DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI GORONTALO RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2011 – 2012 I.
PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 35/PIMP/II/2011-2012 Tanggal 16 Desember 2011 tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012, dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 12 Desember 2011. Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Gorontalo berjumlah 12 (dua belas) orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si (F-PAN). Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Gorontalo selengkapnya adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Dr. H. Chairuman Harahap, SH., MH Drs .Abdul Hakam Naja, M.Si Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Paula Sinjal, SH, M.Si Khatibul Umam Wiranu, SH, M.Hum Yasonna H. Laoly Arif Wibowo Agoes Poernomo Chairul Naim M. Anik, SH, MH Dr. AW Thalib, M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah Hj. Mestariany Habie, SH
: : : : : : : : : : : :
Ketua Komisi II/F-PG Wakil Ketua Komisi II/F-PAN Anggota/F-PD Anggota/F-PD Anggota/F-PD Anggota/F-PDI Perjuangan Anggota/F-PDI Perjuangan Anggota/F-PKS Anggota/F-PAN Anggota/F-PPP Anggota/F-PKB Anggota/F-Gerindra
Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, dan dari TV Parlemen Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI serta pendamping dari Sekretariat Kabinet, Arsip Nasional, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Pemilihan Umum.
1|Page
B. RUANG LINGKUP Pada kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Gubernur Provinsi Gorontalo (diwakili oleh Asisten II Bidang Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Gorontalo) beserta jajarannya, Wakil Bupati Bone Bolango beserta jajarannya, Sekretaris Kabupaten Gorontalo beserta jajarannya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo beserta jajarannya, Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dan Anggota Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Tujuan dari kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo kali ini adalah untuk menyerap aspirasi dan mendapatkan masukan terkait beberapa permasalahan yang menjadi lingkup kerja Komisi II DPR RI, antara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Gorontalo, hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru pasca reformasi di wilayah Provinsi Gorontalo; penanganan masalah perbatasan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo; implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; serta masalah-masalah pelayanan publik, reformasi birokrasi, kepegawaian, kearsipan, pertanahan, dan evaluasi pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, yang menjadi prioritas utama Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI pada kunjungan kali ini adalah untuk melihat progres pelaksanaan eKTP dan meninjau hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan lapangan ke 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Telaga dan Kecamatan Limboto (keduanya di Kabupaten Gorontalo) untuk penerapan e-KTP, dan Kecamatan Suwawa (Kabupaten Bone Bolango) untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
II.
HASIL KUNJUNGAN KERJA A. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) Sejak tahun 1999 atau pasca reformasi, hingga saat ini telah terbentuk 3 (tiga) Daerah Otonom Baru di wilayah Provinsi Gorontalo, yakni Kabupaten Pohuwato (yang dibentuk berdasarkan UU No.6 tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Boalemo), Kabupaten Bone Bolango (yang dibentuk berdasarkan UU No.6 tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Gorontalo), dan Kabupaten Gorontalo Utara (yang dibentuk berdasarkan UU No.11 tahun 2007, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Gorontalo). Dari ketiga DOB tersebut, yang masih dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dimana dari hasil evaluasi yang dilakukan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : a.
b.
Berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan terus mengalami peningkatan walaupun hingga saat ini masih ada beberapa kantor SKPD masih berstatus sewa. Saat ini kompleks perkantoran terpadu pemerintahan kabupaten Gorut sedang dalam tahap pembangunan. Jumlah PNS di kabupaten Gorut saat ini berjumlah 2.271 orang, dimana pengisian/penempatan pegawai, baik untuk jabatan struktural maupun fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dari kelembagaan yang ada.
2|Page
c.
d.
e.
Mutu pelayanan publik terkait dengan ketersediaan sarana pendidikan masih minim dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah, terutama tingkat sekolah menengah (umumnya masih berlokasi di ibukota Kecamatan). Perekonomian Kabupaten Gorut masih didominasi oleh sektor perekonomian dan perikanan. Kedua sektor ini memberikan kontribusi PDRB sebesar 56,76% dan menyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor lainnya. Untuk sektor penanaman modal belum begitu banyak mendapat perhatian. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya data potensi unggulan untuk investasi, tindak lanjut dari pemberian ijin lokasi khusus investasi yang masih belum jelas, serta masih minimnya SDM aparatur yang berkualitas dalam mengelola PMDN.
2. Perbatasan Antar Daerah a. Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada Permendagri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, telah melaksanakan kegiatan penegasan batas wilayah provinsi dengan provinsi-provinsi yang berbatasan darat dengan Provinsi Gorontalo, sebagai berikut: - Ruas batas wilayah dengan Provinsi Sulawesi Utara (panjang 150 km), telah dipasang Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 21 pilar, dan masih terdapat 15 PBU yang belum terpasang (kewajiban Provinsi Sulut). - Ruas batas wilayah dengan Provinsi Sulawesi Tengah (panjang 224 km), telah dipasang PBU sebanyak 20 pilar, dan masih terdapat 20 PBU yang belum terpasang (kewajiban Provinsi Sulteng). Sengketa batas wilayah antara provinsi Gorontalo dengan kedua provinsi yang berbatasan langsung tersebut relatif tidak ada, hanya saja terdapat permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik di wilayah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan adanya bangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (yaitu Pos Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah) yang sudah dibangun di wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan terkait dengan belum selesainya pemasangan PBU, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kedua provinsi tersebut, namun belum memperoleh tanggapan yang serius. b. Terkait dengan sengketa batas daerah antar kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, masih terdapat ketidaksepahaman antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo terhadap penentuan batas kedua daerah pada segmen Hulu Sungai Tonggobu. Hal ini disebabkan hulu sungai tersebut terbelah menjadi 3 (tiga) bagian, dan kedua daerah belum sepakat sungai mana yang dijadikan sebagai acuan penegasan pilar batas. Untuk penanganan penyelesaian selanjutnya akan dilakukan fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah kedua kabupaten tersebut, termasuk para tokoh masyarakat. 3. Pembatalan Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan diatasnya sebanyak 3 Peraturan Daerah yaitu : - Perda Nomor 4 tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Perdagangan Komoditas Cengkeh, Kelapa dan Jagung (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 67 tahun 2007); 3|Page
-
Perda Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Jasa atas Pemberian Pekerjaan (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 68 tahun 2007); Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan keluar Provinsi Gorontalo (dibatalkan melalui Kepmendagri Nomor 69 tahun 2007).
Sebagai tindak lanjut dari pembatalan Perda oleh Mendagri tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang pencabutan ketiga perda tersebut.. 4. Pelayanan Publik Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan sosialisasi keberadaan undang-undang tersebut kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diantaranya adalah dengan memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penerapan SOP terkait pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penilaian terhadap kinerja di seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkup pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2010, salah satu unit pelayanan publik di Provinsi Gorontalo, yakni Kanto Camat Limboto, Kabupaten Gorontalo, mendapatkan penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI. 5. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kepegawaian a. Terkait reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan program-program sebagai berikut : - Melaksanakan disain pengembangan aparatur daerah - Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai melalui penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja - Melaksanakan analisis kesenjangan jabatan - Melaksanakan analisis kebutuhan diklat aparatur - Peningkatan kualitas SDM aparatur, berupa tugas belajar ataupun ijin belajar, serta melalui diklat-diklat, baik struktural maupun teknis fungsional - Penegakan disiplin - Pemberian remunerasi, yakni pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). b. Distribusi PNS antar daerah maupun antar instansi di Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai kebutuhan daerah atau instansi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Terhadap ketentuan mengenai pegawai daerah yang diatur dalam UndangUndang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Pemerintah Daerah, maupun PP Nomor 9 Tahun 2003, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara tepat oleh beberapa kabupaten/kota, misalnya adalah pengangkatan pejabat struktural eselon II pada kabupaten/kota, dimana pelantikan terhadap pejabat sering telah dilakukan walaupun surat rekomendasi Gubernur belum diterbitkan. d. Beberapa usulan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan bidang kepegawaian ini adalah : 4|Page
-
Pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III pada masing-masing kabupaten/kota sebaiknya ditandatangani SK-nya oleh Gubernur. SK pensiun PNS Golongan Ruang IV/c keatas sebaiknya dapat ditetapkan langsung oleh BKN, karena jika dilakukan penetapannya oleh Presiden prosesnya terlalu lama.
6. Masalah CPNS dan Tenaga Honorer Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, disampaikan halhal sebagai berikut : a. Seluruh tenaga honorer yang terdata dalam database (tahun 2005 s/d 2009) telah diangkat menjadi PNS, sehingga jumlah tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PNS adalah 1.428 orang b. Terhadap tenaga honorer (kategori I sebanyak 42 orang, dan kategori II sebanyak 164 orang) sudah diusulkan ke Kementerian PAN dan RB dan ke BKN, namun hingga saat ini belum ada kepastian waktu pengalihan/pengangkatan menjadi CPNS, padahal untuk kategori I sudah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP. 7. Kearsipan Kantor Arsip Daerah Provinsi Gorontalo sejak didirikan hingga saat ini telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan kinerja kearsipan, maupun untuk meningkatkan sadar arsip di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain melalui pemberian bimbingan teknis kearsipan, mengirim peserta untuk pelatihan arsiparis, maupun melalui pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Arsip Daerah Provinsi Gorontalo yang perlu mendapat perhatian, yakni : a. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kearsipan, baik yang melalui APBN (Dana Dekonsentrasi) maupun APBD; b. Belum ditingkatkannya status Kantor Arsip Daerah menjadi Badan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (pasal 22 ayat 2); c. Kurangnya Tenaga Arsiparis. Khusus terkait dengan Program Arsip Masuk Desa (AMD), dapat dikatakan bahwa program ini telah berjalan lancar dan diharapkan dapat memberikan dampak bagi Kelurahan/Desa dalam menata sistem kearsipan di wilayahnya. Namun demikian, alokasi anggaran untuk program ini hendaknya dapat lebih ditingkatkan, sehingga akan semakin banyak kelurahan/desa yang dapat tersentuh oleh program ini. Saat ini, dari sekitar 715 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo, baru sekitar 400 desa/kelurahan yang telah tersentuh oleh Program yang dicanangkan oleh ANRI tersebut. Adapun jumlah anggaran yang diterima Kantor Arsip daerah Gorontalo selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3.
Tahun Anggaran 2009 2010 2011
Dana APBD (Rp) 253.985.000,493.974.600,216.975.000,-
Dana APBN (Rp) 190.115.000,102.332.000,146.936.000,-
Jumlah (Rp) 444.100.000,596.306.600,363.911.000,5|Page
8. Administrasi Kependudukan a.
Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis teknologi mulai diterapkan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2007 melalui bantuan stimulan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, sistem ini sudah terkoneksi secara on-line antara server database kependudukan kabupaten/kota ke server database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil), namun server database kependudukan provinsi belum terkoneksi secara on-line, baik ke server kabupaten/kota maupun ke pusat server database di Jakarta.
b.
Seluruh kabupaten/kota di provinsi Gorontalo saat ini telah selesai melaksanakan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK serta pendistribusian surat pemberitahuan NIK. Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan dan penerbitan NIK tersebut adalah : - Masih ditemukan warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti KK, KTP, maupun buku nikah; - Alamat penduduk yang sering berpindah-pindah, yang tidak terdokumentasi karena tidak dilaporkan, terutama penduduk yang bermukim di daerah-daerah pegunungan; - Banyaknya data ganda pada server; - Lemahnya SDM aparat yang mengerti dan memahami aturan perundangundangan kependudukan, dan juga ketidak-akuratan SDM aparat di tingkat dusun dalam melakukan pendataan, sehingga masih perlu dilakukan coklit (pencocokan dan penelitian) kembali di Kabupaten/Kota; - Keterbatasan anggaran dan waktu sosialisasi.
c.
