DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------

LAMPIRAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI BANTEN PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2006-2007 -------------------------------------------------------------------------------------------I. PENDAHULUAN. A.

Dasar Kunjungan Kerja. 1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 11 September 2006; 2. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 24/PIMP/I/2006-2007, tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2006-2007.

B.

Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

C.

Susunan Tim 1. Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH 2. Drs. Al Muzammil Yusuf 3. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa 4. Hj. Soedarmani Wiryatmo, SH, M. Hum 5. Drs. H. Eka Santosa 6. Dra. Eva Kusuma Sundari, MDE 7. HRM. Pupung Suharis, SH, MH 8. H. Yudo Paripurno, SH 9. Hj. Azlaini Agus, SH, MH 10. Yusuf Fanie Andin Kasim, SH 11. St. Drs. Jansen Hutasoit, SE, MM 12. Nurgiyanti, S.Sos 13. Insan Abdirrohman, SH 14. M. Syukur Hamdi 15. Tuti K Laba, SH 16. Aditya Trisanto, SH, MH 17. Iptu. Gatot Muharjito

Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi III/F-PG Wakil Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi III/F-PKS Anggota Tim/FPG Anggota Tim/FPG Anggota Tim/FPDIP Anggota Tim/FPDIP Anggota Tim/FPDIP Anggota Tim/FPPP Anggota Tim/FPAN Anggota Tim/FPBR Anggota Tim/FPDS Sekretariat Komisi III DPR-RI Sekretariat Komisi III DPR-RI Sekretariat Komisi III DPR-RI Penghubung Dep.Hukum & HAM Penghubung Kejaksaan Agung RI Penghubung Kepolisian RI

2 D.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 8 - 9 November 2006.

E.

Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Banten melakukan: 1. Pertemuan dengan Plt. Gubernur, DPRD dan para Muspida Provinsi Banten, (terutama yang terkait dengan Bidang Hukum/Peradilan, Keamanan dan HAM). 2. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan akademisi / perguruan tinggi, dan Biro Hukum Pemda Banten. 3. Pertemuan dengan Kapolda, dan Kapolres, se Provinsi. Banten. 4. Kunjungan ke Pelabuhan Merak. 5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (didampingi para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Militer) se Provinsi Banten. 6. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kajari se-Provinsi Banten. 7. Pertemuan dengan Kakanwil Dep. Hukum dan HAM Provinsi Banten beserta jajarannya, Kunjungan ke Direktorat HAKI dan Kunjungan ke Lapas Wanita Tangerang.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA . A.

PERTEMUAN DENGAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, KALANGAN AKADEMISI / PERGURUAN TINGGI, DAN BIRO HUKUM PEMDA BANTEN. Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kalangan Akademisi/Perguruan Tinggi, dan Biro Hukum Pemda Provinsi Banten, diantaranya sebagai berikut :           

Ketentuan Pipanisasi PT. PGN : Ijin yang dikeluarkan apakah diperbolehkan dengan menggali pipa gas dengan kedalaman tertentu melewati pasar dan pemukiman padat penduduk. Apakah pipanisasi yang melewati jalur padat penduduk dapat dikatakan telah melanggar Perda. IAIN Sultan Maulana meminta agar prosentasi anggaran pendidikan agar seimbang. Aisyah Banten meminta keterlibatan Komisi III terhadap eksploitasi perempuan dan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) meminta penjelasan sejauh mana sosialisasi produk-produk hukum, dan pemberian anggaran bagi Kadarkum dan penjelasan mengenai masih terjadinya diskriminasi terhadap agama minoritas. Penegakan hukum yang terkesan diskriminatif terkait dengan PP No.110/2000. Penegakan hukum yang terkesan masih jalan di tempat. Komisi III pada Masa Persidangan II akan mengundang BPH Migas, Pertamina, PT. PGN, dan DPRD, dan pihak Pemda terkait dengan pipanisasi PT.PGN. Penjelasan mengenai anggaran Pilkada Banten, dan pengamanan yang dilakukan Polda Banten. Perlu dilakukan penyuluhan terhadap para nelayan, terkait dengan kasus-kasus narkotika. Perhatian pemerintah Pusat terhadap pelabuhan Merak yang sangat kecil, dibandingkan dengan fungsi dan kapasitas pelabuhan itu sendiri.

3 

Kasus Pipanisasi PT.PGN di Bojonegara, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi.

B. PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA, DAN KAPOLRES, SE PROV. BANTEN. Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kapolda, Kapolres, dan Kapolresta se-Provinsi Banten beserta jajarannya diantaranya sebagai berikut : Untuk tahun 2006, Polda Banten tidak mengajukan APBN-P. Dengan alokasi anggaran DIPA 2006 yang tersedia, Polda Banten memaksimalkan penggunaannya agar bisa mendukung pelaksanaan Tupoksi Polda Banten serta pelaksanaan program-program lain diluar Tupoksi sesuai dengan skala prioritas Tahun 2006. Program skala prioritas Polda Banten Tahun 2006 :  Program Pengembangan SDM Kepolisian.  Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian  Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban  Program Pemberdayaan Potensi Keamanan  Program Pemeliharaan Kamtibmas  Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kendala yang dihadapi Polda Banten adalah dalam pembangunan SPN Mandalawangi belum dialokasikannya anggaran untuk pematangan lahan yang mutlak harus dipenuhi sebelum melangkah ke tahap kegiatan pembangunan selanjutnya. Solusi pemecahannya ialah memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA 2006 dengan mengajukan Revisi DIPA 2006 berupa Tambahan Fasum yang akan digunakan untuk anggaran pematangan lahan sehingga kegiatan pembangunan SPN Mandalawangi bisa terus berjalan tanpa mengajukan APBN-P.      

