DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -------------------------------------------LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI PAPUA PADA MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------
I.
PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja 1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pasal 210 ayat (2) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 5. Rapat Internal Komisi III DPR RI; 6. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW/03041/DPRRI/II/2015 mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Papua. B. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. C. Susunan Tim
1.
DR. BENNY K HARMAN, SH 2. JOHN KENNEDY AZIZ, SH 3. DRA. WENNY HARYANTO, SH 4. WIHADI WIYANTO,SH 5. MARTHIN HUTABARAT,SH 6. DRS. WENNY WAROUW 7. I PUTU SUDIARTANA 8. H.MUSLIM AYUB,SH,MM 9. H. YAQUT CHOLIL QOUMAS 10. H.TB SOEMANDJAJA, SD 11. DRS. AKBAR FAIZAL, Msi
KETUA TIM /PIMPINAN KOMISI III DPR RI/FDEMOKRAT ANGGOTA TIM/F-GOLKAR ANGGOTA TIM/F-GOLKAR ANGGOTA TIM/ F-P. GERINDRA ANGGOTA TIM/ F-P. GERINDRA ANGGOTA TIM/ F-P. GERINDRA ANGGOTA TIM/ F-P. DEMOKRAT ANGGOTA TIM/ F-P. AMANAT NASIONAL ANGGOTA TIM/ F-PKB ANGGOTA TIM/ F-PKS ANGGOTA TIM/ F-NASDEM
-1-
Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BNN dan Penghubung Kementrian Hukum dan HAM. D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 17 Maret sampai dengan 21 Maret 2015. E. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Papua melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Kapolda Papua beserta jajarannya, Kapolda Papua Barat beserta jajarannya dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Papua beserta jajarannya; 2. Pertemuan dengan Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua beserta seluruh jajarannya dan peninjauan Lapas Abupera Jayapura. 3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Papua. 4. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura di Provinsi Papua beserta seluruh jajarannya. 5. Pertemuan dengan PT Freeport Indonesia dan kunjungan ke lokasi PT Freeport Indonesia.
II.
HASIL KUNJUNGAN KERJA
A.
Pertemuan dengan Kapolda Papua beserta jajarannya, Kapolda Papua Barat beserta jajarannya, dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Papua beserta jajarannya. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Papua dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2015, Pukul 15.00 WIT di Aula Mapolda Papua. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pemaparan dari Kapolda Papua
-
Alokasi Anggaran Polda Papua Ta. 2015 Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor:Kep/954/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang alokasi anggaran satker dilingkungan Polri TA. 2014, Alokasi anggaran Polda Papua TA. 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.349.484.012.000,- yang bersumber dari APBN dan PNBP dan telah dijabarkan ke dalam 12 Program dan 34 kegiatan dengan rincian sebagai berikut : a.
Rincian Perbelanja : 1) 2)
3)
Belanja Pegawai sebesar Rp. 977.262.678.000,Belanja Barang sebesar Rp. 361.894.549.000, Rupiah Murni Rp. 325.431.821.000, Pnbp Rp. 36.462.728.000,Belanja Modal sebesar Rp. 10.326.785.000,(Sumber anggaran Rupiah Murni)
-2-
b.
Rincian Perprogram dan kegiatan : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
-
Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri sebesar Rp. 830.092.676.000,Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian sebesar Rp. 104.158.642.000,Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar Rp. 11.988.565.000,Program Pendidikan dan latihan Aparatur Polri sebesar Rp. 19.034.037.000,Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepolisian sebesar Rp. 9.898.221.000,Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 21.519.598.000,Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 500.000.000,Program Pemberdayaan Potensi Keamanan sebesar Rp 49.865.664.000,Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 141.240.429.000,Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp. 48.806.369.000,Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi sebesar Rp. 111.862.573.000,Program Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Kepolisian sebesar Rp. 517.239.000,-
Realisasi penyerapan anggaran Polda Papua Ta. 2014 Alokasi anggaran TA. 2014 sebesar Rp. 1.413.735.948.000,- realisasi s/d per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.303.725.827.000,- atau tercapai 92,22 %. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kinerja Polda Papua Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.413.735.948.000,- yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.079.168.525.000,-, belanja barang Rp. 320.695.196.000,- dan belanja modal Rp. 13.872.227.000,-. Dari total besaran alokasi anggaran tersebut sebesar Rp. 1.381.729.871.000,- adalah bersumber dari Rupiah Murni dan sisanya sebesar Rp. 32.006.077.000,- bersumber dari PNBP. Alokasi anggaran TA. 2014 tersebut secara spesifik pagu belanja barang dan belanja modal masih jauh dari mencukupi untuk mendukung operasional Polda Papua jika dihadapkan pada tantangan tugas yang dihadapi antara lain: 1.
Kondisi geografis Papua yang sangat berat dan secara umum harus ditempuh melalui transportasi udara, kondisi ini sangat membatasi mobilitas, koordinasi dan konsolidasi langsung satuan Polda Papua, yang mana kegiatan perjalanan dinas Polda Papua untuk mendukung seluruh kegiatan pada TA. 2014 teralokasi sebesar Rp. 6.770.702.000,. yang dibagi kedalam tiga kegiatan antara lain kegiatan perjalanan dinas rapat kosultasi, konsolidasi, pendidikan dan dinas lainnya sebesar Rp. 6.175.291.000,- , perjalanan Dinas Mutasi sebesar Rp. 30.000.000,- dan perjalanan dinas pengawasan dan pemeriksaan sebesar Rp. 565.411.000,Dengan alokasi sebesar ini yang didistribusikan untuk seluruh Satuan kerja jajaran Polda Papua ratarata setiap Polres baru mendapatkan biaya perjalanan dinas dengan kisaran antara Rp. 50 juta sampai dengan 70 juta saja.
-3-
Untuk mengatasi hal tersebut, Polda Papua setidak-tidaknya masih memerlukan tambahan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 11.308.311.000,- sehingga total biaya perjalanan Dinas Polda Papua TA. 2015 menjadi Rp. 18.449.410.000,- (Pagu Ta. 2015 sebesar Rp. 7.141.099.000,- + Rp. 11.308.311.000,-). 2.
-
Anggaran kegiatan fungsi intelijen Kepolisian Polda Papua pada TA. 2014 dialokasikan Rp. 7.233.371.000,- yang diarahkan untuk mendukung kegiatan penyelidikan intelijen dan kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen. Besaran alokasi anggaran tersebut jika di rata-ratakan dibagi kepada 31 satuan kerja kewilayahan yang menyelenggarakan fungsi intelijen maka kegiatan intelijen rata-rata hanya mampu terbiayai Rp. 233.334.000,- per tahun. Sangat jauh dari memadai dikaitkan dengan tantangan tugas yang harus dihadapi petugas intelijen di lapangan. Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran Polda Papua Ta. 2015 sebesar Rp. 12.369.547.000,- anggaran kegiatan fungsi intelijen telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.136.176.000,- atau naik 58,48 %.
Terkait penanganan kasus, Tindak Pidana atau kasus kriminalitas yang paling banyak terjadi diwilayah hukum Polda Papua dan yang termasuk Crime Index adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
Pengroyokan Pemerkosaan Pembunuhan Penganiayaan Penganiayaa ringan Penganiayaan berat Pencurian Kendaraan Bermotor Pencurian Pemberatan Pencurian Kekerasan Penggelapan Penipuan Pengrusakan Narkotika KDRT
Data Kasus Crime Index tahun 2013 s/d 2015 adalah sebagai berikut : 1400
1200
1269
1241
1000
800
868 797 CT
600 550
540
CC
597 510
400
415 310
200
433 361 249
1400
64 46
12470
10247
44
92
126
280
303
249
199 16 10
0 1270
1200
1000
1212
-4931
800
1213
891
350
300
302
250
200
CT
150
CC 100
119
108
92 50
105
72 57
56
55
60
Dari data terdapat 3 jenis pidana yang sering terjadi 30 20 16 7 grafik 11 7 diatas, 28 26 tindak 25 9 28 15 21 27 0 0 dan 23 15 hukum Polda Papua adalah Penganiayaan, Pencurian dengan pemberatan dan Pencurian Kendaraan Bermotor. 0 diwilayah
Penyebab tingginya kasus penganiayaan adalah sebagian besar diakib Data perkara tindak pidana Khusus atau tindak pidana tertentu terutama tindak pidana Kehutanan, Tindak Pidana bidang Energi, dan Sumber daya alam yang sedang ditangani. 1)
Tindak pidana Khusus Data Penanganan Perkara Pencucian Uang Bulan Januari 2015 s/d 10 Maret 2015
No 1
JENIS TP TPPU JUMLAH
SIDIK -
PROSES HAP I P.19 -
P.21 2 2
JML 2 2
KET Sidik
Data Kasus Menonjol pada Subdit II Perbankan : a)
LP / 157 / VII / 2013 SPKT tanggal 21 juli 2013, Perkara tindak pidana Pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh saudara Bernard Sagrim , MM. Telah dilakukan proses Sidik sampai dengan P.21 dan Tahap II, serta telah mendapatkan Vonis Pengadilan Negeri Tipidkor Manokwari.
b)
LP/184/XI/2014/SPKT/Polda Papua, tanggal 11 November 2014, Perkara tindak pidana Pencucian uang dengan perkara pokok Pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh tersangka SADRAK NAWIPA dengan korban AKBP JEFRI SIAGIAN (Kasubdit III Tidpidkor Dit Reskrimsus Polda Papua).
