DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ----------------------------LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2005-2006

I. PENDAHULUAN. 1.1. Dasar Kunjungan Kerja. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 15A/PIMP/II/2005-2006 Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Dalam Reses Masa Persidangan IITahun Sidang 2005-2006. Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 17 (tujuh belas) orang Anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRRI, yang terhormat Bapak M. Akil Mochtar, SH. MH., dengan komposisi Anggota sebagai berikut: 1. M. Akil Mochtar, SH.,MH 2. Mulfachri Harahap, SH 3. Drs. Al- Muzammil Yusuf 4. Dewi Asmara, SH 5. M. Aziz Syamsuddin 6. Bambang Sadono, SH., MH 7. Nadrah Izahari, SH 8. DR. Andreas H, Pareira 9. Drs.H. Lukman Hakim Saifudin 10.H. Dasrul Djabar 11.DR.H. Achmad Fauzie, SH 12.Hj. Azlaini Agus, SH 13.Prof. DR.Mohammad Mahfud MD 14.Agus Purnomo, SIP 15.H. Nur Syamsi Nurlan, SH 16.Anhar, SE 17.S.T.Drs. Jansen Hutasoit, SE., MM

Ketua Tim/Wk.Ketua Kom. II/F-PG Wk. Ketua Tim/Wk.Ketua Kom.III/F-PAN Wk. Ketua Tim/Wk.Ketua Kom.III/F-PKS Anggota Tim/F-PG Anggota Tim/F-PG Anggota Tim/ F-PG Anggota Tim/ F-PDIP Anggota Tim/ F-PDIP Anggota Tim/ F-PPP Anggota Tim/ F-PD Anggota Tim/ F-PD Anggota Tim/ F-PAN Anggota Tim/ F-PKB Anggota Tim/ F-PKS Anggota Tim/ F-BPD Anggota Tim/ F-PBR Anggota Tim/ F-PDS

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat Komisi III, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Departemen Hukum dan HAM. 1.2. Waktu Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 11 sampai dengan 15 Desember 2005.

2

1.3. Obyek Kunjungan Kerja Tim Komisi III dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat melakukan pertemuan dan peninjauan sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat diantaranya: Perwakilan Komnas HAM, Perguruan Tinggi (Univ. Tanjung Pura, Panca Bhakti), Tokoh NU dan Muhammadiyah, LSM, IKADIN, LBH, Tokoh Masyarakat Melayu (MABM), Masyarakat Dayak (MAD), Masyarakat Tionghoa dan Lembaga Kajian Advokasi dan Konsultasi. 2. Pertemuan dengan Kapolda Pontianak beserta Kapoltabes, para Kapolres se Propinsi Kalimantan Barat. 3. Pertemuan dengan jajaran Poltabes Pontianak. 4. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri se Provinsi Kalimantan Barat. 5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Militer, (didampingi para Ketua Pengadilan Negeri, se Provinsi Kalimantan Barat). 6. Pertemuan dengan Kanwil hukum dan HAM beserta jajarannya. 7. Peninjauan ke Poltabes Pontianak. 8. Peninjauan ke Lapas Klas II pontianak. 9. Peninjauan ke Rutan Klas II A Pontianak. 10. Peninjauan ke Kantor imigrasi Klas I Pontianak.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA. A. PERTEMUAN DENGAN TOKOH MASYARAKAT - Masyarakat meminta supaya Pemerintah membuat program untuk Pendidikan Informal bagi petani dan pekebun, karena di Provinsi Kalimantan Barat potensi Sumber Daya Manusianya 71% adalah petani dan pekebun. - Masyarakat menyampaikan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat banyak terdapat kasus illegal logging dan pelakunya yang belum diproses berdasarkan hukum, di samping itu pula terdapat barang-barang bukti tidak disimpan sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerusakan contohnya kayunya lapuk. - Mengenai Dana Kompensasi BBM bagi masyarakat yang tidak mampu sebesar Rp.100.000,- per bulan dinilai tidak efektif, karena masyarakat untuk mengambil BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut harus mengeluarkan ongkos lebih dari Rp.100.000,- Masyarakat menanyakan surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Penghentian Pemekaran Daerah. - Masyarakat meminta agar hukum ditegakkan, karena penegakkan di bidang hukum akan mempengaruhi peningkatan di semua bidang, baik itu bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. - Masyarakat menanyakan mengenai tayangan Televisi yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi. Terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh Komponen Masyarakat Kalimantan Barat, Tim Komisi III DPR-RI menyatakan bahwa : 1. Masalah Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang 71% adalah petani dan pekebun supaya diadakan pendidikan informal akan disampaikan pada Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian dan Perkebunan.

3

2. Mengenai illegal logging dan pelakunya, Tim Komisi III DPR-RI menegaskan akan menyampaikan kepada Kapolda Pontianak untuk segera menindaklanjuti kasus illegal logging tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan juga akan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Kapolri. 3. Mengenai Dana Kompensasi BBM, Tim Komisi III DPR-RI menegaskan bahwa penyaluran Dana Kompensasi BBM tidak harus koordinasi di pusat tetapi dapat dilakukan koordinasi di daerah seperti di Kelurahan, dan untuk periode selanjutnya kompensasi BBM tersebut tidak diberikan secara langsung berupa uang tapi akan berupa Padat Karya. 4. Mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Pemekaran Daerah, Tim Komisi III DPR-RI menegaskan bahwa Surat Edaran Mendagri tersebut bukan penghentian Pemekaran Daerah tetapi penangguhan Pemekaran karena untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemekaran Daerah yang sudah ada. 5. Mengenai masalah penegakkan hukum, Tim Komisi III DPR-RI menegaskan bahwa dalam rapat-rapatnya di DPR selalu meminta agar para aparat penegak hukum untuk lebih serius dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penegakkan hukum, akan tetapi harus juga dibarengi dengan peningkatan disegala bidang baik ekonomi, pendidikan dan sebagainya secara bersamaan. Tentunya hal ini akan sulit terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat. 6. Mengenai tayangan televisi yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, Tim Komisi III DPR-RI menerangkan bahwa di DPR-RI sudah terbentuk Pansus Anti Pornografi dan Pornoaksi yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu Undang-Undang. B. PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA BESERTA JAJARANNYA. Pagu anggaran Polda Kalbar melalui DIPA Tahun Ajaran 2005 sebesar Rp.210.938.986.000,- meliputi : 1) Belanja pegawai = Rp. 160.845.425.000,2) Belanja barang = Rp. 34.423.795.000,(termasuk TLAG, BMP dan KAPORLAP sebesar Rp. 14.205.649.000,-) 3) Belanja modal = Rp. 15.669.766.000,Program dan proyek yang diprioritaskan, yaitu : 1) Program prioritas a) Prog Bang SDM = Rp. 167.133.506.000,b) Prog Bang Sarpras = Rp. 17.502.138.000,c) Prog Bang Sistrakam = Rp. 578.493.000,d) Prog Berdaya Potkam = Rp. 320.400.000,e) Prog Har Kamtibmas = Rp. 24.025.717.000,f) Prog Lidik Sidik = Rp. 978.732.000,g) Prog Kerma Pol = Rp. 400.000.000,2)

Pembangunan prioritas, diarahkan pada : a) Pembangunan fasilitas, diprioritaskan pada pembangunan Polres baru, Polsek dan Pospol perbatasan, markas yang belum sesuai dengan proto type dan rusak berat, serta program pembangunan lanjutan tahun sebelumnya, antara lain : Mapolres Melawi dan Sekadau, Mapolsek Pontianak Kota Poltabes Pontianak, Mapolsek Kuala Behe Polres Landak, Mapolsek Singkawang Tengah, Timur dan Utara Polres Singkawang, Mapolsek Monterado Polres

4

Bengkayang, Mapolsek Belitang Polres Sanggau, Mapolsek Bunut Hulu, Puring Kencana Polres Kapuas Hulu, Mapolsek Subah Polres Sambas dan Mapolsek Binjai Polres Sintang, serta Markas Dit Polair dan Ruang Jaga Mapolda. b)

Pembangunan Materiil, diprioritaskan pada pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada anggota Polri maupun masyarakat berupa incenerator dan komputer untuk mendukung kegiatan staf dan operasional, diarahkan pada Polres baru, yaitu Polres melawi dan Polres sekadau.

Realisasi pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut : 1) Realisasi penyerapan anggaran rutin sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 193.797.856.911,- sama dengan 91,87 %. 2) Realisasi kemajuan pembangunan fisik sampai dengan triwulan III 90% dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.219.141.210,-, sama dengan 82 %. Pagu anggaran rutin dan pembangunan untuk tahun 2006 sebesar Rp. 296.061.188.000,-, diarahkan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 222.617.522.000,-, belanja barang Rp. 55.440.208.000,- dan belanja modal / pembangunan sebesar Rp. 18.003.458.000,-. Pagu anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung : a. Program : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) b.

Prog Bang SDM Prog Bang SarPras Prog Bang Sistrakam Prog Berdaya Potkam Prog Har Kamtibmas Prog Lidik Sidik Prog Kerma Pol

= Rp. 229.214.832.000,= Rp. 19.717.831.000,= Rp. 663.568.000,= Rp. 339.624.000,= Rp. 43.927.271.000,= Rp. 1.772.302.000,= Rp. 425.760.000,-

Pembangunan Program pembangunan tahun 2006, diarahkan untuk meneruskan pembangunan Mapolres baru yaitu Melawi dan Sekadau, pembangunan Mapolsek pembentukan baru, Polsek perbatasan dan Pospol perbatasan, pembangunan Markas Brimob, serta melengkapi pembangunan rumah dinas dan rumah jabatan. sedangkan pembangunan materiil diarahkan untuk pengadaan Alkom perbatasan, kendaraan air dan komputer.

Operasionalisasi Polda Kalbar berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Tingkat Kewilayahan ( Polda ). a. Personel. Jumlah Personel Polda Kalbar beserta jajaran berdasarkan Daftar susunan Personel ( DSP ), Polri 12.421 orang, sedangkan kondisi Riil anggota Polri Polda Kalbar 8.091 orang, atau sama dengan 65,14 %. Sedangkan jumlah PNS berdasarkan daftar susunan personel ( DSP ) 1.426 orang, kondisi Riil personel PNS 263 orang atau sama dengan 18,44 %. b.

Materiil, Fasilitas dan Jasa. 1. Kendaraan.

