DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (002)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (002)

LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014 (Audited)

JL. JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Lembaga yang dipimpinnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) adalah salah satu entitas

pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan DPR Rl Tahun 2014 Audited ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl). Disamping itu laporan keuangan ini

juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik {good governance). Jakarta,

April 2015

Sekretaris Jenderal DPR Rl

R. Wiriantuninatvastiti. S, M.Si NIP. 19561125 198203 2 002

Rata Pengantar

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA 10270

SSVlSfi—JELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423/ 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

April 2015

Sekretaris Jenderal DPR Rl

'UJ? DR. Wina

ininqtyastiti. S, M Si

NIP. 19561125 198203 2 002

Pernyataan Tanggung jawab

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar

Pemyataan Tanggung Jawab Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik

ii

iii iv vi 1

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT per 31 Desember 2014 dan 31

3

Desember 2013)

II. Neraca

(NSAIKPT perbandingan per 31 Desember 2014 dan per 31

Desember 2013)

III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi

5

5 5 7 7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

13

B.2. Belanja Negara

14

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar

C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar

C.6. Ekuitas Dana Investasi

D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Catatan Penting Lainnya

D.2. Rekening Pemerintah

Daftar Isi

18 24 41 47

50

52

52 53

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013

1

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

2

Tabel 3

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

7

Tabel 4

Penggolongan Kualitas Piutang

11

Tabel 5

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

12

Tabel 6

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2014

13

Tabel 7

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013

13

Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2014

14

Tabel 9

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2014

14

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013

15

Tabel 11

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

16

Tabel 12

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

17

Tabel 13

Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013

17

Tabel 14

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

18

Tabel 15

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

18

Tabel 16

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

19

Tabel 17

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

20

Tabel 18

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

20

Tabel 19

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP

21

Tabel 20

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

21

Tabel 21

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntuntan Ganti Rugi (TP/TGR)

23

Tabel 22

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013

24

Tabel 23

Laporan Koreksi Penyusutan Akibat Perubahan Kebijakan Penyusutan dari PMK 1 Tahun 2013 menjadi PMK 90 Tahun 2014 per 31 Desember

25

2014 Tabel 24

Rincian Aset Tetap DPR Rl

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Tabel 25 Tabel 26

Tabel 28

Rincian Saldo Tanah

Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel per 31 Desember 2014 per 31 Desember 2014

Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel Tabel 30

per 31 Desember 2014

Rincian Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Tabel 31 Tabel 32

Daftar Tabel

27 31

31 Desember 2014

Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Intrakomptabel Tabel 29

26

Desember 2014

Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomptabel per Tabel 27

26

33

35

36

38

Desember 2014

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014

40

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 33

Rincian

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014

41

Tabel 34

Rincian

Aset Lainnya per 31 Desember 2014

42

Tabel 35

Rincian

Tabel 36

Rincian

Tabel 37

Rincian

Aset Tak Berwujud per Eselon I Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014

42 43 47

Tabel 38

Rincian

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014

48

Tabel 39

Rincian

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014

49

Tabel 40

Rincian

Tabel 41

Rincian

Uang Muka dari KPPN Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014

50 50

Tabel 42

Rincian

Ekuitas Dana Lancar

51

Tabel 43

Rincian

Ekuitas Dana Investasi

52

Daftar Tabel

DAFTAR GRAFIK Halaman

Grafik 1

Daftar Grafik

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

15

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited)

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem AKuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember2014.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rpl9.411.405.961,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.306.379.310.448,00 atau mencapai 79,86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.888.150.184.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 TA2013

TA 2014

Uraian

% Realisasi thd

Anggaran

Pendapatan Negaradan Hibah

Rp

BelanjaNegara

Rp

2.888.150184 000,00

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Rp

19.411.405.961,00

0,00% Rp

32.237.830.386,00

Rp

2 306.379310.448,00

79,86% Rp

2.335.271.993.531,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rpl. 188.029.183.570,00 yang terdiri yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rpl6.154.812.764,00, Aset Tetap (neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rpl.130.741.462.741,00 dan Aset Lainnya (neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan) sebesar Rp41.132.908.065,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp2.175.341.490,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rpl. 185.853.842.080,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rpl3.979.471.274,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rpl. 171.874.370.806,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapatdisajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Keuangan

>f

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Tahun 2014 (Audited)

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

Nilai Kenaikan/(penurunan)

Tanggal Neraca Uraian

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(Rp)

(Rp)

%

(Rp) Aset Aset Lancar

Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

16.154.812.764,00

65.743.022.624,00

(49.588.209.860,00)

-306,96%

1.130.741.462.741,00

1.283.092.150.051,00

(152.350.687.310,00)

-13,47%

41.132.908.065,00

37.007.310.589,00

4.125.597.476,00

10,03%

1.188.029.183.570,00

1.385.842.483.264,00

(197.813.299.694,00)

-16,65%

2.175.341.490,00

50.400.784.437,00

(48.225.442.947,00)

-2216,91%

13.979.471.274,00

15.342.238.187,00

(1.362.766.913,00)

-9,75%

1.171.874.370.806,00

1.320.099.460.640,00

(148.225.089.834,00) (149.587.856.747,00) (197.813.299.694,00)

-12,65%

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek EkuitasDana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

1.185.853.842.080,00

1.335.441.698.827,00

1.188.029.183.570,00

1.385.842.483.264,00

-12,61% -16,65%

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CalK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya kewajiban atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

'KS


-2-

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited) I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 TA2014 Uraian PENDAPATAN

Catatan

Anggaran

Realisasi

TA2013 Realisasi

% Realisasi

B.1.

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

Rp

Jumlah Pendapatan

-

-

Rp

19.411.405.961,00

0,00% Rp

32.237.830.386,00

Rp

19.411.405.961,00

0,00% Rp

32.237.830.386,00

Rp

597.544.012.420,00

90,63% Rp

487.523.467.500,00

BELANJA

B.2.

1. Belanja Pegawai

B.2.1.

Rp

2. Belanja Barang

B.2.2.

Rp

2.085.372.912.000,00 Rp

1.662.786.991.339,00

79,74% Rp

1.813.499.298.421,00

3. Belanja Modal

B.2.3

Rp

143.439.111.000,00 Rp

46.048.306.689,00

32,10% Rp

34.249.227.610,00

Rp

2.306.379.310.448,00

Rp

2.335.271.993.531,00

Jumlah Belanja


Rp

659.338.161.000,00

2.888.150.184.000,00

79.85;.:

-3-'

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited) II. NERACA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

Uraian

Catatan

31Desember 2014

31 Desember 2013

ASET Aset Lancar

CI.

Kas dan Bank

Kasdi Bendahara Pengeluaran

C.l.l.

Hp

Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2.

;;;

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3.

Jumlah Kas dan Bank

-

Rp

149.107,00

Rp

731.064,00

Rp

383.219.069,00

Rp

47.918.295.055,00

Rp

383.368.176,00

Rp

47.919.026.119,00

Piutang Piutang Bukan Pajak

C.1.4.

RP

41.396.429,00

Rp

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

C.1.5.

Rp

-206.982,00

Rp

C.1.6.

"P

250.000.000,00

RP

C.1.7

Rp

-1.250.000,00

Rp

-2.587.361,00

Rp

289.939.447,00

Rp

514.884.861,00

-

-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Jumlah Piutang (Bersih) Persediaan

C.1.8.

Jumlah Aset Lancar

Aset Tetap

517.472.222,00

Rp

15.481.505.141,00

Rp

17.309.111.644,00

Rp

16.154.812.764,00

Rp

65.743.022.624,00

C.2.

Tanah

C.2.1.

Rp

188.409.157.000,00

Rp

188.409.157.000,00

Peralatan dan Mesin

C.2.2.

Rp

673.011.636.179,00

Rp

634.196.973.114,00 811.031.260.536,00

Gedung dan Bangunan

C.2.3.

Rp

823.049.480.845,00

Rp

Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.4.

Rp

74.281.263.174,00

Rp

67.937.884.595,00

Aset Tetap Lainnya

C.2.5.

Rp

18.712.008.408,00

Rp

370.981.600.642,00

KDP

C.2.6.

Rp

329.911.400,00

Rp

4.360.968.400,00

Akumulasi Penyusutan

C.2.7.

RP

-647.051.994.265,00

Rp

-793.825.694.236,00

Rp

1.130.741.462.741,00

Rp

1.283.092.150.051,00

Jumlah Aset Tetap Aset Lainnya

C.3.

Aset Tak Berwujud

C.3.1.

Rp

29.215.639.010,00

Rp

27.953.090.474,00

Aset Lain-lain

C.3.2.

Rp

14.621.364.208,00

Rp

15.228.714.853,00

AkumulasiPenyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Rp

-2.704.095.153,00

Rp

-6.174.494.738,00

Jumlah Aset Lainnya

Rp

41.132.908.065,00

Rp

37.007.310.589,00

JUMLAH ASET

Rp

1.188.029.183.570,00

Rp

1.385.842.483.264,00

C.3.3.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

C.4.

Utang Kepada Pihak Ketiga

C.4.1.

Rp

389.478.231,00

Rp

36.271.895.529,00

Pendapatan Diterima Dimuka

C.4.2.

Rp

1.724.473.314,00

Rp

930.999.168,00

Uang Muka dari KPPN

C.4.3.

Rp

Pendapatan yang Ditangguhkan

C.4.4.

Rp

61.389.945,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Rp

JUMLAH KEWAJIBAN

Rp

Rp

-

Rp

13.197.889.740,00

2.175.341.490,00

Rp

50.400.784.437,00

2.175.341.490,00

Rp

50.400.784.437,00

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar

C.5.

Cadangan Piutang

C.5.1.

Rp

289.939.447,00

RP

514.884.861,00

Cadangan Persediaan

C.5.2.

RP

15.481.505.141,00

Rp

17.309.111.644,00

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

C.5.3.

Rp

-67.500.000,00

Rp

-1.550.759.150,00

C.5.6.

Rp

-1.724.473.314,00

Rp

-930.999.168,00

Rp

13.979.471.274,00

Rp

15.342.238.187,00

1.283.092.150.051,00

Pendek

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar


C.6.

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.6.1.

Rp

1.130.741.462.741,00

Rp

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.6.2.

Rp

41.132.908.065,00

Rp

37.007.310.589,00

Rp

1.171.874.370.806,00

Rp

1.320.099.460.640,00

Rp

1.185.853.842.080,00

Rp

1.335.441.698.827,00

Rp

1.188.029.183.570,00

Rp

1.385.842.483.264,00

Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


-4-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Dasar Hukum

PENJELASAN UMUM

A.l. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/20I I tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Tranfers pada Bagan Akun Standar;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Negara/Lembaga;

Penyisihan

Piutang

Tak

Tertagih

pada

Kementerian

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dasar Hukum Entitas dan

Rencana Strategis

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS REPUBLIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

INDONESIA

Sekretariat Jenderal DPR RT adalah aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR Rl, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR Rl. Sekretariat Jenderal DPR Rl bertugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR Rl, dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal DPR Rl menyelenggarankan fungsi:

a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl,

b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan, anggaran dan pengawasan kepada DPR Rl, c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR Rl. Rencana Strategis (Renstra) DPR Rl tahun 2010-2014 merupakan dokumen yang memuat

Catatan atas Laporan Keuangan

-5


visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program, dankegiatan DPR Rl untuk periode 5 (lima) tahun yangakan dilaksanakan di lingkungan DPR Rl. Rencana Strategis DPRRl 2010-2014 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR Rl untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya. Dengan adanya Rencana Strategis DPR Rl 20102014 diharapkan terbangun kerjasama dengan Pemerintah yang lebih baik dan efektif melalui dukungan secara terencana bagi penguatan kelembagaan DPR Rl melalui tercapainya keterpaduan program DPR Rl dengan program pembangunan Pemerintah. Dan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan kedewanan DPR Rl didukung oleh Sekretariat Jenderal yang memberikan dukungan keahlian, administrasi dan teknis sesuai dengan tupoksi Dewan.

Renstra DPR Rl memuat visi dan misi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Visi DPR Rl yang menjadi acuan dalam penyiapan Renstra 2010-2014 adalah terwujudnya DPR Rl sebagai Lembaga Perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan visi Sekretariat Jenderal dalam Renstra 2010-2014 adalah menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel. Misi DPR Rl merupakan perumusan strategis, kebijakan, dan program kelembagaan DPR Rl terutama dalam kerangka sistem perencanaan jangka panjang, jangka menengah yang diwakili renstra dan rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penetapan misi DPR Rl menjadi penting untuk mengarahkan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, penetapan prioritas dan menjaga keberlanjutan kegiatan DPR Rl, maka misi DPR Rl dirumuskan sebagai berikut:

a. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif; b. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan;

c. Mewujudkan kelembagaanDPR Rl yang kuat, aspiratif dan akomodatif. Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi DPR Rl dan Setjen DPR Rl yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan kedewanan merumuskan visi "Menjadikan Sekretariat yang professional dan akuntabel" yang berperan sebagai pendukung dan fasilitator dalam kegiatan-kegiatan kedewanan, dan menetapkan misi Setjen DPR Rl tahun 2010-2014 sebagai berikut: 1. Mewujudkan dukungan keahlian yang akurat 2. Mewujudkan dukungan keahlian administrasi yang tepat waktu 3. Mewujudkan dukungan teknis yang prima

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai Setjen DPR Rl dalam tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1.

Mencapai tata kelola Setjen DPR Rl yang baik melalui reformasi Setjen DPR Rl di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia;

2.

Meningkatnya kualitas dukungan Setjen DPR Rl dalam penguatan kelembagaan DPR Rl;

3.

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR Rl;

4.

Meningkatnya kualitas dukunganterhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR Rl;

5.

Meningkatnya kualitas dukunganterhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR Rl.


~V


A3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pendekatan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan DPR Rl Tahun 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah DPR Rl seperti eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup DPR Rl adalah 2 (dua) satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 2 (dua) satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Jumlah Jenis Kewenangan Kode Eselon 1

No

Uraian KP

KD

DK

TP

Jumlah Satker

r

Sekretariat 1

01

2

02

Jenderal

Dewan

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAKBMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. A.4.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) adalah sebagai berikut: (1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Kebijakan Akuntansi atas

• Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan

• Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

• Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).


-7-


• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber jenis Pendapatan. (2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja Kebijakan Akuntansi

• Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN). •

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset Kebijakan Akuntansi atas Aset

• Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. •

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar AsetLancar

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di Neraca dengan mengunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

• Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. • Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

•

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

• Persediaan dicatat di Neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

> harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;


*AS


> harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; > harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. Aset tetap

•

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun kepentingan publik yang mempunyai masa mafaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap

• Aset tetap dilaporkan pada berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan berupa barang bercorak kesenian. c.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. • TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. •

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

• TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

•

**

mnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang

jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

•


Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

-9-


kekayaan intelektual.

•

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban Kebijakan Akuntansi atas

Kewajiban

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. • Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnnya. b. Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. (5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana Kebijakan

•

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah. yaitu selisih antara Aset dan kewajiban Pemerintah.

•

Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Akuntansi atas

Ekuitas Dana

• Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan kewajiban jangka pendek. •


mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan

kewajiban jangka panjang. (6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih Kebijakan Akuntansi atas

Penyisihan Piutang Tak

• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tertagih

•

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.


\y - 10?


