DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA POKOK-POKOK PEMBICARAAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tahun Sidang
2014-2015
Masa Persidangan
IV
Rapat Ke
29
Jenis Rapat
Rapat Paripurna
Sifat Rapat
Terbuka
Hari, Tanggal
Rabu, 20 Mei 2015
Wa kt u
Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat
Ruang Rapat Paripurna - Nusantara II Lt. 3 Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta.
Ketua Rapat
Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. : Wakil Ketua DPR RI Didampingi 1. Fadli Zon , S.S., M.Sc. : Wakil Ketua DPR RI 2. Dr. Agus Hermanto : Wakil Ketua DPR RI 3. Fahri Hamzah : Wakil Ketua DPR RI
A car a
1. Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016. 2. Laporan Tim Implementasi Reformasi DPR RI. 3. Penetapan Struktur Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (DAPIL).
Sekretaris Rapat
Dr. Winantuningtyastiti S, M.Si. : Sekjen DPR RI Didampingi 1. Drs. Helmizar Kepala Biro Persidangan 2. Dr. Dewi Barliana S, M.Psi. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan 3. Satyanto Priambodo, S.E., M.Si. Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 4. Dra. Mitra Anindyarina . Kepala Bagian Persidangan Paripurna
Hadir Anggota
351 Dari 555 orang Anggota
A. Pendahuluan
1. Rapat dibuka Pukul 10.55 WIB dipimpin Oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M., dihadiri oleh 351 Orang dari 555 Orang Anggota DPR RI. 2. Rapat Paripurna menyetujui acara Rapat pada hari ini adalah: a. Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016. b. Laporan Tim Implementasi Reformasi DPR RI. c. Penetapan Struktur Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (DAPIL) .
B. Keputusan dan Kesimpulan 1. Rapat Paripurna mendengarkan Keterangan Pemerintah mengenai pokokpokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan . Pandangan Fraksi-Fraksi atas materi yang disampaikan Pemerintah tentang Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2016, akan dilaksanakan pad a Rapat Paripurna tanggal 26 Mei 2015. 2. Rapat Paripurna menyetujui Laporan Tim Implementasi Reformasi DPR RI. (Daftar Nama ter/ampir) 3. Rapat Paripurna menyetujui Penetapan Struktur Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (DAPIL) . Payung hukum dari mekanisme ini akan ditetapkan dalam bentuk peraturan DPR RI yang mengikal (Daftar Nama ter/ampir) . C. Penutup Rapat ditutup Pukul 12.10 WIB Jakarta, 20 Mei 2015
2
Lampiran Pokok-Pokok Pel11bicaraan Rapur ke 29 Tangga l 20 Mei 20 15
TIM IMPLEMENTASI REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO
NAMA
URUT
NOMOR ANGGOTA
FRAKSI
KETERANGAN
1.
FAHRI HAMZAH, S.E
118
PKS
KETUA
2.
ABIDIN FIKRI, S.H.
202
PDIPe~uangan
Anggota
3.
Ir. H. AZHAR ROMLI, M. Si
249
PG
Anggota
4.
Dr. Ir. SODIK MUDJAHID, M.Sc
343
P.GERINDRA
Anggota
5.
DR. BENNY K. HARMAN
444
PO
Anggota
6.
Ir. H. AHMAD RISKI SADIG
490
PAN
Anggota
7.
H. MARWAN DASOPANG
38
PKB
Anggota
8.
Ir. K.H. ABDUL HAKIM, M.M.
94
PKS
Anggota
9.
H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.
528
Anggota Anggota Anggota
10. Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si
34
PPP P.NASDEM
11. DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO
554
P.HANURA
3
Lampiran Pokok-Pokok Pembicaraan Rapur ke 29 Tangga l 20 Me i 201 5
SUSUNAN KEANGGOT AAN TIM MEKANISME PENYAMPAIAN HAK MENGUSULKAN DAN MEMPERJUANGKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN DPR RI NO URUT
N A M A
NOMOR ANGGOTA
FRAKSI
KETERANGAN KETUA
1.
Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
482
2.
Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
185
PAN PDI Perjuangan
3.
H. MUKHAMAD MISBAKHUN , S.E.
283
PG
Wakil Ketua
4.
H. BAMBANG RIYANTO, S.H. , M.H ., M.Si
357
P.GERINDRA
Wakil Ketua
5.
Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si
419
PD
Wakil Ketua
6.
H. TOTOK DARYANTO, S.E.
489
Wakil Ketua
7.
ARIFWIBOWO
193
8.
AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS
174
9.
ALEX INDRA LUKMAN
129
10.
WAYAN KOSTER
210
11.
SUDIN
139
PAN PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Periuanqan
12.
ICHSAN FIRDAUS
260
PG
Anggota
13.
Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si
288
PG
Anggota
14.
BUDI SUPRIYANTO
280
PG
Anggota
15.
H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
233
PG
Anggota
16.
Drs. SUPRIYANTO
370
P.GERINDRA
Anggota
326
P.GERINDRA
Anggota Anggota
17.
HR. MUHAMMAD SYAFI'I , S.H. , M.Hum
Wakil Ketua
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
18.
SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H ., M.H.
388
P.GERINDRA
19.
RINTO SUBEKTI, S.E., M.M .
425
PD
Anqqota
20.
MICHAEL WATIMENA, S.E., M.M.
457
PD
Anggota
21 .
Dr. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum. , M.A.
460
PAN
Anggota
22.
DAENG MUHAMMAD, S.E ., M.Si
475
PAN
Anggota
23.
H. AGUS SULISTIYONO, S.T., M.T.
61
PKB
Anggota
24.
Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si
73
PKB
Anggota
25.
MARWAN DASOPANG
38
PKB
Anggota
26.
Drs. H. ADANG DARADJATUN
97
PKS
Anggota
27.
H. ANDI AKMAL PASULDDIN, SP.MM
122
PKS
Anggota
28.
H. SYAIFULLAH TAMLlHA, S.Pi. MS.
538
PPP
Anggota
29.
Dr. H.A. DIMYATI NATAKUSUMA, S.H ., M.H ., M.Si
514
PPP
Anggota
30.
H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.
29
P. NASDEM
Anggota
551
P.HANURA
Anggota
31 .
H. DADANG RUSDIANA, S.E., M.Si
4
Interupsi Dalam Rapat Paripurna ke - 29 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015 Rabu, 20 Mei 2015 Nama Ir. H. TEGUH lUWARNO, M.Si A-484/F-PAN/DAPIL: lATENG IX
Hj. DESI RATNASARI, M.Si, M.Psi A-472/F-PAN/DAPIL: lABAR VI
Pernyataan Terima kasih Ketua, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Beberapa pekan yang lalu di antara kita mendapatkan broadcast video yang isinya adalah informasi bahwa sudah mulai beredar yang namanya "beras p/astiK'. Disana diperlihatkan ada proses produksinya sangat meyakinkan dan konon dari negara China, tapi yang amat mengejutkan Ketua, kemarin di Bekasi benar-benar telah diketemukan beras plastik tersebut. Dengan kata lain kalau sudah ada di Bekasi, sangat mungkin ada di kampung saya, di Tegal, di Brebes, dan juga mung kin di kota-kota yang lain. Beras adalah hajat hidup orang banyak, orang Indonesia kalau belum makan beras belum makan, dan beras menjadi kebutuhan yang tidak akan pernah tergantikan. Dengan kata lain, beras adalah komoditas yang sangat strategis, sampai beras plastik masuk ke Indonesia artinya kita kebobolan, karena ini adalah sebuah bentuk teror, teror pangan. Jadi Ketua pada kesempatan ini dengan menggunakan hak institusi saya sebagai Anggota Fraksi PAN, saya ingin memohon agar Parlemen mendesak kepada Pemerintah untuk segera mengusut persoalan ini, menangkap pelaku, siapa yang memproduksi? Kalau impor, siapa yang importirnya dan harus diperlakukan sebagai pelaku terror, jadi teror pangan ini harus betul-betul kita sikapi secara serius dan Pemerintah harus segera menangkap persoalan ini. terima kasih Ketua. Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Yang terhomat Pimpina n DPR dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, terima kasih, Saya ingin menyampaikan berdasarkan kepada pidato yang baru disampaikan oleh Menteri Keuangan, beliau menyampaikan tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tentu saja tujuan dari pada Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah untuk mencapai Kesejahteraan. Namun jika melihat kepada dokumen yang diberikan kepada seluruh Anggota yang merupakan Kerangka Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2016 sebagai sebuah penyiapan untuk RAPBN Tahun 2016, saya tidak melihat keinginan Pemerintah untuk kemudian melakukan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas ini dari sisi