Khusus terkait dengan pelaksanaan e-KTP, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : - Program e-KTP di Provinsi Gorontalo mulai dilaksanakan tanggal 28 September 2011 di 3 (tiga) kabupaten/kota, yakni di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten lainnya yakni Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara baru akan dilaksanakan pada tahun 2012. - Masing-masing kecamatan di ketiga kabupaten/kota yang melaksanakan eKTP di tahun 2011 menerima perangkat sebagai berikut : No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
JENIS PERANGKAT/PERALATAN TEKNIS Perangkat Keras (Hardware) Serever untuk database dan AFIS UPS 2200 VA Desktop PC UPS 1000 VA Harddisk eksternal untuk back-up data Switch and Cabling Fingerprint Scanner Iris Scanner Smart card reader/writer Signature pad Digital scanner Camera digital/Web camera Tripod
JUMLAH
1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 6|Page
1. 2. 3. 4. 5.
Perangkat Lunak (Software) Operating system Windows server Database engine (std edition per 5 user) Aplikasi perekaman sidik jari Anti virus client Anti virus server
1 1 1 2 1
Dari keseluruhan perangkat yang diterima tersebut, berdasarkan laporan kabupaten/kota, perangkat yang sering mengalami kerusakan/error adalah Iris Scanner. Namun hal ini telah dilaporkan kepada pihak konsorsium, dan telah dilakukan penggantian terhadap alat yang rusak tersebut. -
d.
Sebagai wujud dukungan terhadap suksesnya program e-KTP ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menunjukkan komitmennya dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD sebesar Rp95.625.000,- untuk tahun 2011, dan Rp229.400.000,- untuk tahun 2012. Adapun anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ tanggal 29 April 2011, yakni meliputi kegiatan sosialisasi, supervisi dan monitoring, serta koordinasi dengan kabupaten/kota dan pusat. Agar pelaksanaan program e-KTP pada tahun 2012 dapat lebih dioptimalkan, pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan masukan agar koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih ditingkatkan, terutama berkaitan dengan monitoring yang dilakukan sehingga permasalahan yang timbul bisa segera ditangani. Disamping itu, kesiapan sumber daya manusia atau operator perlu lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
9. Pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Gorontalo Daerah yang menjadi lokasi peninjauan lapangan oleh Komisi II DPR RI pada kunker ke Provinsi Gorontalo, khusus yang terkait dengan pelaksanaan e-KTP adalah Kabupaten Gorontalo. Dari hasil monitoring yang dilakukan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : - Pelaksanaan e-KTP di wilayah kabupaten Gorontalo dimulai tanggal 24 September 2011 dan menangani 262.812 wajib KTP. - Peralatan teknis untuk program e-KTP adalah sebanyak 2 set untuk masingmasing Kecamatan di Kabupaten Gorontalo (terdapat 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo). Namun pendistribusian peralatan tersebut dilakukan dalam 2 tahap, sehingga perekaman tidak dapat dilakukan secara serempak. Sebagian kecamatan telah menerima peralatan pada minggu ketiga bulan september tahun 2011, sedangkan sebagian lainnya baru menerima secara lengkap pada minggu keempat bulan November tahun 2011. - Untuk mengoptimalkan pelayanan, pihak pemerintah kabupaten Gorontalo telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan membuka pelayanan hingga larut malam selama 7 hari dalam seminggu. Namun demikian, keterlambatan penerimaan alat menyebabkan tidak mungkin tercapainya target bagi kabupaten Gorontalo untuk menyelesaikan proses perekaman data ini pada akhir Desember 2011. Di Kecamatan Telaga dan Kecamatan Limboto, hingga minggu ketiga bulan Desember pelaksanaannya baru mencapai sekitar 70% dari target. - Disamping jumlah alat yang tidak memadai dan waktu penerimaannya yang agak terlambat, kendala lainnya yang disampaikan oleh pemerintah kecamatan Telaga dan kecamatan Limboto adalah terbatasnya SDM untuk pelaksanaan 7|Page
-
program ini, seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah kabupaten Gorontalo, dan masih rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat untuk mendaftar. Dukungan anggaran melalui APBD yang diberikan oleh kabupaten Gorontalo pada antahun 2011 terhadap pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp504.900.000,- yang dialokasikan untuk : Honor operator (Rp45.000/hari) : Rp351.000.000, Belanja catu daya : Rp 63.900.000, Honor rekap (Rp25.000/hari) : Rp 30.000.000, Undangan wajib KTP : Rp 44.000.000, Sosialisasi : Rp 5.500.000, Spanduk dan Banner : Rp 6.500.000, Media cetak : Rp 4.000.000,-
10. PNPM Mandiri Perdesaan a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM Mandiri Perdesaan mulai dilaksanakan di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2007, dan merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sejak digulirkannya PNPM Mandiri Perdesaan hingga saat ini terdapat 532 desa pada 58 kecamatan yang telah terjangkau oleh Program ini. b. Jumlah alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang diterima oleh daerahdaerah diProvinsi Gorontalo sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 secara keseluruhan adalah sebesar Rp320.762.500.000,- yang terdiri atas dana APBN sebesar Rp259.610.000.000,- dan APBD sebesar Rp61.152.500.000,-. Untuk tahun 2012, sesuai Surat Menko Kesra Nomor B.1566/KMK/D.VII/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan, Provinsi Gorontalo memperoleh dana alokasi yang berasal dari APBN sebesar Rp89.997.500.000,- yang berarti mengalami peningkatan dibandingkan dengan dana APBN yang diterima untuk tahun 2011 yaitu sebesar Rp83.480.000.000,-. c. Sejak pelaksanaan tahun 2007 hingga saat ini, telah banyak yang dihasilkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui Program ini, baik dalam bentuk sarana prasarana fisik maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan juga telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan. Di Kabupaten Gorontalo misalnya, angka kemiskinan pada tahun 2006 yang sebesar 34,36% berhasil ditekan hingga menjadi 18,87% pada tahun 2010. d. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan selama ini, pemerintah provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi kendala-kendala yang sering menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Gorontalo, yakni sebagai berikut : - Masih sulit untuk mendapatkan tenaga fasilitator yang kompeten, sehingga masih ada beberapa kecamatan yang mengalami kekosongan fasilitator. Hal ini akan berdampak pada capaian progres kegiatan di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo untuk mengatasi hal ini adalah melakukan kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi se-Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga konsultan.
8|Page
- Masih ada sejumlah pelaku program (fasilitator kecamatan, pengurus UPK, penanggungjawab operasional kegiatan, tim pelaksana kegiatan, ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan indispliner berupa penyimpangan penggunaan dana BLM dan pelanggaran administratif lainnya. Terhadap kasus-kasus penyimpangan/pelanggaran tersebut, telah dilakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap para pelaku, dengan melibatkan pula unsur kepolisian dan kejaksaan (untuk yang berindikasi pidana). - Lambannya proses penanganan masalah. - Masih lambannya pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB). - Minimnya kapasitas dan kapabilitas para konsultan di tingkat kecamatan. - Dalam tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, desa-desa yang akan mendapatkan alokasi dana dilakukan melalui sistem ranking, sehingga ada desa-desa yang tidak bisa terdanai. Bagi desa-desa yang tidak terdanai oleh BLM, maka pemerintah provinsi Gorontalo menginisiasi program melalui Program Rasupede (Reaksi, aksi, strategi dan upaya pembangunan desa) dan Program Daerah Pemberdayaan Agropolitan. - Konsultan pendamping program lebih berorientasi pada pencapaian target kegiatan secara fisik, sehingga makna pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya sering terabaikan. e. Terkait dengan pelaksanaan PNPM mandiri Perdesaan di wilayah provinsi Gorontalo, Komisi II DPR RI juga mendapatkan masukan-masukan sebagai berikut: - Dalam penentuan komposisi anggaran BLM di masing-masing Kecamatan, seharusnya benar-benar memperhatikan jumlah desa, jumlah penduduk miskin, dan potensi desa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masih ada sejumlah kecamatan yang jumlah desa dan penduduk miskinnya banyak, akan tetapi memperoleh alokasi dana lebih sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang jumlah desa dan penduduk miskinnya relatif lebih sedikit. - Koordinasi antar sektor (kementerian/lembaga) masih perlu ditingkatkan karena database dan indikator kemiskinan masih berbeda-beda. Disamping itu kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan juga belum maksimal. - Alokasi anggaran untuk program ini perlu lebih ditingkatkan 11. Pemilukada tahun 2011 Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 di Provinsi Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mendapatkan kendala yang berarti dalam mensukseskan penyelengaraan pemilukada tersebut. Pemerintah provinsi Gorontalo juga telah membantu dalam mensosialisasikan dan pendistribusian logistik pemilukada hingga pelaksanaan pencoblosan antara lain dengan membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilukada Tahun 2011 dengan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan dan instansi terkait lainnya. Dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2011 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp57.000.000.000,yang dialokasikan untuk KPU Provinsi Gorontalo (Rp50.000.000.000,-), Panwas Provinsi Gorontalo (Rp5.000.000.000,-) dan Kepolisian (Rp2.000.000.000,-).
9|Page
B. KUNJUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo kali ini, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Bone Bolango, dimana dari hasil kunjungan tersebut dapat disampaikan hal-hal terkait dengan Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut : 1. Gambaran Umum Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo, yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari kabupaten Gorontalo. Luas wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah 1.984, 58 km2 (sekitar 16,24% dari luas provinsi) dan terdiri atas 17 kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 141.721 jiwa, dengan mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya adalah di sektor pertanian dan perikanan. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Bone Bolango masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti tingkat kemiskinan penduduk yang masih cukup tinggi, keterbatasan infrastruktur wilayah, rendahnya kapasitas fiskal, struktur perekonomian yang masih lemah, dan jumlah pengangguran terbuka yang masih tinggi. Disamping itu, belum optimalnya pengelolaan potensi yang ada juga merupakan salah satu kendala bagi kabupaten Bone Bolango untuk memacu pembangunan di wilayah ini. 2. Penyelenggaraan Pemerintahan a. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan di wilayah ini, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyusun Road Map Pembangunan Jangka Menengah dengan 5 Agenda utama yang berisikan prioritas program pembangunan 2011-2015, yang meliputi : - Reformasi Birokrasi; - Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa; - Peningkatan pelayanan publik; - Penegakan supremasi hukum; - Peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau; - Pemerataan pelayanan kesehatan; - Penyetaraan gender, perlindungan anak, dan manula; - Peningkatan pendapatan masyarakat; - Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan lokal; - Optimalisasi obyek-obyek wisata sebagai sumber pendapatan daerah; - Penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan - Pengelolaaan lingkungan yang berkelanjutan. b. Guna menunjang berbagai upaya pencapaian program pembangunan tersebut, maka pemerintah kabupaten Bone Bolango menata kembali peran dan fungsi serta struktur dan manajemen kelembagaan pemerintahan daerah agar berfungsi secara lebih efektif dengan struktur yang lebih ramping, luwes dan responsif tanpa meninggalkan profesionalisme. Pemerintah kabupaten Bone Bolango juga terus meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur daerah melalui koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat. c. Reformasi Birokrasi juga dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi, serta memperbaiki sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. 10 | P a g e
3. Pembatalan Peraturan Daerah Hingga saat ini sudah 11 (sebelas) Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango yang dibatalkan oleh pemerintah pusat, yang terdiri atas: a. 1 (satu) Perda dibatalkan oleh Keputusan Mendagri karena substansi dari peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. b. 10 (sepuluh) Perda dicabut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, karena berdasarkan UU tersebut Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan memungut retribusi atas pelayanan di bidang tertentu. 4. Masalah CPNS dan Tenaga Honorer Di Kabupaten Bone Bolango saat ini masih terdapat tenaga honorer yang belum diangkat menjadi CPNS, yakni yang termasuk Kategori I sebanyak 31 orang, dan Kategori II sebanyak 1.703 orang. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah kabupaten Bone Bolango karena honor untuk tenaga honorer tersebut terpaksa harus dibayarkan dengan dana yang bersumber dari APBD. Terkait dengan moratorium CPNS yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat, kabupaten Bone Bolango menyatakan menyambut baik kebijakan tersebut, dan sekaligus telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Menata kembali kepegawaian daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (Simpegda) yang dapat dikoneksikan dengan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga memudahkan dalam perumusan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai. b. Melakukan pemetaan jabatan dan analisis jabatan dalam rangka pemerataan distribusi jabatan yang berbasis kompetensi untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Melakukan penghitungan dan analisis kebutuhan pegawai serta beban kerja, sehingga dapat diketahui jumlah kebutuhan PNS yang ideal untuk pemerintah kabupaten Bone Bolango. d. Menyusun dan mengembangkan pola karir PNS berdasarkan sistem prestasi kerja (merit system) dalam peningkatan profesionalitas PNS. e. Mengembangkan sistem pembinaan karir PNS melalui penerapan Reward and Punishment yang didasarkan pada PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dengan menyusun kode etik PNS serta membentuk Komisi Kode Etik PNS. 5. Persiapan Pelaksanaan e-KTP Kabupaten Bone Bolango baru akan memulai pelaksanaan program e-KTP pada tahun 2012, dan saat ini persiapan-persiapan untuk pelaksanaan program tersebut telah mulai dilakukan, yaitu : a. Pembersihan data dengan menggunakan aplikasi SIAK b. Melakukan sosialisasi secara intensif c. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas/tenaga operator/pendamping d. Pembentukan pokja di tiap kecamatan e. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan persiapan pelaksanaan e-KTP ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk didata dalam database kependudukan, waktu pemutakhiran data yang terlalu singkat, dan kondisi topografi kabupaten Bone Bolango. 11 | P a g e
6. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan a.
Kabupaten Bone Bolango telah mendapatkan alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007, dimana total keseluruhan anggaran yang telah dialokasikan untuk program ini hingga tahun 2011 adalah sebesar Rp97.225.000.000,- yang terdiri dari APBN sebesar Rp77.780.000.000,- dan APBD sebesar Rp19.445.000.000,-.
b.
Jumlah desa yang telah terjangkau oleh program ini telah mencapai 166 desa di 17 kecamatan, dengan jumlah total penerima manfaat sebanyak 167.701 orang (90% diantaranya merupakan rumah tangga miskin).
c.
Output yang telah dihasilkan dari pelaksanaan program ini adalah terbangunnya sarana prasarana yang sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti jalan, jembatan, sekolah, poskesdes, air bersih, pasar desa, irigasi, listrik, dan lain-lain. Disamping itu, melalui program ini juga telah dilakukan pelatihan keterampilan, pemberian bea siswa, dan bantuan berupa dana bergulir pada simpan pinjam kelompok perempuan, yang sudah barang tentu akan menjadi pemicu bagi sebagian kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
d.
Sebagai wujud nyata dalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, pemerintah kabupaten Bone Bolango, disamping menyediakan dana pendamping melalui APBD, juga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga jika timbul permasalahan akan dapat ditemukan jalan pemecahannya; - Menggelar rapat evaluasi secara rutin bersama SKPD dan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan; - Menyiapkan peraturan daerah (saat ini masih dalam rancangan) tentang sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendukung pada proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai acuan penyusunan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
e.
Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : - Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana operasional untuk menunjang kegiatan; - Adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pelaku program; - Keterbatasan SDM, terutama di tingkat desa; - Dalam pelaksanaan musyawarah desa, jumlah kelompok miskin yang hadir belum maksimal; -
-
f.
Program dan kegiatan yang disusun desa masih banyak yang merupakan kebutuhan pejabat/elit di tingkat desa, dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat miskin; Sebagian besar dana masih didominasi peruntukkannya bagi pembangunan infrastruktur.
Terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan selanjutnya, kabupaten Bone Bolango juga mengusulkan hal-hal sebagai berikut : - Sebaiknya ketentuan dana sharing atau pendampingan yang dibebankan kepada daerah ditiadakan, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah seperti kabupaten Bone Bolango. 12 | P a g e
-
Alokasi anggaran agar diperbesar sehingga jumlah desa yang terjangkau oleh program ini menjadi semakin banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Pihak penegak hukum agar lebih proaktif dalam menangani atau menindaklanjuti kasus-kasus seperti penyelewengan dana yang terjadi. Perlu percepatan penerbitan kebijakan dari pemerintah pusat baik berupa juknis maupun alokasi anggaran, dimana kebijakan tersebut bersifat integral antar seluruh kementerian/lembaga terkait, sehingga kecenderungan overlapping kegiatan dapat dihindari.
C. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1. Kelembagaan a. Kepegawaian Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS yang dimiliki oleh BPN di wilayah Gorontalo seluruhnya berjumlah 191 orang, yang terdiri atas 64 orang adalah pegawai di Kantor Wilayah BPN Gorontalo, dan 127 orang tersebar di Kantor Pertanahan di 6 kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Dari komposisi pegawai yang ada saat ini, masih terdapat beberapa jabatan eselon IV dan eselon V di beberapa kantor pertanahan yang belum terisi dan atau tidak mempunyai staf. Hal ini mengakibatkan beberapa pegawai/pejabat harus merangkap tugas, dan sebagian pekerjaan dilakukan oleh tenaga honorer, yang saat ini secara keseluruhan adalah berjumlah 86 orang. Beberapa jabatan yang belum terisi tersebut antara lain adalah posisi Kepala Seksi pengkajian dan Penanganan Perkara di Kanwil, dan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara di 4 Kantor Pertanahan. b. Anggaran Untuk tahun anggaran 2011, Kanwil dan seluruh Kantah di Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp26.239.709.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp19.960.080.000,- dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp6.279.629.000,-. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sekitar 14,78% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp22.859.905.000,-. Perolehan PNBP yang dicapai oleh BPN Gorontalo selama 3 tahun terakhir tidak pernah mencapai 50% dari target yang telah ditentukan oleh BPN Pusat. Hal ini disebabkan penetapan target perolehan PNBP ditentukan oleh Pusat dan selalu meningkat setiap tahunnya, padahal kondisi di daerah tidaklah atau belum memungkinkan untuk mencapai target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi pada BPN adalah : - Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah - Pelayanan Pendaftaran Tanah - Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Pelayanan Informasi Pertanahan 2. Kasus Pertanahan a. Jumlah kasus tanah yang ada di Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 66 kasus, yang terdiri atas sengketa dan konflik (46 kasus), dan perkara (20 kasus). Jumlah kasus ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 396 kasus. Dari total jumlah kasus tersebut, yang telah selesai penanganannya adalah sebanyak 44 kasus. 13 | P a g e
b. Faktor-faktor yang menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan di provinsi Gorontalo biasanya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : - Minimnya registrasi pertanahan di setiap desa/kelurahan baik berupa peta, datadata kepemilikan, maupun bukti penguasaan. - Tidak dimanfaatkannya tanah oleh pemegang HGU sesuai dengan sifat dan peruntukkannya dalam waktu yang cukup lama. - Penguasaan tanah oleh masyarakat atas HGU yang belum berakhir haknya. - Permintaan ganti rugi bekas pemegang HGU atas penguasaan tanah oleh masyarakat. - Harta warisan yang belum terbagi dan terjadi turun temurun (tanah budel/warisan secara lisan). - Banyaknya jual beli yang dilaksanakan dibawah tangan, dan hanya mendasarkan bukti pengalihan kepemilikan pada kuitansi atau surat pernyataan. - Batas-batas bidang tanah yang tidak dipelihara dengan baik. c. Proses penanganan, pengkajian, dan penyelesaian yang dilakukan terhadap berbagai kasus adalah sebagai berikut : - Registrasi penerimaan pengaduan; - Pengolahan data dengan melakukan penelitian administrasi pada dokumendokumen yang ada di BPN maupun data-data yang disampaikan oleh para pihak; - Gelar Kasus; - Penelitian lapangan terhadap penguasaan fisik serta batas-batas; - Mediasi (antara para pihak, atau jika diperlukan dengan aparat terkait) - Keputusan dituangkan dalam Berita Acara Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dipersilahkan untuk mengajukan gugatannya ke badan peradilan. 3. Legalisasi Aset Tanah, Pengaturan & Penataan Pertanahan, dan Pengendalian Pertanahan a. Terkait dengan legalisasi aset tanah atau pensertifikatan tanah melalui Prona, pada tahun 2011 di provinsi Gorontalo dari target sebanyak 6.200 sertifikat telah terealisasi penerbitan sertifikat sebanyak 5.856 sertifikat (94,45%) dengan perolehan PNBP sebesar Rp2.118.076.421,-. b. Disamping sertifikasi melalui Prona, BPN Gorontalo pada tahun 2011 juga melakukan pensertifikatan lintas sektoral yang mencakup UKM, dan Nelayan, dengan pencapaian adalah sebagai berikut : - UKM : target sebanyak 650 bidang, telah terealisir sebanyak 623 bidang - Nelayan : target sebanyak 450 bidang, telah terealisir sebanyak 434 bidang. c. Khusus terkait Program Larasita, walaupun kendaraan untuk program ini telah diterima pada tahun 2009 dan 2010, namun baru dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2011 karena sistem konektifitasnya yang memang baru terbentuk untuk wilayah Gorontalo. Sebelum terbentuknya sistem konektifitas tersebut, kendaraan Larasita dimanfaatkan untuk penunjang operasional sehari-hari. Kendala-yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Larasita antara lain adalah sebagai berikut : - Masih susahnya jaringan untuk mengakses sistem aplikasi yang ada pada kantor pertanahan, dimana untuk mengakses ini memerlukan waktu berjam-jam; - Biaya operasional kendaraan tidak ada dalam DIPA, sehingga menyulitkan untuk penganggarannya; 14 | P a g e
-
SDM pada kantor pertanahan sangat terbatas, dan SDM yang ada telah difokuskan untuk menangani program strategis lainnya; Pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa program Larasita adalah serifikasi tanah yang gratis.
d. Mengenai Pengaturan dan Penataan Pertanahan, BPN Gorontalo dan seluruh jajarannya, pada tahun 2011, telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini, yaitu sebagai berikut : - Redistribusi Tanah : dari target sebanyak 3.000 bidang, tercatat 1.553 yang sudah terbit sertifikat, dengan luas keseluruhan adalah 944 Ha dan diperuntukkan bagi 1.402 KK. - Konsolidasi Tanah : dari target sebanyak 200 bidang, belum ada yang dapat dilaksanakan karena penerima konsolidasi tidak mencapai target (kurang dari 25 KK), dan lokasi yang telah diusulkan ditunjuk pula sebagai lokasi program penghijauan Dinas Kehutanan. - Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) : dari target sebanyak 5.500 bidang, telah terealisasi seluruhnya yakni 5.500 bidang, dengan luas keseluruhan 2.711 Ha. - Inventarisasi Wilayah Pesisir (WP3WT) : dari target sebanyak 4 SP, telah terealisir seluruhnya, yakni di Kabupaten Gorontalo Utara. - Neraca Penatagunaan Tanah : ditargetkan pada 2 lokasi yaitu di Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, dan telah terealisasi seluruhnya.. e. Terhadap tanah-tanah yang terindikasikan terlantar, BPN Gorontalo telah melakukan inventarisasi dan tercatat sebanyak 10 subyek/obyek yang telah dikategorikan sebagai tanah terindikasi terlantar, dengan perincian: HGU (239,73 Ha), dan Ijin Lokasi (3 Ha). Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban terhadap tanah terindikasi terlantar adalah dalam hal melakukan identifikasi diperlukan kepastian batas-batas yang terindikasi terlantar, karena hal ini dapat berujung pada pembatalan hak. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran ulang terhadap obyek tersebut. f. Berdasarkan data rekapitulasi tanah yang ada, tercatat bahwa dari jumlah keseluruhan luas tanah sebesar 12.215.440.000 m2, baru seluas 465.631.064 m2 (3,81%) saja yang telah terdaftar. 4. Fungsi dan Peruntukan Lahan Saat ini lahan pertanian di wilayah provinsi Gorontalo telah banyak beralih fungsi ke non pertanian. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tentu saja menyebabkan semakin tingginya kebutuhan tanah untuk aktifitas-aktifitas non pertanian, seperti perumahan, perkantoran, perdagangan & jasa, industri & pergudangan, dan lain-lain. BPN Gorontalo sendiri dalam rangka mempertahankan fungsi lahan yang ada telah menerapkan kebijakan dan strategi antara lain : a. Pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui pemberian ijin lokasi, penetapan lokasi, dan ijin perubahan penggunaan tanah harus sesuai RTRW, dan setelah melalui pertimbangan teknis pertanahan; b. Pelayanan administrasi pertanahan dilaksanakan apabila penggunaannya memenuhi syarat-syarat sesuai RTRW; c. Penggunaan yang tidak sesuai RTRW tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya, begitu pula pemanfaatannya. 15 | P a g e
D. KOMISI PEMILIHAN UMUM 1. Kelembagaan Jumlah Pegawai Negeri Sipil KPU di Provinsi Gorontalo saat ini secara keseluruhan adalah sebanyak 183 orang, dimana dari jumlah tersebut, yang merupakan pegawai organik KPU hanya sebanyak 47 orang, sedangkan 136 lainnya merupakan pegawai pemerintah daerah yang ditempatkan di KPU. Sedangkan jumlah anggaran yang dialokasikan oleh KPU Pusat untuk KPU provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Gorontalopada tahun 2011 adalah sebesar Rp10.499.836.000,- dengan pengalokasian sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Pohuwato Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara
Jumlah Anggaran Tahun 2011 Rp 2.831.563.000,Rp 1.376.590.000,Rp 1.238.485.000,Rp 1.244.635.000,Rp 1.379.321.000,Rp 1.227.640.000,Rp 1.201.602.000,-
Jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut pada dasarnya masih jauh dari kebutuhan riil KPU di Provinsi Gorontalo untuk dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah disusun. Untuk itu diharapkan KPU Pusat pada tahun anggaran 2012 dapat menambah alokasi anggaran untuk KPU di Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, terutama berkaitan dengan keperluan pembangunan kantor KPU Kabupaten/Kota, mengingat hingga saat ini KPU kabupaten/kota belum memiliki kantor yang definitif.
2. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 Pemilukada tahun 2011 di Provinsi Gorontalo meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo. Dari hasil evaluasi yang dialkukan oleh KPU Provinsi Gorontalo, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Kegiatan Sosialisasi -
-
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten Boalemo dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dilakukan antara lain dalam bentuk tatap muka, pendidikan pemilih, hingga simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media massa maupun media pendukung lainnya seperti baliho, spanduk, leaflet, dan lain-lain. Hambatan yang dihadapi dalam tahapan sosialisasi ini adalah minimnya anggaran sehingga membuat pelaksanaan sosialisasi hanya dapat dilakukan secara terbatas, misalnya untuk kegiatan pendidikan pemilih hanya dapat dilaksanakan sekali saja.
16 | P a g e
b. Masalah Logistik Kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2011 dapat terpenuhi dan terdistribusi dengan baik hingga ke PPS dan KPPS. c. Daftar Pemilih Tetap - Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 adalah sebanyak 756.363 orang, dimana dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 605.318 orang yang menggunakan hak pilihnya. - Hambatan yang dialami terkait dengan Daftar Pemilih Tetap adalah masih kurang akuratnya DP4 yang diserahkan oleh Pemda kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Disamping itu, masih banyak anggota masyarakat yang tinggal berpindah-pindah dan yang masih belum memiliki KTP, juga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menetapkan DPT secara akurat. d. Anggaran Pemilukada Untuk kebutuhan anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011, KPU Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi dana hibah dari pemerintah provinsi Gorontalo sebesar Rp 42 milyar (dari jumlah usulan sebesar Rp45 milyar), yang diberikan dalam dua tahap. Sedangkan untuk dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Boalemo dari Pemerintah kabupaten Boalemo untuk pelaksanaan pilkada tahun 2011 di kabupaten Boalemo, KPU Provinsi Gorontalo ataupun KPU Kabupaten Boalemo tidak menyampaikan data kepada Komisi II DPR RI. e. Hasil Pemilukada Tahun 2011 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2011 diikuti oleh 3 pasangan calon (1 pasangan calon lainnya dinyatakan gugur) yaitu : Rusli Habibie & Idris Rahim (nomor urut 1) yang diusung oleh Partai Golkar dan PPP; Gusnar ismail & Tonny Uloli (nomor urut 2) yang diusung oleh Partai Hanura, Partai Gerindra, PKS, PBB, Partai Demokrat, dan PKNU; serta David Bobihoe Akib & Nelson Pomalingo (nomor urut 3) yang maju lewat jalur perseorangan/independen. - Dari hasil penghitungan suara yang dilakukan dan kemudian ditetapkan secara pleno oleh KPU Provinsi Gorontalo, pasangan Rusli Habibie dan Idrus Rahim memperoleh suara terbanyak dengan perolehan sebesar 264.011 suara sah, diikuti oleh pasangan Gusnar Ismail dan Tonny Uloli (183.060 suara), serta David Bobihoe Akib dan Nelson Pomalingo (153.252 suara). - Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, diikuti oleh 4 pasang calon, dimana suara terbanyak didapatkan oleh pasangan Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali yang diusung oleh Partai Golkar. f. Perselisihan Hasil Pemilukada Tahun 2011 Terhadap hasil pemilukada tersebut, terdapat gugatan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi Gorontalo maupun KPU kabupaten Boalemo. Namun demikian Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya telah menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa Keputusan KPU tersebut adalah sah. III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Masalah penegasan batas daerah antara Provinsi Gorontalo dengan dua provinsi yang berbatasan langsung yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat dikatakan selesai sepenuhnya, hal ini dikarenakan pemasangan pilar batas utama 17 | P a g e