Tabel 4

Penggolongan Kualitas Piutang Uraian

Kualitas Piutang

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ffertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

10%

Diragukan

Kedua tidak dilakukan pelunasan

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Rutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Macet

50%

100%

Rutang Negara/DJKN Kebijakan Akuntansi atas

Penyusutan Aset

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

• Penerapan penyusutan BarangMilikNegara berupa Aset Tetap padaseluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan

Tetap

Menteri KeuanganNomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan PenyusutanBarang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. • Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

•

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untukdipindahtangankan, dimusnahkan atau dihapuskan. • Ketentuan yang diatur ulang sehubungan dengan perubahan kebijakan penyusutan adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan penyusutan pertama kali atas objek penyusutan berupa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005;

b. Perhitungan sisa manfaat atas objek penyusutan berupa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005.

• Adapun asumsi dalam melakukan perhitungan penyusutan sebagaimana KMK Nomor 145/KM.6/2014 adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut:


- 11

Laporan Keuangan Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited)

1) Koreksi penyusutan dilakukan terhitung mulai Semester II Tahun 2010; 2) Koreksi penyusutan dihitung berdasarkan sisa masa manfaat pada Semester II Tahun 2010 menurut Tabel Masa Manfaat I;

3) Dalam hal tidak terdapat sisa manfaat pada Semester II Tahun 2010, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya. b. Aset Tetap yang diperoleh sejak Tahun 2005 dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Koreksi penyusutan dilakukan terhitung muali perolehan Aset Tetap; 2) Koreksi penyusutan dihitung berdasakan Tabel Manfaat I. c.

Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sampai 1 (satu) semester sebelum diberlakukannya penyusutan.

d. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca. e.

Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sebagai koreksi saldo awal periode berjalan.

f.

Koreksi penyustan Aset Tetap, dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester diberlakukannya penyusutan Aset Tetap.

g.

Seluruh Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 5

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, rigasi. dan Jaringan Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)


Masa Manfaat 2 s.d. 20 tahun

10 s.d. 50 tahun 5 s.d. 40 tahun 4 tahun

-12 A


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.l. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi

Pendapatan Negara Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 {Audited) berdasarkan dan Hibah

Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar

Rpi9.4ii.405.961,oo Rpl9.411.405.961,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Berdasarkan

Nota

Kesepakatan

tersebut,

terdapat

koreksi

penambahan

sebesar

Rp9.845.000,00 yang merupakan penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan September 2014, namun hingga tanggal 31 Desember 2014 belum dicatatkan pada aplikasi satker. Selain adanya koreksi penambahan, terdapat koreksi reklasifikasi pendapatan akibat adanya ralat PNBP yang baru diselesaikan pada saat Rekonsiliasi ulang dengan DJPB atas setoran dengan nomor NTB 000000452884 dan nomor NTPN 0904081213140508 sebesar Rp5.000.000,00 dengan jurnal sebagai berikut: Debet 423921 Pendapatan dari Pengelolaan BMN Kredit 423141 Pendapatan Lain-lain

Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00

Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini: Tabel 6

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2014 No. 1

Estimasi

Uraian

Realisasi

Pendapatan

Pendapatan dari Pengelolaan BMN

-

Rp

%

3.602.328.995,00

0,00%

2

Pendapatan Jasa

Rp

144.814,00

0,00%

3

Pendapatan luran dan Denda

-

Rp

29.806.420,00

0,00%

4

Pendapatan Lain-lain

-

Rp

15.779.125.732,00

0,00%

Rp

19.411.405.961,00

0,00%

Jumlah

-

Berdasarkan Tabel 7, Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2014 mengalami penunman sebesar Rpl2.826.424.425,00 atau 39,79 persen dibandingkan TA 2013 yang disebabkan antara lain penunman pada pendapatan iuran dan denda serta pendapatan lain-lain yaitu pengembalian belanja lainnya tahun anggaran yang lalu. Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 7

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 TA2014

TA2013

KanaikanJ(Penurunan)

Uraian

No.

Nilai 1

Pendapatan dariPengelolaan BW

Rp

3.602.328.995,00 Rp

4

Pendapatan Jasa

Rp

Rp

5

Pendapatan bran dan Denda

Rp

6

%

650.465.995,00

22,04%

103.716,00

252,36%

2.112.745.611,00 Rp (2.082.939.191,00)

-98,59%

PendapatanLain-lain

Rp 15.779.125.732,00 Rp 27.173.180.677,00 Rp (11.394.054.945,00)

-41,93%

Jumlah

Rp 19.411.405.961,00

Rp (12.826.424.425,00)

-39,79%


144.814,00

29.806.420,00 Rp

2.951.863.000,00 Rp 41.098,00

Rp 32.237.830.386,00

Rp

-13-'


B.2. Belanja Negara.

Realisasi Belanja Negara sebesar

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 Realisasi belanja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada TA 2014 (netto) Audited

Rp2.306.379.3io.44a.oo ada|ah sebesar Rp2.306.379.310.448,00 dengan anggaran sebesar Rp2.888.150.184.000,00. Terdapat beberapa koreksi yang disebutkan dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final yaitu:

1. Koreksi penambahan atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja gaji pada aplikasi sebesar Rp91,00 2. Koreksi pengurangan atas kesalahan pencatatan pengembalian belanja barang pada aplikasi sebesar Rp810.000,00 Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 menurut program tersaji pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014 Program

Kode

Anggaran

Realisasi

V.

Rp

416.620.962.000,00 Rp

330.187.951.328,00

79,25%

I m

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RJ

Rp

402.767.547.000,00 Rp

251.784.869.641,00

62,51%

r

oe

Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR Rl

Rp

230.373.069.000,00 Rp

128.062.987.749,00

55,59%

I "

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR Rl Program Pelaksanaan Fungsi PengawasanDFRRI

Rp

66.330.388.000,00 Rp

43.958.043.050,00

66,27%

Rp

221.264.841.000,00 Rp

160.652.769.742,00

72,61%

Program Penguatan Kelembagaan

Rp

1.550.793.377.000,00 Rp

1.391.732.688.938,00

89,74%

Rp

2.888.150.184.000,00 Rp

2.306.379.310.448,00

79,86%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

01

DFRRI

r

oe

r

09

DFRRI

Total

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/201 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 9

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2014 Kode Jenis

Belanja

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

51

Belanja Pegawai

Rp

659.338.161.000,00

52

Belanja Barang

Rp

53

Belanja Modal Jumlah Belanja Kotor


%

Rp

599.116.347.890,00

90,87%

2.085.372.912.000,00

Rp

1.701.008.382.358,00

81,57%

Rp

143.439.111.000,00

Rp

46.048.306.689,00

32,10%

Rp

2.888.150.184.000,00

81,23%

PengembalianBelanja Jumlah Belanja Netto

Realisasi Belanja

Rp

2.888.150.184.000,00

Rp

2.346.173.036.937,00

Rp

39.793.726.489,00

Rp

2.306.379.310.448,00

79,86%

*/

- 14-


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihatdalam grafik 1 berikut ini: Grafik 1

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Rp2.500.0O0.0O0.O00 Rp2.000.000.000.000

Rpl.500.000.000.000 m Anggaran

Rpl.000.000.000.000

• Realisasi Belanja

Rp500.000.000.000 Rp

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Berdasarkan tabel 10, Realisasi belanja TA 2014 mengalami penunman sebesar Rp28.892.683.083,00 atau 1,24% dibandingkan TA 2013 disebabkan antara lain penunman belanja barang operasional, belanja honor operasional satuan kerja dan belanja perjalanan dinas. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 (Audited) dan TA 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Kenaikan/(Penurunan)

Realisasi Belanja Uraian

TA2013 487.523.467.500,00 Rp

110.020.544.920,00

22,57%

1.813.499.298.421,00 Rp

(150.712.307.082,00)

-8,31%

Rp

11.799.079.079,00

34,45%

(28.892.683.083,00)

-1,24%

Belanja Pegawai

Rp

597.544.012.420,00 Rp

Belanja Barang

Rp

1.662.786.991.339,00 Rp

Belanja Modal

Rp

46.048.306.689,00 Rp

Rp

2.306.379.310.448,00 Rp

Jumlah Belanja

Rupiah

TA2014

34.249.227.610,00

2.335.271.993.531,00 *

%

B.2.I. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp597.544.012.420,00

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 Realisasi belanjapegawai TA 2014 (Audited) adalah sebesar Rp597.544.012.420,00 dengan realisasi pengembalian belanja pegawai adalah sebesar Rpl.572.335.470,00. Sedangkan saldo realisasi BelanjaPegawai TA 2013 adalah sebesar Rp487.523.467.500,00 dengan realisasi pengembalian belanja pegawai sebesar Rp829.531.976,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final, disebutkan adanya koreksi tambah atas

pengembalian belanja yang disebabkan adanya kekurangan pencatatan saldo pengembalian belanja pada aplikasi sebesar Rp91,00

Jika dibandingkan dengan TA 2013, terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rpl 10.020.544.920,00 atau 22,57%yang antara lain disebabkanoleh: - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja Pegawai


- 15 -'


Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl tanggal 9 Mei 2014, Surat Edaran Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor SE-20/PB/2014 tentang Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl

Nomor 01/SEKJEN/2014 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl serta tunjangan kinerja tersebut dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2014; - Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan adanya perubahan gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dsb.

-

Adanya pengangkatan 44 CPNS angkatan tahun 2014. Meningkatnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar jam kerja pada unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR Rl.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel 11 berikut ini: Tabel 11

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 Kenaikan/(Penurunan)

Realisasi URAIAN

Rupiah

%

74.108.745.705,00

Rp 3.534.942.193,00

4.77%

Rp 268.713.136285,00

Rp 272.189.193.771,00

Rp (3.476.057.486,00)

-1,28%

Belanja Honorarium

Rp 138.975.30COOO.OC

Rp 141.422.900.000,00

Rp (2.447.600.000,00)

-1,73%

Belanja Lembur

Rp

4.788.604.000,00

Rp

Rp 4.156.444.000,00

657,50%

Belanja Tunjangan Khususdan Transit! Rp 108.995.619.707,00

Rp

RealisasiBelanja Bruto

Rp 599.116.347.890,00

Rp 488.352.999.476,00

Pengembalian Belanja

Rp

Realisasi BelanjaNetto

Rp 597.544.012.420,00

TA2014

Belaya GaJ danTunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

Rp

77.643.687.898,00

TA2013

Rp

(1.572.335.470.00) Rp

632.160.000,00 -

Rp 108.995.619.707,00 Rp 110.763.348.414,00

(829.531.976,00) Rp

Rp 487.523.467.500,00

(742.803.494,00)

Rp 110.020.544.920,00

22,68%

89,54% 22,57%

B.2.2. Belanja Barang Belanja Barang sebesar

Rpl. 662.786.991.339,00

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 Realisasi belanja barang TA 2014 (Audited) adalah sebesar Rpl.662.786.991.339,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp38.221.391.019,00. Sedangkan realisasi belanja barang TA 2013 adalah sebesar Rpl.813.499.298.421,00 dengan realisasi pengembalian belanja sebesar Rpl9.269.891.488,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final, disebutkan adanya koreksi kurang atas pengembalian belanja yang disebabkan adanya kelebihan pencatatan saldo pengembalian belanja pada aplikasi sebesar Rp810.000,00 Berdasarkan tabel 12, terdapat penunman realisasi Belanja Barang sebesar Rpl50.712.307.082,00 atau 8,31 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 antara lain disebabkan oleh:

-

Adanya pembatasan pemberian honorarium pada tim-tim kerja pada unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR Rl sesuai dengan PMK Nomor 72/PMK02/2013 yang telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 ;

- Adanya penunman belanja perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam negeri maupun


-16-'


perjalanan dinas luar negeri.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel 12 berikut ini: Tabel 12

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 Kenaikan/Penurunan

Reakasi Uraian TA2014

Belanja Barang Operasional

Rupiah

TA2013

Rp

Rp

961.700.938.523. OC

152.048.484.000,00 Rp

Belanja Barang Non Operasional

Rp

Belanja Jasa

Rp

50.626.899.112,00

Belanja Pemelharaan

Rp

Belanja Perjalanan Belanja baranguntuk diserahkan kepadamasyarakatyPemda

Rp

874283.012.406,00

321519.061.500,00 Rp

%

87.417.926.117,00

10,00%

(169.470.577.500,00)

-52,71%

Rp

45.358.656.357,00

Rp

5268242.755,00

11,61%

99.656.846.659,00

Rp

92.666.590.243,00

Rp

6.990256.416,00

7,54%

Rp

436.807.904.064,00

Rp

498.894.844.403,00

Rp

(62.086.940.339,00)

-12,44%

Rp

167.310.000,00

Rp

47.025.000,00

Rp

Realisasi BelanjaBruto

Rp

1.701.008.382.358,00 Rp

1.832.769.189.909,00

Rp


Rp

38.221.391.019.00

Rp

19.269.891.488,00

Rp

Realisasi BelanjaNetto

Rp

1.662.786.991.339,00

Rp

1.813.439.298.421,00

Rp

255,79%

120285.000,00

(131.760.807.551,00)

-7,19% 98,35%

18.951499.531,00

(150.712.307.082,00)

-8,31%

Dari realisasi belanja pemeliharaan TA 2014 sebesar Rp99.656.846.659,00 terdapat belanja pemeliharaan yang menjadi aset tetap sebesar Rpl. 116.048.030,00. B.2.3. Belanja Modal Belanja Modal Rp46.048.306.689,00

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp46.048.306.689,00 dan Rp34.249.227610,00 Terjadi kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rpl 1.799.079.079,00 atau 34,45 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan yang menambah kebutuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Jenderal DPR Rl misalnya adanya tambahan fasilitas tempat penitipan anak dan adanya pergantian Anggota periode 2014-2019.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel 13 berikut ini: Tabel 13

Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 Kenaikan/(Penurunan)

Realisasi Uraian TA2014

TA2013

Rupiah

%

B.M,Peralatan dan Mesin

|*

44.003.505.119,00

Rp

30.366.564.610,00

Rp

13.636.940.509,00

44,91%

B.M. Gedung danBangunan

Rp

1.351.623250,00

Rp

929.813.000,00

Rp

421.810.250,00

45,37%

B.M. Larmya

Rp

693.178.320,00

Rp

2.952.850.000,00

Rp

(2259.671.680,00)

-76,53%

Realisasi Belanja Bruto

Rp

46.048.306.689,00

Rp

34.249.227.610,00

Rp

11.799.079.079,00

34,45%


Rp

Realisasi Belanja Netto

Rp

-

46.048.306.689,00

Rp Rp

-

34.249.227.610,00

Rp Rp

-

11.799.079.079,00

-

34,45%

Dari realisasi belanja modal TA 2014 sebesar Rp46.048.306.689,00 terdapat sebesar Rp294.079.087,00

yang

tergolong

sebagai

belanja

barang

pakai

habis,

sebesar

Rp619.503.934,00 terdefinisi sebagai belanja pemeliharaan, sebesar Rpl93.518.000,00


-17-J


tidak membentuk BMN, dan sebesar Rpl58.372.700,00 yang belum membentuk BMN. C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.l. Aset Lancar

Aset Lancar

BerdasarkanNota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/20I5 saldo Aset Lancar DPR Rl Per 31 Desember 2014 (Audited) adalah sebesar Rpl 6.154.812.764,00,

Rpi6.i54.8i2.764,oo sedangkan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp65.743.022.624,00. Berdaasarkan Nota Kesepakatan tersebut, terjadi koreksi penambahan sebesar Rp366.691.785,00 yang disebabkan oleh: 1. Penambahan saldo Kas di bendahara Penerimaan yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Unaudited sebesar Rp 149.107,00. 2. Penambahan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp325.353.231,00.

3. Penambahan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp41.396.429,00.

4. Adanya penambahan penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang disebabkan peningkatan piutang sebesar (Rp206.982,00).