Tanggapan Ketua
Nama
Ir. RIDWAN BAE A-316/F-PG/DAPIL: SULTRA
Pernyataan perlindungan terhadap anak. Saya tidak melihat keinginan tersebut, saya hanya melihat dari sisi pendidikan, sementara Pembangunan Sumber Daya Manusia itu tidak hanya saja dari sisi pendidikan formal, tapi juga dari sisi persia pan mental anak-anak ini, yang mana dipersiapkan oleh institusi keluarga, unit terkecil dari masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada Pemerintah untuk kemudian memasukan hal ini kedalam Kerangka Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Negara, yang mana tercermin juga di tahun 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 217 milyar saja. Yang dialokasikan untuk khusus perlindungan anak hanya 10 milyar saja. Bagaimanakah keinginan Pemerintah yang ingin melakukan revolusi mental tercermin dalam alokasi anggaran seperti ini? 10 milyar untuk melaksanakan atau penyelenggaraan anak seluruh Indonesia. Kasus yang saat ini mencuat tentang penelantaran anak atau kekerasan seksual itu hanya satu dari sekian banyak kasus yang terjadi diseluruh Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada Pemerintah sejauh mana Pemerintah serius untuk melakukan revolusi mental? Sejauh mana Pemerintah ingin melakukan perlindungan anak?, yang mana anak-anak ini akan menjadi sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa dikemudian hari yang siap untuk kemudian berkiprah didalam dunia kerja, danbersaing_didalam ekonomi global. Demikian terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Saudara Menteri tadi, terkait dengan sika p yang begitu baik dari usul Pemerintah ya ng selalu mengatakan ingin mempercepat pembangunan, disalah satu bidang itu adalah Bidang Infrastruktur, saya ingin mempertanyakan konsistensi Pemerintah, kita coba kembali kebelakang waktu APBN P, kita dikejar sebulan, siang, malam kita tidak tidur, tapi apa yang terjadi? Sampai detik ini APBN P itu belum teroperasionalkan dengan baik, maksud saya adalah konsistensi pad a persoalan itu; Yang kedua, menyangkut infrastruktur, negara Indonesia begitu luas, dan tentu wilayah kita berbeda-beda. Salah satu juga menghambat percepatan infrastruktur adalah adanya syaratsyarat yang begitu banyak, yang harusnya tidak perlu dipersulit, dipersyaratkan di daerah tertentu. Saya beri contoh misalnya sebuah pelabuhan, yang penghuninya hampir tidak ada ditempat itu, pemanfaatan dari bahan-bahan pelabuhan itu sendiri juga adalah tidak ada yang mengandung, yang bisa menghabisi kuota-kuota laut di tempat itu. tetapi apa yang terjadi diperlukan sebuah ana lisa dampak lingkungan (AMDAL) dan seterusnya . Sehingga pad a akhirnya itulah yang menghambat pembangunan atau yang memperlambat
2
Tanggapan Ketua
KETUA RAPAT : Kami hanya mengingatkan, kita akan memberi kesempatan, tetapi kami akan beri ruang seluas-Iuasnya kepada teman-teman Anggota, sungguhpun nanti dari fraksi masih diberi kesempatan sesuai dengan hasil Rapat Pengganti Bamus kemarin tgl 26 Mei 2015 itu sikap-sikap
Pernyataan
Tanggapan Ketua
pembangunan itu sendiri, juga termasuk bandara misalnya, perhubungan udara katakanlah sudah dibangun 1400 m tetapi begitu kita ingin memperpanjang 2400 meter maka harus ada AMDAL lagi, bagi saya, bagi daerah-daerah yang padat penduduk sangat diperlukan tetapi bila kurang penduduk atau tidak ada penduduk sama sekali itu harus diabaikan demi mempercepat dan konsistensi bangsa dan pemerintah, mempercepat pembangunan itu, Pimpinan terima kasih.
resmi fraksi akan disampaikan dalam pokokmerespon pokok pikiran dari Menkeu RI, jadi ini sebagai background awal.
