DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

www.parlemen.net

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KETUA PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI KAMIS, 6 DESEMBER 2007

Bismillahirohmanirrohim Yth. Saudara Pimpinan Sidang Paripurna DPR-RI; Yth. Saudara Anggota Dewan; Yth. Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara; Sidang Rapat Paripurna Dewan yang mulia Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas bimbingan dan petunjuk serta perlindungan-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik. Sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRRI, sebelum Dewan mengambil keputusan mengenai Rancangan Undang-Undang ini, perkenankanlah kami atas nama Pimpinan dan Anggota Pansus melaporkan tugasnya dalam rangka melakukan serangkaian pembahasan RUU tersebut, sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Presiden R.I Nomor: R-27/Pres/05/2007, tertanggal 25 Mei 2007, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang di bidang Politik kepada DPR-RI serta menunjuk 3 (tiga) Menteri yang mewakili Pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama-sama dengan DPR, yaitu Menteri Dalam Negeri ad-interim, Menteri Sekretaris Negara, dan menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya dengan surat Nomor: R-53/Pres/09/2007, bertanggal 20 September 2007, Presiden menyampaikan kembali surat susulan yang intinya menunjuk Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto untuk menggantikan Menteri Dalam Negeri Ad-Interim untuk membahas RUU tersebut. 2. Pada Rapat Paripurna tanggal 26 Juni 2007 telah disahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna membahas Rancangan Undang-Undang

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

tersebut bersama-sama dengan Pemerintah, yang terdiri atas 50 orang Anggota. 3. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006-2007, tanggal 28 Juni 2007, dilaksanakan Rapat Intern Pansus yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRRI/Korpolekku, dengan acara Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Partai Politik dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun Pimpinan terpilih adalah:

KETUA

: Ganjar Pranowo (F-PDIP)

WAKIL KETUA

: Drs. Idrus Marham (F-PG)

WAKIL KETUA

: Drs. H. Chozin Chumaidy (F-PPP)

WAKIL KETUA

: Ir. H.A. Helmi Faishal Zaini (F-KB)

WAKIL KETUA

: M. Nasir Jamil, S.Ag (F-PKS)

4. Dalam Rapat Intern tanggal 4 Juli 2007, Pansus bersepakat untuk membahas RUU tentang Partai Politik dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak secara bersamaan/pararel. Pansus menyepakati untuk membahas dan menyelesaikan pembahasan RUU Partai Politik terlebih dahulu hingga mendapat pengesahan dalam Rapat Paripurna. 5. Kegiatan Pansus dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Partai NKRI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, CSIS, Partai Bintang Bulan, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, ICW, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia, Badan Kerjasama DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Aliansi Partai Politik Untuk Keadilan, Gerakan Perempuan Peduli Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU Politik. Di samping itu, Pansus juga melakukan audensi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Rapat Dengar Pendapat Umum dan audiensi tersebut dilaksanakan untuk menjaring dan menyerap masukan bagi Pansus dalam membahas dan menyusun DIM Persandingan Fraksi-fraksi. 6. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2007-2008, Pansus Parpol bersama-sama dengan Pansus Pemilu melaksanakan sosialisasi dalam rangka menyerap, menghimpun, masukan dan aspirasi masyarakat secara Iangsung di daerah, yang dilaksanakan di 10 titik di 13 Provinsi pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2007. 7. Selanjutnya pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2007-2008, Pansus melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 8 kali dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Negara. Rapat Kerja kedua


www.parlemen.net

dilaksanakan

pada

tanggal

5

September

2007

dengan

acara

tanggapan/jawaban Pemerintah atas pandangan dan pendapat Fraksi-fraksi. Sedangkan Rapat Kerja ketiga dilaksanakan pada tanggal 12 September 2007, dengan acara penyampaian Pengantar Fraksi-fraksi atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Partai Politik dan penetapan pembahasan DIM Persandingan. 8. Selanjutnya mulai Rapat Kerja ke-4 sampai dengan ke-9, yaitu pada tanggal 19, 20, 26, 27 September, 3 Oktober, dan 4 Oktober 2007, Pansus mengadakan Rapat Kerja dengan agenda membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Persandingan Fraksi-fraksi RUU tentang Partai Politik. Tercatat, dari 324 butir permasalahan yang terdapat dalam DIM, Raker menyetujui rumusan RUU sebanyak 36 butir DIM. Sedangkan yang diputuskan untuk dilimpahkan ke Panitia Kerja (Panja) sebanyak 250 butir DIM untuk dibahas lebih mendalam. Sementara, 38 butir DIM dilimpahkan ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk dirumuskan. 9. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008, mulai tanggal 6 sampai dengan 16 November 2007 telah dilaksanakan Rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) sebanyak 8 kali untuk membahas materi yang dilimpahkan oleh Pansus kepada Panja. 10. Pada tanggal 19 November sampai dengan tanggal 28 November 2007 dilaksanakan Rapat Tim Perumus dan dilanjutkan dengan Rapat Tim Sinkronisasi. 11. Selanjutnya, pada Senin, 3 Desember 2007, Pansus melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I oleh Pansus atas RUU tentang Partai Politik.

Sidang Paripurna yang terhormat, Izinkanlah kami melaporkan secara umum hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. A. Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran adalah bagian dari hak asasi manusia. Usaha untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan non-diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.


www.parlemen.net

Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai partai politik dalam mengimplementasikan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam perilaku perpolitikan nasional. Di samping itu, dalam Undang-Undang ini ditegaskan pula beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejumlah pembaruan yang mengarah pada: penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, demokratisasi internal partai politik, tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, kesetaraan jender, dan kepemimpinan partai politik menjadi pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam Undang-Undang ini, dengan sistematika terdiri atas 21 bab, 53 Pasal, dan 106 ayat, sebagai berikut: Bab I

Ketentuan Umum

Bab II

Pembentukan Partai Politik

Bab III

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Bab IV

Asas dan Ciri

Bab V

Tujuan dan Fungsi

Bab VI

Hak dan Kewajiban

Bab VIII

Organisasi dan Tempat Kedudukan

Bab IX

Kepengurusan

Bab X

Pengambilan Keputusan

Bab XI

Rekrutmen Partai Politik

Bab XII

Peraturan dan Keputusan Partai Politik

Bab XIII

Pendidikan Politik

Bab XIV

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Bab XV

Keuangan

Bab XVI

Larangan

Bab XVII Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Bab XVIII Pengawasan Bab XIX

Sanksi

Bab XX

Ketentuan Peralihan

Bab XXI

Ketentuan Penutup

B. Materi yang menonjol dalam pembahasan materi 1. BAB tentang PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK Terdiri atas 3 pasal dan 11 ayat. a. Persyaratan pendirian partai politik secara substantif tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar dibandingkan dengan UU Nomor 31 Tahun 2002. Pansus sependapat bahwa pendirian partai politik tidak boleh dipersulit dan tetap menjamin hak hidup partai-partai, maka diisepakati bahwa syarat jumlah pendiri partai politik tetap, yaitu sebanyak 50 orang seperti UU No.31 tahun 2002.


www.parlemen.net

b. Substansi baru yang menonjol dalam Bab Pembentukan Partai Politik, yaitu menyertakan 30% perempuan dalam pendirian serta menyertakan sekurangkurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat. Sejak awal, fraksi-fraksi dan pemerintah sependapat bahwa pada prinsipnya keterwakilan perempuan dalam pendirian dan kepengurusan partai politik perlu diakomodasi. c. Disamping itu, tentang persebaran kepengurusan. Kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi yang semula 50%, setelah melalui pembahasan yang cukup dinamis, maka menjadi paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.

d. Ketentuan mengenai nama, lambang, atau tanda gambar semakin dipertegas dalam Penjelasan Pasal yang berbunyi: yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenal bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain. 2. BAB tentang ASAS DAN CIRI Bab ini termasuk materi yang oleh panja diselesaikan melalui mekanisme lobby, karena terdapat perdebatan yang cukup panjang dan membutuhkan pemahaman yang sama untuk mencapai kesepakatan, dan telah disepakati rumusannya mengikuti bunyi RUU yang diajukan oleh Pemerintah dengan ditambah satu ayat.

BAB IV ASAS DAN CIRI Pasal 9 (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana termaktub dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. BAB tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Berbeda dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang hanya terdiri dari satu ayat, pada RUU ini Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diklasifikasikan menjadi bab tersendiri, terdiri atas 4 pasal dan 5 ayat. Dalam bab ini dimuat ketentuan, antara lain: Dalam hal terjadi perselisihan partai politik, pengesahan perubahan tidak dapat dilakukan oleh Menteri.


www.parlemen.net

4. BAB tentang HAK DAN KEWAJIBAN Terdiri atas 2 pasal. Mengenai Hak Partai Politik, terdapat penambahan butir substansi bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, yaitu mengenai Hak partai politik untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD. Tambahan butir lainnya adalah Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. Sedangkan

untuk

ketentuan

tentang

kewajiban

partai

politik,

terdapat

penyempurnaan, antara lain bahwa partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK. Penyempurnaan lainnya, adalah partai politik berkewajiban menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat. 5. BAB tentang ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN Terdiri atas 2 pasal dan 7 ayat. Bab ini berisi tentang hierakhi kedudukan organisasi Partai Politik dari pusat sampai kelurahan/desa. Bab ini merupakan bab baru yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tidak ada. 6. BAB tentang KEPENGURUSAN Terdiri dari 8 pasal. Penambahan atau penyempurnaan substansi dalam Bab ini, antara lain keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Di samping itu, terdapat tambahan pasal baru yang memuat ketentuan bahwa kepengurusan dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas menjaga kehormatan dan martabat partai politik beserta anggotanya. 7. BAB tentang PENDIDIKAN POLITIK Dalam bab ini antara lain tertuang adanya semangat untuk membangun etika dan budaya politik, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membentuk karakter bangsa sebagai salah satu tujuan pendidikan politik, sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab partai politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 8. BAB tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK Konstruksi rumusan bab ini secara umum telah berubah dibanding RUU yang disampaikan Pemerintah. Judul Bab yang semula PERADILAN PERKARA PARTAI POLITIK diubah menjadi PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK. Bab ini memuat ketentuan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara

musyawarah

mufakat.

Namun,

bila

cara

tersebut

tidak

tercapai,

penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase partai politik. Dalam hal perkara diselesaikan oleh pengadilan, RUU ini membatasi durasi penyelesaian yaitu 60 hari pertama dan terakhir. Jika dilakukan kasasi, waktu yang diharuskan adalah 30 hari.


www.parlemen.net

9. BAB tentang KEUANGAN Pada bab Keuangan ini terdiri atas 6 Pasal. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Sumbangan yang sah menurut hukum, terdapat batasan, yaitu yang berasal dari perseorangan bukan anggota partai, paling banyak senilai satu milyar rupiah. Sedangkan sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak empat milyar dalam waktu satu tahun anggaran. Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, dalam bab ini terdapat ketentuan bahwa pengurus partai politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan, menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir, serta terbuka untuk diketahui masyarakat. 10. BAB tentang LARANGAN Ketentuan baru yang dimuat dalam bab ini, antara lain bahwa partai politik dilarang menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik. Penjelasannya berbunyi: “Sumbangan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk semua bentuk sumbangan dari anggota fraksi berdasarkan AD dan ART masing-masing partai politik”: 11. BAB tentang PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK Terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat, rumusan dalam bab ini terkait dengan pembubaran dan penggabungan. Partai politik bubar karena membubarkan diri, menggabungkan diri dengan partai lain dan dibubarkan oleh MK. Panja menyetujui untuk memenuhi asas publisitas maka pembubaran atau penggabungan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diumumkan dalam Berita Negara. 12. BAB tentang PENGAWASAN Bab ini disempurnakan menjadi satu pasal, dengan rumusan "Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang. 13. BAB tentang SANKSI Terdiri dart 4 pasal dan 10 ayat. Dalam bab sanksi ini diatur mengenal sanksi dalam katagori administratif (berupa teguran, pembekuan dan pembubaran), penjara, denda dan penyitaan aset. 14. BAB tentang KETENTUAN PERALIHAN Dalam ketentuan peralihan ini proses penyesuaian partai politik atas ketentuan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh partai politik paling lambat pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD/ART. Sedangkan partai yang sudah mendaftar di diproses menurut Undang-Undang ini. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

Sidang Paripurna yang terhormat Demikian Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pansus RUU Partai Politik kami sampaikan. Dan sebagai pelengkap laporan Pansus ini, tak lupa kami lampirkan Naskah RUU Partai Politik Hasil Pembicaraan di tingkat I/Pansus' sebagai bagian yang tak terpisahkan, dengan harapan dapat diambil keputusan di tingkat II dalam rapat paripurna ini, untuk selanjutnya mendapat persetujuan untuk disahkan menjadi undangundang.

Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR-RI, Anggota, dan Saudara Menteri Dalam kesempatan ini kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Pansus yang telah bekerja secara marathon pagi, siang, maupun malam hari bahkan sampai dini hari, seakan tak kenal Ielah demi selesainya pembahasan RUU tentang Partai Politik ini. Terima kasih kami sampaikan pula kepada wakil Pemerintah beserta jajarannya serta seluruh Staf Sekretariat Pansus atas kesabaran, dedikasi, dan dukungannya dalam melayani Pansus ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan masukan, saran dan kritiknya untuk perbaikan RUU ini, serta kepada teman-teman wartawan yang telah menyebarkan informasinya ke seluruh pelosok negeri. Semoga apa yang kita hasilkan akan tercatat sebagai amal ibadah bagi bangsa dan negara. Sekian. Billahit taufiq wal hidayah, Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 6 Desember 2007


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents