DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO ===============================================================

Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Acara Sekretaris Rapat Hadir

: 2014-2015 : III : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT PLN Persero : Terbuka : Senin, 13 April 2015 : Pukul 10.59 WIB – 17.04 WIB : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI : Ir. H. Mulyadi : Program Kerja dan Anggaran TA.2015 : Dra. Rini Koentarti, M.Si. : 37 Orang Anggota Komisi VII DPR RI ... Orang Anggota Izin A. Anggota DPR RI 1. Pimpinan Komisi VII DPR RI a. Ir. Satya Widya Yudha, ME, M.Sc. (Wakil Ketua/F-PG) b. Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua/F-PD) 2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN a. Ir. Bambang Wuryanto, MBA b. Ir. H. Daryatmo Mardiyanto c. Dony Maryadi Oekon d. Mercy Chriesty Barends, S.T. e. Tony Wardoyo f. Awang Ferdian Hidayat g. Yulian Gunhar, S.H., M.H. 1

3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA a. H. Dito Ganinduto, MBA b. H. Indro Hananto c. Eni Maulani Saragih d. Hj. Saniatul Lativa e. Bowo Sidik Pangarso, S.E. 4. FRAKSI PARTAI GERINDRA a. Ir. H. Harry Poernomo b. Aryo P.S. Djojohadikusumo c. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. d. Katherine A. Oendoen e. Ramson Siagian f. Bambang Haryadi, SE 5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT a. Eko Wijaya b. H. Mat Nasir, S.Sos. c. Norbaiti Isran Noor, A.Md. 6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL a. H. Totok Daryanto, S.E. b. H. Jamaluddin Jafar, S.H., M.H. c. Andriyanto Johan Syah d. Lucky Hakim 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA a. Arvin Hakim Thoha 8. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA a. H. Iskan Qolba Lubis, M.A. 9. FRAKSI PARTAI PEMBANGUNAN a. H. Achmad Farial b. H. Mustofa Assegaf, M.Si. c. H. Joko Purwanto

PERSATUAN

10. FRAKSI PARTAI NASDEM a. H. Endre Saifoel b. DR. Kurtubi, S.E., M.Sp., N.Sc. c. DR. Achmad Amin, MM 11. FRAKSI PARTAI HANURA a. H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE 2

b. Dewie Yasin Limpo, S.E.

B. Pemerintah: Direktur Utama PT PLN Persero dan jajaran. C. Undangan Lain Wartawan

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/FRAKSI PD): Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Direktur Utama PT PLN beserta jajarannya, serta hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas kita. Pada kesempatan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI. Sesuai dengan daftar dari Sekretariat telah memenuhi korum, baik dari jumlah anggota maupun jumlah fraksi, dengan demikian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Rapat Dengar Pendapat ini saya buka secara resmi. (RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 11.08 WIB) Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Tata Tertib DPR bahwa setiap rapat di DPR adalah bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Kami dari meja pimpinan mengusulkan agar rapat ini dinyatakan terbuka. Apakah dapat disetujui? (RAPAT : SETUJU) Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati, Seperti yang telah sampaikan sebelumnya, baik itu di rapat dengan Pak Menteri waktu itu yang di tunda dan telah dilanjutkan lagi, bahwa pada hari ini kita 3

akan mendengar paparan dari Dirut PLN terkait Rencana Program dan Anggaran 2015 termasuk juga rencana anggaran Rp5 trilyun yang menjadi Penyertaan Modal Negara, serta strategi dan prioritas pelaksanaan program tersebut. Dan rencana detail yang akan disampaikan secara menyeluruh oleh Pak Dirut. Dan juga nanti juga akan disampaikan terkait dengan program 35.000 megawatt yang telah sampaikan oleh Pemerintah. Mudah-mudahan nanti dari paparan Dirut PLN akan menjadi masukan bagi kita semua dan tentu setelah itu kita lakukan pendalaman. Untuk menyingkat waktu kami silakan kepada Pak Dirut PLN untuk menyampaikan paparannya. DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Bismillahirahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi VII, Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kami akan memulai untuk membacakan program kerja PT PLN untuk tahun 2015. Dan kalau boleh kami akan langsung bacakan dan mungkin nanti juga kami akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pada waktu lalu telah diberikan pada kami. Dan juga dalam pemaparan ini nanti kami akan dibantu oleh beberapa Direksi, sesuai tugas dan fungsinya. Baik, Bapak-bapak, Rencana kerja 2015 antara lain yang pertama adalah lanjut, yaitu meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan; yang kedua adalah program-program dan menyelesaikan financial crossing untuk Independent Power Producer, dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal; yang ketiga menjaga kecukupan pasokan listrik dan menjamin ketersediaan energi primer; yang keempat mengoptimalkan bauran energi melalui produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar non BBM, meningkatkan kapasitas energi listrik yang dapat ditransfer melalui kabel laut, dan mengoperasikan pembangkit renewable energy; program kelima adalah meningkatkan efisiensi operasi di segala bidang; yang keenam meningkatkan konsolidasi proses bisnis untuk integritas pelayanan dan efisiensi; yang ketujuh yaitu melakukan program melakukan percepatan proses perizinan dan proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kelistrikan melalui pengelolaan Service Level Agreement secara intensif; kedelapan melakukan optimalisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM; yang kesembilan memperkuat bisnis dan sinergi anak perusahaan untuk mendukung capaian arah strategis korporat dan proses bisnis PLN serta meningkatkan kinerja dan ketahanan anak perusahaan dalam menghadapi tuntutan bisnis. Selanjutnya itu Rencana Kerja Anggaran, Anggaran 2015 PT PLN dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: pertumbuhan realisasi 5,9 di RKAP 9 dan RKAP 4

Revisi 10,2. Hargai ICP perbarel realisasi 104, di RKAP 105, RKAP Revisi 60. Penjualan realisasi 198,6, RKAP 218 dan revisi 218,8 tetap. Harga jual rupiah per kwh realisasi 1.140, RKAP 1.097, RKAP Revisi 1.058. Total pendapatan 186,6 dalam realisasi, RKAP 240,2, revisinya 231,5. Kurs rata-rata realisasi 11,878, RKAP 11,900, RKAP Revisi 12,500. Harga batubara tiap perkilogram 775 dalam realisasi, dalam RKAP 820, dalam revisi 808. Harga gas per bbtu 8,5, RKAP 9,7 dan Revisi 9,7. Tarif adjusment golongan pelanggan IV realisasi 4, RKAP 12 dan RKAP revisi 12. Alokasi kas subsidi yaitu realisasi 101, RKAP 68,7, RKAP Revisi 73,1 trilyun. PMN maaf 5 trilyun, PMN 5 trilyun RKP. Saya lanjutkan. Ini angka-angkanya seperti terlampir Pak, dalam report yang kami sampaikan. Pendapatan usaha secara global saja dalam juta yaitu RKAP 329 trilyun, realisasi diperkirakan, eh revisi perkirakan 312 trilyun, secara total saja. Biaya usaha lebih kurang 276 trilyun dalam RKAP 215 2015, dalam revisinya sekitar 256 trilyun. Laba rugi perkirakan 52 dalam RKAP, 52 trilyun, dalam revisi 56 trilyun. Itu hal-hal yang besar. Laba rugi sebelum pajak diperkirakan RKAP 2015 16 trilyun, RKAP Revisi diperkirakan 19 trilyun. Dan laba bersih setelah pajak setelah revisi RKAP mencapai 18,6 trilyun pada halaman 7. Lanjut. Aset tidak lancar total aset PT PLN diperkirakan dalam RKAP 470, dalam revisi 466 trilyun. Jumlah aset tidak lancar dalam RKAP 553 trilyun, dalam revisi 549 trilyun. Ini juga mungkin penambahan proyek baru, EPC. Proyek-proyek tambahan proyek EPC baru dan adanya jaringan tambahan baru. Aset lancar dalam RKAP 25 trilyun, dalam revisi 27 trilyun. Jumlah aset lancar total sekitar 107 dalam 2015 RKAP, dalam revisinya 78 trilyun. Jumlah aset total sekitar setelah revisi 628 trilyun. Ekuitas, jumlah ekuitas terakhir diperkirakan pada akhir 2015 RKAP 173 trilyun, pada revisi diperkirakan 192 trilyun. Kewajiban jangka panjang dalam RKAP 404, dalam revisi diperkirakan 358 trilyun. Kewajiban jangka pendek secara total dalam RKAP 81 trilyun, dalam revisi diperkirakan 77 trilyun. Sehingga total ekuitas dan kewajiban dalam RKP 660, dalam revisi diperkirakan 628 trilyun. Lanjut. Dalam investasi diperkirakan DIPA APBN yang sumber dari DIPA APBN perkirakan pada RKAP 3,7 trilyun, revisinya itu sama 3,7 trilyun. DIPA SLA (Service Level Agreement) RKAP-nya 2015 3,3 trilyun, RKAP-nya 1,6 trilyun. Pinjaman luar negeri dari bank yang sudah commited yaitu sekitar revisinya sekitar 4,7 trilyun, dana internal sekitar 36,7 trilyun, pinjaman baru diperkirakan sebesar 13,4 trilyun. Kalau boleh kami jelaskan DIPA APBN sesuai usulan PLN melalui surat Nomor 892 yaitu tanggal 24 Juli 2014, DIPA SLA sesuai pembahasan dengan Dirjen 5

Perbendaharaan dan Kemenkeu dana internal merupakan penjumlahan dana internal untuk investasi. Dan yang keempat penarikan pinjaman 2015 akan disesuaikan dengan kapasitas kas internal dan alternatif sumber pendanaan yang paling efisien diantara pinjaman bank baik lokal, asing, obligasi lokal atau obligasi global. Lanjut. Biaya operasional PLN mungkin Pak Murtaqi akan bantu mengenai perbandingan-perbandingannya biaya operasional PLN. Kami persilakan. PT PLN (MURTAQI SYAMSUDDIN:) Mohon izin Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak. DIREKTUR PT PLN (MURTAQI SYAMSUDDIN:) Dalam slide ini ingin kami sampaikan mengenai perbandingan biaya operasi PLN kalau di-benchmark dengan beberapa perusahaan listrik. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Izin interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Inas. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Sebelumnya kami mohon Pak Dirut memperkenalkan dulu jajarannya kita belum kenal kenal jajarannya. Terima kasih. DIRUT PT PLN: Baik, maaf Pak.

6

Mungkin yang pertama saya sendiri Sofyan Basir sebagai Dirut, lalu sebelah kiri saya Pak Murtaqi Direktur, Ibu Nike sebagai Direktur yang baru juga dari eksternal, Pak Iwan sebagai Direktur sebelumnya beliau di Indonesia Power, lalu Pak Amin Subekti sebagai Direktur dulunya juga dari eksternal, sebelah kanan saya Pak Sarwono beliau juga dari eksternal sebagai Direktur, Pak Nasri Sebayang dulunya dari PLN juga sebagai Direktur, dan satu lagi Pak Amir, Pak Amir Rosidin sebelumnya dari Direktur Utama PJB menjadi Direktur PLN yang baru. Jadi sementara kami ini baru ber-8 Pak. Terima kasih. Bisa kami lanjutkan Pak? KETUA RAPAT: Silakan dilanjut Pak. DIREKTUR PT PLN (MURTAQI SYAMSUDDIN): Mohon izin Pak. Jadi dalam slide ini ingin kami sampaikan gambaran benchmarking antara biaya operasinya PLN dengan biaya operasi perusahaan produk beberapa perusahaan listrik di negara tetangga maupun di negara-negara, di negara-negara lain. Yang pertama Pak, kami membagi bahwa biaya operasi itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh bahan bakar. Jadi kami kelompokkan kalau biaya operasi PLN termasuk bahan bakar dibandingkan dengan biaya pokok atau biaya operasi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua adalah biaya operasi kalau biaya bahan bakarnya kami keluarkan. Nah perbandingannya kira-kira seperti yang pada grafik di sebelah kiri atas. Kalau termasuk bahan bakar PLN dibandingkan dengan Eguard(?) maupun dibandingkan dengan TNB, maupin dibandingkan dengan YTL itu kira-kira seperti itu Pak, jadi biaya pokoknya PLN itu kira-kira 0,09 sen per-KWH. Sementara yang lainnya ada yang 16, 16 sen, ada yang 17 sen, bahkan ada yang 31 sen. TNB itu adalah perusahaan listrik di Semenanjung Malaysia, E-Guard itu adalah perusahaan listrik yang di Thailand, YTL itu di Malaysia. Sementara kalau biaya bahan bakarnya kami keluarkan kami mendapatkan gambaran seperti grafik di sebelah kiri bawah dimana biaya bahan bakar, biaya operasi tidak termasuk bahan bakar per-KWH PLN itu sekitar 3 sen, sementara TNB sekitar 19 sen, YTL 0,4 sen, E-Guard 10 sen, ada first generation ini di perusahaan lain EDC itu adalah di Kamboja itu sekitar, sekitar 4 sen.

7

Kira-kira begitu Pak beberapa gambaran biaya operasi PLN jika di-benchmark dengan beberapa perusahaan listrik di negara lain. Untuk rencana kerja 2015.... DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Baik. Untuk Rencana Kerja 2015 target operasi yaitu untuk penjualan 218 Pak. Target produksi sendiri sekitar 191,5. Pembelian energi sekitar 56,8, EIF atau Equivalent Availability Factor PLTU sekitar 81 persen, ... BBM 0,28 per-KWH, SAIDInya 300 dan SAIFI-nya sekitar 5,5. Susut jaringan 8,5 persen merupakan pembulatan dari 8,45. Rasio elektrifikasi sekitar 85%. Target penambahan kapasitas COD BBM sekitar untuk pembangkit 3.868 targetnya. IPP untuk Financial Close lebih kurang 3.476 megawatt. Transmisi dan gardu induk jaringannya lebih kurang 4.717 kilometer sirkuit. Gardu induknya lebih kurang 7.480 MPA. Jadi distribusi penambahan pelanggan sekitar 3,5 juta orang atau kepala keluarga atau rumah. JTR-nya 20.474, dan JTM-nya 15.389. Gardu distribusi lebih kurang 3.757. Dan pagu disburse, CAPEX-nya yaitu 60,2 trilyun. Rencana pembangunan 35.000 megawatt, dari pembangunan infrastruktur kelistrikan 2015-2019 yaitu pembangkit tahap konstruksi 7,4 gigawatt, lalu tahap rencana 35,5 gigawatt, total jumlah pembangkit untuk 5 tahun ke depan 42,9 gigawatt, transmisi 45.000,4 kilometer sirkuit, gardu induk 108 GVA. Kebutuhan investasi CAPEX PLN sekitar 609 trilyun, swasta sekitar 580 trilyun, dengan total sekitar 1.189 trilyun. Untuk menompang pertumbuhan ekonomi 6,7 dengan pertumbuhan kebutuhan listrik 8,8 dan target rasio elektrifikasi 5 tahun, akhir 5 tahun ke depan 97,4 persen. Penambahan kapasitas pembangkitan yang dimiliki PLN dalam konstruksi 4,2 gigawatt, rencana 10,2 dan jumlahnya adalah 14,4 gigawatt. IPP sebesar 3,2 gigawatt, rencana 25,3 gigawatt dan dalam jumlah 28,5 gigawatt sehingga total untuk pembangkitan seperti tadi kami sampaikan adalah 42,9 gigawatt. Transmisi dan gardu induk, transmisi 17,8 dimiliki seluruhnya oleh PLN. Kilometer 17,8000 kilometer. Rencananya 27,6000 kilometer dan total 45,4000 kilometer. Gardu induk 28,9, rencananya 79,9 sehingga totalnya 108,8 GVA. Pengembangan pembangkit tahap konstruksi 7,4 gigawatt seperti dalam denah ini Pak, yaitu di Sumatera, kami sebutkan totalnya saja 2.500 megawatt, terdiri 1.400 PLN dan 1.100 IPP, Kalimantan totalnya 981 megawatt, PLN 895, IPP 86 megawatt, di Jawa Bali total 2.972 megawatt, PLN 1.200 megawatt dan IPP 1.760 megawatt, Nusa Tenggara 276 yang PLN 194, yang IPP 82 megawatt. Di Sulawesi pun demikian total 479, PLN masih dominasi 334 megawatt, dan IPP 145 megawatt. Di Maluku 50 megawatt total seluruhnya PLN. Dan di Papua juga demikian 68 megawatt seluruhnya PLN.

8

Yang sedang konstruksi yaitu sebesar totalnya 7.411 terdiri dari PLN 4.000 megawatt dan IPP 3.200 megawatt. Demikian juga sebaran untuk 35.000 megawatt, kembali untuk di Sumatera 8.700 terdiri dari PLN hanya 1.000 dan IPP 7.600; di Jawa 20.000 megawatt, 20.000,8 megawatt, IPP-nya besar sekali 15.000,8000 megawatt PLN 5.000 megawatt; di Kalimantan 1.871 megawatt PLN 900 megawatt dan IPP 900 megawatt; di Nusa Tenggara Timur 701 megawatt, hampir sebagian besar dilaksanakan oleh PLN yaitu 676 megawatt; di Sulawesi 2.700 megawatt, PLN 2.000 megawatt dan IPP hanya 800; di Maluku 279, dan PLN mendominasi 2.500 dan IPP 20 megawatt; di Papua 342 megawatt, PLN 224 megawatt dan IPP 118 megawatt, sehingga total dari 35.000 megawatt, IPP 25.000 dan PLN 10.000. Dan ini yang terbesar adalah di Jawa dan di Sumatera untuk IPP-nya. Tambahan kapasitas perjenis pembangkit untuk PLTU yaitu 25.800 megawatt, PLTP 1.200 megawatt, PLTGU 9.200 megawatt, PLTG 4.300 megawatt, PLTA 2.400 megawatt dan lain-lainnya 100 megawatt. Jenis pembangkit tahap pertama, perencanaan, tahap rencana maaf, yaitu untuk batubara dapat diselesaikan pada akhir tahun 2018 3.700 dan pada akhir 2019 16.200 megawatt. Di PLTP 2018 100 megawatt dan di 2019 400 megawatt. PLTA 100 megawatt untuk 2018, di 2019 1.400 megawatt. PLTGU gas dan mesin gas di 2016 2.200 megawatt sudah ada, di 2017 5.300 megawatt di 2018 4.000 megawatt, 4.500 megawatt dan dia akhir 2019 800 megawatt. Lain-lainnya di 2017 40 megawatt, 400 megawatt, 2018 200 megawatt dan 2019 200 megawatt. Sehingga total COD tahun 2016 2.200 megawatt, 2017 5.700 megawatt, 2018 8.600 megawatt, dan 2019 16.000 megawatt, sehingga total 35.000 megawatt, dapat diselesaikan 100% pada tahun 2019. Range kinerja jadi dapat dapat dilihat bersama yaitu penjualan secara bertahap tumbuh terus. Dan subsidi pada akhir 2015 sudah mencapai hanya sekitar 66 trilyun. Penjualan naik dari 148 2010, akhir 2015 sekitar 219 trilyun, dan subsidinya demikian. Lanjut. Ini gambaran mengenai grafik-grafik aktiva tetap, Pak, dan aktiva lancar dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Begitu juga grafik modal kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek, masih tetap tumbuh karena investasi masih terus tetap berjalan khhususnya baik untuk pembangkit EPC maupun untuk transmisi dan infrastuktur pendukungnya. Pendapatan operasi dari tahun 2010 sampai 2015 dan juga biaya operasi dari 2010 sampai 2015 seperti dalam grafik ini. Rugi laba Pak, rugi laba memang agak anjlok pada 2013 karena masalah selisih kurs. Dan mudah-mudahan tahun 2015 ini

9

kembali menjadi lebih sehat, dengan perkiraan laba sekitar 18,67 trilyun, dengan EBITDA 83,59 trlyun. Lanjut Pak. Rasio utang terhadap modal PLN pada akhir tahun 2013 sudah mencapai 2,6 ... PLN pada 2013 minus agak berat, dan tadi seperti kami sampaikan pada tahun 2015 sudah terkoreksi menjadi lebih sangat positif. Rasio utang terhadap modal perusahaan perusahaan listrik sejenis yaitu tahun 2013 memang mengalami pertumbuhan yang siginifikan. Return on asset perusahaan listrik sejenis tahun 2013 dapat dilihat di dalam grafik ini. Trend pemakaian bahan bakar baik kalau dilihat dari trend yang ada yaitu, saya akan langsung saja, batubara naik tajam dari tahun 2010, untuk gas juga demikian, maaf batubara naik tajam iya, lalu gas juga naik. Yang turun itu adalah fuel mix dan BBM. BBM juga turun, agak ya walaupun tidak tapi dalam komponen pembiayaan dalam rupiah memang sangat besar sekali tinggi cost-nya. Fuel mix-nya dari tahun 2010 20 ya 20,6 persen menjadi 8,5 persen. Perbandingan susut antar negara dapat dilihat dalam grafik, Indonesia berada diurutan ke-3 ya dari yang terendah 9,9 persen, dan memang ada sejak tahun 2008 mengalami perununan tapi tahun 2013 ini mengalami kenaikan kembali dan ini merupakan tantangan bagi kami untuk ke depan. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Ketua, boleh interupsi sedikit Ketua? KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Pak Dirut, tadi di trend kinerja, mohon maaf tadi sudah lewat ya, di trend pemakaian bahan bakar itu satuannya kayaknya bukan prosentase semua ya Pak. Sehingga kalau membacanya tidak... (terpotong interupsi) DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Oh iya. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

10

Sebetulnya kami ingin dalam bentuk prosentase Pak. Jadi untuk yang batubara kan prosentase 56 koma sekian persen, tapi yang lain kan Mungkin prosentase lebih menggambarkan real-nya Pak. Terima kasih. DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Iya Pak, yang paling bawah beda Pak. Kami akan segera perbaiki. Ini terakhir adalah profil rating-nya dari penilai mengenai resikonya PLN, dinilai oleh SNB. Demikian Bapak, kira-kira hal-hal yang kami bisa sampaikan. Kami mohon tanggapan dan saran-saran dari Bapak-bapak untuk mengenai presentasi kami. Demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Direktur Utama PT PLN yang telah menyampaikan paparannya. Sesuai dengan agenda kita, biasanya setelah pemaparan kita akan melakukan pendalaman. Berdasarkan catatan dari meja pimpinan silakan Pak Inas siap-siap Pak Kurtubi. DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Bapak Pimpinan. KETUA RAPAT: Kenapa? Oh silakan Pak. DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Bapak Pimpinan, mungkin kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin Pak. KETUA RAPAT: 11

Boleh Pak, silakan Pak. Sebelum kita mulai pertanyaan baru silakan Pak jawaban terhadap pertanyaan kemarin. DIRUT PT PLN (SOFYAN BASIR): Baik Bapak. Tanggapan atas pertanyaan yang pertama dari Pak Kurtubi yaitu FTP 1 dan FTP 2 agar dipercepat dan sepakat dengan 8 langkah percepatan yang diambil pemerintah untuk mempercepat itu dan kita harus mendorong semua jenis pembangkit kapasitas pembangkit listrik itu kita, perlu terobosan untuk memperbaiki. pengembangan EBT 2025 dalam 2025 dengan target 23 persen dipercepat dengan pengembangan pembangkit nuklir, berharap DEN mengoreksi regulasi yang membatasi pengembangan nuklir, opsi nuklir jangan ditempatkan pada opsi terakhir. Demikian adanya opininya dan PLN menyampaikan terima kasih atas saran dan idenya. Dan tanggapan dari kami demikian Pak dan mudah-mudahan khususnya dukungan dari FTP 1 dan FTP 2 serta percepatan pengembangan pembangkit nuklir. Yang kedua dari Bapak H. Iskan Qolba setuju dengan komentar Bapak Dito dimana harga gas sangat mahal, rencana program pemerintah 35.000 megawatt perlu kita apresiasi namun realisasinya selama ini sangat kecil, apakah ini cuma mimpi, apakah PLN mendapat pasokan gas yang cukup, karena batubara saat ini sudah tidak efisien apabila gas di monopoli oleh Petra Gas dan PGN sehingga PLN tidak mendapatkan cukup pasokan gas, program 35.000 megawatt tidak akan berjalan lancar, saya minta penjelasan dari Pertamina, PLN, dan PN Gas terhadap program-program 35.000, baurannya kami minta rinciannya. Tanggapan, penyerapan gas adalah 450 bbtu atau equivalent dengan penyerapan per-hari sekitar lebih kurang lebih kurang 1.250 bbtu dan bbtud. Dalam program 35.000 megawatt terdapat rencana pembangunan pembangkit baru sebesar 12.900 megawatt yang merupakan pembangkit yang membutuhkan bahan bakar gas, kebutuhan tambahan 12.900 megawatt sebesar 1.100 bbtud yang terdiri dari pembangkit di Jawa sebesar 500 dan luar Jawa 600. Untuk pemenuhan kebutuhan gas ini PLN melakukan koordinasi dengan SKK Migas dan Dirjen Migas Kementerian ESDM. Tahapan-tahapan bauran yaitu tadi seperti bagan yang kami sampaikan yaitu batubara sekitar total 19,9 persen, eh 19,9 ribu megawatt, eh gigawatt. PLTP 0,5 gigawatt, PLTA 1,5 gigawatt PLTGU dan gas dan mesin gas 12,9 gigawatt dan lain-lain 0,7 gigawatt, sehingga total 35.000 gigawatt. Dari Pak Endre Syaifoel yaitu PLTU Sijantang yang operasi tidak normal sejak 2004 hanya 50 persen yaitu 2 x 50 megawatt. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Interupsi Pimpinan. 12

Izin Pimpinan, sebelah kiri. Menanggapi itu sedikit Pak .

KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): Pertama kita minta apa yang dibacakan tadi dikasih kita handout-nya. Terus yang kedua yang saya minta itu target pemerintah yang 35.000 megawatt itu kita dikasih data dari tahapan-tahapan itu yang membuktikan bahwa gas semakin banyak dipakai oleh PLN. Itu yang menyakinkan kita Pak, bahwa batubara semakin berkurang. Jadi kita dikasih rincian tahapannya itu tahapan sebelum 35.000 megawatt itu nanti kita bisa melihat gasnya berapa, apa, batubaranya berapa itu. Terima kasih Pimpinan. Nanti bisa diinikan Pak, datanya Pak. DIRUT PT PLN: Baik, nanti kami lampirkan nanti, Pak. Kami lanjutkan, apakah kami bagikan saja Pak? KETUA RAPAT: Silakan dilanjut. DIRUT PT. PLN: Untuk tanggapan PLTU Sijantang, Ombilin, Sumatera Barat itu awalnya merupakan mulut tambang dengan pasokan batubara dari tambang batubara Ombilin yang dikelola oleh PT Bukit Asam. Dalam perjalan waktu tambang batubara juga digunakan memasok tempat lain sehingga cadangan batubara tidak lagi mencukupi. Untuk selanjutnya PLTU mulut tambang akan disediakan kontrak penyediaan batubara jangka panjang dan untuk PLTU Sijantang akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan PT BA untuk mengelola batubara dari tambang yang ada yang saat ini sudah semakin sulit untuk digali batubara tersebut sehingga harganya akan menjadi lebih mahal. Upaya lain yang dilakukan adalah 13

mengupayakan pasokan batubara dari sumber lain dan memastikan kesesuaian batubara yang dikirim dengan kebutuhan di PLTU Sijantang. Demikian Bapak jawabannya. Yang keempat dari Bapak Hadi Mulyadi yaitu terkait PLN dalam resume yang saya baca bahwa PLN selalu tidak mendapatkan gas dengan harga ekonomis, wajar kalau PLN tidak serius membangun infrastruktur gas PLN, tidak adanya pasokan gas untuk pembangkit, program 35.000 akan sulit jika hanya mengandalkan batubara, saya berharap dalam waktu yang akan datang agar PLN dapat menyampaikan rancangan roadmap pembangunan PLTG. Tanggapan Pak, roadmap pembangunan PLTG secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut pembangunan pembangkit termasuk PLTGU dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan energi sumber energi setempat atau kemudahan pasokan energi primer yang ada yaitu kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dihendaki, kendala pada sistem transmisi dan kendala teknis lainnya lingkungan sosial dikaitkan dengan karakteristik operasi PLTG dan PLTGU hanya direncanakan apabila terdapat kepastian pasokan gas. PLTG dan PLTGU berfungsi sebagai pembangkit medium, pemikul beban menengah atau load follower dan sebagai pembangkit beban puncak atau peaker. Secara khusus berikut ini disebutkan proyek-proyek pembangkit peaker dan load follower untuk memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan Sumatera yaitu PLTMG Arun 2.000 megawatt, PLTGU 200 megawatt, maaf, PLTGU Sumbagut 1 250 megawatt, keduanya direncanakan beroperasi dengan gas yang dipasok dari regasifikasi LNG Arun dan PLTMG Cegelam akan dipasok dari gas CNG Cegelam sebesar 4,5 bbtud dan PLTG dan MG Riau 200 megawatt yang direncanakan akan di pasok dari gas Jambi, Merang, sebesar 10 bbtud dan disimpan sebagai CNG. PLTG dan MG Jambi 100 megawatt yang akan diharapkan dapat memperoleh gas dari Jambi Merang dan disimpan sebagai CNG dan PLTG atau MG Lampung 200 megawatt diharapkan akan mendapatkan gas dari beberapa alternatif sumber gas yang perlu disimpan sebagai CNG. PLTGU Sumbangut 3 dan Sumbangut 4 masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt akan mengunakan sumber gas Arun, PLTGU IPP Riau 250 megawatt. Untuk sistem Jawa Bali akan di bangun PLTGU Muara Tawar add on 650 megawatt. PLTU Grati add on 150 megawatt. Dan PLTGU peaker Grati 450 megawatt. PLTGU peaker Muarakarang 500 megawatt, PLTGU peaker Jawa Bali 1 400 megawatt. Dan indikasi lokasi Sunyaragi dan PLTGU peaker Jawa Bali 2 kali 500 megawatt, indikasi lokasi Perak, dan PLTGU peaker Jawa 3 500 megawatt indikasinya itu di lokasi provinsi Banten, dan PLTGU peaker Jawa-Bali 450 megawatt indikasi di Provinsi Jawa Barat yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2016 dan 2017. Untuk Indonesia Timur pembangunan proyek-proyek pembangkit peaker yaitu Makasar peaker 450 megawatt, Minahasa peaker 150 megawatt, Lombok peaker 150 megawatt, Kalsel peaker 200 megawatt, Kaltim peaker 100 megawatt, Kupang peaker 400 megawatt, Ambon peaker, Japura peaker 40 megawatt, dan untuk pasokan gas sebagai bahan bakar pembangkit peaker tersebut PLN merencanakan pemanfaatan mini LNG untuk pembangkit beban puncak pada sistem-sistem besar Kalimantan dan Sulawesi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan mini LNG juga akan dimanfaatkan untuk pembangkit beban 14

besar, eh pembangkit beban dasar sekaligus beban puncak pada sistem sistem kecil yang tersebar. Hal disebabkan biaya pokok produksi PLTMG dengan mini LNG diperkirakan jauh lebih ekonomis dibandingkan pembangkit BBM. Mengingat harga gas dan LNG sangat tinggi maka gas ini hanya ekonomis untuk dipakai dipembangkit peaking bukan pembangkit beban dasar. PLN merencanakan pemanfaatannya LNG untuk pembangkit beban puncak dan pembangkit yang bersifat masran(?) di sistem kelistrikan Jawa, Bali dan Sumatera. Yang kelima dari Pak Ramson Siagian, infrastruktur program 35.000 megawatt dalam 5 tahun apakah dapat diselesaikan, tanggapan program 35.000 megawatt memang cukup ambisius terutama apabila dikaitkan dengan keberhasilan FTP 1, FTP 2. Namun belajar dari FTP 1 dan FTP 2 diharapkan program 35.000 megawatt akan dapat dicapai dalam 5 tahun ke depan. Lima Pak Aryo P.S. Djojohadikusuma tarif listrik pada 1.300 dan 2.200 VA apakah benar... (terpotong interupsi). ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Interupsi Ketua. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Masukan saja Ketua, untuk menghemat waktu saya pikir tanggapan tertulis sudah dibagikan ke kita masing-masing seandainya nanti ada yang kurang puas jawabannya atas tertulis dari pihak PLN nanti bisa dipertanyakan pada waktu kita tanya jawab Ketua. Kan dibacakan oleh Dirut PLN saya pikir sudah ada di depan kita masing-masing. Saran saya yang tidak puas dengan jawaban tertulis biarkan nanti bisa dipertanyakan kembali. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Oh jadi sarannya, kalau memang sudah dibagikan kepada seluruh Anggota jawaban tertulisnya tidak perlu dibacakan ulang, nanti kalau ada yang tidak, masih belum jelas dari jawaban tertulis itu, klarifikasi atau hal-hal lain persamaan saja dengan pertanyaan pada saat ini. Dapat disetujui? (RAPAT : SETUJU)