(PBU) yang menjadi tanggungjawab kedua daerah tersebut belum dilaksanakan. Sehubungan dengan hal ini, Komisi II DPR RI perlu meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi dan memediasi upaya penyelesaian kasus ini, yakni dengan melakukan pendekatan kepada kedua daerah tersebut untuk segera menyelesaikan kewajibannya. 2. Masih terdapat dualisme pemahaman terhadap batasan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, karena menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 9 tahun 2003 dinyatakan bahwa PPK adalah Gubernur dan Bupati/Walikota, sedangkan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 yang dinyatakan PPK adalah Sekretaris Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian untuk perlu ditegaskan kembali dalam revisi UU tentang Pemerintahan Daerah nanti. 3. Terhadap ketentuan mengenai pegawai daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Pemerintah Daerah, maupun PP Nomor 9 Tahun 2003, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diimplementasikan secara tepat oleh beberapa kabupaten/kota. Untuk itu Komisi II DPR RI perlu meminta kepada pemerintah agar menegaskan secara pasti sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan yang ada tersebut. 4. Kebutuhan akan tenaga guru dan kesehatan masih sangat diperlukan di wilayah provinsi Gorontalo, namun untuk pengangkatan tenaga-tenaga tersebut terkendala oleh adanya moratorium pengangkatan CPNS yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu meminta kepada pemerintah agar lebih intens dalam mensosialisasikan permasalahan moratorium tersebut, sehingga daerah dapat memahami bahwa terdapat beberapa pengecualian dalam pemberlakuan moratorium tersebut, termasuk untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. 5. Program Arsip Masuk Desa yang dijalankan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Gorontalo telah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya penyelamatan arsip-arsip penting. Namun demikian, kegiatan ini belum berjalan secara optimal dikarenakan sangat minimnya dana dekonsentrasi yang dialokasikan untuk Kantor Arsip Daerah di provinsi Gorontalo. Untuk itu diperlukan adanya suatu kebijakan khusus dalam rangka mendukung upaya-upaya penyelamatan arsip, terutama dari segi jumlah anggaran yang dialokasikan. 6. Pelaksanaan program e-KTP di 3 kabupaten/kota di Gorontalo dapat dipastikan tidak dapat memenuhi target penyelesaiannya hingga akhir Desember tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu meminta pada pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap ketidakmampuan daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan. Dengan demikian pelaksanaan pada tahun 2012 akan jauh lebih baik sekaligus mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu, mengingat program e-KTP ini harus sudah selesai pada akhir Desember 2012, maka perlu dipertimbangkan agar Komisi II DPR RI juga membentuk Panja yang akan mengawasi pelaksanaan program ini. 7. PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat di wilayah perdesaan di Provinsi Gorontalo, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian agar program ini dapat lebih berjalan secara optimal, dan dapat pula memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. 18 | P a g e
Disamping itu, perlu kiranya dipertimbangkan agar prosentase pengalokasian anggaran bagi kegiatan dana bergulir dapat lebih ditingkatkan secara signifikan, mengingat justru pada kegiatan inilah terjadi pertumbuhan dana masyarakat yang bisa dimanfaatkan pula oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, Program ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target secara fisik semata, akan tetapi akan memberikan pula dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan. B. PERTANAHAN 1. Masalah keterbatasan anggaran dan SDM merupakan masalah dominan bagi BPN Provinsi Gorontalo dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat serta penyelesaian kasus-kasus pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI perlu mengkomunikasikannya dengan BPN Pusat terkait kebijakan pengalokasian anggaran untuk daerah serta pengisian kekosongan jabatan di daerah. 2. Upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan seringkali terkendala karena berbenturan peraturan dengan lembaga/instansi pemerintah lainnya. Untuk itu, Komisi II DPR RI perlu meminta pada BPN daftar inventarisasi kasus pertanahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tidak bisa dieksekusi karena berbenturan dengan kepentingan instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya perlu diadakan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait tersebut. 3. Program Larasita tidak dapat dilaksanakan secara efektif di wilayah provinsi Gorontalo dikarenakan sulitnya jaringan dan juga keterbatasan dana operasional maupun SDM yang menanganinya. Untuk itu Komisi II DPR RI harus mempertimbangkan kembali pengalokasian anggaran untuk program ini, atau sebaiknya justru direlokasikan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat dan tidak sulit untuk diaplikasikan. C. KEPEMILUAN 1. Pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 di provinsi Gorontalo, berlangsung relatif lancar, walaupun terdapat gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon yang tidak menerima hasil keputusan KPU. Namun hal tersebut telah terselesaikan, dimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menyatakan bahwa keputusan KPU Gorontalo adalah sah.. 2. Keterlambatan pencairan anggaran pemilukada dari pemerintah daerah juga menjadi masalah bagi KPU untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai jadwal pentahapan yang telah ditentukan. Untuk itu perlu dipikirkan agar penganggaran pemilukada tidak hanya semata-mata bersumber dari APBD. 3. Sebagian besar KPU kabupaten/kota masih belum memiliki kantor yang bersifat definitif. Untuk itu perlu kiranya agar anggaran KPU kedepan juga memperhatikan pengalokasian untuk pembangunan kantor-kantor bagi KPU di daerah.
19 | P a g e
IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta,
Desember 2011
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI
ttd Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si A - 126
20 | P a g e