Upaya penanggulangan terhadap berbagai tindak kejahatan, antara lain : Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan Menjalin kerjasama dengan satuan wilayah terdekat dengan jalan saling tukar informasi Melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pendataan perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait Peningkatan SDM (Pelatihan)

Langkah Kapolda Banten dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme Kepolisian di Provinsi Banten:  Memberikan arahan dan petunjuk pada seluruh anggota  Bimbingan oleh para Kasatker / Kasat fungsi masing-masing  Melalui pendidikan kejuruan dan latihan lima fungsi teknis Kepolisian  Pendidikan pengembangan selapa, PTIK, Sespim, Suspamen, Sespati, Lemhanas  Melalui pendidikan di sekolah-sekolah polisi negara (SPN) di Mandalawangi Pandeglang (Tahap Pembangunan) Guna melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, idealnya perbandingan polisi dengan masyarakat 1:300, sementara secara bertahap ingin dicapai 1:750. Adapun jumlah personel Polda dan jajarannya saat ini berjumlah 3970 anggota, dengan rasio 1:1083.

4 Sampai saat ini tidak ada permasalahan yang prinsip dihadapi Polda Banten kecuali kekurangan personel sehingga perlunya penambahan personel (rasio) secara bertahap namun tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok yang berkaitan dengan penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya Polda Banten dalam mengatasi meningkatnya tindak kekerasan/kejahatan dan maraknya peredaran narkoba, dilakukan secara preemtif, dengan membangun jaringan community policing dengan masyarakat, membangun komunikasi yang baik dengan segala lapisan masyarakat, secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, dan secara represif, yaitu dengan melakukan berbagai macam operasi Kepolisian baik operasi yang bersifat khusus maupun operasi yang bersifat rutin. Langkah Polda Banten dalam pemberantasan terhadap pencetakan dan peredaran uang palsu, perjudian dan tempat maksiat :  Untuk pencetakan dan peredaran uang palsu selama tahun 2006 di Polda Banten khususnya Polres Cilegon terjadi 3 kasus peredaran uang palsu dan telah diungkap 2 kasus.  Terhadap masalah perjudian dan tempat maksiat telah dilakukan operasi penyakit masyarakat. Persiapan dan kesiapan jajaran Polda Banten dalam mengantisipasi suksesnya pelaksanaan Pilkada pada bulan November, diantaranya digelarnya operasi kewilayahan mantap krakatau dan operasi pekat, mengadakan rapat koordinasi dengan lintas sektoral, melaksanakan latihan dalmas yang dilaksanakan di Polda dan Polres, mengadakan latihan pengamanan dan pengawalan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, mengadakan pelatihan pengamanan TPS, dan mempersiapkan kekuatan personel Polri, TNI, dan Linmas.

C. KUNJUNGAN KE PELABUHAN MERAK. Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dalam Kunjungan ke Pelabuhan Merak, diantaranya sebagai berikut : Kebijakan PT. ASDP Indonesia Ferry ( Persero ):  Pembagian zona  Pengaturan pola masuk dan keluar kapal  Kepastian penjadwalan  Ketersediaan kapal di dermaga Antisipasi Kepadatan Angkutan :  Pengoperasian Kondisi Normal, Padat, dan Sangat Padat Penanganan Khusus Angkutan Sepeda Motor :  Menyediakan jalur khusus  Menyediakan dermaga dan kapal khusus  Pengaturan mekanisme buka tutup Penanganan Kondisi Keadaan Darurat :  Tanggap Darurat Kebakaran di Darat  Penanganan Keadaan Darurat Kapal di laut  Penanganan Keadaan Darurat Kapal di dermaga  Penanganan Kondisi Kemacetan Lalu Lintas di Pelabuhan  Penanganan Kecelakaan Penumpang di Kapal  Penanganan Kecelakaan Penumpang di Darat

5

Titik Kritis :  Terjadi penumpukan pada jam bersamaan  Peningkatan lonjakan sepeda motor  Crossing kendaraan  Tidak ketersediaan angkutan lanjutan di pelabuhan tujuan  Pemeriksaan KTP di Pelabuhan Gilimanuk Program Antisipasi Titik Kritis :  Himbauan untuk melakukan penyeberangan pada pagi hari di Merak dan Gilimanuk  Untuk sepeda motor disediakan jalur khusus, kapal dan dermaga khusus serta memberlakukan sistem buka tutup  Himbauan kepada pengguna untuk mempersiapkan KTP pada saat ke luar dari pelabuhan Gilimanuk  Kerjasama dengan dinas perhubungan untuk penyediaan kendaraan lanjutan