Nama
Ir. BAM BANG HARYO SOEKARTONO A-364/F-P GERINDRA/DAPIL: JATIM I
Dr. H. KURTUBI, S.E., M.Sp. M.Sc A-26/F-PAN/DAPIL: NTB
Terima kasih 8apak Pimpinan, Kami menanggapi masukan dari 8apak Menteri Keuangan, tadi dikatakan ada keseriusan Pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi di Indonesia, tetapi kami melihat adanya satu kebalikan daripada apa yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu tentang kenaikan bahan bakar solar yang ada di Indonesia, jadi baik itu kenaikan maupun penurunannya tidak mendukung daripada yang diinginkan untuk transportasi publik, ataupun transportasi logistik bisa mengalami penurunan tarifnya akibat daripada solar yang mengalami kenaikan yang jauh lebih besar daripada premium ataupun bahan bakar privat atau pribadi sehingga akhirnya ongkos praduksi daripada industri menjadi sangat tinggi, akhirnya ekonomi kita menjadi kesulitan, jadi ini yang kami sampaikan . Jadi tidak semata-mata dari infrastruktur yang kurang memadai di Indonesia ini, tapi tidak juga permasalahan yang berhubungan dengan bahan bakar tersebut. Permasalahan infrastrukturpun juga begitu, 8apak Pimpinan. Untuk prioritas pembangunan di infrastruktur, baik itu pelabuhan maupun yang lain, tidak berdasarkan prioritas yang benar, termasuk penempatan daripada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri yang tidak pada tempatnya, yang tidak seharusnya karena kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri sebaiknya harus dilewati poras maritim domestik atau yang disebut dengan tol laut? ataupun Poras Maritim Internasional atau yang disini adalah ALKI jadi pelabuhan-pelabuhan laut yang dikembangkan belum sesuai dengan prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Jadi ini kami mohon untuk Pemerintah supaya lebih memperhatikan ini dan mengembalikan kembali kepada prioritasprioritas yang benar, termasuk permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pro kerakyatan atau pro rakyat terima kasih Wassalamu'alaikum Wr.wb. Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.wb. Kami mendukung penuh upaya Pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan, terutama soal akan meninqkatkan untuk melakukan pemerataan pembanqunan kami dukunq itu lebih
3
Pernyataan
Nama
konkrit bagaimana memperkecil gap, antara jawa, luar jawa. Dalam konteks ini kami ingin Pimpinan DPR mendesak kepada Pemerintah agar segera memutuskan bahwa pembangunan smelter di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di Newmont harus dilakukan di NTB, demikian juga smelter untuk freeport itu harus di Papua dengan alasan, Pertama : kalau smelter dilokasi tambang akan menghemat ongkos kirim dari konsentrat yang selama ini dikirim ke smelter-smelter di luar negeri; Kedua : kalau alasan infrastruktur listrik, tanah menjadi alasan untuk smelter di Sumbawa dan Papua itu bukan menjadi alasan karena listrik bisa dibangun menambah kapasitas listrik dari perusahaan tambang yang bersangkutan atau membangun pembangkit baru bahkan ada peluang perusahaan-perusahaan tam bang ini juga menjadi IPP menjual kelebihan listriknya kepada PLN karena didaerah NTB sampai saat ini pasokan amat sangat minim. Mereka menderita hampir setiap hari mengalami pemadaman listrik 5 sampai 6 kali sehari, jadi kami imbau kepada Pimpinan DPR untuk mendesak Pemerintah agar tidak ada tawar menawar smelter dilokasi tambang untuk Indonesia Timur ini akan memperkecil gap pembangunan antara jawa, luar jawa. Tolong kami imbau kepada Pimpinan DPR juga untuk mendesak kemaritiman ini tidak hanya merupakan slogan tetapi konkrit agar proyek global hub di kayangan Nusa Tenggara Barat supaya menjadi program nasional sekaligus di satu lokasi-lokasi yang sama segera diputuskan program Pemerintah dan Pemerintah membangun kilang BBM, maksudnya agar biaya distribusi BBM yang dihasilkan oleh kilang ini bisa seminimal mungkin untuk rakyat di Bali, NTB, NTT dan Maluku yang sejak jaman Belanda selama ini BBM mereka itu dipenuhi dari Balikpapan dan kadang-kadang