5

a. Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor untuk mendukung kegiatan operasional maupun pelayanan sebanyak 1.975 unit terdiri dari Roda 2, 1.594 unit,dan Roda 4, 192 unit. b. Kendaraan Air Kendaraan Air yang dimiliki Polda Kalbar sebanyak 117 unit terdiri dari Kapal Patroli Type C 23 unit, dan Non Standard 93 unit serta 1 unit Perahu Karet. 2. Senjata Api dan Amunisi. a. Senjata Api yang dimiliki Polda Kalbar sebanyak 8.763 pucuk, terdiri dari Senjata Api genggam 4.761 pucuk, senjata api pinggang 367 pucuk, senjata api bahu 2.938 pucuk, senjata mesin ringan 172 pucuk, mortir 35 pucuk, senjata pelontar 489 pucuk dan 1 pucuk senjata yang dipasang pada kapal patroli. b. Amunisi yang dimiliki Polda Kalbar sebanyak 1.572.704 butir terdiri dari amunisi tajam 1.410.303 butir, amunisi karet 52.036 butir, amunisi hampa 109.430 butir dan amunisi khusus 935 butir. 3. Alat Komunikasi dan Elektronika. Alat komunikasi dan elektronika yang dimiliki dan tergelar pada Polda Kalbar terdiri dari HT 588 unit, Repeater 16 unit, Radio Mobil 57 unit, Base Station 59 unit, Radio HF 171 unit, Manapak 14 unit, PABX 1 unit, Ext. PABX 32 unit, Telepon 149 unit, Megaphone 49 unit, Aiphone 18 unit, Telex 1 unit, SBR 3 unit, Sound System 27 unit, Conference System 1 unit, Wireless 6 unit, Shelter 2 unit, Genset 1,5 kva 2 unit, Genset 5 kva 6 unit, Solar Cell 20 unit, SST 60 m 1 unit, SST 40 m 1 unit, Tri Angel 50 m 2 unit, Tri Angle 40 m 1 unit, Tri Angle 30 m 14 unit dan UPS 3 unit. 4. Kantor dan Rumah Dinas Kantor yang dimiliki Polda Kalbar sebanyak 146 unit, sedangkan rumah dinas yang tergelar sebanyak 2.650 pintu, barak sebanyak 8 unit. 5. Jasa. Polda kalbar memiliki 1 buah pusat koperasi polri, 1 buah YBB dan 10 buah Primer Koperasi Polri. Tim Komisi III mendapatkan keterangan bahwa kerusuhan yang terjadi diwilayah Kalimantan Barat sejak terjadinya reformasi adalah : 1. Konflik Etnis Madura dengan Melayu dan Dayak yang terjadi Diwilayah Kabupaten Sambas pada tanggal 22 Februari 1999 sampai dengan maret 1999, yang mengakibatkan meninggal Dunia 179 orang, luka-luka 95 orang, kerugian harta benda 2.189 rumah dibakar, 315 rumah rusak dan 49 kendaraan bermotor dibakar serta ratusan ekor ternak. 2. Gejolak yang terjadi pada pelaksanaan pilkada, adanya aliran Agama yang tidak diterima oleh masyarakat sekitar serta Konflik Etnis / kelompok yang disebabkan adanya perilaku yang dianggap menyimpang oleh suatu etnis / kelompok tertentu dan ditentang oleh etnis / kelompok lain. 3. Unjuk Rasa Masalah Korupsi Anggota DPRD yang menerima uang APBD dari Walikota Singkawang.

6

4. Unjuk rasa karena tidak puas atas terpilih dan dilantiknya Pejabat Eselon II di Kabupaten Melawi. 5. Terjadi penganiayaan / perkelahian antar kelompok pemuda di diskotik pangreas kec. Pontianak timur yang mengakibatkan kerugian benda maupun luka badan. 6. Unjuk rasa masalah kenaikan BBM di wilayah polres landak. 7. Kerusuhan antar etnis melayu dan madura di kabupaten pontianak tahun 2000. 8. Kerusuhan antar Etnis Melayu dan Madura di Kecamatan

Karimuting

Kabupaten Sambas tahun 2002. Data kriminalitas yang terjadi tahun 2004 dan tahun 2005 periode Januari sampai dengan Nopember, meliputi 4 jenis kejahatan, sebagai berikut : 1.

Kejahatan Konvensional. TA. 2004

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

URAIAN Curat Anirat Curas Curanmor Kebakaran Pembunuhan Pemerasan Perkosaan Upal

2.

LAP

SAI

642 251 61 565 77 9 33 41 8

240 179 22 84 4 8 16 40 7

TA. 2005 ( JAN S/D NOP ) LAP SAI 889 290 83 417 54 14 32 24 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

L N. N. N. N. N. N. T. T. T.

257 39 22 148 23 5 1 17 5

%

S

%

29 13 26 26 29 35 3 41 5

N. 58 N. 6 T. 23 N. 33 N. 5 N. 3 T. 22 T. 4

19 21 27 89 38 15 55 57

Kejahatan Transnasional. TA. 2004

NO

298 179 28 61 37 13 19 18 3

TREND

URAIAN

Terrorisme Narkoba Lundup senpi/handak Lundup mobil Perompakan Pencucian uang Cyber crime Trafficking in person / women and child trafficking

TA. 2005 (JAN S/D NOP)

TREND

LAP

SAI

LAP

SAI

L

%

S

%

88 8

62 7

109 2 4

102 2 2

n.21

19

n.40

39

n. 2

200

n. 2

200

t. 4

50

t. 5

71

7 3.

Kejahatan terhadap kekayaan negara. TA. 2004

NO

1 2 3 4 5 6


URAIAN

Haki Illegal logging Mining (peti) Illegal fishing Ling. Hidup Korupsi

4.

LAP

SAI

LAP

SAI

L

179 1 11

123 1 5

248 2 5

162 -

n. 69 n. 1

27 100

n. 39 t. 1

24 100

t. 6

45

t. 5

500

1 2 3 4

%

S

%

Kejahatan Yang Berimplikasi Kontinjensi. TA. 2004

NO

TREND


URAIAN

Demontrasi Bencana alam Teror Perselisihan tni - polri

TREND

LAP

SAI

LAP

SAI

L

198 2 2 2

198 2 2 2

53 6 1 -

53 6 1 -

t.145 n. 4 n. 1 t. 2

% 73 66 50 200

S t.145 n. 4 t. 1 t. 2

% 73 66 100 200

5.

Ranking Kerawanan : Kerawanan satuan kewilayahan berdasarkan analisa dan evaluasi kasus-kasus yang terjadi, rangking I adalah Poltabes Pontianak, dengan jumlah kasus rata-rata perbulan 291 kasus, rangking II adalah Polres Ketapang, dengan jumlah kasus rata-rata perbulan 62 kasus, rangking III Polres Singkawang, dengan jumlah kasus rata-rata per bulan 35 kasus, rangking IV Polres Landak, dengan jumlah kasus rata-rata per bulan 35 kasus dan rangking V Polres Pontianak dengan jumlah kasus rata-rata perbulan 32 kasus.

6.

Lalu Lintas. Angka kecelakaan dan pelanggaran Lalu Lintas tahun 2004 dan tahun 2005 periode januari sampai dengan nopember, sebagai berikut : a.

NO 1. 2. 3. 4.

5.

Kecelakaan Lantas. URAIAN TA. 2004

Jumlah Laka penyelesaian Perkara % Penyelesaian Korban : Meninggal Dunia Luka Berat Luka Ringan Kerugian Material

232 191 82,33 %

TA. 2005 ( JAN S/D NOP ) 272 163 89,95 %

228 133 239 853.845.000,-

215 149 185 1.088.230.000,-

KET

8

b.

Pelanggaran Lantas.

NO

URAIAN

1. 2. 3.

Jumlah Tilang Penyelesaian Denda

TA. 2004

TA. 2005 ( JAN S/D NOP )

22.225 22.223 156.511.600, -

16.584 16.480 90.005.000,-

KET

Tim Komisi III mendapatkan keterangan bahwa kejahatan yang sering terjadi diwilayah perbatasan adalah traficking in person, illegal logging, penyelundupan gula, penyelundupan mobil, penyelundupan alat berat, pupuk dan kejahatan konvensional maupun trans nasional lainnya. Kendala yang sangat dirasakan dalam pengamanan wilayah perbatasan adalah keterbatasan alat komunikasi, alat transportasi baik darat maupun air, dan dukungan anggaran operasional. Data kejahatan dan pelanggaran diwilayah perbatasan tahun 2004 dan tahun 2005 periode Januari sampai dengan November sebagai berikut : TA. 2004 NO

1. 2. 3. 4. 5.

TA. 2005 ( JAN S/D NOP )

URAIAN

Illegal Logging Gula Illegal Penculikan Penjualan Anak/Wanita Tapal Batas JUMLAH

LAPOR

SELESAI

SELESAI

123 26 1 16

LAPO R 248 16 -

179 26 1 16 -

-

-

-

222

166

264

174

KET

162 12 -

Upaya yang dilakukan Polda Kalbar dalam mengantisipasi dan menangani gejolak / kerusuhan yang terjadi adalah : 1)

Mengedepankan fungsi Intelkam dan Babin kamtibmas untuk mampu melaksanakan deteksi dini dan pembinaan maupun penerangan dengan cara bertindak menempel, artinya petugas Intelijen dan Babin kamtibmas menyatu dengan orang, kelompok yang diperkirakan sebagai aktor atau tokoh dengan tugas menggalang dan membina untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau gejolak.

2)

Melakukan kegiatan pencegahan, dengan mengedepankan fungsi Polisi berseragam untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kerusuhan atau gejolak.

3)

Melakukan kegiatan pengendalian, dengan mengedepankan fungsi Samapta dan Brimob guna menghentikan kerusuhan atau gejolak yang terjadi.

4)

Melakukan penindakan secara tegas, mengikuti prinsip penuntun yuridis prosedural, teknis profesional, etis proporsional, non intervensi dengan

9

mengutamakan asas legalitas dan legitimasi terhadap pelaku baik kelompok atau perorangan yang telah melakukan tindakan anarkis. Dari hasil penyidikan atas peristiwa kejahatan tersebut, faktor dominan yang mendorong para pelaku melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan adalah: 1)

2) 3)

Faktor ekonomi yaitu para pelaku tindak mempunyai mata pencaharian / pekerjaan yang tetap dan bahkan pada umumnya pengangguran sedangkan kebutuhan semakin meningkat Faktor pendidikan dan ketrampilan yaitu para pelaku pada umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki ketrampilan khusus Faktor adat kebiasaan, yaitu masyarakat mempunyai adat kebiasaan meminum minuman keras

Langkah-langkah Kapolda Kalbar dalam menyikapi Kemandirian dan Profesionalisme Kepolisian Daerah di Kalimantan Barat adalah dengan jalan meningkatkan Profesionalisme dan membangun citra Polri melalui perubahan tiga aspek, yaitu : a.

Aspek Struktural 1) Organisasi mengarah pada organisasi sipil, berpedoman pada Kep Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan. 2) Mewujudkan Polda Kalbar sebagai satuan induk penuh ( Kep Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / XII / 2004, tanggal 31 Desember 2004 ). berkaitan dengan Polda sebagai Satuan induk penuh, pagu anggaran yang selama ini dipusatkan di Mabes Polri seperti telepon, listrik, air dan gas, Kaporlap dan BBM, maka mulai tahun anggaran 2006 akan dilimpahkan ke Polda. Kendala yang mungkin akan timbul antara lain adalah tidak adanya pabrik kain, kancing, sepatu, topi, tanda kewenangan termasuk perlunya dibangun stasiun pengisian bahan bakar Polri ( SPBP ), dilakukan kerja sama dengan Pertamina, PLN, Telkom dan lain-lain. Selain itu akan mengakibatkan perbedaan harga bahan baku karena ada biaya kirim maupun angkut.

b.

Aspek instrumental Dalam upaya mewujudkan polisi bersih di polda kalbar, telah disusun buku: 1. Upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengamanan internal dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Polda Kalbar 2. Upaya penertiban dan pencegahan pungutan tidak resmi dalam pelayanan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat di Polda Kalbar dan Jajaran 3. Strategi penanggulangan Korupsi eksternal dan internal di wilayah hukum Polda Kalbar 4. Telah disusun HTCK, pembentukan Polres baru. 5. Telah disusun buku tentang pemberdayaan Polwan untuk tugas operasional dan Kewilayahan. 6. Telah disusun jakstra kapolda kalbar tentang percepatan pencapaian prioritas sasaran. 7. Telah disusun strategi pengembangan wilayah perbatasan kalimantan barat. 8. Telah disusun upaya pengamanan wilayah perbatasan secara terpadu. 9. Telah disusun buku petunjuk pedoman Kapolsek Jajaran Polda Kalbar.

10

c.

Aspek kultural 1. Menjadikan Polisi bersih sesuai buku petunjuk Polda Kalbar tentang Polisi Bersih. 2. Meniadakan potongan berupa partisipasi Komando, majalah, asuransi kecelakaan diri anggota dan iuran Bhayangkari. 3. Menyalurkan hak-hak anggota dan satuan tanpa potongan. 4. Menghilangkan pungutan tidak resmi dalam melayani masyarakat. 5. Memberikan penghargaan pada anggota yang berprestasi dan hukuman pada anggota yang melanggar kejahatan. a) Penghargaan = 73 org b) Hukuman = 198 org 6. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel Polri dilaksanakan dengan pelatihan dan pendidikan kejuruan sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai berikut : a) Latihan fungsi teknis Reskrim = 133 org b) Latihan fungsi Intelkam = 135 org c) Latihan fungsi Lalulintas = 225 org d) Latihan fungsi Bina mitra = 213 org e) Latihan fungsi Samapta = 176 org 7. Selain pelatihan dan pendidikan kejuruan tersebut di atas, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan konsisten oleh masing-masing Kepala fungsi dan satuan.

Kebijakan Kapolda Kalbar adalah Redisplinering, Pengadaan sarana dan prasarana baik secara swadaya maupun mengusulkan ke Mabes Polri, Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan serta kesejahteraan anggota. a)

Kebijakan Kapolda tentang Redisplinering dalam rangka meningkatkan soliditas kesatuan dengan jalan : (1) Melakukan ikrar bersama oleh seluruh anggota Polda Kalbar sesuai agama masing-masing dengan maksud lebih intropeksi diri terhadap tugas yang diberikan sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan disandingkan dengan pelaksanaan tugas selama ini. (2) Memberdayakan dan meningkatkan peran Bidang Propam dalam rangka pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan. (3) Melengkapi buku petunjuk ( prosedur tetap, petunjuk administrasi ) kepada masing-masing personel dengan harapan dapat dibaca dan dipelajari, dimengerti, dihayati dan selanjutnya dapat diaplikasikan dalam perbuatan. (4) Memberikan Reward kepada personel yang berprestasi dan memberikan sangsi kepada personel yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. (5) Mewujudkan personel Polda Kalbar yang dapat dipercaya masyarakat dengan pendekatan lebih dititik beratkan pada memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dibarengi penegakan hukum yang berpedoman pada yuridis prosedural, teknis profesionel dan etis proporsional. (6) Memberikan pembinaan, pengarahan terutama oleh pimpinan pada jam-jam Pimpinan dengan harapan merubah Visi anggota Polri untuk rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara bukan merupakan lips service belaka namun terwujud dalam setiap prilaku dan tindakan dalam pelaksanaan tugas dengan segala resikonya,

11

misalnya tidak marah dan tidak membalas apabila diludahi, dipukul, dicaci maki oleh masyarakat. (7) Menampung pengaduan masyarakat melalui : (a) Memasang / membuka Web Site (www.kalbar.polri.co.id) (b) Membuka SMS Kapolda (c) Dialog interaktif di TVRI Kalbar (d) Dialog interaktif di RRI (e) Dialog dengan badan eksekutif mahasiswa ( BEM ) (f) Melakukan pembinaan terhadap siswa mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, SLTA tentang Polisi dan Kamtibmas (g) Dialog langsung dengan masyarakat pada hari jum’at sebulan satu kali. Kebijakan Kapolda tentang pengadaan dan penambahan sarana prasarana diarahkan untuk mendukung tugas operasional dilapangan. Pengadaan sarana dan prasarana di perioritaskan alat komunikasi dan transportasi, dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD maupun bantuan dari masyarakat (swadaya). penambahan sarana dan prasarana sejak pertengahan tahun 2004 sampai dengan sekarang adalah : a)

Mapolda Kalbar : 1) Ranmor R.4 = 11 unit 2) Ranmor R.2 = 67 unit 3) Ran Air / Speed Boat = 6 unit 4) Komputer / note book = 17 unit 5) CCTV = 16 unit 6) AC = 6 unit 7) Kursi rapat = 400 buah 8) Training Pack = 1700 stel 9) Kaporlap Samapta = 150 buah 10) Rompi Reskrim = 92 buah 11) Sterilisasi ( Alkes ) = 1 paket 12) Modul SPN = 359 buah 13) Alat Korsik = 1 pleton 14) TV dan Parabola = 10 set 15) Lampu sorot, papan nama dan logo Polisi = 1 paket 16) rehab asrama brimob Rp. 100.000.000,17) Pengadaan Jet Ski = 1 unit 18) Pengadaan alat selam = 2 unit 19) Rehab hanggar 20) Rehab gudang amunisi Brimob

b)

Poltabes Pontianak (1) Ranmor R.2 (2) Ranmor R.4 (3) AC (4) Komputer

c)

= = = =

14 unit 1 unit 3 unit 4 unit

Polres Pontianak (1) Pembangunan ruang telematika,Tahanan anggota, kamar mandi Dan wc umum (2) Ranmor R. 6 = 1 unit (3) Ranmor R. 4 = 1 unit

12

Upaya yang ditempuh dalam mengatasi meningkatnya tindak kejahatan dan maraknya peredaran Narkoba adalah : 1. Tindakan pre-emtif a) Melalui Babinkamtibmas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan antisipasi terhadap tindak kejahatan dan kekerasan serta peredaran Narkoba b) bekerja sama dengan media cetak dan elektronik untuk memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan tindak pidana, kekerasan dan peredaran narkoba, serta solusi dalam mencegah dan mengahadapi suatu tindak pidana. 2.

Tindakan Preventif a) melakukan razia-razia terhadap tempat-tempat hiburan khususnya hiburan malam b) Razia terhadap tempat-tempat rawan, dengan sasaran antara lain senjata tajam dan api c) Patroli tempat-tempat rawan pada jam-jam rawan dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua d) Pelaksanaan kring Serse didaerah rawan yang disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah. e) Pelaksanaan tipiring ditempat tempat hiburan dan daerah yang dianggap rawan.

3.

Penegakan hukum a) Memproses secara hukum bagi para pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. b) Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. c) Memberikan tindakan tegas dan terukur kepada para pelanggar hukum. d) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam mengungkap suatu tindak pidana sehingga dapat diproses secara hukum.

Langkah Polda Kalbar dalam memberantas terhadap pencetakan / peredaran uang palsu, perjudian dan tempat-tempat maksiat antara lain adalah : 1) Tindakan terhadap percetakan / peredaran uang palsu yang telah dilakukan oleh Polda Kalbar dan jajaran adalah : a)

b)

Pada tahun 2004 telah di lakukan penindakan terhadap para pelaku pengedar uang palsu, wilayah Polres Landak (3 perkara), Ketapang (2 perkara), Poltabes Pontianak (1 perkara) dan Bengkayang (1 perkara) sebanyak 7 perkara, tersangka sebanyak 14 tersangka, dan barang bukti pecahan Rp. 50.000,00- sebanyak 1.103 lembar ; Rp. 20.000,00- sebanyak 22 lembar; pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 15 lembar dan rp. 5000,00,- sebanyak 1 lembar. Pada tahun 2005 telah di lakukan penindakan terhadap para pelaku pengedar/pencetak uang palsu sebanyak 5 tersangka; di Wilayah Polres Sintang (1 perkara), Sanggau ( 1 perkara) dan Sambas (1 perkara), dengan barang bukti berupa pecahan uang Rp. 100.000,00 sebanyak 350 lembar; pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 31 lembar, pecahan Rp. 20.000,00,- sebanyak 153 lembar, pecahan Rp. 50.000,00 yang belum jadi sebanyak 161 lembar; pecahan Rp. 20.000,- yang belum jadi sebanyak 71 lembar.

13

c)

d)

e)

2)

Diketemukan peredaran uang palsu pecahan Rp. 100.000,-, Rp. 50.000.00- dan Rp. 20.000,00 yang belum jadi, dan kualitas pembuatannya masih kasar ( tidak menggunakan mesin cetak), proses masih dalam penyelidikan. Polda Kalbar dan jajaran tetap melakukan penyelidikan terhadap sumber dari pada uang palsu tersebut dan melakukan kerjasama dengan bank indonesia untuk melakukan penyuluhan dan pencegahan kepada masyarakat. Hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan uang palsu adalah : (1) Peredaran uang palsu tersebut di wilayah pedalaman (2) Wilayah Kalimantan Barat langsung berbatasan dengan Sarawak Malaysia, sehingga sebagai lintasan masyarakat dari dan ke Malaysia (3) jaringan peredaran uang palsu para pengedar tidak saling kenal (langsung bertransaksi dan berpindah tempat)

Tindakan Polda Kalbar dan jajaran dalam rangka memberantas perjudian a) Pada tahun 2004 penindakan terhadap perjudian sebanyak 77 perkara. b) Pada tahun 2005 penindakan terhadap perjudian (1) Periode Januari sampai dengan Juli 2005 sebanyak 107 perkara dan dari awal tahun 2005 pemerintahan Kota Pontianak, dan pemerintahan daerah Singkawang mengeluarkan ijin usaha dan gangguan untuk permainan mesin ketangkasan yang berbau perjudian. (2) Periode bulan 11 Juni sampai dengan Desember 2005 ( kebijakan Kapolri untuk memberantas perjudian) sebanyak 77 perkara, dan pihak Polda Kalbar melalui para kepala satuan wilayah melakukan koordinasi dengan pemda setempat, untuk mencabut ijin tempat usaha permainan mesin ketangkasan yang berbau perjudian. (3) Adapun dampak dari penutupan terhadap tempat perjudian tersebut adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tempat usaha tersebut.

Illegal Logging Bahwa salah satu Misi Kapolda Kalbar adalah merubah sebutan masyarakat yang mengatakan bahwa Kalbar adalah Propinsi Ilegal, karena maraknya iIlegal Logging. Upaya yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan iIlegal Logging di Kalbar adalah diawali dengan rapat koordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD dihadiri tokoh masyarakat, LSM, Cendikiawan, masyarakat perkayuan untuk menyamakan Misi dan persepsi serta tindakan selanjutnya dilapangan. Gubernur kalimantan barat telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang satuan tugas penanggulangan illegal logging yang dibagi dalam dua bidang yaitu bidang kesejahteraan dan penegakan hukum a. Pencegahan 1) 2)

3)

Bekerjasama dengan para tokoh masyarakat untuk bersama- sama melakukan sosialisasi dampak dari pada penebangan liar. Berkerjasama dengan Intansi lain khususnya kehutanan untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya adanya penebangan liar. Membuat plang - plang pengumuman tentang dampak dari penebangan liar.

14

4)

5)

6)

7)

8) 9)

b.

Mendata nama-nama perusahaan yang bergerak dalam bidang perkayuan serta melakukan pemeriksaan terhadap ijin dari perusahaan tersebut. Menyampaikan telegram ke polres-polres jajaran polda kalbar untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat agar tidak melakukan penebangan liar. Mengedepankan fungsi dari Binamitra dan Babinkamtibmas dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan LSM serta tokoh masyarakat melakukan penerangan, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang dampak dan ancaman hukuman serta mengantisipasi kegiatan Illegal loging. fungsi Intelijen melakukan penyelidikan terhadap sindikat illegal loging, dan melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat agar dapat mempengaruhi masyarakatnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan illegal loging. Memperketat jalur-jalur pengiriman illegal loging baik yang melalui darat maupun air, dengan melakukan kegiatan razia dan penjagaan. Memberdayakan potensi masyarakat untuk memonitor kegiatan illegal loging.

Pemberatasan. pemberantasan illegal logging, dilaksanakan oleh Polda Kalbar melalui Operasi Kepolisian maupun kegiatan rutin, dengan melibatkan istansi terkait. Adapaun hasil pemberantasan iIlegal logging yang dilaksanakan oleh Polda Kalbar dari tahun 2004 sampai dengan 2005 adalah : 1)

Ops Wanalaga I Th 2004, hasil kayu 8.150,5 m³, 12 Kapal motor, 26 Drum Bensol, 2 Truck Hino, 14 Mesin Penggerak, 1 Porklip, 10 Buldozer, 5 Logging, 11 Chain Saw, 3 Senpi Rakitan dan 1 Senapan Angin, tersangka 40 orang.

2)

Kegiatan Rutin tahun 2004 (tgl. 28 Agt s/d 27 Nov 2004), hasil kayu ± 45.838 m³, olahan 20.838,75 m³, Log 36.508 Btg atau ± 16.000 m³, Papan 39.060 atau ± 9.000 m³, Truck 102 unit, Kapal 56 unit, Dok kapal 2 set, Tongkang 5 unit, Kontainer 4 unit, Buldozer 4 unit, Truck logging 3 unit, Kepiting 3 unit, Ponton 3 buah, Tug boat 2 buah, Kobelco 3 unit, Greder 1 unit, Mobil Bolbo 2 unit, Mesin Gesek KY 3 unit, Genset 2 unit, Mobil L.Cruiser 4 unit, tersangka 143 orang.

3)

Operasi Hutan Lestari I tahun 2004 (Tgl. 28 Nov 2004 s/d 27 Jan 2005), hasil kayu ± 18.682,8307 m³, Kapal 24 unit, Truck 34 unit, Greder 1 unit, Dump Truck 6 unit, Traktor 9 unit, Alat Ijneksi Pam 2 unit, Kick Stater 1 unit, Mobil Land Cruiser 4 unit, Pasport 1 buah, KTP 2 buah, Kartu Pengenal 1 buah, Kartu Pelaut 1 buah, WL LDR 180-450 4 unit, Tronton 1 unit, Sertifikat kapal 1 lbr, Fc.Pas Kapal 1 lembar Fc. Surat ukur 1 unit, Truck Logging 10 unit, Tongkang 1 unit dan SKSHH 4 lembar, tersangka 36 orang.

4)

Kegiatan rutin Kepolisian tahun 2005 (tgl. 28 Jan s/d 4 Maret 2005 ), hasil kayu 707,36 m³, Truck 15 unit, Kapal 1 unit, Container 2 unit.

5)

Operasi Hutan Lestari II tahun 2005 (tgl. 5 Maret s/d 3 Mei 2005), hasil kayu 1.296 m³ dan 30.780 batang, 7 ton kayu gaharu, Truk 29 unit, Kapal 5 unit, Ponton 1 unit, Tug Boat 1 unit, Chain Saw 1 unit, Kepiting 1 unit, Sobol 1 unit, Traktor 1 unit, Mobil Hylux 1 unit, Pasport 4 buah, Kartu pengenal 4 buah, SKSHH 1 lbr, Mesin Bensol 12 unit, Forklif 1

15

unit, Container 10 unit, Exapator 4 unit, Gergaji 1 unit dan Lori 43 unit, tersangka 63 orang. 6)

Kegiatan rutin tahun 2005 (tgl. 4 Mei 2005 s/d sekarang) hasil kayu 131.878 batang kayu campuran, 7.075 Keping Papan, 66 unit Truck, 2 unit Truck Malaysia tanpa Plat Nomor, 1 unit Truck Bolbo tanpa Plat Nomor, 16 Traktor, 5 Exapator, 4 Loader, 4 Truck Logging, 2 Water Greder, 2 Dump Truck, 5 Land Cruiser, 2 Buldozer, 3 Kendaraan Malaysia, 1 Bensau, 1 Mesin Ketam, 1 Mesin Gosok Gergaji, 1 Ponton, 7 Kapal, 1 Mesin Mobil, 1 Drum Bensol, 10 Gergaji dan Motor Dorong Dompleng, tersangka 90 orang.

c. Pembiayaan Operasi Illegal Logging Operasi Kepolisian, atau Kegiatan Rutin dalam rangka pemberantasan Illegal Logging dibiayai dengan anggaran yang bersumber dari APBN baik yang telah tertuang pada DIPA Polda Kalbar maupun bantuan dari mabes Polri dan dukungan anggaran dari Menteri Kehutanan. Namun dukungan anggaran tersebut dirasakan sangat minim dan tidak mencukupi kegiatan pemberantasan illegal logging dilapangan. Kegiatan illegal logging memerlukan dukungan anggaran yang besar, antara lain digunakan untuk : 1) Biaya Sewa Lokasi Penitipan barang bukti selama 92 hari, @ Rp. 150.000/hari, Rp. 13.800.000,2) Biaya bongkar barang bukti kayu sebanyak 2.934,65 m3, @Rp. 25.000/m3 = Rp. 73.350.000,3) Biaya pengangkutan barang bukti kayu sebanyak 2.934,65 m3, @rp. 15.000/m3 = rp. 44.010.000,4) Biaya sewa ponton untuk angkut barang bukti dari sintang menuju pontianak, @ Rp. 33.000/m3 = Rp. 98.400.000,5) Biaya pengamanan barang bukti untuk 15 orang selama 72 hari, @ Rp. 50.000/hari = Rp. 54.000.000,Trafficking In Person Bahwa kasus Traffing In Person yang terjadi diwilayah Kalimantan Barat Locus Deliktinya sebagian besar berada di Malaysia, namun mengingat korbannya warga negara Indonesia mereka melaporkan permasalahannya kepada Polda Kalimantan Barat. Langkah yang telah dilakukan oleh Polda Kalbar dalam menangani kasus Trafficking In Person, menjalin kerjasama dengan LSM Apik, IOM dan lembaga lainnya serta instansi terkait. penanganan trafficking in person melalui cara bertindak : 1)

Pencegahan a) Mengedepankan fungsi Binamitra dan para Babinkamtibmas untuk memberikan Penerangan dan Penyuluhan kepada masyarakat untuk antisipasi terjadinya Trafficking In Person, khususnya bahaya perdagangan wanita dan anak. Dan melakukan pendataan terhadap para pencari tenaga kerja terutama perorangan ataupun dari PJTKI illegal. b) Bekerja sama dengan instansi terkait, pihak sekolah dan LSM untuk memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedure bekerja ke laur negeri dan guna antisipasi terjadinya trafficking in person. c) Koordinasi dengan instansi terkait untuk lebih selektif dalam memberikan dokumen terutama KTP dan Paspor terutama yang

16

melalui calo, yang akan dipergunakan sebagai persyaratan bekerja ke luar negeri. 2)

Pemberantasan Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan / pemberantasan trafficking in person, adalah : a) Melakukan penyidikan tuntas dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum apabila unsur pidananya terpenuhi dan Locus Deliktinya diwilayah Indonesia. Tetapi apabila Locus Delikti dan pelakunya berada di Malaysia, maka langkah yang ditempuh adalah melimpahkan kasus tersebut ke Malaysia dan membantu penyidikannya. b) melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait untuk : 1) Pemda untuk memperketat pengeluaran KTP dan tanda kenal lahir 2) Pihak Imigrasi untuk memperketat persyaratan dan prosedure pengeluaran Pasport untuk bekerja ke luar negeri 3) pihak dinas tenaga kerja dan kependudukan adalah untuk menangani labih lanjut para calon tenaga kerja yang akan di kirim dan atau yang terlantar sekembalinya dari Malaysia c)

Melakukan kerjasama dengan pihak LSM Apik, dan IOM 1) Memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada korban maupun keluarga korban. 2) Mendampingi korban dan atau kelurga korban untuk pengurusan hak-hak korban. 3)

d)

3)

Memberikan informasi kepada pihak Kepolisian berkaitan dengan Trafficking in person.

Melakukan kerja sama dengan pihak PDRM Kontijen Sarawak 1) Melimpahkan penanganan perkara Trafficking In Person ke PDRM Kontijen Sarawak, bila TKP berada di Malaysia dan para pelaku warga negara Malaysia. 2) Meminta bantuan pemeriksaan terhadap para saksi yang berada di Malaysia. 3) Meminta bantuan pencarian dan penangkapan serta penyerahan tersangka dan barang bukti yang berada di Malaysia.

Hambatan Adapun hambatan dalam penanganan / pemberantasan Trafficking In Person yang dihadapi adalah : a) Wilayah Kalbar selain sebagai penyedia tenaga kerja keluar negeri (Malaysia), merupakan daerah transit bagi calon TKI yang berasal dari Propinsi lainnya. b) Meningkatnya angka pengangguran dan terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan para TKI sehngga mudah di perdaya oleh sindikat perdagangan wanita dan anak. c) Mudah mendapatkan KTP dengan menggunakan identitas palsu terutama berkaitan dengan umur dan tempat tinggal. d) Locus Delikti Trafficking In Person sebagian besar berada di Malaysia. e) pernah terjadi korban Trafficking In Person waktu berangkat dari Kalimantan Barat membawa dokumen lengkap, namun sesampainya di tempat kerja (Malaysia) pasport di pegang oleh majikan dan korban diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian korban melarikan diri, yang akhirnya terperangkap dalam sindikat perdaganang wanita dan anak di Malaysia.

17

f)

g) h)

Terbatasnya tenaga RPK khususnya Polwan, ruang kerja, sarana prasarana dan dukungan anggaran mengakibatkan pelaksanaan operasional RPK dilapangan khususnya disatuan kewilayahan tidak optimal, bahkan ada yang belum membentuk RPK. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran untuk melakukan penyidikan kasus trafficking in person. Para korban trafficking in person pada umumnya enggan untuk melapor

Tindak Pidana Illegal Minning Bahwa terdapat penambangan emas liar di Sepuluh Kabupaten dari dua belas Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. namun kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut, merupakan mata pencaharian masyarakat sekitar, dimodali oleh pengusaha yang bertempat tinggal diluar wilayah tersebut, sangat beresiko apabila dilakukan penindakan secara tegas tanpa melalui tahapan yang sistimatik. Selain permasalahan tersebut, lokasi penambangan berada di daerah yang sangat jauh dari pemukiman, belum ada akses jalan yang memadai sehingga diperlukan kendaraan khusus ( 4 WD atau Speed BoaT ). dalam rangka menanggulangi kejahatan atau tindak pidana ilegal mining Polda Kalbar telah melaksanakan Operasi Khusus Kewilayahan dengan Sandi Peti Kapuas dengan cara bertindak mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, sedangkan kegiatan penegakan hukum diarahkan pada penanam modal ( cukong), jalur distribusi baik BBM maupun peralatan yang digunakan untuk menambang, misalnya pipa, mesin dompeng dan lain-lain. Tindakan yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Barat terhadap Illegal Mining, adalah sebagai berikut : a)

Dengan dilaksanakan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan pola pembinaan, sebagaian besar para pelaku pertambangan liar (pertambangan emas) bersedia untuk menarik mesin dompengnya yang artinya bersedia untuk menghentikan kegiatan pertambangan liar.

b)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait : (1) Dengan Criminal Justice System (CJS) dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Mining. (2) Balai POM dalam mengawasi dan mengontrol perdagangan Mercury.

c)

Penindakan terhadap para pelaku Illegal Minning, dengan hasil sebagai berikut :

No

Jenis kegiatan

1.

Peti

J u m l a h

2004

2005

Lap Sel Lap Sel -

-

2

1

-

-

2

1

Ket

18

C. PERTEMUAN DENGAN KAPOLTABES PONTIANAK

Pagu anggaran Poltabes Pontianak tahun 2005 adalah: 1. Anggaran belanja Poltabes Pontianak: a. Belanja Pegawai Rp. 15.867.521.397,- Gaji Polri Rp. 14.850.625.518,- Gaji PNS Rp. 281.770.023,- Tunjab Polri Rp. 130.175.000,- Tunjab PNS Rp. 2.400.000,- Tunsus Polri Rp. 470.017.327,- Tunsus Polri Rp. 8.974.429,- Tunjangan Polwan Rp. 16.550.000,- Lembur Rp. 12.959.100,- Tunjangan Babin Ktm Rp. 94.050.000,b. Belanja Barang - ATK - ULP Polri - ULP Non Organik - Patroli - Penyidikan dan Pemeriksaan - Bimmas - Interpol

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

796.733.650,18.900.000,7.496.317.500,268.483.000,70.092.000,44.229.000,31.065.000,38.250.000,-

c. Belanja Pemeliharaan - Har Ranmor - Har Alat Apung - Har Gedung - Identifikasi - Har Komputer

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

60.753.000,9.840.000,16.500.000,10.570.000,12.843.000,11.000.000,-

Rp.

23.895.610.897,-

JUMLAH 2. Anggaran BBM No 1.

Jenis BBM Riil (Jml Liter) MT.88 (Premium) 584.600

Terima (Jml Lt) 167.000

Kurang (Jml LT) 381.600

2.

HSD (Solar)

94.400

25.000

69.400

3.

Oli

22.572

568

22.004

19

Data Crime Index Poltabes Pontianak TA. 2004 NO

1 2 3 4 5 6 7 8

Bentuk Kejahatan


LAP

SAI

LAP

SAI

244 104 383 42 6 37 91

98 25 40 42 2 37 59

429 234 310 53 39 104 38 157

131 52 80 59 33 97 33 62

Jumlah

907

303

1364

Crime Total

1930

995

3228

Curat Curas Curanmor Narkoba Illegal Logging Perjudian BBM Anirat

TREND

L

%

S

%

n.185 n.130 t.73 n. 11 n.33 n.67 n.38 n.66

76 125 19 26 550 181

34 108 100 40 1550 162

72

n.33 n. 27 n.40 n.17 n.31 n.60 n.33 n.3

547

n.457

50

n.244

80

1683

n.1298

67

n.688

69

5

Selama tahun 2005 terjadi peningkatan terhadap kasus illegal logging yang mencapai 550 %. Tingginya angka kriminalitas dan semakin meningkatnya kegiatan masyarakat di wilayah hukum Poltabes Pontianak maka: 1. Perlu penambahan personil agar perbandingan jumlah personil POLRI dengan jumlah penduduk mencapai angka ideal ( 1: 300). 2. Perlunya penambahan anggaran baik dibidang oprasional maupun dibidang perawatan. 3. Perlunya penambahan BBM guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. PERTEMUAN DENGAN KEJAKSAAN TINGGI BESERTA JAJARANNYA

1. Pagu anggaran rutin dan Pembangunan untuk Kejaksaan se Kalimantan Barat tahun Dinas 2005 adalah sebagai berikut : Pagu anggaran rutin sebesar Rp. 8.606.205.000,Pagu anggaran pembangunan sebesar Rp. 3.480.000.000,Jadi pagu anggaran Kejaksaan se Kalbar (Rutin + Pembangunan) sebesar : Rp12.086.205.000 dengan rincian sebagai berikut :

20

No 1

Unit Kerja

1.

Kejaksaan Tinggi Kalbar a. Rutin b. Program PenyuluhanHukum c. Penegakan Hukum dan HAM d.Pembinaan Sarana & Prasarana

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Anggaran 2

Kejaksaan Negeri Pontianak : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Jumlah 3

Rp.2.556.632.000,Rp. 350.000.000,Rp. 630.000.000,Rp. 500.000.000,Jumlah Rp. 1.010.499.000,Rp. 180.000.000,Jumlah

4

Rp.4.036.632.000,-

Rp.1.190.499.000,-

Kejaksaan Negeri Mempawah : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Rp. Rp.

657.255.000,415.000.000,Jumlah

Rp.1.072.255.000,-

Kejaksaan Negeri Singkawang : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Rp. Rp.

661.310.000,400.000.000,Jumlah

Rp.1.061.310.000,-

Rp. 520.103.000,Rp. Nihil . Jumlah

Rp. 520.103.000,-

Rp. 589.552.000,Rp. 180.000.000,Jumlah

Rp. 769.552.000,-

Kejaksaan Negeri Putussibau : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Rp. 605.753.000,Rp. 450.000.000,Jumlah

Rp.1.055.753.000,-

Kejaksaan Negeri Ketapang : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana


Rp. 536.234.000,-

Kejaksaan Negeri Sambas : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Rp. Rp.

Kejaksaan Negeri Bengkayang : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana


Rp. 299.128.000,

Kejaksaan Negeri Ngabang : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana


Rp. 245.289.000,-

Cabjari Pemangkat : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Rp. 270.612.000,Rp. 125.000.000,Jumlah

Rp. 395.612.000,-

Cabjari Entikong : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

Rp. 197.965.000,Rp. 250.000.000,Jumlah

Rp. 447.965.000,-

Kejaksaan Negeri Sanggau : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana Kejaksaan Negeri Sintang : a. Rutin b.Pembinaan Sarana & Prasarana

445.914.000,Nihil . Jumlah

Rp. 445.914.000,-

21

Dari Tahun Anggaran 2005 di atas telah direalisasikan dan digunakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan dan petunjuk, baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Ditjen Anggaran cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pontianak. Proyek-proyek yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang bersumber dari anggaran pembangunan antara lain mencakup: NO 1 1.

UNIT KERJA 2 Kejati kalbar

PROGRAM/PEKERJAAN

DANA

KET

3 4 5 I. Program Pembinaan Sarana Rp. 500.000.000,- Sedang dlm dan Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Pembangunan Rumah Dinas (95 %) 5 Unit (1 unit type 70 dan 4 unit type 36 ) b. Pengadaan Kendaraan Bermotor II. Peyuluhan Hukum (Non Fisik) Rp. 350.000.000,- (74,39%) III. Penegakan Hukum dan HAM Rp. 630.000.000,- (81,20%) (Non Fisik)

2.

Kejari Pontianak

Program Pembinaan Sarana dan Rp. 180.000.000,- Sedang dlm Prasarana Pembangunan pemeliharaan Perluasan Gedung Kantor (95%)

3.

Kejari Program Pembinaan Sarana dan Rp. 415.000.000,- Sedang dlm Mempawah Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Perluasan Gedung Kantor (95%) b. Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Rehab Gedung Kantor

4.

Kejari Program Pembinaan Sarana dan Rp. 400.000.000,- Sedang dlm Singkawang Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Pembangunan Sarana dan (95%) Prasarana Lingkungan (pembangunan jalan masuk rumah dinas) b. Perawatan Gedung Kantor c. Perawatan Rumah Negara d. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4

5.

Kejari Sintang

Program Pembinaan Sarana dan Rp. 180.000.000,- Sedang dlm Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Perluasan Gedung Kantor (95%) b. Pembangunan Rumah Negara c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan (pembangunan jalan, tempat parkir)

6.

Kejari Putussibau

Program Pembinaan Sarana dan Rp. 450.000.000,- Sedang dlm Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Pembangunan Rumah (95%) Negara 3 unit b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan (pembangunan pagar rumah dinas) c. Rehab Rumah Dinas

22

7.

Cabjari Program Pembinaan Sarana dan Rp. 125.000.000,- Sedang dlm Pemangkat Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Pembangunan Sarana dan (95%) Prasarana Lingkungan (pembangunan jalan) b. Perawatan Gedung Kantor c. Penyiapan dan Pematangan Lahan

8.

Cabjari Entikong

Program Pembinaan Sarana dan Rp. 250.000.000,- Sedang dlm Prasarana Pembangunan pemeliharaan a. Pembangunan Sarana dan (95%) Prasarana Lingkungan (pembangunan pagar, gedung kantor) b. Rehab Gedung Kantor

b. Rencana anggaran Rutin dan pembangunan Tahun Anggaran 2006 diusulkan sebesar Rp. 29.659.634.000, yang terdiri dari : - Anggaran Rutin sebesar Rp. 17.909.634.000,- Anggaran Pembangunan/Proyek Rp. 11.750.000.000,Dengan rincian sebagaimana tercantum di bawah ini : NO 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

UNIT KERJA 2 Kejaksaan Tinggi Kalbar a. Rutin b. Program Penyuluhan Hukum c. Penegakan Hukum dan HAM d.Pembinaan Sarana dan Prasarana

PAGU ANGGARAN 3

Rp. 4.526.198.000,Rp. 950.000.000,Rp. 600.000.000,Rp. 5.483.544.000,Jumlah

JUMLAH 4

Rp. 11.559.742.000,-

Kejaksaan Negari Pontianak a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.696.751.000,Rp. 1.554.921.000,Jumlah

Rp. 3.251.672.000,-

Kejaksaan Negeri Mempawah a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.340.163.000,Rp. 367.038.000,Jumlah

Rp. 1.707.201.000,-

Kejaksaan Negeri Singkawang a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.223.903.000,NIHIL Jumlah

Rp. 1.223.903.000,-

Kejaksaan Negeri Sanggau a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana


Rp. 1.114.956.000,-

Kejaksaan Negeri Sintang a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.149.330.000,Rp. 574.597.000,Jumlah

Rp. 1.723.927.000,-

Kejaksaan Negeri Putussibau a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana


Rp. 1.091.877.000,-

23

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Kejaksaan Negeri Ketapang a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.019.300.000,Rp. 278.710.000,Jumlah

Rp. 1.298.010.000,-

Kejaksaan Negeri Sambas a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.030.379.000,Rp. 474.823.000,Jumlah

Rp. 1.505.202.000,-

Kejaksaan Negeri Bengkayang a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana


Rp. 1.018.613.000,-

Kejaksaan Negeri Ngabang a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.141.017.000,Rp. 251.301.000,Jumlah

Rp. 1.392.318.000,-

Cabjari Pemangkat a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. Rp.

777.273.000,251.301.000,Jumlah

Rp. 1.061.271.000,-

Cabjari Entikong a. Rutin b. Pembinaan Sarana dan Prasarana

Rp. 780.054.000,Rp. 931.068.000,Jumlah

Rp. 1.711.122.000,-

Langkah-langkah yang ditempuh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam meningkatkan mutu, profesionalisme, dan integritas moral para Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, adalah : 1). Menugaskan para Jaksa untuk mengikuti Pendidikan, Pelatihan, Seminar, Penataran, Work Shop, Sosialisasi, baik yang diselenggarakan oleh intern Kejaksaan maupun instansi lain. Selama Tahun 2005 adalah sebagai berikut: a). b). c). d). e). f). g). h).

Diklat FORSAT (Forensic Accounting And assets Tracing), di Jakarta Work shop sehari “Sistem Keamanan dan Pengamanan bagi Hakim dan Jaksa”, di Bali Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ), di Jakarta

Diklat Auditor Anggota Tim, di Jakarta Pelatihan Trafficking in Person, di Yogyakarta. Prosecutor’s Training, di Jakarta Diklat Sertifikasi JFA Tk. Auditor Ahli, di Pontianak Pelatihan Aparat Penegak Hukum ttg. Penanganan Trafficking, di Pontianak i). Sosialisasi Putusan MPR-RI Tahap-II, di Pontianak j). Seminar Keliling Penegakan Hukum di Bidang HAKI, di Pontianak k). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Berspektif Gender, di Pontianak l). Kegiatan legal Manual Draft Review, di Jakarta m). Lanjutan Kegiatan legal Manual Draft Review, di Jakarta n). Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan, di Jakarta o). Bimbingan Teknis Penanganan HAM, di Pontianak p). Training of Trainer, di Pontianak q). Sosialisasi “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia”, di Pontianak r). Work shop tentang isu-isu trafficking, di Jakarta s). Diklat Intelijen, di Jakarta t). Diklat Tindak Pidana Umum, di Jakarta u). Diklat Tindak Pidana Khusus, di Jakarta

=

2

orang

=

1

orang

= = = = =

20 1 4 5 2

orang orang orang orang orang

= =

20 10

orang orang

=

5

orang

= = =

20 3 3

orang orang orang

= = =

1 2 2

Orang Orang Orang

= = = = =

15 2 1 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang

24

v). w). x). y).