-5-
Data Penanganan Perkara Tipidter Bulan Januari 2015 s/d 10 Maret 2015 No 1 2 3 4
JENIS TP Illegal Logging Migas Pertambangan TPPU (Migas) JUMLAH
9
1
P.21 7 12 1 2 22
JML 11 15 2 2 30
KET 1 kss sisa 2013 lidik 1 kss sisa 2013
a)
LP/57/III/2013/SPKT/Papua, tanggal 21 Maret 2013, dengan TP dibidang Migas yaitu sekitar bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Barat telah terjadi TP dibidang Minyak dan Gas Bumi yaitu melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga, yang diduga dilakukan oleh JIMMI LEGESANG dan LABORA SITORUS (pasal 55 KUHP), untuk tersangka LABORA SITORUS telah diproses sampai dengan Tahap II dan telah mendapatkan Vonis Kasasi dari Mahkamah Agung, dan telah menjalani putusan di LP Kota Sorong, sedangkan tersangka JIMMI LEGESANG masih dalam proses Sidik, tersangka DPO.
b)
LP/65/III/2013/SPKT/Papua, tanggal 28 Maret 2013, dengan TP dibidang Kehutanan yaitu pada tgl 28 Maret 2013 sekitar pkl 12.30 wit perugas telah menemukan kapal LCT Eura sedang melakukan bongkar kayu olahan di Industri PT. Rotua, setelah dilakukan pemeriksaan thp Nakhoda kapal sdr SELEWANUS BURDAM bahwa kayu olahan ts diangkut dr daerah segun kab. Sorong sebanyak ± 1500 batang, yang diduga dilakukan oleh IMMANUEL MAMORIBO, dan LABORA SITORUS (pasal 55 KUHP), LP/107/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 14 Mei 2013 dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana minyak dan bumi yang dilakukan oleh LABORA SITORUS, telah diproses sampai dengan Tahap II dan telah mendapatkan Vonis Kasasi dari Mahkamah Agung.
c)
-
SIDIK 3 3 1
PROSES HAP I P.19 1
d)
LP/108/V/2013/SPKT/Papua, tanggal 14 Mei 2013 dengan perkara tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana Kehutanan yang dilakukan oleh LABORA SITORUS, telah diproses sampai dengan Tahap II dan telah mendapatkan Vonis Kasasi dari Mahkamah Agung.
e)
Kejadian Kebakaran / Pembakaran hutan yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa waktu yang lalu diketahui terjadi kebakaran hutan pada area kurang lebih 3 hektar di wilayah Kabupaten Jayapura.
Upaya pencegahan yang direncanakan dan sudah dilakukan terhadap Kejahatan terorganisasi dan Kejahatan Trans Nasional (Illegal Logging, Illegal Fishing, Illegal Mining). 1) Bangun synergitas dengan Crime justice System. 2) Berdayakan Koordinasi dan pengawasan / Korwas PPNS. 3) Kerjasama dengan instansi pemerintah terkait tugas-tugas (Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup).
-6-
4) 5)
Membuat Surat-surat Telegram sebagai petunjuk arahan ke wilayah (Polres jajaran Polda Papua). Mendatangi tempat-tempat rawan tindak pidana dibidang Kehutanan, Pertambangan, dan tindak pidana Perikanan.
-
Hambatan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diatas. 1) Terbatasnya jumlah tenaga Ahli. 2) Kasus-kasus yang ditangani Ditreskrimsus memerlukan ahli-ahli yang mayoritas berada diluar Papua dalam hal ini di Jakarta (ahli Migas, Ahli Minerba, dsb). 3) Terbatasnya Sarana Mobilitas dalam melakukan penyelidikan. 4) Luasnya wilayah tugas. 5) Aspek kurangnya SDM secara Kwantitas dan Kualitas.
-
Selanjutnya mengenai Data penanganan tindak pidana Korupsi : Data Penanganan Perkara Tipidkor Tahun 2014
N O 1
SATKER
PROSES P.19 P.21 6 13
DITRESKRIM SUS
SIDIK 11
HAP I -
2
RES JJRN PAPUA
40
13
8
3
RES JJRN P BRT
13
-
64
13
JML
JML 30
SISA 17
41
102
61
1
18
32
14
15
72
164
92
PPKN 1.131.150.00 0 4.979.872.50 0 1.145.000.00 0 7.256.022.50 0
Data Penanganan Perkara Tipidkor Bulan Januari 2015 s/d 28 Februari 2015 N O 1 2
SATKER DITRESKRIM SUS RES JJRN PAPUA JML
1)
2)
3)
SIDIK 12 42 54
HAP I 11 11
PROSES P.19 P.21 6 8 2 14 2
JML 18 61 79
SISA
PPKN
Laporan Polisi Nomor : LP/04/II/2012/Ditreskrimsus, tgl 1 Februari 2012, dugaan TPK penyalahgunaan dana Hibah/bantuan keuangan Kepada Pemkab Maybrat Ta. 2009 sebesar Rp. 3.261.667.247,dengan tersangka SEFANYA SERAUAN, dkk (Bupati Maybrat, saudara Drs. BERNARD SAGRIM, MM) LP / 157 / VII /2013/SPKT/Papua tanggal 21 juli 2013, Perkara tindak pidana Pencucian uang dengan perkara pokok tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh saudara Bernard Sagrim , MM. Telah dilakukan proses Sidik sampai dengan P.21 dan Tahap II, serta telah mendapatkan Vonis Pengadilan Negeri Tipidkor Manokwari. LP /133/VIII/2014/SPKT/Papua, tanggal 25 Agustus 2014, Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan dana HIBAH / BANSOS TA. 2012-2013 dan TPPU, yang dilakukan oleh SOLEMAN RANTE
-7-
4)
-
TOMASSOYAN, S.Sos, M.Si (Kadis GPPKAD Kab. Dugiyai), proses sidik dan telah Tahap I pada tanggal 6 Maret 2015. LP /10/I/2015/SPKT/Papua, tanggal 14 Januari 2015, Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan dana Bantuan Sosial HIBAH / BANSOS TA. 2012-2013 secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Drs. THOMAS TIGI (Bupati Kab. Dugiyai), proses sidik dan telah Tahap I pada tanggal 6 Maret 2015.
Gejolak atau kerusuhan sosial yang menonjol, yang sering terjadi diwilayah hukum Polda Papua adalah :
1)
Perang Suku Perang suku merupakan salah satu cara yang dianggap oleh masyarakat asli Papua sebagai cara mencari keadilan atau cara menyelesaikan masalah yang melibatkan dua atau lebih suku-suku di Papua. Beberapa alasan terjadinya perang suku adalah sengketa batas wilayah / ulayat suku, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan sebagainya.
2)
Penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Konflik ini merupakan konflik horizontal yang terjadi melibatkan unsur pemerintahan dengan kelompok masyarakat. Penyebab konflik horizontal ini adalah adanya keinginan dari kelompok masyarakat tertentu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok masyarakat ini menggunakan senjata yang dimilikinya, melakukan aksi teror dan pembunuhan baik kepada aparat keamanan maupun kepada masyarakat sipil
3)
Unjuk Rasa oleh Gerakan Separatis Politik Konflik ini juga merupakan konflik horizontal dengan latar belakang keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan jalan melakukan aksi propaganda berupa unjuk rasa dan demonstrasi dengan melibatkan massa pendukungnya. Aksi demo maupun unjuk rasa ini sering -8-
kali dilakukan dengan aksi kekerasan maupun ancaman kekerasan dan kegiatan lainnya yang menimbulkan gangguan kamtibmas lainnya. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perang suku adalah : a)
b)
c)
Melakukan lokalisir dan pemisahan antar dua kelompok yang berkonflik dengan menempatkan personil aparat keamanan pada wilayah tempat terjadinya perang suku. Melakukan upaya mediasi dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama yang berpengaruh pada masing-masing kelompok yang bertikai dengan melibatkan aparatur Pemerintah Daerah. Melaksanakan upacara adat penyelesaian masalah.
Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi konflik vertikal, khususnya yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan gerakan separatis politik (GSP) adalah : a) b)
c)
4)
Melakukan tindakan preventif berupa pengiriman pasukan Brimob maupun TNI pada daerah-daerah rawan. Melakukan pengejaran, penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku maupun orang-orang yang terlibat tindak pidana. Melakukan kegiatan “Operasi Kepolisian Penegakan Hukum” terhadap kelompok pelaku dan pengikutnya.
Berdasarkan atas hasil penyelidikan, penyidikan dan penelitian yang dilakukan, faktor-faktor utama yang menjadi pemicu munculnya konflik sosial untuk perang suku adalah : a) b) c)
d)
e)
Adanya keyakinan dan ketaatan terhadap adat istiadat maupun kepala suku dalam menyelesaikan masalah. Rendahnya pemahaman akan hukum nasional / hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adanya salah penafsiran dalam aplikasi penerapan daerah Otonomi khusus dan pengakuan terhadap hak ulayat ataupun hak adat. Adanya kebiasaan konsumtif, yang hanya memikirkan keinginan dan kemampuan sesaat, jarang memikirkan atau merencanakan jangka panjang kehidupan perekonomian pribadi maupun kelompoknya. Secara sederhana dikatakan “dapat hari ini, habis hari ini” Konflik perang suku dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan.
Upaya yang dilakukan dalam mencegah timbulnya perang suku adalah: a)
b)
c)
Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai agen deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik yang timbul dan terjadi dilingkungan tugasnya. Melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut bersama menjaga situasi kamtibmas dilingkungan masing-masing. Meningkatkan kegiatan Perpolisian Masyarakat berbasis Suku dengan membentuk Forum Komunikasi Antar Suku (FORKAS)
-9-
d)
e)
Melakukan tindakan “CEGER” (cepat dan segera) menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan muncul, yang dimungkinkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar yang menjadi potensi munculnya perang suku, dengan melibatkan aparat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Melakukan pemetaan potensi konflik dan mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas.
Di akhir pemaparan, Kapolda Papua menyampaikan beberapa saran masukan dan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas anggota Kepolisian di Provinsi Papua. 1.
Dalam menanggulangi aksi yang dilakukan oleh KKB maupun GSP, tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara integral, berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stake holder sehingga peran dan campur tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan. Dalam hal ini beberapa kelompok pendukung KKB / GSP tersebut telah teridentifikasi seperti KNPB (Komite Nasional Papua Barat), TRWP (Tentara Republik West Papua), TPN / OPM (Tentara Pembebasan Nasional / Organisasi Papua Merdeka), WPNA (West Papua National Army), WPIA (West Papua Interest Agency) yang secara liar bebas melakukan gerakan-gerakan mereka seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Polri kewalahan untuk melakukan penegakan hukum apabila tidak tertangkap tangan atas kegiatan-kegiatan mereka yang melakukan makar atau gerakan membantu KKB. Disarankan melalui Komisi III DPR RI dapat memberikan penegasan kepada semua Stake Holder Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk mengumumkan secara transparan organisasi mereka adalah terlarang dan dibubarkan oleh pihak terkait, termasuk larangan terhadap dukungan luar negeri dalam mendukung pergerakan mereka.
2.
Aksi yang dilakukan oleh KKB maupun GSP lebih banyak disebabkan alasan kesejahteraan, sehingga pendekatan kesejahteraan (soft approach) merupakan jawaban atas aksi yang dilakukan oleh KKB dan GSP. Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri bersifat terbatas dan sementara sehingga diperlukan dukungan dan campur tangan dari Pemerintah.
3.
Dalam upaya penegakan hukum, diperlukan persamaan persepsi terhadap penerapan pasal maupun proses hukum serta pasca pemidanaan terhadap para pelaku. Diperlukan intervensi dari aparat CJS tingkat pusat guna singkronisasi pandangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berupaya mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi alam dan keterbatasan sarana transportasi serta komunikasi, yang menjadikan wilayah Papua sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus, dimohon kiranya dalam penentuan standar biaya umum maupun standar biaya khusus bagi Polri, khusus untuk Polda Papua dilakukan peninjauan kembali terhadap dukungan anggaran baik rutin maupun khusus. Penentuan standar biaya yang digunakan untuk operasional pelaksanaan tugas, dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah seperti wilayah terpencil, wilayah perbatasan dan wilayah pegunungan. Standar tersebut dapat menyesuaikan dengan standar biaya yang diberlakukan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada umumnya dan khususnya pada Pemerintah Daerah baik tingkat Kota maupun kabupaten.
5.
Tidak adanya dukungan sewa rumah bagi personil yang bertugas diwilayah papua yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dan belum memadainya tunjangan kemahalan yang diterima saat ini bila dibanding dengan kebutuhan harga sembilan bahan pokok yang cukup tinggi di wilayah Papua khususnya wilayah
-10-
Pegunungan tengah dan wilayah terpencil lainnya di Papua. Tunjangan kemahalan yang ada saat ini mendasari pada surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-150 / A / 2002 tanggal 16 September 2002 perihal tunjangan khusus Provinsi Papua . Tunjangan terkecil untuk Bharada dengan indek Rp. 225.000,- dan yang terbesar pangkat Inspektur Jenderal dengan indeks Rp. 850.000,- . hal tersebut masih jauh dari harapan. Setidaknya ditambahkan 0 digit dibelakang, (Data terlampir). 6.
Masih adanya Polres-Polres yang belum memiliki Mako Polres dan asramanya yang representatif, sehingga dianggap perlu untuk segera dibangun sesuai dengan standar bangunan Mapolres / Asrama, antara lain : a. b. c. d. e. f. g.
7.
Polres Mappi Polres Asmat Polres Tolikara Polres Lanny Jaya Polres Puncak Jaya Polres Waropen Polres Boven Digoel
Terjadi ketidak singkronan antara Skep Kapolda Nomor : Kep / 27 / I / 2012 dan Skep Kapolda Nomor : Kep / 524 / XII / 2012 dengan Peraturan Kapolri Nomor : 5 tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2012 tentang tunjangan khusus untuk personil yang bertugas pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, dimana terdapat wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang belum masuk dalam Perkap sehingga tunjangan yang sudah ada menurut Skep Kapolda tidak dapat dibayarkan karena bertentangan dengan Peraturan Kapolri yang menyatakan tidak dapat dibayarkan sehingga dana tersebut dikembalikan kepada negara (Rp. 8,5 Miliyar) antara lain : a.
Wilayah Perbatasan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
b.
Polsek Sota Merauke Polsek Onggaya Merauke Polsek Bupul Merauke Polsek Muting Merauke Polsek Waropko Boven Digoel Polsek Mindiptanah Boven Digoel Polsek Jair Boven Digoel Polsubsektor Sesnuk Boven Digoel Polsubsektor Batom Pegunungan Bintang Polsubsektor Iwur Pegunungan Bintang Polsek Waris Keerom Polsek Senggi Keerom Polsek Arso Keerom Polsek Web Keerom
Wilayah Pulau Terluar . 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Polsek Kimam Merauke Polsubsektor Waan Merauke Polsubsektor Pulau Teluk Umar Nabire Polsubsektor Teluk Hariti Nabire Polsubsektor Pulau Mangguandi Biak Numfor Polsubsektor Pulau Adi Jaya Kaimana Polsubsektor Kepulauan Ayau Raja Ampat
-11-
2. Pemaparan Kapolda Papua Barat
Polda Papua Barat resmi terbentuk pada 19 Desember 2014, dan dari sisi administrasi masih bergantung kepada Polda Papua. Masukan yang ingin disampaikan adalah mohon dukungan dari sisi anggaran, karena Polda Papua Barat belum mempunyai gedung kantor sendiri, dan fasilitas rumah dinas pun masih mengontrak. Semoga dengan adanya kemandirian dari sisi Anggaran Polda Papua Barat dapat bekerja dengan lebih baik kedepannya. 3. Pemaparan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Papua
Kesimpulan dalam pemarapan yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Provinsi Papua yaitu dalam penangulangan bahaya narkoba diperlukan adanya efektifitas program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Guna memadainya efektifitas tersebut, maka diperlukan profesionalitas lembaga BNN di wilayah Provinsi Papua yang mampu melakukan : 1.Penindakan dan penanganan penyalahgunaan narkoba secara terus menerus; 2.Penerapan strategi sosialisasi bahaya narkoba bagi seluruh komponen masyarakat untuk terwujudnya ASEAN DRUG FREE 2015 di wilayah Prov. Papua 3.Sinergitas dengan instansi terkait dalam pencegahan dan pengawasan lalu lintas narkoba illegal. 4.Peranserta kepedulian masyarakat dalam mencegah narkoba baik di Instansi Pemerintah maupun lingkungan sekitarnya serta berkomitmen untuk hidup sehat tanpa narkoba. Adapun saran yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1.Untuk mendukung gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba disarankan kepada pemerintah daerah untuk membangun tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba; 2.Guna mendukung kinerja BNNP Papua disarankan pemerintah daerah untuk memberi hibah lahan guna dibangunnya kantor BNNP Papua. 4. Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda Papua, Kapolda Papua
Barat dan Kepala Badan Narkotika Provinsi Papua Sesi tanya jawab oleh Anggota Komisi III DPR RI terhadap Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat dan Kepala Badan Narkotika Provinsi Papua adalah seputar masukan terhadap Kapolda Papua untuk pengamanan yang lebih baik di Provinsi Papua karena Papua merupakan rumah kaca Indonesia yang berita nya sampai ke tingkat internasional. Penanganan kasus-kasus seperti Ilegal Loging, Ilegal Fishing dan Tindak Pidana Korupsi harus menjadi fokus utama Polda Papua. Kemudian pengawasan terhadap orang Asing di Papua juga harus diperhatikan. Terhadap Badan Narkotika Provinsi Papua Anggota Komisi III DPR RI mengharapkan adanya langkah-langkah konkrit agar peredaran narkoba dapat diminimalisir.
-12-
B.
Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua beserta jajarannya
Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua beserta jajarannya dilaksanakan pada Rabu Malam, 18 Maret 2015 pukul 20.00 WIT. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan yang disampaikan oleh Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua adalah sebagai berikut: - Untuk tahun 2015 pagu definitif yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebesar Rp 118.647.738.000,- (Seratus delapan belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terbagi dalam 11 program dengan rincian sebagai berikut: I. ANGGARAN TAHUN 2015 NO PROGRAM PAGU DEFINITIF PENANGGUNG 2015 JAWAB 1 Program Dukungan manajemen dan 14.273.017.000 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1.504.670.000 Divisi Administrasi Kementerian dan HAM 3 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 1.700.000.000 Aparatur Kementerian dan HAM 4 Program Pembinaan & Penyelenggaraan 55.677.389.000 Divisi Pemasyarakatan Pemasayarakatan 5 Program Peningkatan Pelayanan & Penegakan 42.424.887.000 Divisi Keimigrasian Hukum Keimigrasian 6 Program Pembentukan Hukum 218.690.000 7 Program Pemajuan HAM 532.034.000 8 Program Penelitian & Pengembangan 91.000.000 Kementerian Hukum dan HAM Divisi Yankumham 9 Program Pembinaan Hukum Nasional 1.208.851.000 10 Program Administrasi Hukum Umum 917.200.000 11 Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI 100.000.000 Jumlah 118.647.738.000 - Realisasi penyerapan anggaran 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 98,33% dengan rincian sebagai berikut:
-
Mengenai kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : a. Belanja Pegawai 1) Sejak tahun 2002 tunjangan kemahalan Papua khusus instansi vertikal tidak mengalami kenaikan mengingat kebutuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun sehingga kami mohon tunjangan kemahalan Papua dapat dinaikkan. 2) Sejak tahun 2011 Tunjangan resiko keselamatan untuk petugas pemasyarakatandihapuskan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, untuk itu kami mohon kiranya tahun anggaran 2016, anggaran tunjangan resiko dialokasikan kembali.
-13-
b. Belanja Barang 1) Dengan adanya kebijakan Presiden RI terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan fasilitas paket meeting dan diganti dengan pemanfaatan aula kanwil maupun unit pelaksana teknis, sedangkan fasilitas yang ada di aula belum memenuhi syarat, contohnya sound system, air conditioner, meja kursi rapat, podium, infokus dan layar, dll sebagian belum tersedia. 2) Peta geografis Papua yang terdiri dari daerah maritim dan pegunungan sehingga tidak dapat dijangkau dengan perjalanan darat sehingga untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi, pengawasan dan monitoring sebagian besar menggunakan transportasi udara, untuk itu di mohon biaya perjalanan dinas tidak bisa disamakan dengan daerah lain diluar Papua. c. Belanja Modal 1) Tahun anggaran 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengusulkan renovasi Ex Rumah Detensi Imigrasi untuk menjadi gues house (rumah singgah) dan pengadaaan sarana dan prasarana sebesar Rp 3.000.000.000,-; 2) Dalam pengusulan anggaran APBN-P 2015 kami telah mengusulkan pembangunan Lapas/Rutan: Pembangunan lanjutan penyelesaian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Abepura mencakup pembangunan kantor administrasi, pembangunan rumah dinas Kalapas,rumah dinas KPLP, pembangunan mess pegawai, Pengadaan meubelair kantor dan gereja dengan total usulan anggaran Rp 14.385.318.000, Pembangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena mencakup pembangunan pagar pembatas jalan, pembangunan blok wanita, pembangunan blok narapidana, pembangunan dapur, pembangunan gereja, pembangunan masjid, pembangunan poliklinik, pembangunan drainase dan normalisasi pagar tembok keliling luar dengan total usulan anggaran Rp 76.659.545.656, Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Timika mencakup pembangunan pagar pembatas jalan, rehabilitasi kantor, pembangunan blok narapidana, rehabilitasi blok wanita, aula, pembangunan dapur, poliklinik, bengkel kerja, ruang kunjungan jalan masuk antar blok dengan total usulan anggaran Rp 52.652.496.200, Pembangunan baru Lembaga Pemasyarakatan Sarmi pada tahun 2012 pemerintah kabupaten sarmi memberikan tanah kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua seluas 10 hektar dan pada tahun anggaran 2012telah dialokasikan anggaran untuk pematangan lahan sebesar Rp 1.350.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2013 s.d. tahun 2015 usulan pembangunan Lapas Sarmi belum terealisasi. Adapun usulan pembangunan tahap I Lapas Sarmi sebesar Rp 33.682.454.000, Rehabilitasi Balai Pemasyarakatan Merauke mencakup penimbunan, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan rumah dinas kopel 2 unit, pembangunan saluran A, pembangunan saluran B, pembangunan saluran C, pembangunan sumur gali, pembangunan menara air, rehab rumah dinas, pembangunan garasi, dan meubelair dengan total usulan anggaran Rp 3.617.480.000, Pembangunan lanjutan penataan ulang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika mencakup rehabilitasi kantor Lapas, pembangunan pagar keliling 390 M’, rehab blok hunian, pembangunan blok wanita, pembuatan drainase sambungan 278,50 M, pembuatan talud dan perbaikan tangga 33 M, pengecatan pagar tembok, pembangunan aula, pembangunan blok hunian, pembangunan jaringan air, pembangunan jalan lingkungan (160 M’) pembuatan lapangan footsal, dan pengadaan meubelair kantor dengan total usulan anggaran Rp 19.060.225.000, Pembangunan Gedung terbuka, pembangunan Rumah Dinas tipe 45 ; pembangunan Rumah dinas tipe 36, dengan total usulan anggaran Rp. 6.251.365.000,-
-14-
-
Upaya Strategis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah (Perda) yang juga terdapat sinkronisasi dengan Peraturan Perundangundangan dan peraturan lainnya melalui upaya : 1. Inventarisasi Perda dan Raperda Kabupaten/Kota. Provinsi Papua terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yang sebagian besar kabupaten tersebut merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum, khususnya pembangunan materi hukum (substansi hukum) harus dan masih sangat perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, sebagai upaya dan strategis yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah melakukan Inventarisasi Perda dan Raperda dengan tujuan untuk mengetahui produk hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota di Provinsi Papua,baik yang diusulkan atas prakarsa eksekutif dan dari inisiatif DPRD, sebagai data Base Produk hukum Daerah di Kanwil. Data Perda tersebut selanjutnya dilakukan pemetaan dan klasifikasi untuk dijadikan bahan kajian Perda oleh Tim yang dibentuk Kakanwil Hukum dan HAM Papua, dan hasil kajian Perda dituangkan dalam bentuk telaahan dan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tabel : Inventarisasi Perda dan Raperda Kabupaten/Kota. RAPERDA DALAM PERDA PROLEGDA 2015 PEMERINTAH NO DAERAH 2013 2014 INISIATIF INISIATIF EKSEKUTIF DPRD 1. Provinsi Papua 27 10 27 10 2. Kota Jayapura 14 5 6 3. Kab. Keerom 11 7 39 4. Kab. Merauke 9 12 15 2 5. Kab. Jayapura 9 2 6. Kab. Mimika 9 14 8 7. Kab. Biak Numfor Catatan: Kabupaten yang lain sampai saat ini belum mengirimkan data perda dan prolegda 2. Koordinasi Prolegda. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melakukan Koordinasi Prolegda dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi Program Legislasi Daerah diakukan sebagai upaya untuk melihat Perencanaan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten/kota dan berbagai permasalahannya yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam membentuk Peraturan Daerah mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan serta dalam implementasinya, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang ada di daerah. 3. Fasilitasi dan Kerjasama. Fasilitasi dan kerjasama Pembentukan Peraturan Daerah antara Kanwil Hukum dan HAM Papua dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (eksekutif dan legislatif). Fasilitasi dan kerjasama tersebut dibangun dalam rangka pembangunan subtansi hukum yang baik, agar Peraturan Daerah yang dibentuk tunduk pada kaedahkaedah dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tetap dalam bagian subsistem hukum nasional. Dalam fasilitasi dan kerjasama Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, membantu Pemerintah Daerah dalam perancangan dan harmonisasi Raperda dengan melibatkan tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan yang ada di Kanwil.
-15-
-
Mengenai kondisi Lapas/Rutan di Provinsi Papua
Tabel.a.4 : Data kapasitas Lapas/Cab.Rutan No
Kapasitas
Nama Lapas/Cab Jumlah Jumlah Petugas Jumlah Ket Rutan Pegawai Pengamanan Penghuni 1. 600 Lapas Klas IIA 92 39 373 Abepura 2. 308 Lapas Klas IIA 74 34 140 Narkotika Jayapura 3. 218 Lapas Klas IIB 32 33 309 Merauke 4. 250 Lapas Klas IIB 39 12 84 Timika 5. 120 Lapas Klas IIB 49 37 126 Biak 6. 150 Lapas Klas IIB 55 20 151 Nabire 7. 100 Lapas Kals IIB 37 19 85 Serui 8. 140 Lapas Klas IIB 37 18 45 Wamena 9. 150 Cab.Rutan Tanah 13 5 8 Merah Jumlah 428 217 1.321 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar Lapas dan Cab.Rutan di seluruh Papua belum terjadi Overkapasitas. Sebab terjadinya pelarian Narapidana dan Tahanan : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Lapas terbatas dari segi kualitas dan kuantitas. 2. Sarana dan Prasarana kurang mendukung. 3. Lingkungan sosial masyarakat setempat. Upaya pencegahan : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di maksimalkan. 2. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkatkan. 3. Upaya pendekatan terhadap tokoh masyarakat setempat. - Pencegahan dan penyalagunaan penyelundupan atau peredaran Narkoba yang dikendalikan di dalam Lapas yaitu : 1. Seluruh jajaran Lapas malaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan arahan-arahan dan petunjuk secara rutin. 3. Melakukan penggeledahan secara mendadak/rutin ke dalam blok-blok hunian Narapidana dan Tahanan. 4. Melakukan koordinasi dengan pihak Polri dan BNN untuk razia penyalahguna Narkoba.
-
Terhadap pelaksanaan Sistem Pelayanan Paspor One Stop Service dan Adaptasi terhadap Sistem Teknologi Informasi.
Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua membawahi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan sistem pelayanan paspor berbasis OSS yakni :
-16-
NO 1 2 3 4
UNIT PELAKSANA TEKNIS Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura Kantor Imigrasi Kelas II Biak Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura Kantor Imigrasi Kelas II Merauke Jumlah
DATA PENERBITAN PASPOR 2013 2014 4533 4210 671 545 1320
1337
592 7116
732 6824
Pada umumnya pelayanan One Stop Service(OSS) disetiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun demikian masih dihadapi beberapa kendala antara lain : - Jaringan internet yang lambat - sering terjadi pemadaman listrik - Tidak berfungsinya Uninterruptible Power Supply(UPS) - Kurangnya SDM yang memahami Teknologi Informasi (TI) - Tidak adanya pelatihan khusus bagi petugas yang menjalankan SistemOSS Guna mengantisipasi berbagai kendala tersebut diatas maka diupayakan beberapa pemecahan yakni : Dilakukan komunikasi melalui telepon dengan ditjen imigrasi untuk dapat dilakukan instruksi melalui remote terhadap terjadinya gangguan teknis - Mengupayakan jaringan listrik dengan menggunakan genset - Melaporkan perbaikkan UPS ke Ditjen Imigrasi - Mengusulkan diadakannya pelatihan khusus tenaga TI Disamping membawahi unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian berupa penerbitan paspor dan izin keimigrasian terhadap WNA, terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi penahanan tehadap WNA pelanggar ketentuan Keimigrasian yakni Rumah Detensi Imigrasi Jayapura. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terkoneksi dengan Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM) di Jakarta maka akan dapat dideteksi informasi tentang perlintasan Orang Asing, kembali dihadapi kendala yang serupa dengan pelayanan paspor OSS yakni jaringan internet dan pemadaman listrik. Tabel : Data Warga Negara Asing diwilayah kerja Divisi Imigrasi Papua yakni :
NO
UNIT PELAKSANA TEKNIS
1 Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura 2 Kantor Imigrasi Kelas II Biak 3 Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura 4 Kantor Imigrasi Kelas II Merauke Jumlah
DATA WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA DIVISI IMIGRASI PAPUA 2013 813 24 1081 85 2003
2014 829 46 1243 133 2251
Pada bagian penutup pemaparan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut : 1. Sampai saat ini petugas penjagaan di Lapas/Rutan dan PetugasKeimigrasian (Pos Batas dan Rudenim) masih kurang, karena penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dijajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2013 dari formasi sebanyak 48 orang. Setelah melalui proses seleksi dan penurunan pasing grade CPNS yang diterima sebanyak 39 orang dengan rincian laki-laki 20 orang Perempuan 19 orang sedangkan yang kami butuhkan tenaga laki-laki. Pada tahun 2014 formasi CPNS untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebanyak 20 orang setelah melalui proses seleksi
-17-
2.
3.
4.
5.
6.
tidak ada yang lulus. untuk itu dibutuhkan formasi penambahan pegawai khususnya petugas Lapas/Rutan dan Petugas Keimigrasian sehingga penerimaan CPNS mendatang pemberlakuan pasing grade di Papua jangan disamakan dengan daerah di luar Papua dan khusus penerimaan CPNS diutamakan laki-laki. Sejak tahun 2002 tunjangan kemahalan Papua khusus instansi vertikal tidak mengalami kenaikan sedangkan kebutuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun sehingga kami mohon tunjangan kemahalan Papua dapat dinaikkan, Agar diberikan Tunjangan resiko keselamatan dan asuransi jiwa kepada Petugas Pemasyarakatan dan Petugas Keimigrasian ( Pos Batas dan Penjagaan Rudenim) mulai tahun 2016 Agar penempatan tenaga teknis lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Ilmu Imigrasi (AIM) dilakukan secara merata, karena Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua masih kurang; Mengingat letak geografis Provinsi Papua yang sangat luas dan berada di ujung Timur Indonesia, maka pengalokasian anggaran untuk: Bahan Makanan Narapidana Perjalanan Dinas Uang Makan Tunjangan Kemahalan Standarisasi Harga Satuan Bahan Gedung Bangunan. Biaya Sewa Agar pengalokasian anggarannya dibedakan dengan Provinsi lain di luar Papua Agar usulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terkait dengan pembangunan gedung dan kantor serta fasilitas penunjang Lapas (antisipasi over kapasitas), Imigrasi, Rudenim, Rupbasan serta Bapas dan Pos Bapas baik yang sudah berjalan Tahun 2015 maupun yang masih dalam tahap usulan Tahun 2016, kiranya dapat terealisasi. Setelah pemaparan dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua, dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi dari jajaran pegawai di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Adapun pokok-pokok yang disampaikan antara lain adalah bagaimana pentingnya peningkatan kesejahteraan pegawai karena biaya yang sangat mahal namun tunjangan kemahalan tidak ada penaikan. Selain itu, problematika barang bukti yang bertahun-tahun berada di rupbasan yang tidak pernah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi telah berkali-kali disampaikan oleh Kementrian Hukum dan HAM namun tidak pernah ditanggapi.
C.
Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negri se Provinsi Papua
Kunjungan Anggota Komisi III DPR RI ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.00 WIT. Adapun Pokok-pokok pembicaraan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua adalah sebagai berikut: - Adapun mengenai anggaran, Pagu Definitif Satker Kejati Papua Ta. 2015 : Rp. 35.746.806.000,- ( Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah ) Program kerja yang akan dilaksanakan tahun 2015 : A. Bidang Pembinaan : - Menyelenggarakan Ujian Dinas Golongan II. - Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Seluruh Bendaharawan Satker Kejaksaan Negeri Di Wilayah Papua Dan Papua Barat. - Pengadaan Kendaraan Untuk Pimpinan Dan Operasional ( Sedang Dalam Proses Pengadaan Oleh Rekanan ). - Renovasi Gedung Kantor (Penggantian Atap Baja Ringan ). ( Sedang Dalam Tahap Seleksi Konsultan Perencanaan Konstruksi Fisik )
-18-
-
-
-
-
-
-
B. Bidang Intelijen : Melaksanakan kegiatan penyelidikan / pengamanan / penggalangan permasalahan hukum di bidang Ipoleksosbud Hukum Dan HAM. Melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.( direncanakan 2 kali dalam setahun). Melaksanakan kegiatan pelacakan asset milik tersangka perkara tindak pidana korupsi ( dalam satu tahun direncanakan 5 kali dan sampai saat ini sudah melaksanakan 1 kegiatan ). Melakukan pencarian / penangkapan buron tindak pidana (DPO). ( direncanakan dalam 1 tahun sebanyak 3 kali). Melaksanakan penerangan hukum dan penyuluhan hukum program pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM) (direncanakan sebanyak 4 kali dan sampai saat ini sudah melaksanakan 1 kali). melaksanakan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN( direncanakan sebanyak 2 kali, akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Desember 2015 ). C. Bidang tindak pidana umum : Melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum sejak tahap pra penuntutan, penuntutan hingga eksekusi perkara ditargetkan sebanyak = 315 perkara. Melakukan penanganan perkara tindak pidana umum khusus sebanyak = 3 perkara. D. Bidang tindak pidana khusus : Melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan , prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, ditargetkan dalam 1 tahun : 1. Penyelidikan = 5 kasus 2. Penyidikan = 5 perkara 3. Penuntutan = 5 perkara 4. Eksekusi = 3 perkara Melaksanakan prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara tindak pidana khusus lainnya (tpe : pabean, cukai ; ham berat ; perpajakan ; TPPU) ditargetkan sebanyak = 20 perkara. E. Bidang perdata dan tata usaha negara : Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui jalur litigasi dan non litigasi, ditargetkan sebanyak = 8 (delapan) perkara. Menyelenggarakan kegiatan pos media informasi dan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. F. Bidang pengawasan : Melaksanakan inspeksi umum ke kejaksaan tinggi papua dan kejaksaan negeri se wilayah papua dan papua barat. Melaksanakan penanganan laporan pengaduan, ditargetkan sebanyak = 10 (sepuluh) lapdu.
Penyerapan anggaran DIPA Kejaksaan Tinggi tahun 2014 : - Pagu DIPA tahun 2014 setelah revisi sebesar = Rp. 27.663.510.000,- Realisasi sebesar = Rp. 26.401.861.550,- ( 95,44 % ) Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi: - Biaya perjalanan dinas pimpinan kurang memadai karena kondisi geografis wilayah papua berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya - Biaya penanganan perkara pidum sebesar Rp. 3.250.000,- / perkara dirasakan tidak memadai - Anggaran untuk penanganan perkara korupsi hanya tersedia untuk 5 (lima) perkara, sedangkan kasus korupsi di papua dan papua barat relatif banyak. - Tiap perkara korupsi tersedia anggaran hanya Rp. 144.190.000,-(seratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk tahap LID, DIK, TUT dan eksekusi. Sementara kebutuhan riil di lapangan jauh lebih besar karena antara lain tingginya biaya transportasi untuk mobilisasi para Jaksa dan saksi serta tersangka yang harus menggunakan alat transportasi udara (perjalanan dinas di papua masih disamakan dengan di pulau jawa ).
-19-
-
Perlu ditingkatkan tunjangan kemahalan untuk kesejahteraan bagi para pegawai kejaksaan yang bertugas di papua dan papua barat.
Perkara yang menonjol di wilayah hukum Kejati Papua tahun 2014 : - tp. Perlindungan anak : 203 perkara. - tp. Narkotika : 162 perkara. - tp. Kepemilikan senjata api/amunisi : 29 perkara Perbandingan perkara yang masuk, yang telah diselesaikan dan yang sedang ditangani oleh kejaksaan : Data penanganan perkara tindak pidana umum thn. 2014. - SPDP : 1.176 perkara - Pra penuntutan : 1.021 perkara - Penuntutan : 816 perkara - Eksekusi : 612 perkara Data penanganan perkara tindak pidana umum tahun 2015 ( januari s/d pebruari 2015 ) - SPDP : 110 perkara - Pra penuntutan : 92 perkara - Penuntutan : 75 perkara - Eksekusi : 36 perkara Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan : - Minimnya SDM baik Jaksa maupun tata usaha. - Wilayah kerja relatif luas serta letak geografis yang sulit dijangkau dan mahalnya biaya transportasi antar daerah. - Hanya ada 10 ( sepuluh ) kejaksaan negeri dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas. - Minimnya anggaran untuk operasional penanganan perkara. - Khusus dalam penanganan perkara korupsi hambatan utama yang sangat dirasakan adalah kewajiban persidangan perkara korupsi pada pengadilan tipikor yang hanya ada di ibu kota propinsi( uu tentang pengadilan tipikor no : 46 tahun 2009 ) - Tahanan dlm tahap penyidikan dan atau penuntutan yang sudah dilimpahkan ke persidangan sangat sering dialihkan atau ditangguhkan penahanannya oleh majelis hakim. - Barang bukti yang telah disita ditahap penyidikan sering dipinjam pakaikan oleh majelis hakim sehingga mempersulit jaksa pada saat eksekusi. Strategi yang dilakukan : 1. Memaksimalkan SDM serta anggaran yang ada. 2. Membangun sinergitas dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. 3. Meningkatkan kapasitas SDM ( jaksa dan TU ) melalui diskusi dan dinamika kelompok serta gelar perkara . 4. Membangun karakter sdm ( jaksa dan TU ) dengan pendekatan spiritual dan personal approuch. Langkah-langkah dalam meningkatkan mutu, profesionalisme dan integritas moral para jaksa : 1. Meningkatkan kegiatan diskusi dan dinamika kelompok serta gelar perkara . 2. Membangun karakter sdm ( jaksa dan tu ) dengan pendekatan spiritual dan personal approuch melalui pembinaan rohani setiap hari senin untuk yang beragama kristen dan setiap hari jum’at untuk yang beragama islam. 3. 3. Mengikut sertakan para jaksa dan t.u pada diklat- diklat teknis dan nonteknis di badan diklat kejaksaan r.i dan lembaga lain. 4. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
-20-
Hambatan yang dialami dalam menangani perkara korupsi maupun upaya tracing and recovery asset : 1. Terbatasnya jumlah tenaga jaksa yang berkualitas dalam penanganan perkara tp. Korupsi. 2. Wilayah kerja relatif luas serta letak geografis yang sulit dijangkau dan mahalnya biaya transportasi antar daerah. 3. Hanya ada 10 ( sepuluh ) kejaksaan negeri dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas. 4. Minimnya anggaran untuk operasional penanganan perkara. 5. Hambatan utama yang sangat dirasakan adalah kewajiban persidangan perkara korupsi pada Pengadilan Tipikor yang hanya ada di ibu kota provinsi ( UU tentang Pengadilan Tipikor Nomor 46 tahun 2009 ) 6. Tahanan dalam tahap penyidikan dan atau penuntutan yang sudah dilimpahkan ke persidangan sangat sering dialihkan atau ditangguhkan penahanannya oleh majelis hakim. 7. Barang bukti yang telah disita ditahap penyidikan sering dipinjam pakaikan oleh majelis hakim sehingga mempersulit jaksa pada saat eksekusi Selanjutnya mengenai Permasalahan dalam eksekusi terpidana Labora Sitorus dapat disampaikan sebagai berikut : Pada tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 8.25 WIT jajaran Kejari Sorong yang dibackup oleh team eksekutor Kejati Papua bersama-sama dengan pihak Polda Papua barat dan jajarannya serta angkatan darat dan angkatan laut sorong telah berhasil melakukan eksekusi badan terhadap terpidana Labora Sitorus di lapas kelas II B Sorong. Eksekusi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak karena secara intensif telah dilakukan pendekatan secara persuasif kepada perwakilan labora sitorus, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta Komnas HAM. Terhadap barang sitaan/rampasan sudah dieksekusi uang sebesar Rp. 6.438.000.000,(enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) hasil pelelangan kayu di tahap penyidikan dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 4 November 2014. Telah berhasil menjual lelang 1 (satu) unit kapal sebesar Rp. 205.000.000,- ( dua ratus lima juta rupiah ) dan pada tanggal 20 januari 2015 uangnya telah disetor ke kas negara. Hingga saat ini beberapa barang sitaan/rampasan masih dilakukan upaya eksekusi terkendala masalah pinjam pakai yang diberikan oleh majelis hakim di saat persidangan di pengadilan negeri Sorong. Setelah pemaparan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura dilanjutkan dengan pendalaman oleh Anggota Komisi III DPR RI seputar apakah ada tim yang dibentuk oleh Kejaksaan untuk penanganan kasus Ilegal Logging dan Ilegal Fishing, kemudian persoalan pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya ada di Jayapura akan menjadi bahan masukan bagi proses perbaikan kedepan. Kemudian terhadap banyak nya terpidana yang ada di Lapas Narkoba yang hanya pemakai, Anggota Komisi III DPR RI menyarankan untuk direhabilitasi agar tidak bergabung dengan pengedar di dalam Lapas. Mengenai Jaksa di Provinsi Papua yang melakukan tindak pidana korupsi agar dilaksanakan pengawasan yang kuat terhadap hal tersebut sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Terkait dana otsus di Papua, banyak Pemerintah Daerah yang tidak paham secara hukum mengenai penggunaan anggaran, agar Kejaksaan dapat melakukan upaya preventif sehingga dapat meminimalisir pelanggaran hukum yang akan terjadi.
-21-
D.
Kunjungan ke Lapas Abepura Jayapura Kunjungan ke Lapas Abupera Jayapura dilaksanakan setelah selesainya dilaksanakan pertemuan dengan Kejati Provinsi Papua yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pukul 14.00 WIT. Kunjungan ke Lapas Abupera berlangsung singkat karena keterbatasan waktu. Kondisi Lapas Abupera Jayapura sangat kondusif. Dari jumlah Kapasitas Lapas 600 orang hanya berisi lebih kurang 300 penghuni lapas. Dalam kunjungan tersebut Tim Kunjungan Komisi III DPR RI mengunjungi warga binaan yang ada di dalam lapas untuk menanyakan perihal kenyamanan di dalam Lapas. Lapas Abupera Jayapura dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan fasilitas keterampilan lainnya yang cukup bagus sehingga warga binaan dapat menyalurkan bakat dan ketrampilan mereka di dalam Lapas Abupera tersebut.
E.
Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Papua, Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan para jajarannya. Setelah kunjungan ke Lapas Pada hari itu juga, Kamis tanggal 18 Maret 2015 pukul 16.00 WIT, dilakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Papua, Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan para jajarannya. Adapun pokok pembicaraan yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Pengadilan Tinggi Jayapura Pagu Defenitif sewilayah Pengadilan Tinggi Jayapura untuk 11 (sebelas) satuan kerja (10 PN dan 1 PT ) pada tahun 2015 yaitu : - DIPA 01 (BUA ) sebesar Rp. 67.870.577.000,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan - DIPA 03 (BADILUM) sebesar RP. 2.255.195.000,- ( dua milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Dari jumlah sebagaimana tersebut diatas DIPA BUA untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 19.527.628.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA BADILUM sebesar Rp. 486.637.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Sebagai koordinator Wilayah (Korwil) anggaran dilingkungan 4 (empat) Peradilan adalah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Sebagaimana dalam pasal 25 Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan umum, bahwa Hakim berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, juga berhak: atas rumah jabatan, jaminan kesehatan dan sarana transportasi. Rumah dinas Pengadilan Tinggi sekarang ini yang ditempati oleh para Hakim Tinggi semuanya tidak ada kelengkapan prabot rumah tangga dan juga masing-masing Hakim belum ada sarana transportasi dimohonkan dalam jangka pendek dukungan pengadaan kelengkapan perabot rumah tangga dan sarana transportasi, sehingga pada saat masuk rumah dinas tidak berpikir lagi harus mengisi perabot dan dan sarana transportasi yang diperlukan, dan hal ini juga berlaku pada Pengadilan Tingkat Pertama. Mengenai Permasalahan Hukum berkaitan dengan masyarakat Adat/Hukum Adat dalam Penyelesaian Pengadilan. Berdasarkan data perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menggambarkan bahwa telah terdapat sekian kasus-kasus Perdata sengketa tanahmaupun tindak Pidana di wilayah Papua,Papua Barat yang telah mendapatpenyelesaian hukum oleh pihak Penegak hukum seperti :
-22-
-
-
Perkara Perdata Dalam Putusan Pengadilan atas sengketa tanah serta telah memperoleh sertifikat Badan Pertanahan Nasional akan tetapi ketika terjadi pelepasan tanahtetap berhubungan dengan setiap Kepala Suku sebagai pemegang kekuasaan Hukum Adat tertinggi dimana tanah itu terletak dengantindakan masyarakat selalu kedepankan dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku di Tanah Papua dalam setiap proses transaksi jual beli kepada pihak lain harus terlebih dahulu memperoleh Surat Pelepasan Hak karena status tanah adat hak ulayat masyarakat yang diakui oleh hukum adat setempat karenahak ulayat dapat dirumuskan sebagai hak yang dimiliki suatu masyarakat adat seperti Desa,Kampung,Suku dan serikat yang tumbuh dan berkembang di suatu lingkungan tertentu,Selanjutnya atas permasalahan ini telahdiadopsikan masuk kedalam hukum Pemerintah RI Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dalam penjelasan pasal tertentu tentang perlindungan hak-hak masyarakat Adat Papua, yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masi tetap berada maka dalam setiap perbuatapengalihan status tanah harus dilakukan oleh Penguasa Adat yang bersangkutan didalam masyarakat huklum adat itu sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum adat setempat, dengan demikian penguasa adat adalah pelaksana dan pengelola hak ulayat pada wilayah kewenangannya sendiri karena penguasa hak ulayat tersebut telah diakui oleh hukum Nasional dalam bidang Agraria ; Perkara Pidana Dalam Putusan Perkara Pidana terhadap kasus yang terlebih dahulu sudah dilakukan penyelesaian damai menurut hukum adat setempat dalam unsur kekeluargaan yang pernah terjadi di daerah Papua, namun didalam proses hukum sampai ke Pengadilan tetap dalam pertimbangan untuk mencapai suatu putusan akhir, Pengadilan sangat tidak bergantung kepada hasil penyelesaian secara adat dimaksud sekalipun namun Pengadilan tetap menghormati dan mempertimbangkannya dalam hal menjatuhkan hukuman pidana kepada setiap pelaku apabila telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak Pidana. 2. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Adapun Pagu difinitif yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor: SP.DIPA005.01.2402860/2015 tanggal 14 Nopember 2014 adalah sebesar 86,667,316,000,Berdasarkan Anggaran tersebut di atas program-program yang akan dilaksanakan adalah 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan administrasi dan pengadaan keuangan BUA (Badan Urusan Aministrasi) Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yang di wujudkan dalam bentuk pengadaan sarana dan prasana di lingkungan Pengadialan Tingkat Banding (PTA) dan lingkungan Tingkat pertama (Pengadilan AgamaPengadilan Agama) 3. Program peningkatan manajement Peradilan Agama yang diwujudkan dalam bentuk penyelesaian perkara dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan penyerapan Anggaran di tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pagu definitif berdasarkan DIPA No. SP.DIPA-005.01.2402860/2014 Tanggal 14 November 2013 berjumlah Rp. 8.591.327.000 (delapan miliar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dari jumlah tersebut di atas telah terealisasi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan anggaran 2014, berjumlah Rp. 8.578.174.466 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh depapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) atau sama dengan 99,8%. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama-Pengadilan Agama yang berada di wilayah -23-
yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang berada di 2 (dua) Provinsi yaitu provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta melakukan atau melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan diklat di tempat kerja (DDTK) di bidang teknis yustisial (perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan). Adapun langkah-langkah penguatan kelembagaan (capatity building) di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan mendorong kepada semua pegawai baik di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sendiri maupun di Pengadilan Agama-Pengadilan Agama untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti yang tamat SMA atau sederajat agar mengikuti pendidikan ke jenjang S1 (strata satu), yang S1 (strata satu) agar mengikuti pendidikan S2 (strata dua) dan seterusnya. - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2006 maka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama-Pengadilan Agama yang berada di bawahnya telah dilaksanakan sejak pada tahun itu juga dengan melaksanakan 7 (tujuh) program prioritas: 1. percepatan penyelesaian perkara 2. manajemen sumber daya manusia 3. pengelolaan website 4. pelayanan public dan meja informasi 5. implementasi SIAD Pengadilan Tinggi Agama / SIADPA plus 6. justice for all 7. Penyediaan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) - Langkah-langkah dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim: 1) Mendorong dan atau memberikan kesempatan kepada para hakim untuk meningkatkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi 2) Mengusulkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berkala agar setiap Hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) hokum 3) Melaksanakan eksamasi terhadap putusan hakim - Upaya yang dilakukan terhadap Penegakan kode etik Hakim : 1. Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana/ pelanggaran disiplin, bahwa sampai dengan bulan pebruari 2015 ini belum ada pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama-Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang tersangkut hukum dan melakukan pelanggaran disiplin 2. Koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan pihak terkait lainnya dalam perwujudan profesionalisme dan perilaku Hakim yang sesuai dengan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan telah dan tentu harus serta tetap akan dilakukan demi terwujudnya profesiaonalisme Hakim dan selalu melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dan seluruh aparatur Peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. -
-
-
Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu bagi yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. perkara yang menonjol adalah di bidang perkawinan (perceraian), nama di bidang lainnya seperti yang disebutkan di atas tetap ada walaupun presentasenya masih relatif sedikit/kecil, sementara kasus korupsi bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama. Permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Papua yang berkaitan dengan masyarakat adat, jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama untuk sementara tidak ada, dan tidak merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, namun jika Pengadilan Agama diminta pendapat tentang persoalan dan bagaimana penyelesaian, maka metode mediasi adalah cara yang tepat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, sebab dengan musyawarah untuk mufakat adalah cermin adat ketimuran kita.
-24-
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura PAGU ANGGARAN/DIPA PTUN JAYAPURA TAHUN 2015 NO. 1.
PROGRAM TAHUN 2015 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. -
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. -
3.
Belanja Pegawai Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional
Tekonologi Informasi (Pengadaan Server) Gedung/Bangunan (Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Tahap III)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
PAGU DEFINITIF Rp. 5.401.103.000,-
Rp. 4.657.386.000,Rp. 621.255.000,Rp. 122.462.000,Rp. 5.040.000.000,-
Rp. 40.000.000,Rp. 5.000.000.000,-
Rp.
54.700.000,-
-
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Rp. 54.700.000,Negara. JUMLAH KESELURUHAN Rp. 10.495.803.000,(Sepuluh milyard empat ratus semblan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah)
Tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986), wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Program yang menjadi skala prioritas adalah : a. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan, b. Penyelesaian Perkara tepat waktu (SEMA No. 2 Tahun 2014), c. Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Lanjutan Tahap III. Kendala yang Dihadapi : a. Faktor Keamanan, baik keamanan dalam kedinasan (pelaksanaan persidangan terutama sidang perkara Pilkada) maupun keamanan dalam rumah tangga (teror) khususnya bagi Para Hakim; b. Gedung Kantor yang sebagian besar telah dibongkar dan sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan lanjutan tahap II dan belum dapat dipergunakan sedangkan tidak ada anggaran untuk sewa gedung sehingga kegiatan kantor dilaksanakan di sebagian kantor lama yang sebenarya sangat tidak layak; c. Kurangnya jumlah pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM) terutama yang berkaitan dengan Informasi dan Teknologi (IT) Skala Prioritas Tahun 2015 1. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan; 2. Penyelesaian Perkara tepat waktu; 3. Penyelesaian pembangunan Gedung Kantor lanjutan tahap III sesuai Prototipe Mahkamah Agung. Langkah-langkah penguatan kelembagaan (Capacity Building). a. Dalam rangka melaksanakan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di Pengadilan, dibentuk Ruang Informasi, Ruang Pengaduan dan Pelayanan Sistem Informasi dalam rangka transaparansi dan akuntabilitas peradilan serta telah
-25-
dibuat website Pengadilan TUN Jayapura dengan alamat www.ptun-jayapura.go.id dan email
[email protected] (teknis) dan
[email protected] (non teknis). b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 9 Januari 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 28/DjMT/Kep/III/2014, tanggal 3 Maret 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun 2014, telah dibuat kerjasama POSYANKUM dengan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara jayapura. c. Jumlah dan Komposisi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) idealnya perlu didukung oleh jumlah Pegawai yang memadai, atau setidak-tidaknya jumlah Pegawai adalah 40 (empat puluh) orang, sehingga semua tupoksi dapat terlaksana dengan maksimal, sedangkan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura saat ini berjumlah 24 orang, yang terdiri dari: - Hakim berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua; - Pegawai berjumlah 16 (enam belas) orang terdiri dari: - 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris; - 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, Wakil Panitera kosong; - 2 (dua) orang Panitera Muda, - 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Umum, Plh. Kepegawaian dan Plh. Keuangan); - 4 (empat) orang Panitera Pengganti, - 1 (satu) orang Jurusita Pengganti, dan - 4 (empat) orang staf. - Dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Tenaga Honorer; Oleh karena itu Pengadilan TUN Jayapura sangat membutuhkan penambahan jumlah pegawai, namun demikian dengan jumlah Pegawai sangat kurang tetap diusahakan semua Tupoksi dapat terlaksana dengan maksimal walaupun tidak dapat dihindari adanya perangkapan jabatan.
- Permasalahan Hukum yang berkaitan dengan masyarakat Adat atau hukum adat antara lain: - Masyarakat adat di Papua masih sangat kuat memegang hukum adatnya; - Belum jelasnya batas-batas wilayah adat masing-masing suku, batasnya adalah batas alam seperti pohon, batu, kali dan sebagaimana; - Berbeda satu dengan yang lain berkaitan dengan sistem atau struktur adatnya; - Kesadaran hukum masyarakat (adat) terhadap hukum positif masih sangat kurang; Bentuk Penyelesaian oleh pengadilan adalah bahwa pengadilan akan tetap memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun demikian tetap juga mempertimbangkan kearifan local (hukum adat) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; 4. Pengadilan Tinggi Militer III-19 Jayapura Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2015 mendapatkan anggaran Pagu defenitif dari Mahkamah Agung RI berupa Dipa BUA MARI Nomor : SP. DIPA-005.01.2.663381/2015 tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp. 3.093.719.000,-(tiga milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) Pengadilan Militer III-19 Jayapura juga mendapatkan Anggaran Pagu defenitif dari Dipa Dirjen Badilmiltun MARI Nomor : SP. DIPA-005.05.2663381/2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya mengenai Tugas dan wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura meliputi bidang Administrasi, Organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Militer III-19 Jayapura merupakan salah satu peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
-26-
merdeka untuk menyelenggrakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana pada Tingkat Pertama dan sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Program yang menjadi skala prioritas Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah Percepatan Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti penganiayaan, susila yang menyangkut KBT dan perkara-perkara yang mendapat perhatian Masyarakat serta perkara yang Terdakwanya berada dalam tahanan hal ini dilaksanakan berdasarkan Standar Operasi Prosedur (SOP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara antara lain : 1). Sulitnya alat transportasi dan alat komunikasi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga menyulitkan para Terdakwa untuk menghadiri panggilan persidangan. 2). Jumlah Personil Pengadilan Militer III-19 yang sangat sedikit yang tidak sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada. 3). Belum adanya tempat kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas sehari-hari karena Pengadilan Militer III-19 Jayapura sampai saat sekarang belum memiliki Kantor sendiri sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 4). Kurangnya anggaran untuk biaya sidang keliling. Upaya untuk mengatasi kendala penyelesaian perkara yang telah dilakukan antara lain : 1). Melaksanakan sidang keliling ke daerah-daerah yang lokasinya sangat jauh dari kedudukan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, antara lain: Biak, Sorong, Merauke,Wamena dan Timika. 2) Pemberdayaan Personil yang ada secara maksimal. 3) Pengaturan ruangan Kantor secara efisien. Program kerja yang menjadi skala prioritas pada tahun 2015 adalah : 1). Penataan kelembagaan. 2). Pengendalian manajemen. 3). Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara. 4). Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan penerimaan perkara. 5). Peningkatan mutu Hakim dan Panitera. 6). Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan. 7). Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara. 8) Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara, 9). Peningkatan jumlah pegawai, pelayanan dan kesejahteraan pegawai. 10). Peningkatan efisiensi dan efektifitas keuangan. 11). Peningkatan tertib administrasi tata persuratan. 12). Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. 13). Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor. 14). Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan (capacity building) di lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara Optimal adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Kinerja. b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengenai reformasi birokrasi, Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah berjalan dengan baik teruma penegakan disiplin dan perubahan pola kerja dengan hasil yang terukur. Seperti diketahui saat ini reformasi birokrasi
-27-
sudah masuk jilid dua yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Per MenPAN serta RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Banyak upaya pembenahan atau perubahan sistem yang sudah dilakukan, namun demikian Pengadilan Militer III-19 menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan terberat dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan budaya dan pola pikir segenap aparat badan peradilan. Perubahan pada tingkatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dampak perubahan yang diharapkan. Pengadilan Militer III19 telah berupaya melakukan perubahan atau pembenahan sistem berdasarkan hasil pengawasan Internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan telah dilaporkan secara periodik kepada Mahkamah Agung melalui Dilmilti dan Dilmiltama. Mahkamah Agung belum lama ini telah melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada TIM Reformasi Birokrasi Nasional mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim antara lain : 1). Peningkatan SDM Hakim dengan cara mengikut sertakan Hakim dalam kegiatan Bintek, seminar dan dan diskusi-diskusi lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum. 2). Pengawasan terhadap perilaku dan kinerja Hakim. 3). Memberikan kesempatan kepada Hakim untuk melanjutkan pendidikan kesarjanannya ke Strata yang lebih tinggi. 4). Mewajibkan para Hakim tidak menerima tamu yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani oleh hakim yang bersangkutan.
Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan menerima masukan dari hakim-hakim di lingkungan peradilan di Provinsi Papua. Antara lain adalah sebagai berikut : - Adanya stigma negatif kepada hakim yang di mutasi ke Papua, bahwa hakim yang di tugas kan ke Provinsi Papua berarti hakim yang bermasalah sehingga tanah Papua dianggap tanah hukuman, stigma negatif ini harus segera dihilangkan karena akan menjadikan Papua selalu terbelakang. Selain itu, yang membuat orang tidak ingin berdinas ke Papua karena pengabdian di Papua tidak dianggap, standar Pengadilan di Papua yang masih di bawah di banding Pulau Jawa. - Tunjangan Kemahalan Hakim yang sudah tidak layak di Provinsi Papua. - Permintaan untuk hakim-hakim yang dinas di Papua yang telah lama agar di promosikan, kemudian proses mutasi hakim harus dilaksanakan secara professional, dan kalau bisa kuota penerimaan hakim di Provinsi Papua diperbanyak.
F.
Pertemuan dengan Manajemen PT Freeport Indonesia dan Kunjungan Lapangan serta Audiensi dengan Karyawan PT Freeport Indonesia Agenda terakhir kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Papua yaitu berkunjung ke PT Freeport Indonesia pada hari Jum’at tanggal 20 Maret 2015. Permasalahan yang terjadi di PT Freeport Indonesia yaitu adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian karyawan PT Freeport Indonesia dengan memblokade jalan. Rombongan Komisi III DPR RI dibagi dua, rombongan pertama meninjau lokasi aksi demonstrasi dan rombongan kedua meninjau salah satu lokasi CSR (Coorporate State Responsibility) PT Freeport Indonesia yaitu Institut Pertambangan Nemangkawi. Institut Pertambangan Nemangkawi adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh PT Freeport Indonesia dan dikelola oleh sebuah Departemen PTFI. Institut Pertambangan Nemangkawi terletak di area seluas 8 hektare di dalam area industri PTFI di Kuala Kencana. Tujuan dari Institut Pertambangan Nemangkawi adalah untuk menyediakan
-28-
pendidikan dan pelatihan bagi siswa pramagang dan magang dan memberikan pengembangan, terutama bagi orang Papua. Setelah melaksanakan kunjungan lapangan, pada malam hari nya dilaksanakan pertemuan dengan Manajemen PT Freeport Indonesia. Sebelum diskusi tanya jawab antara Komisi III DPR RI dengan Manajemen PT Freeport, terlebih dahulu PT Freeport menyampaikan selayang pandang tentang PT Freeport, mulai dari awal PT berdiri, jenis usaha yang dilakukan dan pengembangan-pengembangan usaha, dan kontribusi CSR PT Freeport kepada Papua. Dalam diskusi tanya jawab, Anggota Komisi III DPR RI menanyakan beberapa pokok permasalahan antara lain yaitu : - Bagaimana PT Freeport mencari solusi dari permasalahan yang terus terjadi di PT Freeport dimana hal tersebut terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun. PT Freeport harus memikirkan terobosan yang harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dari masyarakat Papua selaku tuan rumah terhadap PT Freeport Indonesia. - Pada dasarnya atas CSR (Coorporate State Responsibility) yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia berupa penyediaan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Papua harus diberikan apresiasi, akan tetapi harus dipikirkan kembali bagaimana masyarakat Papua tidak lagi menjadi masyarakat yang tertinggal dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa, dan bagaimana PT Freeport harus mendorong dengan cepat perbaikan masyarakat Papua tersebut. - Mengenai masyarakat Papua yang berumur 17 tahun yang tidak bisa baca tulis, baru kemudian direkrut oleh PT Freeport Indonesia, kenapa PT Freeport tidak mencoba untuk menjemput bola dengan menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sehingga tujuan untuk mencerdaskan masyarakat Papua dapat terlaksana dengan cepat. - Berharap PT Freeport Indonesia tidak dijadikan ajang politik, dan benar-benar berkontribusi untuk masyarakat Papua secara keseluruhan. - Ada perubahan ke arah yang lebih baik yang telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap peningkatan kualitas masyarakat Papua, akan tetapi ada tuntutan dari karyawan PT Freeport yang merupakan masyarakat asli dari 7 suku di Mimika. Mereka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sikap manajemen yang tidak menggubris tuntutan mereka. Mereka menyampaikan karyawan yang tidak produktif dibela perusahaan, namun mereka yang bekerja untuk perusahaan dengan baik justru tidak diberikan perhatian yang baik. Adapun tuntutan karyawan yang kemudian disampaikan oleh Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh manajemen adalah : meminta penegakan aturan BPKB dan BPHI di Freeport, meminta hak-hak karyawan yang aktif bekerja dengan baik di Freeport, kontraktor harus diberi kompensasi dan promosi, meminta tinjau ulang keputusan arbitrase yang tidak sesuai dengan aturan BPKB dan BPHI. - Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa aksi demonstrasi ini tidak bisa lama-lama dibiarkan, apa yang menjadi tuntutan harus segera di respon jangan sampai aksi demonstasi menjadi kekuatan konsolidasi yang tidak produktif. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2014 pukul 10.00 WIT Tim Kunjungan Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua menerima audiensi dari perwakilan karyawan PT Freeport yang melakukan aksi demonstrasi. Adapun pokok-pokok permasalahan yang disampaikan oleh perwakilan karyawan yang merupakan bagian dari 7 suku di timika adalah sebagai berikut : - Pada dasarnya karyawan-karyawan yang melakukan aksi demonstrasi memiliki rasa kepedulian yang begitu besar kepada PT Freeport karena PT Freeport adalah tempat kami hidup, jadi tidak mungkin berniat untuk membuat kerusakan kepada PT Freeport karena akan merugikan diri sendiri. Akan tetapi Top Management tidak melakukan hal yang benar, Top Management tidak melaksanakan apa yang sudah diatur secara tertulis di dalam aturan PT Freeport.
-29-
-
-
Memberikan waktu 7 hari kepada Top Management untuk merespon tuntutan dari para karyawan yang melakukan aksi demonstrasi dan mencabut putusan arbitrase karena tidak mencerminkan rasa keadilan. Para karyawan yang melakukan aksi demonstrrasi meminta untuk dipertemukan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan.
Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa aspirasi para karyawan yang melakukan aksi demonstrasi telah dibicarakan dengan pihak management dan berharap agar pihak management dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi, dan mengingatkan kepada karyawan yang melakukan aksi demonstrasi walaupun aksi demo merupakan hak dari para karyawan yang diatur dalam Undangundang, akan tetapi aksi tersebut harus berjalan dengan tertib dan tidak boleh melanggar aturan hukum.
III. PENUTUP Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang. Jakarta, Maret 2015
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA/ WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI
DR BENNY K HARMAN, SH
-30-