15

Selanjutnya kita langsung pendalaman saja Pak Dirut, tadi saya sudah sampai ada Pak Inas, siap-siap Pak Kurtubi. Silakan Pak Inas. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Terima kasih Pimpinan. Selamat pagi Pak Dirut dan jajarannya, Pak Dirut dan jajarannya, Nama saya Inas Nasrullah Zubir, dari Banten 3, Fraksi Partai Hanura. Begini saya baca, sebentar saya buka, sebentar beritanya ya, saya baca berita di media bahwa Pak Amin mengatakan, Pak Amin, ada di sini Pak Amin ya? Izin Pak Dirut langsung saya kepada Pak Amin. Pak Amin menyampaikan kepada media bahwa PLN akan mengadakan tender untuk LNG, begitu Pak ya? Sebelum PLN nanti mengadakan juga tender buat pembangkit gas itu tadi. Kalau, izinkan saya Pimpinan, untuk sedikit berinteraksi dengan Pak Amin. Untuk LNG ini Pak Amin selama ini PLN dapat LNG dari mana Pak ya? DIREKTUR PT PLN (AMIN SUBEKTI): Jadi yang LNG selama ini untuk yang di Muara karang, Muara Tawar saja ya Pak itu mendapatkan dari Nusantara Regas dan dari PGN. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Nusantara Regas. Kemudian apakah Pak Amin mengetahui bahwa LNG produser LNG Indonesia itu kan sangat terbatas kan Pak? DIREKTUR PT PLN (AMIN SUBEKTI): Betul, betul Pak. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Tetapi ide dari mana bahwa LNG nanti akan ditender Pak? DIREKTUR PT PLN (AMIN SUBEKTI): 16

Begini Pak, jadi sebenarnya tender LNG itu untuk mengantisiapasi tambahan PLTG dan PLTMG yang akan dibangun di Indonesia Tengah. Jadi ini khusus di Indonesia Tengah Pak. Definisi Indonesia Tengah adalah Kalimantan Bagian Timur, kemudian Sulawesi dan juga NTB. Yang kami pikir tidak punya apa, jalan lain Pak, karena tidak mungkin membangun gas pipa seperti yang di Jawa sehingga kita harus membuatnya menjadi tender LNG. Itu sebenarnya dasar pemikirannya seperti itu. Nah ini adalah tambahan kapasitas Pak, yang tidak terkait dengan kapasitas eksisting yang sekarang di Muara Karang dan Muara Tawar. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Ya karena setahu konsep pemahaman saya LNG itu produser LNG itu kan ada Pertamina, Tangguh, dan satu lagi Santos setahu saya gitu Pak ya. Jadi kalau ini ditenderkan yang saya khawatir bahwa sekarang ini kan di Indonesia ini namanya pemburu rente kan sangat banyak, apalagi dia membuat perusahaan-perusahaan trading ya gas. Saya khawatir seperti PT Energasindo Heksa Karya, PT Citra Nusantara Gemilang, Gaskom, lantas kemudian ada juga Banten Usaha Energi, itu akan masuk Pak, ikut tender. Mereka tidak punya lapangan minyak, lapangan gas tidak punya, mereka kilang gas juga tidak punya, mereka ini trader semua, artinya cari untung. Kalau ini dibiarkan mereka ikut tender berarti PLN akan membeli gas lebih mahal itu nantinya. Mengapa PLN tidak sekarang ini, karena sebagian dari produser LNG itu adalah BUMN, ada Pertamina, ada juga PGN, Bapak melakukan negosiasi dengan mereka melalui menteri misalnya begitu. Tidak perlu lagi sekarang ditender-tender, karena tender akhirnya yang masuk perusahaan-perusahaan swasta. Jangan-jangan, jangan sampai, jangan sampai ini Pak, Komisi VII mencurigaiku wah ini akan mengajak trader-trader yang tidak punya minyak untuk ikutan. Ini tidak benar Pak, PLN akan membeli gas akan mahal. Ini untuk menjadi catatan Pak Dirut. Jangan biarkan ada tender, akhirnya perusahaan-perusahaan swasta yang tidak punya lapangan gas, yang tidak punya kilang gas itu ikut tender. Loh kita tahu kok yang punya LNG kan cuma itu-itu saja. Diskusikan saja sama mereka sama Pertamina, diskusikan dengan PGN. Minta menteri untuk memfasilitasi untuk itu loh. Ngapain ditenderin. Tender yang masuk nanti seperti yang saya sebut tadi itu, perusahaan-perusahaan ini akan masuk Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Selanjutnya kami persilakan Pak Kurtubi, siap-siap Pak Endre. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Terima kasih Pak Ketua Sidang. Rekan-rekan sejawat Anggota DPR yang saya hormati, 17

Bapak Dirut PLN beserta jajaran Direksi yang saya hormati, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, pertama soal biaya pokok produksi PLN kok tidak tidak ada angkanya, kan harga jual rata-rata dari RKAP revisi misalnya Rp1.058 per-KWH. Ini kan harga jualnya. Berapa cost-nya. Tolong kami dikasih dan berikut struktur cost-nya. Dari BPP itu berapa yang untuk biaya energinya. Maksud saya energi primernya, berapa biaya untuk batubara, untuk gas, BBM, dan seterusnya. Kami lihat-lihat di sini tidak dipaparkan. Lalu saya perhatikan bahwa secara nasional perencanaan PLN ini masih belum memenuhi tujuan kita bersama untuk pertama meningkatkan elektrifikasi rasio secara lebih cepat, nomor dua meningkatkan kehandalan yaitu mengurangi hidup mati, hidup mati yah. Saya tidak lihat dalam perencanaan yang dipaparkan sekarang. Demikian juga apa, yang saya expose beberapa waktu lalu dan ada jawaban tertulis tentang pembangkit tenaga nuklir kelihatannya PLN sangat pasif tentang PLTN ini. Saya pikir paradigmanya harus kita ubah. Mungkin pemerintahan yang lalu iya PLTN itu ditaruh di opsi terakhir. Pemerintah sekarang ini kita sadar bahwa meskipun elektrifikasi rasio kita 100 persen suatu saat ya tapi kalau menggunakan acuan yang lebih konkrit yang lebih universal yaitu konsumsi listrik perkapita masih amat sangat rendah kita itu. Karena sebagian konsumen kita itu adalah pengguna 400 watt, 450-an ya. Untuk perbandingan konsumsi perkapita kita itu sekarang kalau tidak salah seperenam komsumsi perkapita listrik Malaysia, Pak Dirut. Seperenam, jauh sekali. Nah, PLTU, PLTG, renewable yang kecil-kecil microhydro maupun apa, pembangkit listrik tenaga bio masa yang kecil-kecil tetap didorong, tapi itu semua amat sangat tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas pembangkit kita secara signifikan ya. Proyek 35.000 juga relatif lamban, maka harus ada perubahan paradigma bagaimana mempercepat secara konkrit pemanfaatan nuklir ya. Apakah 1.000 megawatt, 2.000, 3.000, apakah nantinya di Bangka atau yang di Gunung Muria dihidupkan kembali atau di Kalimantan. Mestinya ini lebih konkrit terutama perencanaan sisi perencanaan PLN. Nomor tiga lebih spesifik ke Dapil saya, saya Dapil NTB Pak, dalam Kunker Komisi VII beberapa waktu yang lalu kita terkesima oleh data PLN NTB. Ternyata NTB ini paling buruk Pak Dirut. Di samping elektrifikasi cuma 65 persen, nasional 85, ternyata biaya produksi listrik NTB mungkin yang termahal di Indonesia karena sekitar Rp3.700,- per-kwh kalau tidak salah, NTB itu. Ini disebabkan 80 persen listrik di NTB itu dari PLTD dari BBM. Kok dibiarkan terus sama PLN, bagaimana sih perencanaannya ini ya. Kelihatannya PLN lebih senang beli BBM ini. Tolong kami dipaparkan mekanisme pembelian BBM-nya PLN. Kami curiga ini. Sengaja mempertahankan untuk membeli BBM, membeli BBM. Ada mekanisme yang tidak benar dalam pengadaan BBM PLN ini. Tolong kami dijelaskan bagaimana pengadaan BBM PLN ini, kok senang banget NTB itu 80 persen pakai BBM. Apa gunanya perencanaan yang bertahun-tahun kok dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu, ya. Direktur perencanaan harus ditegur keras ini ya. Bagaimana ini terjadi NTB 80 persen listriknya dari BBM Pak. Ini memang tidak bisa 1, 2 tahun, tapi kan akibat daripada tahun-tahun yang lalu kok dibiarkan terus. Ada PLTU dibangun tidak 18

selesai-selesai yang Jeranjang itu. Sampai sekarang tidak selesai-selesai itu. Sudah melewati batas kok tidak ada hukuman kepada kontraktor misalnya. Saya tidak lihat ada langkah serius dari PLN ini untuk bisa terutama NTB ini diperbaiki Pak. Nusa Tenggaralah ya. NTB dan NTT. Begitu rendah mereka ini, apa namanya, eletrifikasi rasionya. Juga satu hal lagi. ANGGOTA FRAKSI PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.): Pimpinan, sebentar Pimpinan. Kayaknya sudah melebih 3 menit jadi biar tidak terulang lagilah masalah waktu ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Iya Pak. Tolong dipercepat. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Terima kasih Cak. Sebaiknya Pimpinan yang menegur saya ya. Baiknya Pimpinan yang menegur saya, apakah saya sudah lewat offside atau tidak ya, sebaiknya begitu yah. Jadi satu hal lagi Pak Dirut, apa namanya, kadang kami Anggota DPR ini bagaimana menyuarakan suara rakyat Pak, kasian rakyat di NTB ini. Begini kenapa tidak segera itu pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sembalun dekat Gunung Rinjani itu, mbok PLN yang bangun kalau IPP tidak mau, misalnya. Kok dibiarkan saja, lebih seneng, apa, PLTD baik yang PLN maupun nyewa-nyewa PLTD, solusinya itu, padahal ada panas bumi di Sembalun itu yang lumayan 20 mega. Kenapa itu tidak direalisir Pak, Kalau PLN tidak bisa cari investorlah. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi secara nasional mari kita dorong prosedur investasi di ini Pak dipersingkat, dipermudah PLTU mulut tambang di Sumatera, di Kalimantan supaya dipercepat semua itu ya. Jangan hanya teori tapi pelaksanaan di lapangan mereka dihambat. Demikian, terima kasih.

19

Assalamu'alaikum Warahmatullhi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Selanjutnya Pak Endre, siap-siap Pak Joko Purwanto. ANGGOTA F-P.NASDEM (H. ENDRE SAIFOEL): Terima kasih Pimpinan. Pak Dirut PLN, saya berkaitan dengan pertanyaan saya yang kemarin juga. Saya perkenalkan nama saya Endre Saifoel. Ini di halaman 6 di anggaran 2015 PT PLN saya melihat di sin harga batubara, harga beli batu bara ini rupiah per kilo saja Pak? Ini mohon Pimpinan, untuk interaktif. Ini dengan kalori berapa atau memang tidak ada berbentuk spek. Karena kalau kita kaitkan dengan pertanyaan kita kemarin ini bisa PLN yang kita maksud kemarin bisa berjalan dengan normal dengan memakai batubara PT BA dengan harga ini, dibandingkan dengan pembelian harga sekarang. Itu kita tanya ke Pak Dirut ini perkalori rata-rata atau bagaimana ini. DIRUT PT PLN: Rata-rata Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (H. ENDRE SAIFOEL): Rata-rata kalori? DIRUT PT PLN: Iya Pak. ANGGOTA FRAKSI PDIP (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.): Kalau rata-rata kalori ya Pak, kalau PLN ingin membeli batubara dari PT BA saya rasa sudah sanggup ini, PT BA saya rasa sudah bisa jualan. Dan tidak mungkin lagi PT BA untuk tidak melakukan penambangan. Karena dengan harga ini 20

800.000, mereka menambang hanya di mulut tambang, tidak ada ongkos angkut ke PLTU tersebut. Saya rasa sudah bisa PT BA melaksanakan. Dan PLN mendapat kalori yang lebih bagus. Tapi yang ini kita minta kapan bisa PLTU itu perkiraan dari PLN bisa berjalan normal lagi. Karena di Sumatera Barat itu seperti Semen Padang saja sudah permintaannya 100 megawatt, PLN belum bisa menyanggupi, sementara pada musim kemarau Sumatera Barat sudah kewalahan dengan listrik, karena PLTA-nya tidak maksimal juga air danau sudah menyusut. Hanya itu yang saya sampaikan ke Pak Dirut. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Selanjutnya Pak Joko Purwanto, siap-siap Pak Ramson. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta seluruh Anggota Komisi VII DPR RI, Yang saya hormati Bapak Direktur Utama PLN beserta jajarannya, Pak Dirut, saya mungkin tidak ingin mengomentari tentang angka-angka ataupun apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam paparan Bapak tadi, tapi sebagai fungsi pengawasan izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal pertama adalah berkaitan persoalan yang pernah saya sampaikan kepada Pak Dirut tapi waktu sifatnya informal. Begini Pak Dirut, walaupun bukan Dapil saya ini ada di ujung Republik ini di Wamena, Kabupaten Wamena, Irian Jaya. Papua Pak. Ada pembangkit listrik mikrohidro 4,5 megawatt, kami pernah membantu karena dekat dengan Dirutnya setengah mati Pak, akses dengan laut tidak bisa, apalagi akses darat. Semuanya itu dengan udara. Kita bangun, mereka bangun 2009. Aktif Ericsson itu 2013. Hari ini mati, Pak. Byar pet terus. Saya pernah sampaikan kepada Pak Dirut tapi sampai detik inipun tidak ada tindak lanjutnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan sebagai target Bapak, Bapak bicara di sini mengenai target 35.000 megawatt. Bagaimana kita bicara mau 35.000 Pak, wong yang ada saja produktivitasnya makin lama makin menurun. Nah ini yang saya mohon arahan atau jawaban dari Bapak berkaitan dengan seperti itu.

21

Berapa kali kami komunikasi dengan GM kenapa kami pernah ke sana Pak 2009, zamannya Capres-nya Om Mas Aryo. Kita prihatin, karena apa? Tidak ada satu masjid pun yang tulisannya Republik Indonesia. Bantuannya bantuan Amerika, bantuan Australia dan lain sebagainya. Itu masih di Republik Indonesia Pak. Nah sekarang bicara pembangkit listrik, apa pembangkit listriknya, kehidupan di sana sangat miris. Listriknya byar pet. Oleh karenanya, saya mohon perhatian kepada Pak Dirut berkaitan dengan hal ini kebetulan bupatinya juga titip pesan tentang hal tersebut ya beberapa kali kita komunikasi dengan GM-nya untuk memperhatikan ini, ternyata juga tidak bisa karena prosedural. Karena di sana masalah maintenance Pak, sehingga kemudian terpaksa listriknya menjadi mati. Itu satu. Keduanya berkaitan dengan pembangkit listrik PLTU Kenayan, di kota Pekanbaru, itu 100 kali, apa, 100 x 2 megawatt. 2 x 100 maaf saya ulangi. Itu kontrak 2011 nilainya 1,7 trilyun. Tidak tahu kenapa bergeser 2013, berangkat angkanya menjadi 2,3 trilyun. Tapi sampai 2015 ini tidak jadi-jadi, Pak. Nah kebetulan kami terjadwal tanggal 16 April besok melakuan kunker spesifik sekiranya melalui Pimpinan kami mengusulkan bisa mengundang Pak Dirut untuk melihat langsung realita-realita seperti ini yang terjadi di lapangan. Bagaimana kita bicara mau program pemerintah 35.000 watt wong yang ada saja seperti ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya silakan Pak Ramson, siap-siap Pak Muhammad Nasir. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Ketua, Teman-temanmu Anggota yang terhormat, Pak Direksi PLN dan jajaran yang saya hormati, Pertama-tama alhamdulillah suasana di sini Pak Dirut tenang kita, sudah indah, tadi sudah pelukan Pak Mustafa dengan Pak Ketua. Saya juga pelukan. Jadi pelukan, bukan hanya ciuman. Jadi enak sekali kita sekarang ini. 22

Yang kedua, halaman 6, Pak Dirut, itu di situ ada hal-hal yang perlu saya pertanyakan harga gas itu malah direalisasi 2014 dengan revisi RKAP ada kenaikan harga 8,5 US Dolar menjadi 9,7 USD per-bbtu. Di satu sisi harga ICP itu menurun dari 104 ke 60 US Dollar perbarel. Harga batubara juga ada kenaikan seharusnya itu paralel Pak Dirut. Nah ini nanti tolong dijelaskan kenapa dalam RKAP revisi ada kenaikan harga untuk energi primer harga gas dan batubara. Agak rada kurang logis sehingga proyeksi keuntungan akan menurun dan proyeksi harga pokok penjualan listrik per-KWH akan naik. Kalau proyeksinya naik akan menambah proyeksi subsidi listrik yang akan dibayar negara yang disetujui oleh DPR RI di APBN. Karena kadang-kadang Pak Dirut di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah maupun domaindomain yang juga bagian dari pemerintah, sering kesalahan perhitungan diangka mengakibatkan mengganggu kebijakan ekonomi, misalnya kalau ada kesalahan dalam menentukan harga pokok penjualan BBM, harga BBM harus dinaikkan, itu akan menambah cost dari hampir semua sektor dan jasa yang memakai BBM sebagai energi primer. Kalau itu ada kenaikan akan mempengaruhi laju inflasi, akan mempengaruhi kemampuan komparatif atau comparatif advantage industri manufacturing kita, akan mempengaruhi ekspor kita mungkin net ekspor kita akan turun, bisa jadi defisit akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Padahal dimulai dari soal angka gitu. Makanya Pak Dirut, kalau saya dalam perdebatan itu saya kupas betul, ibarat menyelam, berenang, saya tidak mau hanya di atas saya nyelam ke dalam. Begitu, Pak Ketua. Karena kadang-kadang persoalan bangsa itu, itu dari sebenarnya hanya sepele gitu, tapi orang membuat filosofi semua, padahal dari situ saja. Langsung itu korelasinya banyak. Dan langsung mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Yang saya Kunjungi Pak Dirut hampir setiap minggu atau sekali dua minggu karena kebetulan juga ada dananya Pak Dirut, jadi saya kemarin, kemarin dulu juga ketemu rakyat kecil. Indah sekali. Tetapi biarpun mereka ekonominya susah. Kalau itu menurut Bung Karno korban dari sistem. Jadi kalau salah kebijakan mereka korban termasuk soal ini Pak Dirut kalau Direksi salah membuat analisis mengenai harga pokok penjualan listrik per-KWH nanti dampaknya akan luas. Langsung teriak nanti ada pejabat negara uang dibakar-bakar dengan subsidi. Jadi itu yang pertama Pak Dirut, yang strategis. Terus yang rada kurang strategis soal membutuhkan penjelasan dari halaman 7, Pak Dirut. Itu saya lihat di situ pembelian tenaga listrik naik dari 3,4 trilyun menjadi 5 trilyun, apa hanya sebesar itu komposisi listrik swasta yang digunakan atau yang dibeli oleh PLN dari IPP. Atau pertanyaan satu lagi apakah itu yang dibayar ke IPP. Berarti kalau hanya segitu dari semua cost PLN rasionya sangat besar untuk pembangkit listrik yang dari PLN sendiri. Berarti IPP-nya cost per-KHW-nya jauh lebih rendah dari cost per-KWH dari yang dioperasikan pembangkitnya oleh PLN kalau memakai logika yang ada di data-data angka-angka ini Pak Dirut. Karena di sini penyusutannya saja 27,3 trilyun, pemeliharaannya naik juga dari 20 ke 23,9 trilyun. Tadi penyusutan juga naik dari 23 ke 27 kalau penyusutan masih bisa dipakai re-invest ke PLN sendiri.

23

Saya pikir itu saja dulu Pak Dirut. Itu sudah sangat strategis yang saya kemukakan, mohon penjelasan lebih lanjut karena itu korelatif dengan apa yang disampaikan oleh Pak DR. Kurtubi tadinya. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Ramson. Jadi Pak Dirut, Pak Ramson ini senang menyelami Pak, dan beliau memang seorang penyelam juga Pak. Tapi kadang-kadang sambil menyelam minum air Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Muhamad Nasir, siap-siap Pak Bowo. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Pimpinan, daftar Supratman. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Dirut PLN beserta jajarannya, Mungkin di sini sedikit saya mau menyampaikan bahwa PLN ini perusahaan negara yang memberikan kontribusi banyak untuk rakyat, jadi saya berharap kerusakan PLN ini bisa dibenahi dengan datangnya Dirut yang baru ini. Tapi Saya meminta kepada Pak Dirut lihat dulu kerusakan-kerusakan PLN yang selama ini, karena saya melihat PLN ini dalamnya rusak semua, cuman rumahnya saja masih PLN gitu. Nah saya minta ketegasan Pak Dirut karena saya lihat basic Pak Dirut juga kan Mantan Dirut BRI ya saya berharap harus melihatlah kondisi keuangan, harus melihat bagaimana proyek-proyek yang ada di PLN ini yang sangat kacau balau saya lihat, tidak beraturan, suka-sukanya sendiri. Jadi satu contoh hal yang kecil saja kontrak-kontrak genset yang ada di PLN ini saya minta laporannya Pak Dirut. Ini semua saya lihat bermasalah. Nah, ini kalau bisa melalui Pimpinan, izin Pimpinan, kalau memang perlu kita bentuknya Panjanya, bentuk panjanya, kalau perlu ya kita laporkan dulu ke BPK untuk mengaudit. Karena memang sangat besar permasalahan di situ, Pak Dirut. Karena anggaran satu provinsi saja sudah hampir 4 T, tapi mesti rugi juga PLN ini saya tidak 24

mengerti juga gitu. Dan suka-sukanya gitu, main tunjuk-tunjuk saja, atur-atur saja, tapi rugi terus gitu. Macam mana negara ini tidak hancur nanti kalau begini. Saya minta ya Pak Dirut ini jangan soft copy dari Dirut yang lama, saya minta ada gebrakan baru yang Pak Dirut lakukan untuk mengganti stuktur-struktur yang bermasalah ini. Contoh satu Pak Dirut, ini ada PLTU yang di Dapil saya PLTU Tenayan Raya 2 x 10 megawatt ini kontraknya 1,7 trilyun, dikontrak tahun 2011, akhir kontraknya 2013, nah tiba-tiba anggaran itu 2013 bertambah lagi jadi 500 milyar ditambah menjadi 2,3 trilyun, dan pembayarannya sudah dilakukan 93 persen, tapi fisiknya masih 70 persen. Ini siapa yang melakukan. Dan saya melalui Pimpinan, izin untuk kunjungan kita besok Pak Dirut kita minta hadir di sana. Ini banyak Pak, kontrak-kontrak yang baru 20 persen sudah dibayar 80 persen. Nah, ini saya minta ini Pak Dirut yang baru ini bisa melakukan gebrakan, bahwa isinya PLN ini sudah bobrok. Kalau begini negara yang rugi. Mungkin ada yang menentukan di PLN ini Pak, apa maunya dan bagaimana maunya bisa dibuat. Ada salah satu di lokasi yang harus dipasang mesin Mercy tapi dipasang mesin Cina dan mesin Cina ini sekarang akan diganti lagi. Setelah setahun mau digantu lagi baru dengan proyek yang baru. Ini saya minta nanti ya kalau bisa kita buat laporan BPK-nya kita menyurati BPK supaya diaudit dulu PLN ini, karena isinya sudah bobrok menurut saya. Karena saya membaca laporannya saja sudah geleng-geleng kepala lihat laporan dari temuan-temuan teman-teman yang memberikan laporan ke kita. Dan saya sudah mengecek salah satunya PLTU Tenayan Raya ini, karena di Dapil saya sendiri, dan bahan bakunya itu batubara akan diganti lagi dengan BBM untuk menghidupkan mesin itu, itu mau dipakai BBM Pak, sementara spek-nya itu batubara. Nah ini siapa yang menciptakan proyek ini? Nah, ini tolong Pak Dirut ungkap kasus ini, nah kita dukung Pak Dirut. Mungkin itu yang saya sampaikan Pimpinan, dan mungkin sekali lagi melalui Pimpinan, kunjungan besok Pak Dirut dengan direksi yang bersangkutan hadir di sana, dan kita lihat sama-sama. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warramatullahitaala Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nasir. Sebagai informasi Pak Dirut, kita tanggal 16 itu akan ke Riau alangkah baiknya sesekali Pak Dirut lakukan uji petik Pak. Uji petiknya ada penawaran dari Pak Nasir yang disampaikan informasi uji petik langsung di lapangan dan langsung ambil keputusan Pak, di lapangan. Karena kalau ada Dirut pasti bisa langsung mengambil keputusan melihat langsung kondisinya. Jadi tanggal 16 Pak Dirut, 25

harapan tadi, Pak Nasir, hadir, kita akan melakukan kunjungan spesifik dan salah satunya adalah masalah itu juga akan kita lihat langsung di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Bowo Sidik, dan siap-siap Pak Totok.

ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pak Dirut PLN beserta jajarannya, Saya Bowo Sidik Pangarso Pak. Melihat rencana kerja yang 2015 saya hanya menambahkan apa yang dikatakan Pak Kurtubi tadi, Pak, bahwa PLN tidak mencerminkan dalam rencana kerja itu melakuan suatu alternatif pengadaan listrik. Tadi teman-teman mengatakan banyak sekali menggunakan bahan bakar minyak, dan nanti akan terbukti bahwa di dalam neraca yang Bapak sampaikan kepada kami itu ternyata biaya usaha dari 256 T itu 165 T itu bahan bakar minyak. Artinya ini PLN selama ini tidak melakuan suatu pemikiran alternatif untuk berpikir melakukan terobosan-terobosan melakukan pengadaan listrik yang tidak menggunakan bahan bakar, yang jauh lebih murah. Kita tahu bersama tadi disampaikan teman juga, kalau bicara bahan bakar itu selalu pasti mafianya ada di mana-mana Pak. Harapan kami sama PLN yang baru ini harusnya bisa membawa lebih transparan, lebih bagus ke depan buat PLN. Jadi apakah ada, pertanyaan saya Pak, yang poin pertama apakah ada alternatif di luar yang ada rencana kerja Bapak itu apakah PLTN, PLTA, dan PLTS. Kalau kita bicara wilayah Sumatera sebenarnya PLTA itu sangat bagus, Papua juga bagus, bahkan yang terjadi sekarang, kemarin kami kunjungan kerja ke Papua, Freeport ingin mengadakan sendiri untuk kepentingannya Freeport mengadakan PLTA, sudah disurvei dan sudah siap semuanya. Ini artinya kita malu Pak, sebagai bangsa ini Pak. Bangsa asing mengambil, bisa melakuan PLTA mengadakan untuk listrik untuk kepentingan bisnisnya, tetapi bangsa kita sendiri tidak bisa melakukan hal tersebut. Sumatera, Sulawesi, itu untuk PLTA sangat banyak. Harusnya PLN berpikir ke situ Pak. Kemudian kedua, berkaitan PMN yang 5 T Pak, pada waktu rapat kemarin di Hotel, mana itu hotel kita Pak, kemarin ya, di Intercon, salah satu Direksi PLN menjanjikan pada kami akan memberikan data-data 5T itu untuk dibelanjakan apa saja dan biayanya berapa, tetapi sampai detik ini kesepakatan rapat yang kita buat di sana belum masuk data tersebut. 5 T itu menjadi sorotan masyarakat Pak, kemarin pada waktu APBN-P dimana PLN mendapatkan dana tambani 5 T tapi kami sebagai Komisi VII sebagai salah satu fungsinya pengawasan kami ingin tahu 5 T itu dilakukan atau digunakan untuk apa saja dan biaya saja dan dimana saja letaknya 26

supaya kita tahu persis dalam pengawasan ke depan terhadap 5 T tersebut. Nah, 5 T tersebut yang kita minta kemarin sampai detik ini belum masuk ke Sekretariat ya. Bu, belum ya? Itu dijanjikan Pak dalam rapat. Mohon perjatian Dirut, pada direkturdirektur lainnya kalau menjanjikan sesuatu pada kami tolong ditepati Pak. Kemudian ketiga berkaitan rugi laba, Bapak menyampaikan di sini sepertinya PLN itu laba 18,669 Pak ya? Tapi Bapak tidak melihat di situ bahwa sebenarnya ada subsidi pemerintah sebesar 74 T. Artinya sebenarnya PLN ini rugi 55,68 T Pak. Maksud saya kalau bisa yang disajikan itu ruginya berapa, baru kita bicara subsidinya. Nah tugas PLN ke depan tentunya bersama kami bagaimana subsidi ke depan itu makin kecil Pak. Kan 74 T ini memang saya ihat dari 2014 ke 2015 turun subsidinya. Tetapi neraca yang Bapak sampaikan adalah saya melihat bahwa di sini ada kerugian PLN 55, karena Bapak jangan masukan subsidi bagian dari pendapatan Bapak, itu bagian dari pemerintah melakukan minus terhadap kepentingan bangsa dan negara ini untuk listrik. Harapan kami ke depan tentunya PLN bisa menekan subsidi itu dengan bagaimana. Kalau Bapak bicara tadi, saya bicara mengenai 165 M, eh 165 T BBM itu sangat besar sekali Pak. Bapak bandingkan coba 256 biayanya usaha, beban usaha, 165 T-nya itu adalah dari BBM yang kata teman-teman tadi bahwa semuanya hampir rata-rata penggunaan pengadaan listrik menggunakan diesel Pak. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Bahkan tadi kata teman-teman untuk pengadaan dieselnya pun ada permainan. Harapan kami ke depan bagaimana PLN untuk mengurangi diesel tersebut untuk menekan biaya BBM ini otomatis biaya subsidi kita akan berkurang. Yang terakhir berkaitan dengan, saya mohon penjelasan Pak, ada beban bunga di sini yang cukup besar, itu hutang-hutang apa saja Pak, yang di PLN ini makin lama makin besar tahun 2014 35 T sekarang menjadi 38 T. Apakah itu pinjaman PLN yang dari pihak ketiga siapapun, manapun, tolong kami sebutkan Pak. Dan harapan kami ke depan harusnya PLN itu makin lama, pinjaman itu makin turun Pak, jangan makin besar Pak. Kalau bunganya makin besar asumsinya pinjaman makin besar atau bunganya yang makin besar. Saya mohon penjelasan itu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Selanjutnya kami Persilakan Pak Totok, siap-siap Pak Iskan. Tidak ada ya. Oh silakan Pak Iskan, ada. ANGGOTA F-PKS (ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.): 27

Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Direktur PLN dan jajarannya, Jadi seperti kita ketahui Pak kan PLN ini perusahaan besar ya jadi saya minta supaya PLN ini ke depan itu lebih banyak membuat sistem sebab kalau terlalu besar kekuasaan di direktur ini beli sana, beli sini, kirim sana, kirim sini, ini nanti sangat berbahaya juga pada diri Bapak sendiri juga. Ini perlu saya ingatkan ini. Maka saya mengusulkan pertama, PLN itu harus membuat struktur biaya, biaya listrik itu apa saja komponennya. Kalau kita lihat seperti contoh umpamanya di Amerika itu ketika dia menentukan harga listrik ataupun harga BBM itu ada ada strukturnya termasuk cost-nya berapa, keuntungannya bolehnya berapa. Sebab kalau tidak begitu, ini kemungkinan korupsi itu di kebijakan. Katakanlah umpamanya listrik nanti di Sumatera Utara dikirim dari Papua, itu kan ada ada cost penentuan transportasi seperti apa nanti itu. Kemudian nanti listrik di Sulawesi dikirim dari Sumatera umpamanya ya Bu ya. Padahal listrik di Sulawesi Selatan cukup di di situ dibuat di situ supaya lebih murah gitu, kalau kalau bisa umpamanya listriknya di di tambang itu sendiri gitu. Jadi saya mengusulkan nanti itu sampai seberapa itu nantinya marketingnya, keuntungannya, boleh supaya nanti ketika kita menganalisa PLN itu ketahuan itunya, kinerjanya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin Bapak kan dari perbankan, seharusnya itu kita dikasih data yang lengkap dong ya, bagaimana rasio keuntungan PLN dibandingkan dengan valuta asing. Seharusnya itu disandingkan supaya ketahuan boroknya PLN itu. Jadi artinya kalau PLN itu ngutang valas segini kerugian negara, kalau tidak pakai valas segini keuntungan negara, itu harus dikasih ke kita, karena kita ini bagian pengawasan ya. Berapa sekarang utang valasnya itu, kalau dia utang valas karena banyak kritikan PLN ini kan tidak melakukan hedging, hedging dalam mata uang asing. Dan ini sangat berbahaya, permainan finansial itu dibebankan kepada kepada negara, dibebankan kepada negara. Yang ketiga, saya lihat tidak ada keseriusan dari PLN melakukan konversi energi. Jadi tidak terlihat ada keseriusan, katakanlah umpamanya di 3 provinsinya itu dia energinya banyak dari air seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, tapi tidak kelihatan pemerintah itu serius mengembangkan energi air umpamanya di Sulawesi Selatan ataupun di Sumatera Utara. Jadi ini saya minta penjelasan tentang rencana besar PLN tentang konversi energi itu seperti apa. Kalau Pak Kurtubi tadi bilang ada alternatif apa, nuklir, okelah di negara kita banyak energi ya , banyak, ada ada apa, ada laut, ada ombak, ada mata air, dan seterusnya. Jadi saya ingin itu ada kebijakan dikasih kita data rencana besar PLN tentang konversi energi ini, karena ketika kita bicara tentang energi nasional pasti paling banyak itu bidangnya itu adalah PLN karena negara-negara yang sudah maju semuanya nanti ke listrik semua kalau kita lihat kita kereta api di Eropa itu istrik, skuter pun pakai listrik semua. Jadi ketika PLN punya rencana besar tentang energi berarti akan menyelesaikan 70 persen masalah energi kita ke depan. Ini PLN harus serius ini. 28

Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Bu Mercy, siap-siap Pak Bambang Haryadi.

ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirut PLN dan jajaran yang saya hormati, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati pula, Terkait dengan seluruh dokumen yang hari ini dipaparkan oleh Pak Dirut PLN ada beberapa catatan yang hendak saya stressing Pak, yang pertama sebelum masuk jauh dalam seluruh detail penjabarannya mungkin saya minta klarifikasi dulu Pak soal penetapan elektrifikasi untuk 2015, karena di dalam penjabaran ini secara menyeluruh saya lihat tidak ada, cuma hanya penyampaian informasi makro sampai dengan tahun 2019 itu pencapaian ditargetkan 90 sekian persen. Nah, dengan percepatan FTP 1, FTP 2, termasuk juga 35.000 megawatt untuk tahun 2015 mungkin bisa disampaikan untuk tahun ini berapa capaian kita untuk yang ditargetkan oleh PLN untuk elektrifikasi secara nasional. Itu yang pertama, klarifikasi yang pertama saya minta. Yang kedua PLN, setahu saya PLN memiliki elektrifikasi sendiri pemerintah c.q. lewat kementerian memiliki elektrifikasi sendiri, kemudian dari badan statistik kita juga punya data elektrifikasi sendiri. Kemarin waktu saya pulang melakukan kunjungan reses saya melakukan pertemuan resmi dengan PLN cabang Ambon, Maluku, Maluku Utara. Data elektrifikasi yang dikeluarkan berbeda langit dengan bumi dengan data elektrifikasi yang dipaparkan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu yang diambil lewat dikonstatasi dan dielaborasi dengan datanya BPS. Untuk Maluku data BPS kita itu sekitar 82 persen, sementara data dari PLN murni yang berdasarkan hasil rapat kemarin dari 68 persen itu baru naik mencapai 71 koma sekian atau sekitar 72 persen. Jadi masih ada sekitar selisih 10 persen, dan buat saya ini tidak rasional. Kalau sekedar hanya menjustifikasi dengan data BPS yang digunakan. Kenapa? Karena data BPS itu menggunakan data yang diambil dari desa-desa misalnya yang menggunakan pembangkit-pembangkit atau dieseldiesel mandiri gitu loh. Mereka beli diesel dengan kapasitas kecil-kecil untuk sekitar 10 atau 20 rumah, kemudian apa itu, minyaknya tidak ada, dan sesudah itu selesai. Tapi kebetulan waktu datang itu di-cover semuanya. Jadi saya kira untuk data elektrifikasi ini mohon kita minta klarifikasi dan ada baiknya kita mendapatkan data elektrifikasi resmi dari PLN punya, bukan dari BPS supaya kita berdasarkan fakta dan angka resmi yang dari PLN yang dikeluarkan dari PLN. Itu yang pertama.

29

Yang kedua, ini pada apa itu tabel penjelasan, pada penjelasan rencana kerja Pak. Untuk yang rencana kerja Pak, pada poin yang kedua menyelesaikan financial closing untuk IPP, Independent Power Producer dan penyelesaian konstruksi sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal banyak yang tidak sesuai jadwal Pak. Ini pengalaman kami. Kita mohon penjelasan juga yang untuk FTP 1 dan dan FTP 2 saja ini masih menjadi persoalan yang sangat serius. Hari ini kami sangat memohon dengan sangat, sangat, Pak Dirut tolong menyampaikan data kepada kami bila perlu expose di koran, IPP-IPP yang nakal dan bermasalah, yang tidak menyelesaikan mereka punya seluruh kontrak kerja sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah ditandatangani bersama. Untuk Maluku itu per tahun 2012 mestinya itu sudah final Pak. Kontraktornya saya tidak tahu, informasinya lari, sementara proses hukum dan seterusnya. Saya minta untuk seluruh yang bermasalah baik FTP 1, FTP 2 secara nasional, tidak saja untuk Maluku ini dibikin road map-nya Pak. Jadi kita clear. Kemarin penjelasan pada saat di Intercon 2017 berturut-turut, 2015, 2016, 2017 itu akan diselesaikan. Tetapi apa benar ini akan diselesaikan, polanya seperti apa ditake over oleh PLN langsung atau bekerja sama lagi, dibuka lagi kontrak kerja dengan IPP modelnya seperti apa. Dalam pengalaman kami kadang-kadang IPP ini mereka kamuflase juga gitu loh, melakukan konversi diri berpindah-pindah, tetapi ternyata orangnya sama-sama juga begitu. Jadi kami sangat berharap Bapak tolong diperhatikan secara, secara jelas IPP yang bermasalah banding dan bila perlu diblacklist supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Apa yang kami harus dapatkan misalnya untuk Maluku mestinya sudah bisa merasakan energi listrik pada tahun 2012 tertunda sampai dengan 2015, 5 tahun Pak, sampai dengan 2017, buat saya ini sesuatu yang tidak masuk akal hanya karena masalah dengan kontraktor atau investor. Kontraktor-kontraktor nakal yang modelnya seperti ini. Yang kedua ini berkaitan dengan rencana anggaran, tabel rencana anggaran. Pada pertumbuhan itu angkanya 9 pada rencana anggaran, asumsi rencana anggaran asumsi ya Pak, itu ditetapkan pertumbuhan 9 persen untuk RKA pada APBN murni ketika terjadi revisi pada APBN - P, Perubahan, dia bertumbuh menjadi 10,2, angka pertumbuhannya. Di sini kami minta justifikasi Pak, apakah di tahun 2015 betul bisa mencapai angka pertumbuhan 10,2 persen, sementara untuk, apa, dari sisi, dari sisi, pembelian, pembelian minyak, pembelian migas dan lain-lain itu turun dari 100 lebih turun ke-60 US Dolar perbarel, sementara hari ini kurs dolar kita itu dari kemarin tembus 13.200, turun-turun 12.900. Logikanya ini terjadi kerugian Pak. Karena penetapan di dalam APBN itu 12.500. Bagaimana PLN bisa menyiasiati ini, sementara sebagian besar kita untuk penggunaan diesel semuanya masih menggunakan BBM Pak. Jadi ini mohon perhatian dari pihak PLN, saya tidak tahu bagaimana Bapak secara ke dalam mengatur skenario sehingga angka pertumbuhan 10,2 persen ini dia bisa tercapai. Asumsinya kalau sampai angka pertumbuhan 10,2, sementara harga ICP perbarel 60 dan dolar sekarang 12.900, saya tidak tahu kalau dia reborn lagi, balik lagi ke 13.000 saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini struktur APBN kita mungkin akan hancur Pak. PLN akan rugi besar. Kemudian yang berkaitan dengan angka penjualan Pak, pada angka penjualan pada asumsi itu 2018 eh 218,8 TWH, sementara pada rincian anggaran 30

laba-rugi berbasis tabel itu terjadi selisih Pak, hampir sekitar 20 milyar. 20 milyar, apa 20T? 20 milyar. 204, 240 turun menjadi 231, sementara pada angka asumsi 218. Pak, angka asumsi ini asumsi makro yang ditetapkan di APBN Pak. Saya mohon penjelasan dari Pak Dirut. Karena kita berpegang pada angka yang ditetapkan dan ini undang-undang Pak. Asumsi makro kita secara nasional dan secara nasional telah kita tahu bahwa angka penjualan itu 218. Kemudian pada turunan yang ditetapkan secara detail di PLN sendiri dia terjadi koreksi Pak, menjadi 231. Bapak, kalau bisa capai kita puji Tuhan banget gitu, dari 218 kemudian angka penjualan naik menjadi 231, kurang lebih 231,4 T. Kita mohon penjelasan antara perbedaan yang ditetapkan pada asumsi makro APBN dengan angka yang dipegang secara internal di PT PLN sendiri. Yang ketiga, ini masih di pokok tabel anggaran. Pada poin, pada poin, sebentar, pada poin biaya subsidi listrik pemerintah Itu kurang lebih sekitar setelah direvisi dia turun dari 82,4 turun menjadi 74,3 Pak. Semantara yang kita pegang dari alokasi kasubsidi pada APBN murni diasumsi itu 73,1 Pak. Terjadi lagi selisih, Pak. Jadi ini data mana yang hendak kita pegang. Dan harapan kami yang kita pegang ini betul-betul yang akan kita evaluasi dan kita awasi baik evaluasi secara administratif maupun evaluasi lapangan. Kemudian pada uraian lain-lain pendapatan, uraian lain-lain pendapatan itu naik Pak, dari 1,5 naik ke 1,6, kita minta penjelasan konkrit yang dimaksudkan dengan lain-lain pada pokok pendapatan PLN yang sah apa bentuknya. Jadi kita clear, karena kita tidak punya subjek pendapatan lain-lain secara konkrit subjek dan objek pendapatan lain-lain secara konkrit, kita tidak tahu, bisa saja itu bisa didongkrak naik Pak, kalau memang kita dapat rinciannya secara clear. Poin yang kedua berkaitan dengan biaya usaha untuk biaya usaha pada poin 3 sewa pembangkit itu dari 7,8 dia turun menjadi 6,3. Turun 6,3 itu di wilayah mana saja Pak? Terjadi penurunan sewa pembangkit. Karena dari data yang kita himpun dan dari apa disampaikan di Intercon kemarin rata-rata terjadi kenaikan Pak, untuk seluruh sewa menyewa genset di seluruh Indonesia. Untuk, untuk Maluku saja Pak Pak Dirjen, eh Pak Dirut, untuk Maluku 2 PLTD yang ada di dalam kota Ambon baik PLTD Hative Kecil maupun PLTD yang ada di Poka Pak, itu mesinnya, itu mesin sudah jadul dari tahun 79 sampai tahun 79 dan 80-an. Yang terjadi Pak, sewa genset begitu tinggi, tetapi mesin-mesin yang mesin yang telah diperbaiki itu angkanya sangat fantastis Pak, sampai dengan 17 M, dan ternyata mesinnya tetap tidak jalan-jalan Pak. Saya dengar itu saya sampai merinding benar. Benar Pak. Saya bilang gila ada kalau perencanaannya model kayak begini, harga perbaikan sampai setinggi kayaknya begini mesinnya tidak jalan, sementara proses sewa menyewa genset jalan terus. Tidak ada kebijakan, kalau model kayak begini beli baru saja, sudah, kalau memang modelnya kayak begini atau sekaligus alih konversi saja gitu, langsung mesin gas atau apa, kita kerja sama dengan, apa, PT. Pertamina yang ada di Ambon bikin storage-storage gas supaya sekaligus juga urusannya bisa gampang berkaitan dengan masalah listrik.

31

Dan buat saya Pak yang berkaitan dengan biaya-biaya pemeliharaan begitu tinggi naik sampai, dari 20,2, naik sampai 23,9 ini Pak, tolong diperhatikan sangat serius Pak, ini mainan garapan ini saya harus bilang ini. Saya bilang kalau aduh minta maaf kata kasarnya kalau untuk kepentingan rakyat kecil jangan makan dari sini Pak, minta maaf banget, rakyat kecil dirugikan karena beban ini dipikul oleh rakyat kecil, TDL naik terus, sewa genset, TDL-nya dinaikkan, rakyat yang ketiban gitu loh. Subsidi berapa persen Pak? Subsidi itu kan cuma 2 Pak. Subsidi untuk penambahan grit dan subsidi untuk pengguna baru, untuk 450 dan yang 900. Kalau seluruh masyarakat miskin kita yang ada di kota Ambon dibayar setiap bulan saya tidak ada masalah Pak, kita tutup mata saja, yang penting tiap bulan masyarakat kecil dibayar. Tapi kan masyarakat kecil kan tidak bayar Pak, hanya untuk sekali buka saja gitu loh, dan dikasih listriknya 3 mata lampu per 20.000, sekali buka atau berapa prabayar. Saya minta maaf, tetapi karena ini kami rasakan Pak di pulaupulau kecil. Kalau modelnya kayak begini 17 milyar sudah bikin apa itu Pak. Sudah berapa banyak pembangkit yang bisa kita dapatkan di pulau-pulau gitu loh. Untuk satu mesin dan kemudian tidak bisa jalan gitu. Masih ada lagi beberapa mesin yang ketika saya datang semuanya on repair gitu loh. Jadi ini memang betul apa disampaikan oleh Bapak kita, kalau bicara llistrik itu waduh , tapi saya percaya Pak Dirut ini semangatnya kalau di BRI dan di mana itu tangannya dingin, harapan kami di PLN itu juga jauh lebih dingin untuk bisa menata seluruh kita punya persoalan PLN yang amat-amat-amat-amat-amat sangat bermasalah. Pak, yang terakhir Pak. Ini berkaitan dengan kebijakan 35.000 megawatt PLN larena menyentuh langsung kepentingan masyarakat miskin, Pak, masyarakat kecil, masyarakat yang ada di pulau-pulau di perbatasan dimana saja untuk bisa mendapatkan listrik, karena kalau listrik ada kehidupan berjalan, apa itu, perekonomian meningkat, ya ada pertumbuhan, ekonomi terjadi di sana Pak. Untuk yang 35.000 megawatt Pak, kita mendapat informasi bahwa untuk yang di pulaupulau kecil itu sudah selesai ditenderkan dan untuk kepentingan masyarakat Pak kita minta jaminannya Pak. Presiden sudah me-launching bahwa bahwa tanggal 16 Agustus listrik nyala di wilayah perbatasan. Saya tidak ingin kejadiannya seperti yang FTP 1 dan FTP 2 Pak, karena satu dan lain hal karena ini di pulau-pulau perbatasan yang di FTP 1, FTP 2 itu di pusat provinsi Pak, tidak jalan. Ini yang mau dibangun ini di pulau perbatasan itu yang sudah dekat Austarlia di bawah Pak, Pulau Wetar, Pulau Moa, Pulau Leti, Moa, Lakor dan seterusnya, Saumlaki dan seterusnya, Aru. Kalau sampai satu dan lain hal kemudian di tahun ini di tidak berjalan Pak, amat, amat sangat disayangkan. Karena apa Pak, masyarakat ini mereka todal pernah lihat listrik, hidup dalam gelap, hidup dari lampu templok Pak. Kalau ada 1, 2 keluarga yang punya mesin diesel kecil-kecil itu untuk konsumsi rumah tangga secara terbatas. Jadi saya sangat mengharap banget Pak untuk yang 35.000 megawatt tahap pertama untuk tahun 2015 di wilayah-wilayah perbatasan mohon Bapak memperhatikan secara serius pasokan mesinnya, pasokan apa saja untuk bisa memastikan bahwa listrik menyala pada tanggal 16 Agustus di wilayahwilayah terisolir dari wilayah perbatasan. Saya kira itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. 32

KETUA RAPAT: Silakan Pak Bambang Haryadi. Selanjutnya apa, siap-siap Pak Aryo.

ANGGOTA F-P.GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E.): Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Dan rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati, dan juga kepada Direktur PLN beserta jajarannya, Terima kasih atas kehadirannya Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaika beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang kinerja PLN selama kepemimpinan Pak Sofyan Bashir. Memang beberapa pihak sanksi atas kapabilitas Pak Dirut dalam memimpin perusahaan BUMN yang membidangi energi di Indonesia ini yaitu PLN. Namun saya salah satu orang yang optimis akan kinerja Bapak ke depan, karena selama kepemimpinan Bapak, walaupun beberapa pihak melihat Pak Dirut tidak ada korelasinya dengan PLN sebelumnya karena Pak Dirut adalah seorang bankir dan cukup fenomenal waktu memimpin Bank Rakyat Indonesia. Dan saya melihat kepemimpinan kepemimpinan Pak Sofyan waktu di Bank BRI saya melihatnya adalah seorang pemimpin yang bukan tipikal pemimpin NATO No Action Talk Only kan, jadi kesuksesan Pak Sofyan di BRI semoga bisa berpindah kepada PLN. Karena saya juga melihat sebelumnya PLN juga dipimpin dari seorang yang bukan insinyur energi yaitu Dahlan Iskan, seorang jurnalis dan alhamdulillah selama kepemimpinannya ada beberapa poin yang cukup berhasil, salah satu ,misalnya tentang siseim pembayaran dari prabayar menjadi pasca bayar itu saya pikir cukup berhasil, walaupun banyak pihak yang menuding saya dalam hal ini bukan ingin memfitnah atau apa banyak hal menuding bahwa beliau disebut marketing Pertamina, karena dalam kepemimpinan beliau lebih mengutamakan bahan bakarnya berasal dari solar. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itu ya bisa menjadi dasar untuk Pak Sofyan kedepannya tidak melakukan hal yang sama gitu. Sudah. Namun optimisme saya itu masih jauh dari harapan karena selama ini hal-hal yang kecil saja belum terselesaikan oleh PLN. Contoh kecillah Pak, masih banyaknya pemadaman listrik, dan terus banyaknya turunnya daya, bahkan di rumah saya sendiri Pak, mungkin boleh dicek di PLN Ciracas hampir tiap malam AC 33

saya tiap 3 bulan sekali ganti, karena listriknya cuma 151, 151 ini dayanya itu, kecil sekali. Saya sering kontak bahkan tetangga saya sampai ngeledekin percuma punya tetangga Komisi VII katanya, PLN-nya terus-terusan begitu, Saya bilang mungkin dengan direktur yang baru daya di rumah saya entar akan 210 lagi Pak. Jadi saya ingin hal-hal semacam itu menjadi PR Pak Sofyan ke depan Pak, jangan kita bermimpi merengkuh langit tapi bukit di depan mata tak tercapai kan gitu. Makanya banyaknya sekali ada gardu-gardu yang meledak karena saya lihat gardugardu itu cukup tua travo-travonya. Jadi sama halnya apa yang disampaikan sahabat saya Pak Nasir, Mbak Mercy, dan lain-lain kan bahwa perlu revitalisasi tentang alat-alat PLN terutama yang menyangkut kinerja listrik yang ada saat ini gitu loh. Bahkan jangan hanya untuk kepentingan politik sesaat misalnya yang tadi disampaikan Pak Nasir mereka membuat alat yang sebenarnya fungsinya jauh berbeda dengan apa yang ada di fungsi alam yang ada di situ, misalnya di situ banyak batubara tapi di situ dipakai alat-alatnya alat yang lebih memfungsikan solar. Saya pikir PLN harus melihat apa potensi alam untuk sumber daya listrik di situ, kalau misalnya potensi di situ batubara sangat elok rasanya kalau memang PLN lebih mengutamakan batubara, kecuali memang potensi di situ memang banyak minyak ya tidak apa-apa kalau di situ memang mau digunakan minyak, tetapi tetap harus mempertimbangkan konsep efisiensinya, Pak, jangan hanya menjadi agen Pertamina untuk lebih mengedepankan solar. Dan saya tidak tahu tujuannya apa, kalau dari sisi efisien, jelas lebih efisien batubara. Pak Sofyan Basir yang saya hormati, Saya mungkin juga ingin menyarankan terhadap kinerja-kinerja anak buah Bapak seperti halnya Bapak dulu di BRI kan, Bapak selaku Pimpinan tertinggi di PLN harus bekerja secara kolektif kolegial dengan Pimpinan di bawahnya karena ketidaksinkronan program yang akan Bapak buat dengan pemimpin di bawah, kalau di bawah, di bawanya masih banyak bermain, di bawah-bawahnya masih banyak bermain, saya pikir akan terjadi, konsep Bapak untuk perbaikan PLN ke depan akan terkendala. Jadi saya sepakat apabila ada anak buah Bapak di bawah yang masih bermain-main tidak salah juga dan akan kami dukung Bapak lakukan saja pemecatan kalau perlu pergantian atau rotasilah minimal, bahkan perlu diadakan evaluasi setiap triwulan ataupun setiap per 6 bulanlah minimal kan kinerja anak buah Bapak di masing-masing daerah. Hal-hal yang terkendala di bawah misalnya banyaknya pemadaman tersebut karena kondisi peralatan, kondisi kinerja anak buah juga kan yang kurang cekatan menyikapi bahkan saya kapan hari itu melihat ya ada travo meledak kami itu sampai pemadaman itu sampai 6 jam. Saya pikir, padahal itu sering banget travo itu meledak, kenapa tidak dilakukan pergantian, alasannya masih bisa di-service, tapi hampir tiap di 3 hari sekali kami mati lampu kan. Jadi alat semacam itu kalau memang itu tidak bisa berfungsi dengan baik kenapa tidak dilakukan pergantian saja. Itu.

34

Makanya saya ingin kepemimpinan Pak Sofyan ke depan mohon dibuktikan Pak Sofyan dulu sebagai Dirut yang tangguh di BRI bisa menjadi Dirut yang tangguh juga di PLN. Bahkan kemarin juga di APBNP kemarin PLN juga mendapat suntikan dana untuk PMN sebanyak 5 trilyun, mudah-mudahan itu bisa difungsikan dengan baik. Jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti Mbak Mercy tadi bilang masih teriak-teriak tidak terterangi. Mungkin kalau memang dasarnya PLN berharap tidak ada keluhan memang harus PLN itu ada di Banten, ada di Badui sana, karena memang di Badui tidak ingin ada listrik. Itu. Tapi kan Indonesia ini semua berharap ada terang. Karena PLN adalah suatu kebutuhan mutlak hidup sekarang. Bahkan sekarang semua peralatan rumah tangga menggunakan listrik. Hampir kecil sekali yang tidak menggunakan listrik. Jadi saya harap PLN ke depan akan lebih baik pemenuhannya, dayanya, bahkan semerawutnya kabel-kabel yang ada di jalanan itu Pak, banyak sekali kabel-kabel yang belum terrapikan itu Pak, khususnya Jakarta Timur ya Pak, yang di pemukiman padat itu kan, makanya di situ sering banget kebakaran. Itu yang perlu disoroti kalau yang ini action pertamalah Pak, jangan terlalu muluk-muluk, tinggi-tinggi lah, mau bikin ini, bikin itu, yang kecil-kecil saja yang tampak di depan mata kita. DKI ini kan sering banget kebakaran. Jadi kalau saya suruh nyalahin kebakaran yang ada di DKI itu yang paling salah PLN. Jangan nyalahin warga masyarakat karena sistem kabel itu carut marut, bahkan kabel kecil untuk beberapa rumah loh. Itu kan panas dan sering terbakar gitu loh. Jadi itu hal kecil, tunjukkan dulu hal-hal semacam itu Pak. Tidak usah mimpi untuk membangun PLN yang setinggi langitlah, kecil-kecil saja yang nampak seperti di pemukiman Kampung Melayu, saya tidak bicara Dapil saya, karena Dapil saya Kabupaten Jember dan Lumajang itu terpenuhi ya. Bahkan di Jawa Timur untuk pasokan listrik kita surplus 10.000 megawatt. Kita sampai kasih ke Bali kan. Nah, yang saya ingin soroti adalah selama kepemimpinan Pak Sofyan ya walaupun Pak Sofyan tidak seperti pendahulunya yang hobi di media kan, tapi lebih baik action saja Pak, tidak usah hobi-hobi banyak-banyak entar upload di Twitter, buka-buka tol, ternyata dia upload sendiri kan. Saya pikir jangan ditiru hal semacam itu, biarlah bekerjalah berdasarkan ketulusan seperti kami ini Pak, Anggota Dewan ini bekerja dengan tulus. Maka itu saya ingin Pak Sofyan tolong kabel-kabel yang ini Pak, yang di pemukimanpemukiman itu tolong dibenahi biar tidak ada lagi kebakaran-kebakaran arus pendek Pak. Mungkin itu saja harapan saya ke Pak Sofyan untuk tahap awal, untuk selanjutnya mungkin beda lagi saya ingin hanya melihat langkahnya nyata saja terutama di rumah saya Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. 35

Selanjutnya Pak Aryo, siap-siap Pak Hadi Mulyadi. ANGGOTA F-P.GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO): Terima kasih Pimpinan. Aryo Djojohadikusomo, Nomor Anggota A342, Fraksi Gerindra, Dapil DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Bapak-Bapak Direksi PLN yang kami hormati, Terima kasih datang ke Komisi VII pada hari ini. Ada banyak pertanyaan saya, jadi saya ingin singkat-singkat saja yang pertama saya ingin tanya spesifik mengenai Dapil saya Jakarta Utara. Di konsinyering kami dengan Dirjen Ketenagalistrikan waktu kami membahas anggaran 2015 RAPBN-P 2015, saya menanyakan mengenai PLTGU Muara Karang dan waktu itu kan, Dirjen Ketenagalistrikan, kebetulan sekarang ada Dirut PLN-nya saya ingin tanya langsung. PLTGU Muara Karang ada 11 unit, total install capacity-nya 1.600 megawatt, saat ini sedang ada rencana reklamasi pantai besar-besaran di dekat, di sebelahnya PLTGU Muara Karang, APL atau Agung Podomoro Land ada rencana membangun pulau yang luar biasa besar, dan dari banyak studi yang saya baca pulau ini akan mempengaruhi pembangkit listrik PLTGU, jadi akan berkurang, power output-nya. Dan saya ingin, waktu itu dari Dirjen ketenagalistrikan ingin menjanjikan untuk memberikan ke saya studi-studi mengenai berapa listrik kekurangan daya yang akan menjadi dampak dari pembangunan reklamasi yang besar-besaran ini. Kalau tidak salah sudah ada studinya. Dan saya ingin tahu apakah dari PLN sudah ada pembicaraan dengan Agung Podomoro Land mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini. Bahkan saya sudah dengar dari diri Pak Dirjen bahwa ada komitmen dari APL untuk membangun saluran-saluran air, gorong-gorong yang besar, saya kurang mengerti, jenisnya seperti apa untuk PLTGU Muara Karang. Mohon penjelasannya karena ini PLTGU penyuplai listrik terbesar ibu kota, dan terutama di Dapil saya. Jadi tolong saya ingin tahu apakah dari PLN bisa memberikan kepada saya dan Komisi VII apakah sudah ada pembicaraan dan sudah ada studinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai bauran energi. Di rapat minggu lalu yang kebetulan ada menteri juga, yang Pak Sofyan waktu itu hadiri, saya menanyakan mengenai bauran energi, tahun 2025 di rencana yang disampaikan kepada Komisi VII rencananya tahun 2025 25 persen atau seperempat lebih itu dari energi baru. Nah, saya asumsi ini energi baru ya pembangkit tenaga air, microhydro dan lain-lain, termasuk panas bumi. Nah saya ingin tahu kan kita sudah capek dengar Indonesia potensi panas buminya besar sekali dan lain-lain dan sebagainya, saya ingin tanya mengenai rencana yang real, di halaman 19 dari presentasi Bapak dari total yang sedang konstruksi dan sedang rencana 35.000 megawatt ada sekitar 1,2 gigawatt ya untuk PLPP, nah saya ingin tanya ini 1,2 gigawatt ini apakah yakin kita bisa 36

mencapai energi bauran tersebut yang direncanakan, kan kita rencananya 25% renewable energy menurut saya itu omong kosong dan percuma kalau rencananya cuman untuk panas bumi saja, cuma 1.200 megawatt. Saya ingin dalami lebih lanjut di halaman 20 tahun 2018 dan 2019 di 35.000 megawatt cuman 500 megawatt, 500 megawatt saja setengah gigawatt untuk panas bumi. Saya ingin tahu apakah PLN serius melakukan ini, saya tahu persis bahwa eksplorasi itu sangat berisiko dan banyak sekali eksplorasi yang gagal saya sangat mengerti itu. Kalau begitu saya ingin tanya apakah saya bisa mendapatkan jawaban dari PLN bahwa rencana Kementerian ESDM untuk 25 persen dari renewable energy itu omong kosong dan tidak realistis. Tolong jawabannya secara gamblang, jelas, dan kalau memang tidak realistis apa kira-kira masukan dari PLN. Kemudian pertanyaan berikutnya, maaf tentang keadaan dan status generator di PLN sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain, di halaman 26 di net debt ratio dari PLN ini saya lihat cukup besar dan Bapak sebagai mantan Direktur Bank BUMN saya ingin tahu pendapat Bapak apakah ini akan mempengaruhi kinerja keuangan PLN kedepannya apakah bisa diatasi, kalau bisa diatasi apa rencana Bapak untuk mengatasi Debt Ratio PLN yang sangat besar ini. Kemudian pertanyaan saya berikutnya mengenai gas, banyak laporan yang kami terima pembangkit PLTG-PLTG kita itu banyak yang tidak nyala gara-gara tidak bisa dapat gas, dan saya ingin tanya apakah ini memang benar masih terjadi, apakah ada rencana untuk mengatasi ini dan kira-kira apakah kita bisa hindari kejadian ini terjadi lagi ke depannya. Karena saya lihat di rencana 42.000 megawatt yang sedang konstruksi dan direncanakan PLTGU 9,2 gigawatt, PLTG dan PLTMG 4,3 gigawatt-nya, berarti kan tambahan luar biasa besar, harga gas di luar negeri kan lebih tinggi daripada harga gas dalam negeri, saya ingin tahu apakah PLN bisa mendapatkan gas yang diperlukan untuk rencananya. Dan pertanyaan saya yang terakhir belum lama ini Bapak Presiden baru balik dari Jepang dan Cina dan salah satu hal yang membuat beliau terpukau di negeri seberang adalah tentang kereta api super cepat, bullet train, beliau sangat antusias bahkan di berita media kami mendengar beliau memerintahkan kabinetnya untuk segera mengkaji kereta api cepat Jakarta-Bandung dan kemungkinan JakartaSurabaya. Pak Sofyan, kita semua tahu kereta api super cepat itu menghabiskan listriknya banyak sekali, banyak sekali, jadi saya ingin tahu apakah Bapak Presiden sudah mengkaji dengan benar dan sudah memikirkan, sudah bicara dengan Bapakbapak dari PLN, ini listriknya dari mana? Listriknya dari mana Pak? Ini kita mau bangun listrik super cepat. Saya khawatir Bapak Presiden ini sekedar bicara di media tanpa memikirkan dengan benar, sudah banyak sekali kejadian pemerintah di bawah Presiden Jokowi sering membatalkan apa-apa yang dibicarakan, ini sesuatu yang serius Pak, karena ini biayanya besar sekali, pembebasan lahannya, saya tidak mau mikir itu beberapa habis, berapa ratus trilyun, dan saya ingin tahu apakah sudah dibicarakan dengan PLN mengenai rencana listriknya dari mana untuk kereta api cepat ini.

37

Itu saja dari saya Pimpinan. Mohon maaf apabila cepat, saya hitung pertanyaan saya 7 menit 20 detik. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Aryo. Selanjutnya kami silakan Pak Hadi Mulyadi, siap-siap Pak Djamal. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Dirut, saya di sebelah kanan Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Pimpinan daftar ya. ANGGOTA F-PKS (H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si.): Karena pertanyaan saya dalam rapat dengar pendapat, raker, raker dengan menteri ini, terkait dengan PLN ada jawaban tertulis ini Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Ramson dan Pak Aryo tadi tentang PLTG Pak, Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Dalam catatan yang saya lihat kabarnya PLN-nya ini keberatan dengan harga dari PGN yang telalu tinggi kalau dalam interaktif kemarin Pak Iskan menanyakan waktu itu ada PGN, ada Pertamina Gas, ada PLN juga, mereka mengatakan harganya murah. Tapi dalam anggaran yang Bapak susun di sini harganya masih tinggi 9,7. Kami melihat ini salah satu faktor selain ketidakpastian pasokan gas dan harga gas yang tinggi, sehingga pembangkit listrik tenaga gas ini menjadi terhambat pembangunannya. Bapak dalam laporan tertulis untuk saya, ini ada beberapa Bapak mengatakan beberapa proyek dan sumbernya, sumber pasokan gasnya, tapi tidak ada penjelasan di sini Pak, apakah sudah berjalan, apakah sudah, jawabannya terima kasih, tetapi penjelasan apakah sudah berjalan dan sebagianya belum. Contoh misalkan Bapak ceritakan untuk di Jambi itu dari Jambi Merang misakan itu ya kemudian beberapa keterangan tetapi tidak ada penjelasan, apakah ini sudah 100 persen berfungsi untuk atau bagaimana. 38

Yang kedua secara interaktif saya ingin bertanya Pak, apa benar Pak, harga dari PGN itu memang masih mahal untuk ukuran PLN? Masih mahal Pak itu ya? Masih mahal Pak? Dan yang PLN hanya membeli pada PGN? Tidak bisa. Tidak harus. Kalau pembangkit swasta misalkan Pak, kita membeli dari, mengimpor dari, apa itu dibenarkan? Harus ke PGN juga beli gasnya? Tidak. Belum ada ya. Baik, Bapak sekalian, kalau kita melihat secara keseluruhan kegagalan PLN memenuhi 10.000 megawatt 5 tahun yang lalu, ya Pak ya 10.000? Kan itu hanya dapat 75 persen kan Pak ya? Salah satu dalam analisis kami adalah karena memang energi baru dan terbarukan ini belum termasuk gas, belum dimaksimalkan dalam proses memenuhi kapasitas itu. Kalau kita hanya mengandalkan BBM apalagi batubara ini tidak akan pernah terpenuihi. Sehingga kami ingin seperti yang disampaikan teman-teman yang lain ada dua hal yang ingin kami minta kepastian proyek yang harus dibangun sampai setidak-setidaknya 5 tahun ke depan itu adalah PLTG dan nuklir. Walaupun di beberapa negara juga ada yang masih protes khususnya di Jepang misalkan, karena kasus Fukuyama, mereka memprotes pembangkit nuklir tetapi dalam beberapa analis ilmiah, kita mendengar sekarang sudah muncul nuklir generasi ketiga, yang katanya relatif lebih aman. Tapi dalam Permen yang kita baca, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Pak, ternyata pembangkit tenaga nuklir ini masih masih kategori terakhir. Ini mohon nanti, mungkin tidak dengan Bapak ya, nanti mohon disampaikan dengan pihak terkait kenapa harus terakhir, katanya masih banyak energi-energi lain yang belum dimanfaatkan. Persoalannya Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam beberapa kita pertemuan ini, energi-energi yang lain pun tidak ada progress psotif dari PLN bahwa ini sudah dilakukan dengan baik. Ini yang disampaikan. Demikian Pak yang saya sampaikan, dan dua fokus pertanyaan saya tentang listrik tenaga gas dan listrik tenaga nuklir. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. ANGGOTA F-PDIP (TONY WARDOYO): Interupsi Pimpinan.

39

Pimpinan, kanan. Izin mengingatkan ini kan Pimpinan, kita nanti pukul 14.00 WIB rapat sama Pertamina, sekarang sudah pukul 13.00 lebih, sampai jam kita rapat ini Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Makanya nih ada yang bertanya tinggal 3 orang lagi saya minta persetujuan kalau kita selesaikan dulu 3 orang lagi bertanya setelah itu kita break baru dilanjut atau kita lanjut? Itu yang kita selesaikan dulu ya, nanti saya minta pendapat lagi. Setuju ya? (RAPAT : SETUJU) Ada tiga lagi Pak Jamal, Pak Supratman, Pak Lucky Hakim. Silakan Pak Djamal. ANGGOTA F-PAN (H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Pak Dirut PLN, Kiri Pak. Saya Pak Jamal, Pak Dirut. Tentang pertanyaan saya Pak Dirut Bapak sudah jawab saya hanya mengkoreksi itu dana danau bukan Deiyai ya tapi Paniai ya di bawahnya itu Deiyai kabupatennya. Jadi bisa di listrikin Dogiyai, Deiyai bahkan Timika, Intan Jaya dan Nabire itu kalau Paniai yang di apa, di digali potensinya. Yang kedua, Pak, tentang Genyem, nah Bapak mengatakan bahwa ada semacam hambatan, nah bupatinya itu pernah tanya saya ya, Pak Jamal tolong kantor wilayahnya PLN sana bisa koordinasi secepatnya kalau ada hambatan terutama dari masyarakat. Saya dengar Bapak ini masalah jaringan, ini padahal ini kan sangat Jayapura ini sudah hidup mati ini, hidup mati, mati hidup, hidup mati. Itu saja ulang-ulangannya. Yang kedua Wamena tadi disampaikan kawan saya Pak Joko kalau tidak salah, itu ada sungai dulu sudah dibangun oleh Pak Dahlan Iskan ya, ngapain selalu beli apa, diesel, diandalkan diesel itu, karena ini naik pesawat Pak. Ya BBM-nya. Bapak pasti rugi. Itu sudah jelas. Berkali-kali apa juga, pasti Bapak rugi. Nah daripada Bapak merugikan, saya pikir ini perhatikan yang pernah digarap oleh Pak Dahlan. 40

Nah pertanyaan saya ketiga Pak, ini saya mau bertanya di halaman 17 dan 18 tentang pengembangan pembangkit 2015-2019 yaitu 35.000 megawatt ya, renacana kita, saya melihat di Kalimantan itu baru IPP ini baru 86 megawatt, rencananya 955 megawatt. Nah baru-baru saya dari Kalimantan dari Balik Papan ada salah satu, apa sih namanya, IPP ini ya menyampaikan kepada saya bahwa ini programnya PLN ini cukup bagus cukup ini, tapi saya ini sudah mengoperasikan 3 x 7 megawatt di Berau ya. Ini Dirutnya ngomong kepada saya, tapi itu kontraknya ya satu tahun, satu tahun. Bapak dari BRI, Dirut BRI, nah kalau pengusaha itu diberi kontrak satu tahun, satu tahun, satu tahun, apakah investor itu bisa mengambil apa gitu pembiayaan, nah ini dia mengatakan bahwa saya berani ya menambah lagi 50 megawatt sekaligus bisa mensuplai Kalimantan Utara. Ini saya disampaikan kepada dia, tapi saya diberi kontrak jangka panjang paling rendah 5 tahun, karena saya bisa ya mengambil investasi atau pinjaman, kira-kira begitulah. Nah ini sudah 10 tahun Bapak dibantu ini. Latih itu saya sebut saja namanya, dan ada permohonannya kepada saya ya. Saya juga sudah sampaikan kepada Dirut PLN yang lama bahwa ini perlu diperhatikan, orang mau bantu kita kok. Kok kita tidak mau bantu. Nah bagaimana Bapak punya program yang sebegitu besar yang ada saja Bapak tidak bantu itu loh Pak. Nah ini apa yang dikatakan tadi Pak Nasir bahwa sebenarnya bagus Bapak ingin mengembangkan, tapi di bawahnya Bapak ini yang menjadi masalah gitu. Nah, ini saya masukan kepada Bapak supaya Bapak lebih kencang lagi larinya yah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Silakan selanjutnya Pak Supratman, terakhir Pak Lucky. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dirut PLN beserta jajarannya yang saya hormati, Pertama-tama saya harus memberi apresiasi Pak, kita menaruh harapan yang besar pada PLN saat ini. Saya sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang di bawah kepemimpinan Pak Sofyan karena bagaimanapun program 35.000 megawatt ini yang di dalamnya kira-kira PLN punya kewajiban kurang lebih 10.000 megawatt ini butuh pendanaan yang cukup besar Pak. Kalau tidak salah kemarin ada pernyataan yang saya kutip di media, PLN butuh kurang lebih sekitar 1.200 trilyun untuk membangun itu. Dan ada juga saya kutip dari beberapa media 41

pernyataan Pak Sofyan menyatakan bahwa sudah mendapatkan sindikasi dari beberapa lembaga pembiayaan di antaranya adalah IDB, kemudian JAICA dan yang lain-lain sebagainya. Saya berharap betul bahwa dengan kemampuan Pak Sofyan dibidang perbankan yang kemarin bisa memberi daya pecut yang luar biasa kepada kepercayaan lembaga-lembaga pembiayaan untuk bisa membantu PLN ke depan. Karena kenapa saya bilang, walaupun tahun ini PLN mendapatkan penanaman modal pemerintah sebesar 5 trilyun saya tahu persis Pak, untuk membangun pembangkit apalagi program 35.000 megawatt 5 trilyun itu seujung kuku Pak, pasti itu. Bahkan kalau saya bilang dengan kebutuhan seandainya itu kebutuhan itu hanya untuk membangun pembangkit dengan 5 trilyun kira-kira hanya masuk membangun kurang lebih ya 100 sampai 200 megawatt dari total kewajiban PLN. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak, saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih Pak Sofyan, bahwa Bapak telah menyelesaikan transmisi Poso, Palu dan alhamdulillah masyarakat betapa Kota Palu hari ini sudah menikmati itu Pak ada tambahan 24 megawatt dan itu sudah dinikmati. Kemudian saya sebelum masuk ke program 35.000 megawatt Pak, saya juga ingin menyampaikan bahwa kalau tidak salah untuk wilayah SuluTango kemarin, ke Pak Iwan juga mungkin saya sudah sampaikan kemarin Pak ya di, minta tolong Pak, ada kebetulan di Kabupaten Morowali Utara itu, di kecamatan Mamosaloto karena saya dengar ada rencana PLN wilayah Sulu Tango itu untuk menyewa genset 30 megawatt, kebetulan saat ini pemerintah daerah bersama-sama dengan Pertamina dan MEDCO itu kebetulan mereka CSR di sana dan sudah ada mesin termasuk pemerintah daerah sudah membangun jaringannya Pak, itu 2 x 500, satu megawattlah kebutuhan di sana, tinggal menyambung Pak dari transmisi yang sudah dibangun oleh Pemda mesin yang sudah disiapkan oleh MEDCO dan Pertamina itu ke jaringan PLN Pak, supaya satu kecamatan ini bisa terlaksana. Dan ini sudah siap untuk dihibahkan kepada PLN, Pak. Itu satu. Yang kedua saya ingin masuk lebih mendalami soal program 35.000 megawatt kalau tidak salah dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik PT PLN Tahun 2015 sampai 2024 kalau tidak salah Pak ya, RUU TPL-nya itu, kita harapkan bahwa nanti di dalam tahun 2015 sampai 2019 kurang lebih dari data yang Bapak paparkan ada kurang lebih sekitar 4,2 gigawatt yang harus kita bangun. Eh 42, sorry 42 gigawatt. Nah saya ingin tanya Pak, ini yang pertama adalah yang ada di halaman 17 yang tahap konstruksi yang 7,4 gigawatt ini apakah ini merupakan program yang 35.000 atau kekurangan dari Fast Track kedua yang lalu, karena ini sudah tahap konstruksi Pak. Nah kalau sudah tahap konstruksi menurut saya ini agak kurang, apa namanya, kalau jadi, apa namanya, yang saya mau maksudkan adalah seberapa besar sudah dalam program 35.000 megawatt itu di luar yang Fast Track pertama dan kedua yang kemarin yang 7,4 gigawatt itu yang sudah menyatakan komitmennya baik apapun mungkin PLN maupun IPP yang ada itu apakah kemungkinan di tahun 2015 ini akan ada yang tercapai Pak? Karena dari data yang saya dapatkan di BKPM rencana untuk pembangunan kelistrikkan itu baru ada 12 perusahaan yang sudah mengajukan perizinan di BKPM Pak, 3 merupakan 42

PMA dan 9 itu adalah merupakan PMDN. Saya tidak tahu ini PLN di mana di sini. Nah itu yang ini. Ada beberapa hal yang saya maksudkan tolong saya minta kepada Pak Dirut untuk menjelaskan karena terutama menyangkut kendala-kendalanya Pak. Yang pertama soal pengadaan lahan. Karena ini menjadi faktor kegagalan paling dominan kelihatannya kemarin di dalam Fast Track pertama maupun kedua menyangkut pengadaan lahan. Sejauh mana PLN melakukan koordinasi, karena ini merupakan tanggung jawab harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam rangka penyiapan lahan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua dari sisi perizinan kalau dari sisi perizinan sebelum ini dilakukan pelayanan satu atap di BKPM, maka itu memakan waktu kurang lebih 930 hari dan mudahmudahan rencananya janjinya sih pada saat kita nanti melakukan ini perizinan satu atap itu bisa menjadi 300 sekian, 300 hari sekian. Sekian gitu loh Pak. Kira-kira dalam tahun 2015 , saya tidak bicara yang 7,4 megawatt, eh 7,4 gigawatt tapi saya bicara yang 35.000, kira-kira tahun 2015 ada tidak Pak, yang bisa masuk ditahap konstruksi yang 35.000 megawatt, di luar yang 7,4 gigawatt Pak, maksud saya. Oh iya alhamdulillah. Karena itu berarti kan proses perizinannya karena sekarang sudah masuk semester pertama Pak, ini sudah April, itu berapa banyak Pak, yang sudah? Boleh Pak ya. DIRUT PT PLN: Jadi ada beberapa memang itu yang hanya merupakan ekspansi Pak. Jadi pembangkit sebelumnya sudah ada dia membangun pembangkit kedua. Jadi mereka bisa langsung membangun Pak.. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Oh IPP lama Pak ya? DIRUT PT PLN: Iya. Kalau ekspansi itu pada satu lokasi dia diberikan izin langsung Pak. Langsung, sehingga langsung bisa mulai membangun. Jadi ada beberapa yang dengan pola seperti itu sehingga dalam tahun ini memang sudah bisa mulai bekerja Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Oke, terima kasih Pak. Itu berarti harapan kita bahwa sesuai dengan target 7.000 megawatt untuk tahun 2015 ini, itu bisa tercapai Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. DIRUT PT PLN:

43

Kalau yang 7.000 itu bawaan dari lama sebenarnya. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Bukan Pak, maksud saya begini kan bawaan lama 7.000 megawatt, 7.400, kemudian kalau kita bagi 5 tahun 35.000 megawatt kan harusnya 7.000, berarti tahun 2015 ini kita berharap 14.000 bisa terpenuhi gitu loh.

DIRUT PT PLN: Betul Pak. Bukan 14.000, tapi yang akan tanda tangan kontrak tahun itu dalam tahun ini bisa mencapai 10.000 megawatt, dalam tahun ini. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Oh tahun ini, berarti. DIRUT PT. PLN: Tanda tangan. Karena tanda tangan 10.000 ,di dalam tanda tangan 10.000 itu ada yang merupakan ekspansi Pak, yang dia bisa langsung kita tunjuk langsung Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Baik-baik. DIRUT PT PLN: Memang tidak begitu banyak kecil, tapi sudah bisa memulai. Tapi yang 10, yang dari 10.000 tadi yang saya sampaikan dalam tahun ini tadi, itu kami yakinkan bisa ditandatangani dalam tahun ini, sehingga tahun 2018 dan 2019 mereka sudah COD. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Oke, terima kasih. Ya terima kasih Pak. Kemudian yang berikut Pak menyangkut ini bukan program main-main kalau saya baca di sebuah artikel di media ada yang menyatakan ini sebuah, janganjangan mirip nanti lengenda Bandung Bondowoso Pak, kira-kira begitu. Karena ingin membangun candi 1.000 dalam waktu semalam. Mudah-mudahan kita berharap kisah legenda itu tidak usah 35.000 meganya atau 1.000 candi Pak, mudah44

mudahan 999 candi itu, itu bisa selesai diselesaikan oleh PLN gitu loh Pak. Nah kendala berikut yang harus Bapak hadapi adalah menyangkut kesiapan SDM Pak, sumber daya manusia baik pada saat masa masa proyek maupun pasca proyek saya ingin mendapatkan gambaran dari Direktur PLN menyangkut kesiapan sumber daya manusia Pak, karena ini bayangkan 35.000 megawatt, 42 giga itu sama dengan kapasitas terpasang di tahun yang lalu, artinya sumber daya manusia yang Bapak butuhkan itu 2 kali lipat bertambahnya Pak. Nah saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Dirut kira-kira bagaimana kesiapan PLN menyangkut itu Pak. Iya Pak. DIRUT PT PLN: Terima kasih Bapak. Memang betul yang Bapak sampaikan, sejak PLN berdiri sampai hari ini 10 tahun kan Pak mungkin 42.000 megawatt yang ada hari ini. Kita akan membangun PLN kedua 42.000 megawatt dalam 5 tahun ke depan. Akan tetapi 42.000 megawatt yang akan dilaksanakan, eh 35.000 megawatt yang tahun ke depan ini, 5 tahun ke depan sebagian besar 25.000 adalah IPP Pak, sehingga beban tenaga kerja itu berada di pihak lain. Nah memang betul Bapak bilang bahwa yang hari ini pun kami harus melakukan evaluasi dan penambahan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada. Nah kami yakini itu memang semua berjalan secara simultan Pak. Dalam 5 tahun ke depan kami akan merekrut orang, memang secara besar-besaran Pak. Merekrut orang secara besar-besaran, sehingga dari segi kualitas dan kuantitas tadi bisa terpenuhi. Nah ini yang memang jujur kalau Bapak bilang tadi itu Bandung Bondowoso memang seperti Bandung Bondowoso Pak. Akan tetapi hari ini telah jatuh tanggung jawabnya pada kami Pak, sehingga kami tidak bisa bilang bahwa tidak bisa dilakukan kami akan berupaya semaksimal mungkin dengan tenaga dan pikiran yang fokus dari seluruh karyawan PLN. Tapi kami berupaya. Karena hari ini sudah jatuh kepada kami kewajiban itu Pak. Terima kasih Bapak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Iya Pak. Yang terakhir Pak, saya berharap betul ini, ini sebuah tantangan Pak, ini challenge buat seluruh jajaran Direksi, artinya begini saya secara jujur harus mengakui bahwa PLN itu sudah berubah Pak. Artinya dibandingkan kira-kira 10 tahun yang lalu itu saya yakin terlalu banyak sudah yang berubah dari PLN, kita harus apresiasi. Ada satu hal yang paling menarik lagi Pak, menyangkut komitmen PLN dalam rangka menggunakan produk dalam negeri, karena PLN ini kan tidak hanya sekedar membangun pembangkit, tapi juga membangun transmisi Pak, nah kalau transmisi itu kan banyak hal yang berkaitan ada travo, ada kabel dan lain-lain sebagainya, termasuk komitmen PLN untuk memanfaatkan produksi dalam negeri 45

utamanya di dalam produksi boiler Pak, saya tidak tahu persis ini, karena dulu seingat saya ada rapat bersama dipimpin oleh Kementerian, apa namanya, Menko Perekonomian di BPPT dulu, saya tidak tahu kelanjutannya kemampuan BPPT untuk membuat boiler batubara itu Pak, apakah itu berlanjut atau seperti apa, nah ini saya tidak tahu komitmen PLN untuk menggunakan itu. Nah kita berharap betul Pak, karena dengan nilai kursi yang ada saya baca juga di beberapa media bahwa akibat utang PLN maupun dengan apa dan lain sebagainya, PLN itu butuh 600 juta dolar per bulan mata uang valuta asing itu, itu yang saya lihat. Itu saya tidak tahu disebabkan oleh karena memang transaksinya hampir semua mengunakan dollar, dan itu memberatkan buat kita, nah oleh karena itu kita minta komitmen PLN untuk pemakaian produk dalam negeri saya tidak tahu berapa besarnya Pak. Kan kalau tidak salah ada travo, ada kabel, ada apa lagi, termasuk mungkin. DIRUT PT PLN: Switch geer, Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Ya betul. Nah itu saya minta Pak, tanggapan. Saya mohon maaf Pimpinan saya interaktif dengan dengan Pak Dirut kita minta. DIRUT PT PLN: Baik Bapak. Untuk kita bicara pembangkit Pak, kami memang sudah tekankan bahwa harus ada 40 persen komponen lokal Pak. Local content 40% untuk grit, untuk transmisi kita mintakan minimal ada 60 persen komponen dalam negeri. Karena memang logic saja Pak, kalau untuk grit ini, apa, transmisi ini sebagian besar merupakan pondasi-pondasi dari konstruksi Pak, dan juga pembesian semua bisa dalam lokal Pak. Kabel sudah semua di dalam negeri juga Pak, sehingga travo sudah ada di dalam negeri Pak. Switch geer juga sudah ada dalam negeri. Oleh karena itu, mungkin bisa mencapai 80 persen adalah komponen dalam negeri yang bisa dibangun Pak melalui untuk transmisi. Untuk pembangkit lebih kurang kami paksaan sekitar 40 persen minimal Pak. Karena boiler sudah ada, tavo-travo sudah ada. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Boiler Pak, yang bisa digunakan produksi dalam negeri itu kira-kira kapasitasnya berapa besar Pak yang…. DIRUT PT PLN: 46

Sampai 800 MW bisa Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): 800 Megawatt

DIRUT PT PLN: Memang yang besar-besar mungkin tidak bisa Pak ya, tapi sebagian yang 300, 2 x 600, 2 x 100 itu semua bisa mempergunakan. Memang kembali lagi Bapak, kalau dilakukan percepatan demikian memang kesanggupan dari pabrikan ini untuk menyiapkan volumenya itu juga menjadi kendala Pak. Jadi betul apa yang seperti Bapak sampaikan bahwa memang tidak bisa dihindari adanya valuta asing kan Pak ya, devisa yang memang harus berangkat, akan tetapi devisa ini pun harus sumbernya pun dari luar juga kan Pak ya, sebagian besar kami dapat dari pinjamanpinjaman luar negeri, kan gitu Pak ya. Nah itu mungkin istilahnya memang masuk tapi sebagian kecil nanti keluar kembali. Dan kami akan berupaya semaksimal mungkin komponen rupiah ini menjadi yang terbesar Pak, dalam pelaksanaan nanti. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): Pertanyaan saya yang terakhir Pak Sofyan, menyangkut tadi menyangkut valuta asing Pak, sekarang Bapak sudah mendapatkan sindikasi pendanaan dari luar itu sudah ada komitmen, saya tidak tahu apakah sudah ditandatangani atau belum, sekarang buat sindikasi dalam negeri termasuk bank-bank BUMN dalam negeri itu seperti apa Pak? DIRUT PT PLN: Baik Pak. Memang harapan kami pertama tingkat suku bunga yang memang masih agak tinggi Pak ya. Yang kedua likuiditas perbankan nasional ini tipis sekali Pak. Tahun ini saja hanya ada berkisar hanya 400 trilyun perbankan nasional Pak, likuiditas Pak, sisa untuk bisa menjadi cadangan reserve-nya perbankan sehingga kami tidak memungkinkan dengan kalau berbicara 1.200 trilyun pertahun kira-kira berkisar antar 250 trilyun maka hampir kami sampaikan maksimum mungkin hanya di 20 persen itu pun sangat luar biasa perbankan nasional ini bisa masuk ke dalam pembiayaan kelistrikan di PLN. Terima kasih Bapak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.): 47

Saya rasa cukup Pak. Satu yang terakhir yang saya ingin minta kepada saya insya Allah-lah kita akan beri dukungan Pak, dengan penjelasan yang Bapak berikan, kita berharap betul setidak-tidaknya program 35.000 megawatt ini bisa menjadi terwujud. Ada satu Pak, ini menyangkut kepentingan Dapil Pak, saya kemarin waktu RDP pertama dengan Pak Sofyan juga saya sudah sampaikan Pak, ada satu kendala, saya tidak tahu apakah ini menyangkut kesulitan dari sisi sumber daya, dan lain-lain sebagainya, satu Pak, yang kami mohon sampai hari ini, tolong pisahkan Pak, wilayah Sulu Tanggo itu, Sulut berdiri sendiri, itu bersama-sama dengan Gorontalo tapi Sulawesi Tengah tolong dilakukan itu berdiri sendiri Pak. Karena ini kendala jarak yang begitu jauh itu sangat-sangat luar biasa. Dan yang terakhir Pak, saya ingin menyampaikan ke Bapak, tolong juga untuk mempercepat distribusi terutama menyangkut apa namanya meter mapun anu, tolong ini jangan terpusat semua ke PLN Pak, untuk pengadaannya kan sudah ada e-katalog Pak, jadi kalau boleh diberilah kewenangan kepada wilayah untuk melakukan tender, pengadaan khusus untuk, khusus untuk, apa namanya, meteran maupun termasuk dengan dengan tiang listriknya Pak. Ini mohon betul, mudahmudahan ini memungkinkan untuk dilakukan. Ya Pak terima kasih. DIRUT PT PLN: Baik Bapak. Kalau untuk pengadaan meter dan sebagainya memang dari spesifikasi saja dan pembentukan harganya yang sudah kami tentukan Pak. Kan daerah-daerah itu sebenarnya bisa mengorder sendiri masing-masing sekarang ini. Terima kasih Bapak. KETUA RAPAT: Yang terakhir ini sebelum kita break, silakan Pak Lucky. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan Angota DPR Komisi VII serta Pak Direktur PLN dan jajaran,

48

Sedikit ini ingin saya tanyakan Pak, tadi saya sudah banyak mendengar bahwa sebenarnya ini PLN itu perlu bantuan banyak pihak karena itu tadi daripada nanti jadi Bandung Bondowoso kan jadi memang harus dibantu oleh yang lain. Saya melihat ada berita itu Pak, apa, di Jambi, di Kota Muara Bungo itu, di Bungo Kabupaten, yang gubernurnya sudah setuju Pak, bupatinya setuju, masyarakatnya mendukung, sumber energinya pun sudah ada batubaranya itu, perusahaannya pun sudah siap dan sudah kompeten saya rasa gitu, itu akan membangun 200 mega watt di kali 2, dari saya lihat semua itu ternyata memang kendalanya konon dari PLN-nya Pak, karena birokrasi yang berbelit. Terus saya ingin tahu sebenarnya ada apa gitu, kenapa, apakah memang tidak memungkinkan dibangun di sana atau bagaimana, kenapa tidak disegerakan kalau memang bisa gitu. Karena kan sayang Pak, kita perlu energi dan mereka siap bantu PLN kan untuk menyediakan energi ini untuk negeri ini Pak, gitu. Jadi tolong dilihat apa masalah-masalahnya memang apakah betul PLN kendalanya atau apa gitu. Lalu yang kedua Pak, sebenarnya dengan potensi panas bumi di Jawa Barat ini begitu besar, kira-kira apa sih konkritnya gitu dari PLN untuk memanfaatkan itu. Maksudnya sayang sekali kan kalau kita punya sumber energi, tapi kok tidak dimanfaatkan, sementara ada wacana nuklir, tapi nuklir saya rasa, walaupun saya pun mendukung cuman kan itu merupakan isu, banyak masyarakat yang mungkin menganggap itu berbahayalah atau apa, kalau begitu kenapa tidak kita dorong geothermal gitu Pak, di Jawa Barat yang nyata dan bisa disegerakan gitu, kan kita ini benar-benar butuh listrik saat ini. Mungkin itu saja Pak, dan sedikit saya ingin juga mengingatkan kembali tolong mengenai solar shell Pak, bagaimanalah kira-kira cara teknisnya gitu apakah itu kebijakan di Bapak, mungkin di Pak Menteri, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Menteri mungkin tidak sih kalau mall-mall besar itu jangan lagi mengambil listrik dari PLN ya paling tidak 10 persenlah mereka bisa dari solar shell atau seperti apa, kalau memang di-release perintah atau himbauan kan mereka, mereka itu kan uangnya banyak pengusaha-pengusaha mall gitu, di atapnya itu dipasang kek solar shell yang lebar. Baik, terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan tadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan kita jam 13.30 WIB lewat, jadi rapat kita skors saya rasa kita harus melakukan Ishoma dulu kan, ada yang mau sholat, ada yang mau makan. Saya rasa Pak Dirut juga sama sholat dulu, mau makan siang dulu. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.):

49

Pak Ketua. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Mohon satu menit sebelum diini. KETUA RAPAT: Oh iya Bu, silakan. ANGGOTA F-P.HANURA (DEWIE YASIN LIMPO, S.E.): Cuma mengingatkan saja kepada Dirut PLN bahwa saya baru dapat laporan dari salah satu bupati di Selayar ya, Bupati Selayar itu menyampaikan bahwa itu sudah berapa lama dipasang tiang-tiang untuk listrik tapi sampai saat ini jaringan itu tidak terpasang di beberapa kecamatan. Mungkin agar menjadi perhatian PLN karena jangan sampai itu tiang akhirnya dirobohkan lagi sama masyarakat karena sudah capek menunggu listriknya tidak masuk-masuk katanya. Jadi itu saja sekedar ini penyampaian dari Dapil Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Dewie Yasin Limpo. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi sudah dicatat semua, sudah, mudah-mudahan dengan ada trik ini juga akan disiapkan jawabannya dari Pak Pak Dirut. Selanjutnya sesuai kesepakatan rapat kesepakatan kita tadi bahwa rapat akan saya skors ya kira-kira kita mulai lagi jam berapa? Pukul 14.00 tidak cukup Pak ini, makanan dan. Pukul 14.00 WIB ya. 14.15 Pak ya, karena ada, nanti kita ini lagi setelah itu. Belum-belum ada, karena Dirutnya.

50

Jadi rapat pada hari ini pada siang hari ini saya skors dan kita mulai lagi pukul 14.15 WIB, dapat disetujui? (RAPAT : SETUJU) Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DISKORS PUKUL : ... WIB) KETUA RAPAT (TAMSIL LINRUNG/FRAKSI PKS): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Skors sidang saya cabut kembali. (SKORS DICABUT PUKUL : ... WIB) Pak Dirut dan kawan-kawan Anggota yang terhormat, Tadi kita sudah melakukan pendalaman dan ada terjadi, sudah terjadi juga dialog interaktif, meskipun demikian saya kira ada beberapa tanggapan dari anggota yang memerlukan respon dari Pak Dirut, karena itu dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan respon dari Bapak Dirut, setelah itu saya berharap kita sudah bisa mengambil kesimpulan RDP, sehingga kalau bisa mungkin tanggapantanggapannya yang ada tadi langsung direspon dan sedapat mungkin tidak ada lagi tambahan yang lain Mengingat yang tadinya kita masih punya agenda lain tapi ada kemungkinan agenda untuk rapat dengan Pertamina kita tunda karena kita mendapat surat dari Pertamina kalau Dirutnya berhalangan. Nah kemudian begitu pula dengan Dirut PGN yang sedang melakukan perjalan dinas ke luar negeri berdasarkan surat yang kita terima. Karena itu, saya kira kedua agenda berikut setelah ini tidak ada, tetapi teman-teman sudah punya agenda-agenda yang lain setelah ini. Karena itu mungkin sedapat mungkin kita bisa selesaikan RDP ini sekitar pukul 16.00, bisa kita sepakati itu? Sepakat ya. Baik. (RAPAT : SETUJU) Baik, saya kira saya persilakan Pak Dirut untuk merespon atas beberapa tanggapan yang disampaikan oleh Anggota tadi. Saya persilakan. DIRUT PT PLN: Baik. 51

Bapak Ketua yang kami hormati, Kami mencoba untuk memberikan beberapa tanggapan Pak, yang nanti kami dibantu oleh beberapa Direksi kami untuk bisa mengingatkan poin demi poinnya. Tapi yang pertama adalah mungkin dari Pak Pak Inas, Pak Inas Zubir, bahwa kelangsungan gas untuk pembangkit-pembangkit PLN, untuk pembangkitpembangkit khusus khususnya PLTG dan bagaimana mengenai harganya. Memang betul Bapak bahwa beberapa, beberapa pembangkit kami yang PLTG seperti yang diperkirakan oleh tadi Pak Inas Zubir, bahwa harga gas ini berkembang jauh lebih signifikan dibandingkan energi primer lainnya. Contohnya seperti batubara maupun atau terbalik yaitu dan adanya BBM Pak. BBM dari tahun dari saat kesaat turun harga drastis, akan tetapi justru gas ini naik agak lebih signifikan. Kami sebenarnya membawa beberapa tayangan-tayang. Tapi mungkin tidak bisa ya, tidak bisa di situ, terpisah, harga gas. Ya ada beberapa kami bisa memang membuktikan bahwa Pertamina memang jauh lebih rendah harganya dibandingkan PGN dan beberapa periusahaan gas lainnya juga demikian. Oleh karena itu, memang kami sedang berupaya untuk memohon kepada SKK Migas untuk kita kiranya dapat diberikan informasi atau SKK Migas dapat me-review harga-harga gas yang ditawarkan oleh produsen. Karena saya melihat bahwa ada ketidak samaan Pak, dan ketidaksamaan ini agak signifikan perbedaan-perbedaannya tentunya ini sangat mengganggu produktivitas kami khususnya di PLTG. Kalau nanti mungkin sebentar ditayangkan atau kami bacakan. Yang besar. Ini kami punya review Pak, sebagai salah satu contoh beberapa transaksi gas yang kami laksanakan dari pembangkit-pembangkit PLTG kami contohnya dari Kramasan itu di dukung oleh Pertamina hanya 5,8; terus Indralaya dari MEDCO hanya 7,2; dari Borang MEDCO 6,4; Kemasan MEDCO 7,08; Talang Duku PGN 9,79; Gelam Pertamina 5,77; Segelam Pertamina IP 5,20; Cilegon Conoco 5,90; Cinox maaf. Cilegon PGN 9,79; Muara Tawar Pertamina 6,31; Muara Tawar PGN 9,79; Muara Tawar LNG Lampung PGN 17,01. Muara Karang Priuk PHE itu 6,41. Lalu Muara Karang, Priok, Nusantara Regas 15,69; Priok PGN 9,79; Gresik PHE 6,05; Gresik KEI 6,27. Gresik Santos Peluang 7,30. Jadi dari data ini saja sudah jelas sekali bahwa memang tidak merata tapi ada kecendrungan salah satu urusan memang jauh sekali lebih tinggi. Dan ketergantungan juga memang besar sekali dari sana. Sehingga kami meminta kepada SKK untuk bisa melakukan istilah kami memonitorlah Pak, mengenai hargaharga yang memang jauh di atas standar-standar normal gitu Pak. Itu yang tadi untuk pertanyaan pertama.

52

Lalu untuk biaya produksi PLN dan dikaitkan dengan energi primernya memang betul Pak, hari ini termurah itu selain PLTA itu yaitu batubara masih dominasi dan besarnya juga terbesar itu kalau dari segi jumlah batubara Pak. Tapi dari segi jumlah pemakaian dalam rupiah biaya itu BBM Pak. BBM itu mencapai lebih kurang ya 60 sampai 70 trilyun Pak, tahun 2014. Mungkin 2015 baru akan tergeser oleh gas. Kalau untuk batubara mungkin berkisar tahun 2014 itu sekitar sekitar 40 trilyun, 45 trilyun Pak, BBM-nya ya 39, maaf, maaf. Gasnya 58 trilyun Pak. Untuk 2014 ya. Eh 2015 nanti. Jadi akan bergeser Pak, dari BBM yang tadinya 70 trilyunan menjadi 39 trilyun , lalu bergeser tegas 57, menjadi 57 trilyun. Walaupun ini semua juga memang tidak bisa pro rata karena ada pertumbuhan pembangkitpembangkit baru Pak. Tapi faktanya bahwa BBM ini turun sangat drastis. Contohnya saja untuk Medan Pak, Sumatera Utara itu memang sebelumnya kami berkisar antara 19 ya, 19 trilyun Pak, pertahun, untuk Sumatera Utara. Nah ini dengan hidupnya beberapa PLTU dan PLTG, PLTU Nagan Raya hidup itu 100, eh 2 x 100, lalu Belawan 1 itu 160, Belawan 2 160, terus Pangkalan Susu 2 x 220, 440, 360, 800 plus Arun 180, total kira-kira sudah di atas 1.000 mega watt Pak. Itu sampai dengan bulan Juni ini sudah posisinya on Pak. Sehingga efisiensi BBM di Medan ini akan sangat signifikan antara mungkin 5 - 6 trilyun akan bisa dilaksanakan efisiensi. Maaf Pak, itu yang hijau itu PGN Pak. Agak fokus. Kami ingin menyampaikan tadi yang kami sebutkan yang kami bacakan. PGN 1 itu 2, 3, 4, 5. Yang lain semua rata-rata di bawah agak jauh Pak harganya itu. Slide berikutnya silakan. Nah ini Pak, ini harga BBM yang turun drastis Pak. Nah ini posisi harga BBM, tapi posisi gas malah naik Pak. Nah ya terus naik itu. Naik posisi gas. Itu kira-kira kami memberikan gambaran tadi untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 khususnya dari Pak Kurtubi yang yaitu kami ulangi tadi jadi kembali bahwa salah satu lagi bagaimana efisiensi BBM yang kami lakukan dalam berapa bulan ke depan ini, selain tadi Sumatera Utara, yaitu Bali Pak. Bali itu Bali itu Celukan Bawang sudah hidup Pak 2 kali, eh 3 x 130 Pak. Ini akan menghilangkan 3 diesel kami Pak, yang besar-besar di Bali yaitu Pesanggaran, Gillimanuk sama satu lagi di bawah Pemaron Pak. Nah ini total dana yang bisa efisiensikan di atas 4 trilyun dalam satu tahun. Satu hari lebih kurang sekitar 22 milyar Pak. Satu hari. Efisiensi yang bisa didapat dari, itu persoalan kemarin sudah hampir setahun tidak bisa narik transmisi Pak. Maka terjadi pemborosan trilyun Pak. Ya alhamdulillah kami datang bicara sama masyarakat sebentar saja, itu bisa kami carikan solusi buat mereka dan itu bisa dilaksanakan dan kalau tidak salah sudah selesai, hari ini ya Pak Nasri, penarikannya. Dalam proses? Oh sudah operasi. Sudah energize ya. Sudah testing comisioning.

53

Jadi dari 2 saja, dalam 3-6 bulan ini kami sudah bisa lebih dari 10 trilyun Pak efisiensi dari BBM. Itu contoh memang, mohon maaf Pak, saya ingin menyampaikan sebelumnya karena memang hal-hal yang standar yang kasus-kasus yang kami dengar tadi terus terang memang kami belum masuk dalam 3 bulan ini Pak, belum masukan, karena itu memang persoalan sudah bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun kami sadar. Tapi kami ingin istilah kami hari ini dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan maksimum 12 bulan ini kami ingin ada quick win dalam arti kata bahwa kami ingin menutup kebakaran Pak, karena kebakaran itu terjad gitu. Contoh Balik Papan kalau tidak salah hari ini sudah selesai juga dengan Senipah, persoalan kekurangan listrik. Senipah hidup masuk di sana 1 x 60 , eh 1 x 80 megawatt, dan sudah terang benderang Pak, seluruh area di sana. Ini juga hal-hal yang memang kami lakukan hanya dalam bulanan ini Pak. Nagan Raya itu kami memulai bekerja itu baru awal Feberuari sebetulnya. Hal-hal yang memang jujur kami belum bisa mengobati banyak penyakitnya memang Pak, tapi yang kronis kami coba obati terlebih dahulu. Mungkin kami sampaikan kepada Bapak apa yang tadi disebutkan tadi semua kami tahu bahwa total itu lebih kurang ada 30 pembangkit yang selama ini tidak jalan baik dari pembangkit swasta maupun pembangkit-pembangkit yang dibangun oleh BUMN. Kendala-kendala utamanya banyak sebagian besar dulu itu peserta kontrak itu memang salah estimasi harga dan adanya perubahan komposisi dolar yang luar biasa di tahun 2008, 2009, sehingga terjadi pemberhentian proyek semua, tidak bisa dilanjutkan. Dan ini kasus demi kasus mempunyai dampak hukum Pak. Oleh karena itu, kalau kami masuk kembali dengan dampak hukum ini memang harus diselesaikan secara menyeluruh dan ada sebuah keputusan dari, dari pemerintah atau darimana gitu Pak, bahwa memang kami bisa masuk kembali membiayai proyek-proyek itu kembali walaupun tidak diselesaikan. Nah kalau kami membiayai tidak hal proyek tadi belum diselesaikan, tapi kami tambahkan biaya di situ pasti kami punya resiko hukum. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Pak Direktur, yang saya tanyakan mengenai saya kira mungkin sedang berlangsung atau sedang tendernya ya pengadaan LNG. DIRUT PT PLN: Oh sudah, yang sudah lama berlangsung ini Pak. Sudah ada 7-8 tahun.

54

ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Ini malah beritanya, beritanya kan baru saya baca. Beritanya baru di media saya baca, bahwa Pak Amin sendiri yang menyatakan akan ditenderkan. Kan persoalannya LNG ini kita ketahui, LNG ini kita ketahui itu hanya Pertamina, dan PGN juga source-nya dari Pertamina Pak. Pertamina dan lalu Tangguh serta Santos. Itu yang suplai LNG, tetapi kalau ini ditenderkan peserta tendernya adalah trader ini satu tanda tanya besar Pak, karena ini bisa menjadi satu persoalan, karena trader itu tidak punya lapangan gas dan trader sendiri juga tidak punya kilang gas atau kilang LNG. Nah itu kok kenapa ditenderkan kenapa tidak, tidak minta difasilitasi oleh Menteri ESDM untuk bertemu dengan Pertamina maupun bertemu dengan Tangguh atau PGN atau Santos. Itu yang saya tanyakan kenapa harus ditenderkan. Tolong dijawab Pak. DIRUT PT PLN: Baik. Pak Amin mau jawab? Atau saya jawab dulu ya. Ya baik Bapak. Jadi memang kemarin ini kalau tidak salah saya dengar itu dibuka tender internasional Pak, sehingga pemasok-pemasok dari luar ini memberikan penawaranpenawaran juga ke dalam mungkin melalui perwakilan di Indonesia Pak. Konsorsium mereka. Memang dari segi harga nampaknya memang jauh di bawah Pak. Sangat menarik gitu harga harga penawarannya. Harapan kami Pak, memang sebaikbaiknya kami mengambil dari saudara sendiri pendapat kami, tapi di lain pihak kami dituntut oleh Bapak-bapak di sini untuk melakukan efisiensi-efisiensi Pak. Nah, ini memang kami sedang mencoba kami kemarin juga sudah dipanggil oleh Menteri BUMN untuk duduk bersama kembali dengan PGN dan Pertamina. Pertamina agak lebih baik, jauh Pak, lebih baik harganya dari PGN. Nah kami sedang duduk kembali kami ingin kepastian jangka panjang, kalau ada kepastian jangka panjang, dan mereka juga punya kepastian jangka panjang untuk jadi pemasok, siapa tahu harga itu bisa jauh lebih bersaing dengan pihak lain. Kalau sama pun Pak, kami akan ambil dari Saudara kami Pak. Pasti kami ambil dari Saudara kami. Tidak mungkin kami ambil dari luar. Nah memang kita dicontoh Pak yang kami sampaikan slide sebelumnya. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Sebelum ke contoh Pak, begini Pak. Karena saya juga sudah mendengar ada beberapa pemasok gas dari luar itu akan berusaha mendapatkan tender dari Pertamina yang saya khawatir ini gas nanti masuknya ke Indonesia lagi tapi melalui plus-plusan internasional. Pak, begini Pak bahwa hal sebenarnya gas LNG kita ini melimpah Pertamina selalu saja mengatakan ini pernyataan Bapak bahwa harga 55

internasional lebih menarik, ini nanti yang akan saya persoalkan dengan Pertamina, karena apa yang dinyatakan oleh Pertamina baru beberapa hari yang lalu, bahwa harga yang diberikan untuk domestik untuk mereka DMO itu lebih murah. Pasti lebih murah. Akan sangat tidak masuk akal sekarang gas dari luar itu lebih murah dari Pertamina. Ini sangat tidak masuk akal. Pertamina sendiri pada tahun kemarin itu banyak kargo yang ketil Pak. Masuk kargo kertil kargo yang yang akhirnya tidak bisa mereka dieskploitasi, karena dengan alasan tidak ada pembeli. Dengan alasan juga masalah harga. Jangan salah Pak, kalau gas itu tidak dieksploitasi, tidak diangkut dari dalam bumi itu hilang. Ini kita persoalkan Pertamina, tapi lagi-lagi Pertamina mengatakan bahwa pembelinya, PLN juga tidak mampu menyerap, PLN juga harganya murah sekali. Ini kan jadi satu persoalan, kenapa tidak PLN dengan Pertamina duduk bersama bicara yang benar dengan difasilitasi oleh Menteri ESDM, kalau perlu di sini juga boleh gitu. Suatu saat kita RDP di sini Raker dengan menteri yang diundang PLN dan Pertamina, mari kita bahas masalah gas ini. Jangan nanti gas itu di ekspor melalui trader juga saya katakan bohong kalau itu bisa lebih murah karena trader itu pasti mengambil untung. Terima kasih. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Interupsi Pimpinan. DIRUT PT PLN: Pak, mungkin kalau sedikit saya tambahkan, tadi kalau Pertamina tadi saya sampaikan dari awal sudah jauh lebih baik Pak. Yang jauh itu yang hijau Pak, yang PGN Pak. Kalau Pertamina memang kami banyak ambil juga dari Pertamina karena memang harganya beda-beda tipislah Pak. Saudara kita yang satu ini agak lumayan harganya Pak, agak baik. Memang yang agak tinggi itu masih PGN, Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Pimpinan, interupsi Pimpinan. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya yang pertama Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Terima kasih. 56

Singkat saja, saya mendukung usul Pak Inas tadi. Ini memang sesuatu yang nyata tetapi sangat memalukan. Oleh karena itu, saya usul secepatnya kita adakan RDP 3 unsur PGN, PLN, Pertamina, selesaikan masalah pasok memasok energi primer ini. Kalau perlu dengan Minerba karena ada batubara di situ. Sehingga pada era masa bakti kita ini masalah listrik ini terselesaikan secara tuntas. Sudah saatnya kita harus berbuat sesuatu yang mungkin di luar apa, pemikiran normallah. Terima kasih. Itu saja Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya silakan Pak Kurtubi tadi. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Terima kasih Pak Ketua. Izin interaktif dengan Pak Dirut. KETUA RAPAT: Silakan Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Terlihat sekali memang gas dari PGN ini amat sangat mahal, bahkan ada yang 17 dollar Pak ya. Mungkin itu LNG atau apalah. Nah, apa namanya, tebakan saya sebagaimana juga temen-temen yang lain boleh jadi ini karena ulah trader. Boleh jadi ya. Langsung ya. Nah kalau langsung harga LNG kok begitu mahal padahal mohon maaf ya Tangguh kita jual ke Cina itu masih masih sangat murah ya. Kenapa untuk diri sendiri kok begitu mahal. KETUA RAPAT: Ujian(?) berapa Pak? 8 ya ke Cina? ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Ke Cina itu murah sekali. Sekitar. KETUA RAPAT: 4. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): 57

Ya tidak tahu sekarang berapalah ya. 6 ya. Itu masih kita mensubsidi mereka itu. Itu mestinya itu harus dihentikan pengiriman ke Cina itu. Itu satu hal. Kedua, boleh kami minta data ini Pak? Dibagikan ya. Dan apakah ada mencakup juga gas untuk PLTG di Lombok itu? Belum, belum ada ya. Ini sudah berjalan? Kira-kira yang gas untuk Lombok berapa jatuhnya? 215. God, mahal banget ya. CNG ya. Oke. Begitu saja. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Kalau impor tadi berapa Pak, Pak Dirut? DIRUT PT PLN: Kami baru sampaikan kami lempar gitu Pak, bahwa kami akan melakukan impor atau dari luar. Memang baru kami lempar saja memang kan sudah agak banyak dinamikanya Pak, jujur saja. Oleh karena itu, akhirnya kami sama-sama bertiga duduk di di depan Bu Menteri kemarin, dan kami sudah ada kesepakatkan untuk mengkaji ulang harga-harga itu. Supaya mohon maaf Pak, jadi tidak dibebankan ke PLN Pak. Karena kalau PLN dibebankan kan ujungnya kan nanti di masyarakat Pak, secara langsung. Jadi kami ingin ya mari jangan nanti kita, memang kalau saya beli 10 kan saya jual 11 Pak, kalau saya beli 15 saya jual 16 kan begitu Pak. Nah, mudah-mudahan saya bisa beli 8 kan saya maksimum jual 9 gitu Pak. Nah, ataukan nanti kalau tidak konsekuensi kan subsidi yang akan meningkat Pak. Oleh karena itu, kami berupaya sesuai pesan Bapak-bapak di sini juga efisiensi, efisiensi, efisiensi. Oleh karena itu, kami tidak diam dan kami mencari hari ini setiap komponen energi primer, kami cari alternatif harga yang terbaik Pak. Kami periksa semua satu persatu karena itu menjadi tanggung jawab kami pada hari ini demi efisiensi ke depan Pak, demi mengurangi subsidi gitu Pak. Kira-kira itu dari kami. Jadi kami baru lempar isu saja, memang orang dengan pengusaha ini sudah agak sedikit gundah Pak. Tapi kami sampaikan kalau kami bisa beli murah dari anda atau harga pasar yang baik ya kami akan ambil dari Saudara kita gitu. Itu yang kami sampaikan kemarin, dan Pak Menteri kayaknya meminta kami untuk di tingkat 58

bawah segera mengevaluasi dan dalam bulan ini harus ada sesuatu keputusan yang konkrit. Diharapkan oleh Ibu Menteri kami tidak mengambil dari pihak luar dan harga pun harus betul-betul bisa bersaing secara sehat. Itu perintahnya Pak, kepada kami dari Ibu Menteri. KETUA RAPAT: Ya saya kira Komisi VII bisa men-support prinsip-prinsip ini saya kira ya.

ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Izin Pimpinan. KETUA RAPAT; Ya Pak Inas silakan. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Pak Dirut, kita baru raker dengan menteri dan dihadiri Pertamina kurang lebih 2 hari minggu lalu Pak. Bahwa Pertamina mengatakan bahwa untuk DMO ini harganya itu 5 sampai 6 dollar. Kalau memang, kalau memang itu, saya pikir itu juga sudah cukup rendah 5 sampai 6 dollar kalau untuk domestik. DIRUT PT PLN: Boleh Pak. Murah itu Pak. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Itu murah. Itu yang disampaikan oleh Dirut Pertamina. Nah, tentu ini kan sesuatu yang menarik buat PLN sebenarnya. Dan Dirut Pertamina sudah menyatakan di dalam RDP dengan Komisi VII, itu berarti resmi Pak. Jadi tolong nanti juga sampaikan oleh Bapak kepada Dirut Pertamina pada saat duduk bersama bahwa bukankah Pak Dirut sendiri Pertamina yang mengatakan di dalam RDP dengan Komisi VII harganya 5 sampai dengan 6 dollar, bahkan dia katakan di bawah 6 dollar akan dilepas kata Pertamina kalau itu untuk kebutuhan dalam negeri. Itu yang disampaikan. Nah, saya kira ini bisa jadi bahan buat catatan buat Pak Dirut untuk nanti bertemu dengan Pertamina. Terima kasih. KETUA RAPAT:

59

Dan saya kira ini juga sekaligus menjadi catatan kita ya bahwa kita memberikan dukungan kepada PLN untuk mencari-mencari alternatif yang terbaik supaya ini manfaatnya untuk rakyat, kan akhirnya kembali ke situ seperti yang Bapak sampaikan kalau beli 15 ya tentu tidak dijual 14, ya saya kira seperti itu. Ya silakan dilanjutkan. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Interupsi Pak Ketua. KETUA RAPAT: Ya. Silakan Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Ini terkait harga gas Pak Dirut, itu gas bagian pemerintah itu dibeli oleh PLN berapa harganya. Ini interaktif sebentar Pak Ketua. KETUA RAPAT: Silakan Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Karena kan Pak Dirut dari gas itu ada bagiannya KPPS, ada bagiannya cost recovery baru ada net bagiannya pemerintah. Yang bagian pemerintah itu dijual ke PLN berapa Pak harganya? DIRUT PT PLN: Yang realisasinya saja ini ya Pak yang kami terima gitu Pak ya. Itu contohnya untuk di daerah, berbeda-beda masing-masing daerahnya Pak, kalau di Kramasan itu Pertamina kasih 5,8 gitu ya Pak. Kalau misalkan yang melalui Indralaya, Medco, kami dikasih 7,22, lalu ada lagi Borang Medco kami hanya dikasih 6,40, ada lagi Cigelam Pertamina kami dikasi 5,20, lalu ada lagi Cilegon Cinox kami dikasih 5,90, ada lagi Muara Tawar Pertamina EP kami kasih 6,31, tapi misalkan contoh Muara Tawar PGN kami dikasih 9,79. Jadi ini memang berbeda-beda Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Maaf Pak, Pak Dirut, itu yang bagiannya Pertamina atau yang bagian negara? Ini harus jelas ini Pak Ketua, nanti kita dirapatkan. Kan begini, struktur gas atau 60

minyak bumi itu kan ada bagiannya KPPS atau kontraktornya, Pertamina di satu sisi operator, dia punya bagian, di satu sisi ada cost recovery. Pertamina memang bagiannya lebih besar. Terus misalnya Medco dia punya bagian, ada cost recovery, baru ada bagian negara, bagian pemerintah. Yang mau kita pertanyakan bagian negara ini jangan dikasih harga yang besar ke PLN. Ini untuk menekan cost. Jadi ini mesti nanti kita kebut termasuk Menteri Keuangan. Karena bagian negara Pak. Jadi bukan semua mungkin yang dijual Pertamina itu bagiannya Pertamina. Pertamina memproduksi gas, ada bagian Pertamina sendiri, ada yang dia tagih cost recovery dibayar dengan gas ada yang bagian negara. Nah ini kan kita mesti ada upayaupaya yang inovatif untuk membantu PLN agar menekan energi primer cost-nya gitu Pak Ketua. Jadi itu nanti akan menekan juga harga pokok penjualan listrik per-KWH. Poin kita ke sana. Sehingga bisa memudahkan rakyat. Ujung-ujungnya rakyat, Pak Dirut. Jadi itu tolong catatan Pak Ketua, nanti suatu saat bila perlu dari Menteri Keuang kita panggail seizin Komisi XI agar bagiannya pemerintah itu tidak dengan harga yang tinggi ke PLN. Kalau bagian Pertamina ya terserahlah itu kan bisnis to bisnis. Operator dia. Tapi kalau bagian negaranya gitu. KETUA RAPAT: Itu bagian pemerintah diterima dalam bentuk gas atau? ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Jadi Pak Ketua, saya ulangi, kan misalnya ada setara misalnya sejuta barel itu ada bagiannya operator, operatornya bisa Pertamina, bisa Medco. Pertamina biasanya bagiannya lebih besar. Ada membayar cost recovery dibayar dari gas itu. Baru ada bagian pemerintah bagian negara termasuk kita di situ. Yang bagian negara kalau boleh jangan dikasih harga tinggi ke PLN. Kalau yang bagian Pertamina boleh, terserah saja, itu kan bisnis ya, bisnis to bisnis. Itu kira-kira gitu Pak Dirut, catatan. Terima kasih Pak Ketua. ANGGOTA F-PPP (H. ACHMAD FARIAL): Ketua, saya Ketua. KETUA RAPAT: Pak ya, silakan Pak Farial dulu, baru Pak Inas. ANGGOTA F-PPP (H. ACHMAD FARIAL): Terima kasih Pak Ketua. 61

Saya bukan mau berdebat sama Pak Ramson ini. Jadi soal gas bukan saya membela PLN ini Pak, sama Pertamina. Itu yang mempunyai sumur gas itu akan berproduksi apabila sudah ada pembeli. Kalau tidak ada pembelinya, mereka tidak akan memproduksi gas. Jadi kalau yang dibilang tadi teman-teman, PLN ambil dari Pertamina, pasti tidak ada slot-nya. Karena gas itu sudah ada yang punya semua. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan K3S. K3S juga berproduksi apabila sudah ada yang beli. Itu biasanya kontrak jangka panjang. Mengenai yang bagi hasil yang Pak Ramson bilang tadi itu bagaimana mau dibagi hasil kalau mereka belum kembali investasinya walaupun ada cost recovery. Dan gas itu rata-rata sudah ada pembeli, apa PGN, apa perusahaan atau industri lainnya. Jadi PLN juga kesulitan untuk membeli gas murah, kecuali kalau Pertamina menemui sumur gas baru PLN kontrak semuanya diambil, itu bisa dengan harga murah. Itu saja saya menyampaikan Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya Pak Inas silakan. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Ya terima kasih. Mungkin saya memperjelas saja. Bahwa produksi gas yang umum berlaku di Indonesia itu seperti ini, mereka menentukan dua dua jenis kargo Pak, pertama namanya committed cargo, committed cargo adalah gas-gas yang berdasarkan kontrak di atas 10 tahun. Itu disebut nama committed cargo. Kemudian mereka menentukan namanya uncommitted cargo, uncommitted cargo ini ditentukan karena untuk mengejar lifting apabila lifting untuk committed cargo tidak bisa dicapai maka mereka akan menggunakan uncommitted cargo. Uncommitted cargo berarti gas yang dijual tapi bukan berdasarkan tender. Karena tidak mungkin gas ini dijual dengan berdasarkan tender. Nah karena itu gas uncommitted ini mereka menentukan bahwa satu dalam satu tahun uncommitted ini ditentukan misalnya, contohnya 52 cargo dari Bontang Misalnya itu. Nah kalau 52 kargo ini Pertamina akan berupaya untuk menjual ini yang 52 kargo. Bahkan setiap tahun memang sering dari misalnya Pertamina mencanangkan 52 kargo yang akan dijual, yang terjual misalnya 40 kargo. Itu yang sering terjadi. Nah, kargo-kargo yang sisa ini kenapa tidak terjual yaitu tadi karena banyak permainan dari sisi Pertamina tarik menarik antara Dirjen Migas dan Pertamina dalam menjualkan uncommitted cargo ini. Ini yang kita sayangkan kenapa uncomitted cargo tidak semuanya ditawarkan kepada PLN. Kalau PLN memang menginginkan jangka panjang saya kira PLN bisa kontrak 10 tahun dengan Pertamina, menjadi committed cargo. Nah kalau committed 62

cargo setahu saya harganya akan berbeda lebih murah. Nah kalau Pertamina dia kalau misalnya untuk uncommitted cargo Pertamina akan menjual dengan harga RIM(?). Dengan harga RIM. Tetapi kalau dia menjual dengan committed cargo lebih murah, karena apa, dia berpatokan pada ICP, yaitu penjualan kargo-kargo ekspor ke luar negeri. Itu yang menjadi patokannya dia. Itu jauh lebih murah karena basisnya ICP. Nah ini yang kenapa saya harapkan Pertamina duduk dengan PLN, dan PLN menawarkan misalnya saja dengan dalam bentuk commited cargo jangka panjang 20 tahun itu akan menggunakan harga setahu saya 13% ICP. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau misanya PLN yang selalu selama ini mengharapkan uncommitted cargo ya lebih mahal karena menggunakan RIM. Nah karena itulah perlu duduk Pertamina dengan PLN untuk mendapatkan harga yang committed cargo, jauh lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam gas ini tidak ada istilah bagi hasil. Selama di dalam prakteknya adalah bahwa yang menjual termasuk Total yang menjual adalah Bontang. Nanti hasil penjualan ini uang yang dibagi. Jadi bukan cargonya yang dibagi, tapi Pertamina menjualkan kargonya, bagian uangnya pemerintah diberikan kepada pemerintah, bagian uangnya kontraktor diberikan kepada kontraktor. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi tidak tidak dalam bentuk gas ya. Bagian pemerintah itu sudah yang diterima Kementerian Keuangan itu tidak dalam bentuk gas. Baik saya kira cukup jelas ini ya. Ini anggota membantu Pak Dirut memberikan penjelasan juga. Masih ada lagi yang mau direspons dari tanggapan anggota tadi. Silakan Pak. DIRUT PT PLN: Ada beberapa lagi yang ingin kami jelaskan di siniantara lain misalkan kalau boleh nanti dijelaskan menarik Pak, Pak Nasri atau Pak Murtaqi masalah pembangkit di Tenayan ya Tenayan, mungkin Pak Nasri akan menjelaskan karena ada permasalahan yang 2 x 100 megawatt. Pak Nasri oke. Pak Nasri, 2 x 100 megawatt pada akhir kontrak 2013 tapi belum selesai. Nah itu yang mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Nasri. Silakan. KETUA RAPAT:

63

Ya silakan Pak. DIREKTUR PT PLN: Terima kasih. Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, Salam Sejahtera untuk kita semuanya, Tadi ada dua pertanyaan masing-masing dari Pak Joko Purwanto dan juga dari Pak Nasir. Pertanyaan yang sama mengenai PLTU Riau dimana tadi disebutkan bahwa ada harga pertambahan dari nilai kontrak awal hampir 500 milyar rupiah. Ini mungkin yang jelaskan seperti ini, yang pertama adalah PLTU Tenayan, Riau kontrolnya itu dimulai pada tahun 2011 harganya adalah dalam bentuk mata uang asli, US Dollar 150.162.607 US Dollar tambah Rp1.318.628.340.300. Ini adalah kontrak, nilai kontrak pada waktu kontraknya ditandatangani pada tahun 2011. Sampai hari ini nilai kontraknya masih tetap tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian progress fisik sudah 93,45 persen. Itu adalah progres fisik. Namun pembayarannya yang baru dibayarkan itu adalah untuk US Dolarnya 68 persen, untuk rupiahnya 88 persen. Sekarang ini sedang dalam tahap penyelesaian untuk dimulai testing comissioning. Direncanakan sebetulnya testing comissioning itu bisa dimulai di bulan Mei, tetapi kita masih punya kendala transmisinya dari Tenayan lewat Pasir Putih sampai ke Pekan Baru, Riau, itu belum selesai. Karena banyak permsalahan mengenai pengadaan lahan untuk transmisi. Sehingga kita melambung memasang transmisi baru dari Tenayan ke Teluk Lembu. Diharapkan bisa jadi cepat untuk jalan keluar sementara, sampai nanti yang dari Tenayan Pasir Putih, Garuda Sakti bisa diselesaikan dengan baik. PLTU Tenayan Riau ini direncanakan selesai pada tahun ini semuanya, diharapkan pada bulan November 2 x 100 megawatt bisa diselesaikan keseluruhannya masuk ke dalam sistem paket baru. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Silakan Pak, lanjut. DIRUT PT PLN: Baik Bapak, itu tadi informasi mengenai yang di Pekan Baru. Lalu dari Pak Bowo Sidik sebenarnya sama Pak bahwa alternatif mana yang paling diuntungkan, jangan sampai ada mafia. Oleh karena itu Pak, tadi kami sedang pelajari satu persatu dimana pemborosan-pemborosan seperti BBM tadi terjadi. Diesel-diesel yang paling besar di mana kami akan coba pelajari apakah memang 64

tidak ada alternatif lain apakah bisa dengan CNG, apakah dengan LNG, kami sedang berupaya mengevaluasi Pak. Oleh karena itu, tadi saya bilang kepada Bapak, dan mengawali bahwa ada yang memang hal cepat kami harus laksanakan, kami selesaikan, ada yang memang yang memang dalam program 12 bulan ini kami pelajari terlebih dahulu Pak, supaya tidak mengambil keputusan yang keliru nantinya gitu. Jangan sampai misalkan memang dibutuhkan diesel, dieselnya kami matikan, lalu tidak ada alternatif lain karena memang mungkin CNG ke sana agak sulit mengenai pelaksanaan teknisnya Pak, di lapangan. Nah itu mungkin hal-hal yang memang harus kami kaji secara mendalam. Tapi sekali lagi untuk yang program jangka pendek pemadaman ataupun efisiensi yang sangat luar biasa telah kami coba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun masih ada kekurangan di kiri kanan. Kembali tadi yang saya sampaikan 30 unit pembangkit yang belum selesai. Ini juga menjadi program utama kami dalam 12 bulan ke depan Pak. Kami akan minta solusinya baik melalui pengadilan maupun melalui opini Kejaksaan maupun melalui BANI Pak. Atau musyawarah Pak, dengan pihak pelaksana konstruksi yang 30 tadi 15 swasta dan 15 BUMN. Dan yang BUMN telah kami, telah kami difasilitasi oleh Kementerian untuk duduk bersama yang sudah selesai baru , WIKA ya Pak ya, yang ke BANI ya. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu pendek ini WIKA sudah selesai yaitu 3 project, ketiga-tiganya bisa kami selesaikan dalam waktu yang singkat. Lalu FTP 1, FTP 2 yang tadi kami sudah sampaikan sebelumnya Pak, tadi pertanyaan dari Ibu Mercy, lalu masalah Ambon memang saya yakini memang banyak sekali kendala dan kami nanti memang berniat secara khusus untuk datang ke daerah Ambon. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Interupsi Ketua. Sedikit mungkin Pak Dirut, berkaitan tadi pertanyaan kami yang belum dijawab berkaitan 5 T itu Pak Dirut. Yang 5 T itu Pak Dirut. Artinya kami juga butuh informasi untuk apa saja itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkaitan dengan tenaga listrik yang menggunakan diesel Pak Dirut, kalau bisa kami diberikan list-nya, tadi diminta kawan-kawan yang sangat besar di Indonesia ini supaya kita ini ada 50 orang Anggota DPR yang setiap sebulan sekali, satu bulan setengah sekali dibayarin negara untuk reses Pak Dirut. Artinya biarkan kami juga bisa membantu PLN untuk mengawasi kinerja PLN yang ada di Dapil kami masing-masing. Hal ini yang kami perlukan secara … mengundang Bapak rapat itu informasi-informasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kami perlu adanya daftar diesel-diesel yang sangat besar ini ada di mana saja, kemudian teman-teman bisa menginformasikan.

65

Tapi yang penting tadi Pak Dirut, yang tentang 5 T itu kami sudah minta waktu rapat di hotel Intercon hingga saat ini belum diberi. Terima kasih. DIRUT PT PLN: Baik mungkin Direksi kami akan memberikan penjelaskan. Silakan Pak Murtaqi. DIREKTUR PT PLN (MURTAQI): Terima kasih. Mohon izin Bapak Pimpinan. Jadi rencana pengunaan PMN 5 trilyun pada APBN Perubahan 2015 ini sudah pernah kami sampaikan ke Komisi VI, pertama itu akan digunakan untuk mendanai penyelesaian proyek-poryek transmisi yang seharunya dibiayai dengan DIPA APBN, tetapi pendanaan DIPA APBN-nya dihentikan. Karena itu adalah proyek-proyek multiyears dan Kementerian Keuangan tidak bersedia melanjutkan dengan proyek-proyek multiyears untuk DIPA APBN. Dan kami sudah mendapatkan instruksi dari Menteri ESDM agar meneruskan proyek ini dan mengalihkan pendanaannya ke anggaran PLN. Oleh karena itu, 5 trilyun itu sebagian akan kami gunakan untuk menerukan proyek-proyek transmisi dan gardu induk yang tersebar kira-kira sebesar 4,3 trilyun. Dan kami sudah menerbitkan surat kuasa investasi kepada unit-unit pelaksana, dan unit-unit pelaksana saat ini sedang dalam proses melakukan amandemen kontrak untuk meneruskan itu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua dari 5 trilyun itu juga akan kami gunakan untuk membayar uang muka proyek yang pendanaannya sudah sangat jelas yaitu proyek PLTU Pangkalan Susu ekspansi unit 34 yang saat sekarang pendanaannya sudah duduk dan kontrak EPC-nya sudah ada. Jadi kira-kira itu akan kami gunakan sekitar 0,7 trilyun sehingga total untuk tahun ini PMN untuk kedua proyek itu akan kami manfaatkan penuh kira-kira 5 trilyun. KETUA RAPAT: Cukup? ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Tanya sedikit, tanya jawab Pak.

66

Kalau mengenai transmisi yang Bapak katakan tadi dana 5 T, setahu saya di APBN-P yang ada di ESDM itu juga sekitar 3 koma sampai 4 T itu juga ada transmisi Pak? DIREKTUR PT PLN (MURTAQI): Itu 3 koma sekian T itu sebagian besar adalah untuk proyek-proyek listrik desa dan sebagian kecil adalah untuk proyek transmisi yang multiyears tetapi akan selesai pada tahun ini. Jadi itu sangat-sangat selected Pak untuk yang proyek transmisinya. Yang sebagian itu perlu pendanaan khusus dari PLN.

ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Terima kasih. Yang penting kami kalau bisa dikasih list-nya Pak ya. DIREKTUR PT PLN (MURTAQI): Baik Pak. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Kami pada waktu rapat dengan Menteri ESDM, Kelistrikan, Dirjen Kelistrikan, kami juga bisa cross check Pak, apakah yang di sini sama di sana ada satu perbedaan ini. Terima kasih Pak. DIREKTUR PT PLN (MURTAQI): Baik Pak. KETUA RAPAT: Mungkin tambahan juga nanti Pak Dirut ya, tadi Pak Dirut kan bagus sekali mempresentasikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang dilakukan itu saya kira ini salah satu yang kita perlu apresiasi mungkin data-datanya juga itu perlu kita peroleh, ini juga untuk memberikan support kepada PLN yang telah mengambil langkahlangkah yang sangat cemerlang saya kira. Tadi kalau tidak salah itu puluhan trilyun hasil efisiensi itu terutama dalam bentuk pengalihan dari BBM ke gas dan lain-lain tadi itu, serta langkah-langkah ke depan yang dilakukan ini terkait dengan pembangkit tadi yang tidak jalan itu. Saya kira itu perlu untuk kami juga ke Dapil nanti sosialisasi terkait dengan keberhasilan-keberhasilan PLN ini. 67

Silakan Pak. ANGGOTA F-PG (BOWO SIDIK PANGARSO, S.E.): Ketua, satu lagi Ketua, maaf. Saya langsung khusus karena dapat pesanan dari Dapil saya, Pak Dirut. Ada satu kecamatan kami belum teralirkan listrik Pak, di kecamatan Wedung, Demak itu Pak. Kalau bisa mohon perhatikan kendalanya apa, Kecamatan Wedung, itu Pak Bupati mengatakan sama saya tadi belum teraliri listrik. Saya pikir Demak itu cuma 25 kilo dari Semarang memperhatikan kalau belum ada aliran listriknya. Terima kasih Pak. DIRUT PT PLN: Baik, kami hubungi sekarang Pak, mudah-mudahan sudah bisa ada jawaban sebentar. Baik Bapak dari apa yang tadi kami sampaikan efisiensi-efisiensi yang kami sampaikan dan juga masalah-masalah daerah-daerah yang khususnya Medan, Gorontalo, Manado, Riau, dimana kendala-kendala pemadaman masih tetap berjalan khususnya Riau mungkin Pak, itu memang karena ada kendala pembangkit yang belum selesai di Kabupaten Tenayan Pak, yang transmisinya tadi disebut. Mudah-mudahan NTB juga, NTB akan diatasi oleh tambahan peaker Pak, dan ini mungkin akan selesai di perkirakan awal tahun depan mungkin Pak, baru bisa, karena memang kami akan membangun PLTG yang secara skala kecil di sana. Dan untuk itu, selain itu juga kami tentunya juga mempunyai kewajibankewajiban untuk menyelesaikan proses 25.000 megawatt yang IPP Pak, untuk penyelesaian kontrak-kontraknya, penyelesaian prosesnya dan sebagainya Pak. Dan juga yang paling berat adalah proses pembebasan lahan-lahannya Pak. Ini yang memang yang kami agak jujur saja berkepanjangan. Salah satu contoh Batang Kan Pak yang sudah yes, no, yes, no, kami sendiri datang sudah menyampaikan, yang bersangkutan sudah setuju, besok mau jalan ke Jakarta, datang lagi provokator batal lagi sampai dengan hari ini Pak. Jadi kadang-kadang di lapangan itu sangat beragam sekali Pak. Sangat beragam sekali. Memang perlu kesabaran meng-handle itu Pak. Jadi sekali lagi kami mohon dukungan dari Bapak-bapak, dan terima kasih atas dukungan selama ini. Dan kami janji kepada Bapak bahwa memang setiap ada hal-hal yang sangat positif kami akan sampaikan melalui tertulis kepada BapakBapak di sini ataupun kalau memang diinginkan mengenai apa yang tertunda dan belum selesai kalau memang Bapak menginginkan mengetahui kami juga akan

68

kirimkan dan bagaimana progres setiap 3 bulan mungkin kami pernah janjikan akan kami kirimkan juga nanti Pak. Terima kasih, Pak. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Interupsi Pimpinan. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Pimpinan.

KETUA RAPAT: Oh ya Pak Nasir. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Terima kasih Pimpinan. Pak Dirut, mungkin nanti ada beberapa catatan dari masyarakat yang kita terima tentang penyakit-penyakit PLN sebelumnya. Itu harus Bapak bersihkan dan Bapak benahi. Nah kalau bisa buatlah kesehatan pada PLN ini Pak. Karena sekarang sudah tidak sehat ini PLN ini. Jadi banyak yang harus diubah di PLN ini supaya di bawah kepemimpinan Bapak, PLN bisa lebih baik dari sekarang. Nanti ada data yang saya akan serahkan dan akan saya pertanyakan ini yang saya serahkan ke Bapak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nasir. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya ada?

69

Pak Joko silakan. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Terima kasih. Pak Dirut, saya terima kasih tadi penjelasan dari Pak Nasir Sembayang berkaitan dengan masalah Riau, cukup detail yang Bapak sampaikan, tapi intinya kami semua di sini menaruh harapan besar sama Pak Dirut PLN ke depan. Dan tadi saya belum mendengar tentang progres yang di Wamena Pak, jadi mohon kiranya itu bisa mendapat perhatian Pak, karena sangat berarti buat mereka. Terima kasih. Walaupun itu bukan Dapil saya Pak, saya Cianjur, Kota Bogor. Terima kasih. DIRUT PT PLN: Silakan Pak Nasri bisa disampaikan. DIREKTUR PT PLN (NASRI SEBAYANG): Ya terima kasih Pak. Jadi di Wamena itu ada beberapa pembangkit dan rencana pembangunan pembangkit. Yang pertama itu ada yang Bapak sampaikan tadi itu adalah di Sungai Walesi. Di situ ada 4 unit, 4,5 megawatt dan ada 2 unit yang dibangun oleh IPP itu juga skalanya hampir 4,5 megawatt juga. Dan sejak tahun 2011 kita sudah rencana membangun yang di sungai yang di Wamenanya sendiri. Itu yang besar 50 megawatt. Untuk yang 50 megawatt yang besar kita sudah mulai membangun di sana, kita sudah mulai jalam ke lokasi project. Pada tahun 2012 itu sudah dilakukan juga upacara bakar batu agar semuanya suku-suku di sana bisa mendukung pembangunan PLTA ini, tapi mulai tahun 2012 timbul permasalahan mengenai masalah pengadaan lahan dan penolakan dari masyarakat di seputaran Wamena untuk membangun PLTA yang cukup besar ini. Jalan yang pertama sudah sukses kita bangun ya sepanjang lebih kurang 3,5 kilo, kemudian kita mau bikin jalan yang 25 kilometer langsung ke lokasi project tapi tidak ada satupun lahan yang bisa kita bebaskan, kita selesaikan. Jadi sepanjang lahan-lahan ini tidak bisa kita selesaikan di sana maka ini akan sangat sulit sekali Pak, untuk membangun PLTA yang besar di sana itu. Sementara yang di Sungai Walesi, yang Sungai Walesi itu sendiri masih tetap dia beroperasi tapi ada beberapa unit diantaranya ada kerusakan yang memang harus diperbaiki. Jadi ini kami lagi cek ini Pak, ini mudah-mudahan bisa segera dioperasikan kembali supaya untuk kebutuhan listrik di sana paling tidak untuk jangka pendek ini bisa kita atasi. Itu permasalahannya begitu Pak. Terima kasih Pak. 70

ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Interupsi Pak Ketua. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Boleh interaktif saya sebentar? KETUA RAPAT: Pak Joko sudah? Tadi Pak Ramson. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Saya interaktif sebentar. KETUA RAPAT: Iya silakan. ANGGOTA F-PPP (H. JOKO PURWANTO): Yang saya ingin komentari itu yang Walesi Pak, 4,5 megawatt, kebetulan waktu pertama kali bangkit itu karena sarana transportasinya di sana sulit secara tidak sengaja saya bantu sehingga di situ saya punya rasa memiliki dengan mereka semua, dan bupatinya minta tolong. Oleh karenanya, sampai hari operasional cuma sekitar 10 something Jadi breakdown itu di sana. Jadi mereka berharap sekali. Kita tidak bicara yang 50 megawatt, yang 4,5 megawati saja mati Pak. Kan gitu kira-kira. Nah bagaimana kemudian apa namanya kepada hal yang lebih besar lagi. Saya juga belum tanya tentang Dapil saya, artinya di Cianjur saya saja saya banyak masalah, apalagi di Wamena, tapi pada kesempatan ini saya ingin khususkan di Wamena dulu saya mau tanya. Terima kasih Pak. DIRUT PT PLN: Ya terima kasih Pak Joko. Ini kami catat, mudah-mudahan ini segera bisa kita tindaklanjuti sudah dimana posisinya. Terima kasih Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. ACHMAD AMINS, M.M.):

71

Pak Ketua. KETUA RAPAT: Pak Ramson dulu, baru Pak Ahmad Amin, sebentar. Maaf ini sebelah kiri belum sama sekali ya. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Terima kasih Pak Ketua. Tadi kebetulan Pak Dirut soal Batang, memang Pak Dirut banyak masyarakatnya datang ke saya. Saya lihat masalahnya yang tahap pertama harganya rendah yang berikutnya ganti ruginya besar, yang pertama ingin sama dengan yang berikutnya. Saya lihat ini persoalannya rada rumit ini di Batang. Yang mau saya tanyakan Pak Ketua ke Pak Dirut ini apa langkah-langkah yang mau dilakukan oleh PLN dan pemerintah atau developer-nya Itu bakal jalan atau bagaimana Pak, karena di satu sisi yang memerlukan mengharapkan dibangun, tapi di satu sisi yang punya tanah itu sampai yang sudah menerima itu datang ke sana, kalau boleh saya perjuangkan untuk naik, saya tidak respons Pak. Artinya supaya harganya seperti harga yang tahap kedua. Terus yang berikutnya untuk Pak Dirut, lain kali kalau pembebasan tanah tolong sekaligus. Itu ada dana di Kementerian Keuangan Pak. Dulu waktu saya di Banggar itu kami putuskan itu ada dana khusus dan bunganya kecil. Sesudah dibebaskan baru dikembalikan uangnya. Kalau rada bertahap begitu ya memang rada susah Pak, di situ ada yang agak bertahan, karena untuk membujuk dia harga dinaikan, yang lain ingin naik lagi. Jadi lain kali tolong sesudah di tentukan berapa luasnya langsung bayar sekaligus semua gitu Pak, diputuskan. Tadi soal Batang itu solusinya bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak Ketua. DIRUT PT PLN: Baik. Terima kasih Pak. Izin Pimpinan. Proses pembebasannya sudah lebih 4 tahun Pak. Sudah 4 tahun berjalan. Sudah tertunda dari 220 hektar, sudah 208 kalau tidak salah Pak, yang sudah bebas, tinggal 12 hektar. Yang mengganggu sekali tidak lebih dari 1 hektar Pak. Tidak lebih dari 1 hektar. Karena mungkin pengusahanya gregetan, mungkin, beberapa dari mereka dibayar lebih Pak. Sebenar hanya itu saja. Yang lebih repot sekarang yang 72

sudah dibayar 100.000 minta dibayar 400.000 Pak. Tapi 100.000 saja sudah 5 kali dari harga dasar tanah di sana Pak. Karena saya sendiri sudah datang ke sana sudah lihat lokasinya di pinggir laut, gersang, tidak ada jalan, tidak apa sebenarnya. Jadi kalau tanah itu di sebelah rumah dia pun dekat kebun bagus, hijau, lebih subur, itu tanahnya masih tidak lebih dari 20.000 Pak. Jadi sebetulnya menurut saya pengusaha maupun pemerintah sudah ganti kaya Pak, bukan ganti rugi lagi Pak. Jadi mereka sudah bikin rumah bagus-bagus, beli mobil, dengan 100.000 Pak. Nah hari ini dia mau naik lagi menjadi 400.000 Pak. Jadi memang menurut saya pemerintah harus menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu Pak. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Pak Ketua, sedikit. Itu memang daerah pemilihan saya Pak Ketua. Jadi memang mesti ada solusinya Pak, yang tegas gitu. DIRUT PT PLN: Jadi kami akan taruh uang di pengadilan dan kami sedang melalui proses sudah sampai di tingkat gubernur, tinggal gubernur mengeluarkan surat penetapan lokasi Pak. Mudah-mudahan minggu ini, minggu ini selesai kami akan melakukan proses pemahaman kembali ke masyarakat walaupun saya sendiri sudah datang ke desa itu menyampaikan secara langsung tapi katanya perlu waktu lagi 3 hari atau 1 minggu, kami tunggu lagi Pak, satu minggu, setelah itu kami taruh uang di pengadilan, kami akan ratakan tanahnya. Karena kalau tidak dilakukan ketegasan maka tidak akan pernah terjadi pembangunan apapun karena banyak gangguangangguan yang memang sudah tidak masuk akal, dan ini provokatornya memang mau uang belaka Pak. Mau uang, uang, uang dan uang. Walaupun tadi saya sampaikan betul-betul setelah saya lihat lokasi, pergi ke sana dari atas, jalan ke lokasi itu yang apa, lokasi pembangkit itu memang tidak masuk akal, diganti 100.000 saja tidak masuk akal Pak, lokasinya. Jadi sudah sangat luar biasa pergantiannya sebenarnya. Ya mohon maaf Pak, kita harus mendidik masyarakat kita juga untuk tidak serakah Pak. Saya pikir itu hal yang positif untuk kita bisa lakukan gitu, dan mohon dukungan untuk itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. ACHMAD AMINS, M.M.): Izin Pimpinan.

73

KETUA RAPAT: Pak Ahmad Amin tadi saya persilakan, baru Bu Mercy. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. ACHMAD AMINS, M.M.): Saya sedikit saja Pak. Terima kasih. Dirut yang baru sudah bukti pekerjaan, tapi saya masih penasaran Pak, di Samarinda itu ada namanya pembangkit ... pinggir sungai, juga di Karang Asem pinggir sungai. Sejak awal reformasi itu masyarakat sudah mengusulkan PLN di kedua tempat ini masih di-seal ya, padahal di sana tempatnya batubara lewat. Beberapa ribu ton satu hari itu ada. Samarinda. Balik Papan juga. DIRUT PT PLN: Lokasi persisnya? KETUA RAPAT: Lokasi persis Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. ACHMAD AMINS, M.M.): Sungai Keledang. Orang lama pasti tahu itu. Jalan Ketapang, Karang Asam. Dan Karang Joang di Balik Papan. Itu Pak, sengaja tidak mau bikin apa, batubara. Saya dengar saya kecil-kecil di Samarinda sampai tua begini, katanya memang tidak mau diganti batubara karena itu drum(?) kalau 10 ada 2 atau 3 yang kosong minyaknya tapi bayarannya full. Maaf saja, Pak, saya ngomong ini. Ini cerita, cerita mati, tapi terjadi Pak. Itu kelakukan anak buah kita banyak macam-macam memang. Ya mudah-mudahan Bapak. Kemarin kami reses ke Balik Papan, sekalian ke ketemu dengan Total ya untuk apa itu? Makam, sekalian ya ngambil-ngambil hati, Pak Amin itu pembangkit 2 x 40 sudah jalan Pak katanya Maret, oh saya bilang terima kasih banyak, ini sampaikan kepada Dirut terima kasih kami. Kalimantan Timur. Walaupun itu saya perjuangkan mulai tahun 2003, Pak, 12 tahin sudah. Baru dapat gas, dan saya lupa harganya berapa, apakah dimain-mainkan lagi atau tidak. Ini saya tidak tahu ini, mudah-mudahan ya Pak ini mohon Pak, Balik Papan itu aduh kalau kita lempar itu ... naik itu, kok tidak mau diganit-ganti . Itu Pak, waktu masih lampu itu 8 kali satu hari mati itu waktu saya masih walikota, tahu persis saya. Dan kalau, maaf Pak ya ini. Saya, mulut saya busuk, tapi hati saya bersih Pak ini. Terima kasih Pak Ketua. 74

KETUA RAPAT: Terima kasih. Sudah lebih 10 tahun diperjuangkan tapi Pak Dirut baru setengah tahun ya Pak? Sudah bisa diselesaikan. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Ketua. Sedikit Ketua. KETUA RAPAT: Baik, tadi Ibu Mercy dulu. Ibu Mercy dulu ya. Saya persilakan. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirut, saya minta izin tadi karena ada urusan sebentar, terus balik lagi. Untuk yang eletrifikasi PLN mungkin tadi saya tidak tahu penjelasannya sejauh mana mungkin kita bisa dapat langsung informatoris saja Pak DIRUT P. PLN: Silakan Pak Murtaqi. DIREKTUR PT. PLN (MURTAQI): Baik Bu Mercy, jadi memang kami mengakui ada beberapa angka mengenai rasio elektrifikasi ini antara angkanya PLN dengan angkanya yang di-quote oleh pemerintah atau Dirjen Kelistrikan. Nah perbedaannya ada persamaan dan ada perbedaannya. Yang pertama kenapa berbeda, karena PLN menghitung rasio elektrifikasi itu adalah dari jumlah keluarga yang sudah mendapatkan sambungan listrik dari PLN. Sementara pemerintah atau Dirjen Kelistrikan menghitung rasio eletrifikasi dari jumlah keluarga yang sudah mendapatkan listrik dari PLN maupun yang secara swadaya sudah mengusahakan listriknya sendiri. Kira-kira perbedaannya itu. Nah kalau ukuran elektrifikasi mau dijadikan adalah yang sudah tersambung oleh PLN ya ini mungkin lebih baik akan mendorong artinya kita tidak 75

menghibur diri bahwa yang melalui jaringan, yang melalui pembangkit, yang establish dari PLN itulah yang betul-betul elektrifikasi yang sustainable. Begitu. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Baik Pak. Jadi setelah mendengar jawaban ini, saya kira ini juga menjadi referensi untuk kita yang ada di Komisi VII ini yang kita nanti-nantikan Pak, jawaban resmi dari PLN soal simpang siur data elektrifikasi. Dan harapan kita ini bisa disampaikan ke Komisi VII Pak, supaya yang kita pegang ini. Karena ketika turun di daerah, data yang dipaparkan adalah data elektrifikasinya PLN bukan BPS berkaitan dengan seluruh sambungan baik yang berasal dari diesel maupun energi baru terbarukan dalam berbagai bentuk seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, berkaitan dengan apa itu elektrifikasi di pulau-pulau terluar. Pak Dirut, ini atas nama masyarakat Maluku memang kita sangat berterima kasih dengan kebijakan ini Pak, bahwa pertanggal 16 Agustus seperti yang digadang-gadang ya bahwa listrik akan menyala di pulau-pulau terluar dan kita dengar bahwa Presiden akan hadir untuk meresmikan listrik yang di pulau-pulau terluar ini. Kami sangat memohon sangat Pak, mengapa? Sekali lagi ini saya hanya men-stressing saja, yang 2 x 15 yang di dalam kota Ambon itu pusat provinsi itu kan tidak jalan. 2 x 15 itu yang di PLTU Waai Pak. PLTU Waai ltu tidak jalan Pak. Dan sampai dengan 2017 ini kan katanya baru nanti diselesaikan. Saya tidak ingin yang di pulau-pulau terluar ini masalahnya menjadi lebih parah lagi karena rentang kendali yang jauh, masalah logistik dan yang lain-lain. Dan ini seluruh masyarakat Maluku mendapat informasi ini dengan sangat resmi Presiden datang, menteri-menteri datang, segala macam, orang dari Jakarta datang, termasuk saya juga datang dan menyampaikan data berkaitan dengan power plan yang akan di siapkan di 9 pulau, sebenarnya 10 untuk Maluku, Maluku Utara. 9 di Maluku untuk pulau paling terluar yang berbatasan dengan Australia dan satu yang di Maluku Utara. Harapan kami ini betul-betul dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak lagi terkendala seperti 2 x 15 yang ada di kota Ambon. Untuk Pak Nasir saya berterima kasih ya karena kita punya Kepala PLN di sana orang yang luar biasa Pak, saya 3 kali rapat dengan beliau, orangnya sangat cinta pulau-pulau kecil, Pak, ribuan pulau kita di sana. Tapi kita sangat minta sebaiknya ada kemudahan Pak, karena yang mau bangun di sana rata-rata semuanya menolak apalagi kalau IPP dalam bentuk apa saja yang sifatnya swasta, marginnya tipis banget. Ini kita buka-bukaan apa adanya. Dan mereka hari itu juga terbuka dengan kami waktu saya hadir rapat hari itu. Jadi kalau ada kemudahankemudahan yang memungkinkan saya takut begitu diresmikan besok tidak jalan. Terus apa artinya gitu, kalau cuma sekedar simbolis saja bahwa sudah ada upaya energi masuk di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar tetapi kemudian tidak secara substantif itu dia berkaitan dengan sustainability terutama di kelistrikan yang ada di Maluku. 76

Saya kira itu beberapa stressing dari saya saja. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Ya Pak Nasir silakan. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Terima kasih Pimpinan. Sedikit tadi pertanyaan saya tentang Tenayan tadi, Pak Dirut, menurut penjelasan teman saya tadi pembayaran kontrak pertama itu kan 1,7 T, yang kedua ditambah lagi tidak tahu tambahannya sepertinya apa bisa keluar lagi 500 milyar nah menjadi 2,3. Ada penjelasan tadi yang saya lihat agak ganjal kok bisa kontrak PLN itu dibayar dollar. Memang ada aturannya Pak? Ada ya? Kontrak di kita ini ada pembayaran dollar? Terbunyi dikontraknya? Terbunyi Rupiah atau dollar? Setahu saya kalau yang bayar dollar itu perusahaan luar. Chevron itu dollar. Dan kenapa PLN ini memilih perusahaan Cina yang sampai sekarang menurut kontrak kan itu ada konsorsium nah kenapa konsorsiumnya Cina tidak memberikan satu rupiah pun Cina tidak memberikan konsorsium itu, nah kenapa bisa PLN yang 100 persen membayarnya jadinya, siapa yang mengambil kebijakan. DIREKTUR PT PLN (NASRI SEBAYANG): Terima kasih Pak Nasir. Mungkin kami sampaikan saja, maaf, Pak Ketua. Ini kontrak ini dilelangkan pada tahun 2009, 2010. Kemudian itu dilelangkan secara internasional, dan waktu itu ada beberapa peserta lelang termasuk konsorsium yang sekarang dari Cina yang kerja sama dengan Rekind. Rekind, BUMN dari Indonesia. Ini kontrak internasional terdiri dari dua mata uang. Yang satu adalah mata uang... ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR):: Izin Pimpinan. Interaktif Pak. Di dalam kontrak itu kan konsorsium Cina berapa, Rekind berapa, PLN berapa. Karena saya sudah baca kontraknya. Dan PLN sendiri yang ada di sana kebingungan dengan kontrak ini Pak. Dan mereka tidak ada tanggung jawabnya. Karena di bawah Sumut, Pimpronya juga dari Sumut, dan Pimpronya sekarang sudah diganti lagi, kenapa proyek itu bermasalah. Baru saya waktu reses kemarin itu saya gelar rapatnya dan saya meninjau lokasinya. Jadi saya minta Pak, siapa yang memberikan izin pembayaran sampai 92 persen, karena proyek itu belum sampai 92 77

persen. Nah terus kenapa bisa 100 persen PLN yang membayar, Cina tidak memberikan konsorsiumnya terus Rekind tidak memberikan konsorsiumnya, tapi 100 persen dibayar oleh PLN. Nah siapa yang memerintah ini Pak? Nah, saya minta nanti yang bertanggung jawab siapa, nah apakah Dirut yang lama atau Dirut yang sebelumnya atau yang Direktur bersangkutan, karena kontraknya diubah Pak. Kenapa bisa keluar lagi menjadi 2,3 dari 1,7, karena diubah kontrak. Jadi tidak mengubah hal lain. Saya bertanya lagi sampai kapan selesai sampai 2016, baru selesai proyek ini. Itupun kalau selesai. Dan saya khawatir ini tidak selesai. Karena saya tanya Rekind berulang-ulang karena kontruksinya beliau, teknisnya Cina dan mereka tidak nyambung teknis dengan Cina tadi. Karena saya sudah rapat di lapangan dengan PLN Riau dan Walikota Pekan Baru, tapi mereka mempermasalahkan soal jalan. Saya bilang kalau proyeknya belum jelas ngapain dibangun di sana. Ini kan jadi masalah jadinya, dan sampai sekarang jalan itu tidak ada masalah. Saya minta siapa yang memberikan izin untuk membayar 92 persen. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke Pak Nasir tadi sudah. Silakan. DIREKTUR PT PLN (NASRI SEBAYANG): Terima kasih Pak. Jadi kontrak itu pada waktu ditandatangani pada tahun 2011 nilainya adalah US Dolar 150.162.607 plus rupiah Rp1.318.628.340.300. Itu adalah nilai kontrak waktu tanda tangan kontrak. Pada saat ini nilai kontraknya masih tetap tidak ada perubahan apa-apa dengan nilai kontrak. Progress di lapangan sudah mencapai 93,45 persen, sementara pembayaran US Dolar itu baru dibayarkan 68 persen dan rupiah dibayarkan 88 persen. Jadi pembayaran itu masih lebih rendah dibandingkan dengan progress yang sudah dicapai 93,45 persen. Ini kontrak ini, saat ini sudah mendekati tahap penyelesaian direncanakan sebetulnya bulan Mei sudah dilakukan uji coba, tapi masih ada masalah dengan transmisi. Transmisinya masih belum nyambung dari Tenayan lewat Pasir Putih sampai ke Garuda Sakti yang di Pekan Baru. Masih ada permasalahan mengenai pembebasan lahan. Sehingga kita menyambung transmisi sekarang itu dari Tenayan lewat Teluk Lembu. Ya dari sebelah utara. Aslinya dari sebelah selatan, sekarang dari sebelah utara. Untuk mempercepat supaya proyek ini bisa segera dilakukan uji coba. Nah ini adalah proyek FTP 1 tahap terakhir yang ditandatangani. Ini bersama-sama dengan PLTU Kaltim. Yang PLTU Kaltim yang di Muara Jawa yang di dekat Balikpapan sana. Itu adalah 2 PLTU terakhir yang ditandatangani. Nah ini memang ada permasalahan

78

mengenai pendanaan karena mestinya dana itu seperti Pak Nasir bilang tadi itu benar. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Izin Pimpinan. Yang saya tanya begini Pak, konsorsium tadi kan dikontrak itu terbunyi karena yang menjelaskan saya itu GM sana Pak konsorsiumnya Cina berapa, Rekind berapa, PLN berapa. Itu yang saya tanya. Kenapa itu tidak tidak mengalir, kenapa Cina tidak menaruh dananya, Rekind tidak menaruh dananya, 100 persen dibayar PLN. Siapa yang memerintah ini dibayar? Itu yang saya tanya Pak. KETUA RAPAT: Ya silakan Pak. DIRUT PT PLN: Mungkin saya jawab Pak Nasir. Ini bukan IPP, ini adalah proyek PLTU EPC PLN. Jadi memang kontraktor itu tidak setor uang baik konsorsium itu Brother, Cina maupun dari REKIND. Kalau itu IPP benar, mereka mesti setor keuangannya. Di sini PLN fungsinya adalah sebagai pemilik, sebagai pengawas pekerjaan. Mungkin di situ bedanya Pak. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Bukan, GM ini yang menyampaikan Pak, ke saya. Dia sendiri bingung ini konsorsiumnya Pak, tidak turun-turun dibayar 100% sama PLN. Oh iya. Ya sudah kita ke sana. Makanya saya minta mengecek lokasi itu karena penjelasan itu saya lihat aneh. Jadi saya kira kita berpegangan pada penjelasan penjelasan waktu kita meninjau di lapangan. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Interupsi Pimpinan. Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak Dirut dulu, mungkin merespons baru nanti Pak Totok. DIRUT PT PLN:

79

Baik Bapak. Terima kasih Pak Nasir. Mungkin kami segera akan datangi ke sana Pak, nanti kami akan secara tertulis kepada Bapak dan berikut seluruh underline dari transaksi itu semua mungkin Pak. ANGGOTA F-PD (MUHAMMAD NASIR): Besok kita sama Pak, karena itu Dapil saya.

DIRUT PT PLN: Terima kasih banyak Pak. KETUA RAPAT: Baik. Tadi Pak Totok minta. Sebelum saya persilakan Pak Totok saya tadi, kita ada komitmen tadi kita selesai Pukul 16.00 WIB saya ingin minta perpanjangan waktu kepada forum, bisa? Selama berapa menit? Ya kita perpanjangan sampai 30 menit ya, pukul 16.30 WIB. (RAPAT : SETUJU) Ya silakan Pak Totok. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Terima kasih Pimpinan. Pak Dirut dan seluruh Pimpinan dan jajaran, Maaf tadi saya mendadak ada tugas lain di Bamus, sehingga tidak bisa melanjutkan yang tadi sudah sempat saya interupsi sebetulnya. Saya punya perhatian, ya bukan, maksudnya bukan satu-satunya perhatian, tapi mungkin mungkin teman-teman lain sudah mendalami yang lain, tapi saya ingin mendapatkan gambaran tentang strategi dari PLN dalam memanfaatkan energi. Jadi mix energy atau energi baurannya itu seperti apa, karena jangan sampai setiap ganti 80

Dirut nanti ganti strategi. Jadi kita ingin bawa PLN ini sebuah institusi yang existing, yang jalan terus. Boleh ganti direksi, ganti dirut, tapi strategi yang yang pokok-pokok itu mestinya berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Nah, justru yang kita harapkan ada percepatan-percepatan dari unit-unit yang baru pasti seperti itu. Maka tadi ketika batubara digambarkan telah mencapai 54 persen, 56 persen kemudian kita ingin melihat pengunaan apa itu, bahan bakar fosilnya berapa misalnya, dieselnya berapa, solarnya berapa, itu kita belum tahu prosentasenya karena ada ada penurunan yang beda prosentase, kemudian, kemudian juga penggunaan energi yang terbarukan, panas bumi, air dan lain-lain itu berapa prosentase. Dan saya ingin mungkin tidak dijawab ini boleh dikirim tertulis Pak. Dan mungkin pada kesempatan yang akan datang kita ingin mendalami hal-hal strategic yang perlu dilakukan oleh PLN. Nah karena ini kan berurutan dengan kebijakan yang lalu dan juga sebetulnya seluruh sumber persoalan itu nanti dari situ Pak, selama PLN itu bisa mengunakan energi secara efisien, secara murah, pasti itu ongkos produksinya akan turun. Dan peningkatan pelayanannya juga akan bertambah baik, tapi semakin itu tidak efisien, penggunanya ya nanti akan banyak masalah. Itu saya kira apa, kerangka dasar berpikirnya saya kira seperti itu, sehingga saya punya perhatian khusus terhadap hal ini yang tadi belum tergambar secara jelas. Nah kemudian juga mungkin kita ingin mendorong Pak, kalau kita bicara tentang panas bumi katakanlah, itu banyak data dari geologi yang mengatakan katanya Indonesia ini 40 persen cadangan dunia ada di Indonesia. Loh kalau memang 40% cadangan ada di Indonesia itu kita ingin itu yang dimanfaatkan untuk listrik berapa, bagaimanapun cara percepatannya. Nah itu juga saya kita perlu dibahas khusus nanti dengan Komisi VII dan menjadi bagian dari program PLN ke depan. Kemarin ada usulan Pak Kurtubi, sekarang ada Pak, ada beliau ya? Oh ada Pak Kurtubi. Pasti sudah ngomong yang nuklir ya sudah? Oh baru sedikit. Itu juga suatu hal yang menurut saya menjadi perhatian dari managemen yang baru. Bahwa ke depan nampaknya Indonesia ini tidak bisa mengabaikan penggunaan energi nuklir. Nah kita belum tahu kapan ini bisa dilaksanakan, tapi saya kira itu harus sudah mulai diwacanakan. Nah kemudian juga apa ya, yang berkaitan dengan energi ini, ini ya sebetulnya itu tadi Pak, yang penting adalah, misalnya gas, penggunaan gas Pak, pemerintah sudah optimal atau belum. Dari dulu ini kita kawal ini bagaimana penggunaan gas supaya lebih banyak digunakan dalam negeri, terutama pasti PLN yang menggunakan. Karena itu juga akan lebih hemat daripada kita menggunakan solar dari bahan bakar minyak.

81

Nah kemudian juga persoalan batubara Pak, ini menjadi diskusi yang juga cukup, cukup menarik karena sebetulnya banyak orang yang melihat kita ini salah menyikapi batubara. Di dalam undang-undang, batubara itu kita kelompokan menjadi rezim mineral karena undang-undangnya namanya mineral dan batubara. Padahal di banyak negara batubara itu energi. Sehingga mestinya PLN juga ke depan sudah punya perencanaan, 100 tahun ke depan itu apa energi yang mau dipakai oleh PLN itu, atau batubara yang ada di Indoensia ini kalau dimanfaatkan oleh PLN itu berapa bisa dibuat, berapa tahun atau puluh tahun, kerana kita tentu berpikir Indonesia ini tidak hanya setahun, dua tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi kita ingin Indonesia yang seterusnya sehingga energi ini tidak bisa diabaikan. Maka kami juga punya inisiatif untuk bagaimana perubahan dalam undang-undang nanti itu menjadi perhatian. Karena negara yang paling banyak mengekspor dan bangga batubaranya itu saya kira Indonesia saja. Saya tidak pernah dengar apakah Cina juga mengekspor batubaranya, apakah India juga mengekspor batubaranya, yang banyak batubara Indonesia ini ke sana perginya. Dan itu untuk membangkit sana, power plant. Nah kita sekarang senang menikmati ekspor walaupun sekarang harganya jatuh karena tidak ada yang menikmati. Tetapi menurut saya kerugian jangka panjang ke depan itu yang perlu dipikirkan. Ada hubungannya dengan PLN, karena bagaimana strategi PLN dalam memanfaatkan energi. Saya kira itu pekerjaan rumah baru dari Pak Dirut untuk juga ikut membuat kajian-kajian bagaimana memanfaatkan energi yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, kemudian terakhir Pak, ini yang hal yang juga jarang sekali dibicarakan kalau kita sudah pernah mengalami ketika telekomunikasi itu dikuasai oleh negara dan betapa tidak efisiennya, dan tidak meratanya pelayanan itu, lalu kemudian seperti sekarang ini kita bisa membandingkan bahwa masyarakat tentu lebih banyak diuntungkan dengan keadaan sekarang. Nah, apakah berani kita memulai juga membuka pikiran anda PLN swasta. Ya tentu bukan namanya PLN, PL Swasta, Perusahaan listrik, yang ada IPP, IPP itu masih nanti kembalinya ke negara lagi. Memang ini persoalan undang-undang Pimpinan. Tapi, undang-undang kan yang membuat DPR bersama pemerintah, jadi mengapa tidak kita juga mulai membuka pemikiran seperti itu bahwa ini dimungkinkan. Nah tentu ini juga kita perlu masukanmasukan dari PLN karena sekarang pelaku pelayan dari listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PLN dan menjadi penugasan dari negara. Tapi ke depan mungkin laju kemajuan ekonomi dan tuntutan masyarakat itu barangkali tidak akan bisa diimbangi dengan kemajuan yang bisa di percepat oleh PLN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan energi. Itu catatan saya Pak, tidak untuk dijawab tapi kalau ditanggapi sedikit tentu saya senang. Tapi saya harapan saya ada mungkin nanti yang tertulis yang bisa dikirimkan kepada komisi menyangkut dua hal tadi menjadi masukan dari kami dan mungkin bahan untuk nanti pada rapat-rapat berikutnya kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): 82

Pak Ketua, kalau boleh sedikit menambahkan, Pak Ketua. KETUA RAPAT: Tadi Pak Joko dulu. Oh Pak Joko memberikan ke Bu Mercy. Silakan. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Oh Iya terima kasih. Terima kasih Mas. Pak Dirut, mungkin sedikit atensi juga untuk yang subsidi listrik desa, listrik desa ini luar biasa ya karena baru ditambahkan di APBN-P. Dan dana yang tadinya untuk setiap provinsi itu naik, untuk Maluku 80-an naik hampir sekitar 95 M. Nah dalam percakapan hari itu di Ambon antara Dinas ESDM dan GM PLN hari itu, itu mampu mengcover kurang lebih 100 desa. Jadi kalau skenarionya hampir sekitar 470-an desa yang belum berlistriki dalam satu tahun 100 desa dari Lisdes itu maka dalam 5 tahun ter-cover. Tapi Pak, ada catatannya Pak, karena ini Lisdes ini itu penambahan grid atau jaringan maka mau tidak mau memang harus ada penambahan genset atau diesel untuk bisa mengcover kalau dia sudah terlalu jauh dari power plant induk seperti itu. Atau dia di pulau-pulau lepas tersendiri, makanya dibeli genset yang skala kecil atau menengah untuk mungkin cover 50 rumah, 30 rumahlah seperti itu. Nah, tetapi catatan saya, Pak, mestinya harus juga ada fleksibilitas terhadap pemanfaatan dana Lisde ini Pak, sesuai dengan karakteristik desa. Tidak bisa digeneralisir seperti di daerah Jawa yang kontinental Pak. Kalau di wilayah-wilayah tertentu tidak bisa perpanjangan jaringan. Kenapa tidak bikin saja PLTS Pak dari dana yang ada. Yang dikelola di bawah, lewat dana yang ada ini Pak. Jadi ini semangatnya sepertinya cuma hanya penambahan jaringan saja terus seperti itu, padahal waktu itu kita bicara dari dana yang sebesar ini untuk yang wilayah pulau-pulau mungkin, saya tidak tahu apakah memang ada ketentuan dari Kemenkeu atau di Kementerian ESDM, bahwa untuk dana Lisdes ini hanya dimanfaatkan untuk yang penambahan jaringan saja seperti itu. Kalau ini bisa diatur jadi agak fair Pak, buat kami ini ada rasa keadilannya juga gitu loh. Kami tidak disamakan dengan wilayah-wilayah yang kontinental, kita bisa memilih jenis jaringan yang mau digunakan dari dana Lisdes itu Pak, apakah dia PLTS, apakah dia dalam bentuk apa saja, sehingga bisa menjawab kebutuhan listrik untuk pulau-pulau terluar ini, pulau-pulau kecil ini Pak. Kalau itu memang memungkinkan Pak, ada dua catatan untuk bisa mungkin keluar dari, dari Dirut PLN atau dari, dari Kementerian atau dari manalah, yang pertama berkaitan dengan pemanfaatan dana Lisdes ini Pak. Untuk tahun ini memang kita sudah sepakat penambahan terus semua jaringan untuk 100 desa pertama, tetapi memang resikonya kita kan tidak tahu sesudah ini untuk pasokan apa, Migas, BBM-nya ini ini memang harus dicari akal lagi gitu loh, 83

yang penting terjawab dulu untuk 100 desa di tahap awal. Tapi untuk 4 tahun yang berikutnya, harapan kami mungkin ada surat edaran atau ada sket dalam bentuk apa yang dikeluarkan sehingga ada bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan karakteristik wilayah setempat. Yang kedua informasi dari GM yang ada di Ambon kemarin bahwa belum ada tarif dasar kalau kita menggunakan batubara di Ambon atau kita menggunakan apa, gas atau bentuk apa saja. Padahal untuk persiapan marketnya itu PLTMG sudah disiapkan sampai tahun 2016 atau 2017 satu sudah bisa berfungsi di kota Ambon seperti itu. Kita rapat dengan Pertamina dan juga dengan dengan Dirjen Migas sudah didorong per 2016 storage masuk di dok, apa itu, di Yawame untuk mulai disediakan storage-storage gas yang penting market disiapkan. Jadi kalau ini tidak saling menyiapkankan Pak, maka sampai sampai air laut kering juga mungkin tidak bakalan terjadi konversi energi Pak. Jadi saya kira mungkin tarif-tarif dasar ini bisa segera disiapkan supaya begitu kita masuk dalam energi baru terbarukan seluruh tarif dasar per daerah itu kita dapat Pak, apakah tarif dasar pernasional atau perdaerah karena wilayah-wilayah yang sulit beda mungkin harganya dengan wilayah-wilayah yang sedaratan itu Pak. Kita tidak tahu apakah juga dari tarif dasar itu penetapan itu disubsidi lagi oleh negara untuk wilayah-wilayah yang sulit, pulau-pulau terluar misalnya. Jadi ini beberapa catatan yang kami atensikan supaya juga bisa menjadi bahan diskusi dan percakapan di internal PLN. Terima kasih. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Interupsi Pak Ketua. KETUA RAPAT: Silakan Pak Kurtubi. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Terima kasih. Bapak Dirut PLN beserta jajaran, Saya ingin 3 masalah titipan aspirasi yang ingin saya sampaikan kesempatan ini, pertama Dapil NTB sekali lagi mohon dijelaskan kapan PLTU Jeranjang kelar pastinya. Sebab sejak Oktober, sejak Oktober kami sudah didatangi oleh masyarakat aspirasinya ini. Nomor dua untuk Dapil Nusa Tenggara Timur titipan dari satu fraksi tapi lain komisi beliaunya, tolong diperhatikan lebih Pak, provinsi NTB sama NTT dalam dalam rangka peningkatan kapasitas pembangkitnya. Kasian 2 provinsi ini termasuk 84

yang paling rendah elektrifikasi ratio, tidak hanya NTB, NTT Pak. Titipan dari satu fraksi tapi lain komisi ya. Tolong diperhatikan lebih lebihlah dua provinsi ini bagaimana mendorong investasi pembangkit, siapapun, apakah PLN atau IPP, siapapun. Mohon agar bisa dipercepat. Nomor tiga, aspirasi dari Dapil Kalimantan Tengah apa hambatan untuk pengembangan PLTU Kalsengteng 3 sampai sekarang katanya belum bisa direalisir ini apa penghambatnya. Dari Dapil Kalteng Pak. Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT: Ya silakan.

DIRUT PT PLN: Terima kasih Pak, mohon izin Pak. Ya jadi Pak Kurtubi Kalselteng 3 itu Pulang Pisau, namanya PLTU Pulang Pisau, 2 x 50 megawatt itu sudah hampir selesai. Insya Allah bulan Mei ini sudah mulai testing. Transmisinya sudah nyambung semua Jadi pengujiannya akan dimulai di bulan Mei. Ya kita berdoa saja supaya tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Sehingga dalam waktu 6 bulan bisa beroperasi secara sempurna di Kalselteng. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Teng 3? DIRUT PT PLN: Ya, di Pulang Pisau. Kemudian yang di NTB Jerangjang satu unit sudah masuk di dalam uji keandalan sekarang. Sekarang sedang mensuplai listrik dengan uji keandalan. Itu 30 hari Pak, uji keandalannya. 30 hari uji keandalanan, tambah 2 minggu uji performance test, kinerja, sehingga diharapkan nanti di awal bulan Juni ini sudah beroperasi secara komersial unit satu. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Juni? DIRUT PT PLN: Ya, satu unit operasi komersial.

85

Selesai dia satu unit. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Itu yang unit satu? DIRUT PT PLN: Ya unit satu Pak. Sebetulnya sejak 3 bulan lalu sudah operasi. Nah yang unit 2 ini lagi persiapan untuk testing commissioning. Begitu unit 1 selesai uji keandalan, maka unit 2 langsung diajukan pengujian. Dia butuh waktu 4 sampai 6 bulan untuk pengujiannya. Sehingga paling lambat nanti itu di bulan 10 semuanya sudah selesai, ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Semua di bulan 10 paling lambat? DIRUT PT PLN: Iya Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Tidak bisa dimajukan lagi? DIRUT PT PLN: Kita berdoa kalau bisa lebih cepat lebih baik Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Sebab di sana listrik mati 10 kali sehari Pak. Sebab ini yang diharapkan Jeranjang ini untuk solusinya. DIRUT PT PLN: Iya Pak, betul, betul Pak. ANGGOTA F-P.NASDEM (DR. KURTUBI, S.E., M.Sp., N.Sc.): Demikian, terima kasih.

86

KETUA RAPAT: Ya Pak Satya saya kira, silakan. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Terima kasih Pak Ketua. Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini kebetulan tadi tidak di dalam paparan menyangkut mengenai tarif Pak, jadi menyangkut mengenai tarif itu kan kita ingin mendapatkan satu kejelasan terutama mengenai listrik yang 450 sampai 900 VA. Saya minta supaya Direksi bisa betulbetul memberikan klarifikasi tentang tepat sasaran atau tidak. Karena itu perlu ada studinya Pak. Dulu sebetulnya ini saya harus sampaikan pada forum rapat kerja dengan Kementerian ESDM tapi karena kita ketemu PLN dimana PLN yang tahu secara teknis bagaimana meng-handle kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mendapatkan subsidi penuh jadi 450 sampai 900 VA supaya ada azas keadilan di sini. Karena apabila ternyata di dalam kelompok itu masih ada orang yang sebetulnya kategori mampu tetapi masih mendapatkan subsidi penuh itu akan, alangkah baiknya apabila itu ditinjau ulang. Nanti bisa saya sampaikan di forum rapat kerja dengan Kementerian ESDM ya dengan Dirjen, kalau bisa justru misalkan Pak, ini sebagai contoh saja kalau konsumsinya 42 juta kategori daripada 450 sampai 900 VA itu bisa kita perkecil untuk lebih tepat sasaran, dan kita gratiskan misalkan ya, ini kan bisa menjadi solusi, sementara yang tidak tepat sasaran ini kita normalkan gitu. Nah hal-hal yang demikian itu tentunya perlu ada semacam kajian ya, kajian yang dilakukan oleh, terserah nanti, kalau zaman dulu saya masih ingat waktu menteri Pak Darwin Saidi Saleh, waktu itu kita menggunakan beberapa universitas. Ya Pak Murtaqi mungkin ingat kan? Untuk melihat klasifikasi memang kelompok masyarakat mana yang yang terkena dampak sama tidak terhadap kebijakan masalah tarif ini. Nah ini menurut saya menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian nanti PLN bisa membantu Kementerian ESDM tetapi atas dasar daripada rapat RDP kita ini, sehingga nanti simultan gitu. Karena yang betulbetul berhadapan dengan pelanggan kan, Bapak-bapak sekalian. Jadi mudahmudahan ini bisa menjadi tindak lanjut supaya kita tidak diributkan juga di luar hanya karena ada kenaikan yang dirasa tidak adil Pak. Di samping itu juga industri-industri kecil yang mempunyai dampak, yang mempunyai dampak kepada harga barang. Itu juga mesti diteliti betul ya. Karena sekarang ini kenyataannya juga, kita membuka pelanggan baru ternyata juga tidak 450 - 900 Pak, tapi sudah di 1.300. Jadi ada juga orang yang bilang, padahal orang susah itu yang sebetulnya patut kita ini, dia bukanya sudah 1.300, sementara ada kelompok di 900 yang sebetulnya mampu tapi malah disubsidi yang 1.300 kita paksa dia harus membayar apa kasarnya subsidinya

87

lebih kecil. Nah untuk supaya tidak menjadi simpang siur maka kita perlu kejelasan di situ. Saya rasa itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Mungkin perlu direspon dulu barangkali dari baru setelah ini kita sampaikan kesimpulan. Silakan. DIRUT PT PLN: Baik Bapak Ketua. Saya terima kasih sekali Pak, atas penyampaian Bapak tadi bahwa memang betul kami merasa ada, ada, masih ada sesuatu yang belum clear Pak, di masalah subsidi 400 dan 900 ini Pak. Benar Bapak bilang tadi 42 juta kalau kita mengacu kepada rakyat miskin, Raskin kan 15,5 juta Pak. Orang miskin kalau tidak salah 25, hampir 26,5 juta Pak. Sedangkan yang PLN bayar 42 juta. Oleh karena itu, kami rasa kami harus melakukan kaji ulang secara mendalam Pak. Yang kedua memang dari segi harganya sendiri Pak. Kalau kita berbicara 450 itu perbulan kira-kira, 400 maaf 450 kalau tidak salah perbulan itu sekitar Rp30 sampai Rp35.000,- saja Pak bayarnya. Mungkin mohon maaf Pak, mereka kasih anaknya beli pulsa 25.000 satu minggu satu bulan Pak, sehingga menurut saya sebenarnya mereka masih layak untuk di atas itu Pak. Begitu juga yang 900 satu bulan hanya membayar Rp60.000 saja Pak. Dan menurut hemat kami memang sudah pada saatnya kita mengevaluasi Pak, karena apa yang diberikan, maksud saya segi manfaatnya bagi masyarakat miskin ini tidak berdampak Pak, kalau naik Rp15,- berarti 50 persen gitu hanya Rp 15.000,- itu notabene sekian batang rokok saja dalam satu bulan. Nah ini memang yang kami nanti akan kalau diberikan izin kami akan berikan kajian-kajian yang baik Pak, kepada Bapak-bapak di sini kiranya ke depan apakah 615 bulan ke depan kami sudah diberikan izin untuk mengevaluasi itu lebih lebih adil begitu Pak. Di lain pihak saya yakini kebocoran-kebocoran itu ada di lapangan, dan kami tidak menutup kemungkinan adik-adik kami yang di lapangan memberikan keleluasaan untuk 900 megawatt kepada mulai dari 900 watt kepada rumah-rumah kontrakan, kepada kos-kosan dan lain sebagainya, kadang-kadang bahkan satu rumah bisa dia punya 2 meteran, satu meteran hanya mungkin Rp200.000, Rp300.000,- nah ini hal-hal yang menurut hemat kami kami harus intropeksi juga ke

88

dalam untuk lebih detail mempelajari ini akurasinya seperti apa di dalam sehingga efisiensi-efisiensi dari setiap titik yang ada di PLN ini bisa terjadi Pak. Dan sekali lagi kami terima kasih atas masukan-masukan Bapak tadi untuk kami segera melaksanakan tindak lanjutnya dari apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Tambahan sedikit saja Pak Ketua. Jadi begini Pak, ini ada tambahan tadi sudah saya jelaskan, mungkin saya perlu menandaskan lagi ada yang minta baru, yang minta baru yang orang sangat tidak mampu tetapi karena dia sudah tidak lagi bisa dapat 450 sama 900 dikasihkannya 1.300 Pak. Padahal ini orang kategori yang tidak mampu gitu. Nah ada yang miss di 450 iya kan, tetapi juga ada orang yang tidak mampu sama sekali yang mestinya disubsidi lebih besar tapi karena yang dibuka 1.300 ya sehingga dia harus menelan yang 1.300. Nah ini kan menurut saya justru yang kelompok yang baru ini tadi yang dapat 1.300 bisa kita subsidi sebetulnya, kalau memang itu di dalam evaluasi termasuk kategori orang yang layak betul disubsidi. Sementara yang tidak layak tadi yang sudah masuk di 450 - 900 kita keluarkan, begitu loh maksud saya, dengan begitu kan jadi ada keadilan Pak. Terima kasih. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Interupsi Pimpinan. Sedikit. Kalau pertanyaan itu memang mau dijawab tertulis atau itu Pak, yang mengenai apa, di Muara Bungo PLTU itu 2 x 200 megawatt itu. Kenapa tidak sampai berjalan sampai saat ini gitu. Tertulis atau bagaimana? Yang di Jambi Pak. Kan katanya kendalanya cuma di PLN doang itu. DIRUT PT PLN: Akan jawab langsung boleh Bapak? ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Oh baik silakan. DIRUT PT PLN:

89

Nanti saya akan menjawab. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Baik, terima kasih. DIRUT PT PLN: Baik Bapak, memang kebijakan untuk hari ini Pak, yang 450, 900 masih tetap berjalan Pak. Masih ada. Ya itu buka baru masih ada. Apartemen murah masih berjalan Pak.

PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Kalau begitu masukan, karena begini Pak Ketua, di Tuban Pak, di tempat saya itu ada satu kecamatan Pak, di kecamatan Soko namanya. Itu bisa dicatat. Di sana mau daftar baru itu sudah di 1.300 Pak. Jadi tidak ada lagi 900. Padahal dia kelompok miskin sebetulnya yang saya tahu. Nah ini kan sebetulnya harusnya kalau ada satu aturan nanti yang terinci betul padahal dia masuk kategori yang memang betul-betul perlu dibantu malah tidak, sementara yang 450 sampai 900 masih banyak juga yang sebetulnya tidak layak disubsidi gitu loh dari keberadaan yang bersangkutan. Nah ini maksud saya pada waktu nanti Bapak memberikan kajian hal yang kayak begini jangan sampai terjadi Pak, yang sebetulnya ini adalah kelompok yang harusnya masuk di sini ya kan, tapi malah tidak kita apa-apakan, yang sebelah di sini yang harusnya dia keluar dari situ tetap saja dia hidup di situ. Maka perlunya kajian di sini Pak, sebetulnya. Terima kasih. DIRUT PT PLN: Baik Bapak. Kami akan melaksanakan nanti untuk masalah kajian-kajian. Terima kasih. Boleh menjawab secara langsung Pak? KETUA RAPAT: Mungkin sekaligus dulu Bu Katherine satu, biar sekalian dijawab bersama nanti, karena tadi kita mau mengakhiri pada pukul 16.30 WIB. Saya persilakan. 90

ANGGOTA F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN): Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Direktur PLN bersama jajaran, Saya Katherina Angela Oendoen dari Dapil Kalimantan Barat. Saya hanya ingin memberitahukan kepada Bapak sama seperti teman-teman yang lain juga memang daerah Kalimantan Barat itu listriknya sering mati. Dan banyak daerah pedalaman yang tidak terjangkau oleh listrik, seperti pemberitahuan Ibu Mercy tentang wacana Bapak Presiden kita yang ingin daerah perbatasan ada listrik saya rasa di Kalimantan Barat itu ada empat pintu-pintu perbatasan, daerah Sambas, daerah Sanggau, Kapuas Ulu, dan juga daerah Bengkayamg. Itu 4 kabupaten perbatasan. Saya harapkan daerah itu bisa benar-benar diperhatikan sehingga rakyat setempat bisa menikmati aspirasi dari pemerintah yang mereka rindukan. Dan di sini kalau Bapak berkenan saya juga mempunyai data-data sebagian yang bisa nanti saya kasihkan kepada Bapak dan jajaran sehingga bisa dikoreksi mana daerah-daerah yang bisa diprioritaskan di Kalimantan Barat untuk diberikan aliran listrik. Saya rasa sekian dan terima kasih. Selamat sore. KETUA RAPAT: Ya saya persilakan sekaligus yang Pak Lucky Hakim tadi, dijawab Pak, silakan Pak. DIRUT PT PLN: Terima kasih Ibu. Di sini saya mencatat ada, itu ada 5 Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas daerahnya persisnya Paloh, Jagoi Babang, Ikong, Tunggau Hulu dan Badau. Ya sudah masuk lima-limanya. ANGGOTA F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN): Di Sambas ada satu lagi Pak. Saya lupa itu namanya di daerah Sajingan itu Pak. Sajingan, itu kalau tidak salah apa Rawa Buaya, apa Badak ya. DIRUT PT PLN:

91

Badau. Badau Bu. ANGGOTA F-P.GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN): Badau. Bukan Pak, kayaknya Buayak gitu Pak. Daerah Sambas ada 2 Pak. Terima kasih. DIRUT PT PLN: Nanti saya, kalau boleh nanti saya menghubungi Ibu kembali untuk persisnya seperti apa. Karena ada 52 lokasi daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Baik, untuk Bapak kami nanti biarkan Pak Nasri bisa menjawab Bapak. DIREKTUR PT PLN (NASRI SEBAYANG):

Pak Lucky. Ya Pak, jadi terima kasih Pak informasinya. Jadi Jambi dan Riau itu memang banyak sekali proposal-proposal dari teman-teman swasta untuk membangun ketenagalistrikan termasuk Jambi itu ada 2 atau 3 proposal. Di dalam RUPTL itu Jambi itu direncanakan ada 2 x 600 megawatt dibangun di Jambi. Jadi bukan lagi skala 200 megawatt. Jadi Jambi itu utamanya memang di daerah-daerah yang memang kaya akan batubara. Jadi proses-proses untuk PLTU-PLTU swasta itu memang tidak bisa penunjukan langsung Pak. Jadi nanti kalau ada proses lelang dan lain sebagainya ya mohon silakan ikut saja. Jadi ikut saja dalam proses lelang, ya nanti kalau memang dapat memberikan proposal terbaik yang paling bagus harganya, dan yang memang kita yakin akan bisa dibangun maka tentu itulah yang nanti akan di tindaklanjuti Pak. Jadi memang ada tata cara yang dilakukan, tidak bisa tunjuk langsung itu Pak. Terima kasih Pak. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): Izin Pak. KETUA RAPAT: Silakan Pak Lucky. ANGGOTA F-PAN (LUCKY HAKIM): 92

Yang saya dengar di situ memang ketersediaan batubara itu sudah banyak di situ, bahkan, ini saya sebutkan PT-nya, saya bukan memperjuangkan salah satu PT tersebut, cuma saya pikir kenapa listrik sampai tidak menyala di sana, kan sayang kalau misalnya pemerintah punya target banyak listrik nyala tapi kalau sudah ada pihak swasta yang memang mumpuni gitu dan tentu saja disetujui oleh gubernur dan bupati kenapa tidak disegerakan. Atau siapapun swasta yang lainnya, tapi sayang kalau kita punya potensi energi tapi terhambat karena birokrasi yang lama gitu Pak, yang konon katanya mungkin sudah disetuju tapi di bawah-bawahnya itu semakin lama karena ada hal satu dan lainnya, tapi biar lebih cepat kan lebih baik siapapun pihak yang melaksanakannya nanti.

KETUA RAPAT: Baik saya kira dengan demikian kita sudah sampai pada tahap pembacaan kesimpulan. Pak Dirut dan segenap anggota yang terhormat, Kami ingin menyampaikan membacakan beberapa kesimpulan yang berkembang tadi dalam pembicaraan kita dalam RDP ini. Nanti saya akan bacakan dulu secara keseluruhan nanti kalau ada perbaikan baru kita lakukan satu persatu. Baik. 1.

Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN Persero untuk melakukan audit terhadap semua generator sejumlah pembangkit tenaga listrik yang rusak dan rencana perbaikan struktur pembiayaannya serta mengevaluasi pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, bermasalah dan commissioning dan mengalami penundaan comersial operational date.

Yang pertama ya. Oh iya ini ada di atas ditampilkan ya. 2.

3.

Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN Pesero untuk memastikan pasokan bahan bakar gas atau batubara untuk semua pembangkit listrik serta melaporkan pembangkit listrik yang mengalami kesulitan bahan bakar. Komisi VII DPR RI meminta agar Direktur Utama PT PLN untuk mengevaluasi dan melaporkan sejumlah genset yang berstatus sewa oleh PT PLN dan berpotensi merugikan PLN.

93

4.

Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN untuk melakukan perhitungan struktur biaya pokok penyediaan atau BPP tenaga listrik berdasarkan penggunaan energi primernya. 5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN Persero untuk membuat rencana komprehensif dan langkah-langkah strategis untuk menurunkan frekwensi pemadaman listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi secara nasional. 6. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN untuk tidak melibatkan trader untuk mengikuti tender pengadaan LNG untuk pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga mini gas. 7. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN untuk menyampaikan data Independent Power Producer (IPP) secara lengkap dan memberikan sanksi tegas bagi IPP yang diduga bermasalah. 8. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN untuk melakukan standarisasi formula perhitungan rasio elektrifikasi agar tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara instansi yang terkait. 9. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN untuk menyampaikan rencana detail pembayaran utang PLN. 10. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Dirut PT PLN persero, dirut PT PGN persero tbk, dan Kepala SKK Migas untuk melakukan pembahasan kesinambungan suplai dan harga gas untuk PLTG secara bersamaan. 11. Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN untuk mengkaji skema yang paling efisien dalam hal penggunaan gas. Ya termasuk tadi melakukan impor bila itu lebih efisien. 12. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN untuk melakukan kajian pemakaian listrik 450 VA sampai dengan 900 supaya tetap supaya tepat, ini bukan tetap ya, supaya tepat sasaran mengingat pemasangan yang baru sudah dikenakan daya 1.300 VA. Tetapi ini saya kira keliru ini, karena tadi Pak Dirut sudah menjelaskan bahwa yang 450, 900 pun masih ada. Barangkali yang poin 12 ini bagaimana ada perbaikan redaksional atau ini kita hilangkan, karena kalau berdasarkan penjelasan Dirut tadi ini mestinya tidak perlu masuk. Silahkan satu-satu dulu. Silakan yang pertama bagaimana? PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Jadi begini Pak Ketua, karena saya mengusulkan itu Jadi kalau memang betul 1.300 itu, maksudnya 900 itu masih ada, tolong nanti diklarifikasi yang saya sampaikan tadi di Tuban, Kecamatan Soko Pak. Karena 94

di sana kan sudah 1.300 Pak. Itu bisa saja kita drop jadi kita tulis di satu sampai supaya tepat sasaran titik. Tetapi dengan catatan supaya PLN menindaklanjuti dari apa yang saya terima tadi Pak. Ya terima kasih. KETUA RAPAT: Itu perlu ditambahkan di situ ya. Didrop saja semuanya ya, ya oke, sampai tepat sasaran saja titik. Ya saya ingin minta tanggapan Anggota dari poin 1 sampai 12 tadi. Begitu pula dengan Dirut. Apa satu-satu kita baca? Cukup? Pak Dirut cukup, yang lain ada yang? Ya silakan yang.... PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Saya ingin menanggapi yang butir 3, Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN Persero untuk mengevaluasi dan melaporkan sejumlah genset yang berstatus sewa oleh PLN PT pesero dan berpotensi merugikan PLN. Saya mengusulkan untuk stop PT PLN pesero, jadi yang tidak bermasalah dilaporkan dengan dengan nanti dengan anunya, catatannya tidak bermasalah yang bermasalah juga dilaporkan bermasalah, jadi semuanya. Jadi bukan yang berpotensi permasalah saja, karena inikan kita tidak tahu gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini supaya tidak menimbulkan keracuan, kerancuan, mohon maaf, nomor 6 ini, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT PLN Persero untuk tidak melibatkan trader pedagang untuk mengikuti tender pengadaan LNG untuk pembangkit tenaga listrik, tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga mini gas PLTMG. Jadi begini supaya untuk clear-nya bahwa pengadaan ini pengadaan gas atau pengadaan LNG, harus dibedakan. Kalau pengadaan LNG dicontohkan dulu misalkan yang terjadi di Jawa, Pantai Jawa utara yaitu di Tanjung Priok itu itu ke PLN kontraknya suplainya bukan suplai LNG tapi suplai gas, LNG-nya sudah dibentukkan menjadi gas. Itu yang menjadi anu, jadi harus clear ini. Kalau LNG mungkin bisa tidak ada yang kena gitu dalam peraturan ini. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Interupsi. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA):

95

Sebentar Pak, sebentar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua harus jelas dulu yang dimaksud trader atau pedagang itu apa itu. Karena, karena, apakah yang bukan produser itu masuk kategori pedagang atau yang apa, misalkan ini ada bermasalah dengan nantinya yang tadi itu yang Pertamina sama PGN men-supply gas ke PLN di Tanjung Priok itu dua-duanya itu bukan produser apakah mereka termasuk kategori trader. Nah kalau termasuk kategori trader, artinya ya mereka tidak boleh men-supply. Ya itu saja saya sebelum ini maksudnya itu apa supaya clear ya. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Pimpinan, interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya mungkin satu-satu. Pak Inas satu-satu dulu yang poin 3 tadi apa kita sepakati itu di-drop yang berpotensi merugikan PLN sepakat? Ya oke. Sekarang poin 6 Pak Inas mau menjelaskan, silakan. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Yang nomor 6 itu berkembang, Pimpinan, mungkin Pak Kardaya tidak hadir di tempat, bahwa PLN akan mengadakan tender untuk pengadaan LNG itu berita yang saya dapat di media. Tentu dengan dengan pengadaan LNG, kita bicaranya LNG. Kenapa saya ke sana, karena tender dengan mengundang perusahaan-perusahaan internasional, artinya nanti LNG itu impor. Ini yang kita tidak inginkan gitu. Kita harapkan bahwa PLN itu nanti langsung duduk bersama dengan Pertamina atau PGN dalam pengadaan LNG itu. Terima kasih. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Pak Ketua. KETUA RAPAT: Ya Pak Ramson silakan. 96

ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Soal poin 6 saya pikir perlu ditanya PLN sanggup tidak melaksanakan itu. Jadi jangan sampai kita buat keputusan politik tetapi tidak dilaksanakan. Itu kurang elok. Tapi kalau misalnya sanggupnya berapa tahun lagi di kasih tahu lagi juga begitu, Pak Ketua. Karena memang di dalam bisnis 30 tahun lalu saya pengalaman, kalau kapal angkatan laut itu beli cat dari pabrik lebih mahal daripada beli dari saya. Itu saya waktu itu trader, trader cat kapal di Priok. Jadi memang kadang-kadang begitu Pak Dirut jadi dia beli langsung ke pabriknya di Ancol sana lebih mahal, daripada waktu itu kira-kira tahun 80 sekian melalui saya. Jadi bisa saja ada terjadi seperti itu. Tapi kalau memang sanggup membuat tidak boleh melalui trader betulbetul dilaksanakan gitu jangan sampai di sini dibuat keputusan politik tahu-tahu tidak dilaksanakan PLN, itu namanya kurang bagus, Pak, terus terang saja sama Komisi VII. KETUA RAPAT: Ya aspek regulasinya juga mulai dijelaskan. DIRUT PT PLN: Begini Pak, kami begini kami ingin melaksanakan hal-hal yang diingatkan berkali-kali kepada kami masalah kejadian-kejadian masa lalu PLN yaitu tidak efisien, tidak efisien, tidak efisien, tidak efisien. Oleh karena itu, untuk lebih efisien kami diberikan keleluasaan Pak, untuk berorientasi kepada cost. Kalau boleh begitu Pak. Jadi kalau memang dari luar, contohnya seperti konkrit Pertamina hari ini Pak, Pertamina BBM kami, BBM kami selama ini dapat MOPS plus 9,5, ada yang 11,5 untuk daerah timur. Begitu kami buka, itu tidak ada yang lebih dari 5,5. Berarti kalau kita berpikir BBM itu 70 trilyun maka dari segi harga saja kami efisiensi 3 sampai 3,5 trilyun. Contoh-contoh itulah Pak, kalau itu dibuka maka orang berpikir terhadap monopoli ini. Jadi kami juga ingin diberikan kesempatan bahwa ini adalah sebuah metode dimana pendekatan harga pasar dan persaingan itu menjadi yang utama juga bagi semua pihak gitu Pak, untuk tidak mengunci harga dan menentukan keuntungan. Karena di lain pihak Bapak mengamanatkan kepada kami untuk efisiensi ujungnya adalah di masyarakat. Itu saja Pak, terima kasih, Pak. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Pimpinan. KETUA RAPAT:

97

Kira-kira redaksionalnya yang Pak Dirut inginkan bagaimana, karena tadi poin 11 ada juga kita memberikan keleluasaan itu skema yang paling efisien. Coba kira-kira redaksinya yang 6 tadi bagaimana. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Sebentar Pak Ketua, saya mau menambahkan nomor 6. KETUA RAPAT: Silakan. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Ir. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./FRAKSI PG): Begini Pak, nomor 6 itu kita harus yakini dulu Pak, bahwa pengadaan gas itu bisa dilakukan oleh PLN tanpa melibatkan SKK Migas. Karena managemen tata kelola gas itu ada di mereka. Bapak sudah mengantongi izinnya dulu atau tidak. Nah kalau itu belum, itu kan kita pertanyaannya tidak ke PLN dulu Pak, kita harus tahu persis, karena apa gas itu begitu dia masuk domestik regulated, tidak bisa market price Pak, itu melanggar konstitusi. Begitu dia masuk ke dalam negeri digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara Bapak beli nanti itu itu kan otomatis market price ya kan, tetapi begitu masuk di Indonesia itu sudah lain, Pak, diatur Pak. Nah sekarang managemen pengaturan itu gas alokasi itu kita berikan kepada SKK Migas karena itu Tupoksi mereka. Jadi menurut saya nomor 6 itu jangan dulu Pak, ditulis Pak, kita mesti menanyakan dulu di SKK dulu. Nanti kalau SKK sudah memberikan Bapak izin bahwasanya nanti bakal akan ada institusi di luar daripada dia yang boleh mengimpor gas, nah itu lain soal, baru kita permasalahkan trader atau produser atau siapa. Jadi saya malah usul begitu Pak, kalau tidak kita melangkahi dari kewenangan yang dimiliki SKK. Saya rasa itu, terima kasih. KETUA RAPAT: Ya bagaimana, jadi kita drop? Kalau di-drop saya kira poin 11 tadi itu sifatnya kajian. Kalau kajian kalaupun nanti kajiannya hasilnya adalah tidak seperti yang ada sekarang aturannya ya kita bisa merekomendasikan untuk mengamandemen undang-undangnya itu. Jadi saya kira lebih pada kajian. Jadi kajiannya nanti bisa. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Izin Pimpinan.

98

Ini PLN ini yang saya baca di media Pak Iman memang sudah dapat alokasi, belum ya dari SKK Migas untuk import-nya? KETUA RAPAT: Jadi kita drop ya? Poin 6 kita drop. Baik, kalau begitu ada yang lain yang mau di perbaiki redaksinya? ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Pak Ketua.

KETUA RAPAT: Cukup? ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Nomor 6 sudah lewat. KETUA RAPAT: Sudah lewat kita drop. Setuju drop? ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Tidak, saya mau ngomong nomor 10. KETUA RAPAT: Kita drop dulu nomor 6 ya, setuju ya? Oke. (RAPAT : SETUJU) Sekarang nomor 10 saya persilakan Pak Totok. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Interupsi Pimpinan. 99

Nomor 9 dulu saya ada masukkan sebelum meningkat nomor 10 kalau diizinkan. KETUA RAPAT: Apa yang nomor 10 menjadi nomor 9? Bukan? ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Nomor 9 dulu kalau begitu silakan. KETUA RAPAT: Siapa, siapa? Pak Harry. Saya persilakan Pak Harry. ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Terima kasih. Butir Nomor 9 ini menurut saya perlu dilengkapi dengan subsektor batubara karena mungkin ada masalah yang sama mengenai pasokan energi primer untuk batubara jadi tidak hanya bicara masalah gas. Nah, saya tidak tahu bicara batubara yang diundang apakah Dirjen Minerba atau, nomor 9 kan mengagendakan dengar pendapat dengan Dirut Pertamina, Dirut PLN, PGN, SKK Migas. Sementara kita juga paham mungkin ada permasalahan yang sama untuk batubara atau bahkan mungkin panas bumi. Ini sekedar mengingatkan saja, jadi supaya kita selesai masalahnya pasokan energi primer ini, tidak hanya masalah gas atau minyak saja, Migas di sini. Sekedar usul saja Pak Pimpinan jadi agar periode masa bakti kita itu masalah energi khususnya PLN ini betul-betul selesai. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya baik. Ada perubahan redaksinya? ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Tinggal menambahkan saja. KETUA RAPAT: 100

Ini ada perubahan tambahannya tadi, apa? ANGGOTA F-P.GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO): Usul saya hanya ingin menambahkan saja penanggung jawab masalah pasokan batubara dan mungkin juga panas bumi karena yang saya tahu masalah pasokan energi primer ini juga ada dari batubara tadi, kalau tidak salah dengar saya. Terima kasih. Saya tidak tahu harus Dirjen Minerba atau pelaku apa, penambang batubara, saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk masalah batubara untuk memasok ke PLN ini, apakah ada di situ, apa, kalau ada unsur DMO, mungkin ya dirjennya, Dirjen Minerba. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya oke. Ya sudah kalau begitu lanjut ke poin 10 Pak Totok. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Mengenai nomor 9 ya, nomor 9 .... PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Ketua, sebentar. KETUA RAPAT: Ya boleh-boleh. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Ini saya lagi bingung bacanya. Yang ini itu nomor, dulunya nomor 10 lama ya yang jadi nomor 9 ini? KETUA RAPAT: Ya ada perubahan Pak, karena tadi nomor 6 drop. 101

PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Begini hanya pertanyaan, apakah kita merencanakan agenda rapat dengan Dirut PLN, bukan, tidak hanya Dirut PLN, tapi Dirut Pertamina, Dirut PGN dan Kepala SKK Migas itu harus diatur di dalam kesimpulan rapat. Saya kira kita mau mengadakan rapat dengan mengundang siapa saja itu adalah kewenangan kita dan hak penuh kita, jadi kalau dibeginikan seolah-olah kalau tidak dituliskan nanti itu kita tidak bisa mengundang rapat. Jadi untuk itu saya sih mengusulkan mengusulkan meng-drop, dan kita memang mempunyai niatan menginfokan saja. Begitu Pak Ketua.

ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Sebelum di-drop. Mungkin ini perlu saya bertanya kepada Dirut PLN dulu. Apakah, boleh ini anggap saja interaktif ya, apakah Bapak merasa perlu persoalan gas itu mendapatkan dukungan dari Komisi VII berkaitan dengan suplai ketersediaan gas. Itu pertanyaannya kalau itu iya itu penting. Kalau tidak ya silakan jalan tidak perlu ada itu. DIRUT PT PLN: Baik Bapak. Sebetulnya Ibu Menteri telah memanggil kami dan telah duduk bersamasama ini dalam taraf untuk menyamakan persepsi untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak BUMN ini Pak, saat sekarang ini. Kemarin tanggal sekitar 10 hari yang lalu kami dipanggil sekarang di tingkat level di bawah sedang berdiskusi mengenai polanya seperti apa yang paling cocok untuk kita bisa sama-sama memahami dan menyetujui harga yang akan di ambil oleh PLN. Sebenarnya sudah dalam taraf itu Pak. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Nah usul saya Ketua, kalau memang begitu, jadi ke Komisi VII bentuknya laporan Pak, jadi bukan inisiatornya Komisi VII, ini sudah jalan, kalau sudah jalan Komisi VII minta laporannya jalan atau belum, benar atau tidak. Kemudian yang nomor 10 Pak, itu sebetulnya terkait dengan pertanyaan saya tadi, dulu isunya ketika harga minyak itu mahal itu adalah bagaimana membebaskan PLN itu dari ketergantungan pada BBM terutama BBM bersubsidi. Sekarang ini 102

menjadi lupa kita. Ini hanya gas saja yang diomongkan, tapi kita mau menekannya BBM itu, itulah yang saya tanyakan tadi makanya perlu ada komitmen, konsistensi dari managemen yang baru ini terhadap program-program yang sudah pernah dicanangkan di komisi ini, janji kepada komisi dulu mengunakan energi bauran itu akan tahun sekian, turun sekian, turun sekian, penggunaan BBM sampai serendahrendahnya. Itu menurut saya perlu ada komitmen itu dilanjutkan. Jangan karena sekarang minyak murah lalu lupa, nanti begitu minyak mahal ada problem lagi. Jadi itu maksud saya di 10 itu dimasukkan itu, disempurnakan kalimatnya itu tidak hanya soal gas, tapi itu ada persoalan pengurangan pengunaan BBM dan terhadap energi, pengurangan energi lain, jadi tidak hanya gas dan energi lainnya ada panas bumi dan lain-lain yang tadi disampaikan juga. Itu terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, jadi poin 9 tadi yang sebelumnya poin 10 menjadi poin 9 itu kita drop, dan kita ganti dengan hanya minta laporan hasil pertemuan tadi itu ya karena terkait dengan tadi upaya atau harapan Dirut supaya SKK Migas memonitor harga-harga gas yang jumlahnya jauh di atas standar, harganya jauh di atas standar normal. Ya saya kira itu tadi semangatnya sehingga teman-teman kemudian mengusulkan itu perlunya ada RDP bersama itu tadi. Nah sekarang tidak perlu cukup meminta laporannya saja. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Pak Ketua, jadi memang dari ini di-drop, tetapi kita memang tidak perlu dituliskan di sini, tapi kita akan mengagendakan rapat dengan mengundang SKK Migas, PGN, Pertamina untuk membicarakan masalah energi primer bagi PLN ini supaya terjadi efisiensi dan sebagainya. Jadi bukan berarti setelah di-drop kita tidak mengundang, tidak. Begitu kita memandang perlu kita tetap undang. Tetapi bahwa mengundangnya itu tidak perlu harus diatur oleh kesimpulan rapat kalau menurut saja. Jadi Pak Dirut kita tetap akan diundang setelah mendapat laporan itu. Itu, tetapi kita.... ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Izin Pimpinan, interupsi. KETUA RAPAT: Silakan. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE):

103

Saya kira mungkin ini ditulis ini mungkin dari kawan-kawan ingin ini dimasukkan mengantisipasi, karena biasanya seharusnya sesuai dengan konsensus yang telah dibuat oleh Komisi VII bahwa rapat dengan mitra sebelumnya dibahas di rapat internal karena rapat pada hari ini pun tidak berdasarkan rapat internal karena itu mungkin kawan-kawan memasukkan itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ini kayak lex specialis sebenarnya, karena itu bukan RDP biasa. RDP bersama yang tidak secara keseluruhan dibawa Raker. Jadi tidak mengundang keseluruhan eselon 1 di dalam lingkup Kementerian ESDM, tapi hanya karena tadi itu mau membahas satu hal yaitu terkait dengan suplai gas dimana tadi Pak Dirut, Pak Dirut menyampaikan matriks yang menunjukkan fluktuasi harga yang sangat luar biasa utamanya dari PGN dibandingkan dengan Pertamina. Jadi itu sebenarnya yang kita mau tadi, motivasinya saya kira mau mencari supaya ada alternatif solusi yang paling efisien. Dan itu kita minta peran SKK Migas di dalamnya. Baik, saya kira kalau disepakati jadi poin-poin yang ada ini menjadi 11 ya. Apa menjadi 10? Bukannya 2 yang di-drop, termasuk poin 10 tadi. 9. Nah, sudah cocok-cocok, sudah tidak usah di-drop karena itu laporan kan. Meminta laporan saja. Perlu tidak itu? Atau tidak perlu juga, laporan yang tadi, karena tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa akan duduk bersama. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Pak Ketua. Pak Ketua. KETUA RAPAT: Bu Mercy silakan. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Untuk yang di poin 9 bukan di-drop, ditambahkan Pak, dengan data, laporan data elektrifikasi berbasis PLN. Itu yang paling penting Pak, yang tadi sudah di sampaikan bahwa mereka akan siapkan dan disampaikan ke kami. KETUA RAPAT: Yang mana Bu?

104

ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Poin 9 jadi semua yang berkaitan dengan data mungkin dikasih titik dua, satu data A, dua B, tiga elektrifikasi berbasis PLN. KETUA RAPAT: Oh jadi tidak di-drop ya, ditambahkan saja. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Jangan didrop Pak, ditambahkan saja Pak.

KETUA RAPAT: Oke. Setuju. Baik. Tidak ada lagi tambahannya? ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Jadi tolong poin 9, tolong ditambahkan dulu poin 9 Pak. KETUA RAPAT: Itu poin 9 sudah, Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN menyampaikan hasil laporan suplai dan harga gas untuk PLTG, batubara untuk PLTU, dan data elektrifikasi berbasis PLN. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Menyampaikan hasil laporan itu apa, Komisi VII DPR, jangan langsung hasil laporan. Di atas. Di atas. Di atas. Di atas. Hasil, itu kan tidak nyambung itu tidak. Menyampaikan laporan, bukan hasil laporan, menyampaikan laporan atau melaporkan terserah.

105

Sudah? Sudah benar ya? Poin 9 setuju ya? Oke. (RAPAT : SETUJU) Lanjut ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Pak. Yang 10 itu Ketua, yang 10 itu maksudnya supaya dimasukan skeme menurunkan BBM, meningkatkan gas, penggunaan batubara, panas bumi dan lainlain. KETUA RAPAT: Ya ditambahkan di situ setelah gas ya, yang tadi itu. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Mengkaji atau menyusun skema, untuk dilaporkan kepada Komisi VII, siapa tahu ada perubahan, mungkin ini kan kita ingin tahu ingin membandingkan dengan dulu yang pernah dilaporkan oleh PLN. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Langsung saja Pak. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Dalam pengurangan penggunaan BBM BBM, energi primernya dalam pengurangan penggunaan BBM, meningkatkan penggunaan gas, batubara, panas bumi dan energi-energi non fosil lainnya. Kira-kira begitu saja. Itu kita ingin mendapatkan laporan skema yang ingin dicapai oleh PLN. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Tolong yang mengetik redaksinya ya, yang dianukan Pak Totok itu supaya clear. Jadi Komisi VII DPR RI jangan mendukung, mendukung tidak pas di sini, 106

meminta Direktur Utama PLN untuk menyampai progress, progress itu apa, perkembangan ya, perkembangan upaya menurunkan penggunaan BBM dan rencana. ANGGOTA F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.): Atau langsung saja Pak Ketua, untuk menyampaikan pengembangan skema pengalihan konversi, apa, elektrifikasi berbasis BBM eh BTK ya, energi baru terbarukan. Itu kan dalamnya kan banyak itu satu-satu kita sebutkan lagi. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Ini Bu Mercy, yang dimaksud Pak Totok itu poinnya adalah menurunkan BBM-nya bisa dari EBTK, K-nya tidak ada, EBT, bisa dari gas, bisa dari ini, sampaikan progress-nya bagaimana dan rencana ke depannya bagaimana, itu yang jadi menjadi poin itu. Jadi, tujuannya itu menurunkan BBM, jangan sampai harga BBM lagi rendah tenang-tenang, begitu naik lagi menjerit lagi, jadi tidak selesaiselesai. Itu. Jadi kalau boleh saya ulangi, Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT PLN persero untuk menyampaikan perkembangan, perkembangan upaya pengurangan pemakaian BBM, pengurangan pemakaian BBM dan rencana ke depannya. Artinya itu yang lalunya bagaimana kedepannya bagaimana, sudah nantinya bisa dari apapunlah. Jadi sudah, dari apapun saja bisa masuk itu karena dulunya itu ada ada upaya, apa ya bukan upaya, selalu diskusi mengenai pengurangan BBM, pengurangan BBM, pengurangan BBM, kontinuitasnya ini tidak dianukan.

KETUA RAPAT: Begitu kira-kira. Tadi sebenarnya begini, saya ingin menyampaikan me-rewind tadi bahwa ada semangat tadi untuk melakukan kajian itu terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Dirut tadi bahwa kesan kita harga gas impor itu lebih memungkinkan untuk mendapatkan harga yang lebih efisien dibandingkan dengan domestik. Nah itu satu, salah satu tadi. ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Masukan ke nomor 9 saja itu kalau memang itu. KETUA RAPAT: 107

Nah itu tadi semangatnya. Tapi ini tidak apa-apa. Karena tadi sebenarnya pada dasarnya Pak Dirut itu justru sudah mempresentasikan dengan sangat baik sekali dan sangat meyakinkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi ini termasuk efisiensi penggunaan BBM dari 70 trilyun itu sekarang menjadi tinggal separuhnya, begitu pula dengan gas yang tadinya 15 trilyun sekarang menjadi 45, batubara juga seperti itu. Nah, jadi yang bermasalah tadi gas yang lebih menonjol tadi yang disampaikan itu, bahwa harga antara Pertamina pun dengan PNG terjadi perbedaan yang sangat dramatis menurut saya, karena jauh sekali perbedaannya, sehingga dari situlah kita menginginkan ada satu kajian disampaikan di sini rekomendasinya. Kalau nanti itu terkait dengan persoalan regulasi kita akan ubah amandemen itu undang-undang supaya ini rakyat ini jangan selalu memperoleh harga listrik yang tinggi kalau memungkinan untuk mendapatkan yang murah. Nah itu yang kita yang jadi semangat.

ANGGOTA F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.): Poin baru saja biar tidak ganggu yang lain. KETUA RAPAT: Ya. Silakan. PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, DEA/FRAKSI PARTAI GERINDRA): Kalau seandainya Pak Totok, mohon maaf, kalau seandainya nomor 10 itu perencanaan ke depan koma termasuk kemungkinan mengimpor gas. Artinya yang harus disampaikan itu kan tadi kata Pak Pimpinan Rapat ini disampaikan oleh Pak Dirut bahwa impor itu berdasarkan kajian lebih murah daripada harga domestik, jadi bagaimana kalau mengimpor gitu, jadi ya sampaikan saja kajiannya. Kajian ya, termasuk termasuk kajian mengimpor gas. KETUA RAPAT: Ya saya kira itu. Karena ini sifatnya kajian. Bukan langsung kebijakan yang dibuat karena ini kan terkait dengan SKK Migas, tapi kalau itu kajian silakan itu menjadi bahan masukan di sini dan kita akan nanti membahas ada Undang-Undang Migas, ada Undang-Undang Kelistrikan. Saya kira ini kita masukan. ANGGOTA F-P.HANURA (H. INAS NASRULLAH ZUBIR, BE, SE): Izin Pimpinan. 108

Kalau memang itu saya kira itu tambahan kajian dulu. Melakukan kajian. KETUA RAPAT: Oh iya kajiannya hilang, tadi kalau yang pertama ada kajian Pak. Nah itu dia. Ya oke. Oke, saya kira Pak Dirut. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Pak Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT: Silakan Pak Ramson. ANGGOTA F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN): Kalimatnya rada kurang pas pemakaian BBM dan perencanaan ke depan, perencanaan apa gitu, Pak Ketua? KETUA RAPAT: Ya tambahkan perencanaan penggunaan energi ke depan, perencanaan penggunaan ke depan. Kalau mau ke depannya energi primer ke depan. ... lainnya ya. Jangan pakai ‘dan’, ‘lainnya’ saja. Nah itu, kalau 'dan' nanti lain lagi pengertiannya itu. Oke? Setuju poin pertama sampai sebelas? Seluruh Anggota setuju? Pak Dirut setuju? Baik. Dengan demikian kita sepakati kesimpulan ini. (RAPAT : SETUJU)

109

Baik. Baik, saya kira kita telah menyelesaikan RDP ini dengan sangat efektif, efisien saya kira, kita menggunakan waktu sampai pukul 17.00 tadi ,inginnya kita pukul 16.00 berakhir. Baik, dengan demikian pembahasan agenda rapat dengar pendapat pada hari ini sebelum mengakhiri kami ingin persilakan kepada Direktur Utama untuk menyampaikan closing remark. Saya persilakan Pak Dirut. DIRUT PT PLN: Bapak Ketua, dan Bapak Wakil Ketua serta Anggota Komisi VII yang kami hormati, Pertama tentunya terima kasih banyak atas kesempatan dari siang sampai sore hari ini untuk kami melaksanakan rapat bersama Bapak, dan banyak hal-hal yang tentunya yang mendapatkan masukan-masukan dan ini merupakan modal kami awal Pak untuk kami bekerja minimal dalam satu, 12 bulan ke depan ini dan untuk tahun-tahun berikutnya. Dan kami berjanji Pak mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan berikut 3 bulanan, 6 bulanan kami sudah bisa memberikan hasil-hasil yang lebih baik dan progres-progres yang lebih nyata baik dari keinginankeinginan konstituen Bapak di lapangan dan juga program-program kami yang telah kami canangkan dalam rencana kerja dan anggaran kami tahun 2015 dan tahuntahun berikutnya. Dan sekali lagi banyak terima kasih atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan amanah Bapak kepada kami kami dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, saya kira terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Dirut dan apresiasi atas capaian-capaian yang telah dihasilkan selama memimpin PLN. Saya kira kami harus menyampaikan sesuatu yang luar biasa dengan langkah-langkah yang Bapak telah ambil beserta jajaran Bapak keseluruhannya. Baik saya kira dengan demikian rapat ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin. Wabillahittaufik Walhidayah, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 110

(RAPAT DITUTUP PUKUL : 17.10 WIB)

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT

Dra. Rini Koentarti, M.Si. NIP. 19611009 199303 2 001

111