Diklat Perdata dan Tata Usaha Negara, di Jakarta Diklat Korupsi, di Jakarta Pelatihan UU Anti Teroris dan Pemeriksaan Saksi, di Semarang Work shop “Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” di Jakarta

= =

1 2

Orang Orang

=

1

Orang

=

1

Orang

2). Mengadakan ekspose/gelar perkara untuk perkara-perkara yang menonjol/menarik perhatian masyarakat dan penting (antara lain penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi, Narkoba, Penodaan Agama, illegalloging dll.), baik dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Negeri setempat maupun ekspose di Kejakasaan Agung. 3). Mengaktifkan kegiatan Dinamika/Diskusi Kelompok di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, untuk menambah wawasan para Jaksa dan bertukar pikiran antara Jaksa senior dengan Jaksa lainnya. 4). Memberikan izin, kesempatan, dan mendukung para Jaksa yang berniat melanjutkan studi di Program Magister Hukum (S.2) pada Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan tujuan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. 5). Untuk menjaga integritas moral yang tinggi, ditempuh jalan antara lain : mengadakan siraman rohani/ceramah agama untuk agama Islam dan Krsiten secara berkala, serta mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat maupun di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di daerah. Ada sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai (Jaksa 10,Tata Usaha 3) yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tercela dan telah dilakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut : Tindakan yang dilakukan : - Ditindaklanjuti dengan LHP : 13 orang - Diputus / diambil tindakan  Dijatuhi hukuman : 5 orang - Berat : 1 orang - Sedang : 2 orang - Ringan : 2 orang  Tidak terbukti : 1 orang - Masih dalam proses : 7 orang Keterangan : - 1 Hukuman berat berupa : “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” atas nama RAHADYAN GUNAWAN, SH.(dari Kejaksaan Negeri Ketapang). - 2 hukuman sedang berupa : “Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun” atas nama SUKISNO, SH. (dari Kejari Putusibau) dan “Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun” atas nama BETI MISNIATI (Dari Kejari Ketapang). - 2 hukuman ringan berupa : “Pernyataan tidak puas secara tertulis” atas nama MIA BANULITA, SH. (dari Kejari Pontianak) dan “Teguran Lisan” atas nama ANDI M. ARIEF, SH. (Dari Kejari Putusibau). - 1 tidak terbukti atas nama SYUKUR EFFENDI, SH.(dari Kejari Sintang). - 7 yang belum ada Tindak Lanjut dari JAMWAS : ACHYAR MOCHTAR,SH. (Mantan Kajari Mempawah, ARMEIN SJAH, SH. (Mantan Kasi Intel Kejari

25

Sanggau dan saat ini telah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat), AWALUDDIN, SH., (Kasi PPH pada Asdatun Kejati Kalbar, dan saat ini telah mutasi ke Kejari Jember Jawa Timur), RONITA DIANA SUILLY, SH(Dari Kejari Pontianak), EDDY SINAGA, SH. (Kejari Pontianak), TALIWONDO, SH.(Kejari Sambas), ENDI PERMANA (Kejari Pontianak).. Perkara-perkara yang menonjol dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat adalah : a. Illegal Loging; b. Tindak Pidana Korupsi; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Tindak Pidana Kesusilaan dengan perincian sebagai berikut : a. Perkara illegal loging yang masuk periode Januari s/d Nopember 2005: - SPDP yang masuk : 156 perkara; - Tahap I (Pra Penuntutan) : 71 perkara; - Tahap II : 47 perkara; - Tahap Penuntutan : 47 perkara. b. Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan, periode tahun 2003 sampai Nopember 2005 sebanyak 59 perkara yaitu : - Tahap Penyidikan : 22 perkara; - Tahap Penuntutan : 25 perkara; - Tahap Putus : 32 perkara; *) keterangan : *) - Banding : 7 Perkara - Kasasi :13 Perkara - Inckrach/berkekuatan hukum tetap/ :12 Perkara c . Perkara Narkotika yang masuk periode Januari s/d Nopember 2005 - SPDP yang masuk : 38 perkara; - Masih Tahap I (Pra Penuntutan) : 7 perkara; - Tahap II : 30 perkara; - Tahap Penuntutan : 30 perkara. d. Perkara Psikotropika yang masuk periode Januari s/d Nopember 2005 - SPDP yang masuk : 88 perkara; - Masih Tahap I (Pra Penuntutan): 23 perkara; - Tahap II : 65 perkara; - Tahap Penuntutan : 65 perkara. e. Perkara Tindak Pidana Kesusilaan yang masuk periode Januari s/d Nopember 2005 : - SPDP yang masuk : 64 perkara; - Masih Tahap I (Pra Penuntutan) : 11 perkara; - Tahap II : 52 perkara; - Tahap Penuntutan : 52 perkara.

26

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dengan kinerja yang optimal masih dijumpai berbagai kendala antara lain : Masalah Kepegawaian Salah satu kendala yang dihadapi kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat adalah terbatasnya /kurangnya jumlah SDM, baik tenaga Jaksa maupun tenaga Tata Usaha, sehingga masih banyak jabatan struktural yang masih kosong terutama untuk Kejaksaan di daerah. A. Jumlah pegawai Kejaksaan se –Kalimantan Barat : NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

KEJAKSAAN

Kejaksaan Tinggi Kalbar Kejari Pontianak Kejari Mempawah Kejari Singkawang Kejari Sanggau Kejari Sintang Kejari Putussibau Kejari Ketapang Kejari Sambas Kejari Bengkayang Kejari Ngabang Cabang Kejari Pemangkat Cabang Kejari Entikong JUMLAH

JAKSA

JUMLAH PEGAWAI TATA USAHA

TOTAL

34 17 11 10 11 9 7 10 4 6 8 5 4 136

88 41 20 18 14 17 18 13 11 3 10 7 4 264

122 58 31 28 25 26 25 23 15 9 18 12 8 400

B. Jumlah Jabatan Struktural. NO .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

KEJAKSAAN Jlm

Kejati Kalbar Kejari Pontianak Kejari Mempawah Kejari Singkawang Kejari Sanggau Kejari Sintang Kejari Putussibau Kejari Ketapang Kejari Sambas Kejari Bengkayang Kejari Ngabang CabKejari Pemangkat Cabjari Entikong JUMLAH

Eselon III Isi Ksg

Eselon IV Jlm Isi Ks g

Eselon V Jlm Isi Ksg

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 -

24 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 1

21 5 5 4 5 5 3 5 2 3 2 1

3 1 1 2 4 2 3 -

40 12 11 12 11 11 11 11 11 11 11 3

23 11 5 10 3 6 3 5 4 3 3

17 1 6 2 8 5 8 6 7 11 8 -

17

16

1

1 78

1 42

16

3 158

2 78

1 80

CATATAN : Dengan mmemperhatikan kondisi wilayah Kalimantan Barat dengan luas + 146.807 KM2, jumlah penduduk sebanyak 3.947.691 terdiri dari etnis Dayak, Melayu, Cina, Bugis, Madura, Jawa, Batak, Sunda, Padang dan Banjar tuntutan perkembangan masalah yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, maka jumlah ideal Jaksa di wilayah Kalimantan Barat adalah :

27

* Kejaksaan Tinggi sebanyak = 50 orang; * Kejaksaan Negeri rata-rata = 12 orang, atau 12 x 10 Kejari = 120 orang; * Cabjari = 8 orang, atau 8 x 2 Cabjari = 16 orang. Jadi total jumlah yang ideal Jaksa di seluruh wilayah Kalimantan Barat adalah sebanyak 186 (Seratus delapan puluh enam) orang Jaksa. Dengan jumlah Jaksa yang ada saat ini sebanyak 136 orang maka terdapat kekurangan Jaksa di Kalimantan Barat sekitar 50 (Lima puluh) orang. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kekosongan dimaksud adalah :

jabatan struktural

a. Menerbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri kepada pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) jabatan struktural yang kosong, mengingat pegawai tersebut belummemenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat dalam jabatan struktural secara definitif. b. Apabila pegawai yang ditugaskan sebagai Pelaksana Harian tersebut pangkatnya telah memenuhi syarat, maka ditindaklanjuti dengan membuat surat usul pengukuhan jabatan struktural ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta. c.

E.

Cara lain yang ditempuh yaitu membuat surat ke Kejaksaan Agung RI minta tambahan pegawai dari luar Wilayah Kejaksaan Tinggi Klimantan Barat. Selain itu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat lebih selektif dalam mempertimbangkan permohonan pindah pegawai keluar wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

PERTEMUAN DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak Menurut Keadaan : Awal Desember 2005

No

Nama pengadilan

Hakim

I.

2.

3.

Pejabat Pejabat struktural Pegawai kepaniteraan Kesekretariatan adminitrasi (staf) 4. 5. 6.

Jumlah 7.

1.

Pengadilan Tinggi Pontianak

11

8

3

18

40

2.

Pengadilan Negeri Pontianak

12

14

1

30

57

3.

Pengadilan Negeri Singkawang

9

14

1

10

34

4.

Pengadilan Negeri Mempawah

9

11

1

13

34

5.

Pengadilan Negeri Sanggau

8

6

4

5

23

6.

Pengadilan Negeri Sintang

8

6

4

5

23

7.

Pengadilan Negeri Ketapang

10

8

4

9

31

8.

Pengadilan Negeri Putussibau

8

8

1

5

22

JUMLAH

75

75

19

95

264

28

Keterangan : - hakim, termasuk ketua, wakil ketua pengadilan dan hakim yustisial. - Pejabat kepaniteraan termasuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti. - Pejabat struktural kesekretariatan, termasuk wakil sekretaris, kasub / kaur. Kepegawaian, keuangan dan umum.

Permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Putusibau, Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadilan Negeri Sintang dan semua Pengadilan Negeri di Pontianak adalah : - Kurangnya PNS yang membidangi Tata Usaha. - Rumah Dinas Ketua dan Wakil Pengadilan Negeri yang kurang layak. - Masalah Sarana dan Prasarana contohnya ruang sidang yang hanya ada satu sedangkan perkaranya banyak. - Kurangnya dana untuk memanggil yang berpekara. Permasalahan yang dialami semua Pengadilan Negeri di Pontianak sama juga yang dialami oleh Pengadilan Agama di Pontianak. Mengenai Pengadilan Tinggi Agama, untuk tahun 2006 Komisi III DPR RI akan membahas Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. F.

PERTEMUAN DENGAN KANWIL HUKUM DAN HAM BESERTA JAJARANNYA a. Jumlah Pagu Anggaran Rutin dan Pembangunan untuk Tahun Dinas 2005 Jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebesar Rp. 22.870.154.000,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh putuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.407.557.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 6.337.597.000,- Belanja Modal sebesar Rp. 6.125.000.000,Dari kompisisi dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) anggaran yaitu Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan dengan uraian sebagai berikut : - Anggaran Rutin Rp. 16.745.154.000,- Anggaran Pembangunan Rp. 6.125.000.000,Pagu Anggaran Rutin Dan Pembangunan (Dipa 2005) [ dalam ribuan rupiah] No.

Unit Kerja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14.

Kantor Wilayah LP.Pontianak LP.Anak Sei.Raya LP.Singkawang LP.Sintang LP.Ketapang RUTAN.Pontianak RUTAN.Mempawah RUTAN.Sambas RUTAN.Sanggau RUTAN.Putussibau RUPBASAN Pontianak RUPBASAN Singkawang RUPBASAN Sanggau

Anggaran Blj.Pegawai 802.845. 2.253.000. 464.912. 700.600 539.600. 538.899. 520.700. 424.162. 328.415. 382.943. 365.688. 87.281. 19.251. 19.245.

Rutin Blj. Barang 1.837.097. 667.466. 171.263. 469.885. 361.926. 541.310. 417.592. 251.062. 195.661. 310.339. 193.769. 86.729, 30.116. 30.117.

Ang.Pemb. Blj.Modal 3.956.976. 1.061.000. 115.364. -

29

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

BAPAS Pontianak BAPAS Sintang KANIM Pontianak KANIM Singkawang KANIM Sambas KANIM Sanggau KANIM Entikong JUMLAH

Keterangan : - LP - RUTAN - RUPBASAN - KANIM

378.794. 324.031. 721.420. 587.838. 146.657. 420.501. 380.775.

86.287. 40.609. 179.430. 143.719. 54.742. 121.290. 147.188.

991.660. -

10.407.557.

6.337.597.

6.125.000.

= Lembaga Pemasyarakatan = Rumah Tahanan Negara = Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara = Kantor Imigrasi

Anggaran Rutin sebesar Rp. 16.745.154.000,- sampai dengan akhir bulan Nopember telah terealisasi sebesar Rp. 14.987.579.397,- atau sekitar 89,50%, sedangkan Anggaran Pembangunan sebesar Rp.6.125.000.000,telah terealisasi sebesar Rp.4.609.102.000,- atau sekitar 75,25% dengan reliasasi fisik sebesar 86,80% Anggaran Pembangunan sebesar Rp.6.125.000.000,dialokasi untuk kegiatan / program sebagai berikut : 

Program Sarana dan Prasarana Hukum berupa Pembangunan lanjutan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Landak dan Bengkayang berupa Pembangunan Dapur masing-masing seluas 130 M2, Pembangunan Blok Hunian masing-masing seluas 350 M2, Pengadaan Alat Ketrampilan/Bengkel untuk Lapas/Rutan se Kalbar sebanyak 9 Paket, Operasional Pembinaan Klien Bapas Pontianak dan Sintang sebanyak 2 Paket serta Rehabilitasi rumah dinas Type B 1 Unit, Renovasi ex.Kantor BHP menjadi Rumah Dinas Type B 1 Unit, Pengurugan halaman rumah dinas Type B, Pembuatan Pagar Depan Rumah Dinas Type B dan Pembuatan Pagar Samping dan Belakang Rumah Dinas Type B. Pembangunan lanjutan RUTAN Landak dan RUTAN Bengkayang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya yang dimulai pada Tahun Anggaran 2004 berupa Pembangunan Gedung Kantor seluas 500 M2, Penyambungan Instalasi Listrik, Air dan Telpon 1 Paket, Pembangunan Pagar Tembok seluas 500 M’ dan Pembangunan Pos Jaga 4 Unit. Lahan yang dipergunakan untuk membangun RUTAN Landak dan RUTAN Bengkayang didapat dari hasil pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Landak seluas 7,5 HA, dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang seluas 6.3077 HA.



Program Sarana dan Prasarana Hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pontianak berupa Pembangunan Rumah Dinas Type D 1 Unit, Pembangunan Pagar Samping Rumah Dinas Type D 30 M², Pemasangan Keramik Rumah Dinas Type C 70 M² dan Rumah Dinas Type E 216 M².



Program Sarana dan Prasarana Hukum Rumah Tahanan Negara Sambas berupa Pembangunan Gedung Kantor bertingkat 500 M², Pengadaan alat ketrampilan / bengkel 1 Paket dan Pengurugan / Pematangan Lahan 1.000 M³.

30



Program Sarana dan Prasarana Hukum Kantor Imigrasi Sambas berupa Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat 500 M², Pengadaan Meubelair 1 Paket, Pengurugan/Pematangan Lahan 1.000 M³. Pembangunan baru Rumah Tahanan Negara Sambas dan Kantor Imigrasi Sambas dibangun diatas lahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, masing untuk Rumah Tahanan Negara Sambas seluas 46.741 M2, dan Kantor Imigrasi Sambas seluas 13.000 M2.



Program Profesi Hukum berupa kegiatan Diklat Kesamaptaan untuk 30 orang Pegawai, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk 40 orang Pegawai serta Rintisan Pendidikan Gelar untuk 10 orang Pegawai.



Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM berupa Penyuluhan dan Penyebaran Informasi dengan kegiatan Penyuluhan Hukum, Dialog Interaktif Terbuka, Penyebaran Informasi, Konsultasi Hukum, Peta Permasalahan Hukum, Jaringan Dokumentasi Hukum, Pemajuan HAM, Penyelenggaran Evaluasi dan Analisa serta penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum.

b. Jumlah Pagu Anggaran Rutin dan Pembangunan untuk Tahun Dinas 2006 Jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat sebesar Rp. 67.134.941.000,- (Enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.479.211.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 15.787.970.000,- Belanja Modal sebesar Rp. 29.867.760.000,Dari kompisisi dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) anggaran yaitu Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan dengan uraian sebagai berikut : - Anggaran Rutin Rp. 37.267.181.000,- Anggaran Pembangunan Rp. 29.867.760.000,Pagu Anggaran Pembangunan Dan Rutin (Dipa 2006) No.

Unit Kerja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kantor Wilayah LP.Pontianak LP.Anak Sei.Raya LP.Singkawang LP.Sintang LP.Ketapang RUTAN.Pontianak RUTAN.Mempawah RUTAN.Sambas RUTAN.Sanggau RUTAN.Putussibau RUPBASAN Pontianak RUPBASAN Singkawang RUPBASAN Sanggau BAPAS Pontianak BAPAS Sintang KANIM Pontianak KANIM Singkawang KANIM Sambas

Anggaran Blj.Pegawai 2.551.852 1.911.248 858.009 1.317.060 815.729 1.206.836 1.161.773 942.429 727.788 854.343 812.670 253.715 62.384 61.754 629.944 193.252 1.900.208 1.695.636 783.459

[ dalam ribuan rupiah] Rutin Ang.Pemb. Blj. Barang Blj.Modal 2.878.871 4.693.436 1.695.004 4.106.342 378.677 6.082 1.003.716 12.350 830.874 1.074.066 17.350 1.100.592 2.078.997 685.747 5.000 629.150 6.691.476 650.940 5.000 406.311 5.000 87.625 39.150 44.857 960.397 43.569 1.009.497 165.004 523 135.038 299 874.950 516.224 728.070 516.082 629.150 4.453.592

31

20.

KANIM Sanggau

1.230.704

734.738

515.922

21.

KANIM Entikong

1.093.475

781.803

1.878.601

22.

RUDENIM Pontianak

414.943

410.240

2.356.440

JUMLAH

21.479.211

15.787.970

29.867.760

Peran Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Kalbar dalam pembentukan Peraturan Daerah selama ini belum terlibat secara aktif. Kegiatan yang dilakukan sebatas pemantauan / monitoring terhadap data Legislasi Daerah Tk. I dan Kota Pontianak. Kemudian melakukan inventarisasi / pengumpulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) dalam bentuk draf yang masih dalam tahap penyusunan dan/atau pembahasan di DPRD dan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi Raperda yang diusulkan, agar tidak bertentangan/tumpang tindah dengan ketentuan lain, apalagi dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta sekaligus mengusulkan penentuan skala prioritas untuk dibahas di DPRD Propinsi Kalbar dan Kota Pontianak.. Terakhir menuangkan program legislasi dalam bentuk matrik yang kemudian disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM dan Instansi Pemerintah Daerah terkait. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Propinsi Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi dini terhadap adanya dugaan pemalsuan identitas diri bagi TKI sebagai pemohon pasport yaitu berupa : -

Meneliti kebenaran bukti surat-surat yang menjadi persyaratan permohonan pasport, apabila ada keraguan terhadap keabsahan surat-surat dilakukan wawancara sekaligus untuk membuktikan kebenaran secara fisik si-pemilik dari bukti surat-surat tersebut.

-

Mengadakan koordinasi dengan Instansi yang mengeluarkan surat, seperti KTP dengan Camat dan Kantor Kelurahan atau yang lebih bawah lagi yaitu RT dan juga kebenaran alamat yang bersangkutan, kemudian dengan Kantor Catatan Sipil untuk mengetahui kebenaran Akte Lahir.

-

Dalam hal pemohon Calon TKI, permohonan harus diajukan oleh PJTKI setelah mendapat rekomendasi dari Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI).

Masalah over kapasitas isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara tersebut juga terjadi di Jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Dari 5 Lembaga Pemasyarakatan dan 5 Rumah Tahanan Negara yang ada dan sering terjadi over kapasitas yaitu pada : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak ; Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Singkawang ; Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Ketapang ; Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pontianak ; Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mempawah ; Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sanggau ; dan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas.

32

DATA ISI LAPAS / RUTAN SE KALBAR PER 8 DESEMBER 2005 No

UPT

Kapasitas Isi Pria

1.

Lapas Pontianak

300

2. 3.

Lapas Anak Pontianak Lapas Singkawang

50 200

4. 5. 6.

Lapas Sintang Lapas Ketapang Rutan Pontianak

150 150 200

7. 8.

Rutan Mempawah Rutan Sanggau

100 100

9.

Rutan Putusibau

100

10.

Rutan Sambas

50

Jumlah

1.400

357 (9 WNA) 33 244 (11 WNA) 144 159 238 ( 1 WNA) 127 147 (2 WNA) 54 (9 WNA) 87 1.590 (32 WNA)

Isi Wanita 20

Jumlah 377

Keterangan (over kaps) 77 Org

2 8

35 252

52 Org

3 1 13

147 160 251

10 Org 51 Org

3 7

130 154

30 Org 54 Org

-

54

-

7

94

44 Org

64

1.654

254 Org

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam mengatasi terjadinya over kapasitas isi penghuni tersebut antara lain : - Memindahkan penghuni dari LAPAS yang over kapasitas ke LAPAS yang masih bisa menampung narapidana tersebut. - Memindahkan tahanan yang sudah berstatus narapidana dari RUTAN ke LAPAS. - Meningkatkan progam Pembinaan Luar Lembaga (Integrasi) melalui Program Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). - Seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah Kaupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat, maka telah dilakukan pembangunan baru Gedung RUTAN di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang. Langkah-Langkah yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara dalam upaya meningkatkan tugas pengamanan dilakukan melalui langkah-langkah yang bersifat internal dan eksternal. Langkah internal tersebut berupa : - Pengamanan di dalam LAPAS dan RUTAN dilakukan oleh Regu Penjagaan. - Memberdayakan Staf untuk melaksanakan tugas Piket Siang dan Malam dalam upaya untuk membantu Petugas Penjagaan. Memfungsikan Pejabat Struktural sebagai Perwira Piket. - Melakukan penggeledahan terhadap pengunjung LAPAS/RUTAN yang melakukan kunjungan bezuk kepada Narapidana/Tahanan. - Melakukan penggeledahan terhadap narapidana yang bekerja di luar tembok LAPAS/RUTAN. - Melakukan penggeledahan di dalam LAPAS/RUTAN baik rutin maupun insidentil terhadap kemungkinan adanya barang-barang yang terlarang yang berada di dalam kamar penghuni. Sedangkan langkah ekternal berupa mengadakan koordinasi dengan Pihak POLRI untuk melakukan kunjungan ke LAPAS dan RUTAN.

33

Kesejahteraan yang diterima oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Propinsi Kalimantan Barat saat ini dimana masing-masing Petugas menerima Gaji Bulanan yang besarannya disesuaikan dengan masa kerja dan kepangkatan Petugas yang bersangkutan (PP.Nomor 11 Tahun 2003). Disamping gaji pokok yang diterima oleh Petugas mereka juga mendapatkan Tunjangan Pemasyarakatan yang diatur dalam KEPPRES RI Nomor 106 Tahun 2000 yang besarnya yaitu : -Golongan I -Golongan II -Golongan III

Rp. 100.000,Rp. 110.000,Rp. 120.000,-

Untuk Tunjangan Pemasyarakatan terhadap para Pejabat Struktural yang ada di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara mulai dari Eselon III, IV dan V tidak diberikan, dan kepada mereka hanya diberikan Tunjangan Jabatan sesuai dengan Eseloneringnya.

III. PENUTUP Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Januari 2006. KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI

M. AKIL MOCHTAR, SH., MH

34

35

36

Pagu Anggaran Rutin dan Pembangunan Polda Sumut Tahun 2005, dan realisasinya sebagai berikut : 1) Pagu Anggaran Rutin dan Pembangunan Polda Sumut TA. 2005 : a) Program Pengembangan SDM Kepolisian = Rp. 344.782.790.000,b) Program Pengembangan Sarpras Kepolisian = Rp. 17.848.129.000,c) Program Pengembangan Sistem & Strategi Kam = Rp. 897.353.000,d) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan = Rp. 343.090.000,e) Program Pemeliharaan Kamtibmas = Rp. 39.735.470.000,f) Program Lidik & Sidik Tindak Pidana = Rp. 1.677.823.000,g) Program Kerjasama Keamanan & Ketertiban = Rp. 0,J u m l a h

=Rp. 405.284.655.000,-

2) Realisasi Anggaran Rutin dan Pembangunan, sampai dengan bulan Juni 2005 ( TW I & II ), sebagai berikut : a) Program Pengembangan SDM Kepolisian = Rp. 177.995.435.316,b) Program Pengembangan Sarpras Kepolisian = Rp. 2.464.756.138,c) Program Pengembangan Sistem & Strategi Kam = Rp. 273.338.860,d) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan = Rp. 41.747.946,e) Program Pemeliharaan Kamtibmas = Rp. 4.225.455.443,f) Program Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana=Rp. 493.030.890,g) Program Kerjasama Keamanan & Ketertiban = Rp. 0,J u m l a h Terealisasi

Rp.185.493.764.593,= 45,77 %.

37

3) Program dan Proyek yang termasuk skala prioritas sebagai berikut : a) Rekruitmen dan pendidikan BA Polri sebanyak 1.097 orang, untuk menambah rasio Polri dan penduduk menjadi = 1 : 500, yang saat ini masih = 1 : 778.

- Masyarakat menilai bahwa telah terjadi keresahan di masyarakat yang ditimbulkan oleh karena kelangkaan BBM, soal listrik, masalah perjudian dan masalah tanah. - Masyarakat meminta agar perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah di Provinsi Sumatera Utara, prosentasenya agar lebih besar untuk daerah. - Menurut sebagaian masayarakat bahwa masalah Judi di Sumatera Utara agar tidak dilarang akan tetapi harus dilokalisir, untuk mencegah tindak premaniseme. - Dalam pemberantasan korupsi, masyarakat meminta agar ada sinkronisasi antara KPK, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, dan meminta agar wewenang KPK dibatasi. - Masyarakat meminta agar hukum ditegakkan, karena penegakkan di bidang hukum akan mempengaruhi peningkatan di semua bidang, baik itu bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. - Masyarakat khususnya para pengemudi truk, meminta agar pungli di jalan raya oleh oknum aparat supaya diberantas. Terhadap masukan-masukan yang disampaikan oleh Komponen Masyarakat Sumatera Utara, Tim Komisi III DPR-RI menyatakan bahwa : 7. Masalah kelangkaan BBM memang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh karena kenaikan harga BBM di pasaran dunia, sehingga memperbesar subsidi pemerintah untuk mengekspor BBM dari luar, karena kita belum mampu mengolah minyak mentah yang dihasilkan kilang-kilang minyak menjadi Bahan Bakar, sehingga berdampak pada persediaan BBM untuk masyarakat. 8. Mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, dimana dalam pembahasan Undangundang tersebut juga dibicarakan secara mendalam tentang bagaimana mengatur prosentase pembagian antara Pusat dan Daerah secara proporsional.

38

9. Mengenai masalah perjudian, Tim Komisi III DPR-RI menegaskan bahwa selama Undang-undang melarang perjudian, maka judi harus tetap dilarang di masyarakat. Akan tetapi apabila Daerah tetap ingin membuka/melokalisasi judi maka harus terlebih dahulu dibicarakan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat terkait lainnya. 10. Mengenai masalah penegakkan hukum, Tim Komisi III DPR-RI menegaskan bahwa dalam rapat-rapatnya di DPR selalu meminta agar para aparat penegak hukum untuk lebih serius dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penegakkan hukum, akan tetapi harus juga dibarengi dengan peningkatan disegala bidang baik ekonomi, pendidikan dan sebagainya secara bersamaan. Tentunya hal ini akan sulit terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat. 11. Mengenai pungutan liar di jalan-jalan oleh oknum aparat, Komisi III DPR-RI dalam rapat kerjanya dengan Kapolri, telah meminta agar Kapolri melakukan pengawasan dan memberi tindakan tegas kepada para oknum aparat Polri yang melakukan tindakan pungutan liar tersebut.

E. PERTEMUAN DENGAN KANWIL HUKUM DAN HAM BESERTA JAJARANNYA 1) PAGU Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 23.355.987.000,- dan realisasi sampai bulan Juni 2005 sebesar Rp. 12.848.077.785,Dengan perincian sebagai berikut : NO

NAMA

UPT

2

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

KANTOR WILAYAH B H P MEDAN LAPAS KLAS I MEDAN LAPAS ANAK MEDAN LAPAS WANITA MEDAN LAPAS PEMATANG SIANTAR LAPAS BINJAI LAPAS LABUHAN RUKU LAPAS RANTAU PRAPAT LAPAS SIBORONG-BORONG LAPAS SIBOLGA LAPAS PENYABUNGAN LAPAS LUBUK PAKAM LAPAS TEBING TINGGI LAPAS TANJUNG BALAI LAPAS PADANG SIDEMPUAN LAPAS GUNUNG SITOLI RUTAN KELAS I MEDAN RUTAN KABANJAHE RUTAN SIDIKALANG RUTAN TARUTUNG RUTAN LABUHAN DELI RUTAN PANGKALAN BRANDAN RUTAN TANJUNG PURA RUTAN BALIGE

PAGU ANGGARAN 2005

REALISASI S/ D JUNI 2005

3

4

5.716.991.000 112.437.000 2.623.980.000 820.721.000 696.315.000 541.751.000 1.342.204.000 413.182.000 448.737.000 247.560.000 448.510.000 290.150.000 643.306.000 910.588.000 278.012.000 445.382.000 294.489.000 2.134.639.000 323.612.000 201.314.000 125.416.000 1.003.775.000 223.400.000 489.418.000 121.716.000

1.572.016.094 23.929.397 1.319.298.111 359.244.700 299.771.651 600.670.637 665.899.396 471.772.524 484.128.106 144.779.702 402.735.785 223.592.577 677.984.327 217.649.800 255.555.336 188.487.353 151.505.800 747.331.800 212.525.100 141.426.946 71.935.469 747.331.800 158.417.300 308.728.015 190.116.300

39

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

RUTAN LABUHAN BILIK CAB. RUTAN PANCUR BATU CAB. RUTAN PANGURURAN CAB. RUTAN KOTA PINANG CAB. RUTAN KOTA NOPAN CAB. RUTAN GUNUNG TUA CAB. RUTAN SIPIROK CAB. RUTAN NATAL CAB. RUTAN SIBUHUAN CAB. RUTAN BARUS CAB. RUTAN PULAU TELLO IMIGRASI KELAS I MEDAN IMIGRASI POLONIA IMIGRASI BELAWAN IMIGRASI SIBOLGA IMIGRASI TANJUNG BALAI IMIGRASI PEMATANG SIANTAR BAPAS MEDAN BAPAS SIBOLGA RUPBASAN MEDAN LAPAS NARKOBA P. SIANTAR RUDENIM MEDAN J U M L A H………………………

2).

59.814.000 313.877.000 108.194.000 123.391.000 78.861.000 157.354.000 68.539.000 60.038.000 126.711.000 102.512.000 55.208.000 203.529.000 227.657.000 205.427.000 105.692.000 118.909.000 155.472.000 73.714.000 26.914.000 69.227.000 17.342.000 23.355.987.000

6.403.696 240.402.700 36.795.059 98.320.024 14.445.937 46.207.900 9.317.308 11.791.030 14.924.780 12.882.990 27.603.700 67.843.000 75.885.700 68.475.600 35.230.700 29.272.500 38.868.000 35.900.987 13.430.575 23.075.600 12.848.077.785

PAGU Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 16.146.800.000,- dan realisasinya masih dalam proses. Dengan perincian sebagai berikut :

NO.

BELANJA MODAL 2005

REALISASI

3

4

NAMA UPT 1 1.

2. 3. 4. 5. 6.

2 KANTOR WILAYAH a. Pemb. Gedung Khusus RUDENIM b. Pemb. Prasarana Pengadaan Alat Bengkel/Ketrampilan. c. Pembinaan Sarana Dan Prasarana.

B H P MEDAN LAPAS KELAS I MEDAN LAPAS LUBUK PAKAM RUTAN LABUHAN DELI RUTAN BALIGE J U M L A H ………………………..

1.495.100.000

Dalam Proses

1.440.000.000

- sda -

343.300.000 ------------------ + 3.278.400.000

- sda -

367.400.000 9.340.000.000 348.000.000 2.080.000.000 733.000.000

- sda - sda - sda - sda - sda -

16.146.800.000

3).

Program kegiatan rutin yang termasuk skala prioritas adalah : Pengadaan bahan makanan Napi/Tahanan. Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan. Penggantian/perbaikan barang inventaris sudah tidak layak pakai. (secara bertahap). Pengadaan koleksi buku-buku SJDI Hukum.

4)

Program kegiatan proyek pembangunan yang termasuk skala prioritas adalah :

40

-

5).

Lanjutan Pembangunan Kelas I Medan. Lanjutan Pembangunan Labuhan Deli.

Gedung

Lembaga

Gedung

Rumah

Pemasyarakatan Tahanan

Negara

Kendala yang dihadapi atau ditemukan dalam pelaksanaan program Tahun 2005 adalah kurangnya PAGU Anggaran Rutin pada setiap UPT khususnya untuk Mata Anggaran : a). Lauk Pauk/Biaya Makan NAPI/Tahanan : 521113, dimana Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 masih terhutang kepada rekanan dan Tahun Anggaran 2005 hanya rata-rata cukup sampai Triwulan I dan Triwulan II. Anggaran BAMA yang terhutang dapat dirincikan sebagai berikut : Tahun 2002 : Rp. 102.485.425 Tahun 2003 : Rp. 46.331.204 Tahun 2004 : Rp. 2.905.017.462 Usul ABT tahun 2005 : Rp. 10.030.252.000 b). Anggaran Daya dan Jasa : 522111, pada beberapa UPT tidak mencukupi, rata-rata setiap UPT hanya cukup untuk 9 (sembilan) bulan. c). Keperluan pergantian inventaris lama : (521111) sangat kurang.. Penggantian inventaris lama misalnya pada setiap UPT meja/kursi yang sudah tidak layak pakai, karena sudah tua/usang. d). Dana kesehatan (MAK 521114) yang kurang memadai, sebagai contoh dana kesehatan untuk LPAN Medan tahun 2005 sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah penghuni rata-rata 520 orang maka dana kesehatan untuk 1 orang Napi/Tahanan sebesar Rp. 1.308,- (seribu tiga ratus delapan rupiah) / tahun atau lebih kurang Rp. 3,60,- (tiga rupiah enam puluh sen) per orang / hari.

Untuk Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2006 kami telah mengajukan anggaran sebesar Rp. 35.033.980.500,Sedangkan Anggaran Pembangunan Tahun 2006 kami mengajukan anggaran sebesar Rp. 143.489.439.000,Dengan Perincian sebagai berikut :

III.

PENUTUP. Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, September 2005. KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI

41

M. AKIL MOCHTAR, SH., MH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents