DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II GARUT Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut:
PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II GARUT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SERTA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH, DAERAH SWATANTRA TNGKAT KE II GARUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan: a. ,,Anggota Dewan” ialah: Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut ; b. ,,Dewan Perwakilan Rakjat Daerah” ialah: Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut. c. ,,Dewan Pemerintah Daerah” ialah : Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut ; d. ,,Uang Kehormatan” ialah : Uang Tundjangan bulanan tetap jang diterima berhubung dengan kedudukannja oleh Ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, serta wakil ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut ; e. ,,Uang Sidang” ialah : Uang jang dibajarkan seperti dimaksud dalam pasal 3 ajat (2) dan (3) dan pasal 4 ajat (2) Peraturan Daerah ini.
1
NO.7
1957 Pasal 2
(1)
Saat mulai memangku Djabatannja dibagi :
a. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ialah tanggal waktu ia diterima sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah oleh Panitia Pemeriksaan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut ; b. Anggota Dewan Pemerintah Daerah, ialah tanggal waktu ia terpilih sebagai Anggota Dewan Pemerintah Daerah. (2)
Saat berhenti memangku djabatannja ditentukan bagi anggota Dewan, ialah tanggal waktu ia meninggal dunia, atau tanggal waktu ia berhenti, atau diberhentiak dari keanggotaannja. B A B II UANG SIDANG Pasal 3
(1)
Uang sidang bagi anggota Dewan ditetapkan sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Daerah, begitu pula Kepala Daerah Anggota Dewan jang hadir pada tiap-tiap sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sjah, akan tetapi dalam satu hari satu malam tidak boleh dibajarkan lebih dari dua kali djumlah tersebut dalam ajat (1).
(2)
Wakil ketua dang Anggota Dewan Pemerintah Daerah, begitu pula Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat menerima djuga uang sidang untuk tiap kali mereka menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Pasal 4
(1)
Terhadap rapat-rapat Saksi, Panitia dan lain sebaganja jang sjah jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, berlaku ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (2) Peraturan ini.
(2)
Untuk rapat-rapat saksi, Panitia dan lai sebagainja dimaksud dalam ajat (1) kepada anggota-anggota bukan Anggota Dewan, djuga
2
NO.7
1957
diberikan uang sidang jang sama djumlahnja dengan anggota dewan. (3)
Kepada seseorang bukan anggota dewan jang karena djabatannja perlu menghadiri rapat sebagaimana dimaksud dalam ajat (2) diatas, tidak diberikan uang sidang. Pasal 5
Untuk sidang – sidang Dewan Pemerintah Daerah tidak diberikan uang sidang. B A B III UANG KEHORMATAN Pasal 6 (1)
Kepada Ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, serta kepada wakil ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah, selama memangku djabatannja diberikan uang kehormatan.
(2)
Uang kehormatan jang dimaksud dalam ajat (1)ditetapkan sebagai berikut :
I.
a. Untuk tahun pertama masa djabatannja sebesar….Rp. 1.000,b. Untuk tahun kedua masa djabatannja sebesar…….Rp. 1.100,c. Untuk tahun ketiga masa djabatannja sebesar…….Rp. 1.200,d. Untuk tahun keempat masa djabatannja sebesar….Rp. 1.300,-
II.
Bagi Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah : a. Untuk tahun pertama masa djabatannja sebesar….Rp. 600,b. Untuk tahun kedua masa djabatannja sebesar…….Rp. 700,c. Untuk tahun ketiga masa djabatannja sebesar…….Rp. 800,d. Untuk tahun keempat masa djabatannja sebesar….Rp. 900,-
III.
Bagi Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah : a. Untuk tahun pertama masa djabatannja sebesar….Rp. 950,3
NO.7
1957 b. Untuk tahun kedua masa djabatannja sebesar…….Rp. 1.050,c. Untuk tahun ketiga masa djabatannja sebesar…….Rp. 1.150,d. Untuk tahun keempat masa djabatannja sebesar….Rp. 1.250,-
IV.
Bagi Anggota Dewan Pemerintah Daerah : a. Untuk tahun pertama masa djabatannja sebesar….Rp. 900,b. Untuk tahun kedua masa djabatannja sebesar…….Rp. 1.000,c. Untuk tahun ketiga masa djabatannja sebesar…….Rp. 1.100,d. Untuk tahun keempat masa djabatannja sebesar… Rp. 1.200,-
(3)
Disamping uang kehormatan tersebut, dalam ajat (2) diberikan pula tundjangan anak, tundjangan kemahalan Daerah, sumbangan Negara padjak pegawai dan tundjangan kemahalan umum sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Daerah Swatantra Tingkat Ke II Garut.
(4)
Tjara pembajaran dan lain penghasilan jang berhubungan dengan djabatannja dilakukan sesuai dengan ketentuan jang berlaku bagi Pegawai Daerah Swatantra Tingkat Ke II Garut. Pasal 7
(1)
Djika ketua /wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Wakil Ketua/Anggota Pemerintah Daerah berhalangan melakukan kewadjibannja karena : a. Sakit atau tjuti sakit jang dinjatakan dengan keterangan dokter ; b. Tjuti besar jang disjahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ; maka kepadanja untuk 3 (tiga) bulan jang pertama diberikan uang kehormatan penuh, sedangkan untuk 3 (tiga) bulan kemudian diberikan uang kehormatan jang ditetapkan atas dasar perhitungan separoh dari pokok uang kehormatan.
(2)
4
Djika Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhalangan melakukan kewadjibannja karena hal-hal lain daripada jang tersebut dalam ajat (1), maka kepadannja untuk bulan pertama diberikan
NO.7
1957
uang kehormatan penuh ; untuk bulan berikutnja diberikan uang kehormatan jang ditetapkan atas dasar perhitungan separoh dari pokok uang kehormatan, sedangkan untuk bulan-bulan berikutnja tidak diberikan uang kehormatan lagi Pasal 8 (1)
Pegawai Negeri/Pegawai Daerah jang terpilih mendjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah atau mendjadi Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah, oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah kepada Pedjabat jang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai itu, diusulkan untuk diberhentikan selama memangku djabatan tersebut diatas (nonactief)
(2)
Apabila pegawai termaksud dalam ajat (1) dan ajat (4) ditetapkan sebagai pegawai nonactief dari djabatan semula, selama memangku djabatan ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, atau wakil Ketua /Anggota Dewan Pemerintah Daerah itu dan tidak mendapat gadji sebagai pegawai actief serta tundjangantundjangannja, maka uang kehormatannja dapat diberikan penuh kepadanja.
(3)
Dalam hal termaksud pada ajat (2) djumlah uang kehormatan dengan tundjangan-tundjangannja kurang dari gadji actief serta tundjangan-tundjangannja, maka kepada pegawai jang dinonactiefkan itu diberikan tambahan sebesar selisih antara djumlah uang kehormatan tundjangan-tundjangannja dan gadji actief serta tundjangan-tundjangannja.
(4)
Pegawai Negeri/Pegawai Daerah jang terpilih mendjadi wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, djika Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memandang perlu berdasarkan pertimbangan tenaga penuh jang harus ditjurahkannja, dapat diusulkan kepada pedjabat jang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai itu untuk diberhentikan selama ia memangku djabatan Wakil Ketua itu (nonactief).
(5)
Dalam hal Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dinonactiefkan dan tidak diberikan uang kehormatan penuh, maka terhadapnja berlaku ketentuan-ketentuan seperti termaksud dalam pasal (3) Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952. 5
NO.7
1957 Pasal 9
(1)
Djika Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah mulai mendjalankan pekerdjaannja sebelum atau pada tangal 15, maka kepadanja diberikan uang kehormatan penuh untuk satu bulan itu.
(2)
Djika ia mulai mendjalankan pekerdjaannja sesudah tanggal 15, maka kepadanja tidak diberikan uang kehormatan dan apabila ia meletakan djabatannja sesudah tanggal 15, maka uang kehormatannja diberikan penuh. BAB IV UANG PERDJALANAN, UANG PERDJALANAN PINDAH DAN UANG PENGINAPAN Pasal 10
(1)
Kepada Anggota Dewan jang melakukan perdjalanan dinas atau harus berpindah tempat kediaman karena dinas, diberikan uang perdjalanan, uang perdjalanan pindah dan uang penginapan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut untuk golongan I (peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut tanggal 29 Djanuari 1957 No. 1/PD/57,diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat tanggal 31 Djuli 1957 No. 7 Lampiran No. 7 serta segala perubahan dan/atau tanbahan jang telah diadakan atau diadakan kemudian)
(2)
Uang perdjalanan pindah hanja dapat diberikan kepada kepada ketua / wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, serta Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah, djika oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dianggap perlu, bahwa anggota tersebut harus berkadudukan ditempat kedudukan Dewan Perwaklan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah.
(3)
Uang perdjalanan pindah diberikan untuk perdjalanan pindah dari tempat kediaman semula Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah
6
NO.7
1957
ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah dan sebaliknja. Pasal 11 (1)
Selain daripada uang perdjalanan biasa, kepada para Anggota Dewan, untuk mengundungi rapat-rapat Dewan Perwakilan Rkajat Daerah dan rapat-rapat seksi, panitia dan lain sebagainja jang sjah, jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan begitu pula apabila dibutuhkan untuk rapat-rapat Dewan Pemerintah Daerah, diberikan penggantian biaja kendaraan setempat (local).