D. PERTEMUAN DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA, DAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (DIDAMPINGI PARA KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA, KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KETUA PENGADILAN MILITER) SE PROVINSI BANTEN. PERTEMUAN DENGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN : Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Pengadilan Tinggi Provinsi Banten beserta jajarannya diantaranya sebagai berikut : 1. Pengadilan Tinggi Banten dibentuk berdasarkan UU No.12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten. 2. Pengadilan Tinggi Banten diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2005 3. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten, meliputi Pengadilan Tinggi Serang, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Pandeglang, Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Dari jumlah 4 (empat) Pengadilan Negeri tersebut ada 2 (dua) Pengadilan Negeri lagi yang belum terbentuk yaitu ,meliputi Pengadilan Negeri Kota Cilegon dan Pengadilan Negeri Kabupaten Tigaraksa Tangerang (Pengadilan Negeri Tigaraksa dirasakan sangat mendesak untuk dibentuk, mengingat jumlah penduduk yang cukup tinggi dan wilayah yang sangat luas).  Data Perkara Pengadilan Tinggi Banten, sebagai berikut : Perdata : Tahun 2005, Perkara Masuk : 87 perkara Perkara Putus : 41 perkara Sisa : 46 perkara Tahun 2006, Perkara Masuk (s/d bulan Oktober 2006) : 98 perkara Jumlah : 144 perkara Perkara Putus : 102 perkara Sisa (akhir bulan Oktober 2006) : 42 perkara Pidana : Tahun 2005, Perkara Masuk : 52 perkara Perkara Putus : 52 perkara Tahun 2006, Perkara Masuk(s/d bulan Oktober) : 71 perkara Perkara Putus (s/d bulan Oktober 2006) : 62 perkara Sisa : 9 perkara

6   

Perkara korupsi yang telah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Banten tahun 2005 berjumlah 9 perkara. Hukuman terttinggi adalah 4 tahun 6 bulan. Perkara korupsi tahun 2006 (sampai dengan bulan Oktober 2006) berjumlah 7 perkara. Hukuman tertinggi adalah 4 tahun. Pengadilan Tinggi Banten telah menguatkan Putusan Pengadilan negeri Tangerang mengenai hukuman mati terhadap penyalahgunaan narkotika.

PERTEMUAN DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN : Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan jajaran Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten, diantaranya sebagai berikut : Lahirnya undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, menjadi pemikiran pula bagi pendirian infrastruktur lainnya, termasuk ide pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2005, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah Pengadilan Agama yang ada di wilayah Provinsi Banten, yaitu : pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Pandeglang, Pengadilan Agama Rangkasbitung, Pengadilan Agama tangerang, Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk pejabat-pejabat Pengadilan Agama masih banyak terdapat kekurangankekurangan yang mendukung terhadap pelayanan prima bagi masyarakat. Oleh karena itu, guna meningkatkan pelayanan masyarakat, pengadilan Tinggi Agama Banten meminta agar Komisi III DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah guna diberikan prioritas anggaran pembangunan sarana dan prasarana untuk Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se-wilayah Banten. Agar segera diundangkan hukum terapan di pengadilan Agama yaitu kompilasi hukum Islam dari Inpres menjadi Undang-Undang sehingga peradilan agama mempunyai hukum materiil yang merupakan hukum formil. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai kewenangan peradilan agama dalam hal ekonomi syariah agar segera dibuat Undang-Undang Peradilan Niaga Syariah, mengingat situasi dan kondisi sudah mendesak. Pelanggaran terhadap Hukum Perkawinan merupakan suatu pelanggaran pidana, sementara kewenangan Pengadilan Agama dalam Hukum Perkawinan sebatas sengketa perdata oleh karena itu perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur tentang Hukum Terapan UU perkawinan tersebut. Pengadilan Agama di wilayah Banten meliputi Pengadilan Agama Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Tangerang, Tigaraksa dan Pengadilan Agama Cilegon dengan permasalahan sebagai berikut :  Terbatasnya sarana mobilitas (kendaraan dinas) baik roda dua maupun roda empat yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten sangat minim, bila dibandingkan dengan luas wilayah yurisdiksi yang meliputi wilayah Kabupaten serang, Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang dan kota Cilegon. Keterbatasan sarana mobilitas ini telah menghambat pula pelaksanaan azas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya diharapkan agar Komisi III DPR RI dapat merekomendasikan adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT). 

Sehubungan telah diterbitkannya 2 Peraturan Presiden yaitu nomor 20 tentang Tunjangan Panitera (termasuk didalamnya Panmud dan Panitera Pengganti) dan Nomor 22 tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita / Jurusita Pengganti adalah

7 sungguh sangat jauh dari adanya reward bagi sebuah jabatan fungsional yang dituntut profesional. 

Tunjangan jabatan merupakan salah satu bentuk penghargaan dari sebuah profesionalisme seseorang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dalam menduduki jabatan tersebut, namun bila diperhatikan antara kedudukan Panitera/Jurusita dengan non struktural (staff) sangat tidak terlalu jauh, dimana Panitera Pengganti kelas II tunjangannya sebesar Rp.183.000,- dan Jurusita Pengganti kelas II sebesar Rp.183.000,- sedangkan untuk tunjangan staff sebesar Rp.180.000,-.



Hal-hal lain yang menjadi perkembangan :



Perbedaan pendapat mengenai proses pencalonan hakim agung.



Pengadilan Tinggi Agama belum mempunyai kantor.



Penanganan kasus-kasus dugaan korupsi APBD, dan kasus Pilkada Cilegon.



Penambahan kewenangan peradilan Agama dan usulan sengketa syariah.

E. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAN KAJARI SEPROVINSI BANTEN. Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya diantaranya sebagai berikut : 1. REALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2006 KEJAKSAAN TINGGI BANTEN.

DI LINGKUNGAN KERJA

a. Kejaksaan Tinggi Banten - Anggaran Tahun 2006 Rp. 12.991.358.000,- Anggaran yang direalisasi s/d Oktober 2006 Rp. 7.936.727.968,Sisa Anggaran per Oktober 2006 Rp. 5.054.630.032,b. Kejaksaan Negeri Tangerang - Anggaran Tahun 2006 Rp. 4.164.783.000,- Anggaran yang direalisasi s/d Oktober 2006 Rp. 3.729.637.218,Sisa Anggaran per Oktober 2006 Rp. 435.145.782,c. Kejaksaan Negeri Serang - Anggaran Tahun 2006 Rp. 1.953.586.000,- Anggaran yang direalisasi s/d Oktober 2006 Rp. 1.656.355.240,Sisa Anggaran per Oktober 2006 Rp. 297.230.760,d. Kejaksaan Negeri Pandeglang - Anggaran Tahun 2006 Rp. 1.816.736.000,- Anggaran yang direalisasi s/d Oktober 2006 Rp. 1.587.529.478,Sisa Anggaran per Oktober 2006 Rp. 272.578.902,e. Kejaksaan Negeri Rangkasbitung - Anggaran Tahun 2006 Rp. 1.843.651.000,- Anggaran yang direalisasi s/d Oktober 2006 Rp. 1.443.796.688,Sisa Anggaran per Oktober 2006 Rp. 399.854.312,f. Kejaksaan Negeri Cilegon - Anggaran Tahun 2006

Rp. 1.640.447.000,-

8 - Anggaran yang direalisasi s/d Oktober 2006 Rp. 1.162.050.877,Sisa Anggaran per Oktober 2006 Rp. 478.396.123,Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri se Provinsi Banten untuk DIPA Tahun 2006 tidak mengajukan APBN-P. Program yang menjadi skala prioritas Kejaksaan Tinggi Banten adalah Penegakan Hukum dan HAM serta Program Pembinaan Sarana dan Prasarana. Pelaksanaan program dengan dana yang tersedia dalam DIPA Tahun 2006 secara umum tidak ada kendala yang berarti. 2.

PAGU DEFINITIF TAHUN 2007 KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI SE PROVINSI BANTEN

TINGGI

BANTEN

DAN

Pagu definitif Tahun 2007 untuk Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri se Provinsi Banten untuk sementara sesuai dengan sosialisasi bulan Mei di Jakarta sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM berjumlah Rp. 800.000.000,b. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya berjumlah Rp. 4.000.000.000,c. Program Penegakan Hukum dan HAM berjumlah Rp. 2.500.000.000,d. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan berjumlah Rp. 26.348.000.000,Total Pagu Sementara Rp. 33.648.000.000,- untuk Kejaksaan se Banten Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan Tahun 2007 Kejaksaan se Provinsi Banten bersama Kejaksaan Agung R.I. telah membuat RKAKL untuk Tahun 2007 dan akan dibahas tanggal 13 Nopember 2007. 3.

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN MUTU, PROFESIONALISME INTEGRITAS MORAL PARA JAKSA DI PROVINSI BANTEN

DAN

Langkah-langkah dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan integritas moral para Jaksa di Provinsi Banten antara lain dengan cara melakukan pembinaan, pemantauan serta pengawasan secara intensif terhadap setiap kegiatan pelaksanaan tugas di bidang penanganan perkara disamping melakukan pembinaan mental dan kerohanian dengan cara mengikuti ceramah-ceramah keagamaan, sedangkan untuk meningkatkan mutu kerja agar tepat guna dan berhasil guna tentunya selain dengan cara melakukan koordinasi pihak-pihak terkait juga mengikutsertakan para personil Jaksa untuk mengikuti Diklat Fungsional baik yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kejagung R.I. maupun Badan Diklat LAN. 4. PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA YANG MENONJOL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN Perkara-perkara yang menonjol di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten untuk perkara tindak pidana umum pada periode Januari 2006 sampai dengan Oktober 2006 adalah perkara pencurian, narkotika, dan psykotropika. Jumlah perkara yang masuk pada periode Januari 2006 sampai dengan Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

No . 1. 2. 3. 4.

Jenis Perkara

Pasal

Penghinaan Membuka Rahasia Kejahatan terhadap kemerdekaan orang Kejahatan terhadap nyawa orang

319-321 322-323 324-337 338-350

Jumlah Perkara yang masuk 8 17 32 86

9 5. 6. 7. 8. 9. 10. No . 11. 12. 13. 14. 15.