dari Cilacap ya ng biaya distribusinya sang at mahal, mengapa harus di NTB? Alasan geografis karena ada selat Lombok yang sangat dalam, sangat lebar bisa dilalui oleh tanker-tanker karena kalau kedepan mau membangun kilang, kita harus desain kilang itu untuk mengolah minyak impor, tidak ada lagi minyak mentah dalam negeri yang bisa diolah karena tata kelola yang buruk menyebabkan produksi minyak mentah amat sangat rendah, kalau kita bangun kilang harus di desain mengolah minyak mentah impor, minyak mentah impor tidak boleh berasal dari satu kawasan, tidak boleh hanya berasal dari Middle East Dalam hal terjadi apa-apa dengan Timur Tengah maka kilang Cilacap bisa Kolaps, kilang Balikpapan bisa Kolaps karena mengandalkan minyak dari satu sumber. Harus ada diversifikasi, apakah dari Rusia, apakah dari Afrika Barat, atau dari negara-negara lain. Ini yang harus dipikirkan agar ketahanan energi dalam jangka panjang, dan seka ligus penciptaan lapangan kerja. Kami menolak kalau Pemerintah membeli kilang, mengakuisisi kilang diluar Indonesia. Jauh lebih bagus membangun kilang di neqeri sendiri untuk mencipta lapangan kerja dan multi efek. Untuk
4
Tanggapan Ketua
Nama
Pernyataan
apa menghidupi negara lain dengan mengakuisisi kilang diluar Indonesia, tolak itu! demikian terima kasih, Assalamu'alaikum Wr,Wb. pro SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum, M.A Terima kasih, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, A-460/F-PAN/DAPIL: SUMUT II Saudara-saudara Anggota Dewan yang saya hormati, Ini saya memohon perhatian dari Menteri Keuangan yang kebetulan hadir didalam Rapat Paripurna ini karena ada beberapa hal yang terkait hasil aspirasi yang saya tampung ketika ba ru-baru ini reses ketempat saya, Yang Pertama : Sampai hari ini Dana Bos disekolah-sekolah agama di seluruh Indonesia belum bisa dieairkan. Setelah saya telusuri kepada Kementerian Agama, ternyata ini masalahnya ada di Kementerian Keuangan. Katanya ada perubahan akun, saya tidak begitu paham, yaitu dari akun 57 menjadi akun 52. Menurut saya, ini sangat menyulitkan sekali sehingga tidak heran jika ada Kepala Madrasah yang rela untuk menjual motornya hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, karena itu Pak Menteri, ini jangan hanya di dengar tetapi mohon ini segera ditindaklanjuti? Dan perkara ini juga sudah saya laporkan kepada Pimpinan DPR. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Keuangan itu justru mempersulit mereka yang sekolah disudut-sudut negeri ini, jangan kita lihat di Jakarta Pak! Tetapi kita lihat di desa-desa, di dusun-dusun, dipelosok-pelosok negeri ini yang betul-betul sangat berharap mendapat bantuan itu, oleh karena itu saya mohon sekali lagi Bapak Menteri Keuangan, setelah saya telusuri masalahnya ada di kementerian Bapak; Yang Kedua : Ada honor P3N (Pegawai Peneatat Perkawinan) yang tersebar diseluruh Indonesia yang di SK-kan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam, ini honor mereka itu sampai tidak dikembalikan, padahal setiap pernikahan uangnya sudah dibayarkan ke negara, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, jangan kita lihat di Jakarta perkawinannya tetapi lihatlah dipulau-pulau terpeneil di Indonesia yang dimana Pejabat Petugas P3N itu harus bertarung mengarungi lautan untuk melayani umat atau mereka-mereka yang hendak melakukan pernikahan dan saya telusuri ternyata masalah ini juga ada di Kementerian Keuangan dan mohon menjadi perhatian dari Bapak Menteri Keuangan, saya tidak mau mengomentari hasil yang disampaikan kepada kita, tetapi ini menurut saya, penting karena kebetulan ada menteri hadir ditengah-tengah kita; Yang Ketiga : Persoalan dana yang ada di BNPB, dana bantuan bencana yang sudah dialokasi dan sudah disetujui oleh DPR sekitar 1,5 trilyun sampai hari ini tidak
5
Tanggapan Ketua
Pernyataan
Nama
H. INAS NASRULLAH ZUBIR, B.E., S.E A-556/F-PKS/DAPIL: BANTEN III
bisa dicairkan juga justru karena ada Peraturan Menteri Keuangan yang ditunggu oleh BNPB sampai hari ini belum diturunkan, dan ini lagi-Iagi persoalannya ada di Kementerian Keuangan. Mengapa dana bencana ini penting Pak? Karena ada pembangunanpembangunan yang dijanjikan oleh Pemerintah kepada masyarakat mulai dari Bencana Sinabung, Merapi, Wasior, kemudian Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Ratusan bahkan ribuan tempat yang kena bencana yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksinya hanya karena uangnya yang 1,5 trilyun sampai hari ini tidak bisa dicairkan sarna sekali. Untuk apa kita menganggarkan sebesar itu kalau memang tidak bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia terutama saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kena bencana dan setelah saya telusuri ternyata sekali lagi, lagi-Iagi persoalannya ada di Menteri Keuangan, karena ini Pimpinan Dewan sebagaimana yang juga saya sampaikan beberapa Pimpinan Dewan terkait masalah ini melalui Sidang yang mulia ini, saya mendesak dan umumnya kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI mendesak kepada Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan masalah ini, jangan sampai menimbulkan gejolak sosial atau kecemburuan sosial, dimana sebagian dibantu, sementara sebagian yang lain belum dibantu hanya karena proses administrasi yang seperti ini yang tidak bisa dituntaskan di Kementerian Keuangan. Demikian saja Pak Menteri, jangan hanya didengar tetapi mohon ditindaklanjuti demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pengukuhan, eksistensi dari Pemerintah dimata rakyat Indonesia. demikian Pimpinan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr.wb. Terima kasih Pimpinan, Yang terhormat Pimpinan DPR, Yang terhormat kawan-kawan Anggota Dewan dan juga Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajaran, Saya melihat, didalam Kerangka Ekonomi Makro ini tertulis lifting minyak dan gas bumi dan juga disini juga ada tertulis tentang Ketahanan Pangan. Saya tidak melihat Pemerintah berpikir tentang Ketahanan Energi atau lebih spesifik lagi saya katakan Ketahanan BBM, padahal ini penting, ini menjadi masalah terus Ketahanan BBM, bahwa kita ketahui kurang lebih setiap bulan itu Pertamina mengimpor ron 88 zaki sarna dengan premium kurang lebih antara 8 sampai 10 juta barrel, kemudian solar itu antara 4 sampai 5 juta barrel dan minyak mentah kurang lebih 8 sampai 10 juta barrel juga, kalau tidak salah begitu Pak Menteri. Tetapi menjadi persoalan adalah bahwa 70% putaran minyak, jadi atau saya katakan ada BBM yang ada di Singapura karena kita mengambil minyak dari Singapura 70% adalah untuk Indonesia. Meniadi persoalan Pemerintah sarna sekali tidak punya untuk
6
Tanggapan Ketua
Pernyataan
Nama
H. REFRIZAL A-89/F-PKS/DAPIL: SUMBAR II
berpikir tentang Ketahanan BBM itu sendiri, zero Pemerintah punya storage, zero Pemerintah punya penampungan, semua diserahkan kepada Pertamina. Sementara negara lain, NOC-nya atau NOC dan swasta punya Ketahanan BBM sendiri. Kita tidak punya berpuluh-puluh tahun, hal seperti ini. Akhirnya yang terjadi adalah Indonesia menjadi pemberi minyak terbesar di Singapura, dipermainkan oleh pasar Singapura. Saat ini pembeli terbesar. Ini, yang mengatur pasar Singapura, bukan kita yang dipermainkan. Satu contoh saja kalau kita lihat sekarang harga pergerakan minyak dunia. Harga minyak dunia agak stagnan, tetapi kalau kita lihat harga mops (mean of plats) naik terus Pak, sekarang sudah pada hari ini, harga mops sudah 82, karena demand Indonesia, pasar Singapura setiap bulan selalu mencari tahu, kapan dan around kilang-kilang minyak pertamina, karena pada saat meng-round maka kebutuhan banyak, mereka menyimpan barang. Jadi ini tidak Ketahanan BBM di Pemerintah, seharusnya Pemerintah berpikir bagaimana menyiapkan, membuat atau membeli storage sebesarbesarnya, menyimpan BBM sebanyak-banyak, supaya kita lagi tidak diatur oleh Pasar Singapura itu yang penting itu tidak ada. Saya mohon Pimpinan untuk nanti kepada Pemerintah, kami menyarankan kepada Pemerintah berpikir tentang Ketahanan BBM ini, Pemerintah punya kapasitas storage sendiri, terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Bapak Pimpinan DPR dan seluruh Anggota DPR RI, Bapak Menteri Keuangan, Menteri BAPPENAS, Wakil Menteri Keuangan, dan seluruh jajaran Pemerintah yang mewakili Presiden yang saya hormati, Yang Pertama : Saya dari Dapil kita baru reses dari Papua. Laporan dari Perbankan, laporan dari masyarakat, sampai sekarang KUR belum berjalan. Sejak Pemerintah Pak Jokowi distop KUR ini, ini adalah urat nadi rakyat kecil, usaha kecil, kenapa Pak Menteri ini belum digulirkan? termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) juga distop juga, dana bergulir distop, ekonomi rakyat sekarang lagi menjerit Pak? Kalau tidak sekarat sekarang lagi pingsan, dunia perbankan juga mengeluh, kenapa Pak? harus dijawab ini, jangan mati ekonomi kita ini; Yang Kedua : Ini negara kita jangan ribut polemik terus Pak? kalau ada mafia saya sangat setuju Petral itu dibubarkan, tetapi polemik jangan dilanjutkan Pak. Kalau ada mafia berantas saja Pak, habisin mafianya, saya sangat setuju, saya kira jangan hanya ganti baju saja nanti Petra I diganti dengan yang lain ini bahaya negara kita, kalau memang ini mafia bubarkan lall9sung pertamina yang beli, pertamina insyaallah bisa, dipercaya oleh negara-
7
Tanggapan Ketua
Pernyataan
Nama
H.SUNGKONO A-487/F-PAN/DAPIL: JATIM I
negara lain untuk membeli minyak, tidak perlu anak perusahaan atau mafia-mafia lain yang akan membeli minyak, apakah menjual atau membeli minyak dan saya setuju dengan rekomendasi Tim Reformasi Migas, "Faisal Basri mengatakan hapus premium ganti dengan pertamax', tak ada negara lagi yang pakai premium, mobil LCGC (low cost and green car) yang paling murah saja Pak kembali murah di Indonesia dan kita produk dalam negeri kita, itu disarankan tidak lagi pakai premium, itu paling murah mobil produk nasional kita yang direkomendasikan oleh Mentri Perindustrian, to long Pak segera, jangan tunggu-tunggu kartu untuk menyalurkan KUR itu, laksanakan saja dulu, nanti kartu urusan belakangan, sudah kepenuhan rakyat dengan kartu. Kata orang kampung saya Pak, nanti kalau kita sakit kalau ada kartu masukan kedalam air, minum sembuh dengan kartu katanya, luar biasa ini rakyat penuh dengan kartu Pak! saya minta segera dilaksanakan Pak! kasihan rakyat kecil, sekian terima kasih. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan, Anggota semuanya, Pak Menteri Keuangan dan seluruh jajarannya, Saya mengingatkan kembali kepada Menteri Keuangan dimana Pembahasan Perubahan APBN 2015, ada anggaran untuk penalangan ganti rugi Korban Lumpur Sidoarjo, saya pada siang hari ini tidak melihat itu ada langkah lanjutan, dimana pembiayaan yang kemarin diberikan itu tidak seluruh memenuhi kebutuhan korban lumpur, maka pada hari ini saya melalui Pimpinan DPR juga Menteri Keuangan supaya Pemerintah tidak lagi menyisakan kekurangan dalam rangka penyelesaian ganti rugi Korban Lumpur Sidoarjo karena kami melihat ini hampir 9 tahun berjalan dan itu sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi kalau Pemerintah harus bertanggungjawab dan hadir dalam persoalan ini, tidak bisa persoalan ini dibiarkan hampir pengusaha yang didalamnya yang kemarin tidak cukup anggarannya itu jadi korban kebijakan Pemerintah yang tidak pro pada UMKM, maka dari itu pada Sidang kali ini saya minta dengan sungguh-sungguh supaya apa yang dijanjikan dalam Rapat Komisi XI kemarin kekurangannya yang harus dianggarkan tahun 2016 ini benar-benar dimasukan supaya kepastian ganti rugi korban lumpur itu memberikan ketenangan pada korban, barangkali ini saya mengingatkan karena persoalan ini jangan dibiarkan Pak! Pak Ketua dan Seluruh Anggota mohon ini dipahami karena korban lumpur ini tidak bersalah Pak! justru kalau ini terjadi dinegara, tidak adil juga negara harus melanggar undang-undang penindasan warga negaranya dan melanggar hak asasi manusia. Barangkali Pak Ketua saya mohon ini seb~a i catatan penting, terima kasih.
8
Tanggapan Ketua
Nama Drs. H. SYAIFUL RASYID, M.M A-384/F-P GERINDRA/DAPIL: KALSEL I
Drs. H. SJACHRANI MATAJA, M.M., M.B.A A-385/F-P GERINDRA/DAPIL: KALSEL II
Pernyataan Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati Pimpinan Dewan serta Seluruh Anggota, Yang saya hormati Pak Menteri Keuangan dan Pak Menteri BAPPENAS, Dalam kesempatan yang sangat baik ini kami menghargai sambutan Pak Menteri pada halaman 6 yang menyangkut upaya Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pembangunan . Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah kondisi masyarakat kita, bahwa didaerah-daerah dimana masyarakat petani karet, mereka sudah berlangsung lama terjadi penurunan pendapatan, harga karet normal, rata-rata Rp.8000,- sampai Rp.9000,- per kilogram turun 50%, antara RpAOOO sampai Rp.5000,- per kilogram, bahkan sekarang menurut informasi terakhir yang kami terima sudah menjadi Rp.3000,- per kilogram, berarti terjadi penurunan pendapatan petani karet kita, dan ini sudah berlangsung lama hampir satu tahun. Masyarakat tidak mampu mengatasi persoalan ini, maka diharapkan kepada Pemerintah ada upaya menanggulangi ini. Bapak Ketua dan Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri BAPPENAS rasanya tidak adil kalau kita melakukan pembiaran kondisi ini terhadap masyarakat Petani Karet kita, disatu sisi kita juga kenai masyarakat Petani Padi kita, begitu terjadi sesuatu maka Pemerintah dengan cepat mengambil langkah memberikan pertolongan mengatasinya, kita sadar Padi adalah adalah 9 Bahan Pokok kita, tapi Karet adalah sebagian besar yang mempengaruhi sumber pendapatan masyarakat kita . Oleh karena itu sangat diharapkan turun tangan Pemerintah, kondisi ini bukan hanya di Dapil kami Kalimantan Selatan, dimana diseluruh Indonesia ada Petani Karet disitu mereka akan menerima keadaan seperti ini, oleh karena itu sekali lagi harapan kami dalam kesempatan yang sangat baik ini dimana setiap tahun kita menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka kiranya tunjukkanlah upaya itu ada dilakukan Pemerintah yang tergambar didalam APBN kita sebagai bentuk kepedulian kita dari sebagian besar masyarakat petani kita. ltu yang dapat kami sampaikan kepada Pimpinan dan kepada Pak Menteri mewakili I pemerintah, terima kasih Bapak Pimpinan, Assalamu'alaikum Wr.wb. Pimpinan dan Menteri Keuangan yang saya hormati, Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa kurang menguntungkan keadaan ekonomi kita pada tahun 2014 pertumbuhannya hanya 5%, tapi di tahun 2015 menjelang Semester I Pemerintah kita, saya baca dikoran hanya 4,2% pertumbuhan ekonominya, mestinya ini harus diakui, supaya nanti dalam anggaran APBD kita yang mana harus ditingkatkan untuk meningkatkan ekonomi kita ini presentasinya, hanya 4.2%.
9
Tanggapan Ketua
Pernyataan
Nama
Tanggapan Ketua
Kemudian hasil reses saya, bahwa dijanjikan untuk bantuan dana desa sampai sekarang desa tidak menerima itu, yang 1,4 miliyar. Jadi saya mohon Bapak Menteri Keuangan karena rakyat di desa sudah tergiur-giru dengan janji-janji akan bantuan itu, sampai sekarang hasil riset kami tidak ada diterima oleh masyarakat di desa, Kepala-kepala Desa sudah melaporkan pada saat reses terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
KETUA RAPAT : Dari meja Pimpinan, mengusulkan ini masih pokok-pokok pembahasan awal dan selanjutnya ada pembahasan pendalaman dimasing-masing fraksi, tanpa mengurangi rasa hormat dari seluruh teman-teman sekalian, memang banyak hal yang harus kita perdalam disitu, mungkin kita beri kesempatan nanti kepada masing-masing fraksi untuk mengelaborasi dari seluruh pendalaman kita semua, sehingga pada sa at tanggal 26 Mei 2015 yang akan datang, seluruh pemikiran, seluruh pandangan, seluruh harapan kita semua dalam kontekstual idealisme dalam Penyusunan APBN 2016 itu bisa disalurkan melalui fraksi, apakah dapat disetuju, terima kasih? nanti masih ada mekanismenya! ,
Jakar ,20 Mei 2015 KEPALA o PE,SIDANGAN,
9 Drs. HELMIZARq./l NIP. 196407191991031601
10