(2)
Penggantian biaja perdjalanan kendaraan setempat termaksud dalam ajat (1) ditetapkan sebesar Rp. 7,50 (tudjuh rupiah lima puluh sen) sehari.
(3)
Penggantian biaja tersebut dalam ajat (1) diberikan hanja satu kali dalam sehari semalam, Walaupun pada hari itu diadakan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau rapat-rapat lainnja seperti tersebut pada ajat (1), lebih dari satu kali.
(4)
Pemberian penggantian biaja termaksud tidak dibajarkan terhadap mereka jang mendapat kendaraan dinas atau mempergunakan kendaraan dinas. BAB V UANG PENGGANTIAN BIAJA BEROBAT Pasal 12
Kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah diberikan penggantian biaja berobat, jang disesuaikan menurut ketentuan-ketentuan jang berlakubagi pegawai Daerah (Peraturan Daerah, Daerah Swatantra TingkatI Garut tanggal 29 Djanuari 1952, diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa Barat dahulu tanggal 24 September 1952 No. 5 Lampiran No. 8, serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan atau diadakan kemudian) 7
NO.7
1957 B A B VI TUNDJANGAN KEMATIAN Pasal 13
Apabila Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah meninggal dunia, maka pada achli warisnja diberikan uang kehormatan dan tundjangan kematian menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai daerah ( Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut tanggal 29 april 1952, diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa Barat dahulu tanggal 22 Desember 1952 No. 6 Lampiran No. 12, serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan atau diadakan kemudian). B A B VII PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN Pasal 14 (1)
Kepada Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Wakil Ketua/Anggota Dewan Pemerintah Daerah pada achir djabatannja atau padawaktu ia berhenti dengan hormat dari djabatannj, diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun memangku djabatannja sedjumlah dua kali pokok uang kehormatan jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti, dengan sebanjak-banjaknja enam kali pokok uang kehormatan.
(2)
Masa memangku djabatan jang kurang dari satu tahun dibulaknak keatas mendjadi satu tahun penuh.
8
NO.7
1957 B A B VIII KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Ketentuan-ketentuan jang termaksud dalam peraturan daerah ini tidak berlaku bagi Kepala Daerah sebagai Anggota Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali jang tersebut dalam pasal 3 ajat (3). Pasal 16 Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Dewan Pemerintah Daerah, menurut ketentuan-ketentuan Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat. Pasal 17 (1)
Peraturan Daerah ini dapat disebut ,,Peraturan Daerah,Daerah Swatantra Tingkat II Garut tentang kedudukan keuangan Anggota Dewan”, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dan mulai surut sampai dengan tanggal 7 Djuni 1958.
(2)
Sedjak hari mulai berlakunja Persatuan Daerah ini tidak berlaku lagi : a. ,,Peraturan Daerah,Daerah Swatantra Tingkat II Garut tentang pemberian uang sidang kepada anggota-anggota Dewan Perwakilannja, uang representasi kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilannja dan uang kehormatan uang kehormatan kepada anggota Dewan Pemerintahnja” tanggal 30 Djanuari 1952, diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa Barat dahulu tanggal 24 September 1952 No. 5, Lampiran No. 8,jang telah beberapa kali diubah, paling achir dengan Peraturan Daerah tanggal 18 Djuni 1957 No. 6/PD/57, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat tanggal 31 oktober 1957 No. 9 Lmpiran No. 12 ; 9
NO.7
1957
b. ,,Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut tentang pemberian uang djalan dan uang menginap kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut dan kepada Anggota Dewan Pemerintahnja” tanggal 30 Djanuari 1952, diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa Barat dahulu tanggal 24 September 1952 No. 5 Lampiran No. 8 jang telah beberapa kali diubah, paling achir dengan Peraturan Daerah tanggal 17 September 1957 No. 9/PD/57 diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat tanggal 15 Desember 1957 No. 10 Lampiran No. 12 ; c. ,,Peraturan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat II Garut tentang penggantian ongkos berobat kepada para anggota Dewan Pemerintah Daerah sementara” tanggal 22 Maret 1954, diundangkan dalam Berita Propinsi Djawa Barat dahulu tanggal 15 September 1956 No. 5 Lampiran No. 1.
Ditetapkan di Garut pada tanggal 25 Mei 1959. A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Garut ; Ketua,
MUH. PADJRI Peraturan Daerah tersebut diatas disjahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Barat dengan surat keputusannja tanggal 21Djuli 1959 No. 82/G/DPD/PDO Huk.59
A.n. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Barat Ketua, u.b. 10
NO.7
1957 Kepala Bagian Pengawasan Otonom, R. GOENAWI WIRDJAAMIARDJA.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke I Djawa Barat tanggal 31 Oktober 1959 No. 6 Lampiran No. 7.
Kepala Daerah,Daerah Swatantra Tingkat ke II Garut
MUH.NOCH KARTANAGARA
11
