bicara fraksi 5 menit. Jadi kalau tugas Pimpinan kalau lebih dari 3 menit, apalagi sudah 10 menit itu saya wajib mengingatkan. Ini karena ini Tatib. Supaya nanti yang lain juga kebagian. Kalau satu orang misalnya 15 menit dikali ini nanti jam berapa selesai rapat. Jadi itu tugas saya sebagai Pimpinan. Dan Pimpinan punya hak yang jelas diatur oleh Tatib dalam memimpin rapat. Jadi itu tolong dipahami oleh seluruh Anggota, dan saya akan bertindak tegas apabila saya memerlukan. Kewenganan saya ada di Undang-Undang dan Tatib. Silakan Bu. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Baik, terima kasih Pimpinan.

28

Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Habib tadi. Bapak Menteri, karena saya juga ikut ke Kalimantan Barat, kunjungan kerja ke, apa, Alumina.

KETUA RAPAT: Bu Dewie, kalau interupsi tidak masuk substansi Bu. Jadi kalau Ibu interups hanya menyangkut beberapa hal, jadwal rapat, substansi yang akan dibahas, tapi kalau sudah masuk substansi ini ada urutannya Pak Kurtubi Bu. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Oh gitu Pak. KETUA RAPAT: Ibu daftar nomor berapa, nanti saya beri kesempatan sesuai urutannya. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Oke. Saya nanti saja kalau begitu menyampaikannya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi kalau sudah substansi silakan Pak Kurtubi. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Ya terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan sejawat Anggota DPR yang saya hormati, Bapak Menteri ESDM, Bapak-bapak Dirjen, Dirut BUMN di bawah ESDM yang saya hormati, Saya singkat saja. Pertama FTP 1, FTP 2, memang harus dipercepat Pak Menteri. Saya sepakat dengan langkah-langkah, 8 langkah yang akan diambil untuk mempercepat pengembangan 35 megawatt ya. Nah, untuk ke depan lagi ini tidak cukup. Saya termasuk yang berpendapat bahwa tidak hanya PLTU, PLTG, PLTA ya, itu tetap kita dorong semua termasuk fuel biodiesel, apa namanya, PL bio apa namanya, biomasa, sorry, didorong semua, tetapi ini mengingat kondisi kelistrikan kita yang 29

jauh dibanding dengan negara-negara tetangga kapasitas pembangkit kita. Kita perlu terobosan untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara tetanggalah. Konsumsi listrik Indonesia itu seperempat komsumsi perkapita Malaysia saat ini. Jauh sekali. Nah, saya termasuk yang mendorong jika seandainya energi baru dan terbarukan tadi yang tahun 2025 targetnya 23% Pak ya, dipercepat dengan membuka pintu untuk PLT Nuklir. Untuk ini kami himbau kepada DEN agar mengoreksi regulasi yang membatasi pengembangan nuklir dimana disebutkan opsi nuklir sebagai opsi terakhir. Ini harus dilirk Pak Menteri, dan tolong diinfokan kepada Bapak Presiden bahwa kita ini amat sangat butuh listrik secepatnya untuk menarik investor ya. Jadi jawabannya yang ini kita dorong yang saya sebutkan tadi itu kita dorong maksimal, tapi itu tidak cukup, harus kita mulai juga pembangkit tenaga nuklir. Kami akan bersedia untuk memperbaiki regulasinya DEN, aturan-aturan yang menghambat itu. Jangan ditempatkan nuklir pada opsi terakhir. Itu satu. Kedua tentang smelter, Undang-Undang Minerba ini mestinya dilihat sebagai pintu masuk untuk membuka kawasan-kawasan industri berbasis tambang umumnya Indonesia Timur. Jadi tolong koordinasi dengan Menteri Perindustrian dan Bappenas agar segera diumumkan pembentukan kawasan industri baru berbasis tambah di Papua untuk Freeport di Nusa Tenggara Barat, untuk Newmont agar mereka tidak boleh lagi mengekspor konsentrat, kita dorong industri pabrik kabel misalnya masuk ke Papua, masuk ke Freeport, masuk ke Sumbawa. Khusus untuk Sumbawa Pak Menteri blok Batu Hijau memang 25 tahun lagi mungki habis, tapi kan ada blok baru, Blok Elang yang belum diproduksikan yang perkiraan proven reservenya lebih besar dari Batu Hijau. Nah, ini tolong jadi Sumbawa tolong di-claim, dideclarei sebagai kawasan industri baru berbasis tambang untuk menyeimbangkan pembangunan di seluruh Indonesia. Lalu berkaitan dengan infrastruktur energi ya, tadi belum dibahas, infrastruktur kilang, kami dukung penuh Pertamina meng-up grade kilang-kilang yang existing sekarang, itu pun tidak cukup harus didesain, direncanakan membangun kilang baru. Kilang baru lokasinya tolong diperhatikan. Lokasinya harus dekat dengan konsumen, tidak lagi dekat dengan lapangannya minyaknya. Karena kilang baru didesain mengolah crude yang berasal dari impor. Nah, untuk menyeimbangankan pembangunan-pembangunan di seluruh tanah air di NKRI ini saya memngusulkan agar kilang baru itu dibangun di Pulau Lombok, tegas, karena di sana secara lokasi sangat cocok. Lalu infrastruktur gas ya, infrastruktur gas tolong dipercepat ya, apakah dananya dari APBN, apakah dananya dari Pertamina, dari PGN, tolong dipercepat ini, gas ini. Khusus untuk dana pipa-pipa gas misalnya yang dibangun dengan dana APBN kalau sudah selesai pembangunannya ini pengusulanan pembangunannya lewat anggaran ESDM, pengoperasiannya harus diserahkan ke perusahaan negara yang 100% milik negara. Kami menentang kalau infrastruktur gas yang dibangun dengan dana APBN lalu diserahkan pengelolaannya ke BUMN dimana 40-an persen milik, mohon maaf milik bukan negara. Enak benar pemegang saham asing maupun swasta itu memperoleh keuntungan besar dari uang negara, tidak boleh terjadi itu. 30

Dari sekarang dipersiapkan infrastuktur gas baik pipa, SPB BBG yang dibangun dengan dana Pak Menteri, dengan dana ESDM tidak boleh diserahkan BUMN yang di situ ada share, mohon maaf dari PGN ya, harus berbicara apa adanya ini. Tidak boleh diserahkan ke PGN. Ke perusahaan negara yang 100% dari negara, Pertamina. Lalu tentang kenaikan harga BBM, Pak Menteri, kami mengusulkan periodesasi kenaikan BBM jangan kelewat cepat, karena kenaikan harga BBM pasti berdampak naiknya harga barang dan jasa. Dampak kenaikan harga bulan lalu itu belum selesai sudah naik lagi bulan berikutnya. Dampak itu bersifat akumulatif. Tidak cancel out, tidak saling meniadakan ya. Dampak kenaikan harga tidak saling meniadakan. Demikian juga dampak kenaikan harga itu adalah bersifat asimetrik, kalau BBM naik harga barang pasti naik, kalau BBM turun belum tentu harga barang turun. Itu asimeterik namanya. Jadi mohon diperhatikan. Saya setuju subsidi dikurangi, bahkan dihilangkan agar dananya bisa membangun infrastruktur. Setuju banget saya. Lebih-lebih sekarang 65% mungkin BBM kita impor lebih separuh crude oil harus kita impor. Cuma agar tidak menimbulkan kegaduhan kalau setiap bulan 12 kali kegaduhan akan terjadi di Republik ini, habis energi untuk itu. Naikan saja satu kali setahun misalnya, nanti kita evaluasi 6 bulan sekali ya. Usulan berikutnya, terima kasih pemaparan RUU Migas, kami jadi tahu sekarang konsep pemerintah tentang arsitektur industri Migas ke depan. Mohon maaf terus terang saya banyak tidak setujunya, tapi saya tidak mau masuk. KETUA RAPAT: Pak Kurtubi, sudah hampir 10 menit Pak, mengingatkan. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Hampir 10 menit. Mohon maaf, demikian yang bisa saya, satu lagi saja yang penting tentang RUU Migas. Masalah status kepemilikan proven reserve yang ada di perut bumi baik Migas, tambang emas, perak, tidak hanya sekedar dikuasai Pak Menteri, dimiliki, dikuasai dan dimiliki, harus clear disebut di dalam undang-undang itu. Ini implikasinya sangat besar di belakang. Demikian saya juga mohon izin ada acara jam 4. Dengan, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT:

31

Rupanya karena mau izin jadi agak panjang sedikit ya. Selanjutnya kami persilakan Pak Inas, siap-siap Pak Dito. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Ya terima kasih Pimpinan. Saya Inas Nasrullah Zubir, Banten 3, Fraksi Hanura. Pak Menteri dan Pertamina, Saya memang concern-nya di sana Pak, saya ini mencintai Pertamina karena ingin Pertamina lebih dari Petronas. Beberapa bulan yang lalu pada bulan Februari. Pak Potong menitnya Pak, kan ini numpang lewat Pak. Tambahin menitnya Pak ya. Ini numpang lewat barusan saya ini. Dua menit Pak tadi numpang lewat. KETUA RAPAT: Toleransinya sudah cukup tinggi Pak, dari 3 menit menjadi 10 menit. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Jadi pada bulan Februari yang lalu ketika kita sama-sama kita rapat kerja di sini Pak Menteri mengatakan bahwa kilang pertamina itu tidak efisien sehingga produk yang dihasilkan oleh kilang Pertamina jauh lebih mahal kalau diimpor. Itu kita sepakat pada saat itu. Kemudian pada tanggal 30 yang lalu, pada raker yang 30 lalu masih terungkap itu juga di dalam Raker tanggal 30 Maret yang lalu, tetapi juga tidak ada sanggahan dari Pak Menteri bahwa ternyata memang masih tidak efisien kilang Pertamina. Tetapi sangat luar biasa kinerja ESDM ini, pada tanggal 31 Pak Menteri mengatakan kepada media bahwa kilang Pertamina ini sudah efisien dan jauh lebih murah dari impor. Dalam satu hari bisa melakukan efisiensi saya ingin belajar ilmunya Pak, bagaimana caranya tanggal 30 tidak efisien, tanggal 1 seluruh kilang Pertamina yang jumlahnya kurang lebih ada 6 kilang langsung bisa efisien dalam 1 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga masih concern dengan inefisiensi yang ada di Pertamina, beberapa RDP yang lalu saya dengan Pak Dim telah menyampaikan bahwa kalau kita menghitung dari rumus yang diberikan oleh aparat Pertamina yaitu 98, harga premium itu 98.42%, MOPS 92 maka kalau kita masukan angkanya itu kurang lebih jadi MOPS 92 minus kurang lebih 1 dollar, tetapi di dalam kontrakkontrak Pertamina, tender-tender Pertamina Januari, Februari, Maret dan April ini masih minus 25 sen, pertanyaan saya yang juga kemarin saya tanyakan ke Pak 32

Menteri, tolong dicari ke mana yang 75 sen Pak. Hilangnya ke mana yang 75 sen dollar. Kalau itu dikalikan kalau tidak salah rata-rata misalnya bulan Maret ini saja 9 juta barel yang diimpor itu 75 sen kali 9 juta barel berapa. Itu kita baru bicara premiumnya Pak, belum kita bicara gas oilnya, belum lagi kita bicara dengan crude oil yang mentah yang diimpor. Ini kehilangan ini inefisiensi. Saya sampaikan kalau memang di situ ditemukan ternyata ... masih keterlibatan mafia Migas masih ada pembelian yang dari Petra NOC, NOC kepada calo, calo kepada produser, ini kan harusnya di-cut. Kalau misalnya pemerintah tahu di sana ada penyelewengan, kemudian membiarkan nanti kita kasih kesempatan agar tender, kontrak-kontrak itu selesai kan di bulan Juni, kita kasih kesempatan bulan Juni kita cut tidak bisa Pak, kalau sudah ada penyelewengan berarti di sana ada pidana. Kalau misalnya menteri membiarkan atau Pertamina membiarkan itu ada pidana Pak di sana, pembiaran. Jadi yang dari Februari, Maret, sampai April, Mei, dan ini dibiarkan ini pidana Pak. Sudah masuk pidana karena pembiaran. Nah tolong sekarang bagaimana kita mengembalikan uang yang sudah hilang itu gitu. Yang Januari, Februari sudah dibayar pada waktu pemerintah ini sudah memegang tampu Pimpinan di sini kan Pak Menteri Januari sudah ada di sini sebagai menteri, kok tidak bisa tanggulangi itu. Mau ke mana ini uangnya yang 75 sen dollar. Lantas dibiarkan ya sudah kita selesaikan kontrak sampai Juni, ya tidak bisa, jelas di depan mata itu penyelewengan. Harusnya begitu Januari ditemukan di-cut. Itu yang masalah efisiensi. Kemudian mengenai fungsi dari BPH Migas, saya melihat selama ini BPH Migas itu hanya jadi tukang kejar pencuri minyak di jalan Pak. Maaf saya katakan itu. Padahal harusnya lebih dari itu. Selama ini penunjukan surveyor, surveyor adalah pihak ketiga yang mengkalkulasi minyak yang dibongkar di Pertamina. Itu kalau ditunjuk oleh Pertamina, surveyor akan mengatakan, Pertamina akan mengatakan kepada surveyor apapun yang kita mau ya anda tulis di situ. Saya kira itu tidak benar. Saya lebih cenderung menyerahkan cargo surveyor ini kepada BPH Migas. Sehingga BPH Migas yang menunjuk, laporannya kepada BPH Migas, sehingga BPH Migas punya data yang akurat gitu. Data yang benar. Tidak lagi apa kata Pertamina. Kalau saya melihat selama ini surveyor apa kata Pertamina. Yang di lapangan itu terjadi seperti itu baik di terminal, sudahlah ini, ini jumlahnya 100.000 barrel, sudah bikin 100.000 saja. Seperti itu Pak kejadianya. Ini tidak benar gitu. Nah, lossess-lossess itu ya mungkin salah satunya itu. Nah sekarang tolong dipikirkan bahwa surveyor ini serahkan saja ke BPH Migas. Sehingga nanti surveyor laporannya kepada BPH Migas, karena end user-nya sebenarnya minyak ini bukan Pertamina end user-nya yaitu rakyat Indonesia yang harusnya diwakili oleh pemerintah. Saya kira itu, nanti yang lainnya mungkin karena dikejar waktu yang 10 menit saya cukup sekian. Terima kasih. KETUA RAPAT:

33

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, Pak Dito mana? ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Siap, sebelah kiri Ketua. KETUA RAPAT: Pak Dito, siap-siap Pak Iskan Qolba. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Menteri dan seluruh jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati, Pak mengenai Mahakam Pak, Mahakam ini adalah golden opportunity untuk kita Pak, Pertamina itu sekarang produksinya itu kurang dari 30 persen produksi nasional kita Pak. National Oil Company di luar negeri itu, itu rata-rata di atas 50 persen Pak. Nah sekarang saatnya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Pertamina kalau kita mau membesarkan Pertamina. Saya baca di beberapa media bahwa Bapak menyatakan bahwa ini akan diserahkan Pertamina tetapi kerja samanya nanti terserah Pertamina. Menurut saya Pak, kalau PI itu harus pemerintah yang menentukan Pak. Misalnya pemerintah bilang Pertamina kalian 80 persen, Total 10 persen, daerah 10 persen, mungkin lebih bagus Pak. Karena kalau diserahkan kepada Pertamina saya kira mereka akan kesulitan Pak untuk menentukan PI tersebut. Saya ingat waktu kita punya blok Cepu Pak, 10 tahun yang lalu, kita punya Blok Cepu itu di sini pemerintah pada waktu itu menyerahkan operatornya kepada Exxon Mobil, tidak kepada Pertamina, karena pada waktu itu ini blok eksplorasi memerlukan biaya yang sangat tinggi tapi kenyataannya kan terlambat terus Pak, sampai sekarang Pak. Nah, kalau Total ini kan produksi Pak, production field yang tidak ada masalah, tenaga kerja apakah teknologinya, saya tidak melihat masalah sama sekali, tinggal tenaga yang ada berubah menjadi karyawan Pertamina, teknologi tinggal diteruskan, saya tidak melihat persoalan sama sekali kalau Pertamina mengambil mayoritas. Jadi kami mengusulkan saya kira harus 90 persen, kalau memang mau carry Total 10 persen, baru BUMD.

34

Nah, sekarang BUMD-nya itu siapa. Saya penah membaca dan saya sangat setuju dengan statement Bapak bahwa sekarang tidak boleh ada lagi pemburu rente. Sangat bagus Pak. Nah, sekarang siapa BUMD-nya. Kan begitu Pak. Hari kemarin kita baca di TEMPO begitu ramai mengenai BUMD. Saya kira BUMD itu harus kita besarkan Pak, caranya adalah kalau perlu di-carry saja dengan Pertamina sendiri Pak, Pertamina yang carry memberikan pendidikan kepada BUMD, sehingga BUMD betul-betul bisa berpartisipasi. Saya membaca laporan dari BPK Pak, mengenai keberadaan BUMD itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Pak. Yang kedua Pak, bisa juga pemerintah membuat suatu BUMD seperti Pertamina taruhlah namanya pertamini bekerja sama dengan BUMD tersebut. Uangnya dari mana? Bisa dari PIP, bisa dari Ditjen Multisarana dan infrastruktur atau dari manapun juga, saya kira kalau production gampanglah ambil uangnya. Sehingga BUMN tersebut mendidik BUMD tersebut bisa benar-benar melakukan bisnis Pak, jangan dengan pemburu rente Pak. Ini very serious Pak, karena ini adalah model pertama untuk yang lain Pak, kita belum bicara yang lebih besar lagi, yaitu mengenai Blok Rokan yang dalam waktu dekat mungkin juga cukup serius ini. Jadi maksud kami Pak, pertama berilah kesempatan kepada Pertamina untuk membesarkan Pertamina sehingga kalau ini perusahaan Pertamina bisa dapat 90 persen saya kira bisa 50% national oil company kita kontribusi 50 persen dari produksi nasional Pak. Kemudian Pak, masalah LPG Pak, ini yang sekarang ada kenaikan LPG dan lain-lain sebagainya saya kira ini sesuatu yang cukup serius LPG kita subsidinya sekarang 21,4 trilyun dan ini akan membengkak apabila produk yang sama harganya perbedaannya cukup besar. Solusinya seperti apa Pak? Solusinya kami pernah bahas dan semua orang telah membahas adalah dengan gas kota. Gas kota itu adalah wacana kalau masih seperti sekarang. Saya ada usul Pak, ide Pak, PGN itu kan 57 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah Pak, itu diserahkan saja ke Pertamina. Market cap-nya PGN itu adalah 115 trilyun. Kalau 57% itu kan kira-kira 65 trilyun, di-swap saja dengan subsidinya pemerintah ke Pertamina. Tahun ini pemerintah mempunyai piutang di Pertamina 30 trilyun plus subsidinya itu mungkin bisa swap Pak, sehingga Pertamina memunyai intensible benefit, jadi ini selama ini yang jadi persoalan antara Perta Gas dan PGN sudah tidak jadi masalah lagi Pak. PGN bisa mempunyai distribusi di rumah-rumah, Pertamina mempunyai blok di seluruh dari utara Aceh, Jawa, sampai Jawa Timur, sampai ke mana-mana, distribusi gas untuk perumahan bisa dilakukan Pak. Kalau kita sudah ada gas kota itu saya kira sangat akan mengurangi LPG, gas kota yang dilakukan selama ini menggunakan APBN Pak, tidak artinya Pak, kecil sekali Pak. Bapak boleh lihat, boleh cek berapa besar orang yang menggunakan gas kota dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, dibandingkan dengan negara-negara lain masyarakat yang sudah menikmati gas, natural gas dibandingkan jumlah penduduknya. Saya kira Bapak ada datanya, saya kira staf Bapak bisa memberikan, kita sangat-sangat kecil Pak. Nah kalau kita yang selama ini kita lakukan dengan APBN tidak akan jalan. Nah kalau ini bisa jalan di-swap seperti itu, itu lebih bagus Pak, jadi sinergi antara PGN dengan Perta Gas, PGN sudah punya gas didistribusi, PGN punya didistribusi, 35

Perta Gas ditransmisi, punya sumbernya, sudah tidak ada masalah lagi, sehingga dan open access dilakukan, sehingga harga gas ini sangat murah Pak. Harga gas industri di Indonesia ini sudah luar biasa Pak, 8 dollar itu tidak betul Pak, di Malaysia 4 dollar Pak, bagaimana industri kita mau maju. Kira-kira begitu Pak. Yang terakhir Pak, Pimpinan, saya minta izin untuk interaksi, Pimpinan. Pak, saya baca di media Pak ya, staf Bapak, Ketua Percepatan Smelter itu menyatakan bahwa pemerintah akan mengubah Permen Nomor 1 mengenai izin ekspor, ekspor yang tadinya tidak boleh bauksit, apa betul Pak? MENTERI ESDM RI: Terima kasih Pak Dito. Pak Said Didu adalah Ketua Tim Penelaahan Smelter Nasional, jadi nanti salah satu kajiannya adalah termasuk tadi berapa persen setiap project sudah dicapai. Itu bukan statement langsung begitu Pak, jadi ada satu wacana bagaimana mengakomodasi concern yang disampaikan Pak Mustofa, Ibu Dewi juga gitu ya, kita ingin mencari solusi. Nah, mungkin saja dalam diskusi itu terlontar oleh salah satu penanya bahwa apa tidak sebaiknya ditinjau kembali tapi sikap kami sejauh ini Pak konsistensi kepada hilirisasi itu harus kuat, karena kalau tidak nanti orang ragu-ragu. Nah, tentu saja dari waktu ke waktu kita menilai, dan nanti Pak Sukhyar bisa menjelaskan progress-nya sampai sejauh mana. ANGGOTA F-PG (H. DITO GANINDUTO, MBA): Baik Pak, baik Pak. Terima kasih. Justru itu yang kami tanyakan Pak. Kami mendapatkan pertanyaan dari beberapa investor yang besar justru statement beliau itu membikin orang menjadi ragu untuk melakukan investasi di Indonesia Pak. Pak, Freeport itu kenapa 5 tahun sampai hari ini sampai hari inipun tidak ada kejelasan, karena mereka menyatakan bahwa peraturannya bisa diubah. Kami, saya menjalankan Pak, saya di Panja Minerba Pak, lima tahun yang lalu, mereka selalu jawabannya begitu. Saya ketemu Glencore Pak, Glencore yang akan membangun smelter untuk nikel, dan dia bilang juga ke Vale, wah kita lihat dulu deh peraturan pemerintah kayaknya bisa berubah, saya tanya seperti itu Pak. Kalau pemerintah kita tidak jelas, tidak tegas, ini tidak akan terjadi Pak. Jadi kalau memang statement dari itu bahwa itu hanya wacana bukan dari pemerintah, ok just fine. Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: 36

Silakan berikutnya Pak Iskan Qolba, siap-siap Pak Endre.

ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Terima kasih Pimpinan. Teman-teman dari Komisi VII dan Menteri ESDM dan seluruh jajaran, Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, satu nanti berbentuk apresiasi, yang kedua nanti minta izin Pimpinan sedikit interaktif. Yang pertama tentang rencana pemerintah menaikan listrik dan gas, saya kurang setuju karena memang bisa kita buktikan bahwa ketidak-efisienan pemerintah begitu juga dari Pertamina, Perta Gas, dan PGN dalam mengelola gas ini yang membuat masyarakat menjadi mendapatkan beban yang sangat berat. Jadi kita, apalagi kondisi sekarang secara global kan tidak menguntungkan. Jadi jangan sampai pemerintah membuat suatu sikap secara global juga gejala ekonomi terjadi kemudian secara internal juga kita kasih beban mereka lagi, ini tidak bagus kepada khususnya pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua saya setuju dengan Pak Dito juga yang mengatakan bahwa ternyata memang gas kita sangat mahal. Jadi kenapa saya bilang begini, rencana pemerintah untuk pembangkit listrik 35.000 megawatt-nya perlu kita apresiasi, tetapi yang menjadi masalah realisasinya selama ini sangat kecil, di masa Pak SBY saja dari 3.200 saja dalam waktu hampir 11 tahun. Saya curiga jangan-jangan ini cuma kita dikasih mimpi-mimpi manis saja. Kenapa? Saya perlu tanya kepada PLN apakah memang PLN itu mendapatkan haknya ketika dia butuh gas. Karena kalau kita lihat sudah terbukti bahwa batubara ini tidak efisien, mau tidak mau kalau sumber terbarukan itu masih panjang ceritanya ya, masih apa, hutan-hutannya masih bermasalah dengan pemerintah daerah, tetapi yang mungkin lebih cepat itu adalah gas, pembangkit-pembangkit dari gas, tetapi kalau gas ini dalam tanda kutip dimonopoli oleh Petra Gas dan PGN ketika Pertamina umpamanya tidak mendapatkan gas yang harga yang masuk akal itu sama saja membunuh PLN, berarti rencana kita untuk listrik ini tidak terpenuhi, berarti ke mana-mana dampaknya nanti. Jadi saya ingin menanyakan dari PLN, apakah PLN mendapatkan gas itu sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang kedua juga ingin juga dari Perta Gas dan PGN menjawab itu, sebab saya ada kiriman SMS dari orang mengatakan kalau mereka ingin membangun pembangkit dari gas kalau tidak bisa dipastikan pasokan gasnya itu akan gagal. Nah kalau kita lihat pernah juga Iran itu menjual gas itu 1 dolar. Di sini kata Pak Dirut tadi 8 dollar, di tempat lain 4 dollar, ini kan sudah jauh sekali bedanya. Nah itu yang saya maksudkan. Kalau memang gas kita sudah dijual ke luar negeri, tiba-tiba di sini tidak ada gas, mau tidak mau harus beli ke luar 37

negeri yang murah. Kalau PLN tidak dikasih kesempatan untuk membeli gas umpamanya, kalau di tidak mendapatkan dari dalam negeri, dari luar, itu kan sama saja membunuh dan menggagalkan listrik ini. Jadi saya minta izin Pimpinan, ini minta dijawab oleh kedua itu, kedua lembaga tadi, dari PLN dan Perta Gas dan PGN. Kalau memeng tidak itu apakah ada kemungkinan untuk mereka bisa mengimpor sendiri gas itu untuk memastikan bahwa pembangkit-pembangkit itu adalah berjalan mendapatkan pasokan gas itu. Terima kasih Pimpinan. Minta dijawab dulu sebelumnya. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Iqbal, Pak Iskan Qolba, selanjutnya Pak Endre, siap-siap... Oh interaktif dulu. Silakan. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Dari PLN juga ini. MENTERI ESDM RI: Ya silakan Pak Dirut PLN, PGN. Kemudian nanti boleh menambahkan Pak Amin kalau diizinkan Pak, menjelaskan bagaimana lalu lintas gas yang sekarang sedang ditata untuk menambahkan. Silakan Pak. DIRUT PLN: Baik Bapak. Terima kasih Bapak-bapak yang kami hormati. Yang pasti Pak, bahwa memang sebagian besar dari rencana PLN untuk 35.000 megawatt ini sebagian besar itu memang dengan batubara Pak. PLTU yang terbesar. Memang beberapa gas, pembangkit gas ada Pak, dan memang kemarin saja kami baru berkoordinasi dengan PGN dan dengan Pertamina dalam rangka pemenuhannya. Sehingga rencana kami dalam 1, 2, 3 tahun ke depan baru saja kemarin kami bertemu sama-sama di Kementerian BUMN mendiskusikan hal itu untuk suplai secara pasti untuk jangka panjang Pak. Jadi memang setiap rencana pembangkit gas ini memang harus dibicarakan terlebih dahulu secara matang. Dan mudah-mudahan hari ini kordinasi kami cukup baik dengan Bapak-bapak dari PGN dan Pertamina mudah-mudahan ke depan kendala pasokan gas ini bisa dipenuhi Pak. 38

Demikian sementara. Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT: Cukup Pak ya. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Tapi kan sudah terbukti bahwa selama ini batubara itu tidak efisien Pak, puluhan, 60 trilyun uang habis, pembangkit-pembangkit yang tidak efisien. Kenapa PLN masih semangat dengan batubara, saya curiga jangan-jangan di batubara ini ada mafia-mafia, ini harus dijelaskan secara terbuka Pak, dari PLN. Saya ingin dijawab saja Bapak bisa pastikan bahwa kebutuhan PLN bisa disiapkan oleh Perta Gas dan PGN atau kalau tidak itu bisa Bapak harus bisa pastikan bahwa Bapak bisa mengimpor sendiri gitu. Kalau ada umpamanya di Iran 1 dollar kenapa harus dipaksakan. Itu saja Pimpinan. KETUA RAPAT: Jadi cukup, jawabannya cukup. Lalu mungkin ada dari Pertamina. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Minta kepastian saja. DIRUT PT. PERTAMINA: Tambahan Pak. Mengenai harga gas ini Pak. Jadi sejauh ini Pertamina menjual gasnya ke luar itu lebih mahal daripada yang ke dalam khususnya yang ke dalam ini untuk pupuk maupun listrik. Jadi memang ada beberapa kerancuan-kerancuan tulisantulisan di media yang menyatakan bahwa kita menjual gas itu 11 dolar, itu kira-kira masih akhir tahun kira-kira bulan Desember tahun lalu Pak, setelah beberapa bulan itu harga turun semua, kita juga ekspor juga turun sehingga saat ini saya kira harga gas kita itu berkisar antara 5-7 jadi sudah banyak turun, jadi 5-6 lah demikian, jadi posisinya oleh karena itu seperti tadi jangan sampai dibandingkan misalnya di Malaysia harga hari ini tapi yang di Indonesia harga yang 3-4 bulan yang lalu, jadi sudah tidak cocok, jadi untuk hari-hari ini sudah cukup rendah di sekitar 5-6 dan kita

39

ekspor masih sekitar 6-7 begitu, jadi kita ekspor lebih mahal daripada yang di dalam negeri khususnya untuk kepentingan umum baik pupuk maupun listrik. Mungkin Pak Amin bisa menambahkan sedikit Pak.

KEPALA SKK MIGAS : Catatan di SKK Migas selama ini menunjukan bahwa alokasi gas untuk domestik terutama listrik itu harganya memang lebih murah dibanding dengan yang diekspor, kemudian di catatan kami juga terdapat uncomitted gas yang sayangnya tidak bisa terlalu banyak di untuk dalam negeri, karena infrastruktur untuk menerima gasnya sendiri tidak tersedia. MENTERI ESDM : Melengkapi keterangan, mohon maaf. Jadi sejak 3 bulan lalu Pak kami membentuk yang namanya komite gas, menjadi solusi antara sebelum Perpres maupun UU Migas itu selesai karena tadi memang alokasi pricingnya itu tidak punya pola, nah sekarang setiap 2 minggu sekali mereka berkumpul SKK Migas, PGN, Pertamina, PLN difasilitasi dari Dirjen Migas dan UPK untuk menjembatani itu, karena itu kemudian tadi ada sesuatu yang lebih baik, dan keluhan itu memang ada Pak misalnya PGN punya fasilitas dibangun untuk investasi puluhan tahun lamanya tapi dulu alokasinya tiap tahun begitu, sekarang itu sedang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan suasana market gas lebih kondusif ke depan, terima kasih. KETUA RAPAT : Selanjutnya silakan Pak Endre, siap-siap Pak Hadi Mulyadi. ANGGOTA F-P.NASDEM (H. ENDRE SAIFOEL): Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Pak Menteri ESDM beserta jajarannya. Ini saya melaporkan ke Bapak Menteri, bulan lalu saya reses ke Dapil saya temukan di Dapil ini Pak Laporan dari Dapil semua ada satu PLN aset PLN di daerah PLTU Sijantang itu sudah operasinya sejak tahun 2004 itu tidak normal mungkin 50% output yang keluar dari 2 kali 100 mega, karena diakibatkan selama ini PLN tersebut memakai batubara dengan spek tinggi karena itu PLN itu di bangun PLTU dibangun itu dulunya adalah PLTU mulut tambang, terletak di tengah pulau Sumatera, saat sekarang pasokan batubara yang kalau di ... itu tidak ada lagi dari tahun 2004, biasanya mereka memakan batubara di ... 7.000 sekarang apa adanya batubara diterima mungkin di 5.200 sekarang karena tidak ada di keliling itu 40

batubara yang lebih tinggi, kebetulan kalau hari Senin kemarin Pak Menteri karena ada PTBA kita ada bisa langsung ke PTBA, ini kebetulan PLTU mulut tambang dulu pasokannya dari PTBA unit penambangan Omilin. Kami minta kepada Pak Menteri atau PLN ini betul-betul diperhatikan jangan memperhatikan 35 ribu megawatt sementara di Sumatera Barat itu sekarang yang 2 kali 10 ribu megawatt saja sekarang output dari listrik itu saja cuman 60% yang diteluk siri dan ini yang lama pembangunan sudah 10 tahun produksinya cuman 50% mungkin cost-nya terlalu tinggi juga Pak, PLTU yang banyak memakan BBM atau solar, dan kami juga minta kepada Pimpinan kalau kunjungan spesifik yang depannya kalau bisa diarahkan ke Sumatera Barat untuk melihat antara PLN PLTU itu dengan PTBA, kalau kemarin kita tanya ke PTBA katanya PLN tidak mampu beli batura bara yang dari mulut tambang harga kebetulan tambang itu jaraknya dengan PLTU paling jauh 5km, mohon dari PLN dan Pak Menteri ini mohon diperhatikan bagaimana mencari jalan keluar solusinya atau yang PTBA-nya sendiri, ini kan cuman unit bukan unit penambangannya, kalau perlu diserahkan ke Pemda biar Pemda yang menambang, dia menyerahkan dilelangnya lagi menurut aturan yang Pak Menteri sebutkan tadi karena PTBA ini sudah 10 tahun tidak memproduksi, daerah rugi, PLN juga rugi, itu mohon ke Pak Menteri, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Endre, selanjutnya silakan Pak Hadi, siap-siap Pak Lucky. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi Pak dari PKS Dapil Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Pertama tentang menyambung apa yang disampaikan Pak Kurtubi tentang harga turun naiknya harga minyak Pak, masyarakat itu tahunya kami dari Komisi VII DPR RI tentu seharusnya penyerapan aktif untuk membela rakyat kan begitu, mereka kalau harga turun, kalau turun Pak tiap minggu Alhamdulillah tapi kalau naik perlu hati-hati, saya sepakat dengan Pak Kurtubi, setahun sekali atau paling cepat itu kemarin dalam pertemuan sebelumnya 6 bulan sekali, kalau tiap bulan ini efek domino dari kenaikan harga ini tidak bisa dikendalikan Pak, dan saya melihat Pemerintah juga tidak punya usaha serius kalau harga kemudian mengendalikan harga pasar terkait dengan 9 kebutuhan bahan pokok, kalau itu bisa dikendalikan tidak ada masalah tapi nyatanya tidak, nah untuk itu agar Pemerintah serius mensejahterakan rakyat ini yang katanya kita harus kerja,kerja, kerja itu Pak, kenaikan harga minyak ini dikendalikan, paling cepat itu 6 bulan selesai Pak.

41

Yang kedua, tentang Blok Mahakam Pak skema yang dikemukakan tadi sudah luar biasa kemajuan, kalau di bulan Februari yang lalu saya tanya tentang Blok Mahakam Pak Menteri menjawab Pertamina belum menyampaikan proposal ketika saya acara di sini ternyata 26 Februari proposal disampaikan Pak ya, ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa saya ucapkan terima kasih tapi ada yang menarik di daerah Pak, di media daerah di tempat kami Gubernur Kaltim itu bertemu dengan Wapres katanya hasil pertemuan itu sudah ada skema, skemanya bahwa Pertamina mendapat saham 51% kemudian total 30% saya tidak tahu benar atau tidak yang jelas medianya ada, Pertamina 30% kemudian daerah 19% dimana Propinsi Kaltim dapat 10%, 9 % untuk Kabupaten ..., kalau daerah senang saja Pak, senang dapat tapi bahwa tiba-tiba ada skema itu dan kita belum bicara di sini dan Menteri juga belum menyampaikan kami perlu penjelasan, nah kami dari Dapil Kaltim setidaktidaknya sampaikan tadi kami minta bahwa partisipasi interest itu tetap ada untuk daerah kalau Pak ... tadi Perusahaan Daerahnya ada Pak PT. Mandiri Migas Pratama, BUMD-nya sudah ada, sudah dipersiapkan, soal nanti di bahwa mereka baru pengalaman saya kira inilah tugas Pertamina untuk mendidik mereka agar berpengalaman dalam proses ke depannya. Dan mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya ini mungkin 10% untuk minimallah 10% kalau bisa 19% saya kira itu akan berarti bagi pembangunan daerah Kalimatan Timur. Yang ketiga Bapak-ibu sekalian. Pak Menteri yang saya hormati. Terkait dengan PLN tadi Pak saya membaca resume yang lalu, kalau saya baru pertama, Komisi VII DPR RI yang lalu, mereka mengatakan bahwa nama ini PLN ini dalam resume yang saya baca, PLN ini selalu mendapatkan harga yang tidak ekonomis untuk gas sehingga dalam proses selanjutnya wajar kalau tadi PLN tidak serius untuk membangun infrastruktur PLN untuk gas, nah saya mina kepada Menteri mulai saat ini kalau tidak dengan gas dalam kajian yang saya baca ya, kalau kita hanya mengandalkan batubara maka target 35 ribu itu tidak akan pernah tercapai karena katanya dengan gas itu lebih efisien, lebih murah kalau harganya diatur oleh Pemerintah, maka saya minta ini ada kerjasama yang, saya terima kasih Pak Menteri sudah ada koordinasi antara PGN, Pertamina dengan Gas tapi jawaban pertama dari PLN tadi katanya sebagian besar masih batubara mungkin itu untuk yang lalu Pak ya, tapi ke depan mungkin sudah ada keseriusan untuk membangun pusat listrik PLN dengan menggunakan gas dan saya kira gas ini kan spesifik Pak, berbeda dengan batubara, batubara itu misalnya bisa disimpan dulu bisa, kalau gas ini kan harus ada keseriusan dari hulu ke hilirnya makanya kami minta Pak Menteri mohon maaf dalam kesempatan yang akan datang mungkin PLN sudah bisa menyampaikan rancangan roadmap untuk pembangunan PLTN berbasis gas tadi. Kemudian yang terakhir, ini sudah saya sampaikan kemarin dalam pertemuan dengan Dirjen Minerba banyak masalah mohon maaf di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara itu banyak sekali IUP yang dikeluarkan oleh Kabupaten kota maupun propinsi, kami seringkali mendapatkan limpahan 42

masalahnya dan tidak tahu persis persoalannya secara detail, setidak-tidaknya kami minta kepada ... kemarin sudah disampaikan mungkin belum disiapkan, daftar IUP yang CNC dan non CNC di seluruh propinsi ya kalau kami ke Kalteng kami minta untuk Kaltim dan Kaltara mungkin daerah lain juga memerlukan data itu. Demikian, terima kasih Pimpinan. Terakhir untuk Pimpinan, mungkin untuk Sekretariat perlu kita buat timer Pak jadi kalau yang bicara kita bisa menyaksikan sendiri jadi tidak mengira-ngira 3 menit, 10 menitnya jangan sampai ada Saudara kita 30 menit, itu kira-kira agar ada keadilan, kalau kita bebaskan, bebaskan semua, tapi ini masukan buat Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Saya kasih toleransi sudah sampai 10 menit Pak, ANGGOTA F-PPP (H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.): Kalau kernet pakai timer. KETUA RAPAT : Jadi walaupun Tatib 3 menit saya sudah kasih cukup hampir 3 kali lipat dari yang ditentukan Tata Tertib, jadi sudah, cuma kalau dibebaskan satu orang nanti bisa tidak selesai-selesai rapatnya Pak makanya ada namanya tata tertib Pak, jadi terkait dengan berikutnya itu siapa lagi, Pak Lucky ya siap-siap Pak Harry. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Anggota Komisi VII DPR RI dan Pak Menteri beserta jajarannya. Tadi sempat saya dengar Pak Menteri bilang akan ada gerakanlah istilahnya untuk energi baru dan terbarukan tentu programnya bagus-bagus Pak tetapi bisa tidak itu Pak kira-kira diterbitkan semacam peraturan atau melalui Dirjen Ketenagalistrikan atau apa, itu mall-mall Pak di Jakarta salah satunya itu kan energi yang diserap itu kan hampir setengah kabupaten kalau saya tahu itu, satu mall itu walaupun mereka sanggup bayar tapi bisa tidak sih dipaksa mereka itu untuk membuat semacam solar sel atau apa di atasnya begitu kalau itu memang perintah dari Pemerintah mereka kan pasti akan patuh, jadi paling tidak bisa mengurangi konsumsi dari PLN itu bisa sampai 10% atau berapa, ditargetkan saja per tahunnya begitu. Lalu beberapa hari yang lalu saya datang ke Cilacap Pak melihat kilang minyak di Cilacap itu saya melihat ada RFCC itu Pak ya yang konon katanya bisa 43

setelah beroperasi nanti pertengahan tahun ini akan bisa menambah sekitar 2 juta kilo liter kalau tidak salah begitu, itu proyeknya lumayan mahal kan sekitar 110 triliun itu, kalau dilihat kalau memang itu bisa menjadi lebih efisien kan mungkin tidak sih kalau dibangun lebih banyak seperti itu begitu di kilang-kilang yang lain begitu, kalau mengenai anggaran kan Pak Menteri bisa ngobrol sama Pak Presiden begitu supaya piutang Pertamina bisa cepat-cepat dibayar supaya uangnya bisa diputar kembali untuk investasi di Pertamina, artinya salah satu yang bisa mengurangi beban kita kan bilamana peremajaan kilang-kilang itu dilaksanakan serempak begitu tentu akan mengurangi beban kita karena itu kilang Pertamina yang di Cilacap saja itu umurnya lebih tua dari saya dan konon katanya itu harus pakai crude yang dari timur tengah jadi kan complicatedlah kalau misalnya mesin yang sudah tua tidak diremajakan. Lalu satu lagi Pak, beberapa waktu yang lalu saya lihat Indonesia itu kalau malam dari satelit kalau tidak salah dari salah satu Dirjen di sini beritahu yang terang kan pulau Jawa saja, pulau Sumatera redup dikit apalagi Indonesia Timur. Berarti kan kita sebenarnya krisis energi begitu Pak kalau kita melihat sudut pandang batubara hanya sebagai mineral begitu kayaknya kurang elok, kita harus melihat batubara itu sebagai energi, jadi kalau bisa jangan banyak keluar, di dalam saja begitu. Salah satu contohnya saya baca berita juga Pak itu di Jambi di kabupaten Bungo itu yang sudah ada batubaranya tersedia, perusahaannya pun sudah siap bekerja, gubernur, bupatinya sudah siap rakyat mendukung tapi konon katanya perizinan dari PLN itu sulit katanya berbelit-belit apakah bisa nanti dijelaskan kenapa lama dan tidak segera dibangun, mungkin itu saja terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Lucky. Selanjutnya Pak Harry, siap-siap Bu Eni. ANGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan sidang, rekan-rekan sejawat anggota DPR RI Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Pak Menteri beserta segenap jajaran yang saya hormati pula. Sudah banyak diutarakan oleh rekan-rekan saya tadi tetapi saya ingin mengulas sedikit beberapa isu yang tadi disampaikan Pak Menteri. Yang pertama mengenai blok Mahakam, saya harus sampaikan apresiasi, saya menganggap Blok Mahakam sudah makin jelas, bahkan saya menganggap bisa dikatakan selesai, hanya kami nanti tinggal menagih komitmen Pak Menteri yang tadi sudah mengatakan maximize diberikan kepada Pertamina, serahkan kepada Pertamina, 44

saya yakin Pertamina sudah cukup dewasa untuk menimbang-nimbang secara b to b dengan siapa akan bermarter atau mungkin mau mengambil resiko sendiri silakan tetapi yang perlu diingat adalah potensi daerah yang harus dilibatkan tentunya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian mengenai gagasan terkait revisi UU Migas saya harus berikan apresiasi hanya satu hal yang ingin saya sampaikan di sini apapun bentuk BUMN khusus nanti saya menganggap perlunya BUMN khusus ini mempunyai kemampuan operasional. Dia juga sebagai operator dalam arti dia bisa mengatasi keadaan yang darurat, saya tidak ingin lagi melihat katastropi lumpur Lapindo yang menurut saya semata-mata hanya disebabkan karena peran BP Migas pada waktu itu serba tanggung, sementara keadaan darurat seperti itu resepnya hanya satu take immediate action itu saja saran saya, oleh karena itu Pak Menteri silakan bentuk BBM BUMN khusus tetapi mohon BUMN ini jangan hanya punya kapasitas kantoran, bukan manajemen office tetapi benar-benar dia punya kemampuan operasional dan kalau perlu mempunyai kemampuan yang khusus untuk mengatasi keadaan darurat, kalau memang kita kembali kepada UU No. 71 yang lalu UU No. 8 tahun 1971 kepada Pertamina itu kenapa tidak kalau itu yang terbaik karena saya melihat konsep yang Pak Menteri sampaikan sementara ini terlalu complicated, akan ada 4 BUMN di situ, saya tidak yakin ini workable, secara wacana bagus tetapi saya tidak yakin workable, kenapa kita tidak berpikir yang sederhana simple tapi efektif efisien, oleh karena itu saya usul buatkan satu atau dua skenario nanti kita pilih lebih baik. Kemudian yang berikut, satu saya titipkan ke Pak Menteri jangan sampai BUMN Migas ini atau BUMN tambang ini go public, itu menyalahi UUD kita khususnya Pasal 33, jangan sekali-sekali Pertamina atau Aneka Tambang go public ini pantang karena ini saya kemukakan kemarin beberapa hari yang lalu ada running teks Menteri BUMN bernafsu untuk privatisasi banyak BUMN, saya khawatir BUMN Migas dan tambang ini go public, itu pantang, kalau BUMN yang lain mungkin bisa saja walaupun itu disesalkan, kami mendengar berita seperti Adhi Karya, Hutama Karya akan go public, sebetulnya tidak perlu bahkan Jasa Marga, kemudian isu yang lain yang ingin saya tanggapi kebetulan teman-teman belum menyinggung secara rinci yaitu mengenai rencana distribusi LPG 3kg, LPG subsidi 3kg tertutup nanti, tadi Pak Menteri menyinggung akan secara bertahap merubah sistem subsidi, tidak lagi kepada produk tetapi kepada target yang langsung. Saya khawatir hal ini akan perlu waktu cukup lama, oleh karena itu Pak Menteri di dalam paparan Pak Menteri juga ada gagasan melibatkan potensi daerah saya usul apakah nanti justru tertutup atau terbuka, tolong dilibatkan Kepala Desa ini terlibat langsung dalam distribusi LPG 3kg, kenapa saya usul seperti ini, kasihan rakyat yang tinggal di daerah remote mereka tidak ada yang ngurus masalah 3kg ini karena pada dasarnya distribusi LPG 3kg ini menganut sistem mekanisme pasar, artinya agen menyalurkan sampai titik di mana dia anggap masih untung selebihnya pangkalan tapi kepada konsumenkonsumen lahir di lokasi-lokasi yang remote mereka susah mendapatkan ini, bahkan seringkali kami menemui agen-agen tidak mau repot dia hanya menjual di depan gudangnya saja, padahal agen punya kewajiban mendistribusikan ke seluruh 45

pangkalan dan agen punya kewajiban membangun jaringan pangkalan sebanyak mungkin, makin banyak, makin dekat kepada konsumen akhir itu sempurna tetapi tidak banyak agen yang mau seperti itu karena akan sangat membebani biaya operasi mereka, oleh karena itu Pak Menteri tidak ada pilihan lain kecuali karena ini barang subsidi, barang Pemerintah dan Pak Menteri sudah mengajak potensi pemerintah daerah libatkan saja khususnya untuk desa-desa yang terpencil kepala desanya ditunjuk sebagai pangkalan, agen wajib mengirim LPG 3 kg ke pangkalan yaitu Kepala-Kepala Desa, saya tetap punya kepercaan yang lebih kepada Kepala Desa tidak mungkin mereka menyengsarakan warganya tetapi kalau hanya pangkalan ataupun agen, saya khawatir mereka masih punya paradigma komersial, dia tidak mau capek. Kemudian yang berikut ini mohon maaf agak menyimpang tetapi perlu saya sampaikan kepada Direktur Utama Pertamina, tolong diperhatikan bagaimana pun Direktur Utama sebagai Pendiri Dana Pensiun Pertamina Pak, dana pensiun mengelola uang 10 triliun kira-kira, tolong ini diperhatikan karena pengalaman yang lalu dana pensiun ini karena dana murah menjadi banca’an banyak pihak jaman dulu, kenapa ini saya angkat, saya melihat ada berita dana pensiun tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas dana pensiun melakukan kerjasama dengan Islamic Development Bank tolong ini di cek, hati-hati jangan sampai terulang masa lalu di mana dana pensiun banyak merugi karena menjadi sapi perah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu saja dari saya harapan saya komitmen Pak Menteri mengenai blok Mahakam, mengenai UU Migas tadi bisa segera ditindak lanjuti supaya pengalaman buruk yang lalu kita tidak terulang lagi khususnya mengenai UU Gas lama peranan BP Migas dan BP Hilir, ke depan kita harus lebih baik dalam rangka kemajuan bangsa ketahanan energi khususnya, terima kasih. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Harry. Silakan kepada Ibu Eni, siap-siap Pak Ramson. ANGGOTA F-PG (ENI MAULANI SARAGIH): Bismillahirohmanirohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Eni Maulani Dapil Jatim 10 Lamongan Gresik, singkat saja, saya mau bertanya langsung kepada Pak Menteri, ini mengenai keseriusan PT. Freeport membangun smelter karena status renegosiasi PT.Freeport Indonesia itu di sini sudah disepakati bahwa smelter akan dibangun di Gresik tapi tadi pagi saya telpon Pak Bupati lagi karena pada waktu kunker Komisi di Papua lalu Freeport 46

mengatakan akan datang ke Pemda Gresik bertemu dengan Pak Bupati, tapi sampai hari ini belum ada sama sekali, jadi saya pikir ini longgar sekali begitu ya, PT. Freeport tidak ada keseriusan sama sekali akan membangun smelter, bagaimana Pak Menteri karena ini sudah dari pembahasan yang lalu sudah berapa bulan tidak ada progres sama sekali, sedangkan kita tahu bahwa smelter harus selesai tahun 2017 sedangkan membangun smelter itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, 3 tahun, kalau hari ini belum ada progres sama sekali saya pikir ini rasanya masih main-main begitu. Ini kan beritanya juga simpang siur Pak Menteri, katanya Freeport Indonesia akan membangun juga smelter di Papua, kalau di Papua karena kemarin kita datang ke sana kita sama-sama teman Komisi VII DPR RI rasanya masih jauh, karena infrastruktur semua belum ada di sana, listrik belum, jalan tidak ada, lokasi masih hutan lindung, jadi sangat tidak mungkin saya pikir takutnya malah mundur-mundur, ekspor tetap jalan dan saya rasa ini perlu kita sikapi sama-sama, kebetulan besok ada kunker spesifik Komisi VII DPR RI ke smelting Gresik, saya tidak tahu apakah sudah komunikasi dengan Freeport Indonesia, jadi begitu saja Pak Menteri saya pikir memang belum ada progres sama sekali dari PT. Freeport Indonesia untuk smelter di Gresik, itu saja terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih. Selanjutnya Pak Ramson, siap-siap Pak Aryo. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya langsung saja, ini Pak Menteri untuk halaman 68 dana subsidi biodiesel itu 7,67 triliun itu darimana nanti tolong dijelaskan, terus yang kedua bahwa dari kita Raker 2 kali sudah kita minta Permen SDM No. 1 tahun 2014 dijelaskan karena itu cenderung bertentangan dengan UU Minerba, UU No. 4 tahun 2009 itu belum pernah dijelaskan oleh Pak Menteri tolong nanti dijelaskan, terus yang ketiga di dalam Permen-nya Pak ESDM juga bahwa untuk harga premium dan harga solar itu pakai referensi harga pasar global yaitu mix oil plate Singapura, jadi itu mekanisme pasar tidak ada lagi dasar hukumnya Pasal 28 ayat (2) UU Migas, UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, tolong dijelaskan, terus yang ketiga dalam penentuan harga pokok penjualan gas maksud saya LPG itu yang dipakai adalah mekanisme pasar Alamco Price juga ini kurang tepat dengan Pasal 33 UUD 1945 di satu sisi juga yang keempat memang dijelaskan bahwa LNG kita produk gas kita itu sekitar 50% itu diekspor LNG dan ekspor gas pakai pipa, ini korelasinya dengan penentuan harga 47

LPG yang untuk rakyat yang sekarang sudah naik 141 ribu per botol yang 12kg yang sangat mencekik rakyat itu referensinya harga mekanisme pasar, itu tolong dijelaskan terus yang berikutnya yang terakhir mengenai rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan apakah memungkinkan 5 tahun ini diselesaikan untuk 35 ribu megawatt, ini hanya ambil waktu 3,5 menit jadi sesuai dengan Tatib Pasal 257 5 menit, 3,5 menit membayar kelebihan waktu yang dipakai Pak Habib sebagai rasa toleransi saya kepada Pak Habib . dan yang kedua juga saya ingatkan kepada Bapak Pimpinan Pasal 256 ayat (3) anggota DPR RI harus diminta untuk sudah meminta pertanyaan disampaikan kepada mitra kerja sehingga dalam rapat ini kita hanya mengklarifikasi jawaban-jawaban dari mitra kerja ini yang belum dilaksanakan oleh Pimpinan. Yang ketiga siapapun unsur pimpinan yang tidak memimpin rapat juga harus antri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tidak bisa langsung bicara seenaknya dari meja Pimpinan, supaya kita supaya dengan ini tata tertib yang saya angkat sebelah kiri saya ini, ini di tangan kiri saya, saya sudah baca 15 menit dengan penuh fokus dan konsentrasi. Itu saja Pak Ketua terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Ramson, selanjutnya. Terima kasih Pak, sayang transfer waktunya belum diatur di Tatib Pak nanti kita atur Pak, selanjutnya Pak Ramson, Pak Aryo, siap-siap Ibu Dewi. Silakan Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan. Karena batre hp saya habis, saya akan pinjam stopwatch-nya Saudara Lucky ini supaya waktunya tidak kelewatan Pimpinan. Start ya. Selamat sore Bapak Menteri dan jajaran. Nama saya Aryo Djojohadikusumo A-342 dari Fraksi Gerindra Dapil DKI 3 Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu. Pertama-tama mohon maaf Pimpinan saya datang terlambat karena baru dari pelantikan DPP Partai Gerindra yang saya jamin Pak akan ditanda-tangani dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dijamin sah tidak akan tidak keluar WTP ya Pak. Saya ingin bertanya pertama halaman 29 dari hand out yang diberikan mengenai status kelembagaan SKK Migas, saya ingin mengklarifikasi saja mohon maaf apabila tadi sudah dijelaskan hanya mengklarifikasi ulang, saya ingin tahu ini maksudnya di huruf D dan huruf E dari halaman 29 sesuai Pendapat para ahli hukum bahwa sebaiknya BUMN khusus tersebut bukan berbentuk PT dan tidak tunduk pada UU Perseroan tetapi BUMN 48

khusus, nah saya ingin tahu bukan PT maksudnya apa ini Pak CV, koperasi, paguyuban atau apa, mohon dijelaskan lebih lanjut saya yakin para ahli hukum sudah ada ide-ide awal apakah bisa dijelaskan sekarang, kemudian E sekarang ini Pemerintah sedang menunjuk lembaga independen, lembaga independen ini siapa apakah ada namanya, nama orang-orang di dalamnya itu siapa saja tolong dijelaskan ke kami di Komisi VII lembaga independen ini dan membuat kajian yang di dalam status kelembagaan tersebut masih dalam proses nah proses ini berapa lama, karena Pak RUU Migas ini adalah masuk prolegnas prioritas tahun ini Pak jadi kami perlu tahu secepatnya kapan kesimpulan Pemerintah maaf lembaga independen ini akan selesai harus segera kita kebut mengingat ini sudah bulan April waktu tidak banyak lagi jadi mohon dijelaskan ini proses ini selesai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di halaman 61 dari hand out yang diberikan mengenai pengarus utamaan energi baru terbarukan, di sini ditulis rencana bahwa tahun 2013 bauran energi baru dan terbarukan itu 5% dari total instal capacity 51 gigawatt jadi sekitar 3,5 gigawatt dan ditulis targetnya 2025 adalah 23% dari total 115 gigawatt artinya 26 gigawatt, tambahan sebesar 23 ribu megawatt ini saya ingin tahu roadmapnya seperti apa, rencananya seperti apa, jadi selain Pak Menteri mungkin dari Pak Sofyan Direktur Utama PLN mungkin bisa menjelaskan rencananya seperti apa baurannya, mau bangunnya apa, apa mau mikrohidro. PLTMH, apakah ini juga mau dibangunnya panas bumi, kalau benar panas bumi bagaimana rencana Bapak untuk membangun ini daerah hutan-hutan lindung dan apa rencana saja, karena waktu itu waktu kami baru dilantik pada bulan Oktober-November lalu dalam RDP kami dengan para Dirjen dan juga dengan PLN pada waktu itu saya pernah tanya kan satu-satunya negara di dunia yang 100 % energinya dari energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi adalah island, islandia, saya ingin tahu apakah ada rencana kerjasama dengan mereka mengingat mereka punya keahlian dalam bidang ini mengenai panas bumi karena saya harus jujur Pak saya sudah capek dengar Indonesia potensinya besar, saya tidak peduli dengan potensi, saya peduli dengan install capacity karena itulah yang akan dinikmati oleh para konsituen kami, jadi tolong didalami tentang halaman 61 ini tentang rencana ke depannya. Kemudian yang ketiga, di anggaran ESDM yang kami telah setujui bersama dengan Bapak dianggaran APBN-P ada banyak tambahan di energi baru yaitu di pembangunan SPBG yang kebetulan ini sangat signifikan di Dapil saya di Jakarta, tapi pada saat kami konsinyering dengan para Dirjen dijelaskan bahwa penyerapan ini salah satu kendala terbesarnya adalah permasalahan dengan Pemda, Pemprov DKI dalam hal ini dan juga dengan masalah tata ruang karena banyak SPBG yang direncanakan dibangunnya di daerah yang melanggar RTRW tata ruang wilayah, saya ingin tahu apakah kalau ini menjadi masalah apa penyerapan anggaran akan sangat jelek ke depannya karena ini penambahannya besar sekali ada 1,3 triliun untuk pembangunan SPBG dan banyak ada di DKI. Saya ingin tahu apakah Pak Menteri sudah menjalin hubungan pembicaraan komunikasi dengan Pemprov DKI, dengan gubernur dan dengan lain-lain karena ini penting sekali Pak, trans Jakarta sedang kekurangan SPBG, kekurangan gas dan ini tidak dibangun-bangun bahkan 49

ada satu wilayah SPBG yang 3 tahun tidak dibangun karena kena masalah RTRW, saya ingin tahu apakah sudah ada komunikasi. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan dari konsituen mengenai listrik, maaf harga tarif listrik maaf kalau saya salah 1300 Va dan 2200 va, beliau tanya bahwa apakah benar harga tarif listrik ini mengikuti harga pasar iya atau tidak karena yang 1300 va ini banyak dipakai oleh masyarakat kecil, itu saja Pimpinan sebagai catatan saja saya menghabiskan total 6 menit dan 20 detik jadi masih banyak toleransi yang lain, sekian dari saya terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Aryo. Selanjutnya kami persilakan Ibu Dewie Yasin Limpo, siap-siap Pak Syaikhul Islam. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Menteri dan seluruh jajarannya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hasil kunjungan kerja kami ke Kalimantan Barat yaitu di Ketapang, saya melihat langsung di sana bagaimana progres pembangunan smelter alumina refinary yang ada di sana, saya melihat bahwa ada ketidakadilan dan pelanggaran undang-undang terhadap PT. Freeport dibanding dengan PT. Alumina Refinary yang ada di sana, di sana kalau boleh Pak Menteri saya persilakan untuk ke sana juga ikut langsung meninjau on the spot ke sana, bagaimana progres pembangunan Alumina Refinary yang ada di sana beroperasi luar biasa tapi apa yang terjadi mereka ini memang sangat terkendala dengan keterbatasan tidak boleh mengirim konsentrat sementara Freeport yang tidak ada progres apa-apa kita tidak melihat ada kesungguhan untuk membangun smelter diberikan keleluasaan untuk mengirim konsentrat, sementara ini PT. Harita yang ada di sana ini juga adalah perusahaan pribumi Pak, saya mohon kepada Pak Menteri untuk bisa on the spot ke sana melihat begitu loh, membandingkan antara Freeport yang begitu di elus-elus kemudian pengusaha dalam negeri kita yang serius membangun itu tidak diperhatikan, mungkin ada kebijakan kita untuk bisa memberikan keleluasaan mengingat bahwa kemarin Pak Menteri mengatakan itu terkait dengan 50 ribu pekerja yang akan putus kalau PT. Freeport ditutup sementara di sana itu 40 ribu kali 3 seperti yang dikatakan habib itu 120 ribu Pak, nah ini yang harus menjadi perhatian kita jadi jangan berpikir Freeport, Freeport, Freeport yang tidak ada kesungguhannya sementara ada yang benar-benar begitu sementara pengusaha putra Indonesia sendiri kemudian kita abaikan, tapi ya mungkin tidak enak kita cerita, saya mohon kepada Pak Menteri dan jajarannya 50

silakan on the spot ke sana jangan sampai kita ini salah tapi menurut saya bahwa mereka sudah progresnya itu 40% pembangunannya di sana dengan luas areal yang dia sudah timbun dan dia sudah bangun beberapa apa itu seperti kilang-kilang itu 200 hektar. Nah itu, jadi saya kira harus ada kepedulian kita kepada yang benarbenar ingin dan serius membangun smelter, kalau yang lain yang tidak serius kita lihat membangun smelter tidak usah dikasih, tapi yang diberikan prioritas yang sudah memang berkeinginan keras apalagi sudah menjalani sampai 40% ini kenapa kita tidak berikan dulu waktu kesempatan, kasihan rakyat 140 ribu mangap semua tidak bisa makan. Yang kedua adalah terkait listrik, listrik di Kalimatan Selatan dan di Papua Pak, Kalimantan Selatan ini memberikan kontribusi banyak terhadap kepentingan bahan baku untuk listrik tetapi apa yang terjadi di sana di Kalimantan Selatan menurut laporan yang saya dengar ini bukan Dapil saya semua tapi saya ya sebagai anggota DPR RI kita kan memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia wabil khusus Dapil, di Kalimantan Selatan itu masih sering mati lampu sehingga kadang-kadang orang di operasi mati lampu ya mati, yang kedua Papua ada daerah apa itu Deiyai itu kantor Bupatinya tidak ada listrik Pak sehingga kalau mau ngetik-ngetik komputer cari dulu rumah masyarakat yang punya diesel, genset sesudah itu balik lagi ke kantor Bupati suruh tanda tangan Bupatinya, luar biasa ini kalau Kantor Bupati saja tidak punya listrik sehingga kemarin itu sempat saya berikan kepada Bapak itu titipan dari Mereka saya tidak kenal siapa mereka tapi saya pikir ini harus diperjuangkan, masih adakah negara kita yang seperti ini kantor pemerintahan yang tidak punya listrik. Yang ketiga terkait listrik lagi karena kita lihat di satelit kemarin yang diperlihatkan oleh Dirjen Energi Baru dan Terbarukan, atau Dirjen Listrik Ketenagalistrikan itu kelihatan kalau malam pulau Jawa mengkilap-kilap Pak tapi lebih banyak gelapnya di Indonesia Timur, jadi jangan heran kalau kerawanan terkait dengan keamanan itu banyak terjadi di sana, gampang dimasuki paham-paham ataukah aliran-aliran sesat di Dapil saya saja masih ada 400 desa yang belum dapat listrik, Indonesia Timur tolong menjadi prioritas sedikit untuk pedesaan-pedesaan sangat rawan dengan itu tadi yang saya katakan, ini terkait dengan keamanan Pak, jangan sampai aliran ini berkembang pesat di Indonesia. Yang ke empat ini sudah berapa, 3 menit ya ? beberapa tahun yang lalu Pemerintah mencanangkan pembangunan kawasan industri hijau di Sungai Mangke, Sumatera Utara, investor dihimbau datang untuk berinvestasi hijau di sana dan kampanye tersebut berhasil dan berhasil menggaet perusahaan multi nasional yang besar, perusahaan itu menanamkan modal untuk pengolahan CPO namun setelah pabrik selesai dibangun perusahaan itu tidak bisa beroperasi Pak karena tidak ada listrik padahal dulunya dalam kampanye Sungai Mangke listrik juga dijanjikan oleh Pemerintah. Perusahaan tersebut sekarang ini sudah menyatakan akan meninggalkan sungai Mangke jika listrik tidak datang, saya kira betapa buruknya citra Indonesia jika perusahaan seperti ini itu berangkat atau pergi karena seperti ini yang kita janjikan tidak bisa kita wujudkan, ini harus menjadi perhatian Pak Menteri. 51

Barangkali saya takut melampaui batas tapi saya janjikan 3 menit dan 3 menit selesai, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT : Sudah lebih 3 menit tidak apa-apa Bu sampai 10 menit karena kalau tidak dikasih 10 menit nanti semua iri sama Habib nanti, jadi terpaksa saya kasih 10 menit semua. Selanjutnya kami persilakan Pak Syaikhul Islam, siap-siap Pak Jamal. ANGGOTA F-PKB (H. SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc., M.Sos.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Pak Menteri beserta jajarannya. Sedikit saja yang pertama tentang harga LPG 12kg Pak Menteri mohon izin Pimpinan mohon interaktif. Untuk harga LPG 12 kg ini apakah ada harga eceran tetapnya Pak. MENTERI ESDM RI: Saya boleh minta bantuan Dirut Pertamina ? atau Direktur Pemasaran, silakan Pak Dirut. DIRUT PERTAMINA : Jadi harga yang sudah ditetapkan itu adalah harga sampai pangkalan Pak, terima kasih. ANGGOTA F-PKB (H. SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc., M.Sos.): Ya ini sekedar masukan Pak Menteri jadi ada laporan konsituen di Dapil bahwa harga LPG 12kg ini tidak terkendali artinya satu agen dengan agen yang lain ini harganya sangat bervariasi jadi ini menyulitkan cukup menyulitkan karena orang cenderung memilih yang murah dan ketika yang murah itu dibeli otomatis dihapus, tinggal yang mahal-mahal itu, ini mohon walaupun harga LPG 12kg ini bukan LPG subsidi tapi saya usulkan untuk ditetapkan harga eceran tetapnya dan mungkin bisa 52

ditindak dengan tegas agen-agen ataupun pangkalan-pangkalan yang tidak melaksanakan harga eceran tetap itu. Untuk jaga-jaga saja supaya tidak terjadi migrasi juga besar-besaran ke LPG yang 3kg, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, ini soal BBN Pak Menteri apakah Pak Menteri beserta jajaran ini melihat kemungkinan untuk menggunakan bahan bakar nabati selain daripada kelapa sawit, ini penting karena kalau kita melihat dari grafik yang ditampilkan di sini ini cenderung dari mandatori yang diwajibkan oleh Pemerintah ini tidak tercapai jadi kelihatannya ini karena memang harga CPO ini mahal sehingga kecenderungan orang untuk menjual CPO menjadi bio diesel ini tidak tinggi, pada Raker yang lalu saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup untuk mengkaji kemungkinan kita membuat program nasional, membuat kebun energi ya apalah apa itu bisa jarak pagar bisa ... dan lain sebagainya. ini penting kenapa karena kalau kita melihat usia dari pohonpohon perkebunan itu sekitar bisa produksi sekitar 8-10 tahun sedangkan cadangan minyak kita yang menurut informasi yang saya terima sekitar 3,9 miliar barel itu akan habis dalam 10 tahun, saya kira ini pas artinya kebun energi itu seandainya memang dipikirkan oleh Pemerintah untuk dibangun harus dibangun sekarang, kalau Pemerintah punya keseriusan dengan bahan bakar nabati itu sekarang ya harus dibangun sekarang, India sudah menanam kabarnya sudah 6 juta hektar jarak pagar dan kita sama sekali belum menanam apa-apa, masih bingung soal berapa subsidi yang akan kita berikan kepada pengusaha sawit, saya kira itu dan saya berharap betul Pak Menteri mau mendengarkan kata-kata saya ini karena beberapa kali rapat nampaknya tidak banyak yang didengarkan oleh Pak Menteri, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Jamal, siap-siap Pak Melchi. F-PG (Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, SPOG): Saya daftar juga Pak Ketua. F-PAN (H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Pak Jamal dari Fraksi PAN Dapil Papua nomor anggota 505. Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati. 53

Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi VII DPR RI yang saya banggakan. Yang pertama saya ingin bertanya kepada PLN, ada PLN ya ? oh iya pada APBN-P Pak Sofyan saya turut memperjuangkan untuk mendapat PLN 5 triliun, jadi kebetulan saya di Banggar jadi saya sangat concern untuk PLN. Saya ingin menyampaikan dan sekaligus berterima kasih kepada Ibu Dewie tadi beliau mana ya, nah Ibu Dewie tentang Deiyai, saya ingin menyampaikan Pak Sofyan bahwa ada Danau Paniayi itu memungkinkan itu bisa mensupply Timika, Deiyai, Dogiayi, Paniayi, Nabire, apalagi itu, ada 6 kabupaten bisa dimungkinkan untuk di supply kalau itu Danau Paniayi itu dibangun, dan itu memang strategi bahkan Freeport pun bisa dia supply yang paling penting mungkin dulu Pak Nur Mahmuji pernah saya sampaikan bahwa harus kerjasama dengan PU, PU membuat masalah salurannya apa namanya PLN yang masalah hidronya begitu pembangkitnya, turbinnya dan itu PU mau dari sumber daya air mau dia tinggal bicara masalah Menteri PU dan Dirjennya jadi ini peluang harus kita manfaatkan dan kita dukung melalui anggaran. Yang kedua, Pak mungkin Dirjennya Pak ya, bahwa Deiyai itu sebenarnya banyak sungai kecil-kecil kalau tadi dikatakan dengan diesel ya memang susah ke sana karena memerlukan masalah BBM yang notabene itu dari Nabie itu juga masalah jalan itu untuk transportasi daripada tenaga apa namanya bahan bakarnya nah itu banyak di Deiyai itu sungai-sungai yang bisa dimanfaatkan ke hidromikro dan tidak terkecuali Papua itu masih banyak yang namanya sungai-sungai yang bisa dimanfaatkan, nah sebelum juga saya lupa ini mohon maaf ini Pak kembali lagi Pak Sofyan saya kembali ingin mengingatkan Bapak belum menjawab pada waktu itu bahwa PLTA Unur Unggai sudah lama itu perencanaan itu sebesar 20 megawatt itu di Jayapura tenaga air, nah Robert Sitorus itu kepala Kantor Wilayah Bapak menjanjikan operasi tahun 2015 Unur Unggai ini menurut juga kantor wilayah Bapak itu bisa menghemat uang negara 375 miliar per tahun kalau itu yang beroperasi, Bapak ingat di Papua itu tidak pernah untung masalah PLN-nya selalu rugi saya pahami tentang itu karena bahan bakar diesel yang selalu ada di situ, saya juga bertanya kenapa sudah lama yang di Arsel itu belum dimanfaatkan, belum di jadi apa sih namanya tenaga uap itu sampai sekarang juga belum operasi nah hal-hal itu mungkin, itu sebagai masukan juga kepada Bapak supaya uang negara ini tetap kita hemat. Yang ketiga Pak Menteri, saya karena kebetulan juga Dapilnya Papua, ini saya tidak begitu mengikuti masalah smelter di Papua tapi saya turut berkunjung ke sana dan kebetulan juga pada periode yang lalu, saya juga menyuarakan smelter dari Papua, nah jangan sampai ini Freepor akal-akalan saja, kenapa dia juga mau bangun Gresik, dia menjanjikan juga Papua, ini jangan sampai dia petakompli saja kita, sehingga tidak jadi-jadi begitu, saya juga ingin mengingatkan dan saya juga sudah sampaikan ke Gubernur bahwa smelter itu kalau dia ingin membangun dan bekerjasama dengan swasta asing terutama dari Cina saya ingin mengingatkan bahwa PLN dulu rugi itu karena mesin-mesinnya semuanya dari Cina bisa kita melihat di NTB powerplan-nya itu boleh dikatakan sudah menjadi mesin tua. 54

Saya takut kalau Papua ini notabene jauh dari jangkauan juga akan menjadi masalah apalagi kalau Pemda yang melaksanakan pasti dia tidak tahu dan pasti bukan ahlinya nah oleh karena itu kalau memang Papua mau dibangun smelter saya pikir serahkan kepada Freeport supaya kalau ada masalah trouble ya dia sendiri yang ini, saya takut kalau sudah rusak dibiarin saja dan dia ada alasan untuk tidak mengoperasikan smelter itu dan itu ada kecenderungan bisa dia menyelundupkan kosentrat kita, kita tidak tahu ini Papua dengan Jawa Timur itu melalui lautan bebas saya tidak apa tapi pengalaman kayu-kayu itu bisa ditransfer di laut itu nah saya takut juga masalah itu. Saya kira itu saja Pak Ketua terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Jamal. Selanjunya Pak Melchias Mekeng, siap-siap Ibu Neni. ANGGOTA F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG) : Terima kasih Ketua. Teman-teman anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Pak Menteri, Bapak-bapak Dirjen dan Direktur, Direksi dari BUMN yang di bawah ESDM. Pak Menteri saya baru satu kali rapat di sini, pindah dari Komisi XI DPR RI. Biasanya Pak Menteri setiap ada pergantian Pemerintah terus diisi dengan kabinetnya biasanya masyarakat mempunyai harapan yang besar, harapan itu adalah mestinya hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini karena pemerintah itu sebetulnya sudah diberikan oleh rakyat segala-galanya, diberikan uang melalui APBN, diberikan perangkat hukum melalui UU dan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang diharapkan oleh rakyat adalah bagaimana mereka bisa hidup sejahtera, yang pertama saya ingin tanya dan saya berharap Pak Menteri dan jajarannya bisa mengambil suatu kebijakan yang bisnis as usual harus ada tindakan yang out of the box, tindakan yang di dalam koridor hukum tetapi tidak as bisnis as usual kalau hanya bisnis as usual artinya masyarakat tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang pertama saya ingin tanya Pak Menteri dan juga ini kaitannya dengan Pak Sofyan Basir tentang listrik. Periode 2004-2009 kalau tidak salah waktu itu kan ada kebijakan 10 ribu megawatt, waktu itu saya di Komisi XI DPR RI Pemerintah mengajukan jaminan dari APBN karena anggarannya itu cukup besar kurang lebih 150 triliun, yang saya ingin tanya karena ini pasti begitu 55

besar anggarannya kalau PLN tidak bisa membayar program tersebut, proyek tersebut, Pemerintah yang harus membayar, itu jaminannya makanya itu masuk dalam APBN of balanced, jadi jaminan itu jadi Pemerintah harus siap setiap saat kalau PLN gagal bayar kepada si kontraktor di Cina, pertanyaannya saya yang 10 ribu megawatt itu sudah berapa persennya berjalan, karena ini uang rakyat PLN mengutip biaya tiap bulan itu dari rakyat, memang ada kemajuan saya tidak mengingkari bahwa dengan adanya 10 ribu megawatt ada kemajuan, tetapi saya hanya melihat di daerah pemilihan saya, ada pembangunan 2 x 7 megawatt itu sampai sekarang belum beroperasi, selalu ditanya test commisioning, test commisioning, ini apa Pemerintah salah pilih kontraktor apa ada masalah lain karena kita sudah investasi begitu besar dan kalau itu masuk dalam balanced atau neracanya PLN pasti PLN di sini rugi karena itu, nah ini harus pemerintah harus bisa menjelaskan dulu jangan langsung masuk ke dalam 35 ribu megawatt yang 10 ribu megawatt saja pertanggungjawabannya belum ada, kalau kita mau jujur kita audit dulu itu 10 ribu megawatt kemana itu, karena ini ada uang rakyat di situ yang kita bebankan melalui APBN atau melalui penarikan dari rakyat itu, jadi tidak serta merta langsung 30 ribu megawatt harus langsung kita setujui karena faktanya di daerah kami tadi sudah disebut Indonesia timur saya lebih spesifik ke NTT karena pada saat saya menjadi Ketua Badan Anggaran daerah yang paling kecil tentang kelistrikannya itu NTT hanya 29,6% pada saat itu yang kena listrik, mungkin sekarang sudah naik menjadi 40% tapi yang lain masih gelap dan itu sudah mereka anggap istimewa buat mereka karena selama 60 tahun lebih mereka merasakan tidak merdeka karena belum pernah melihat listrik, kita coba lagi rapat sekarang mati lampu 5 menit kita sudah lari keluar kepanasan, mereka 60 tahun menderita dan ini tugas daripada Pemerintah. Nah oleh karena itu saya berharap Pak Menteri beserta jajarannya harus melakukan suatu kebijakan policy yang out of the box, yang di luar ini tetapi masuk dalam koridor hukum, nah ini saya ingin tanyakan program itu sampai ke mana sampai di mana itu 10 ribu megawatt, terus yang ingin saya tanya lagi apakah kebijakan listrik itu satu daerah dengan daerah yang lain itu harus sama ? di NTT itu boleh dibilang 9 sampai 10 bulan kering, tiap hari adanya matahari terus, kenapa tidak dibangun satu listrik pakai matahari jangan pakai batubara karena NTT tidak punya batubara, harus ambil dari kalimantan, itu kan biaya semua itu, kenapa kebijakan-kebijakan itu harus distandarkan, kalau Jawa pakai batubara, NTT harus pakai batubara, Papua harus pakai batubara, nah ini harus sesuatu yang lebih di luar kebiasaan, kalau di Australia, kalau kita di sini di Jakarta kalau malam kalau perlu batu-batu pun disininari oleh lampu untuk memperindah rumah atau gedung, batu itu tapi kalau di Australia orang matiin semua lampu paling hanya 1-2 lampu di dalam karena mereka diberikan satu insentif kalau mereka bisa menghemat listrik maka mereka dikasih uang makanya putarannya berbalik, kenapa kita tidak bisa melakukan itu, ini tidak perlu seorang profesor atau macam-macam profesor untuk melakukan demikian, saya rasa Pak Menteri bisa melakukan hal itu kalau fokus dan komit terhadap program itu, jadi ada sesuatu yang berbeda, suka tidak suka, senang tidak senang apa yang dilakukan oleh Menteri Perikanan menembak itu kapal-kapal itu rakyat senang karena selama ini ikan-ikannya dijarah dan dicuri oleh orangorang. Nah saya ingin dari Pak Menteri ini melakukan sesuatu yang model-model demikian tetapi dalam koridor yang Bapak miliki, itu yang ingin saya tanyakan bisa 56

tidak jadi jangan kita hanya nunggu bangun semuanya dibikin pakai batubara tapi sampai sekarang sudah hampir 6-7 tahun tidak pernah hidup masih pakai genset, genset ya pakai solar,solar ya kita impor lagi, yang kaya ya pengekspor minyak dan solar, kita hidupin orang lain, kita rapat sore hari ini si importir-importir BBM, importirimportir solar sudah nunggu ini, ini yang menurut hemat saya kita harus lakukan sesuatu yang lebih strategis Pak Menteri. Yang berikut saya ingin tanya masalah impor BBM, impor BBM kita dari tahun ke tahun itu tambah naik, kalau kita rapat di badan anggaran pertanyaan ditanyakan oleh anggota Badan Anggaran jawabannya oleh Dirjen Migas mungkin ya atau Dirjen apa itu, selalu copy paste dari waktu ke waktu, ini kebijakan impor dan ekspor BBM kita bagaimana Pak Menteri, siapa pemainnya kita semua sudah tahu Pak Menteri, dan dia kaya raya, rakyat tambah miskin, lifting dari tahun ke tahun kita tidak pernah bisa naik, tapi herannya saya cost recoverynya naik terus, lifting tidak naik, impornya tambah besar, cost recovery-nya tambah naik. Apa kita punya hutang ini kepada kontraktor-kontraktor migas terdahulu sampai harus tiap tahun harus naik, sampai pada saat saya memimpin Badan Anggaran itu saya selalu potong Pak Menteri, karena buat saya tidak masuk akal produksi kita rendah tapi cost recovery kita naik, dan bagaimana Pak Menteri bisa memotong jalur-jalur impor-impor BBM langsung kepada produsen saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh satuan satgas yang dibentuk oleh Pak Menteri yang Pak Faisal Basri Pimpin itu bagaimana sekarang, sudah ada dampaknya belum, tolong disampaikan kepada kami dampak daripada pemilihan daripada satgas-satgas itu apa, kalau tidak itu kan hanya cost saja. Yang berikut ini ke PLN Pak Sofyan Basir seorang bankir, saya kenal Pak Sofyan dari tahun 1980 Pak, sama-sama bankir dan Pak Sofyan saya akui dia seorang bankir yang top, dia bisa membesarkan BRI, sekarang dipindah ke PLN, saya berharap Pak Sofyan bisa membenahi PLN, PLN ini suatu bisnis yang monopoli Pak, kalau bisnis monopoli anak kecil pun tahu harus untung, tapi yang ada PLN buntung bukannya untung malah, nah ini bagaimana Pak Sofyan berapa hutannya PLN, penduduk kita tiap hari bertambah bukannya berkurang, tentunya kebutuhan daripada listrik pun bertambah, pabrik-pabrik pun juga bertambah, kebutuhan listrik pasti bertambah, tapi kenapa PLN tidak bisa pernah sehat, saya lihat mukanya Pak Sofyan tidak sesegar waktu beliau memimpin BRI, berarti saya berpikir bahwa ini pasti masalah besar dalam PLN harus ambil langkah yang konkret Pak Sofyan, out of the box, memang ada yang sakit tapi rakyat akan menikmati itu, yang penting ujung kita bekerja itu adalah rakyat, kalau tidak, tidak ada artinya ini lambang-lambang Menteri, lambang-lambang DPR RI kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat, itu saja Ketua, sekian dan terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Mekeng. Selanjutnya silakan Ibu Neni, siap-siap Pak Andrianto. 57

ANGGOTA F-PG (Dr. Hj. NENI MOERNIAENI, SPOG): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati. Saya ingin mengomentari di sini tentang ada 6 poin isu strategis yang berkembang yang tadi Pak Menteri sudah menyampaikan di hadapan kita semua yaitu kita semua tentu sedih ya ketika baru saya Komisi VII DPR RI membahas mengenai tidak sependapat dengan Pertamina menaikan harga BBM, besoknya lewat internet Pak Menteri berkomentar bahwa Komisi VII DPR RI setuju dengan harga kenaikan BBM. Catatan saya selama 6 bulan ini 4 kali naik dan 2 kali turun dan dampaknya tentunya efek domino yang sangat luar biasa terhadap kenaikan harga sembako dan lain sebagainya, ini catatan buat kita apa yang disampaikan Komisi VII DPR RI ternyata dimentahkan oleh Pak Menteri dalam komentarnya di internet dan saya masih menyimpan. Kemudian untuk pengelolaan Blok Mahakam Alhamdulillah karena saya Neni A-308 dari Fraksi Golkar Dapilnya Kaltim, Kaltara. Tadi disampaikan bahwa ini golden opportunity yang Insha Allah bisa membesarkan Indonesia yang berdaulat terhadap energi dan akan dikelola oleh Pertamina dan tentunya partisipasi interest untuk daerah saya minta kemarin Pak Gubernur menginginkan 18% saya di sini melihat di halaman 42 tidak ada aturan mengenai besarannya partisipasi interest daerah pada kontrak baru KKS sementara di halaman yang lainnya maksimal 10% nanti mohon penjelasannya. Kemudian Alhamdulillah Pertamina sudah menyampaikan proposal tanggal 26 Februari karena sebelumnya saya bertanya cepat diberikan proposal supaya nanti Pertamina yang mengelola Blok Mahakam. Kemudian mengenai revisi UU Migas karena saya di Baleg saya informasikan bahwa revisi UU Migas, dan revisi UU Minerba merupakan revisi undang-undang yang merupakan insiatif DPR RI yang masuk dalam prolegnas 2015-2019 prioritas utama, jadi memang kita sudah membentuk Panja yang Insha Allah yang harusnya kita pada hari ini ada rapat internal dan tadi Pak Menteri dalam apalagi misi strategisnya akan memberikan juga naskah akademiknya cepat mungkin diberikan kepada kita supaya kita bisa meng-combine. Kemudian pengarusutamaan energi baru terbarukan, saya pernah atau saya pemerhati lingkungan, saya komitmen dengan lingkungan, energi baru terbarukan tentunya sumber daya alam yang sifatnya newable resources berbeda dengan batubara gas yang tentunya kita tahu bersama merupakan sumber daya alam yang un newable resources yang tidak bisa diperbaharui oleh karena itu Dirjen ... atau 58

Energi baru terbarukan harus mempunyai roadmap seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mekeng, harus disesuaikan dengan kearifan lokal, ketika kita membangun infrastruktur kelistrikan, tidak mungkin daerah yang begitu jauh tidak ada sumber daya alam yang baik, kemudian panasnya yang begitu luas seharusnya duduk bersama antara Dirjen Energi baru terbarukan dan PLN mau dikemanakan potret PLN kita atau wajah listrik kita. Direktur PLN yang saya hormati. Kemarin setelah kunjungan Dapil saya informasikan di hadapan Bapak ada PLTG Sanbera dengan powerplannya itu gas 2 x 20 mega saya sampaikan 6 tahun beroperasi dia punya 2 fuel satu gas, satu solar, ternyata karena tidak mendapatkan gas dari Xempo maka setelah 6 tahun beroperasi itu hanya menggunakan solar dan Alhamdulillah kemarin saya berkunjung mesinnya mati semua tidak beroperasi, mungkin ini merupakan apalagi PR daripada PLN untuk menginventarisir powerplanpowerplan mana saja yang tidak beroperasi itu pun secara kebetulan saya lewat, Direkturnya itu yang menangani Pak Yoyo di daerah Sanbera. Jadi yang kalau saya tidak salah saya lihat di situ mesinnya Morgan Pak, sayang sekali sama sekali tidak beroperasi untung ada interkoneksi dengan sambutan, jadi warga disekitar situ masih menyala. Kemudian tadi Pak Suhiar dalam penatan IUP saya juga punya apalagi IUP batubara ada 2 memang dalam perbaikan CNC, non CNC menjadi CNC tadi Bapak mengatakan bahwa mau dikemanakan sih ketika kita sudah memberikan apalagi penjelasan dan sebagainya tetapi tetap tidak bisa CNC apakah akan diambil oleh apalagi propinsi untuk dilelang kembali kalau saya boleh berpendapat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, ini kesempatan Minerba, ini kesempatan batubara menjadi milik negara, kalau memang tidak sanggup kenapa harus dilelang lagi, yang sebanyak berapa ratus di sini ada 6.174 batubaranya ada 3000 sekian ini kesempatan negara mengambil ini, negara bisa berdaulat dengan energi, saya takut akan terjadi mafia lagi tidak hanya di kabupaten kota tetapi berada di propinsi dan bekerja sama dengan ESDM, ini yang saya tidak inginkan, kalau saya boleh sumbang saran karena Pasal 33 mengatakan bahwa kekayaan alam milik negara dan wajib dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, jadi kalau saya boleh sumbang saran nanti mafianya itu beralih lagi bukan lagi di kabupaten kota tapi nanti di propinsi bekerjasama dengan Kementerian terkait. Mungkin itu dari saya terima kasih, Alhamdulillah semakin sering kita bertemu dengan Menteri tentu wajah apalagi energi sumber daya mineral ke depan semakin lebih baik lagi, terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Neni silakan, terakhir Pak Andriyanto. ANGGOTA F-PAN (ANDRIYANTO JOHAN SYAH): 59

Terima kasih. ANGGOTA F-PD (NORBAITI ISRAN NOOR, A.Md.): Daftar Pimpinan. ANGGOTA F-PAN (ANDRIYANTO JOHAN SYAH): Terima kasih Bapak Pimpinan. Anggota juga Menteri ESDM RI beserta jajarannya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Andriyanto Johan Syah dari Fraksi PAN, Dapil Jateng X yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Pekalongan Kota dan Batang. Karena tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan gagasan, wacana juga pertanyaan kepada Pak Menteri maka saya akan menyampaikan yang singkat saja Bapak yaitu keterkaitan dengan masalah pembangunan PLTU Batang Bapak, di sini harapan kami kami akan dapat berita baik karena rencana tanggal 25 April kami akan ada kunjungan reses ke Dapil sehingga berita ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat Dapil Jateng X, hal ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Jasman minggu yang lalu waktu kita RDP ya Bapak ya tapi sengaja pada kesempatan ini saya angkat kembali karena mumpung ada Bapak Menteri juga ada Bapak Dirut PLN yaitu tentang keseriusan Pemerintah dalam pembangunan PLTU Batang juga ada masalah apa sehingga pembangunan itu berlarut-larut Pak kurang lebih sudah hampir 10 tahun belum terealisir waktu RDP minggu yang lalu dengan Pak Yasman beliau menyampaikan diantaranya adalah masalah pembebasan tanah Bapak ya, apakah untuk UU No. 2 tahun 2012 karena ini demi menyangkut masyarakat banyak tidak bisa diberlakukan Bapak sehingga masalah pembebasan tanah bisa segera terealisir karena PLTU Batang ini sangat strategis Pak karena kapasitas 2 x 1000 megawatt dengan biaya total project itu hampir 40 triliun sehingga bilamana PLTU Batang ini bisa berdiri ini bisa membantu pemerintah untuk mengatasi krisis kelistrikan dan program Presiden Bapak Jokowi 35 ribu megawatt juga tentunya punya multiple efek yang sangat besar Pak untuk daerah Batang dan sekitarnya baik dari sisi ekonomi juga dari sisi sosial yang lain Pak karena di daerah situ banyak desa-desa yang belum semua teraliri listrik Pak, itu saja Bapak terima kasih. Semoga ada berita baik yang bisa saya bawa dalam reses ke Dapil terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (NORBAITI ISRAN NOOR, A.Md.):

60

Terima kasih kepada Pimpinan Rapat pada sore hari ini. Yang saya hormati Menteri ESDM beserta jajarannya serta Ketua. Yang ingin kami tanyakan di halaman 15, 8 langkah percepatan pembangunan 35 itu ada poin ke 6 bahwa kapasitas manajemen proyek membentuk project manajemen office dan menunjuk independent prosurement ... artinya Pemerintah akan memberikan suatu lembaga independen untuk mempercepat pembangunan 35 kapasitas ini. Yang ingin kami tanyakan atau kami ingin penjelasan dari Menteri siapa yang bertanggung jawab setelah kita menyerahkan ke lembaga independen, independen ini bertanggung jawab kepada siapa, kepada Pemerintah atau kepada lembaga yang lainnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sudah menyampaikan mengenai pembentukan smelter oleh Freeport. Yang kami tanyakan kemarin juga sudah RDP bahwa rencananya pembangunan di Papua. KETUA RAPAT : Silakan dilanjutkan Ibu, ada sedikit, masih Ibu masih. ANGGOTA F-PD (NORBAITI ISRAN NOOR, A.Md.): Yang kedua pertanyaan kami pembangunan smelter ini apakah dilaksanakan di Papua atau di Gresik. Kemudian yang ketiga bahwa disampaikan di energi terbarukan kita ingin mempercepat untuk biodiesel, ini hanya saran saja biasanya di dalam pelaksanaan biodiesel biasanya untuk bahan bakar ini memang prosesnya agak lama Pak kebetulan kami ada kunjungan kerja juga ke pedalaman di tempat kami, di sana ada perusahaan sawit dan mereka memproduksi limbah sawit untuk energi terbarukan jadi mereka memproduksi listriknya dari hasil limbah sawit, jadi saran kami alangkah baiknya untuk Pemerintah memperhatikan selain biodiesel oleh perusahaanperusahaan sawit, tapi bagaimana perusahaan sawit, perusahaan sawit bisa menghasilkan listrik dari limbahnya, mungkin itu saja Pak Menteri, terima kasih. KETUA RAPAT (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc.) : Oke terima kasih, mohon maaf jadi Pimpinan saya ambil sementara Pak Mul masih belum selesai. Ada tambahan mungkin dari Anggota ? oke silakan Pak Iskan. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Ini permintaan ke Pak Dirut PLN saja Pak, minta kalau bisa Pak tahapantahapan 35 ribu megawatt itu kan kita minta umpamanya Pak berapa persen megawatt itu umpamanya pakai gas berapa persen dari itu, supaya kita bisa 61

mengontrolnya Pak, minta kita dikasih rincian rencananya itu untuk mencapai 35 ribu, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Iskan. Ada lagi ? kalau tidak ada saya ingin bertanya, kebetulan kalau di daftar saya juga urutan terakhir atau Pak Kardaya ada pertanyaan, Pak Kardaya dulu deh, silakan Pak Kar. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA) : Ya Pimpinan rapat biasanya belakangan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Dirut PGN yang sudah kemarin ditunjuk lagi berlanjut jadi nanti mungkin lebih dari 10 tahun jadi Dirut di PGN, tapi sayangnya Dirut-Dirut yang lain datang atau tidak kelihatan, datang tidak Pak Dirutnya ? oh berhalangan, jadi ya jadi itu yang pertama. Yang kedua Pak Menteri, masalah gas itu mungkin Pak Menteri harus membikin terobosan diatur kembali kebijakannya karena gas ini akan sama untuk dalam negeri ini jalan tol, kita ketinggalan 10-20 tahun, seperti juga programprogram yang lain karena di dunia ini gas itu paling baik dipakai selain untuk pembangkitan listrik adalah untuk rumah tangga, seluruh dunia itu, seluruh dunia dan negara-negara yang tidak punya gas pun sampai mengimpor gas untuk mensupply gasnya untuk rumah tangga. Belanda waktu masih menjajah kita sebelum tahun 1942 saja sudah membuat itu, itu penjajah loh, nah sekarang itu sejak 10 tahun terakhir tidak dibikin infrastruktur jadi kita ketinggalannya sudah 10 tahun, tidak dibikin sama sekali, waktu ada acara di saya melihat itu di Metro tv bahwa Indonesia sudah sangat ketinggalan dan LPG itu bukan tujuan terakhir daripada energi untuk rumah tangga. Nah saya pernah jadi kebetulan dulu pernah jadi komisaris di PGN, saya meminta untuk PGN menyampaikan atau membuat program untuk rumah tangga dibilangnya wah untungnya kecil, kalah dengan yang ini. Inilah biaya yang ditanggung oleh negara akibat privatisasi dan di dalamnya ada asing. Ini harus jelas Pak Menteri, ini kita sangat-sangat dirugikan dengan adanya itu, dan belakangan itu hanya Pemerintah yang bikin jargas-jargas itu hanya ya cuma poles-polesan sedikit saja tapi tidak ada artinya, tidak ada artinya, belakangan PGN memang baru membuat iklan, iklannya saja tapi ininya tidak ada, iklan dibuat lalu dia tidak bisa atau tidak melakukan amanat Undang-undang, saya tahu betul bahwa open akses itu 2 tahun yang lalu ditolak oleh PGN dan di support oleh Pemerintah itu yang melanggar Undang-undang itu jelas, undang-undang dulu yang menyiapkan juga PGN dilanggar sendiri, jadi Pak Menteri mungkin inilah yang harus dilakukan oleh Pak Menteri untuk supaya kita ke depan itu energi ini benar-benar dibangun, kalau pakai gas pipa ke rumah tangga itu cuman sekitar 50 rata-rata per 62

bulan, kalau pakai LPG berapa, belum lagi diangkut bolak-balik memenuhi jalan begitu, jadi ini yang harus dipikirkan. Yang kedua, kebijakan gas juga Pak Menteri PPSRU di Tj. Priok itu baru terisi setengah, setengahnya masih kosong, dibikin lagi PPSRU di Lampung gasnya dikirim juga ke Tj. Priok. Kalau Pak Menteri memikirkan efisiensi untuk negara maka sebaiknya yang di Lampung itu di stop dulu sebelum Tj. Priok penuh, itu prinsip dasar untuk melakukan efisiensi, saya kira ini kita perlu membahas dan perlu menyampaikan ini kepada Pak Menteri supaya Pak Menteri ya paling tidak ada sesuatulah, kalau Cuma bicaranya naikan BBM-naikan BBM itu sesuatu yang bagi Pak Menteri sendiri tidak ada manfaatnya Pak Menteri, karena itu Cuma untuk mengarah ke pasar, pasar, pasar yang secara undang-undang MK menyatakan itu melanggar konstitusi, jadi sekali lagi kepada Pak Menteri saya mohon untuk membikin, kalau perlu bukan kalau perlu, kalau menurut saya sangat perlu PGN di buy back lah saham-saham yang di swastanya itu yang sangat merugikan, memang bagi PGN-nya untuk tapi bagi negaranya itu rugi, pada pemerintahan yang lalu Menteri Perindustrian saya ingat betul saya baca di koran Pak Hidayat itu menyampaikan berapa negara dirugikan karena PGN tidak mau melakukan open akses, milyaran dolar, itu artinya perusahaannya sih untung tapi negaranya ini yang jadi kalau tidak di buy back saya kira dibeli oleh Pertamina lalu menjadi anak perusahaan Pertamina yang masih 100% milik negara, mudah-mudahan kalau 100% milik negara masih mempertimbangkan kepentingan negara, tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perusahaan yang di dalamnya itu dimiliki oleh asing, ini yang berat saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan dan kami mohon Pak Menteri melakukan kebijakan yang signifikanlah dan pasti begitu, nanti ya mungkin kita dalam pertemuan yang berikutnya kita akan menagih kira-kira sudah sampai dimana masalah yang berkaitan ini, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Sudah tidak ada tambahan pertanyaan lagi. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Izin Pimpinan sedikit saja 1 menit. KETUA RAPAT : 1 menit karena saya mesti skors Pak, silakan. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Pak Menteri saya mau tanya itu kemarin saya terbang ke Cilacap pakai Pelita itu punya Pertamina ya Pak, izin interaktif Pimpinan. 63

MENTERI ESDM RI: Pelita anak perusahaannya Pertamina.

ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Ini sekedar usul saja, mungkin tidak jadi mungkin Pak Menteri punya regulasi agar semua teman-teman di sini semua itu kalau terbang semua pakai Pelita jadi jangan pakai yang lain lagi jadi biarkan untung juga Pelitanya, terima kasih. KETUA RAPAT : Oke terima kasih. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Maksud saya dari Dirjen Minerba dan jajarannya, semua di PLN apa kalau punya kepentingan kalau bisa pakai itu terima kasih. KETUA RAPAT : Oke terima kasih. Jadi Bapak-ibu sekalian kalau pertanyaan semuanya sudah selesai kita akan skors mungkin sehabis sholat dan makan malam dilanjutkan dengan jawabanjawaban, namun sebelum saya skors saya mau titip 3 menit saja Pak, ini menyangkut mengenai sesuatu yang kita hadapi bersama suka tidak suka saat ini Kementerian ESDM dan juga Komisi VII DPR RI paling tidak menerima banyak sekali pertanyaan tentang 3 hal, naiknya Premium, naiknya LPG 12kg, manajemen LPG 3kg, dan yang terakhir menyangkut mengenai listrik yang kita sudah coba pospon harusnya Januari menjadi April atau mungkin di pospon lagi kita pernah berikan uang sekitar 1,3 triliun ya dalam rangka mendevert yang harusnya naik pada bulan Januari, jadi ada 3 hal yang penting ini Pak yang saya yakin pertanyaan pasti banyak ke Pemerintah dan juga ke Anggota Dewan, saya melihat seakan-akan, seakan-akan anggota Dewannya itu tidak berbuat apa-apa lantas seakan-akan Pemerintah juga tidak melakukan apa-apa tapi menaikan padahal seingat saya sebelum Pak Menteri sekarang dulu Komisi VII DPR RI sudah meminta, sudah cukup lama bagaimana roadmap tentang BBM ke BBG, progresnya itu tolong disosialisasikan dan disampaikan karena dengan demikian kita bisa tahu bahwa di tengah-tengah kenaikan daripada harga BBM ini ada satu progress yang membuat bahan bakar tersedia murah, lantas yang kedua yang tidak kalah penting karena ini menyangkut kebijakan sector ekonomi. Apakah Kementerian lain yang berdampak dengan ini tidak melakukan aksi-aksi di dalam rangka menekan inflasi karena semua 64

ditujukan bahwa kebijakan yang diambil kebetulan secara hampir secara bersamaan ini, ini membuat melambungnya inflasi berarti apa, berarti realokasi daripada subsidi penghematan subsidi daripada kenaikan tadi atau penyesuaian harga tadi tidak menyentuh sesuatu yang langsung kena pada rakyat walaupun sebagian ada yang masuk PMN daripada BUMN-BUMN tetapi yang menjadi buffer pertama begitu ada kebijakan semacam ini nah saya ingin mendapatkan update saja pada waktu rapat di Kabinet bagaimana, kalau memang itu di sector ESDM saya meminta supaya lakukan sosialisasi karena rakyat itu sekarang ya terkejut saja kalau 1300va mau naik, 2200 va mau naik padahal itu sebetulnya sudah kita umumkan pada bulan Januari pada waktu kita membahas di Badan Anggaran terus kita tambah duit 1,3 triliun karena itu kita perpanjang, nah sekarang ini kita harus menjelaskan lagi, lantas kita ketakutan kita perpanjang lagi, ini kan menurut saya menjadi sesuatu yang ada yang salah di dalam pola pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, nah ini yang menurut saya apa yang sebetulnya dilakukan oleh Kementerian ESDM yang terkesan seakan-akan tidak melakukan apa-apa padahal mungkin banyak hal yang sudah dilakukan, seperti misalkan LPG 12kg sudah berkali-kali kita katakan tadi teman-teman juga mengatakan city gas, city gas padahal mungkin ada progress itu kalau bisa dijelaskan Pak sampai sejauh mana itu bisa menekan. Lantas yang kedua pola distribusi tertutup yang jelas-jelas itu harus dijalankan karena ini satu komoditas 2 harga soal nanti banyak bocornya tidak ada masalah Pak , lebih bagus kita batasi bocor daripada tidak kita batasi sama sekali, nah ini menurut saya menjadi isu actual yang hari ini mesti kita jawab dan saya yakin teman-teman yang berkesempatan mendapatkan waktu untuk talkshow, untuk apa pasti pertanyaannya sama. Kita menginginkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM kebetulan ketiga-tiganya ada di Kementerian ini, itu bisa memberikan satu pencerahan paling tidak terhadap proses-proses yang sudah dilakukan supaya itu menjadi bahan Pak, tadi minimnya sosialisasi juga menjadi masalah utama yang di dalam hal-hal yang sangat krusial. Saya rasa itu dari saya kalau tidak ada Bapak Zairullah silakan. ANGGOTA F-PKB (Dr. H.M. ZAIRULLAH AZHAR): Ya 2 menit, terima kasih. Bapak Menteri yang kami hormati dan seluruh jajarannya. Bapak Pimpinan dan Bapak-ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati. Tadi kami terima kasih kepada Ibu Dewie Yasin Limpo ya tentang listrik Pak, memang kita di Indonesia Timur ini saya keliling-keliling kemarin ke pulau-pulau saya pikir memang harus ada keseriusan dari kita terutama tentu dari …, saya kira harus kita cari yang energy alternatif, kemudian khusus Kalsel itu ada PLTU 2 x 65 tapi yang kelihatannya belum fungsi maksimal normal itu cuman 1 Pak kemudian PLTA ini yang kanan dan yang disampaikan Ibu Dewi Yasin Limpo tadi memang benar matinya itu bukan seminggu berapakali, tapi sehari berapa kali itu, ya saya pikir karena ini memang dibutuhkan tambahan, nah kemarin juga kami mencoba 65

melakukan komunikasi kawan-kawan di Kalsel lah itu ada tambang yang punya deposit di atas 100 juta ton Pak, dan mereka bersedia menjadi artinya menyiapkan bahan bakunya sekaligus menjadi investornya jadi kalau memungkinkan ini bisa ditindaklanjuti untuk mengatasi masalah di Kalsel. Kemudian yang kedua ini titipan di Dapil Pak, di RDP yang lalu kami dapat informasi bahwa inkonversi LPG di Kalsel 4 kabupaten : tanah kumbu, kotabaru, balangan, salamunte itu Februari sudah keluar, sampai hari ini belum jadi ini mungkin bisa ditindak lanjuti. Saya kira ini saja Pak, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Zairullah, jadi kita sepakat ya kita skors sampai jam 7, setuju Pak, sampai jam 7 ya. RAPAT DISKORS Bapak-ibu sekalian yang kami hormati Anggota Komisi VII DPR RI. Menteri ESDM beserta jajarannya. Tadi telah mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan dari anggota dan juga Pimpinan, maka pada gilirannya kita meminta tanggapan dari Pak Menteri untuk menjawab dari apa yang tadi menjadi concern daripada para anggota Dewan. Selanjutnya saya persilakan Pak Menteri untuk memberikan jawabannya. MENTERI ESDM RI: Bapak Pimpinan yang kami hormati. Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak PImpinan. Kami mencatat ada 68 pertanyaan yang diajukan oleh 20 pembicara baik anggota maupun Komisi, pertama menyampaikan apresiasi respon atas gagasan awal mengenai UU Migas dan kami akan menyesuaikan jadwal ataupun aturan yang berlaku.

66

Berkaitan dengan pertanyaan tadi Bapak Pimpinan baru saja kami mendapat pemberitahuan bahwa harus bertemu dengan Presiden untuk membicarakan persiapan launching listrik 35 ribu yang akan dilaksanakan setelah konfrensi Asia Afrika jadi kalau diizinkan kami akan siapkan jawaban tertulis terlebih dahulu kemudian apabila nanti waktunya sudah pas untuk dijadwalkan kembali kami akan kembali bertemu untuk menyampaikan penjelasan secara langsung , dengan izin Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Bapak-ibu sekalian anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati. Ada satu permintaan dari Pak Menteri mengenai jadwal apakah kami bisa sepakati untuk kemudian kita jadwalkan pada waktu berikutnya ? sepakat ya. RAPAT SETUJU Jadi dengan demikian kita bisa menyelesaikan rapat kerja ini lantas sesuai dengan tata tertib harus ada kesimpulan maka kami memiliki satu kesimpulan tunggal yaitu penjadwalan kembali karena rapat ini belum tuntas karena belum ada jawaban dari Pemerintah jadi bisa saya bacakan draft kesimpulan rapat kerja dengan Menteri ESDM RI Rabu tanggal 8 April 2015 hanya satu, tulis saja nomor 1, Komisi VII DPR RI memutuskan untuk mengagendakan kembali Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI pada waktu yang akan ditentukan k emudian. Apa bisa disepakati, jadi begini Pak Menteri yang dimaksud pada poin No. 1 itu mewadahi keinginan daripada Anggota untuk mendengarkan jawaban langsung dari Menteri, tadinya kami berpikir untuk mendapatkan jawaban tertulis tetapi dari seluruh perwakilan mengatakan sebaiknya untuk diagendakan kembali, jadi bisa kita sepakati ini ya ? RAPAT SETUJU Pak Menteri sepakat kan ? oke terima kasih. Dengan demikian telah berakhir Rapat Kerja dengan Menteri ESDM pada tanggal 8 April 2015 untuk itu kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan sambutan sebelum saya tutup, silakan. MENTERI ESDM : Bapak PImpinan yang saya hormati. Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang saya muliakan. 67

Hari ini kami mendapat banyak sekali masukan dari Bapak dan Ibu untuk kami cerna sebaik-baiknya kemudian berbagai saran mengenai policy mengenai kebijakan ke depan juga akan kita diskusikan dengan tim kami di ESDM dan jajaran BUMN dalam lingkungan ESDM pada waktunya kita akan melaporkan progres kemudian dengan ini kamimohon diri terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya akhiri mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Dengan demikian, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil Alamin maka Rapat Kerja yang kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 dengan Menteri ESDM resmi kami tutup. (RAPAT DITUTUP PUKUL 17.13 WIB)

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT

Dra. Rini Koentarti, M.Si. NIP. 19611009 199303 2 001

68