DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -----------------------------
LAMPIRAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2005-2006 -------------------------------------------------------------------------------------------I. PENDAHULUAN. A.
Dasar Kunjungan Kerja. 1. Keputusan Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi DPR-RI tanggal 13 Maret 2006; 2. Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31/PIMP/2005-2006, tanggal 16 Maret 2006 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2005-2006.
B.
Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.
C.
Susunan Tim 1. Trimedya Panjaitan, SH 2. Drs. Al Muzzammil Yusuf 3. M. Aziz Syamsuddin 4. Dewi Asmara, SH 5. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa 6. Soedarmani Wiryatmo, SH, M. Hum 7. Panda Nababan 8. Nadrah Izahari, SH 9. H. Dasrul Djabar 10.Prof. DR. Mohammad Mahfud MD 11.H. Abdul Aziz Arbi 12.H. Nur Syamsi Nurlan, SH 13.Anhar, SE 14.St. Drs. Jansen Hutasoit, SE, MM 15.Endah Sri Lestari, SH 16.Insan Abdirrohman, SH
Ketua Tim/Ketua Komisi III/FPDIP Wakil Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi III/FPKS Anggota Tim/FPG Anggota Tim/FPG Anggota Tim/FPG Anggota Tim/FPG Anggota Tim/FPDIP Anggota Tim/FPDIP Anggota Tim/FPD Anggota Tim/FKB Anggota Tim/FPKS Anggota Tim/FBPD Anggota Tim/FPBR Anggota Tim/FPDS Sekretariat Komisi III DPR-RI Sekretariat Komisi III DPR-RI
2 17.Gatot Prihanto 18.Rusdi Johan, SH 19.Taswem Tarib, SH, MH 20.Bambang Wiyono, SH, MH 21.AKBP Drs. Ade Yana S D.
Staf Ahli Komisi III DPR-RI Penghubung Kejaksaan Agung Penghubung Dep.Hukum & HAM Penghubung Dep.Hukum & HAM Penghubung Kepolisian RI
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan 6 April 2006.
E.
Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Barat melakukan: 1. Pertemuan dengan Gubernur dan para Muspida Provinsi Sumatera Barat; 2. Pertemuan dengan Kapolda, Kapolres, dan Kapolresta se-Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya; 3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya; 4. Pertemuan dengan DPRD Sumatera Barat beserta jajarannya; 5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Ketua Pengadilan Militer beserta jajarannya; 6. Pertemuan dengan Kakanwil Hukum dan HAM beserta jajarannya; 7. Kunjungan ke Lapas Klas II A Padang; 8. Kunjungan ke Lapas Biaro, Bukittinggi; 9. Pertemuan dengan Walikota Bukittinggi.
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA . A.
PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR DAN PARA MUSPIDA PROVINSI SUMATERA BARAT; Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Gubernur dan para Muspida Provinsi Sumatera Barat diantaranya sebagai berikut : 1. Kependudukan & Kinerja Pembangunan a. Jumlah dan persebaran penduduk pada tahun 2004 tercatat sebanyak 4.607.082 jiwa, sedangkan berdasarkan penyebarannya pada setiap daerah kabupaten/kota, maka jumlah penduduk terbanyak terdapat di kota padang, yaitu 764.341 jiwa dan terendah di kota padang panjang 42.567 jiwa. kepadatan penduduk tergolong sedang, yaitu 908,92 jiwa per km2. penduduk terdapat di kota bukittinggi, yaitu 3.907,6 jiwa per-km2 dan terjarang kepulauan mentawai, yaitu 11 jiwa/km2. b. Kinerja Pembangunan Meskipun belum pulihnya krisis nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2003 mencapai 5,46 % dengan pendapatan perkapita sebesar Rp7.791.000. 2.Visi, misi, arah dan strategi pembangunan Sumatera Barat 2005 – 2010. Visi terdiri dari : terwujudnya masyarakat religius yang maju dan berbudaya terwujudnya pemerintahan yang mendukung tinggi hukum, adil dan demokratis.
3 terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak secara berkelanjutan. Misi, terdiri : mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai tanggung jawab bernegara dan berbangsa. mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. arah strategi pengembangan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi. penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan yang berkeadilan rakyat. 3. Permasalahan pembangunan daerah Sumatera Barat diantaranya, struktur ekonomi lemah, produktivitas pertanian rendah, kemiskinan menaik/meninggi, yaitu 10 % tahun 2004 dan tahun 2005 sebesar 22,07 %, tingkat pengangguran tinggi, sebesar 16,53 % (2004), akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih rendah, iklim investasi belum kondusif dan daya saing rendah, jumlah dan mutu infrastruktur belum memadai, kepastian dan penegakan hukum masih rendah, kinerja birokrasi masih lemah dan masih ada KKN. 4. Pelaksanaan Pembangunan Hukum dan Permasalahan Pelaksanaan Pada masa lalu titik tumpu pembangunan nasional lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan mengabaikan hukum dan hak asasi manusia, sehingga pelaksanannya tidak dipagar oleh hukum sehingga menimbulkan permasalahan dan krisis. setelah reformasi baru pembangunan hukum mendapat prioritas dan untuk sumatera baratpun pembangunan hukum dan ham menjadi prioritas penting. Sasaran Adapun sasaran yang hendak diujudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang hukum dan perlindungan HAM adalah terciptanya produk hukum daerah , berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur dan bupati/walikota yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/khusus dan norma hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM, meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM, terciptanya peraturan yang menjamin hak dan kewajiban warga serta mendorong kegiatan dunia usaha di daerah, tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum yang lengkap serta mudah diakses. Arah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan hukum dan perlindungan HAM, maka arah dan kebijakan meliputi : a. melaksanakan pembangunan materi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan perlindungan ham dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. b. melakukan pembinaan, penyusunan dan pengawasan, evaluasi produk hukum daerah. c. mewujudkan penegakan supremasi hukum, sengketa dan perlindungan ham yang meningkatkan nilai-nilai hukum adat. d. melakukan penataan dan penyusunan produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif yang mendukung perkembangan ekonomi daerah dan menjamin kesinambungan pemanfaatan potensi sumber daya lingkungan di daerah. e. membangun sistem jaringan informasi hukum dan perlindungan ham yang mudah diakses publik. f. menyelenggarakan secara ebrkesinambungan sosialisasi produk hukum pada semua unsur dalam masyarakat.
4 memfasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan ham terhadap warga masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. 5. Adapun permasahan yang didapati dibidang Hukum dan HAM adalah belum tuntasnya pembentukan produk hukum yang mengacu kepada hukum nasional dan memberikan perlindungan HAM, hal ini diakibatkan masih adanya produk hukum ditingkat pusat yang tumpang tindih (overlap) antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, disamping juga belum tersedianya mekanisme yang baku untuk adanya peran serta masyarakat, masih belum optimalnya keberpihakan kepada rasa keadilan yang menjamin penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, belum optimalnya penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum nasional dan daerah, karena pelaksanaannya membutuhkan dana yang besar, misalnya dalam meningkatkan peran dokumentasi dan informasi hukum, belum mantapnya penegakan hukum baik hulu maupun hilir (dari sudut hulu diantaranya hukum nasional sebagai suatu sistem hukum nasional dan dari sudut hilir diantaranya lembaga pemasyarakatan belum dapat dijadikan sebagai wadah pembinaan masyarakat sekaligus tempat pendidikan rakyat), masih belum mampunya diatasi penyakit masyarakat (pekat), seperti narkoba, judi, miras dan sebaginya, karena banyak faktor kasus ini terus berlangsung, seperti masalah moral, SDM, tapi juga masalah sanksi hukum, masih belum terbendungnya kegiatan illegal loging, sehingga semakin hari hutan Sumatera Barat semakin habis dikuras oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 6. Sedangkan upaya mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan program pembangunan materi hukum, memperkuat produk hukum daerah yang berbasis hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, menyusun agenda legislasi daerah yang dilengkapi naskah akademik yang merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis oleh Pemda bersama DPRD, menyusun Perda yang terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan menganut perlindungan HAM, menyusun dan menata produk hukum yang aspiratif dan akomodatif untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mengefektifkan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah, peningkatan profesionalisme perancang produk hukum, menciptakan keadilan gender dalam produk hukum daerah. 7. Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, diantaranya dengan mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan institusi lain yang bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban msyarakat, mendorong penegakan hukum secara adil, konsekwen dan tidak diskriminatif, meningkatkan kerja sama dan saling pengertian untuk saling menghargai ham masing-masing, memperkuat dan melakukan konsolidasi kehidupan demokrasi yang dipayungi hukum agar tidak melenceng dari tujuan, bersama muspida melakukan upaya sistematis untuk mengatasi illegal loging, pemberantasan penyakit masyarakat dan korupsi, mengawasi secara intensif peredaran skshh terbang, penutupan saw mill dan penertiban ipk, lebih memberdayakan ppns untuk mengatasi illegal loging dan menindak tegas aparat dinas kehutanan yang melakukan kegiatan illegal loging, memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar hutan agar dapat memelihara dan menjaga kelestarian hutan. 8. Upaya sistematis penanganan illegal loging, pemberantasan penyakit masyarakat dan korupsi. a. Di bidang Illegal Logging. 1). Menyatakan perang terhadap illegal loging dengan memperberat hukuman terhadap oknum.
5 2).
Membersihkan aparatur dari keikutsertaannya dalam illegal loging dengan pemberian sanksi yang berat sesuai maksud undang-undang No. 4 Tahun 2004. 3). Membentuk tim khusus TKPHT (Tim Koordinasi Penanganan Hutan Terpadu) dalam rangka pengawasi peredaran dan penyelundupan kayu. b. Di bidang pekat. 1). Memantapkan sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2001 tentang pekat (penyakit mayarakat) pada seluruh stakeholders. 2). Memperkuat benteng agama, adat dan budaya Minangkabau, syarak mengato adat mamakai, adat basandi syarak, syarak basandi kibullah. 3). Menindak tegas dan memberantas ke akar-akarnya (narkoba, judi dan miras ). c. Penuntasan di bidang korupsi dilakukan: 1). Melalui perwujudan prinsip tata keperintahan yang baik dan bersih (penerapan disiplin waktu, penerapan disiplin anggaran melalui sistem, mekanisme dan standar yang jelas, pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan daerah (administrasi kantor dan barang daerah)). 2). Melalui gerakan pemberantasan korupsi. a. Pencegahan terjadinya tindak korupsi (menyempurnakan instrumen hukum, kebijakan kelembagaan, proses dan prosedur, perubahan budaya serta melibatkan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia). b. Upaya prefentif 1. Mendesign ulang pelayanan publik (sistem pelayanan publik/one gate service, peningkatan kinerja aparatur dengan sistem reward dan punishment, peningkatan kinerja lembaga (koordinasi), peningkatan pengawasan). 2. Penguatan transpararansi, pengawasan dan simulasi (penyempurnaan manajemen keuangan daerah, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur negara dan kepegawaian, menyediakan tromol pos 7737 (pengaduan masyarakat dan aparatur). 3. Pemberdayaan perangkat pendukung (peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi, menyempurnakan materi hukum pendukung (forum muspida plus, meningkatkan akses kerja sama dengan KPK, tidak hanya sebatas administrasi pelaporan kekayaan penyelenggaran negara, tapi juga dalam hal verifikasi). 9. Permasalahan hukum yang terjadi di daerah adakalanya terjadi karena masih belum tegas dan kepastiannya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakan, baik undang-undang, peraturan pemerintah atau aturan lainnya, misalnya masalah PP No. 84 Tahun 1999 tentang perluasan ibu kota bukittinggi ke sebagian wilayah Kabupaten Agam yang sampai saat ini belum dilaksanakan. Sedangkan terhadap PP No. 110 Tahun 2000 tidak dapat lagi dianggap sebagai khusus, tapi adalah sudah masuk ke lingkungan masalah nsional. oleh karena itu perlu dilahirkan solusi yang tepat, baik dilihat dari kerangka sistem hukum nasional maupun keadilan hukum. Karena itu, apa yang dilakukan DPR-RI untuk masalah ini perlu diteruskan dan tuntas. Salah satu faktor penghambat investasi di Sumatera Barat adalah terhadap kepastian lahan, khususnya pada tanah ulayat, karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tidak memberi keadilan pada pemilik ulayat, karena untuk digunakan bagi kegiatan investasi harus terlebih dahulu dikonversi menjadi hak milik negara, sehingga mesyarakat pemilik tanah ulayat tidak mendapat akses yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk dalam hal
6 pengembalian tanah ulayat tersebut. untuk itu, diharapkan dpr ri dapat mendorong pemerintah untuk segera melakukan perubahan terhaap UU PA No. 5 Tahun 1960 tersebut. Sudah hampir dua tahun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lahir, namun peraturan perintah untuk pelaksanaannya belum terbit. dan hal yang mendasar adalah peraturan pemerintah tentang kewenangan, yang erat kaitannya dengan undang-undang sektoral (departemen) dimana materinya tidak senafas dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Harapan kami kiranya DPR-RI mendorong seluruh undangundang sektoral segera diharmonisasi (disesuaikan) dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sehingga pada gilirannya peraturan pemerintah tentang kewenangan / urusan dapat dilahirkan, begitu juga Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah dapat disusun oleh pemerintah pusat. Terkait dengan uraian diatas, tim Komisi III DPR-RI sesuai Inpres No. 4 Tahun 2004 berpendapat bahwa Illegal Logging merupakan musuh bangsa, oleh karena itu pemberantasannya harus terkoordinasi dan transparansi, mulai dari tingkat pusat maupun daerah. dan khusus masalah legalitas dokumen kayu sering disalahgunakan dalam bentuk SKSHH antar propinsi perlu dituntaskan, yang penanganannya harus juga dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut dua atau lebih Provinsi. B. PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA, KAPOLRES, DAN KAPOLRESTA SEPROVINSI SUMATERA BARAT BESERTA JAJARANNYA; Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kapolda, Kapolres, dan Kapolresta se-Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya diantaranya sebagai berikut : 1. PAGU ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN DAN REALISASINYA TA. 2005: NO 1 2 3 4 5 6
PROGRAM PAGU REALISASI Program Pengembangan Rp. 170.429.736.000,- Rp.188.817.163.405,SDM Kepolisian Program Pengembangan Rp. 14.231.375.000,- Rp.14.186.178.800,Prasarana & Sarana Program Pengembangan Rp. 686.711.000,Rp. 686.711.000,Sistrakam Program Pemberdayaan Rp. 287.624.000,Rp. 287.298.000,Potensi Keamanan Program Harkamtibmas Rp. 20.090.097.000,- Rp.20.046.144.535,Program Lidik, Sidik Rp. 759.202.000,Rp.721.161.250,Tindak Pidana Jumlah Rp.206.484.745.000,- Rp.224.744.656.990,-
Memperhatikan data pagu yang meliputi anggaran Rutin dan anggaran pembangunan T.A 2005, maka diperoleh gambaran penjelasan sebagai berikut : 1) Adanya kelebihan realisasi dari Pagu yang diprogramkan pada program pengembangan SDM Kapabilitas dalam hal pembayaran gaji pegawai sebesar Rp 18.387.427.405,- . Ini terjadi karena adanya penambahan personil Polri Polda Sumbar dari hasil pendidikan pembentukan Bintara dan Perwira. 2) Untuk program pengembangan sarana dan prasarana antara pagu dan realisasi untuk T.A 2005 mengalami penurunan sebesar Rp. 45.196.200,dengan sasaran program bidang pembangunan materiil sebesar Rp
7 156.165.000,- diperuntukan pembelian 20 unit Komputer dan pembangunan fasilitas sebesar Rp 12.721.439.000,- digunakan untuk pembangunan 30 unit proyek yang terdiri atas: 3 Mako Polres (Polres Solok, Solok Selatan dan Dharmasraya), 3 Rumdin Kapolres (Solok, Solok Selatan dan Dharmasraya), 4 Barak Dalmas (Polres Solok, Solok Selatan, Dharmasraya dan Tanah Datar), 8 Mako Polsek (Polsek Lubuk Sekaping, Tigo Nagari, Situjuh, Tanjung Mutiara, Bungus, Nanggalo, Sangir Jujuan dan Danau Kembar) dan 11 Rumdin Kapolsek (Rumdin Kapolsek Lubuk Sikaping, Tigo Nagari, Situjuh, Tanjung Mutiara, Bungus, Nanggalo, Sangir Jujuan, Danau Kembar, 4 Nagari dan Padang Selatan). 3) Untuk anggaran program pengembangan Sistrakam anggarannya telah terserap 100% guna mendukung kegiatan deteksi kegiatan masyarakat, pengawasan orang asing, pengawasan obat terlarang dan pengawasan pelaku tindak pidana. 4) Untuk anggaran program pemberdayaan potensi keamanan anggarannya telah terealisasi rebasar 99.88%, dalam rangka mendukung kegiatan kemitraan dan pengamanan swakarsa. 5) Untuk anggaran program anggaran Harkamtibmas telah terserap anggarannya sebesar 99,78 % guna mendukung kegiatan keperluan seharihari perkantoran, pengadaan makanan dan untuk pelaksanaan Tupoksi serta biaya Jaldis. 6.). Untuk anggaran program Lidik, Sidik tindak pidana telah terserap anggarannya sebesar 94,98 % yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan perawatan tahanan , Korwas PPNS dan penyidikan serta pemeriksaan. Program dan Proyek yang termasuk dalam skala prioritas sebagai berikut : 1. Program yang menjadi prioritas: a. Meningkatkan kemampuan dan kekuatan SDM Polri jajaran Polda sumbar agar lebih profesional dan proporsional. b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materil, fasilitas dan jasa diperioritaskan untuk 3 Polres persiapan dan peningkatan Pos Pol menjadi setingkat polsek serta asrama maupun fasilitas pendidikan. c. Terlaksanannya kerja sama yang terpadu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Propinsi Sumatera Barat. d. Terciptanya pengembangan strategi Kamtibmas di wilayah Sumbar. e. Meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran seluruh potensi masyarakat terhadap tanggung jawab dalam memulihkan Kamtibmas. f. Terjaminnya situasi dan kondisi yang dapat memberi rasa aman, tentram. Kepastian dan bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis. g. Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan. 2. Proyek yang menjadi prioritas: a. Pembangunan 3 Mako Polres. b. Pembangunan 3 Rumdin Kapolres. c. Pembangunan 4 barak Dalmas. d. Pembangunan 9 Mako Polsek. e. Pembangunan 11 Rumdin Kapolsek. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan proyek tahun 2005 sebagai berikut : 1. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana berdasarkan Dipa T.A 2005 masih Sangat kecil dibandingkan dengan jumlah dan kualitas kasus yang ditangani Polda Sumbar. 2. Dukungan anggaran perawatan tahanan untuk T.A 2005 tidak ada.
8 3. Realisasi dan anggaran dibanddingkan dengan pagu T.A 2005 lebih kecil, sehingga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kegiatan operasional Polda Sumbar dalam membina dan memelihara Kamtibmas. 4. Dana anggaran untuk kegiatan yang sifatnya kontinjensi akibat dari timbulnya gangguan dan permasalahan dalam menangani unjuk rasa sifatnya sudah mengarah ke anarkis belum terdukung sepenuhnya. 5. Dengan adanya kenaikan BBM yang dilakukan oleh Pemerintah sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan operasional kepolisian yang telah ditentukan berdasarkan DIPA tahun 2005. Hal ini mengakibatkan kebutuhan BBM untuk operasional hanya terpenuhi sebesar 21% dari jumlah ranmor yang ada. Dalam rangka upaya mencari solusi atau jalan keluar pemecahannya telah diupayakan melalui pengajuan revisi DIPA ke Deputi Renbang Polri dan memperbaharui serta memperbaiki pengajuan DIPA untuk tahun berikutnya. 2.PAGU ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TA.2006 ADALAH SEBAGAI BERIKUT: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PROGRAM Program Pengembangan SDM Kepolisian Program Pengembangan Prasarana & Sarana Program Pengembangan Sistrakam Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Harkamtibmas Program Lidik Sidik Tindak Pidana JUMLAH:
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
PAGU 220.938.686.000,19.029.103.000,777.387.000,304.880.000,40.546.772.000,1.176.925.000,282.773.753.000,-
Program dan proyek yang telah terealisasi sampai bulan Maret 2006 adalah dalam bentuk gaji dan anggaran rutin (kegiatan), sedangkan anggaran pembangunan belum terealisasi karena proyek belum terlaksana (masih dalam tahap persiapan dokumen kontrak). Proyek pembangunan TA.2006 yang direncanakan terdiri dari 17 Unit : 4 Mako Polres, 4 Rumdin Kapolres, 4 Barak Dalmas, 1 Mako Polsek, 1 Rumdin Kapolsek, 3 Unit Asrama (12 Pintu ). Gejolak sosial / kerusuhan sosial di wilayah Polda Sumbar Thn 2005 dapat dijelaskan bahwa gejolak sosial/kerusuhan sosial yang pernah terjadi masih dalam tingkat terkendali dan dapat ditangani dengan aman dan lancar. Adapun kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2005 sebagai berikut : 1. Masalah PILKADA di wilayah Provinsi Sumbar a. Peristiwanya. 1) Protes atas proses Pilkada Kab. Pesisir Selatan dengan membuat barikade di jalan raya Padang - Painan pada saat pelantikan Bupati/Wabup karena diduga terjadi kecurangan dengan memanipulasi data maupun mendatangkan pemilih dari luar Kabupaten Pesisir Selatan. 2) Protes, unjuk rasa dan gugatan hukum dari internal parpol atas kecurangan pendaftaran peserta pilkada Kota Solok yang ditandatangani hanya oleh sekretaris ternyata diterima KPUD. b. Latar Belakang Penyebabnya. 1) Kebijakan pengurus parpol tidak tersosialisasi di lapisan masyarakat luas (anggota/simpatisan parpol). 2) Pertikaian antar pengurus parpol dengan mengikutsertakan pendukungnya. 3) Ketidaksiapan peserta Pilkada untuk menerima kekalahan.
9 c. Upaya Penanganan. 1) Mendorong penyelesaian konflik internal parpol agar diselesaikan sendiri dalam mekanisme dilingkungan parpol. 2) Melakukan penyelesaian melalui proses hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3) Memberikan bantuan pengamanan terhadap semua kegiatan untuk tidak mengarah kepada anarkis. 2. Masalah penguasaan kepemilikan lahan perkebunan. a). Peristiwanya. -
Pada tanggal 6 Februari 1997 dibuat kesepakatan antara Ninik Mamak/Penghulu Adat Kapar dengan Bupati Pasaman yang antara lain menyatakan Ninik mamak/penghulu adat kenagarian Kapar menyediakan dan menyerahkan tanah ulayat dalam wilayah Kapar Utara dan Kapar Selatan yang dimiliki, dikuasai, dan di bawah penguasaan kepada Bupati Pasaman guna keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. PHP seluas + 1600 Ha.
-
Dalam penyerahan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman untuk perkebunan PT PHP disertai kewajiban PT PHP untuk menyerahkan sebagian kebun yang telah jadi berikut tanahnya dengan perbandingan 50 % INTI dan 50 % PLASMA, dalam arti kalau INTI dikerjakan 5 Ha, maka PLASMA juga dikerjakan 5 Ha. Akibat tidak dipenuhinya jatah PLASMA kepada masyarakat, telah diajukan gugatan perdata oleh kelompok TAMER, CS ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terhadap PT PHP dan saat ini gugatan tersebut masih dalam proses pengadilan. Sampai tanggal 2 Juni 2005 PT PHP tidak merealisasikan tuntutan warga, maka warga melakukan pemblokiran terhadap kawasan perkebunan sawit yang dikelola PT PHP dengan mendirikan tenda di jalan masuk perkebunan. Sehingga aktivitas perusahaan tidak dapat dilaksanakan dan karyawan beserta masyarakat sekitar menjadi resah.
-
b) Latar Belakang Penyebabnya. - PT PHP tidak memenuhi kesepakatan awal yang dibuat bersama Ninik Mamak untuk wajib menyerahkan sebagian perkebunan yang telah jadi berikut tanahnya dengan perbandingan 50 % INTI dan 50 % PLASMA. - Beberapa kali PT PHP mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan ninik mamak yang difasilitasi muspida. - Proses perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berjalan lambat. c) Upaya Penanganan. - Menghimbau kepada pihak manajemen agar mematuhi kesepakatan awal yang dibuat bersama ninik mamak. - Mengamankan asset perusahaan dari ancaman perusakan warga masyarakat yang tidak puas terhadap langkah-langkah Pemkab dalam penyelesaian sengketa sekaligus menghimbau agar massa tidak bertindak anarkhis dalam menyalurkan asiprasi serta mengamankan aktivitas unjuk rasa. - Melanjutkan proses hukum perdata yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri di lubuk Sikaping. 3. Masalah Pemerintahan / Penentuan Ibukota Kabupaten Solok Selatan. a) Peristiwanya. - Terjadi perebutan lokasi ibukota dan lokasi Kantor Bupati Kab Solok Selatan antara masyarakat kecamatan Muara Labuh dan Sangir
10 dengan mengerahkan massanya masing-masing sehingga timbul pertentangan dan unjuk rasa yang mengarah ke anarkhis. - Bangunan gedung DPRD Kabupaten dan Mapolres Solok Selatan sudah dibangun di Sangir namun penetapan ibukota masih bermasalah. - Bupati Solok Selatan menerbitkan surat nomor : 183.A/ Bup-2005 tanggal 2 Desember 2005 yang isinya kantor Bupati Solok Selatan dibangun di Jorong Timbulun Kecamatan Sangir namun masih mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. b) Latar Belakang Penyebabnya. - Menurut UU pembentukan Kab. Solok Selatan dengan daerah Padang Arau ditetapkan sebagai ibukota kabupaten. - Rancangan Perda berdasarkan rapat paripurna DPRD ditetapkan Golden Arm sebagai ibukota Kabupaten Solok Selatan dan oleh Pemprov Ranperda tersebut dikoreksi karena tidak sesuai dengan bunyi UU tentang pembentukan Kab. Solok Selatan. - Pemkab Solok Selatan kurang melakukan sosialisasi tentang UU tentang pembentukan wilayah Kabupaten Solok Selatan serta penetapan ibukota Solok Selatan sehingga masyarakat tidak memahami dan mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu. c) Upaya penanganannya : - Akan diadakan pertemuan muspida dengan masyarakat untuk mencari titik temu lokasi ibukota kabupaten. - Pemkab belum melaksanakan musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. - Melaksanakan tindakan kepolisian agar perselisihan penentuan lokasi ibukota kabupaten Solok Selatan tidak berkembang menjadi konflik horizontal. 4. Masalah penentuan Batas Wilayah Kabupaten Dharmas Raya Prop. Sumbar dengan Kabupaten Tebo Prop. Jambi. a) Peristiwanya. 1) Perkebunan PT SAK INKASI RAYA sebagian wilayahnya berada di Kabupaten Tebo Prop. Jambi Perusahaan ini telah membayar retribusi untuk Kab. Dharmas Raya bagi lahan yang berada di wilayah Dharmas Raya dan Kab. Tebo bagi lahan yang berada di wilayah Tebo. Tetapi masyarakat Tebo tetap menuntut perusahaan untuk membayar kompensasi sebesar Rp 1.500.000.000,00. 2) Pemkab Tebo Prop. Jambi menyelenggarakan program sertifikasi tanah (PRONA) Di Desa Tanjung Kecamatan Kotobaru Kab. Dharmas Raya Prop. Sumbar pelaksanaan program sertifikasi dengan melakukan kegiatan pengukuran tanah di lokasi tersebut mengundang reaksi dan keresahan yang bila tidak dapat diatasi bisa menimbulkan gejolak sosial. b) Latar Belakang Penyebabnya : 1) Adanya upaya saling klaim terhadap daerah potensial yang ada di wilayah perbatasan. 2) Adanya upaya memanfaatkan kekuatan massa untuk dapat membenarkan klaimnya. c) Upaya penanganannya : 1) Membentuk tim bersama antara Pemkab Dharmas Raya dengan Pemkab Tebo (Tim yang dibentuk Tim 7). 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah masing untuk mengamankan investasi dari perusahaan dari tindakan anarki massa.
11 5. Data kejahatan di wilayah Polda Sumatera Barat tahun2005 sebagai berikut : NO I
II
III
IV
JENIS KASUS
TAHUN 2005 LAPOR SELESAI
KETERANGAN
KEJAHATAN KONVENSIONAL 1. Curat 2. Curas 3. Curanmor 4. Pembunuhan 5. Anirat 6. Perkosaan 7. Pengrusakan 8. Penipuan 9. Pem/Kebakaran 10. Judi 11. Lain Lain JUMLAH
1219 297 194 27 419 68 195 508 131 322 2949 6329
363 70 32 20 246 48 107 196 81 284 1672 3119
29,7 % 23,5 % 16,4 % 74 % 58,7 % 70,5 % 54,8 % 38,5 % 61,8 % 88,1 % 56,6 % 49,2 %
KEJAHATAN TRANSNASIONAL 1. Narkotika
164
166
101 %
KEJHT IMPLIKASI KONTIJENSI 1. Unjuk Rasa 2. Rusuh Massa JUMLAH
173 27 200
74 20 186
42,7 % 74 % 93 %
KEJHT THD KEKAYAAN NEGARA 1. Korupsi 2. Illegal Logging
8 76
6 42
75 % 55,2 %
6777
3519
52 %
JUMLAH KESELURUHAN
6. Dari data kasus kejahatan diatas dapat digambarkan kasus-kasus kejahatan yang menonjol yang terjadi selama tahun 2005 sebagai berikut : NO
WAKTU
URAIAN KEJADIAN
1.
30 Maret 2005
Pembunuhan Berencana Pada Tanggal 30 Maret 2005 telah terjadi pembunuhan berencana dengan cara mengajak korban ke tepi sungai kemudian di pukul dari belakang lalu dibenamkan dan di hanyutkan, mayat di temukan pada tanggal 31- 3 – 2005.
2.
9 Mei 2005
Curas dengan Senpi Wagiono Telah terjadi kasus Curas yang dilakukan oleh personil Polda Riau yang mengakibatkan 1(satu) orang meninggal dunia.
Dadang (Anggota Polri) .
6 Juli 2005
Pemalsuan BPKB/ STNK Telah terjadi pemalsuan BPKB / STNK mobil di wilayah Res Tn.
Wibowo(46Th) Sutikno(43Th)
3.
KORBAN
PELAKU
1 ( satu ) 2 (dua) Orang orang Meninggal dunia
Pemilik Ranmor asal
12
4
Datar dan terungkapnya curanmor dengan BB sebanyak 10 (sepuluh) unit mobil. 31 Agustus Kebakaran Pasar 2005 Pada Tanggal 30 – 8- 2005 telah terjadi kebakaran Pasar Padang Aro, di Kabupaten Solok Selatan yang mengakibatkan kerugian kurang lebih 1 Milyar Rupiah.
5
17 September 05
6
13 November 05
7
21 Desember 05
Jakarta
NIHIL
NIHIL
Pemblokiran Jalan Telah terjadi pemblokiran Jalan sepanjang 7,5 km oleh massa pendukung Yusbek, lalu di bubarkan oleh petugas Polri yang berakhir dengan bentrokan antara Polri dengan massa.
8 (delapan) - Afrizal Anggt Polri - Astija terluka 1 Datuk (satu) org Erganda massa - Asran terkena peluru karet 1 (satu)org luka memar Pembunuhan. Yenni(istri) Dodi Karsal Telah terjadi pembunuhan Yelvia(ana dengan cara membakar istri dan k) anak kandung di Bukittinggi. Kerusuhan Massa. Woli NIHIL Terjadi penggagalan peletakan (Aang) batu pertama pembangunan kantor Bupati Solok Selatan sebagai akibat adanya perbedaan pendapat antara masyarakat Sangir dan Muara Labuh.
7. Faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut : 1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi yang sangat rendah dengan perkembangan harga-harga kebutuhan hidup seharihari yang cukup tinggi dan sulit terjangkau masyarakat. 2) Daerah Provinsi Sumbar merupakan daerah terbuka yang mudah dimasuki dari daerah-daerah lain, serta merupakan daerah perlintasan merupakan faktor penyebab timbulnya kejahatan di daerah Sumbar. 3) Adanya jumlah angka pengangguran penduduk yang cukup besar di wilayah Provinsi Sumbar dengan hasil data yang tercatat di Pemda Prov Sumbar sebagai berikut : a) Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 5,98 % pada tahun 2002 menjadi 16,53 % pada tahun 2004. b) Jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat pada tahun 2004 mencapai 2.260.000 Orang. 4) Bahwa tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah dan masih banyak terdapat rumah tangga miskin. Sejak dilaksanakannya reformasi bidang struktural, instrumental dan kultural dalam tubuh Polri, secara faktual kemandirian tidak menjadi masalah lagi, namun yang menjadi fokus perhatian sekarang ini adalah masalah kultur dan perilaku personel Polri yang masih perlu ditingkatkan lagi.
13 8. Untuk pembenahan pada aspek kultur maupun perilaku personel Polri, Polda Sumatera Barat telah melakukan perubahan kurikulum pada proses pendidikan pembentukan di SPN dan pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat merubah perilaku anggota Polri Polda Sumbar menjadi perilaku Polisi sipil (Civilian Police) yang profesional dan proporsional. Sedangkan untuk meningkatkan kultur dan profesionalisme personel, Polda Sumatera Barat telah melakukan langkahlangkah kegiatan yang diarahkan kepada sebagai berikut : 1.
Pembangunan kekuatan a) Membangun sistem kepolisian guna menunjang pelaksanaan tugas Polda Sumatera Barat yang lebih baik. b) Pembangunan Sumber Daya Manusia Polri yang berkualitas. c) Penataan sat Brimob Polda Sumatera Barat sesuai dengan kebutuhan organisasi. d) Pembangunan materiil secara swadaya yang diarahkan pada pemenuhan sarana transportasi dan telekomunikasi dengan memanfaatkan” High technology”. e) Pembangunan fasilitas yang diarahkan pada percepatan pembangunan Mapolda Sumatera Barat dan penyelesaian pembangunan Mapolres pengembangan/Baru. f) Penggelaran kekuatan dilaksanakan dengan memperhatikan luas wilayah dan karakteristik kerawanan daerah serta di prioritaskan pada Polres pengembangan/ baru.
2.
Pembinaan kekuatan. a) Pembinaan sistem yang diarahkan pada inventarisasi dan pengkajian terhadap piranti lunak yang ada. b) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri dengan mengoptimalkan kegiatan pendidikan dan latihan. c) Pembinaan karier Polri dengan berpegang teguh prinsip Meritsystem dan Achievment yang transparan. d) Desentralisasi pembinaan personel Polri pada strata kepangkatan tertentu ke kesatuan kewilayahan secara langsung. e) Merubah kultur Personel Polri ke arah yang lebih baik. f) Meningkatkan kesejahteraan dan memberi rasa keadilan kepada personel Polda Sumatera Barat dan keluarganya.
3.
Bidang Operasional Kepolisian. a) Membangun dan mengembangkan jaringan intelijen yang berkualitas. b) Mensukseskan pengamanan Pilkada di wilayah Sumatera Barat. c) Meningkatkan pemberantasan tindak pidana illegal logging, Narkoba dan perjudian serta pemberantasan Penyakit masyarakat sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan pemberantasan maksiat menjadi prioritas utama yang dilaksanakan secara berlanjut. d) Meningkatkan penyelesaian perkara bidang kriminalitas maupun kecelakaan lalu-lintas. e) Mengoptimalkan pelaksanaan program Bimmas kemitraan di seluruh jajaran Polda Sumatera Barat. f) Penataan lapis-lapis kemampuan dan kewenangan di bidang penyidikan pada kesatuan kewilayahan secara berjenjang. g) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepad Polri. h) Mewujudkan kamtibcarlantas dengan mengedapankan konsep kewilayahan yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
14 4.
Bidang Manajemen. a) Mengembangkan sistem manajemen operasional, Sumber Daya Manusia, Materiil logistik dan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2005. b) Pengawasan dilaksanakan secara transparan melalui melekat dan fungsional. c) Meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral guna menunjang pelaksanaan tugas Polri.
Dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Sumatera Barat melakukan dengan pola pendekatan kultural masyarakat Minangkabau sesuai falsafah masyarakat Minangkabau:“Adat Basandikan Sara – Sara Basandikan Kitabbullah” Untuk mewujudkan pola pendekatan dengan kultural masyarakat Minangkabau, Polda Sumatera Barat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Melaksanakan pelatihan VCD fungsi terhadap personel Polri untuk merubah perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Mengedepankan peran Babinkamtibmas yang ada di setiap nagari untuk berperan aktif dalam kegiatan masyarakat dan memberikan masukan setiap permasalahan yang terjadi di nagari binaannya. Setiap pimpinan kewilayahan ( Kapolres dan Kapolsek) melakukan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dengan memanfatkan safari Jum’at. Mengoptimalkan peran serta lembaga adat yang tercakup dalam “ Tali tigo sapilin - tungku tigo sajarangan” yang terdiri dari Alim ulama, Ninik mamak dan Cerdik pandai. Memberdayakan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang ada di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di masing-masing nagari sebagai sarana pembinaan Kamtibmas. Kekuatan Personel Polda Sumbar Tahun 2006 a) DSPP : 13.103 personel b) Riil : 8.637 personel Berdasarkan DSPP Polda Sumatera Barat masih kekurangan personel sejumlah 4. 446 Personel. Bila jumlah personel Polda Sumatera Barat di bandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat (4.610.210 orang ) dengan perbandingan 1: 530 penduduk. Sedangkan jumlah personel Polda Sumatera Barat bila di bandingkan dengan luas wilayah Sumatera Barat (42.297,30 km2) dengan perbandingan 1 : 4,89 km2. Dengan mendasari dari DSPP dan luas wilayah hukum Polda Sumatera Barat, maka tetap di perlukan penambahan Personil dengan mendekati ideal 13.200 personil. Dalam proses penegakkan hukum terhadap kasus-kasus tertentu yang terjadi di wilayah Polda Sumatera Barat, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanah pusako, pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri sering mendapat hambatan dari kelompok masyarakat yang mencoba mengalihkan dan mengkaitkan persoalan yang menjadi domain/wilayah hukum positif ke masalah adat istiadat setempat. Permasalahan ini menjadi sangat sulit dan komplek serta berkepanjangan dengan ikut sertanya campur tangan kelompok tertentu sehingga berakibat penyelesaian penanganan kasus sulit untuk dituntaskan. Masalah ini juga sering dimanfaatkan untuk kepentingankepentingan tertentu dengan memunculkan issu-issu provokasi yang pada
15 akhirnya menimbulkan aksi perlawanan terhadap aparat melalui demonstrasi, unjuk rasa yang menjurus anarkis. Belum adanya persamaan persepsi antara penegak hukum ( CJS ) terhadap pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba terutama pada penerapan hukuman maksimal terhadap para pelaku penyalah gunaan Narkoba, sehingga dengan tidak memberikan hukuman maksimal kepada pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku, yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba terus berkembang, seperti dalam penjatuhan vonis terhadap tersangka Narkoba masih banyak yang divonis di bawah 2 ( dua ) tahun. Kondisi geografis wilayah Sumatera Barat yang merupakan daerah perlintasan memberikan pengaruh terhadap masuknya peredaran Narkoba dari luar wilayah Sumatera Barat terutama peredaran ganja dari daerah Aceh, sehingga tidak menutup kemungkinan wilayah Sumatera Barat juga dapat di jadikan sebagai daerah produksi, mengingat geografis Sumatera Barat memiliki medan yang berbukit serta daerah hutan belantara yang masih sulit terjangkau pengawasannya. Melihat kondisi geografis Sumatera Barat yang terletak pada pertemuan dua lempengan sehingga menyebabkan daerah Sumatera Barat menjadi daerah yang rawan terhadap bencana Tsunami maupun gempa bumi demikian pula pada daerah yang berbukit memungkinkan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir. Belum optimalnya peran BNP ( Badan Narkotika Provinsi) dan BND (Badan Narkotika Daerah) dalam mendukung upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba yang di sebabkan tidak terdukungnya anggaran operasional BNP maupun BND yang teralokasikan dalam APBD Provinsi maupun kabupaten/Kota. Belum lengkapnya instansi penegak hukum ( Pengadilan Negeri, Rumah tahanan/Lapas dan Kantor Imigrasi) pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga dalam proses peradilan masih ikut pada Pengadilan Negeri Kota Padang yang berakibat semakin tingginya anggaran penyidikan. Rencana pembentukan Polsek khusus Bandara Internasional Minangkabau belum dapat direalisasikan, yang disebabkan belum adanya ijin / rekomendasi penggunaan lahan untuk pembangunan Polsek bandara dari Dirjen Perhubungan Udara yang berdampak kebutuhan masyarakat pada aspek pelayanan keamanan di Bandara Internasional Minangkabau belum optimal. Perlu adanya tunjangan kemahalan bagi Personel yang bertugas pada daerah-daerah terpencil khususnya di Kepulauan Mentawai karena biaya hidup dan transportasi cukup tinggi di bandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Sarana dan prasarana transportasi perairan dan komunikasi yang di miliki Polda Sumatera Barat masih sangat minim dan terbatas kemampuannya (Kapal type C sebanyak 8 unit) sedangkan bila di bandingkan dengan kondisi geografis perairan Sumatera Barat yang berupa lautan bebas maka diperlukan sarana Kapal Type B.1 yang memiliki daya jangkau lebih jauh , sehingga dalam menunjang tugas operasional khususnya pengawasan terhadap perairan dan pulau-pulau terluar serta lokasi wisata orang asing dapat berjalan optimal.
16 Personel Babinkamtibmas di Polda Sumatera Barat sebanyak 451 orang, bila di bandingkan dengan jumlah Jorong yang berjumlah 3.159 yang harus di isi oleh Babinkamtibmas terdapat kekurangan sebanyak 2708 Personel Polri maka perbandingan personel Babinkamtibmas dengan Jorong binaanya 1 : 7 ( 1 Polisi membina 7Jorong). Dengan kondisi demikian akan berdampak pada tidak optimalnya pembinaan masyarakat yang idealnya 1 Babinkamtibmas membina 1 Jorong , dan apabila dilakukan penambahan Personel Babinkamtibmas akan terkait dengan anggaran untuk tunjangan operasional Babinkamtibmas. Pada tahun 2005 di wilayah Polda Sumbar ditemukan anggota Polri yang terlibat tindak kekerasan, kejahatan dan Narkoba antara lain sebagai berikut : 1) Kekerasan : 1 ( satu ) kasus. Dilakukan BRIPTU Wandi Sidabutar terhadap korban Yuno Firman dan telah mendapatkan putusan pengadilan Bukittinggi, hukuman pokok 6 bulan dan masa percobaan satu tahun. 2) Kejahatan : 7 ( tujuh ) kasus. a) Judi 2 ( dua ) kasus. Telah mendapatkan putusan PN. BRIPTU Dedy Purnama, Pokok 6 bulan penjara ( PN Batu Sangkar) BRIPKA Anwar Nasution, Pokok 3 bulan penjara ( PN Sijunjung ) b) Pencurian 3 ( tiga ) kasus telah mendapatkan putusan PN. BRIPDA Sukirin, Pokok 1 ( satu ) tahun 6 bulan penjara ( PN Padang ). BRIPKA Junaidi, Pokok 1 ( satu ) tahun 6 bulan penjara ( PN Sijunjung ) BRIPDA Luther Sihite, Pokok 4 (empat) bulan penjara (PN Sijunjung). c) Penipuan / penggelapan 1( satu )kasus (telah mendapatkan putusan PN). AIPDA Safri A. Pokok 8 ( delapan ) bulan penjara ( PN Padang ). d) Korupsi 1 ( satu ) kasus ( telah mendapatkan putusan PN ). AKBP Ety Saridin. Pokok 4 ( empat ) tahun denda Rp. 200.000.000,atau subsider kurungan 4 ( empat ) bulan penjara. 3) Narkoba : 4 ( empat ) kasus a) BRIPDA Ade Putra. Pokok 1 ( satu ) tahun penjara ( PN Padang ). b) BRIPTU Rinto Sikuncar, Pokok 3 ( tiga ) tahun 6 bulan penjara ( PN Padang ). c) BRIGADIR Jumardi Saputra. Poko 1 tahun penjara ( PN Padang ). d) BRIGADIR Indra Efendi. Pokok 5 tahun penjara ( PN Padang ). Tindakan Polda Sumbar terhadap pelaku kekerasan, kejahatan dan Narkoba dalam tahun 2005 melakukan pemeriksaan, melimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum dan bagi anggota yang telah mendapatkan putusan menjalani hukuman di Lapas. Dari kedua belas orang anggota Polri pelaku tindak kekerasan, kejahatan dan Narkoba seluruhnya telah mendapatkan putusan pengadilan dengan perincian sebagai berikut : Sedang menjalani hukuman di Lapas 5 orang, telah selesai menjalani hukuman 3 orang dan mengajukan banding 4 orang. Upaya yang dilakukan Polda Sumbar dalam mengatasi kekerasan, kejahatan dan Narkoba yang dilakukan anggota Polri : 1) Melaksanakan razia ke tempat-tempat hiburan malam (karaoke, dan diskotik / pub) terhadap anggota Polri / PNS untuk mengantisipasi tindak kekerasan, kejahatan dan maraknya peredaran Narkoba. 2) Patroli rutin untuk mengantisipasi anggota Polri / PNS yang ke luar jam dinas dan ke luar wilyah kesatuan tugasnya tanpa izin pimpinan. 3) Melakukan pengawasan pada lokasi-lokasi pelayanan kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenang oleh anggota Polri dengan melakukan pungutan liar (Pungli). 4) Melaksanakan patroli ke tempat-tempat adu ketangkasan (bilyard) untuk mengantisipasi anggota Polri sebagai backing judi.
