DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DENGAN GABUNGAN PERSERIKATAN PABRIK ROKOK INDONESIA (GAPPRI), ASSOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI), DAN TIM REVITALISASI PERTEMBAKAUAN JAWA TIMUR TANGGAL 7 MARET 2013 ---------------------------------------------------Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis rapat Hari/tanggal Pukul Tempat
: : : : : : :
Acara
:
Ketua Rapat Sekretaris Hadir
: : :
2012 – 2013. III. 10 (sepuluh). RDPU. Kamis, 7 Maret 2013. 13.40 WIB – 15.10 WIB. Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt.1, Jakarta. Mendengarkan masukan dari GAPPRI, APTI, dan Tim Revitalisasi Pertembakauan Jawa Timur atas penyusunan RUU tentang Pertembakauan. H. Sunardi Ayub, SH. Dra. Tri Budi Utami, MSi. 12 orang, izin 4 orang dari 50 Anggota Baleg.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Pertembakauan dengan GAPPRI, APTI, dan Tim Revitalisasi Pertembakauan Jawa Timur dibuka pada pukul 13.40 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH. 2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan GAPPRI, APTI, dan Tim Revitalisasi Pertembakauan Jawa Timur untuk memberikan masukan atas RUU tentang Pertembakauan.
II. POKOK PEMBAHASAN
Terkait dengan rencana penyusunan RUU tentang Pertembakauan oleh Badan Legislasi mendapatkan masukan sebagai berikut: 1. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI): a. Gappri lahir pada tahun 1950 untuk memperjuangkan usaha rokok kretek dan pada tahun 1960 baru dapat membuat/memproduksi rokok filter. b. Pangsa pasar 92% dikuasai rokok filter yang berasal dari perkebunan rakyat yang dapat menyumbang cukai ke negara sebesar 80 trilyun. c. Tenaga kerja yang terkait dengan industri rokok mencapai 42 juta orang. d. Perlakuan iklan kadang-kadang tidak adil, misalnya rokok tidak boleh memasang reklame di Mall tetapi ada iklan minuman Bir yang sangat berukuran besar dan sangat menyolok dilihat oleh umum. e. Terjadi persaingan ketat di pasar sigaret kretek mesin (SKM) jenis mild/light akibat terjadinya consumer behavior perkembangan jenis mild/light. f. Sekarang banyak berkembang rokok putih yang minim produk tembakau lokal. g. Trend kebijakan rokok akan terjadi pengetatan pembatasan rokok melalui regulasi, ada upaya kuat yang mengaitkan rokok yang berbahaya bagi kesehatan, kebijakan akan berpihak kepada perusahaan padat modal bukan padat karya, peningkatan tariff cukai akan dilakukan secara eskalatif dan progresif dengan menyederhanakan golongan atau layer produksoi menuju single tarif, mempersedikit pemain rokok untuk alas an emmpermudah pengaturan, memberlekukan regulasi untuk menstandarisasi produk yang menggilas/mengikis “kretek”, pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan peningkatan pendapatan, h. Regulasi memeprhatikan kepentingan keekonomian tembakau dan industry hasil tembakau dengan tisak semata-mata megutamakan kesehatan, i. Memberikan ruang cukup untuk merokok tetapi memperhatikan kesehatan orang lain. 2. Assosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI): a. Usaha petani tembakau perlu dipertahankan karena sudah emmberikan kontribusi yang cukup besar kepada negara. b. Apabila tidak ada perlindungan terhadap pertanian tembakau, maka lama kelamaan akan mati, misalnya beberapa industry rokok tutup. c. Tembakau yang paling banyak di Indonesia adalah tembakau rakyat, sehingga disektor budidaya perlu dipertegas dalam RUU tentang Pertembakauan. d. Petani tembakau tidak menginginkan tanamannya diganti dengan tanaman pertanian lainnya (diversifikasi), karena pernak diperbandingan dengan tanaman lainnya hasil tanaman tembakau lebih menguntungkan. e. Terkait tata niaga tembakau perlu diperbaiki karena selama ini petani tembakau sebagai obyek saja bukan subyek. f. Proses tahap tata niaga mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) Petani adalah penghasil tembakau; 2) Untuk dapat diserap oleh pabrik rokok/kretek ataupun cerutu, petani harus melakukan proses produksi tembakau menjadi bahan baku;
g.
h. i.
j. k. l.
m.
n. o.
p.
q.
r.
3) Proses produksi bahan baku oleh petani disesuaikan dengan klasifikasi tembakau yang sudah disebut sebelumnya; dan 4) Proses bahan baku oleh petani ke konsumen penyerap memasuki tahapan yang biasa disebut dengan tataniaga tembakau. Permasalahan tataniaga tembakau selama ini terjadi karena: 1) Sebagai komoditas andalan dengan putaran uang yang sangat besar (termasuk dalam permodalan) maka sering terjadi “kekacauan” mekanisme tataniaga; 2) Komoditas ini semakin unik karena pengaruh cuaca sangat besar; 3) Petani belum memiliki kapasitas menggrade tembakau; dan 4) Petani terbuka peluang untuk bertindak spekulatif. Karakter tembakau yang unik sering memunculkan beberapa persoalan, seperti spekulan, tengkulak, tembakau impor-lokal, tembakau palsu, dll. Selama ini keterlibatan Pemerintah dalam tata niaga tembakau baik sebagai regulator maupun fasilitator belum optimal, sehingga petani tembakau tidak terlindungi. Perlu restrukturisasi terkait kebijakan ekonomi khususnya di bidang kretek. Tembakau Indonesia dari sisi kapasitas masih kurang tetapi siapa yang mendorong supaya kapasitas tercukupi. Dalam pengaturan masalah pertembakauan harus dicermati adanya kepentingan asing yang ingin memasukan produk rokoknya karena sudah kelebihan produksinya. Peran komoditas tembakau dalam pemasukan negara dari penerimaan cukai pada tahun 2012 sudah mencapai Rp. 80 trilyun, sedangkan penerimaan devisa negara melalui ekspor rokok dan tembakau rata-rata lima tahun terakhir sebesar USD 483,5 juta. Kenaikan cukai yang tinggi terhadap produk kretek selalu akan diikuti dengan adanya cukai palsu. Banyak kebijakan Pemerintahan yang tidak memberikan perlindungan terhadap petani tembakau, misalnya subsidi pupuk dari Pemerintah yang tidak boleh diberikan untuk tanaman tembakau. Peran komoditas tembakau dapat menimbulkan “multiplier effect” karena menciptakan aliran ekonomi yang besar dari hulu sampai hilir, berkembangnya sektor sekunder dan tersier terkait antara lain industri pendukung sarana pertanian, perdagangan barang, jasa transportasi dan ekspedisi, jasa keuangan, dll. Regulasi yang mengatur tembakau saat ini baik di tingkat UU maupun hirarkhi di bawahnya lebih banyak mematikan pelaku pertembakauan nasional. RUU tentang Pertembakauan yang sedang dipersiapkan oleh Baleg diharapkan mampu menjamin kelayakan ekonomi bagi petani sehingga terwujud suatu komoditas andalan yang bertanggung jawab secara kualitas untuk keuntungan dan kepentingan bersama sekarang dan yang akan datang.
3. Tim Revitalisasi Pertembakauan Jawa Timur:
a. Tembakau sebagai unggulan wilayah Jawa Timur karena mempunyai peran besar dalam pembangunan Jawa Timur. b. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih sangat bersifat sektoral, sehingga kurang mengakomodir semua kepentingan yang ada. c. Diusulkan agar PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan untuk segera dicabut supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya petani tembakau. d. Secara filosofis RUU diperlukan karena setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya melalui perolehan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang salah satunya dicapai melalui pengusahaan di sektor pertembakauan. e. Secara sosiologis RUU diperlukan karena sektor pertembakauan telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, menjaga kekayaan plasma nutfah tembakau khas Indonesia, keberlangsungan kretek sebagai heritage nasional dan menjaga harmoni kehidupan sosial. f. Dari aspek yuridis pengaturan di bidang pertembakauan masih bersifat sektoral dan bermuatan pada pengaturan pemanfaatan hasil tembakau dan belum mengatur sistem pertembakauan nasional yang lebih komprehensif. g. Draft RUU tentang Pertembakauan hendaknya mengandung asas manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, tanggung jawab negara, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong royong, keragaman dan kemandirian, partisipatif, musyawarah mufakat, keadilan, perlindungan, desentralisasi, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. h. Tujuan RUU tentang Pertembakauan untuk: 1) Melindungi budidaya tembakau, industry hasil tembakau, kretek nasional, kepemilikan lahan perkebunan tembakau milik petani; 2) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan di bidang pertembakauan; 3) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau, penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 4) Mempertahankan keseimbangan ekologis; 5) Meningkatkan usaha diversifikasi industry hasil tembakau, penerimaan dan devisa negara, produktifitas, nilai tambah, dan daya saing; 6) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry hasil tembakau; 7) Menghasilkan tembakau yang rendah kandungan residu bahan berbahaya; dan 8) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. i. Ruang lingkup RUU tentang Pertembakauan meliputi: 1) Perencanaan dan penetapan; 2) Penelitian dan pengembangan; 3) Perlindungan dan pemberdayaan petani dan industry; 4) Kelembagaan dan system informasi;
5) Pengendalian, pembiayaan, dan pemasaran; 6) Pembinaan dan pengawasan; dan 7) Peran serta masyarakat. 4. Tanggapan Anggota Badan Legislasi: a. Diharapkan RUU yang akan disusun oleh Badan Legislasi harus menjunjung tinggi keadilan, sehingga tidak ada paksaan petani untuk menanam tanaman tertentu. b. Masalah kesehatan sangat penting dan bukan satu-satunya rokok menyebabkan kesehatan terganggu, karena ada jenis makanan juga yang mengancam kesehatan. c. Draft RUU perlu mengatur masalah tata niaga pertembakauan dan rokok putih supaya tembakau Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. d. Diusulkan agar kementerian yang terkait dalam pembuatan PP Nomor 109 Tahun 2012 untuk memberikan masukan atas rencana penyusunan RUU tentang Pertembakauan.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh GAPPRI, APTI, dan Tim Revitalisasi Pertembakauan Jawa Timur akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan RUU tentang Pertembakauan. Rapat ditutup pada pukul 15.10 WIB.
Jakarta, 7 Maret 2013 AN. KETUA RAPAT / SEKRETARIS
DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI. NIP. 196105201988032001