Penganiayaan Kelalaian mengakibatkan orang mati Kelalaian mengakibatkan orang luka Pencurian biasa Pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan kekerasan Jenis Perkara Pemerasan Penggelapan Penipuan Penadahan Narkotika

351-355 359 360 362 363 365 Pasal 368-371 372-377 378-395 480 UU No. 22/1997 UU No. 5/1997 UU Drt 12/1951 UU No. 41/1999 UU No. 22/2001 UU No. 12/2003 UU No. 10/1997 UU No. 23/1992 UU No. 15/2001 UU No. 23/2002 UU No. 39/2004

16. Psykotropika 17. Membawa sajam 18. Kehutanan 19. Migas 20. Kayu 21. Hak Cipta 22. Kesehatan 23. Lingkungan Hidup 24. Perlindungan Anak 25. Tenaga Kerja Jumlah perkara

20 20 134 453 126 24 Jumlah Perkara yang masuk 123 151 37 26 558 236 39 47 18 15 8 11 4 9 11 2213

Dari 2213 perkara tersebut sebagian besar telah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan, rinciannya sebagai berikut : No. 1.

Jumlah Perkara yang masuk 2213

Yang diputus Pengadilan 1706

Dalam Proses Sidang dan Upaya Hukum 507

5. PENANGANAN PERKARA Penanganan perkara KKN di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten pada periode bulan Januari 2006 sampai dengan Oktober 2006 adalah sebagai berikut : Tahap Penyidikan : 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n tersangka Yakub Syugiarto, SH Kasus posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pembebasan tanah Kubangsari Cilegon dengan kerugian negara sebesar Rp. 997.800.000,2. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. Udin Janahudin dan kawan-kawan. Kasus Posisi :

10 Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengalokasian dana perumahan DPRD Provinsi Banten dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 14.000.000.000,3. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka H. Iwan Rosadi, SH dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengalokasian dana perumahan DPRD Provinsi Banten dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 10.500.000.000,4. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka H. Efendi Yusuf Sagala dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengalokasian dana perumahan DPRD Provinsi Banten dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 10.500.000.000,5. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. Dedy Hidayat Laksana dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Banten, dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 300.000.000,6. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Tjep Tantan Rustandi. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pembebasan lahan parkir Karangsari Pandeglang dengan kerugian negara Rp. 3.500.000.000,7. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Bambang Triatmadi dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan anggaran pada KPUD Kota Tangerang dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 234.000.000,8. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. H. Muchtar Luthfi (Mantan Kepala BPKD Kabupaten Tangerang). Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan APBD TA. 2003 Kabupaten Tangerang untuk bantuan kegiatan DPRD Kabupaten Tangerang dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 1.687.500.000,9. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. H. Muchtar Luthfi (Mantan Kepala BPKD Kabupaten Tangerang) dan Ir. H. Haryoso, MM (Mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang) Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana Proyek Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Tangerang ruas Serpong – Tigaraksa TA. 2004, 2005 dan 2006 di Kabupaten Tangerang dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 95.898.221.000,10. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. H. Muchtar Luthfi (Mantan Kepala BPKD Kabupaten Tangerang). Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan APBD TA. 2003 Kabupaten Tangerang untuk bantuan umroh dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 332.500.000,11. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Iwan Rosadi dan kawankawan (Anggota DPRD Provinsi Banten). Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam pembuatan Perda non Perda TA. 2004 dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 800.000.000,12. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Cepi Syaepudin dan kawankawan (Direktur PT. Haur Sakti Utama) Kasus Posisi :

11 Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan pupuk pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten TA. 2005 dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 50.000.000,13. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Ijam dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dalam penyaluran dana KUT MT 1998/1999 Kabupaten Tangerang. 14. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka H. Dudung Abdullah, SW, CES dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proyek Prona Swadaya BPN Tangerang TA. 1998/1999. 15. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. Reddy S. Djuri dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Belanja APBD Kabupaten Tangerang TA. 2004 dalam proyek pengadaan mesin tik untuk desa di Kabupaten Tangerang pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Tangerang. 16. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka H. Taufik Rahman, SH dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan pada proyek peningkatan Gedung RSUD Dr. Adjidarmo di Rangkasbitung dengan kerugian negara Rp. 740.785.187,08 17. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka H. Midin. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana KUT Koperasi Sumber Usaha tani Kabupaten Pandeglang, dengan kerugian negara Rp. 1.400.000.000,18. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Tb. Dadi Maladi. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana KUT Koperasi Rizki Insani Kabupaten Pandeglang, dengan kerugian negara Rp. 71.009.256,19. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Supriatna dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyelewengan dana Pembayaran Gaji Bidan PTT di Kabupaten Pandeglang, sebesar Rp. 497.598.647,20. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Drs. Batam Kastura dan kawan-kawan. Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana KUT di Pandeglang. Tahap Penuntutan : 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Djuremi Kasus Posisi : Telah terjadi penyimpangan dalam pembebasan tanah Bojonegara Serang dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 25.549.623.580,2. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Asnawi dan Agus Sugiantoro, SH Kasus Posisi : Telah terjadi penyimpangan pengelolaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Serang dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 380.000.000,3. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. tersangka Wildanul Firdaus, SH dan kawan-kawan Kasus Posisi :

12 Telah terjadi penyelewengan dana bantuan pengembangan dan pembinaan keagamaan/dana stimulan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dengan kerugian negara kurang lebih Rp. 470.000.000,4. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Wildanul Firdaus, SH Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Penyaluran Dana Pembinaan dan Pengembangan Sarana Keagamaan (dana stimulan) APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2004. 5. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Sarimin dan kawan-kawan Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, sarana dan kedudukan selaku Pejabat Pemeriksa Barang dan Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Type A Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dalam memproses pengeluaran barang impor milik PT. Multi Cahaya Dinamika tidak sesuai prosedur. 6. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Ruzi Andi Harahap, SE dan kawan-kawan Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, sarana dan kedudukan selaku Pimpinan atau Pegawai BNI Cabang Tangerang dalam penyaluran kredit dengan memanipulasi dan mark up taksasi Jaminan sehingga mengakibatkan mengucurnya kredit yang akhirnya macet. 7. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Faizin Bin Syaeful Anwar Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di desa Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang. 8. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Indah Handayani Binti Matam dan kawan-kawan Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di desa Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang. 9. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Samsudin, SH Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam Penyaluran Dana Pembinaan dan Pengembangan Sarana Keagamaan (dana stimulan) APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2004. 10. Kasus Tindak Pidana Korupsi a.n. terdakwa Ir. Aula Ismat Wahidin Bin Muhamad Nurdin Lubis dan kawan-kawan Kasus Posisi : Bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta. Masih dalam Tahap Upaya Hukum : 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Provinsi Banten Lahan Posko Terpadu Gerem Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon a.n. terdakwa Abdurachman Sabit, M.Eng dituntut oleh Penuntut Umum 6 tahun penjara. Diputus Pengadilan Negeri Serang 3 tahun penjara (dalam proses Kasasi) 2. Kasus Tindak Pidana Korupsi APBD Provinsi Banten untuk tunjangan perumahan Anggota Dewan a.n. terdakwa : 1). Drs. Dharmono K. Lawi 2). H. Muslim Djamaludin 3). H. Mufrodi Muchsin Kerugian negara Rp. 14.000.000.000,- dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing 8 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Serang terdakwa Drs. Dharmono K. Lawi dan Muslim Djamaludin dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Sedangkan terdakwa H. Mufrodi Muchsin dengan

13

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pidana penjara 4 tahun dan putusannya telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung No. 40 K/Pid/2006 tanggal 2 Pebruari 2006 (A.n. H. Muslim Djamaludin dan H. Mufrodi Muchsin sudah di eksekusi sedangkan Drs. Dharmono K. Lawi dalam proses pencarian) Kasus dana tunjangan perumahan Anggota Dewan Provinsi Banten dengan terdakwa Hj. Tuty Sutiah Indra, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 6 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Serang dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Diputuskan Pengadilan Tinggi Banten selama 10 bulan penjara (dalam proses kasasi) Kasus KUT terdakwa Jon Ramandey Maulana dengan kerugian negara Rp. 29.356.383,- dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 1 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun (dalam proses banding). Kasus Tindak Pidana Korupsi peningkatan Gedung RSUD Dr. Adjidarmo dengan terdakwa Dr. Noor Sardono, M.Kes dengan kerugian negara Rp. 740.785.187,08,- Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan pidana penjara selama 2 tahun (dalam proses banding). Kasus Tindak Pidana Korupsi mark up pengadaan komputer pada sistem informasi kependudukan a.n. terdakwa Drs. Engkos Hana Koswara dan kawan-kawan. Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 2 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (dalam proses banding). Kasus Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengeluaran dana tidak tersangka T.A. 2003 sebesar Rp. 14.000.000.000,- a.n. terdakwa H. Djoko Munandar, M.Eng (Gubernur Banten). Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 4 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Serang selama 2 tahun penjara dan putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor : 20/Pid/2006/PT.BTN tanggal 12 Juni 2006. (dalam proses kasasi). Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pembebasan Tanah Kubangsari Cilegon a.n. terdakwa Drs. Rusli Ridwan, M.Si (Wakil Walikota Cilegon). Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Serang dengan putusan Nomor : 47/Pid.B/2006/PN.SRG tanggal 06 Juli 2006 dengan amar putusan antara lain : menyatakan terdakwa Drs. Rusli Ridwan, M.Si bin Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. (dalam proses kasasi). Kasus Tindak Pidana Korupsi pada dana pensiun bersama PDAM Kabupaten Serang dengan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp. 361.302.412,- a.n terdakwa Hambali bin Nurdin. Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 3 tahun penjara. Diputus oleh Pengadilan Negeri Serang dengan putusan Nomor : 124/Pid.B/2006/PN.SRG tanggal 19 Juni 2006 dengan pidana penjara selama 2 tahun (dalam proses banding).

Mengenai Kerugian Negara yang dapat dikembalikan sebagai berikut : a. Uang Tunai b. Yang disetor langsung ke Kas Daerah oleh fraksi ABK (Ahmad Firdaus, Yayat Suhartono, Ade Mafuddin, Mujahid Chudori, dan Prof. Hadjid Hanawidagda) dan Mufrodi Muchsin dan H.E.Idris c. Dari para anggota DPRD Kasus Drs. Udin Janahudin dan kawan-kawan dalam perkara dana perumahan Anggota DPRD Provinsi Banten. d. Dari Penyidik Polri Kasus Ir. Aula Ismat Wahidin

sampai saat ini adalah Rp. 5.529.500.000,-

Rp.

716.000.000,-

Rp. 843.500.000,Rp. 149.000.000,________________

14 Total jumlah keseluruhan yang dapat diselamatkan

Rp. 7.238.000.000,-

6. PROGRAM PENYULUHAN HUKUM MASYARAKAT Pelaksanaan program penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat oleh Kejaksaan Tinggi Banten sampai saat ini masih terus dilakukan sesuai dengan INSJA No. 001/A/J.A/01/2006, tanggal 2 Januari 2006, yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Peningkatan Tugas Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM). Penyuluhan tersebut dilakukan oleh masing-masing Kejaksaan Negeri sewilayah Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten dalam bentuk ceramahceramah, dialog, tanya jawab serta diberikannya buku materi penyuluhan hukum kepada masyarakat yang terdiri dari 6 judul yaitu Perlindungan Anak, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hak dan Kedudukan Tersangka atau Terdakwa, Merek, Paten dan Hak Cipta. Hasil penyuluhan hukum tersebut dilaporkan kepada Pimpinan dalam bentuk Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM). 7.

EVALUASI TERHADAP PENINGKATAN KADAR KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Kegiatan penelitian/evaluasi terhadap hasil program penyuluhan hukum dan penerangan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum tersebut, selalu dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejari-kejari se Banten, disamping itu dilakukan juga oleh tim dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, dalam bentuk chek and rechek dengan objek sasarannya adalah desa-desa yang pernah dilakukan penyuluhan hukum baik oleh Kejaksaan Negeri sewilayah Banten maupun oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan hasilnya secara umum dirasakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah semakin meningkat. Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri sewilayah Banten dalam hal ini hanya melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) saja. Volume kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum dalam Tahun Anggaran 2006 adalah sebanyak 20 kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut : a. Kejaksaan Tinggi Banten sebanyak 3 kali kegiatan : Tanggal 9-10 Mei 2006 di Aula Pemda Kab. Pandeglang; Tanggal 30-31 Mei 2006 di Aula Setda Provinsi Banten; Tanggal 18-19 Juli 2006 di Aula Pemda Kabupaten Lebak. b. Kejaksaan Negeri Tangerang Tanggal 4-5 April 2006 di desa Ketapang Kecamatan Mauk; Tanggal 5-6 Mei 2006 di desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis; Tanggal 11-12 Juli 2006 di desa Sulamulya kecamatan Cikupa. Tanggal 13-14 Juli 2006 di desa Pondok Jaya kecamatan Pondok Aren c. Kejaksaan Negeri Serang Tanggal 22-23 Mei 2006 di desa Mangkunegara Tanggal 24-26 Mei 2006 di desa Bojonegara Tanggal 11-12 Juli 2006 di desa Karang Kepuh Tanggal 13-14 Juli 2006 di desa Margagiri d. Kejaksaan Negeri Pandeglang Tanggal 17-18 April 2006 di desa Tanjung Jaya Tanggal 16-17 Mei 2006 di desa Awilaga Tanggal 11-12 Juli 2006 di Kecamatan Labuan

15 e. Kejaksaan Negeri Rangkasbitung Tanggal 19-20 April 2006 di desa Citorek Tanggal 17-18 Mei 2006 di desa Cilogrong Kecamatan Cilogrong Tanggal 11-12 Juli 2006 di desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkasbitung f. Kejaksaan Negeri Cilegon Tanggal 17-18 April 2006 di desa Cibeber Kecamatan Cibeber Tanggal 8-9 Mei 2006 di desa Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Tanggal 13-14 Juli 2006 di desa Masigit Kecamatan Jombang Honor petugas penyuluh baik petugas dari Kejaksaan maupun petugas dari instansi terkait per petugas sebesar Rp. 148.750,- (selama 2 hari setelah dipotong pajak 15%) menjadi sebesar Rp. 500.000,- Dari dana tersebut digunakan seoptimal mungkin walaupun peta geografis wilayah Banten yang cukup luas dan masih banyak lokasi yang susah dilalui dengan kendaraan roda 4 yang memerlukan tambahan dana transportasi yang cukup. 8. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI KEJAKSAAN TINGGI TENTANG ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA KEJAKSAAN Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja sikap dan prilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Disamping itu juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan. Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kajari se-Provinsi Banten, diantaranya sebagai berikut :    

Apakah dimungkinkan untuk membuat terobosan terhadap output yang sudah dihasilkan pihak Kejaksaan. Penjelasan mengenai mekanisme kegiatan penyuluhan hukum. Bagaimana penanganan kasus Dugaan Korupsi DPRD Banten. Penjelasan mengenai penanganan kasus-kasus Narkotika.

F. PERTEMUAN DENGAN KAKANWIL DEP. HUKUM DAN HAM PROV. BANTEN BESERTA JAJARANNYA, KUNJUNGAN KE DIREKTORAT HAKI DAN KUNJUNGAN KE LAPAS WANITA TANGERANG PERTEMUAN DENGAN DIRJEN HAKI : Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI Dirjen HAKI, diantaranya sebagai berikut :

dengan

Sesuai dengan visi DJHKI yaitu : ”Tercipta sistem hak kekayaan intelektual nasional yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional”, maka DJHKI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berupaya untuk senantiasa mengikuti perkembangan pembahasan isu-isu HAKI baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Untuk tingkat bilateral , semua MoU atau Agreement yang memuat komponen HAKI atau berpotensial melahirkan suatu kekayaan intelektual diharuskan memuat klausul HAKI, termasuk dengan pihak Rusia. Ada beberapa rumusan HAKI yang biasa diajukan sebagai rumusan standar yang diatur. Salah satu contoh rumusan HAKI yang terdapat dalam berbagai MoU dengan pihak Rusia untuk kerjasama bidang militer.

16

Berkaitan dengan penegakan hukum HAKI di Indonesia, pada saat ini telah dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HAKI pada tanggal 27 Maret 2006 berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006. Tim Nasional ini bertugas, diantaranya:  Merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HAKI.  Menetapkan langkah-langkah nasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HAKI.  Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HAKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing anggota. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan HAKI, maka suatu hak kekayaan intelektual pada umumnya diberikan berdasarkan suatu permohonan, kecuali hak cipta. Oleh karena itu, pihak yang aktif dalam proses permohonan ini adalah warga masyarakat selaku pemohon, dan dapat dikategorikan sebagai ”subjek hak” dimaksud. Dan Undang-Undang Nasional di bidang HAKI telah mengadopsi beberapa konvensi internasional di bidang HK, sehingga sistem HAKI nasional telah memenuhi standar minimal dari konvensi internasional tersebut. Dalam dua tahun belakangan ini, DJHKI memberikan prioritas sosialisasi HAKI bagi kalangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Untuk 5 (lima) kota, yaitu Meda, Pekanbaru, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kebijakan strategis yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal HAKI dalam melaksanakan dan mengembangkan sistem HAKI nasional adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi HAKI kepada masyarakat. Kegiatannya yang biasa disebut ”Sosialisasi HAKI” ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan sistem HAKI di tanah air oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemilik HAKI, pengguna HAKI, aparat penegak hukum, universitas, dan masyarakat pada umumnya. Sejak tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.09-PR.07.06, permohonan pendaftaran HAKI dapat dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Dirjen HAKI dalam pertemuan dengan Komisi III DPR menyampaikan dan menyarankan beberapa hal, sebagai berikut: Untuk mendorong dan mendesak ketertinggalan biaya operasional TUPOKSI anggaran Ditjen HAKI perlu ditunjang dengan biaya yang memadai, semakin meningkatnya pelayanan jasa atas permohonan pendaftaran HAKI dan kebutuhan operasional lainnya, kebutuhan ideal anggaran Ditjen HAKI saat ini perlu didukung dana yang bersumber dari ijin penggunaan PNBP sebesar 60% dan dana Rupiah Murni (RM) untuk gaji, Tunjangan jabatan, pengaturan perundangundangan tentang penggunaan PNBP dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan perubahan pengelolaan keuangan yang fleksibel melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005). PERTEMUAN DENGAN KANWIL DEP. HUKUM DAN HAM : Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kanwil Dep. Hukum dan HAM, diantaranya sebagai berikut :  Sekretariat Imigrasi agar mendapat perhatian yang layak, dengan pemberian reward and punishment.  Harus terus dilakukan sosialisasi terhadap pendaftaran HAKI.  Penjelasan mengenai keberadaan para tenaga kerja asing.  Penjelasan mengenai pengawasan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya yang berada di Timur Tengah.  Penjelasan mengenai keberadaan 12 orang narapidana yang terkena HIV AIDS (1 orang kritis).  Penjelasan mengenai masalah beberapa terpidana mati, yang menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali.

17

III. REKOMENDASI. 1. Kapolri diharapkan mengoptimalkan sarana pendukung mobilitas Kepolisian seperti misalnya Kapal Polisi, yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan wilayah Banten 2. Sekretaris MA, agar segera melakukan percepatan realisasi pembangunan Pengadilan Negeri di daerah. 3. Dengan kebijakan menempatkan semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, diharapkan agar semua proses peradilan yang menyangkut pembinaan personil, logistik, sarana / prasarana dan personil badan peradilan segera dituntaskan, agar tidak berdampak terhadap jalannya penegakan hukum dan tidak mengorbankan masyarakat pencari keadilan. Begitu pula peran serta dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat diharapkan untuk membantu pembangunan sarana / prasarana badan peradilan yang ada di daerah, karena itu diperlukan adanya komitmen dan political will dari Pemerintah (c.q Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) guna memberikan pelayanan hukum yang baik dan merata bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. 4. Tindaklanjut penanganan penegakan hukum kasus dugaan korupsi DPRD di Provinsi Banten agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih. 5. Ketua Pengadilan Tinggi agar diberikan prioritas anggaran pembangunan sarana dan prasarana untuk Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se-wilayah Banten. 6. Dengan semakin meningkatnya pelayanan jasa atas permohonan pendaftaran HAKI dan kebutuhan operasional lainnya, kebutuhan ideal anggaran Ditjen HAKI saat ini perlu didukung dana yang bersumber dari ijin penggunaan PNBP sebesar 60% dan dana Rupiah Murni (RM) untuk gaji, tunjangan jabatan. 7. Agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pemberantasan illegal logging, pemberantasan perdagangan wanita dan anak agar menjadi prioritas dalam penanganan kasus sasaran prioritas Polda Banten, selain melakukan persiapan dan kesiapan (jajaran Polda Banten) dalam mengantisipasi guna suksesnya pelaksanaan Pilkada pada bulan November 2006. 8. Komisi III pada Masa Persidangan II akan mengundang BPH Migas, Pertamina, PT. PGN, dan DPRD, dan pihak Pemda terkait dengan pipanisasi PT.PGN. IV. PENUTUP. Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang. Jakarta,

November 2006

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI

AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH

18