Aset lancarmerupakan aset yang diharapkan segera untukdapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulansejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar DPR Rl per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel 14 dibawah ini: Tabel 14 Rincian Aset Lancar 31 Desember 2014 dan 2013 TA2013

TA2014

Aset Lancar

No.

Rp

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

2

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp

149.107,00

Rp

731.064,00

3

Kas Lainnya dan Setara Kas

Rp

383.219.069,00

Rp

47.918.295.055,00

Rp

-

-

4

Rutang Bukan Pajak (Netto)

Rp

41.189.447,00

RP

248.750.000,00

Rp

514.884.861,00

5

Bagian Lancar Tuntutan Psrbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

6

Psrsediaan

Rp

15.481.505.141,00

Rp

17.309.111.644,00

Rp

16.154.812.764,00

Rp

65.743.022.624,00

Jumlah

-

€.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013

Pengeluaran

masing-masing sebesar Rp0,00 dan RpO,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawabBendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara sampai dengan

RpO.OO

tanggal 31 Desember 2014.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I adalah sebagai berikut:


- I!

5A/


Tabel 15

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I No 1

Uraian Eselon I

Per 31 Desember

Per 31 Desember

Kenaikan/

2014

2013

Penurunan

Rp

Rp

-

Rp

Rp

Rp

-

Rp

Rp

Rp

Rp

Sekretariat

r 2

Dewan Total

-

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan

Rp149.107,00

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 (Audited) adalah sebesar Rpl49.107,00 sedangkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp731.064,00.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca (31 Desember 2014).

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I tersaji pada tabel berikut ini : Tabel 16

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I No.

1

T

Uraian Eselon I

Kas Lainnya dan

Rp383.219.069.00

2014

Sekretariat

Rp

Dewan

Rp

Total

Setara Kas

Per 31 Desember Per 31 Desember

Rp

149.107,00

Rp

731.064.00

Rp 149.107,00

Kenaikan/ Penurunan

2013

Rp

Rp

(581.957,00)

Rp 731.064,00

Rp

(581.957,00)

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 (Audited) adalah sebesar Rp383.219.069,00 sedangkan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp47.918.295.055,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Tersebut, terdapat koreksi tambah yang disebabkan oleh:

1. Penambahan Gaji dan Honor yang belumdiserahkan kepadayang berhak hingga tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp321.978.231,00

a. Biaya Pemulangan dan Pemindahan Anggota Lama dan Anggota Baru yang belum diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Dewan (Kasir Perjalanan Dinas) sebesar Rpl69.829.000,00

b. Biaya Gaji Tenaga Ahli dan Asisten Pribadi Bulan Oktober s.d Bulan Desember yang dititip pada Bank BNI atas perintah Bendahara Pengeluaran Dewan sebesar Rpl48.987.231,00


*/

-19-


c.

Biaya Tunjangan Kehormatan Dewan yang masih belum tersalurkan sebesar Rp3.162.000,00

2. Penambahan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp3.375.000,00 a.

Biaya Perjalanan dinas yang baru diselesaikan pada Bulan Januari 2015 sebesar Rp3.125.000,00

b. Pengembalian Biaya Akomodasi yang baru dikembaiikan bulan Januari 2015 sebesar Rp250.000,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun tunai. Adapun rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Lainnya adalah sebagai berikut ini: Tabel 17

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Uraian

No. 1

2

3

Per 31 Desember 2014

Fferjalanan Dinas yang Belum Dsetorkan KeKas Negara GajdanHonor, danTunpngan yang belum diserahkan kepada yang berhak Uang telah, uang makan, uang iransport yangbelum dbayarkan

Rp Rp

Jumlah

Rp


61.240.838,00

13.197.158.676,00

Rp Rp

33.738.475.879,00

Rp

982.660.500,00

383.219.069,00 Rp

47.918.295.055,00

321.978231,00

Rp

-

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I adalah sebagai berikut Tabel 18

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I No. l

Uraian Eselon 1

Jenis Transaksi

Eselon 1

Keterangan

Jumlah Rp

Sekretariat

Jenderal 2

Eselon 1 Dewan

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang

Rp 20.208.350,00

belum disetorkan ke

telah disetorkan tanggal 14 Januari 2015 dengan NTPN

Kas Negara

1F7740N9TGA2BNIN, NTB 000000690767

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang belum

Rp

37.657.488.00

telah disetorkan ke kas

disetorkan ke Kas

negara tanggal 7 Januari 2015 dengan NTPN

Negara

8941A0N9TG9SKJHI, NTB 00000014497

Gaji dan Tunjangan yang belum diserahkan kepada yang bertiak Pengembalian Belanja

Rp 321.978.231,00

Rp

1.078.000,00

yang belum disetorkan

Disetorkan pada tanggal 5 Januari 2015 dengan NTB 000000372558 dan NTPN

6191CON9TG9QNI6E

Rp

1.783.000,00

Disetorkan pada tanggal 13 Januari 2015 dengan NTB 000000296505 dan

NTPN 364960N9TGA2BMV4


-20-1

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited) ] Rp

264.000,00

Disetorkan pada 6 Januari 2015 dengan NTB 000000140567 dan NTPN 3B1B90N9TG9RM31E

Rp

25.000,00

Disetorkan pada 2 Februari 2015 dengan NTB 000000182261 dan NTPN

3B1B90N9TG9RM31E

Rp

225.000,00

Disetorkan pada 28

Januari 2015 dengan NTB 000000142551 dan NTPN C80650N9TGCN7OVG

Rp 383.219.069,00

Jumlah

Piutang Bukan Pajak Rp41.396.429,00

C.I.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/20I5 adalah sebesar Rp41.396.429,00 sedangkan saldo Piutang Bukan pajak per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00.

BerdasarkanNota KesepakatanAngka Asersi Final Tersebut, terdapat koreksi tambah yang disebabkan oleh:

a. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang belum dilakukanpelunasan sebesar Rpl6.396.429,00

b. Biaya penggantian atas tidak memenuhi masa kerja selama 5 tahun yang belum dibayarkan sebesar Rp25.000.000,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

C.1.5. Penyisihan Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Bukan Pajak Rp206.982,00

Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota KesepakatanAngka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp206.982,00 sedangkan saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukanoleh kualitas masing-masing piutang. Tabel 19

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP Debrtur

Setjen

Nilai Piutang

Kualitas

Rp

Lancar Jumlah

41.396.429,00

% 0.50%

Nilai Penyusutan Rp

206.982,00

Rp

206.982,00

C.I.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar TP/TGR

Rp250.000.000,00

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntatan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp250.000.000,00 sedangkan nilai per 31 Desember2013 adalah sebesar Rp517.472.222,00. Bagian Lancar tagihan TP/TGR merupakan tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12


-21-1


bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntatan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel 20. Tabel 20

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Setjen

1

Kenaikan/

Satker

No.

Jumlah

TA2014

TA 201 3

Penurunan

Rp

250.000.000,00

Rp

517472.000.00

Rp

(267.472.OOO.OO)

Rp

2SO.OOO.0O0.00

Rp

517.472.000,00

Rp

(267.472.000,00)

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp

517.472.222,00

Rp Rp

517.472.222,00

Mutasi tambah :

Mutasi berkurang : -

Pelunasan TGR atas sewa XL 2000

Rp

5.000.000,00

-

Pelunasan TGR atas sewa XL 2002

Rp

22.222.222,00

-

Pelunasan TGR atas sewa warung 2013

Rp

85.250.000,00

-

Pelunasan TGR atas sewa ATM BNI 2009

Rp

15.000.000,00

-

Angsuran TGR atas sewa XL 2010

Rp Rp

140.000.000,00 267.472.222,00

Rp

250.000.000,00

Saldo per 31 Desember 2014

Mutasi pengurangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelunasan TGR atas sewa XL 2000 sebesar Rp5.000.000,00 yang disetorkan ke Kas Negara dengan SSBP pada tanggal 6 Mei 2014 NTPN. 0308021502090509, NTB. 000000380737;

Pelunasan TGR atas sewa XL 2002 sebesar Rp22.222.222,00 yang disetorkan ke Kas Negara dengan SSBP tanggal 6 Mei 2014 sebesar Rp5.000.000,00 NTPN. 0904081213140508, NTB. 000000452884 dan SSBP tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rpl7.225.000,00 NTPN. 0711111305021211, NTB. 000000717542; Pelunasan TGR atas sewa warung 2013 sebesar Rp85.250.000,00 yang disetorkan ke Kas Negara dengan SSBP tanggal 6 Mei 2014 sebesar Rp85.000.000,0O NTPN. 150915090111212, NTB. 000000502053 dan SSBP tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp250.000,00 NTPN. 0414060111010104, NTB. 000000681226; Pelunasan TGR atas sewa ATM BNI 2009 sebesar Rpl5.000.000,00 disetorkan ke Kas Negara dengan SSBP tanggal 28 Maret 2014 NTPN. 0204050703130611, NTB. 000000032732;

Angsuran TGR atas sewa XL 2010 sebesar Rpl40.000.000,00 atas TGR sebesar Rp390.000.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan SSBP: a) tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp20.000.000,00 NTPN 0012100415101015, NTB. 000000714397;

b) tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp60.000.000,00 NTPN 0306110308081301, NTB. 000000770162;


-22-

A"


c) tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp20.000.000,00 NTPN 0302150912111210, NTB 000000365493;

d) tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp 10.000.000,00 NTPN A145F3RRH2GQ59R9, NTB 000000257244;

e) tanggal 19 September 2014 sebesar Rpl0.000.000,00 NTPN 3624E3FHV8JSSL3P, NTB 000000335355;

f) tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rpl0.000.000,00 NTPN 93BD60N9T7R4GD5G, NTB 000000710367;

g) tanggal

27

November

2014

sebesar

Rpl 0.000.000,00

NTPN

2A3DD4HDHIARE8BP, NTB 000000300442.

Penyisihan Piutang C.1.7. Tak Tertagih- Bag. Lancar TP/TGR

(Rp1.250.000,00)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntatan

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan PerbendaharanATuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rpl.250.000,00 dan Rp2.587.361,00 Saldo penyisihan piutang tak tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian estimasi penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharan/Tuntutan Ganti Rugi (TPATGR) tersaji pada tabel 21 berikut ini : Tabel 21

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TPATGR) Debitur

Setjen

Kualitas Lancar

Jumlah

Persediaan

Rp15.481S0S.141.00

Nilai Piutang Rp 250.000.000,00

%

Nilai Penyusutan

0,50% Rp

1.250.000,00

Rp

1.250.000,00

C.I.8. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rpl5.481.505.141,00 dan Rpl7.309.111.644,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran Persediaan disajikan sebesar harga perolehan persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Harga yang digunakan untukmenghitung nilai perolehan pada barang persediaanadalah harga pembelian terakhir.

Laporan Barang Persediaan DPR Rl berdasarkan data yang diterima oleh Bagian Perbendaharaan dari Unit Akuntansi Pembantu (UAKPPB) dari Bagian Perlengkapan,

Bagian Pelayanan Kesehatan, Bagian Pemberitaan, Bagian Perpustakaan, Bagian Perumahan dan Wisma DPR Rl, Bagian Gedung dan Pertamanan, Bagian Kendaraan serta Bagian Instalasi

Berdasarkan opname fisik di Bagian Perumahan dan Bagian Instalasi dilakukan tanggal 2


irV

-23-


Januari 2015, Bagian Pemberitaan dan Bagian Gedung danPertamanan dilakukan tanggal 5 Januari 2015, Bagian Perlengkapan dilakukan tanggal 6 Januari 2015 serta Bagian Kendaraan dan Bagian Pelayanan Kesehatan dilakukan tanggal 7 Januari 2015 oleh Bagian Perbendaharaan sebesar Rpl5.481.505.141,00 dan terdapat persediaan yang dalam kondisi rusak/usang sebesar Rp893.784.154,00. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan per Desember 2013 tersaji dalam tabel 22 berikut ini : Tabel 22 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 No.

Uraian



1

Barang Konsurrsi

Rp

9.807.225.493,00

Rp

11.519262.030,00

2

Barang untuk Fterrelharaan

Rp

1.161.293.253.00

Rp

1.194.984.736,00

3

Suku Cadang

Rp

331.781.483,00

4

Barang Ftersediaan Lainnya untuk dijjal/diserahkan ke masyarakat

Rp

1.891.008.635,00

Rp Rp

2.640.806.564,00

5

Bahan Baku

Rp

166.768.334,00

Rp

145209.096,00

6

Ftersedian Lainnya

Rp

2.123.427.943,00

Rp

1.455.716.963,00

Rp

15.481.505.141,00

Rp

17.309.111.644,00

Jumlah

353.132.255,00

Jumlah persediaan yang rusak/usang sebesar Rp893.784.154,00 terdiri dari:

- Bagian Perlengkapan sebesar Rp891.110.154,00 yaitu sebesar Rp812.744.145,00 berupa Buku Alamat DPR Rl, Buku Kerja DPR Rl, Buku Saku DPR Rl, Kalender Dinding DPR Rl dan Kalender Meja DPR Rl tahun 2013, berbagai jenis kertas, tinta cetak, bahan cetak lainnya, pita komputer, tinta/toner printer yang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl sudah tidak menggunakan barang-barang tersebut, dan batu baterai yang sudah tidak bisa dimanfaatkan serta Buku Alamat, Buku Kerja, Buku Saku, Kalender Dinding dan Kalender Meja tahun 2009 - 2012 sebesar Rp78.366.009,00. - Bagian Gedung dan Pertamanan sebesar Rp2.674.000,00 berupa beberapa obat-obatan rusa yang sudah kadaluwarsa.

Barangpersediaan yang rusak/usang tersebut belum dilakukan proses penghapusan, saat ini masih dalam proses konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Adapun mutasi persediaan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp

17.309.111.644,00

Mutasi tambah : Rsmbeian

Rp

689.270.218,00

Rp

17.998.381.862,00

Mutasi kurang : Habis pakai Saldo per 31 Desember 2014

Rp

2.516.876.721,00

Rp

15.481.505.141,00

C.2. Aset Tetap Aset Tetap Rp1.130.741.462.741.00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rpl. 130.741.462.741,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl.283.092.150.051,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah yang


'A\y -24-


disebabkan oleh:

1. Penambahan dan pengurangan peralatan mesin dengan nilai netto sebesar Rp3.458.885.483,00 yang berasal dari penggunaan belanja barang untuk pembelian aset tetap. 2.

Penambahan

Aset

Gedung

dan

Bangunan

dengan

nilai

netto

sebesar

Rp4.053.744.500,00.

3. Pengurangan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan berupa bangunan gedung parkir motor dan kelengkapannya yang sudahdiselesaikan dan digunakan senilai Rp4.031.057.000,00

4. Penambahan dan pengurangan atas akumulasi penyusutan terkait adanya penambahan dan pengurangan asettetap senilai Rp369.820.317,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp425.253.941,00 dan akumulasi penyusutan gedungdan bangunan senilaiRp40.588.726,00. b. Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp96.022.350,00 yang direklas ke aset lainnya.

Pada semester II TA 2014 terdapat perubahan kebijakan penyusutan Barang Milik Negara dari PMK Nomor l/PMK.06/2013 menjadi PMK Nomor 90/PMk.06/2014 sehingga menyebabkan terjadi koreksi penyusutan tingkat Satuan Kerja sebagaimana terlampir. Adapun koreksi penyusutan Satuan KerjaSekretariat Jenderal DPR Rl per akun AsetTetap per 31 Desember 2014, disajikan dalam tabel 23 berikut ini: Tabel 23

Laporan Koreksi Penyusutan Akibat Perubahan Kebijakan Penyusutan Dari PMK I Tahun 2013 Menjadi PMK 90 Tahun 2014 Per 31 Desember 2014

Ho

km

liPerttJuniM

Koreksi Penyusutan Menurut PWK9COT14

NormafsasiOaa

Penyusutan Henurut PUK1/2IKS Ak. Penyusutan

H

Ak.Peny

MtM

TA2M3

Ak.Peny.Setebh

filai9ukustl

Koreksi

Perubahan Kebijakan

M

mm

tattarlr

M

Gedijfa mpa ttrtecar

Jarrgr

Rp 633.574250.126,1 Rp SOMUUUO Rp mm Kp

• Rp

Rp B1BU3UM %SMflUftl Rp

Rp

• Rp(Zli1S1iKMH) Rp flUOIA Rp 43H.-*i':"I appi1J53.63O287.00j Rp ilJilMlllOO Rp M&252,121SC

53.322L579.675.0] Rp mmm Rf

Rp

• rp m&m Rp IIBUIUI Rp

Rl

WiCMj R) tar* ;*>

H Junfah

Bffitfp Rp(1.6SM» Rp ;iS.£.-:-X 9f (2.511522.171,00} IJBJMflfiji Rp 124756.789.171100

iuMfljD Rp {1226.733.361,00) '«Hti£Xm Rp 4i316.931.675K

Rp

Rp

Rp

• Rp

Rp

Rp

HP

Rp

*

Rp

Rp

Rp

- R»

Rj

Rp

Rp

Rp

Rp

R| tillM1tM37,l Rp 0tl1i.7ii.HMI Rp i.5UM,90 Rf

• R|?15HJa.»,B) rp mxim Rp mmspjk RplM7,K,MUIin| RpH'.ltUIUail Rp ftuwma

Sedangkan untuk Satuan Kerja Dewan tidak terdapat koreksi penyusutan.

Rincian Aset Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia per 31 Desember 2014 setelah perubahan kebijakan penyusutan dan per 31 Desember 2013 adalah sebagaimana pada tabel 24 berikut ini:


-25-


Tabel 24

Rincian Aset Tetap DPR Rl No

Uraian



1

Tanah

Rp

188.409.157.000,00

Rp

188.409.157.000,00

2

Fteralatan dan Mesin

Rp

673.011.636.179,00

Rp

634.196.973.114,00

3

Gedung dan Bangunan

Rp

823.049.480.845,00

Rp

811.031.260.536,00

4

Jalan, rigasi dan Jarngan

Rp

74.281.263.174,00

Rp

67.937.884.595,00

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

18.712.008.408,00

Rp

370.981.600.642,00

6

Konstruksi Dalam Ftengerjaan

Rp

329.911.400,00

Rp

4.360.968.400,00

Nilai Perolehan

Rp

1.777.793457.006,00

Rp

2.076.917.844.287,00

Akumulasi Ftenyusutan

Rp

-647.051.994.285,00

Rp

-793.825.694236,00

Nilai Buku Aset Tetap

Rp

1.130.741.462.741,00

Rp

1.283.092.150.051,00

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat dalam tabel 25 dibawah ini: Tabel 25

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2014 No.

Uraian

Aset Tetap dalam

Aset Tetap dalam SIMAK

Neraca

BMN

Selisih

1

Tanah

Rp

188.409.157.000,00

Rp

188.409.157.000,00

Rp

2


Rp

673.011.636.179,00

Rp

673.011.636.179,00

Rp

-

-

-

3

Gedung dan Bangunan

Rp

823.049.480.845,00

Rp

823.049.480.845,00

Rp

4

Jalan, Jaringan dan rigasi

Rp

74.281263.174,00

Rp

74281.263.174,00

Rp

-

5

Aset Tetap dalam Renovasi

Rp

14.986.653.857,00

Rp

14.986.653.857,00

Rp

-

6

Aset Tetap Lainnya

Rp

3.725.354.551,00

Rp

3.725.354.551,00

Rp

7

KonstruksiDalamFtengerjaan

Rp

329.911.400,00

Rp

329.911.400,00

Rp

Nilai Perolehan

Rp

1.777.793.457.006,00

Rp

1.777.793457.006,00

Rp

AkumulasiFtenyusutan

Rp

Nilai Buku Aset Tetap

Rp

(647.051.994.265,00) Rp 1.130.741.462.741,00

Rp

(647.051.994.265,00) Rp

1.130.741462.741,00

Rp

-

-

-

-

-

Pada Aset Tetap terdapat pencatatan Aset Tetap Renovasi sebesar Rpl4.986.653.857,00. Nilai tersebut merupakan nilai pengembangan atas tanah perkantoran DPR Rl seluas

404.823 m2 yang hak milik tanah tersebut tercatat dalam aset Yayasan Gelora Bung Karno nilai tanah bangunan kantor DPR Rl berdasarkan Nota Kesepakatan Tripartit No. 023/PB.6.4./2009, 15 April 2010 harus direklasifikasi dari aset tanah dan permohonan Pelepasan Hak Penggunaan Lahan (HPL) sampai saat ini masih dalam proses.

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki DPR Rl per 31 Desember 2014 dan per 31

RPi88.409.i57.ooo,oo Desember

2013

adalah

masing-masing

sebesar

Rpl 88.409.157.000,00

dan

Rpl 88.409.157.000,00


-26- */


Adapun rincian saldo tanah tersebut disajikan dalam tabel 26 berikut ini: Tabel 26

Rincian Saldo Tanah LUAS

NO

KIB

[

1

20.000

m2

Rp

2

1

9.438

m2

Rp

16.327.740.000,00

16.229

m2

Rp

36.206.899.000,00

15.938.637.000,00

NILAI

73.260.000.000,00

3

2

4

3

7.71 1

m2

Rp

5

4

5. 143

m2

Rp

5.297.290.000,00

6

5

1 1.481

m2

Rp

12.755.391.000,00

7

6

2.120

m2

Rp

2.287.480.000,00

30.000

m2

Rp

15.960.000.000,00

8 9

1 2

62

m2

Rp

82.900.000,00

10

3

14.000

m2

Rp

6.720.000.000,00

1 1

4

5.040

m2

Rp

1 .742.84 1 . 108,00

12

5

514

m2

Rp

177.741.714,00

13

6

4.778

m2

Rp

1 .652.237.178,00

m2

Rp

1 88.409. 1 57.000,00

JUMLAH

1 26.5 1 6

Sesuai audit BPK atas Laporan Keuangan tahun 2012, bahwa dalam aset tanah sebesar

Rpl88.409.157.000,00 seluas 126.516 m2 terdapat aset tanah seluas 62 m2 dengan nilai Rp82.900.000,00 yang merupakan jalan masuk ke Wisma Griya Sabha Kopo yang diperoleh dengan pembelian tahun 1994, dari hasil IP yang semula tidak memiliki bukti kepemilikan sudah mendapat pengakuan dengan dikeluarkannya surat pernyataan dari Lurah setempat yang menyatakan tanah tersebut benar dibeli oleh pihak DPR Rl.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota

Mes/n

Kesepakatan Angka

rpS73.oii.636.179.oo

Rp673.011.636.179,00. Sedangkan saldo Peralatan dan mesin TA 2013 adalah sebesar Rp634.196.973.114,00.

Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015

adalah sebesar

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah yang disebabkan oleh:

a. Pengadaan CCTV pada Rujab Ulujami yang merupakan bagian dari kontrak service dengan nilai total Rp213.628.000,00

b. Pembelian Bingkai Fiber Ukir dan Foto Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 300 buah dengan total Rpl40.250.000,00

c.

Pengadaan perangkat infrastruktur IT sebagai bagian dari Kontrak Pemeliharaan RJA Kalibata dengan nilai total Rp508.848.841,00

d. Pengadaan Peralatan dari Kontrak Pemeliharaan RJA Kalibatan berupa Pekerjaan CCTV, Furniture & Alat Elektronik, Tabung Elpiji, Exhaust Fan, Power Suply, dan Bracket TV dengan total Rp2.708.183.146,00

e. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Peralatan Mesin berupa CCTV yang rusak ke aset lainnya dengan nilai total Rpl 12.024.504,00. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 yaitu nilai perolehan


r

-27-


dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp540.507.086.435,00

menjadi sebesar

Rpl32.504.549.744,00.

Belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2014 adalah sebesar Rp44.003.505.119,00 namun demikian, tidak semua belanja tersebut membentu aset tetap peralatan dan mesin. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dijabarkan sebagai berikut: a.

Teridentifikasi sebagai belanja pakai habis sebesar Rp294.079.087,00

b.

Teridentifikasi sebagai belanja pemeliharaan sebesar Rp373.653.934,00

c.

Teridentifikasi sebagai belanja Jalan dan jembatan, Irigasi dan jaringan sebesar Rpl.223.278.500,00

d.

Teridentifikasi membentuk Peralatan dan mesin sebesar Rp40.372.586.240,00

e.

Teridentifikasi sebagai belanja Peralatan dan Mesin Ekstra Komptabel sebesar Rpl5.145.838,00

f.

Teridentifikasi sebagai Gedung dan bangungan sebesar Rp665.562.650,00

g.

Teridentifikasi sebagai Belum Membentuk BMN sebesar Rp98.422.000,00

h.

Teridentifikasi sebagai tidak membentuk BMN sebesar Rp 1.260.000,00

i.

Teridentifikasi sebagai Aktiva Tak Berwujud sebesar Rp959.516.870,00

Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin selama TA 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp

634.196.973.114,00

40.643.935.125,00

Mutasi Tambah: -

Pembelian

Rp

-

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas

Rp

206.943.120,00

-

Pengembangan nilai aset

Rp

669.209.523,00

-

Transakasi Normalisasi BMN Aset Tetap

Rp

6.596.800,00

-

Pembatalan penghapusan

Rp

30.906.200,00

-

Perolehan Lainnya

Rp

3.473.312.487,00

-

Perolehan reklasifikasi

Rp

6.340.888,00

Rp

45.037.244.143,00

Rp

-6.222.581.078,00

Rp

-6.222.581.078,00

Mutasi Kurang:

-

Penghentian Aset dari penggunaan


Rp

673.011.636.179,00

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

Rp Rp

-540.507.086.435,00

Nilai buku per 31 Desember 2014


132.504.549.744,00

- 28 TA/

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited) Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: a. Transaksi penambahan dari pembelian sebesar Rp40.643.935.125,00 terdiri dari: Volume

Uraian

No

Jumlah

1

Aiat bantu

26

unit

Rp

985.897.879,00

2

Alat angkutan darat bermotor

17

unit

Rp

1.709.982.450,00

37

unit

F{p

227.150.000,00

4

unit

Rp

3.877.500,00

3

Alat angkutan darat tak bermotor

4

Alat bengkel bermesin

5

Alat bengkel tak bermesin

25

unit

Rp

173.013.830,00

218.055.700,00

6

Alat ukur

50

buah

Rp

7

Alat pengolahan

12

buah

Rp

110.880.000,00

a

Alat kantor

1.236

buah

Rp

10.085.303.907,00

9

Alat rumah tangga

2.647

buah

Rp

9.307.511.117,00

412

buah

Rp

4.521.954.393,00 3.007.742.582,00

10

Alat studio

buah

Rp

buah

Rp

42.522.384,00

buah

Rp

880.458.876,00

5

buah

Rp

400.746.500,00

1

buah

Rp

10.455.000,00

1.188

11

Alat komunikasi

12

Peralatan pemancar

13

Alat kedokteran

14

Unit alat laboratorium

15

Alat Laboratorium Rsika Nukir/Bektronika

9 129

16

Fteralatan Laboratorium hydrodinarrica

buah

Rp

9.416.704,00

17

Komputer unit

184

unit

Rp

2.747.983.300,00

18

Fteralatan komputer

611

buah

Rp

6.018.430.053,00

19

Unit peralatan proses/produksi

1

buah

Rp

182.552.950,00

1

6.595

Jumlah

unit/buah

Rp 40.643.935.125,00

b. Transaksi penambahan berupa pengembangan nilai aset sebesar Rp669.209.523,00 terdiri dari: No

Jumlah

Uraian

1

Alat bantu

2

Alat angkutan darat bermotor

Rp Rp

3

Alat kantor

Rp

107.773.754.00

4

Alat rumah tangga

Rp

273.684.288,00

52.562.356,00 48.772.600,00

5

Alat Studio

Rp

61.060.685,00

6

Alat Komunikasi

Rp

42.387.725,00

7

Peralatan Pemancar

Rp

1.359.488.00

8

Unit Alat Laboratorium

Rp

5.360.000,00

9

Peralatan Laboratorium Hydrodinarrica

Rp

915.616,00

10

Komputer unit

Rp

4.862.000,00

11

Peralatan komputer

Rp

59.602.961,00

12

Unit peralatan proses/produksi

Rp

10.868.050,00

Jumlah

RP

669.209.523,00

c. Transaksi penambahan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas bertambah sebesar Rp206.943.120,00 terdiri dari: Uraian

No

Jumlah

1

Alat Bantu

Rp

2

Alat Angkutan Darat Bermotor

Rp

2.925.000,00 3.840.000,00

3

Alat Ukur

Rp

10.963.300,00

4

Alat Kantor

Rp

9.752.079,00

5

Alat Rumah Tangga

6

Alat Studio

7

39.272.812,00 17.116.285,00 91.740.480,00 831.426,00

Alat Komunikasi

F?p Rp F?p

8

Fteralatan Pemancar

Rp

9

Alat Kedokteran

F?p

6.783,00

Komputer Unit

Rp

16.010.148,00

10 11

Fteralatan Komputer

Rp

14.484.807,00

Jumlah

Rp

206.943.120,00

d. Transaksi penambalian sebesar Rp6.596.000,00 berupa normalisasi BMN Aset Tetap setelah diberlakukannya kebijakan penyusutan sesuai PMK Nomor 90/PMK.06/2014


-29-i

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia Tahun 2014 (Audited)

yang merupakan perubahan PMK Nomor l/PMK.06/2013.

e. Transaksi penambahan sebesar Rp30.906.200,00 berupa pembatalan penghapusan aset alat angkutan kendaraan bermotor sebesar Rp30.906.200,00 dengan kuantitas 5 unit yang dinyatakan sebagai barang TAP (Tidak Ada Penawaran) sebagaimana risalah lelang Nomor 164/2014 tanggal 28 April 2014 berdasarkan SK Sekjen Nomor 116/SEKJEN/2014 tentang Penghapusan BMN Kendaraan Dinas Operasional dari daftar Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl. f. Transaksi perolehan lainnya sebesar Rp3.473.312.487,00 yang merupakan semua transaksi akibat koreksi audit TA 2014 dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

Jumlah

1

Alat kantor

Rp

2

Alat rumah tangga

Rp

927.535.948,00

3

Alat Studio

Rp

502.705.063,00

4

Alat Komunikasi

Rp

80.602.519,00

5

Alat Kedokteran

Rp

6.387.719,00

6

Komputer unit

Rp

105.920.666,00

7

Peralatan komputer

Rp

1.091.753.428,00

Rambu Rambu Lalu Lintas Darat

Rp

28.628.000,00

Jumlah

Rp

3.473.312.487,00

8

729.779.144,00

g. Transaksi penambahan sebesar Rp6.340.888,00 merupakan perolehan reklasifikasi dari ektrakomptabel ke intrakomptabel. h. Transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa penghentian aset dari penggunaan yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan penghapusan sesuai dengan SK Sekjen sebagai berikut:

• Penghapusan berupa alat angkutan darat bermotor sesuai SK Sekjen No. 116/SEKJEN/2014 tanggal 7 Januari 2014. • Penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga dan alat kantor sesuai SK SEKJEN No. 1224/SEKJEN/2014 tanggal 11 Nopember 2014. • Penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga, alat kantor, komputer sesuai SK SEKJEN No. 1320/SEKJEN/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Secara keseluruhan rincian penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin Intrakomptabel disajikan dalam tabel 27 berikut ini:


-30-

V


Tabel 27

Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Intrakomptabel per 31 Desember 2014 Kode BMN

Jenis Met TetapPeralatan dan Mesin

Masa Manfaat

Satuan

Kuantitas

Nilai Perolehan

Aumulasl Penyusutan

(Tahun)

Nilai Buku

per

31 Desember 2014

3.01.03

Ala! Banlu

7

unit

288

Rp 25.381.970.612,00

Rp 19.771.037.340,00 Rp 5.610.933.272,00

102.01

Alat Angkutan DaratBermotor

7

unit

256

Rp 28.773.296.415,00

Rp 22.409.234.650,00

Rp 6.364.061.765,00

102.02

Alat Angkutan DaratTakBermotor

2

unit

570

Rp 1.157.170.470,00

Rp

Rp 129.236.250,00

Rp 14.849.670.120,00

Rp 10.253.872.185,00 Rp 4.595.797.935,00

1.027.934.220,00

103.01

AlatBengkel Bermesln

10

buah

49

103.02

AlatBengkelTakBermesin

5

buah

110

103.03

Alat Ukur

5

buah

186

Rp

753.782.822,00 Rp

359.886.046,00

104.01

Alat Pengolahan

4

buah

154

Rp

570.828.000,00 Rp

443.283.000,00

Rp 127.545.000,00

105.01

Alat Kantor

5

buah

27.777

Rp 117.094.790.789,00

Rp29.031.117.282,00

105.02

AlatRumah Tangga

5

buah

104.018

Rp 267.239.554.909,00 Rp 232.359.919.228,00

Rp34.879.635.681,00

3.06.01

Alat Studio

5

3.06.02

Afet Komunikasi

5

buah

106.03

Peralatan Pemancar

10

buah

15

buah

20

5

buah

622

Rp

805.461.148,00 Rp

Rp 146.125.908.071,00

642.361.190.00 Rp

163.099.958.00

Rp 393.896.776,00

Rp 24.225.846.669,00 Rp 3.090.334.079,00

3.638

Rp 32.316.680.748,00

4.817

Rp 15.100.705.335,00

Rp 11.149.987.470,00

Rp 4.970.614.704,00

Rp 3.470.544.757,00 Rp 1.500.069.947,00

130

Rp 1950.717.865,00

3.06.04

Peralatan Komunikasi Navigasi

107.01

Alat Kedokteran

107.02

Alat Kesehatan Umum

5

buah

105

Rp

6.902.882.000,00 Rp

2.284.877.877,00

Rp 4.618.004.123,00

3.08.01

Unit Alat laboratorium

8

buah

177

Rp

9.202.450.492,00

5.452.019.910,00

Rp 1750.430.582,00

15

buah

558

Rp 4.318.358.308.00

Rp 1.626.492.500,00 Rp 2.691.865.808,00

15

buah

35

Rp

3.853.839.376,00

Rp

1.561.804.766,00

10

buah

52

Rp

202.883.792,00

Rp

71.834.419,00

Rp

131.049.373,00

10

buah

2

Rp

977.020.000,00 Rp

830.467.000,00

Rp

146.553.000,00

7

buah

105

Rp 1.156.620.615,00

Rp

539.740.885,00

15

buah

77

Rp

3.955.195.387,00 Rp

10

buah

2

Rp

5.098.486,00 Rp

Rp

97.900.000,00 Rp

Rp 7.061.973.556,00

Unit Alat Laboratorium Kimia 3.08.02

Nukir

16.316.700,00

Rp

81.583.300,00

Rp 5.217.279.514,00 Rp 1.844.694.042,00

Rp

Alat Laboratorium Fisika 108.03 Nuklr/Elektronika 3.08.04

3.08.05

Alat Proteksi Radiasi /Proteksi

Lingkungan

Radiation Appication &Nan

Destructive Testing Laboratory

Rp 2.292.034.610,00

Alat Laboratorium Lingkungan 108.06

Hidup

Rp 1.696.361.500,00

Peralatan Laboratorium 3.08.07

108.08

Hydrodinamica Alat Laboratorium Standarisasi Kaibrasi & Instrumentasi

1.546.503.701,00

Rp 2.408.691.586.00

1.784.468.00 Rp

1314.018,00

109.01

SenjataApi

10

buah

5

Rp

229.998.200,00 Rp

181.998.470,00

3.09.02

Persenjataan NonSenjalaApi

3

buah

326

Rp

213.228.147,00 Rp

213.228.147,00

109.04

AlatKhususKepoisian

4

buah

Rp

17.886.666,00 Rp

110.01

Komputer Unit

4

3.719

Rp 50.023.908.235,00

Rp 43.281.337.865,00

Rp 6.742.570.370,00

3.10.02

Peralatan Komputer

4

6.717

Rp 42.212.518.823,00

Rp 30.828.413.512,00

Rp11.384.105.311,00

111.01

Alat Eksplorasi Topografi

5

buah

1

Rp

Rp

2.117.500,00

Rp

228.530.604,00

7

3.025.000.00

111.02

Alat Eksplorasi Geofisika

10

buah

3

Rp

652.944.580,00 Rp

113.03

Pengolahan dan Pemumian

15

buah

3

Rp

103.485.000,00

115.03

AfetSAR

2

buah

38

Rp

65.210.540,00 Rp

3.17.01

Unit Peralatan Proses 'Produksi

8

buah

13

Rp

500.713.692.00 Rp

3.18.01

Rambu-rambu Lalu Lirrtas Darat

7

119.01

Peralatan Olahraga

3

Jurriah

buah

Rp 1.675.818.645,00

26

Rp

unit/ 1S4.673 buah


69

Rp

47.999.730,00

Rp

13.725.834,00 Rp

4.160.832,00

907.500,00

Rp 424.413.976,00

92.373.000,00 Rp

11.112.000,00

49.989.390,00

15.221.250,00

Rp

67.509.991.00 Rp 433.203.701,00

Rp 1.579.670.808,00 Rp

993.492.300,00 Rp

Rp 673.011.636.179,00

Rp

993.492.300,00

Rp 540307.086.435,00

95.947.837,00

Rp Rp 132504.549.744,00

!y

-31-


Dalam aset peralatan dan mesin terdapat aset yang dikatagorikan barang ektrakomptabel per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.232.487.549,00 dengan kuantitas 13.575 unit/buah.

Saldo tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2014 sebesar Rp2,246.331.599,00 dengan kuantitas 13.582 unit/buah dan terdapat mutasi bertambahsebesar Rpl6.108.338,00 dengan kuantitas 93 buah dan terdapat mutasi berkurang sebesar Rp29.952.388,00 dengan kuantitas 100 buah.

Mutasi nilai peralatan dan mesin ektrakomptabel adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp 2.246.331.599,00

Mutasi bertambah :

14.911.160,00

-

Pembelian

-

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas

Rp_ Rp Rp

1.197.178,00

16.108.338,00 2.262.439.937,00

Mutasi berkurang : - Reklasifikasi ke intrakomptabel - Penghentian aset dari penggunaan

RP

6.340.888,00

Rp_

23.611.500,00

Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

Rp 29.952.388,00 Rp 2.232.487.549,00 Rp -2.099.121.684,00

Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp

133.365.865,00

Adapun transaksi penambahan dan pengurangan aset peralatan dan mesin ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

1. Transaksi bertambah berupa pembelian sebesar Rpl4.911.160,00 terdiri dari: Uraian

No

Alat bengkel beimesin

2

Alat bengkel tak bermesin

3

Alat Ukur

4

Alat kantor

5

Alat studio

Sat

Q

1

Jumlah

buah

Rp

267.300,00

31 buah

Rp

2.924.020,00

2

3 buah

Rp

421.740,00

26 buah

Rp

6.187.500,00

buah

Rp

519.200,00

7

6

Alat kedokteran

20 buah

Rp

3.698.200,00

7


2 buah

Rp

409.200,00

8

Peralatan Komputer

2 buah

Rp

484.000,00

Jumlah

Rp 14.911.160,00

93 buah

Transaksi bertambah berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rpl. 197.178,00 terdiri dari: No

Jumlah

Uraian

1

Alat Kantor

Rp

1.115.888,00

2

Peralatan Konputer

Rp

81.290,00

Jumlah

Rp

1.197.178,00

3. Transaksi berkurang berupa reklasifikasi aset peralatan dan mesin alat kantor ektrakomptabel ke intrakomptabel sebesar Rp6.340.888,00 dengan kuantitas 19 buah. 4. Transaksi berkurang berupa penghentian aset dari penggunaan yaitu alat rumah tanggal sebesar Rp23.611.500,00 dengan kuantitas 81 buah.


-32-

jy


Nilai perolehan aset peralatan dan mesin ektrakomptabel per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.232.487.549,00 dan terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp2.099.121 684,00 maka nilai buku peralatan dan mesin ektrakomptabel per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rpl33.365.865,00. Adapun rincian penyusutan peralatan dan mesin ektrakomptabel disajikan dalam tabel 28 berikut ini: Tabel 28

Rincian PenyusutanAset Tetap Peralatan dan Mesin Ektrakomptabel Per 31 Desember 2014 Kode

Jenis Aset Tetap Peralatan

BMN

dan Mesin

Masa Manfaat

Nilai Buku Satuan

Kuantitas

Nilai Perolehan


per 31 Desember

(Tahun)

2013

3.03.01

Alat Bengkel Bermesin

5

buah

3.03.02

AlatBengkel Tak Bermesin

5

buah

3.03.03

Alat Ukur

5

buah

3.05.01

Alat Kantor

5

buah

3.05.02

Alat Rumah Tangga

6

buah

3.06.01

Alat Studio

5

3.06.02

Alat Komunikasi

5

3.07.01

Alat Kedokteran

3.08.01


3.10.02

Peralatan Komputer

4

3.18.01

Rambu-rambu Lakj Lintas Darat

7

2

Rp

267.300,00

Rp

13.366,00

Rp

253.934,00

54

Rp

6.801.520,00

Rp

3.251.402,00

Rp

3

Rp

421.740,00

Rp

42.174,00

Rp

379.566,00

957

Rp

166.123.100,00

Rp

149.513.100,00

Rp

16.610.000,00

Rp

19.845.774,00

3.550.118,00

7.548

Rp

1.414.660.215.00

Rp

1.394.814.441.00

Z342

Rp

57.225.400.00

Rp

50.588.780,00

buah

1.324

Rp

321.040.644,00

Rp

262.513.450.00

5

buah

173

Rp

45.312.400,00

Rp

5

buah

2

Rp

409.200,00

Rp

1 04-5

Rp

151.846.390,00

Rp

Rp

68.378.640,00

Rp

51.377.751,00

Rp

17.000.889.00

Rp 2.232.487.549,00

Rp

2.099.121.684,00

Rp

133.365.865,00

buah 125

Jumlah

buah

13.575

Rp

6.637.620,00

Rp

58.527.194,00

38.143.920,00

Rp

7.168.480,00

25.576,00

Rp

383.624,00

148.837.724,00

Rp

3.008.666,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp823.O49.480.845.00

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 sesuai denganNota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/20I5 adalah sebesar Rp823.049.480.845,00. Sedangkan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp811.031.260.536,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah yang disebabkan oleh:

a. Reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah digunakan kedalam aset Gedung dan bangunan dengan total Rp4.031.057.000,00 yang terdiri atas bangunan gedung parkir motor beserta dengan biaya konsultan perencana dan pengawas, dan biaya pembuatan ambalan serta railing dan marka area.

b. Adanya kapitalisasi kedalam gedung dan bangunan atas pembangunan ruang server room di RJA Kalibata senilai Rp22.687.500,00. Nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 (Audited) adalah sebesar Rp741.005.587.576,00. Nilai tersebut diperoleh dengan mengurangkan nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp82.043.893.269,00. Selama tahun anggaran 2014, realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebesar Rpl.351.623.250,00. Namun demikian, hanya sebesar Rpl.264.197.550,00 yang membentuk aset gedung dan bangunan. Sedangkan sebesar Rp27.475.000,00 membentuk peralatan dan mesin, dan sebesar Rp59.950.700,00 belum membentuk BMN. Mutasi aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:


-33-

'("



Rp

811.031.260.536,00

Mutasi bertambah : Pembelian

Rp

317.303.325,00

Perolehan Lainnya

Rp

5.860.056.099,00

Pengembangan Nilai Aset

Rp Rp

1.633.808 243,00

Rp Rp

196.317.000,00 3.834.740.000,00

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas Pengembangan melalui KDP -

Penyelesaian Pembangunan Dentin KDP Reklasifikasi dari ektrakomptabel ke intra

232.791.042,00

Rp

3.155.300,00

Rp

12.078.171.009,00

Rp

823.109 431.545,00

Rp

-56.795.400,00

M ut as i berkurang : -

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas Reklasifikasi dari ektrakomptabel ke intra

Rp

-3.155.300,00

Rp

-59.950.700,00


Rp

823.049.480.84S,00

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai buku per 31 Desember 2014

Rp Rp

741.005.587.576,00

-82.043.893.269,00

Transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan sebagai berikut: a. Transaksi penambahan berupa pembelian bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp317.303.325,00 dengan kuantitas 3 unit. b. Transaksi penambahan berupa pengembangan nilai aset pada bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp 1.633.808.243,00. c. Perolehan lainnya sebesar Rp5.860.056.099,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi yang dikatagorikan sebagai aset Gedung dan Bangunan DPR Rl terdiri dari: Uraian

No

Jumlah

1.

Bangunan gedung tempat kerja

Rp

3.833.576.471,00

2.

Tugu/Tanda Batas

Rp

2.026.479.628,00

Jumlah

Rp

5.860.056.099,00

d. Transaksi penambahan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp232.791.042,00 merupakan koreksi pencatatan bangunangedung tempatkerja. e. Transaksi penambahan berupa pengembangan melalui KDP sebesar Rpl96.317.000,00 merupakan pengembangan atas bangunan gedung tempat kerja berupa bangunan parkir motor yang telah selesai dibangun dan digunakan untuk operasional perkantoran.

f. Transaksi penambahan berupa penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp3.834.740.000,00 merupakan reklasifikasi atas bangunan parkir motor yang telah selesai dibangun dan digunakan untuk operasional perkantoran.

g. Transaksi penambahan berupa reklasifikasi dari ektrakomptabel ke intrakomptabel sebesar Rp3.155.300,00

h. Transaksi pengurangan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp56.795.400,00 merupakan koreksi pencatatan bangunan gedung tempatkerja. i. Transaksi pengurangan berupa reklasifikasi kembali ekstrakomptabel ke intrakomptabel sebesar Rp3.155.300,00.

Rincian penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat disajikan dalam tabel 29 berikut ini:


-34

y\y


Tabel 29

Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Intrakomptabel Per 31 Desember 2014 •m Jenis fcet Tetap

Kodi BMN

Manfaat

Satuan

Kuantitas

Nilai PBfolehan

(Tahun) 4.01.01

Bangunan Gedung Tempat

Man. Penyusutan s.d.

Nilai Buku

per

31 Desember 2014

31 Desember 2014

Rp 698.289.533.035,00

50

unit

114

Rp774.824.569.538,00

Rp 76.535.036.503,00

50

unit

130

Rp 42712.230.679,00

Rp 5.035.559.451.00 Rp 37.676.671.228.00

50

unit

11

Rp 5.512.680.628,00 Rp

unit

255

Rp821043.480.845,00

Kerja 4.01.02

Bangunan Gedung Tempat Tmggal

4.04.01

Tugu/Tanda Batas Jumlah

473.297.315,00

Rp 5.039.383.313,00

Rp 82.043.891269,00 Rp 741.005.587.576,00

Dalam aset tetap gedung dan bangunan terdapat aset yang dikatagorikan ektrakomptabel per 31 Desember 2014 sebesar Rp898.779.324,00 dengan kuantitas 852 unit. Saldo tersebut terdiri dari saldo per 1 Januari 2014 sebesar Rp502.601.780,00 dengan kuantitas 789 unit, terdapat mutasi bertambah sebesar Rp399.332.844,00 dengan kuantitas 64, serta terdapat mutasi berkurang sebesar Rp3.155.300,00 dengan kuantitas 1 yang merupakan reklasifikasi ekstrakomptabel ke intrakomptabel. Kenaikan/penurunan nilai aset tetap gedung dan bangunan ekstrakomptabel sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp

502.601.780,00

- Perolehan Lainnya

Rp

3%. 177.544,00

- Perolehan reklafikasi dari intrakomptabel

Rp

3.155.300,00

Rp

399.332.844,00

Mutasi bertambah :

Mutasi berkurang :

- Reklasifikasi dari ektrakomptabel

Rp

-3.155.300,00


Rp

898.779.324,00

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

Rp Rp

850.768248,00


-48.011.076,00

Transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan yang dikatagorikan sebagai ektrakomptabel adalah sebagai berikut:

a. Transaksi penambahan berupa perolehan lainnya sebesar Rp396.177.544,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi Rumah Jabatan Anggota Kalibata yang dikatagorikan ektrakomptabel.

b. Transaksi penambahan ektrakomptabel.

sebesar

Rp3.155.300,00

merupakan

reklasifikasi

dari

c. Transaksi pengurangan sebesar Rp3.155.300,00 merupakan reklasifikasi kembali dari intrakomptabel. Nilai perolehan aset gedung dan bangunan ektrakomptabel per 31 Desember 2014 sebesar Rp898.779.324,00 dengan kuantitas 852, dan terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp48.011.076,00 maka nilai buku gedung dan bangunan ektrakomptabel per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp850.768.248,00. Adapun rincian penyusutan aset tetap gedung dan bangunan ekstrakomptabel dapat disajikan dalam tabel 30 sebagai berikut:


K/ -35-


Tabel 30

Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel Per 31 Desember 2014 Misi

Jenis AselTelip

KadeBMN

Sinful

Akm.rtnyusitin s.d. 31 Nilai Buku Satoin

Kuantitas

per31

Nilai Perolehan Dcsembcr20l4

Desember 2014

(Tahun)

Bangunan Gedung Tempal 4.01.01

50

unit

64

Rp 399.016.544,00 Rp

4.258.875,00 Rp

394.757.669,00

50

unit

788

Rp 499.762.780,00 Rp

43.752.20LOO Rp

456.010.579,00

unit

S52

Rp 898.779324,00 Rp

48.011.076,00 Rp

850.768.248,00

Kerja 4.04.01

Tugu/Tanda Baias Jimlih

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing masing sebesar Rp74.281.263.174,00 dan Rp67.937.884.595,00.

Rp74.28i.263.174,00 Nilai buku jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp49.780.248613,00 yang merupakan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp24.501.014.561,00. Selama tahun anggaran 2014, tidak terdapat realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan jaringan. Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rpl.223.278.500,00 serta terdapat belanja pemeliharaan yang membentuk aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rpl 78.200.000,00. Mutasi transaksi aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:


Rp

67.937.884.595,00

Rp Rp

1.223.277.525,00 957.629.900,00

Rp Rp

178.200.975,00 6.050.000,00

Rp Rp

3.978.220.179,00 6.343.378.579,00

Rp

74.281.263.174,00

Mutasi tambah: -

Pembelian

-

Penambahan saldo awal

- Pengembangan nilaiaset - Koreksipencatatan nilai/kuantitas - Perolehan lainnya

Mutasi kurang: -

-

Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

Rp Rp

Rp Rp

-

74.281.263.174,00 -24.501.014.561,00 49.780.248.613,00

Transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut.


-36-

A^

Laporan Keuangan Dewan PenA/akilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited)

a. Transaksi penambahan berupa pembelian sebesar Rpl.223.277.525,00 terdiri dari: No

Uraian

Jumlah

Kuantitas

1

Bangunan Pengairan PasangSurut

1 unit

Rp

76.959.025,00

2

hstalasi lain

2 unit

Rp

305.037.400,00

8 unit

Rp

841.281.100,00

11 unit

Rp

1.223.277.525,00

Jaringan listrik

3

Jumlah

b. Transaksi penambahan berupa penambahan saldo awal merupakan reklasifikasi dari aset lain-lain (belanja modal tahun 2007-2010 yang tedefinisi sebagai aset lain-lain) yang setelah dilakukan penelusuran dokumen-dokumen dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Ianjutan tindaklanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2013 teridentifikasi sebagai aset jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp957.629.900,00 terdiri dari: Uraian

No

Jumlah

Kuantitas

1

hstalasi Gardu Listrik

1 unit

Rp

950.140.000,00

2

Jaringan Listrik

1 unit

Rp

7.489.900,00

Jumlah

2 unit

Rp

957.629.900,00

c. Transaksi penambahan berupa pengembangan nilai aset sebesar Rpl78.200.975,00 terdiri dari: Uraian

No

Jumlah

1

Bangunan Ftengairan Pasang Surut

Rp

4.680.475,00

2

Instalasi lain

Rp

17.314.600,00

3

Jaringan Listrik

Rp

156.205.900,00

Jumlah

Rp

178.200.975,00

d. Transaksi penambahan berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas Rp6.050.000,00 merupakan koreksi pencatatan jaringan listrik.

sebesar

e. Transaksi penambahan berupa perolehan lainnya sebesar Rp3.978.220.179,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi Rumah Jabatan Anggota Kalibata yang menambah aset DPR Rl terdiri dari :


Jumlah

Uraian

No 1

Jalan

Rp

3.148.379.729,00

2

BangunanFtengaman Sungai/Pantai & Rsnanggulangan Bencana Alam

Rp

829.840.450,00

Jumlah

Rp

3.978.220.179,00

!k/

-37-


Adapun rincian penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat disajikan dalam tabel 31 berikut ini: Tabel 31

Rincian Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014 Masa

Kode BMN

Jenis Aset Tetap

Manfaat

Satuan

Kuantitas

Akm. Penyusutan

Nilai Perolehan

(Tahun) 12.743.041.948,00

per

31 Desember 2014

Rp

5.959.202.401,00

5.01.01

Jabn

10

rrr

25

5.01.02

Jerrtoatan

50

rrr

1

Rp

2.411.364.980,00 Rp

5.02.01

BangunanAirrigasi

50

unit

2

Rp

330.926.000.00 Rp

44.996.900,00

Rp

285.929.100,00

Rp

1.095.568.110,00 Rp

122.825.804,00

Rp

971742.306,00

829.840.450,00 Rp

41.492.023,00 Rp

788.348.427,00

Bangunan Pengairan

217.022.850,00 Rp 2.194.342.130,00

50

uri

Bangunan Pengarran SungatfRantai &

50

unit

1

Rp

5.02.07

Bangunan Air Kotor

50

unit

4

Rp

1.321.954.000,00 Rp

176.045.892,00

5.03.01

Instalasi Air Bersti/Air Baku

30

4

Rp

6.607.961.009,00 Rp

1.220.160.379,00

Rp

5.387.800.630,00

5.03.02

Instalasi Air Kotor

30

12

Rp

8.281.632.102,00 Rp

1.458.255.185,00

Rp

6.823.376.917,00

5.03.05

InstalasiPerrbangW Listrk

40

7

Rp

3.892.424.000,00 Rp

593.759.592,00 Rp

3298.664.408,00

5.455.441.800,00 Rp

521.650.871,00 Rp 4.933.790.929,00

5.02.02

5.02.04

Pasana Surut

unit

Rp 1.145.908.108,00

5.03.06

hslabsi Gardu Ustrk

40

unit

28

Rp

5.03.09

InstalasiPengarran

20

unit

1

Rp

746.238261,00 Rp

167.903.610,00

Rp

578.334.651,00

5.03.10

hstabsi Lain

5

4.722

Rp

5.724.927.954,00 Rp

4.649.306.889,00

Rp

1.075.621.065,00

Rp

475.088.000,00 Rp

118.771.995,00

Rp

356.316.005,00

Rp 16.945.631.661,00 Rp

2.106.501.883,00

5.04.01

JaringanAirMrium

30

1

5.04.02

JaringanListrik

40

150

5.04.03

JaringanTelepon

20

5.04.04

JaringanGas Jumlah

Aset Tetap Lainnya

Rp 18.702.244.349,00 Rp

Nilai Buku

unit

m2/unit

2

Rp

3

Rp

4.963

Rp

1.411.813228,00

Rp

48.207.270,00 Rp 74.281.263.174,00

Rp

Rp 14.839.129.778,00

317.657.979,00 Rp 1.620.761,00 24.501.014.S61.00

1.094.155.249,00 46.586.509,00

JL

Rp (9.780.248.613,00

2'5' Aset TetaP Lainnya

Rpi8.712.008.408,00 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rpl8.712.008.048,00 dan Rp370.981.600.642,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap lainnya di Lembaga DPR Rl berupa koleksi barang perpustakaan dan budaya dan Aset Tetap Renovasi yang termasuk katagori aset yang tidak disusutkan sehingga nilai Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2014 tidak terdapat akumulasi penyusutan. Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Saldo pci 3 I Desember 2013

Rp

370.981.600.642,00

J*£_ Rp

371.129.971.362,00

RP

-340.181.812.927,00

JVf utas i tambah: Pembelian

148.370.720,00

Mutasi kurang:

Penyerahan Aset tetap renovasi ke Setneg dengan BAST No. BAST-02/KU.02/12/2014

Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan

Rp

-6.256.233.643,00

Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

-4.978.219.179,00

Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya (Tanaman)

Rp

-1.001.696.305,00

Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas bahan

Rp

-900,00

perpustakaan



_Rp_

-352.417.962.954,00

1*1

I 8.7 I 2.008.408,(10

-38-

>v


Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya terdiri dari: a.

Transaksi penambahan berupa pembelian sebesar Rp 148.370.720,00 yang terdiri dari Uraian

No

Bahan Perpustakaan Terekam dan

2

Jumlah

Kuantitas

Bahan Rsrpustakaan Tercetak

1

854 unit

Rp

146.707.720,00

10 unit

Rp

1.663.000,00

864 unit

Rp

148.370.720,00

bentuk rrikro

Jum lah

b. Transaksi pengurangan sebesar Rp900,00 merupakan koreksi pencatatan nilai/kuantitas bahan perpustakaan tercetak. c.

Transaksi pengurangan sebesar Rp352.417.962.054,00 terdiri dari : 1) Penyerahan Aset Tetap Renovasi (ATR) Rumah Jabatan Anggota Kalibata yang telah diserahkan ke Sekretariat Negara dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BAST-02/KU.02/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang terdiri dari Gedung dan Bangunan dalam Renovasi sebesar Rp340.181.812.927,00 2) Reklasifikasi ATR ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.256.233.643,00, yang terdiri Rp5.860.056.099,00 sebagai aset Gedung dan Bangunan Intrakomptabel dan Rp396.177.544,00 aset Gedung dan Bangunan Ektrakomptabel. 3) Reklasifikasi ATR ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.978.220.179,00 seharusnya Rp4.978.219.179,00 hal tersebut terjadi karena terdapat kurang catat pada SIMAK-BMN sebesar Rp999.999.000,00 dan akan diperbaiki pada penyusunan laporan keuangan SMTI TA 2015.

4) Reklasifikasi ATR ke Aset tetap Lainnya (Tanaman) sebesar Rpl.001.696.305,00 sebagai aset ektrakomptabel. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rpl8.712.008.408,00 terdiri dari: a. Aset Tetap Lainnya yang berupa koleksi barang perpustakaan dan budaya, saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.725.354.551,00 dengan kuantitas 97.205 buah, terdapat mutasi bertambah sebesar Rpl48.370.720,00 dengan kuantitas 864 buah dan terdapat mutasi berkurang sebesar Rp900,00. Koleksi barang perpustakaan dan budaya tersebut terdiri dari : KODE

AKUN NERACA / KELOM POK

SALDO per 1

KUANTiTAS

135121

ASET TETAP LAINNYA

6.01.01

Bahan perpustakaan tercetak

6.01.02

dan Bentuk Micro 6.01.03

Buah

RP

Buah

Rp

22

Buah

Rp

96.082

Bahan Ferpustakaan Terekam Kartografi, naskah dan

-

DESEMBER 2014

96.936

Buah

Rp

3.334.969.851,00

10

Buah

Rp

1.663.000,00

56.551.000,00

22

Buah

Rp

56.551.000,00

17

Buah

Rp

81.185.700,00

Rp

250.985.000,00

3.188.263.031,00

-

lukisan 6.02.01

Barang bercorak kesenian

17

Buah

P*

81.185.700,00

6.02.02

Alat bercorak kebudayaan

220

Buah

Rp

250.985.000,00

220

Buah

96.341

Buah

Rp

3.576.984.731,00

97.205

Buah

JUMLAH

SALDO PER 31

KUANOTAS

JANUARI 2014

BARANG

Rp

3.725.354.551,00

b. Aset Tetap Lainnya yang dikategorikan ke dalam Aset Tetap Renovasi berupa

pengembangan nilai atas tanah bangunan perkantoran DPR Rl seluas 404.823 m2 sebesar Rpl4.986.653.857,00 berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final No. 023/PB.6.4./2009 tertanggal 15 April 2010. Pengembangan nilai atas tanah dan


-39-


bangunan tersebut sebelumnya tercatat ke dalam saldo Tanah DPR Rl. Namun demikian, sesuai dengan Nota Kesepakatan tersebut harus direklasifikasikan dari aset tanah karena aset tanah tersebut bukan milik DPR Rl yang Permohonan Pelepasan Hak

Penggunaan Lahan (HPL) masih dalam proses. Tanah Perkantoran DPR Rl tersebut merupakan tanah hak milik dan masih tercatat dalam aset tetap Yayasan Gelora Bung Karno. Pengelolaan tanah perkantoran seluas 404.823 m masih dalam proses penyerahan dari Yayasan Gelora Bung Karno kepada DPR Rl. Setelah pelepasan HPL diperoleh, maka pengembangan tanah komplek perkantoran DPR Rl akan disesuaikan. Dalam Aset Tetap Lainnya terdapat Aset Tetap Lainnya yang dikatagorikan ektrakomptabel tanaman yaitu berupa taman permanen dan tanaman hias yang merupakan reklasifiaksi dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rpl .001.696.305,00.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Konstruksi dalam

Pengerjaan Rp329.911.400,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp329.911.400,00. Sedangkan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan DPR Rl per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.360.968.400,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi kurang yang disebabkan adanya reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah digunakan kedalam aset Gedung dan bangunan dengan total Rp4.031.057.000,00 yang terdiri atas bangunan gedung parkir motor beserta dengan biaya konsultan perencana dan pengawas, dan biaya pembuatan ambalan serta railing dan marka area.

Adapun rincian KonsUuksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2014 sebesar Rp329.911.400,00 tersaji dalam tabel 32 berikut ini: Tabel 32

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 No

Jumlah

Uraian

1

Ffekerjaan konsulan perencanaan perrbuatan sprinkler tanaman komplek DFR Rl

Rp

35.661.000,00

2

Ffekerjaan konsutan perencanaan penggantian pagar batas Taman Ria Komplek

Rp

36.388.000,00

Rp

36.212.000,00

Rp Rp

32.912.000,00 33.906.400,00

Rp Rp

32.516.000,00 45.542.000,00

Rp

28.201.000,00

Rp

45.603.000,00

Rp

2.970.000,00

Rp

329.911/400,00

DFRRI 5

Ffekerjaan konsulan perencanaan revitalsasi saturan depan ingkungan Komplek DFRRI

6

Ffekerjaan Konsultan perencana renovasi toilet Gedung Nusantara IDFR Rl

7

Ffekerjaan Konsultan perencana perbaikan Ruang Kerja Anggota Gedung

8

Ffekerjaan konsutan perencana interior GedungNusantaraIV DFR Rl

Nusantara I DFR Rl

10

11

Ffekerjaan konsulan perencanaan rehabiftasi sistem penanggulangan bahaya kebakaran gedung Nusantara • dan Gedung Setjen Ffekerjaan konsulan perencanaan arsitektur dan struktur iransportasi dalam

gedung Nusantara 1DFR Rl 12

Ffekerjaan konsulan perencana mekanikal efektrikal transportasi dalam Gedung Nusantara IIDFRRI

13

Honor panitia Ffekerjaan konsultan perencanaan rehabiltasi sistem penanggulangan bahaya kebakaran gedung Nusantara 1 dan Gedung Setjen, Honor panitia Ffekerjaan konsultan perencana mekanikal elektrikal transportasi dalam Gedung Nusantara 1 DFR Rl, Honor panitia Ffekerjaan konsulan perencanaan arsitektur dan struktur transportasi dalam gedung Nusantara 1 DFR Rl Jumlah

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp647.0S1.994.265,00

C.2.7. Aku mulasi Pen viisuiaii Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota


-4(N1"


Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp647.051.994.265,00. Sedangkan saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp793.825.694.236,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp369.820.317,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: •

Peningkatan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp425.253.941,00 yang disebabkan adanya kenaikan pada aset peralatan dan mesin. Pada saat yang sama terjadi pengurangan atas akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp96.022.350,00 yang disebabkan adanya reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lainnya karena perubahan kondisi ke rusak berat.

•

Peningkatan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp40.588.726,00 yang disebabkan adanya kenaikan pada aset gedung dan bangunan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pada semester II 2014 terdapat perubahan kebijakan penyusutan Barang Milik Negara dari PMK Nomor l/PMK.06/2013 menjadi PMK Nomor 90/PMK.06/2014 sehingga menyebabkan terjadi koreksi penyusutan tingkat Satuan Kerja. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 sesuai PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tersaji dalam tabel 33 berikut ini: Tabel 33

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 Aset Tetap

No

Nilai Perolehan


1

Tanah

Rp

188.409.157.000,00 Rp

2


Rp

673.011.636.179,00

Rp

3

Gedung dan Bangunan

Rp

823.049.480.845,00

4

Jalan, rigasidan Jaringan

Rp

5

AsetTetap Lainnya

6

Nilai Buku

Rp

188.409.157.000,00

540.507.086.435,00

Rp

132.504.549.744,00

Rp

82.043.893.269,00

Rp

741.005.587.576,00

74.281263.174,00

Rp

24.501.014.561,00

Rp

49.780.248.613,00

Rp

18.712.008.408,00

Rp

Rp

18.712.008.408,00

Konstruksi dalam Ftengerjaan

Rp

329.911.400,00

Rp

Rp

329.911.400,00

Jumlah

Rp

1.777.793.457.006,00 Rp

647.051.994.265,00 Rp

1.130.741.462.741,00

-

-

-

Aset Lainnya

C.3. Aset Lainnya

Rp4i.132.908.065,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp41.132.908.065,00. Sedangkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp37.007.310.589,00. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam aset lancar maupun aset tetap.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp293.293.820,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

•

Peningkatan atas Aset Tak Berwujud sebesar Rp277.291.666,00

•

Peningkatan atas Aset Lain-lain sebesar Rpl 12.024.504,00


.41-<


•

Peningkatan nilai akumulasi penyusutan atas aset lam-lain sebesar Rp96.022.350,00

Rincian nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel 34 berikut ini: Tabel 34

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 No

Uraian

TA 2014

TA2013

1

Aset Tak Berwujud

Rp

29.215.639.010,00

Rp

27.953.090.474,00

2

Aset Lain-lain

Rp

14.621.364.208,00

Rp

15.228.714.853,00


Rp

43.837.003.218,00

Rp

43.181.805.327,00

Akurrulasi Ftenyusutan/Amortisasi aset lainnya

Rp

(2.704.095.153,00)

Rp

(6.174.494.738,00)


Rp

41.132.908.065,00

Rp

37.007.310.589,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud

Rp29 215 639.010 oo Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp29.215.639.010,00. Sedangkan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp27.953.090.474,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp277.291.666,00 yang merupakan temuan pengadaan software development yang dilakukan melalui Kontrak Pemeliharaan RJA Kalibata, sehingga tidak tercatat pada SIMAK-BMN.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud di DPR Rl terdiri dari software, lisensi dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Selama tahun anggaran 2014, penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp959.516.870,00 serta belanja modal fisik lainnya sebesar Rp25.740.000,00.

Adapun rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2014 per Eselon I tersaji dalam tabel 35 berikut ini: Tabel 35

Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I No

Unit Eselon 1

TA2014

TA2013

1

Sekretariat Jenderal

Rp

29.215.061.510,00

Rp

27.952.512.974,00

2

Dewan

Rp

577.500,00

Rp

577.500,00

Jumlah

Rp

29.215.639.010,00

Rp

27.953.090.474,00

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:


-42

7^



Rp

27.953.090.474,00

Rp Rp Rp

969.684.066,00

Mutasi tambah : -

Pembelian

- Pengembangan nilaiaset - Perolehan lainnya - Koreksi pencatatan nilai/kuantitas

8.046.500,00

Rp

277.291.666,00 7.526.304,00

Rp

29.215.639.010,00

Mutasi kurang : -

Rp Rp

-


-

-

29.215.639.010,00

Rp

Mutasi penambahan dan pengurangan ATB adalah sebagai berikut:

a. Transaksi penambahan berupa pembelian sebesar Rp969.684.066,00 terdiri dari No

Uraian

1

Software

2

Aset Tak Berwujud Lainnya

Kuantitas

Jumlah

Jumlah

69

unit

Rp

944.584.066,00

2

unit

Rp

25.100.000,00

71

unit

Rp

969.684.066,00

b. Pengembangan nilai aset sebesar Rp8.046.500,00 berupa pengembangan software

c. Perolehan lainnya sebesar Rp277.291.666,00 berupa pengadaan software development yang dilakukan melalui Kontrak Pemeliharaan RJA Kalibata.

d. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp7.526.304,00 berupa koreksi pencatatan nilai/kuantitas software.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel 36 berikut ini: Tabel 36

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 AKUN NERACA / KELOMPOK KODE

KUANTrTAS BARANG

1

2

162151

SOFTWARE

8.01.01

Aset Tak Berwujud

162161

LISENSI

8.01.01

Aset Tak Berwujud

162171

Hasil Kajian/Penelitian

8.01.01

Aset Tak Bewujud

SALDO PER 1

KUANTITAS

JANUARI 2014 3

5

4

246

Unit

16.373.369.411,00

37

Unit

918.518.500,00

3

SALDO PER 31 DESEMBER 2014 6

319

Unit

17.610.817.947,00

37

Unit

918.518.500,00

8.310.399.000,00

3

8.310.399.000,00

ASET TAK BERWUJUD 162191 8.01.01

LAINNYA

Aset Tak Berwujud

185

Unit

2.350.803.563,00

187

Unit

2.375.903.563,00

Jumlah

471

Unit

27.953.090.474,00

546

Unit

29.215.639.010,00

C.3.1.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rpi4.62i.364.208,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rpl4.621.364.208,00. Sedangkan saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl 5.228.714.853,00.


-43-

A'


Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rpl 12.024.504,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. •

Reklasifikasi dari peralatan dan mesin berupa CCTV di RJA Ulujami yang rusak senilai Rp53.340.504,00

•

Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa bullet CCTV senilai Rp 10.560.000,00 dan Flexidome senilai Rp48.124.000,00

Nilai buku aset lain-lain per 31 Desember 2014 adalah adalah sebesar Rpl 1.917.269.055,00. Nilai tersebut diperoleh dengan mengurangkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.704.095.153,00 Aset lain-lain ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkungan DPR Rl serta belanja modal yang dikatagorikan sebagai aset lain-lain. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Rp

15.228.714.853,00

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lain-lain

Rp

6.222.581.078,00

Total Mutasi Tambah

Rp

6.222.581.078,00

Rp

5.738.596.018,00

Saldo per 3 1 Desember 2013 Mutasi tambah :

Mutasi kurang : Usulan Barang rusak berat ke Pcngelola Barang Transaksi normalisasi BMN

Rp

6.596.800,00

Reklasifikasi ke aset jalan, jaringan dan irigasi Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin

Rp Rp

963.679.900,00

Reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan

Rp

111.553.510,00

^Rp_

Total Mutasi Kurang

9.505.495,00

6.829.931.723,00

Nihii Perolehan per 31 Desember 2U14

Rp

14.621.364.208,00

Akumulasi Penyusutan Nilai buku per 31 Desember 2014

Rp_ Rn_

llj^7;269;055i00

2.704.095.153,00

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain terdiri dari: a. Transanksi penambahan berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain sebesar Rp6.222.581.078,00 dengan rincian sebagai berikut: Jenis


Kuantitas 5

Nilai

30.906.200,00

Alat Kantor

292

3.478.121.652,00

Alat Rumah Tangga

511

1.079.443.144,00

Alat Studio Alat Komunikasi

Komputer Unit Peralatan Komputer

9

49.054.500,00

18

43.089.488,00

128

83

1.264.449.792,00 277.516.302,00

Transaksi pengurangan sebesar Rp5.738.596018,00 berupa usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang yaitu:

1) Surat Usulan Ijin Penghapusan No. SJ/11056/SETJEN DPR RI/KU.02/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan serta ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan BMN No.ll6/SEKJEN/2014 tanggal 7 Januari 2014; 2) Surat Usulan Ijin Penghapusan No. SJ/07495/SETJEN DPR RI/KU.02/08/2014 tanggal 22 Agustus 2014, dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan serta ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan BMN SK Sekjen No. 1224/SEKJEN/2014 tanggal 11 Desember 2014;


-44-'


3) Surat Usulan Ijin Penghapusan No. SJ/10490/SETJEN DPR RI/2014 tanggal 31 Oktober 2014, dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan serta ditindaklanjuti dengan Surat Penghapusan BMN SK Sekjen No. 1320/SEKJEN/2014 tanggal 22 Desember 2014;

4) Surat Usulan Ijin Penghapusan No. SJ/12263/SETJEN DPR RI/KU.02/I2/20I4 tanggal 8 Desember 2014, yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2015. c. Transaksi pengurangan sebesar Rp6.596.800,00 berupa transaksi normalisasi BMN. d. Traksaksi pengurangan sebesar Rp963.679.900,00 berupa reklasifikasi ke aset jalan, jaringan dan irigasi setelah dilakukan penelusuran dokumen belanja modal 2007-2010 yang dikatagorikan sebagai aset lain-lain dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menjadi aset jalan, irigasi dan jaringan. e. Transaksi pengurangan sebesar Rp9.505.495,00 reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin setelah dilakukan penelusuran dokumen belanja modal 2007-2010 yang dikatagorikan sebagai aset lain-lain dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menjadi aset peralatan dan mesin.

f. Transaksi pengurangan sebesar Rpl 11.553.510,00 berupa reklasifikasi ke aset gedung dan bangunan setelah dilakukan penelusuran dokumen belanja modal 2007-2010 yang dikatagorikan sebagai aset lain-lain dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menjadi aset gedung dan bangunan.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rpl4.621.364.208,00 terdiri 2 (dua) Satker yaitu Satker Sekretariat Jenderal dan Satker Dewan. Untuk Satker Sekretariat Jenderal, rincian aset lain-lain terdiri dari :

•

Belanja modal yang terdefinisi sebagai aset lain-lain pada tahun 2007-2010 setelah dilakukan penelusuran dokumen dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara masih terdapat sebesar Rp896.187.588,00 dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2015, terdiri dari: Keterangan

No.

1

2

3

4

2007

Tenndentifikasi belanja barang

Terdefinisi sebagai barang pakai habis

Belum teridentifikasi


dalam

Rp

145.839.000,00

2008

Rp

79.974.662,00

2010

Rp

111.540.000,00

Rp

337.353.662,00

2008

Rp

792.000.00

2010

Rp

656.370,00

Rp

1.448.370,00

2007

Rp

195.800.000,00

2008

Rp

9.900.000,00

Rp

205.700.000,00

2008

Rp

21.013.316,00

2009

Rp

253.422.590,00

2010

Rp

50.249.650,00

Rp Rp

324.685.556,00 869.187.588,00

Total

Aset yang sudah tidak digunakan Rpl2.733.398.000,00 yang terdin dari:

Jumlah

Tahun Audit

Teridentifikasi sebagai belanja pemeliharaan

operasi

Pemerintahan

sebesar

-45-

w


Rp 1. BMN tidak digunakan karena tidak diketemukan wujud barang saat dilakukan IP tahun2009namun barang tersebut adadantelahberalih fungsi sertatelah diusulkan penghapusannya dari BA-04 Rp 2. BMN tidak digunakan karena tidak diketemukan wujud barang saat dilakukan IP tahun 2009 namun sertatelah diusulkan penghapusannya dari

292.853.282,00

I39.ll7.630;

BA-04

3. BMNtidak digunakan karena tidak ditemukan wujud barangny a saat

Rp 11.824.038.828A

dilakukan IP tahun 2009 dan akan ditelusuri

4. Penghentian penggunaan asettetap yangdireklasilikasi ke asetlain-lain

Rp

477.388.260,00

Dalam aset yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebelum dilakukan usulan penghapusan masih diberlakukan penyusutan, maka berdasarkan rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku Aset Tetap yang Tidak Digunakan adalah sebagai berikut: Uraian

Kode

Nilai Perolehan

Akumulasi

Nilai Buku

Penyusutan

166112 Aset TetapYangtidak Digunakan 3.02.01


Rp

328.448.128,00 Rp

328.448.128,00 Rp

3.05.01

Alat Kantor

Rp

125.743.004,00 Rp

109.740.850,00 Rp

16.002.154,00

3.05.02

Alat Rumah Tangga

Rp

186.828.060,00 Rp

186.129.010,00 Rp

699.050,00

3.06.01

Alat Studio

Rp

49.054.500,00 Rp

49.054.500,00 Rp

3.06.02

Alat Komunikasi

Rp

43.089.488,00 Rp

43.089.488,00 Rp

3.10.02

Fteralatan Komputer

Rp

48.363.808,00 Rp

48.363.808,00 Rp

4.01.01

Bangunan Gedung Tempat Kerja

Rp

3.173.124.912,00 Rp

4.01.02

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Rp

8.778.746.100,00 Rp

Jumlah

Rp

12.731398.000,00 Rp

390.078.867,00 Rp 2.783.046.045,00 1.549.190.502,00 Rp

7.229.555.598,00

2.704.095.153,00 Rp 10.029.302.847,00

Sedangkan aset lain-lain di satker Dewan merupakan pembayaran listrik dan telepon anggota di tahun anggaran 2004 yang tak tertagih sesuai (audited) BPK tahun 2006 sebesar Rpl.018.778.620,00 dikatagorikan sebagai aset lain-lain. Hal tersebut sampai saat ini DPR Rl belum selesai menindaklanjuti tagihan dimaksud disebabkan kesulitan mengenai datadata Anggota yang menempati Rumah Jabatan Kalibata periode 1999-2004 termasuk PAW (Pergantian Antar Waktu) dan besarnya tunggakan masing-masing Anggota. Nilai tersebut sesuai dengan LHP BPK terdiri dari : 1)

Tunggakan listrik dan telepon Anggota DPR Rl periode Rp610.957.505,00;

2)

Hasil lelang barang inventaris/kekayaan Negara Rumah Jabatan Anggota yang belum dibayar oleh Anggota atau mantan Anggota sebesar Rp407.821.115,00 sebanyak 134 Anggota periode 1999-2004.


1999-2004 sebesar

*v

-46-


KEWAJIBAN

C.4. Kewajiban Jangka Pendek KewajibanJangka Pendek

Rp2.175.341.490,00

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp2.175.341.490,00. Sedangkan saldo Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp50.400.784.437,00.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp325.502.338,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut a.

Peningkatan pada Utang Pihak ketiga senilai Rp321.978.231,00

b. Peningkatan pada Pendapatan ditangguhkan sebesar Rp3.524.107,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian kewajiban jangka pendek tersaji dalam tabel 37 berikut ini: Tabel 37

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 Kewajiban Jangka Pendek

TA 2014

TA2013

Utang kepadaRhak Ketiga

Rp

389.478.231,00

Rp

36.271.895.529,00

Ftendapatan Diterima Dimuka

Rp

1.724.473.314,00

Rp

930.999.168,00

Uang Muka dari KFFN

Rp

Ftendapatan yang Ditangguhkan

Rp

Jumlah

Rp

-

Rp

-

Rp

13.197.889.740,00

2.175.341.490,00 Rp

50.400.784.437,00

61.389.945,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga Ketiga Rp389.478.231,00

Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp389.478.231,00. Sedangkan saldo Utang Kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp36.271.895.529,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp321.978.231,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: •

Biaya pemulangan dan pemindahan anggota lama dan anggota baru yang belum diserahkan senilai Rpl69.829.000,00

•

Biaya gaji tenaga ahli dan asisten pribadi yang Rpl 48.987.231,00

•

Biaya tunjangan kehormatan Dewan yang belum diserahkan sebesar Rp3.162.000,00

belum diserahkan sebesar

Utang pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel 38 berikut ini:


-47-K/


Tabel 38

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 No. 1

Eselon I

Jumlah

Uraian

Sekretariat

Jenderal

Rp

-

Dewan 2

Belanja pegawai yang masih harus dibayar

Rp

219.649.231,00

Belanja Barang yang masih harus dibayar

Rp

169.829.000,00

Rp

389.478.231,00

Jumlah

- Belanja pegawai yang belum dibayarkan terdiri atas: •

Honorarium 3 (tiga) orang tenaga ahli Fraksi Golongan Karya bulan Oktober s.d. Desember 2014 disebabkan adanya kendala pada Sistem Administrasi Tenaga Ahli (SITANANG) senilai Rp67.500.000,00

•

Biaya Gaji Tenaga Ahli dan Asisten Pribadi Bulan Oktober, November dan Desember yang masih belum tersalurkan akibat adanya kesalahan pencantuman rekening pembayaran oleh yang bersangkutan senilai Rpl48.987.231,00

•

Tunjangan Kehormatan Anggota yang belum diselesaikan hingga tanggal pelaporan sebesar Rp3.162.000,00

- Belanja barang yang masih harus diserahkan yang merupakan biaya pemulangan dan pemindahan anggota lama dan anggota baru yang belum diserahkan kepada yang berhak sebesar Rpl69.829.000

Adapun mutasi utang pihak ketiga per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp

36.271.895.529,00

Rp

219.649.231,00

Mutasi tambah :

Belanja pegawai yang masih harus dibayar Belanja Barang yang masih harus dibayar

Rp

169.829.000,00

Total Mutasi Tambah

Rp

389.478.231,00

Rp

12.870.756.729,00

Rp

1.498.586.150,00

Rp

21.850.379.650,00

Belanja pembentuk BMN yang telah dibayarkan berupa penambahan sarana benda-benda museum

Rp

52.173.000,00

Total Mutasi Kurang

Rp

36.271.895.529,00

RP

389.478.231,00

Mutasi kurang : Pembayaran homorarium dan tunjangan bulan Desember 2013

-

Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Desember 2013

Pembayaran honorariun terkait output kegiatan bulan Desember 2013

Saldo per 3 I Desember 2014

< .4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima Nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2014 dimuka Rpl .724.473.314,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2013 Rp1.724.473.314,00 Rp930.999.168,00

adalah adalah

sebesar sebesar

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara,

namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2014 dapat disajikan dalam tabel 39 berikut ini:


*v

-48-


Tabel 39

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 Eselon I

No

TA2014

1


2

Dewan

TA 2013

Rp1.724.473.314,00

Jumlah

Rp930.999.168,00

RpO.OO

RpO.OO

Rp1.724.473.314,00

Rp930.999.168,00

Adapun mutasi pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: No

Pengurangan

Rekanan

Saldo per 31

Penambahan

Desember 2014

Rp

Saldo Awal 1

ATMBCA

2

Bina Serbapuna

Rp Rp Rp

30.060.000.00 50.000.000,00 50.250.000,00

930.999.168,00

Rp

900.939.168,00

Rp 171.000.000,00

Rp Rp

850.939.168.00 971.689.168.00

Rp

3

BNI ATM

4

BNI ATM KaNbata

5.000.000,00

Rp

976.689.168,00

5

BNI Kantor

Rp

87.500.000,00

Ftp 394.91 1.583,00

Rp

1.284.100.751,00

6

BRI ATM KaNbata

7

ridosat

Rp Rp

5.000.000,00 56.51 2.500,OO

Rp 369.078.000,00

Rp Rp

1.279.100.751,00 1.591.666.251,00

8

ridosat BTS

Rp

30.000.000,00

Rp

1.561.666.251,00

9

Jateng Citra Boga

Rp

75.000.000,00

Rp 75.000.000,00

Rp

1.561.666.251,00

10

Koperasi

Rp

1.561.666.251,00

Rp

1.536.666.251,00

12

Mac Sarana Jaya Mandiri ATM

15.25O.000.00 25.000.000,00

Rp

11

Rp Rp

13

Mandiri ATM Kalbata

Rp Rp

37.50O.0OO,0O_ Rp 10.000.000,00

14

Mandiri ATM Ulujarri

Rp

10.000.000,00

15

Mandiri Kantor

Rp 187.500.000,00

16

Masa Depan Bersama

17

FT POS

Rp

18

Telkomsel

19

XL Antena GSM

Rp 56.916.666,00 Rp 140.000.000,00

15.250.000,00

37.500.000,00

Rp 187.500.000,00 Rp 124.723.729,00

18.750.000,00

Rp

18.750.000,00

Rp 280.000.000,00

Rp

1.536.666:251,00

Rp

1.526.666.251,00

Rp

1.516.666.251,00

Rp

1.516.666.251,0P

Rp

1.641.389.980,00

Rp

1.641.389.980,00

Rp

1.584.473.314,00

Rp

1.724.473.314,00

C.4.3. Uang Muka dari KPPN Uang Muka KPPN

RpO.OO

Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar RpO,00 dan RpO,00

Uang muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian saldo uang muka dari KPPN yang masih dikuasai satuan kerja di DPR Rl disajikan dalam tabel 40 berikut ini: Tabel 40

Rincian Uang Muka dari KPPN Kode Satker

Nama Satker

TA2014

TA 2013

001012


RpO.OO

RpO.OO

001030

Dewan

RpO.OO

RpO.OO

RpO,00

RpO,00

Jumlah

( .4.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp61.389.945,00

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp61.389.945,00. Sedangkan saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl3.197.889.740,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah


Sk/

-49-


sebesar Rp3.524.107,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut: •

•

Peningkatan pada saldo pada kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 149.107,00

Biaya perjalanan dinas yang belum diselesaikan pengembaliannnya ke kas negara sebesar Rp3.125.000,00

•

Pengembalian biaya akomodasi sebesar Rp250.000,00 yang masih belum diselesaikan.

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2014.

Adapun rincian pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2014 disajikan pada tabel 41 berikut ini: Tabel 41

Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 No 1

2 3

3

Rp

23.333.350,00

Rp Rp Pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeriTA 2014 Rp yang belum disetorkan ke kas negara

250.000,00 149.107,00 37.657.488,00

Rp

61.389.945,00

Kas di Bendahara Ftenerimaan

Jumlah

Ekuitas Dana

TA 2014

Uraian

Pengembalian belanja perjalanan dinas dalamnegeri TA 2014 yang belumdisetorkan ke kas negara Biaya Akomodasi yang belum seluruhnya dikembaikan

EKUITAS

Lancar

Rp13.979.471.274,00

C.5. EKUITAS DANA LANCAR

Saldo Ekuiatas Dana Lancar per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rpl3.979.471.274,00. Sedangkan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl5.342.238.187,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp41.189.447,00 yang disebabkan adanya peningkatan bersih atas saldo cadangan piutang. Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji dalam tabel 42 berikut:


w

-50-


Tabel 42 Rincian Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar

No

TA2013

1

Cadangan Rutang

Rp

289.939.447,00

Rp

514.884.861,00

2

Cadangan Persediaan

Rp

15.481.505.141,00

Rp

17.309.111.644,00

Rp

(67.500.000,00) Rp

(1.550.759.150,00)

Rp

(1.724.473.314,00) Rp

(930.999.168,00)

Rp

13.979471.274,00

Rp

15.342.238.187,00

3 4

Dana yangharus disediakan untuk

perrbayaran Utang Jangka Ftendek Barang/jasa YangHarus Dserahkan Jumlah

Cadangan Piutang

TA 2014

C.S.I. Cadangan Piutang

Rp289.939.447,00

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rp289.939.447,00. Sedangkan saldo cadangan piutang per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp514.884.861,00 Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp41.189.447,00 yang disebabkan oleh: • Adanya kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal pelaporan sebesar Rpl6.396.429,00. • Biaya penggantian atas tidak memenuhi masa kerja selama 5 tahun senilai Rp25.000.000,00 yang disebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian CPNS.

• Adanya peningkatan atas penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp206.982

Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar DPR Rl dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Cadangan

C.S.2. Cadangan Persediaan

Persediaaan

Rpis.48i.sos.i4i.oo

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rpl5.481.505.141,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl7.309.111.644,00. Cadangan persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar DPR Rl dalam bentuk persediaan.

Dana yang harus disediankan untuk

pembayaran utang jangka pendek -

Rp67.500.000,00

C.5.3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar minus Rp67.500.000,00 dan minus Rpl.550.759.150,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Barang/jasa yang harus diserahkan -

Rp1.724.473.314,00

C.5.3. Barang/jasa yang harus diserahkan

Jumlah barang/jasa yang harus diserahkan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masingmasing sebesar minus Rpl.724.473.314,00 dan minus Rp930.999.168,00 merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.


-51- A/


Ekuitas Dana

C.6. Ekuitas Dana Investasi

Investasi

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap,

rpi. 171874.370.806.00 Aset Lairmya dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB.6.4/2015 adalah sebesar Rpl. 171.874.370.806,00, sedangkan saldo Ekuitas dana Investasi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl.320.099.460.640,00. Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final tersebut, terdapat koreksi tambah sebesar Rp3.405.046.486,00 yang disebabkan oleh: •

Kenaikan pada saldo diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp3.111.752.666,00

•

Kenaikan pada saldo diinvestasikan dalam aset lainnya sebesar Rp293.293.820,00

Rincian saldo ekuitas dana investasi per 31 Desember 2014 tersaji dalam tabel 43 berikut ini: Tabel 43 Rincian Ekuitas Dana Investasi No

TA2013

TA2014


1

Diinvestasikan Dalam AsetTetap

Rp

1.130.741.462.741,00

Rp

1.283.092.150.051,00

2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Rp

41.132.908.065,00

Rp

37.007.310.589,00

Rp

1.171.874.370.806,00

Rp

1.320.099.460.640,00

Jumlah

Diinvestasikan dalam C.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Aset Tetap Rp1.130.741.462.741.00

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota

Kesepakatan

Angka Asersi

Final Nomor:

NK033/PB.6.4/2015

adalah sebesar

Rpl. 130.741.462.741,00. Sedangkan saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rpl.283.092.150.051,00. Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

( .6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan

dalam Aset Lainnya Rp41.132.908.065.00

Pengungkapan Penting Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Nomor: NK033/PB 6.4/2015 adalah sebesar Rp41.132.908.065,00. Sedangkan saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp37.007.310.589,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.l. CATATAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan terhadap kepemilikan Rusa Totol di kawasan gedung MPR/DPR/DPD Rl yang bersumber dari Hibah Istana Bogor pada tahun2008, berdasarkan cek fisik oleh pihak Bagian Gedung dan Pertamanan per 31 Desember 2014 rusa yang ada berjumlah 57 ekor, dengan rincian Rusa Jantan 28 ekor, Rusa Betina 16 ekor dan anakan 13ekor.


-52-


D.2. REKENING PEMERINTAH

Sehubungan dengan tidak diketemukannya persetujuan penggunaan rekening pemerintah yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan adanya pemindahan wilayah kerja KPPN, DPR Rl memperbaharui persetujuan penggunan rekening pemerintah dimaksud. Adapun persetujuan rekening tersebut dari KPPN Jakarta VII adalah sebagai berikut:

1. Surat Nomor: S-2608/WPB. 12/KP. 182/2014 tanggal 26 Mei 2014, persetujuan rekening Bendahara Pengeluaran Satker Sekretariat Jenderal DPR Rl (001012) pada Bank Mandiri Capem DPR Rl nomor rekening 102-00-0002203-5; 2. Surat Nomor: S-2623/WPB.12/KP. 182/2014 tanggal 26 Mei 2014, persetujuan rekening Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Jenderal DPR Rl (001012) pada Bank BNI Kantor Kas DPR Rl nomor rekening 705196413; 3. Surat Nomor: S-1406/WPB. 12/KP. 182/2015 tanggal 30 Maret 2015 terkait persetujuan kembali atas pembukaan rekening Bendahara Penerimaan Satker Dewan (001030) pada Bank Mandin Cabang Jakarta DPR Rl dengan Nomor Rekening 102-000-522565-8 4.

Surat

Nomor:

S-2580/WPB. 12/KP. 182/2014

dan

Nomor:

S-

2832/WPB. 12/KP. 182/2014 tanggal 12 Juni 2014, persetujuan rekening Bendahara Pengeluaran Satker Dewan (001030) pada Bank Mandiri Capem DPR Rl nomor rekening 102-00-0002109-4. Rincian saldo rekening pemerintah yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Kementerian

No

Satuan Kerja Negaralembag

BA.Es. 1

Jenis Rekening Nomor Rekening

Nana Rekening

Rek.Atas

BanWKantorPos

Saldo per31Desember

Nana

2014

a

(i)

PI

(3)

i<)

(5)

(6)

1

Setjen

DPRRI

01

Gro

1020000022035

2

Setjen

DPRRI

01

Gro

705196413

3

Dewan

DPRRI

01

Gro

1020005225658

4

Dewan

DPRRI

02

Gro

1020000021094


P)

18)

BartManor Capem

Bendaha-a Penerimaan Sato

BankBNIKantorKas

Setjen Bendahara Penerimaan Sato

Bendahara PengeLann Satker Dewan

SetqenDPRRI Se^enDPRRI Seqen DPRRI

(10)

(9)

Bendahara Pengeluaran Sato SelqenDPRRJ Seyen

DPRRI

DPRRI

BankMar* DPRRI

Bank Mandiri Capem DPRRI

Rp Rp

Rp

149.107

Rp

-53

y^

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (002)

Recommend Documents