17 5) Melaksanakan operasi bersih terhadap kegiatan operasi yang dilaksanakan kepolisian untuk mencegah dan menjaring oknum-oknum pelaksana dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar operasi bisa berjalan dengan lancar. 6) Melakukan pemeriksaan urine anggota Polri/PNS yang terindikasi pengguna Narkoba dan bagi mereka yang terlibat dilakukan tindakan hukum. Langkah Polda Sumbar dalam melakukan pencegahan : 1) Percetakan / peredaran uang palsu a) Bekerjasama dengan Bank Indonesia wilayah Sumbar dan bank-bank lain dalam hal penemuan uang palsu, jika didapat / ditemukannya uang palsu maka dilakukan penyelidikan dan penyidikan, namun hingga saat ini belum ditemukannya peredaran uang palsu di wilayah hukum Polda Sumbar. b) Melakukan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindak pidana uang palsu dan penyuluhan tentang cara-cara yang harus ditempuh jika warga masyarakat menemukan / mengetahui adanya peredaran uang palsu. 2) Perjudian a) Dalam rangka upaya pemberantasan perjudian di wilayah Polda Sumbar telah dilakukan kegiatan melalui pembuatan “Kotak Pengaduan” yang jumlahnya di Poltabes Padang sebanyak 6 kotak, Polres/ta sebanyak 5 Kotak sedang Polsek/ta sebanyak 3 kotak yang ditempatkan pada posisi yang strategi dan mudah dijangkau masyarakat. Disamping itu juga dikembangkan pengaduan melalui komunikasi/SMS/Handphone pada setiap satwil yang secara langsung dapat di akses oleh masyarakat setiap saat. b) Melakukan tindakan tegas melalui kegiatan rutin dan pelaksanaan operasi kepolisian secara berkesinambungan terhadap praktek-praktek judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kapolri tentang pemberantasan tindak pidana perjudian yang telah ditetapkan dalam kebijakan strategi Kapolri No. Pol : Kep 20/2005. c) Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghimbau masyarakat untuk memberantas perjudian seperti melaksanakan pawai anti togel (Perjudian) dan ikrar akbar seluruh pelajar/mahasiswa se kota Padang untuk tidak melakukan perjudian dan ikut memberantas perjudian. d) Polda Sumbar secara berkesinambungan telah melaksanakan kebijakan strategi Kapolri di bidang penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perjudian, melalui penggelaran operasi Kepolisian dengan sandi operasi yaitu Operasi Balak Singgalang 2005 yang dituangkan dalam Rencana Operasi No : R/Renops/09/VIII/2005 yang telah berhasil menangkap dan mengungkap 214 kasus dari berbagai jenis permainan judi dengan 554 tersangka dan sebanyak 214 kasus telah diserahkan perkaranya ke JPU. 3) Tempat-tempat maksiat. a) Dalam rangka pemberantasan terhadap tempat maksiat telah melakukan kerjasama dengan Pemprov dan Pemda untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap perbuatan maksiat sesuai dengan Perda Provinsi Sumbar No. 11/2001 tanggal 14 Nopember 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat melalui razia penangkapan dan proses hukum. b) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk : Ceramah Pawai Pemasangan spanduk
18 c) Melaksanakan kegiatan razia ditempat-tempat hiburan dengan sasaran : Razia izin / batas waktu tempat hiburan Razia KTP di tempat hiburan Razia Narkoba di tempat hiburan Segala bentuk upaya dan kegiatan yang dilakukan Polda Sumbar, berorientasi kepada Kebijakan dan Strategi Kapolri untuk mencapai situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif bagi terselenggaranya pelaksanaan program pembangunan di daerah yang membutuhkan ketenangan, keamanan, ketertiban dan kelancaran didalam segala aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut terorisme sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak azasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Polda Sumbar sebagai unsur pelaksana tugas – tugas Kepolisian di tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan upayanya dalam pemberantasan terorisme dengan mempedomani UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan TP Terorisme yang merupakan kebijakan dan langkah langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan. Langkah langkah dan upaya yang dilakukan Polda Sumatera Barat dalam penangggulangan Terorisme di wilayah Sumatera Barat sebagai berikut: 1) Bidang Pembinaan a) Pembinaan Kekuatan ( Bin Kuat ) (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan personil dalam bidang penanggulangan terorisme di wilayah Polda Sumbar dilaksanakan dengan mengikuti pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri seperti kejuruan Intel yang fokus pada penyelidikan terorisme, kejuruan investigasi terorisme yang meliputi olah TKP, penggunaan laboratorium forhensik lapangan, pemberdayaan kedokteran lapangan, dan kejuruan penindak terorisme yang meliputi penjinakan bom, penangkapan terhadap para teroris dan pelatihan pembebasan sandera. (2) Telah dilakukan sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber Waka Polda Sumbar KBP Drs. BAGOES HARRY tentang upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme berdasarkan kasus kasus terorisme yang pernah terjadi diseluruh Indonesia serta sosialisasi Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan upaya pencegahannya. b) Pengembangan Kekuatan ( Bang Kuat ) Telah dibentuk Satuan Detasemen 88 / AT di Polda Sumbar yang dipersiapkan didalam menghadapi aksi terorisme, sesuai Keputusan Kapolri No.Pol,: Kep/11/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang pembentukan Detasemen 88 / Anti Teror di lingkungan Polda. Dalam pembentukannya sampai dengan sekarang ini masih belum terpenuhi sesuai DSPP, baik jumlah personil maupun kelengkapannya. (1) Mengisi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas Detasemen 88 / AT guna lebih mengoptimalkan kegiatan operasional dilapangan serta melengkapi perlengkapan bagi unit Gegana pada Sat Brimob Polda Sumbar termasuk memberikan pelatihan pelatihan mengenai teknik dan taktik penjinakan bahan peledak bilamana diperlukan.
19 (2) Membangun unit intelijen sampai dengan tingkat Polsek dalam rangka memberdayakan Polsek sebagai basis deteksi terhadap adanya gejala kegiatan terorisme di Wilayah Sumbar. (3) Memberdayakan Babinkamtibmas yang dapat menggalang seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayahnya untuk secara bersama sama mencegah dan manangggulangi aksi terorisme demi keamanan bersama. 2) Bidang Operasional. a) Deteksi Dini (1) Dapat mengetahui dan mengenali kegiatan para pelaku teror dengan mendeteksi adanya ciri ciri kegiatan khas pelaku terror berupa : rapat atau pertemuan tertutup para pelaku terror, mencari dan menemukan lokasi perekrutan anggota baru,safe house, ranmor yang biasa digunakan kemungkinan adanya pengangkutan handak dan tempat tempat perakitan bom menuju ke sasaran yang ditentukan dan lain lain. (2) Koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah daerah dalam melakukan Pengawasan dan pendataan administrasi kependudukan serta mengaktifkan kegiatan wajib lapor kepada setiap pendatang baru pada RT/RW/ Jorong/ Nagari. b) Preemtif (1) Mensosialisasikan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kepada seluruh personil yang mengemban tugas dibidang Intelijen dan Reserse maupun unit Gegana serta meberikan penerangan tentang kasus kasus menonjol yang terjadi oleh pelaku terorisme di seluruh wilayah Indonesia guna mendapatkan cara bertindak serta teknik penanggulangannya. (2) Kerjasama dengan Tomas,Toga,Todat serta Ninik mamak dalam upaya menggalang potensi masyarakat untuk secara bersama sama denga komponen masyarakat lainnya dalam menghadapi dan mencegah giat pelaku teror diwilayahnya masing-masing. c) Preventif (1) Pengawasan terhadap obyek-obyek vital, Mall/ Pusat pusat perbelanjaan, Hotel, Bandara, Gudang Handak,maupun Obyek wisata dengan mengaktifkan pam fisik melalui security gates, metal detector dan lain-lain dengan mengaktifkan secara maksimal petugas satpam dimasing-masing obyek tersebut. (2) Mengaktifkan dan memberdayakan sispam swakarsa kepada setiap unsur masyarakat diwilayah masing-masing untuk senantiasa waspada dan peka terhadap kehadiran orang-orang baru di lingkungannya dan segera melaporkan kepada petugas terdekat apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan. (3) Menyebarluaskan gambar atau foto-foto pelaku teroris yang belum tertangkap seperti Noordin M Top dan lain-lain. (4) Melakukan pengawasan ditempat-tempat yang memungkinkan dijadikan sebagai tempat masuknya pelaku teroris seperti Bandara, Pelabuhan, Terminal dan daerah-daerah perbatasan provinsi dan kota. d) Penindakan (1) Melaksanakan razia secara rutin dengan sasaran tertentu untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya jaringan teroris diwilayah Sumatera Barat sekaligus sebagai efek deterrence. (2) Melakukan interogasi secara mendalam terhadap pelaku-pelaku kriminal tertentu apakah ada indikasi keterlibatan dengan kelompok atau jaringan terorisme tertentu.
20 Di wilayah Sumatera Barat belum ditemukan adanya indikasi kejahatan/ kasus yang mengarah kepada tindak pidana terorisme namun demikian mengingat kejahatan terorisme merupakan kasus / kejahatan yang bersifat nasional dengan melibatkan jaringan internasional, sehingga tidak menutup kemungkinan Sumatera Barat akan menjadi tempat pelarian pelaku teroris yang belum tertangkap dan dijadikan tempat / sasaran aksi-aksi atau kegiatan terror berikutnya, sehingga perlu adanya antisipasi kesiap siagaan dan upaya pencegahannya mengingat : 1. Sumatera Barat merupakan Wilayah yang ditinjau dari sudut / aspek keamanan relatif kondusif sehingga tidak menutup kemungkinan dijadikan tempat persembunyian para pelaku teror dari wilayah luar Sumatera Barat. 2. Terdapatnya perusahaan – perusahaan asing / investor asing di wilayah Sumatera Barat juga dapat menjadi objek maupun sasaran pelaku terror. 3. Dengan dibukanya cottage – cottage maupun investasi dibidang resort / penginapan di Kepulauan Mentawai yang banyak dihuni oleh para turis asing terutama warga negara Australia maupun Amerika Serikat dimungkinkan dijadikannya sebagai sasaran para teroris dalam melakukan aksinya. Dalam kesempatan pertemuan dengan Kapolda, Kapolres, dan Kapolresta seProvinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, Polda Sumbar mengungkapkan masalah / kendala yang dihadapi, diantaranya belum adanya Pengadilan Negeri dan Lapas di Mentawai, sehingga pelaksanaan sidang peradilan pidana dilaksanakan di Padang, tidak optimalnya sarana pendukung mobilitas Kepolisian yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan wilayah perairan Sumatera Barat, khususnya wilayah Kepulauan Mentawai, belum adanya Mako Polsek khusus Bandara Internasional Minangkabau, karena rencana lokasi Polsek merupakan tanah Dirjen Perhubungan Udara, sekarang masih dalam proses koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara, dan belum tuntasnya masalah PP No. 84/1999 tentang Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam menjadi salah satu kendala dalam proses penegakkan hukum dan kinerja CJS (masalah locus delicty), sehingga demi kepastian hukum, diharapkan PP No. 84 tersebut dapat direalisasikan. C. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAN PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BESERTA JAJARANNYA; Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya diantaranya sebagai berikut : 1. DIPA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2005 DAN PENGGUNAANNYA :
NO PROGRAM KERJA PAGU ANGGARAN 1.
Penyuluhan Hukum
2.
Gaji Pegawai
3.
Penyidikan, Penuntutan, Pemberantasan thd pelanggaran, Rp.2.495.305.000,Kejahatan dan penanganan perkara Datun Penegakan Hukum Rp. 620.000.000,dan HAM
4.
Rp.360.000.000,-
REALISASI
Sisa dana
Rp.356.406.692,- Rp.3.593.308,-
Rp.7.451.541.000,- Rp.7.451.541.000,-
Rp.2.400.998.227,- Rp.94.306.773,-
Rp. 587.465.295,- Rp.14.534.705,-
21 5.
Pembinaan Sarana Rp.3.000.000.000,dan Prasarana.
Rp.2.982.515.400,- Rp.17.484.600,-
2. DIPA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2006 DAN PENGGUNAANNYA : NO PROGRAM KERJA
PAGU ANGGARAN
REALISASI
KETERANGAN
1. Penyuluhan Hukum Rp. 600.000.000,00.
Rp. 88.025.000,00. Kegiatan utk triwulan I 2. Pembinaan Sarana Rp.3.000.000.000,00. Proyek masih dan Prasarana dalam tahap pelelangan 3. Penyidikan, Penuntutan, Pemberantasan terhadap Pelanggaran, Rp.22.302.212.000,00. Rp.1.925.160.793,- Kegiatan utk Kejahatan dan triwulan I Perkara Datun (termasuk gaji pegawai) 4. Penegakan Hukum Rp. 900.000.000,00. Rp.202.500.000,00. - sda dan HAM Kejaksaan Negeri: 1. Kejaksaan Negeri Padang, 2. Kejaksaan Negeri Bukittinggi, 3. Kejaksaan Negeri Painan, 4. Kejaksaan Negeri Payakumbuh, 5. Kejaksaan Negeri Padang Panjang, 6. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, 7. Kejaksaan Negeri Sawah Lunto, 8. Kejaksaan Negeri Sijunjung, 9. Kejaksaan Negeri Solok, 10. Kejaksaan Negeri Pariaman, 11. Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, 12. Kejaksaan Negeri Batusangkar, dan 13. Kejaksaan Negeri Tua Pejat. Cabang Kejaksaan Negeri: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa. Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki. Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru. Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu. Cabang Kejaksaan Negeri Sijunjung di Sungai Dareh. Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang. Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Muaro Labuh. Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Basung di Maninjau.
3. Mengenai Masalah Kepegawaian di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Barat : • Jumlah tenaga jaksa seluruhnya 181 orang. • Jumlah tenaga tata usaha seluruhnya 352 orang.
22
Struktur Jabatan: Jabatan yang hingga saat ini belum ada pejabat definitifnya adalah, • Asisten Intelijen. • Asisten Tindak Pidana Umum. • Kepala Bagian Tata Usaha. • Kepala Kejaksaan Negeri Solok. • Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Basung. • 6 (enam) jabatan Kasi/Kasub Bag. Kabupaten Pemekaran: Kabupaten Pemekaran yang belum ada Kejaksaan Negerinya adalah, • Kabupaten Solok Selatan. • Kabupaten Darmasraya. • Kabupaten Pasaman Barat. 4. Perkara - perkara tindak pidana yang menonjol yaitu: Perkara Illegal Logging atas nama tersangka Teddy Antoni. Terhadap kasus ini sebelumnya telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai perkara tindak pidana korupsi, namun, dari putusan pra peradilan menyatakan Kejaksaan tidak berwenang menyidik perkara dimaksud. Kasus Proses Rekayasa Dalam Pengajuan Kredit an. terdakwa Kreatikto Boentoro dkk (3 berkas perkara). Dalam proses penanganan perkara dimanksud, terdakwa melaporkan Jaksa karena telah dianggap merampas kemerdekaan yakni melanggar pasal 333 (1) KUHP, karena Jaksa tidak melaksanakan penetapan hakim atas penetapan penangguhan penahana terhadap terdakwa atas nama Kreatikto Boentoro dkk. Terhadap laporan tersebut, Kejaksaan berpendapat bahwa itu bukan domain berdasarkan pasal 95 KUHAP. Adanya perkara tindak pidana korupsi dalam pembuatan website pada Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termasuk dalam cyber crime. Perkara Illegal Logging. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 12 (duabelas) perkara illegal logging belum dapat dieksesekusi barang buktinya berupa alat angkut / kendaraan karena barang bukti tersebut dalam tahap persidangan dipinjam pakaikan oleh majelis hakim. Khusus untuk perkara yang menyangkut mantan anggota DPRD Prov. Sumbar yang berjumlah 43 orang terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sampai saat ini putusan baru diterima terhadap 33 orang terdakwa (4 putusan yang menolak kasasi terdakwa). Sedangkan 1 (satu) putusan lagi yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang terdakwa, putusannya belum diterima. Kasus –kasus yang telah dijatuhi Hukuman
NO
JENIS PELANGGARAN
JUMLAH KASUS
TINDAKAN
KETERANGAN
1.
Ringan
4 Kasus Pernyataan tidak puas Telah menjalani secara tertulis. Hukuman
2.
Sedang
14 Kasus Penundaan Kenaikan Telah menjalani gaji berkala selama 1 hukuman tahun terhadap 5 (lima) orang PNS. Penundaan Kenaikan pangkat selama 1
23 tahun terhadap 9 (sembilan) orang PNS. 3.
Berat
5 Kasus Melakukan Dua orang Pemeriksaan dan yang diturunkan menjatuhkan pangkatnya telah Hukuman disiplin menjalani yaitu: hukuman. 2 (dua) orang Tiga orang yang diturunkan dijatuhi hukuman pangkatnya setingkat pemberhentian lebih rendah selama mengajukan satu tahun. keberatan ke 3 (tiga) orang BAPEG diberhentikan sebagai PNS.
Penanganan perkara dalam tahap Upaya Hukum : Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tahap upaya hukum tahun 2005 s/d Maret 2006 sebanyak 25 perkara dengan rincian : Perlawanan 1 (satu) perkara. Banding 12 (dua belas) perkara. Kasasi 8 (delapan) perkara. Grasi nihil Peninjauan Kembali 4 (empat) perkara (kasus DPRD Prop. Sumbar). Selama Tahun 2005 s/d Maret 2006, perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 8 (delapan) perkara yang terdiri dari : • Perkara an. Terdakwa Syahrial dari Kejaksaan Negeri Sijunjung. • 4 (empat) perkara DPRD Provinsi Sumbar an. Arwan Kasri Cs. dari Kejari Padang. • 3 (tiga) berkas perkara an. Terdakwa Nusrialdi Cs dari Kejaksaan Negeri Lubuk Basung. Beberapa kendala / problematika yang bersifat yuridis dan non yuridis : • Kesulitan untuk melaksanakan uang pengganti dan denda diakibatkan karena terpidana tidak punya harta kekayaan lagi. • Hambatan untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda bergerak karena sebagian besar dipinjam pakaikan oleh majelis hakim sehingga sulit dicari untuk dieksekusi. Dan untuk itu sudah dikoordinasikan dengan pihak Polda untuk dilacak. • Masih adanya keraguan pihak penyidik / Penuntut Umum untuk melaksanakan pelelangan barang bukti kayu karena belum dicabutnya KEPMENHUT No. 319 yang mewajibkan peserta lelang harus merupakan anggota Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) dan Asosiasi Saw mill Indonesia (ASI). • Adanya upaya dari pihak terlapor, tersangka, terdakwa untuk melakukan manuver berupa membuat surat / laporan kepada pimpinan ataupun instansi terkait atas sikap Jaksa yang melakukan penyidikan maupun penuntutan yang berindikasi fitnah. Hal ini dilakukan semata mata untuk melemahkan penegakkan hukum. Sehingga Jaksa Penyidik maupun Penuntut Umum selain harus melakukan penyidikan dan penuntutan juga diperiksa atas laporan tersebut. • Seringkali terjadi kesalahpahaman pihak tersangka yang diminta keterangan dalam proses penyidikan dimana penyidik dalam rangka penyelamatan keuangan negara menghimbau untuk dikembalikan namun oleh tersangka dianggap pemerasan.
24 5. Dalam kesempatan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya, Kepala Kajati menyampaikan pula beberapa hal untuk mendapat respon, diantaranya percepatan direalisasikannya Pengadilan Negeri dan RUTAN didaerah daerah Kabupaten pemekaran termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dimana selama ini Jaksa di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus sidang di kota Padang. Dengan resiko kondisi alam yang cukup berat hanya ada 1 (satu) alat transportasi ke Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui laut yang kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk memudahkan koordinasi dan penyelesaian perkara di Bukittinggi dan Kab. Agam antara penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka penentuan tempat persidangan, maka sudah saatnya sekalipun terlambat, agar direalisasikan PP No. 84 Tahun 1999. Sehingga perkara yang wilayah TKP di sekitar kota Bukittinggi dapat disidangkan di Bukittinggi, tidak seperti saat ini harus disidangkan di Lubuk Basung. Karena sebagian besar terdakwa kasus tindak pidana korupsi ditangguhkan penahanannya oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, namun tidak jarang ditemui kendala pada persidangan berikutnya, terdakwa sulit untuk dihadirkan. Untuk itu harapan kami dalam rangka mewujudkan pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004, ketika hakim ingin menangguhkan penahanan terdakwa, selayaknya minta pendapat Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewajibannya menghadirkan terdakwa ke depan persidangan. D. PERTEMUAN DENGAN JAJARANNYA;
DPRD
SUMATERA
BARAT
BESERTA
Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan DPRD Sumatera Barat beserta jajarannya diantaranya sebagai berikut : 1. Mempercepat Penanganan kasus-kasus illegal logging di Kabupaten Solok. 2. Agar dibentuk UU / Ketentuan pemberlakuan hukum adat, karena negara kita diatur selain oleh hukum nasional juga hukum adat. 3. Dimohon agar Pasal (18) b UUD 1945 mengenai Pengaturan Daerah yang Bersifat Istimewa bisa diamandemen. 4. Pasal (3) dan (5) UU Ketentuan Pokok Agraria mengenai pengakuan negara terhadap tanah ulayat agar segera direvisi, sehubungan dengan banyaknya kasus tanah ulayat di Minangkabau. 5. Keputusan Presiden No.36/2004 tentang Penggunaan kepentingan umum dimohonkan untuk direvisi kembali.
tanah
untuk
6. Peran pemerintah agar lebih diperkuat dengan hukum dan kekuasaannya dengan meningkatkan peran dalam kesejahteraan masyarakat, mengatur ketertiban masyarakat (misalnya dalam pro kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi). 7. Pemerintah Pusat diharapkan untuk lebih memperhatikan secara khusus Provinsi Sumatera Barat, karena mempunyai sistem kekerabatan matrilineal (yang hanya ada di Provinsi Sumatera Barat), dan sistem pemerintahan terendah berbentuk Nagari / bukan desa. 8. Masalah PP No. 84 / 1999, yang masih menimbulkan kontroversi dalam pertemuan antara DPRD dengan Mendagri, dan di judicial review ke Mahkamah Agung, namun ditolak.
25 9. Dengan adanya Otonomi daerah, diharapkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. 10. Masih banyaknya kasus yang timbul sehubungan dengan penegakan PP No. 84/1999, seperti kasus di Kecamatan Baso. 11. Terhadap Kasus Dugaan Korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Sumatera Barat yang berkaitan erat dengan PP No.110 penangannnya menunggu sampai adanya politik hukum. 12. UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otoritas penuh kepada DPRD. Komisi III DPR-RI dalam pertemuan dengan DPRD Sumatera Barat meminta agar DPRD Sumbar memberikan data-data dan resume yang lengkap dan akurat mengenai kasus yang menimpa anggota DPRD Sumbar. E. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL) DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT BESERTA JAJARANNYA; Hal-hal yang menjadi pembicaraan dalam Pertemuan Komisi III DPR-RI dengan Kakanwil Hukum dan HAM beserta jajarannya diantaranya sebagaii berikut : 1. Pagu / Plafon Anggaran dalam DIPA (Rutin + Pembangunan) Tahun Anggaran 2005 adalah sebanyak Rp. 23.298792.000,- dengan perincian Rutin (Belanja Pegawai + Belanja Barang) : Rp. 17.848.792.000, Pembangunan (Belanja Modal) : Rp. 5.650.000.000,1.1. RUTIN : Realisasi sebanyak Rp. 20.413.923.027,- jadi minus (kekurangan) sebanyak Rp. 2.565.131.027,Kekurangan tersebut terdiri dari : Gaji : Rp. 1.900.317.742, BAMA : Rp. 1.474.505.301,Jumlah = Rp. 3.374.823.043,Dana sisa (4 UPT) : Rp. 809.692.016,Jumlah dana kurang : Rp.2.565.131.027,Kekurangan yang terdapat pada belanja pegawai adalah karena realisasi melebihi plafon / pagu yang ada pada DIPA, namun gaji tetap dibayarkan oleh KPN setempat. Sedangkan kekurangan pada pengadaan BAMA (Bahan Makanan) sudah diatasi atau dibayar dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari Sekretaris jenderal Departemen Hukum dan HAM RI. Sehingga untuk Tahun 2005 tidak ada lagi tunggakan BAMA. 1.2. PEMBANGUNAN Realisasi keuangan pembangunan adalah sebanyak Rp. 5.589.787.760,(98,94%) sedangkan realisasi fisik 100 %. Adapun Program dan proyek tahun Anggaran 2005 adalah sebagai berikut : Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah berupa pembuatan Septictank 2 (dua) unit, Rehab saluran 170 m, Pembuatan Papan Nama dari beton 1 (satu) unit, Rehab Pagar Depan 40m, Pembuatan Taman 1 (satu) paket, Peninggian Lantai Gedung Kantor, Kusen, dan Plafon setinggi 30 cm serta Instalasi Listrik dan Pengecatan 240 meter persegi dan rehab Kamar Mandi / WC 2 (dua) unit. Program Pengadaan Alat Bengkel/ Ketrampilan berupa Pembinaan Narapidana/Tahanan berikut pengadaan alat bengkel/keterampilan dan bahan bakunya untuk Lapas Padang, Lapas Payakumbuh, Lapas Solok, Lapas Bukittinggi, LPAN Tanjung Pati, Lapas Sijunjung 6 (enam) paket
26
dan Cabang Rutang Suliki, Cabang Rutan Maninjau, Cabang Rutan Alahan Panjang, Cabang Rutan Muara Labuh dan Cabang Rutan Talu 8 (delapan) paket. Program pengadaan kendaraan khusus berupa Pengadaan Kendaraan Cell Wagon berikut surat-surat dan operasional untuk Cabang Rutan Muara labuh 1 (satu) unit. Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan Penyebaran Informasi serta koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum berupa program Legislasi Daerah, Penyuluhan Hukum. Penyebaran Informasi Hukum, Konsultasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum. Program Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat berupa kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30 orang pegawai, Diklat Kesamaptaan 30 orang pegawai, Diklat Instruktur Pemasyarakatan 15 orang pegawai, Diklat Operator Komputer untuk 15 orang pegawai dan Rintisan Gelar untuk 6 orang pegawai. Program Sarana dan Prasarana Hukum Lapas Pariaman berupa Pembangunan kembali Gedung Kantor 1 (satu) lantai 380 m 2, Rehab Pos Jaga Atas 4 (empat) unit, dan pengadaan alat bengkel/keterampilan 1 (satu) paket. Program Sarana dan Prasarana pada Lapas Pasaman berupa Pembangunan Pos Jaga Utama 45 m 2, Pengaspalan Jalan Masuk lebar 4 m sepanjang 400 m1, pembuatan sumur gall lengkap dengan peralatan dan jalan setapak dari blok 15 unit, pemasangan teralis jendela kantor dan rumah operasional 1 (satu) paket, penyambungan Telepon 1 (satu) paket, pembuatan jalan beton tumbuk 180 m1, rehab rumah petugas 2 (dua) unit 100 m2, pengadaan genset dan instalasi listrik 1 (satu) unit dan pengadaan alat bengkel/keterampilan 1 (satu) paket. Program Sarana dan Prasarana Hukum pada Rutan Padang Panjang berupa Pembangunan kembali Barak Petugas Type E, 7 (tujuh) unit 252 m2, Pembuatan Turab dan Pagar 25 m 1, pembuatan Saluran 50 m1 , pemasangan paving blok dan pekerjaan sumur 1 (satu) paket, pemasukan daya 9 (sembilan) unit, rehab rumah operasional 220 m 2 dan pengadaan alat bengkel/keterampilan 1 (satu) paket. Program Sarana dan Prasarana pada Rutan Lubuk Sikaping berupa Pembangunan kembali Gedung Kantor 2 (dua) lantai 280 m 2, Rehab Gedung Kantor 275 m2, Rehab Pos Jaga Atas 4 (empat) unit, Pembangunan Pos Jaga bawah 16 m 2, penggantian kawat duri 1 meter di atas tembok 293 m1, pembuatan water tower dan pompa air 1 (satu) unit dan pengadaan alat bengkel/keterampilan 1 (satu) unit. Program Sarana dan Prasarana pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berupa Pembangunan Gedung Terbuka dengan rangka baja 300 m2 dan pengadaan Komputer lengkap dengan printer, meja dan kursi 2 (dua) unit.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan kinerja/ pembangunan dan Rutin tahun 2005 antara lain : Kekurangan dana pada mata anggaran langganan daya dan jasa serta anggaran lauk pauk dan beras. Pemecahan : Untuk anggaran langganan daya dan jasa diajukan anggaran biaya tambahan ke Departemen Hukum dan HAM dengan dilampiri surat pengakuan hutang/tunggakan dan sudah diluncurkan serta telah dibayarkan Untuk anggaran lauk pauk dan beras semuanya sudah dilesaikan dengan ABT tahun 2005.
27 Sedangkan Pagu Anggaran DIPA 2006 sebanyak 51.202.061.000,- yang terdiri dari : Rutin Rp. 40.488.803.000, Pembangunan Rp. 10.713.258.000,Adapun program dan proyek tahun 2006 adalah sebagai berikut : 1. Kantor Wilayah : a. Penyuluhan Hukum yang meliputi kegiatan : pemasangan spanduk 70 buah ; pentas panggung 10 kali ; ceramah 60 kali ; pragmen 25 kali ; wawancara RRI 100 kali ; lomba Kadarkum Kabupaten dan Provinsi ; konsultasi hukum 1 paket ; pembuatan peta permasalahan hukum 1 paket ; JDI Hukum 1 paket ; Bimbingan teknis penyuluhan hukum 1 kali ; Pemantauan dan pengendalian 1 paket. b. Koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan /Prolegda 1 paket ; c. Pembangunan Gedung Kantor II lantai 660 m2 ; d. Pengadaan meubelair ; e. Pengadaan kendaraan roda 4 dua unit ; f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai : Diklat Pimpinan Tk. IV 35 orang ; Diklat Kesamaptaan 30 orang ; Diklat Pengenalan Psykotropika 15 orang ; Diklat Operator Komputer 16 orang ; Rintisan Gelar 6 orang 2 semister. 2. Kantor Imigrasi Bukittinggi : a. Pengadaan tanah 4000 m2 ; b. Pembangunan Gedung Kantor 300 m2. 3. Balai Pemasyarakatan Bukittinggi : a. Pengadaan Cell wagon 1 unit. 4. Lapas Anak Tanjung Pati : a. Pembangunan barak petugas 3 unit ; b. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan 1 paket ; c. Rehab sel wanita dan poliklinik 1006 m2 5. Lapas Sijunjung : a. Pengadaan Komputer 1 unit ; b. Pengadaan Cell wagon 1 unit ; c. Rehab ruang perpustakaan dan dapur 311 m2. 6. Lapas Bukittinggi : a. Pembangunan sel wanita 240 m2 ; b. Pembangunan sumur bor 1 unit ; c. Rehab gedung utama 1140 m2. 7. Cabang Rutan Alahan Panjang : - Pengadaan cell wagon 1 unit. 8. Cabang Rutan Suliki : a. Pengadaan komputer 1 unit ; b. Pembuatan pagar kantor 236 m1 ; c. Rehab gedung kantor 570 m2 ; d. Rehab rumah dinas 108 m2.
28 Proyeksi penerimaan tahun 2006 adalah sebanyak 5.455.000.000,- dengan perincian : 1. Kantor Wilayah, pendapatan fiducia Rp. 100.000.000,2. Kantor Imigrasi Padang : - Pelayanan jasa keimigrasian Rp. 3.500.000.000,- Sidik jari Rp. 63.570.000,3. Kantor Imigrasi Bukittinggi : - Pelayanan jasa keimigrasian Rp. 1.750.000.000,- Sidik jari Rp. 40.000.000,2. Peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam memberikan saran pendapat hukum adalah ikut serta dalam pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemda Propinsi. Dalam pembahasan tersebut dititik beratkan pada 3 (tiga) unsur harmonisasi Peraturan Daerah, yaitu : 1. Agar produk hukum daerah tersebut tidakbertentangan dengan peraturan / hukum yang lebih tinggi; 2. Agar produk hukum daerah tersebut tidak terjadi tumpang tindih dan bertentangan dengan produk hukum daerah yang setingkat/sejajar. 3. Memenuhi/mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sesuai dengan norma dan Standar Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan kedudukan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia sebagai Law Centre di daerah belum bisa berjalan secara optimal, di karenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi antara lain rendahnya/terbatasnya SDM Staf yang telah memiliki kemampuan dibidang Legal Drafter baik secara kuantitas maupun kualitas. Saat ini di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat hanya terdapat 1 (satu) orang staf yang telah mengikuti Diklat Penyusunan dan Perancangan Undang-Undang, namun Staf tersebut sudah mutasi ke bidang / bagian lain. Dalam menghadapi tugas Kantor Wilayah memberikan pelayanan hukum di bidang konsultasi penyusunan/pembentukan RANPERDA dari Kabupaten/Kota yang jumlahnya cukup banyak dengan kondisi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini, maka peranan Kantor Wilayah sebagai Law Centre belum siap dan optimal. Upaya yang dilakukan dalam jangka pendek berkaitan dengan peningkatan SDM, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengusulkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Ditjen. Peraturan Perundang-undangan agar segera diadakan Diklat Penyusunan dan Perancangan Undang-undang, dan Diklat Legal Drafter. Sedangkan upaya untuk jangka panjang, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat mengusulkan agar pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pelayanan Hukum sebagai UPT Kantor Wilayah. Untuk kegiatan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dalam penyusunan peraturan daerah dan harmonisasi peraturan daerah, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai koordinator telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Biro Hukum, Sekretaris Dewan dan instansi terkait yang kegiatannya diarahkan pada inventarisasi Perda/RANPERDA untuk dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap perda-perda yang ada, bila ditemukan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun bertentangan dengan peraturan yang setingkat, dibuat rekomendasi kepada instansi terkait untuk diadakan perbaikan/penyempurnaan. 3. Pemohon Paspor TKI pada Kantor Imigrasi Padang dan Bukittinggi relatif kecil, di Kanim Padang sekitar 10%, sementara di Kanim Bukittinggi dibawah 5% dari jumlah permohonan. Hal tersebut karena masyarakat Sumbar pada umumnya masyarakat pedagang (berniaga), disamping kunjungan mereka ke negara jiran karena faktor kultural. Banyaknya orang Minang yang saling kunjung
29 mengunjungi memang telah berlangsung berabad-abad lalu sejak zaman kerajaan Pagaruyung, sehingga tidak mengherankan kalau disalah satu negeri di Malaysia mereka hidup bersuku-suku, menganut paham matrilinial bahkan rumah merekapun juga bergonjong, yang menandakan adanya hubungan emosional diantara kedua rumpun tersebut. Permohonan Paspor pada dasarnya hanya dengan 2 syarat : Syarat domisili, KTP dan KK Syarat identitas diri, Akte Lahir atau Ijazah KTP, KK dan Akte Lahir adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemda setempat. Dilapangan sering kali terjadi penerbitan ke 3 dokumen tersebut tidak diikuti oleh pengawasan yang ketat, apalagi beberapa Kabupaten bahkan memberi wewenang kepada Walinagari untuk menandatangani KTP, sehingga seringkali ditemukan KTP yang berganti-ganti identitas, baik nama, usia dan identitas lainnya. Kanim Padang dan Kanim Bukittinggi, 2 Kantor yang masing-masing membawahi 10 Kabupaten/Kota dan 8 Kabupaten/Kota mencoba mengeliminir perubahan identitas tersebut dengan jaringan LAN yang dapat mendeteksi kemungkinan berubahnya identitas tersebut. Database kedua Kanim tersebut secara berkala saling dipertukarkan untuk menghindari pemohon pindah alamat dengan mengaku belum memiliki Paspor. Temuan identitas yang berganti tersebut kami kembalikan ke Bupati/Walikota setempat untuk tindakan lebih lanjut. Hal ini mendapat tanggapan dari Gubernur Sumatera Barat dengan Surat Edaran Nomor 180/249/HUK-2006 tanggal 27 Maret 2006 (terlampir). Dari hasil investigasi kami, perubahan data tersebut karena pemohon Paspor telah dideportasi dari Malaysia karena Overstay, yang dikhawatirkan, perubahan data tersebut dipergunakan oleh mereka yang tersangkut masalah hukum, buronan atau menghindari daftar Cekal bagi mereka yang tercekal. Disamping itu Kantor Wilayah menginstruksikan kepada Kakanim agar: a. Kepada pemohon SPRI yang berusia antara 17 – 30 tahun kami lakukan penyeleksian melalui wawancara untuk menelaah kebenaran formal dan materil dari dokumen persyaratannya dan fisik pemohonnya, karena mereka adalah usia produktif potensial untuk menjadi TKI. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.IZ.03.02-2032 tanggal 11 Nopember 2004 perihal Penertiban Pemberian Paspor RI kepada Tenaga Kerja Indonesia, angka 4 yang berbunyi : Menyeleksi dan menghindari terjadinya Penertiban Paspor RI dengan maksud dan dalih untuk kunjungan keluarga dan kunjungan wisata kenegara-negara penerima TKI. b. Untuk mengantisipasi kedua maksud keberangkatan tersebut dilakukan dengan cara pengendalian, turut menghadirkan orang tuanya dalam wawancara dengan maksud seandainya yang bersangkutan keberadaannya di luar negeri tidak sesuai dengan maksud keberangkatannya, orang tua mereka mengetahuinya dan ikut bertanggungjawab terhadap anak-anak. 4. Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai pengganti TPI Bandar Udara Tabing salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat memberikan pelayanan VOA, sejak tanggal 1 Februari 2004 telah dilayani VOA sebanyak : a. Tahun 2005 : VOA 30 hari = 1945 orang x US$ 25 = US$ 48.625 VOA 3 hari = 167 orang x US$ 10 = US$ 1.670 PNBP dari VOA Tahun 2005 berjumlah = US$ 50.395 Sejak tanggal 01 Juli 2005, VOA 3 (tiga) hari diubah menjadi 7 (tujuh) hari. b. Tanggal 01 Januari 2006 s/d 27 Maret 2006 : VOA 30 hari = 219 orang x US$ 25 = US$ 5.475 VOA 7 hari = 158 orang x US$ 10 = US$ 1.580 PNBP dari VOA Tahun 2006 berjumlah = US$ 7.055
30 Sebagian besar Warga Negara Asing yang masuk mempergunakan fasilitas VOA kebanyakan Warga Negara Australia dan Amerika Serikat, dengan tujuan wisata ke Kepulauan Mentawai untuk Surfing. Perjalanan dari Padang Ke Pulau Mentawai merupakan perjalanan Domestik karena pendaratan/kedatangannya sudah diselesaikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pengawasan Kapal Yach yang beroperasi di Kepulauan Mentawai yang dipergunakan mengangkut orang asing yang berwisata Surfing, penyelesaian pendaratannya dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Pelabuhan Bungus dan Teluk Bayur. Untuk pengawasan keberadaan wisata asing di Mentawai, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992 dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat yang berwenang, sepanjang Ijin Tinggalnya masih berlaku. Mengenai kemungkinan didirikannya Kantor Imigrasi di Mentawai masih perlu penelaahan lebih lanjut untuk efisiensi Unit Organisasi. Disamping pemasukan PNBP dari VOA juga PNBP dari Jasa Keimigrasian lainnya (SPRI dan ijin tinggal orang asing) dengan perincian sebagai berikut : Kanim Padang Tahun 2005 3.436.629.400,Tahun 2006 956.500.000,Kanim Bukittinggi Tahun 2005 1.563.656.000,Tahun 2006 255.900.000,-
dari Bulan Januari s/d Desember Rp. dari Bulan Januari s/d Maret
Rp.
dari Bulan Januari s/d Desember Rp. dari Bulan Januari s/d Maret
Rp.
5. Over kapasitas hanya terjadi di beberapa Lapas / Rutan / Cab. Rutan. Pada akhir Februari 2006 tercatat jumlah Tahanan sebanyak 820 orang dan Narapidana 1.240 orang, jumlah ( Tahanan dan Narapidana Se Sumbar ) sebanyak 2.060 orang. Sedangkan kapasitas hunian Lapas / Rutan / Cab. Rutan Se Sumbar yang tersedia sebanyak 2.292 orang. Jadi isi secara keseluruhan Lapas / Rutan / Cab. Rutan Se Sumbar tidaklah over kapasitas. Beberapa Lapas / Rutan / Cab. Rutan yang over kapasitas pada akhir Februari 2006 sbb: 1. Lapas Padang : isi 605 orang, kapasitas 303 orang, over ± 100 % 2. Lapas Payakumbuh : isi 139 orang, kapasitas 70 orang, over ± 100 % 3. Cab. Rutan Talu : isi 78 orang, kapasitas 48 orang, over ± 63 % 4. Lapas Bukittinggi : isi 217 orang, kapasitas 158 orang, over ± 37 % 5. Rutan Painan : isi 81 orang, kapasitas 65 orang, over ± 25 % 6. Cab. Rutan Suliki : isi 65 orang, kapasitas 58 orang, over ± 12 % Disamping itu dengan meningkatnya penghuni kasus Narkoba sampai mencapai ±25 % dari jumlah penghuni keseluruhan telah diupayakan semaksimal mungkin pemisahan penempatannya terpisah dari penghuni dengan kasus kriminal lainnya. Selanjutnya akan diusulkan di Sumatera Barat, agar dibangun Lapas Khusus Narkoba. a. Untuk mengurangi over kapasitas dilakukan upaya penambahan/perluasan ruang tahanan dan Pemindahan Narapidana ke Lapas / Rutan / Cab. Rutan yang lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemindahan Narapidana ini, hanya dapat mengurangi, tidak dapat sepenuhnya menghilangkan over kapasitas, karena beberapa hal : - Pertumbuhan angka krimininalitas cukup tinggi dalam tahun-tahun terakhir ini.
31 -
-
Pada umumnya adanya keberatan terutama dari keluarga yang bersangkutan karena akan menjauhkan hubungan keluarga / kunjungan jadi kurang menunjang aspek Pembinaan. Biaya Pemindahan relatif terbatas.
b. Mengingat keterbatasan tenaga khususnya petugas pengamanan maka tugastugas keamanan dimaksimalkan dengan mendayagunakan tenaga yang ada ditingkat pengawasan dan kontrol dari pimpinan dan jajaran, serta selalu berkoordinasi dengan pihak Polri. Disamping itu tidak kalah pentingnya selalu diingatkan kepada jajaran Pemasyarakatan di Lapangan untuk selalu melakukan upaya-upaya preventif, antara lain menciptakan iklim yang kondusif di Lapas, Rutan dan Cab. Rutan dan sedapat mungkin memenuhi hak- hak penghuni sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. 6. Berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Kesejahteraan yang diterima oleh Petugas lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Sumatera Barat saat ini dimana masing-masing petugas menerima gaji bulanan yang besarannya disesuaikan dengan masa kerja dan kepangkatan Petugas yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005). Disamping gaji pokok yang diterima oleh Petugas mereka juga mendapatkan Tunjangan Pemasyarakatan yang diatur dalam Keppres RI Nomor 106 Tahun 2000 yang besarnya yaitu : Gol I sebesar Rp. 100.000,- / perbulan Gol II sebesar Rp. 110.000,- / perbulan Gol III sebesar Rp. 120.000,- / perbulan Mengenai Tunjangan Pemasyarakatan ini masih menggunakan aturan lama, adapun aturan atau Penpres baru yang mengatur kenaikan Tunjangan Pemasyarakatan sampai saat ini belum turun. Untuk Tunjangan Pemasyarakatn terhadap para Pejabat Struktural yang ada di Lapas / Rutan / Cabang Rutan mulai dari eselon III, IV dan V tidak diberikan, dan kepada mereka hanya diberikan tunjangan Jabatan Struktural sesuai eseloneringnya. Bagi Anggota Jaga yang bertugas malam dari jam 18.00 s/d 07.00 pagi, disamping gaji pokok dan tunjungan Pemasyarakatan, mereka mendapatkan uang insentif sebesar Rp. 2.800,- dan untuk tahun 2006 sudah tersedia dalam DIPA sebesar Rp. 15.000,- / orang untuk 1 (satu) malam. 7. Mengenai Biaya Makan (BAMA) bagi Narapidana / Tahanan, langkah-langkah yang ditempuh oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat khususnya Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan dalam mengatasi keterlambatan dalam pencairan anggaran untuk Biaya Makan (BAMA) bagi Narapidana / Tahanan yaitu : - Mengajukan Anggaran Biaya Tambahan - Meminta kepada Rekanan untuk tetap memberikan pelayanan kebutuhan BAMA pada Lembaga Pemasyarakatan / Rutan / Cabang Rutan dengan asumsi untuk dipertanggungjawabkan dalam pengajuan Anggaran Belanja Tambahan berikutnya. Pada tahun anggaran 2005 yang lalu semua kekurangan biaya BAMA telah dibayarkan dengan diluncurkannya biaya tambahan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anggaran Bahan Makanan (BAMA) yang tahun 2005 sebesar Rp. 5.300,/orang perhari pada tahun 2006 naik menjadi Rp. 8.000,- tidak termasuk beras. 8. Pengawasan orang asing dilakukan dengan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala disetiap Kabupaten/Kota yang menjadi daerah kerja Kanim Padang dan Bukittinggi. Mengingat luasnya daerah kerja masing-masing Kanim untuk mendukung hal tersebut, juga dilakukan koordinasi dengan instansi
32 terkait. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi masalah Keimigrasian ditiap Kabupaten/Kota yang melibatkan Lurah/Walinagari, Camat Catatan Sipil dan KUA. Kegiatan ini dirasa cukup efektif untuk mendapatkan informasi dini tentang orang asing dan aktifitasnya. Keberadaan orang asing di Ranah Minang relatif cepat terdeteksi mengingat kultur budaya Minangkabau yang cepat tanggap terhadap orang asing disekitarnya karena kunjungan mereka yang relatif singkat 3 s/d 5 hari di Sumbar. Sampai saat ini belum ada ditemukan Wisatawan Asing yang melakukan kegiatan sebagai Pekerja Sex Komersial (PSK) di Sumatera Barat. Namun kami selalu melakukan Pengawasan, yaitu dengan : a. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait terutama dengan pihak Kepolisian RI. b. Memonitor lapangan pihak hotel kepada Kepolisian terutama tamu-tamu WNA ( Warga Negara Asing ), Wanita – wanita muda. c. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, dengan cara cek lapangan. III. REKOMENDASI. 1. Kepada Kapolri, diharapkan mengoptimalkan sarana pendukung mobilitas Kepolisian seperti misalnya Kapal Polisi, yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan wilayah perairan Sumatera Barat, khususnya di wilayah Kepulauan Mentawai, mewujudkan Mako Polsek khusus Bandara Internasional Minangkabau, dan dukungan terhadap personil yang bertugas pada daerah terpencil, seperti di Kepulauan Mentawai dimana kebutuhan hidup relatif cukup tinggi, dan penyelesaian masalah PP No. 84/1999 tentang batas wilayah kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam menjadi salah satu kendala dalam proses penegakkan hukum dan kinerja, sehingga demi kepastian hukum, diharapkan PP No. 84 tersebut dapat direalisasikan. 2. Kepada Menteri Hukum dan HAM, agar melakukan upaya untuk segera merampungkan program, proyek pembangunan fisik tahun 2006 sesuai dengan Pagu Anggaran DIPA 2006 sebanyak Rp. 51.202.061.000,- yang terdiri dari : Rutin Rp. 40.488.803.000, Pembangunan Rp. 10.713.258.000,Disamping itu perlu pula ditingkatkan jumlah dan kemampuan personil LAPAS, sesuai dengan peningkatan kesejahteraan petugas LAPAS, (peningkatan uang makan, minum, dan uang insentif petugas LAPAS). 3.
Kepada Kejaksaan Agung, agar segera melakukan percepatan realisasi pembangunan Pengadilan Negeri dan RUTAN didaerah daerah Kabupaten pemekaran termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dimana selama ini Jaksa di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus sidang di kota Padang, dan juga untuk memudahkan koordinasi dan penyelesaian perkara di Bukittinggi dan Kab. Agam antara penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka penentuan tempat persidangan, maka agar direalisasikan PP No. 84 Tahun 1999.
4. Dengan kebijakan menempatkan semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, diharapkan agar semua proses peradilan yang menyangkut pembinaan personil, logistik, sarana / prasarana dan personil badan peradilan segera dituntaskan, agar tidak berdampak terhadap jalannya penegakan hukum dan tidak mengorbankan masyarakat pencari keadilan. Begitu pula peran serta dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat diharapkan untuk membantu pembangunan sarana / prasarana badan peradilan yang ada di daerah, karena itu diperlukan adanya komitmen dan political will dari Pemerintah (c.q Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) guna memberikan pelayanan hukum yang baik dan merata bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.
33
IV. PENUTUP. Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang. Jakarta,
April 2006
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KETUA KOMISI III DPR-RI
TRIMEDYA PANJAITAN, SH
