DEVI PRAMITHA KURNIASARI, S.H. NIM

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS STUDI KOMPARASI KEWENANGAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DAN IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN

Oleh: DEVI PRAMITHA KURNIASARI, S.H. NIM. 031414253001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 i TESIS

STUDI KOMPARASI KEWENANGAN..

DEVI PRAMITHA K.


STUDI KOMPARASI KEWENANGAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DAN IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENGAWASAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh : DEVI PRAMITHA KURNIASARI, S.H. NIM.031414253001

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016 ii TESIS


DEVI PRAMITHA K.


iii TESIS


DEVI PRAMITHA K.


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada tanggal 02 Mei 2016

Panitia Penguji Tesis :

Ketua

: Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

...…………………….

Anggota

:

1. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.

...…………………

2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.

...…………………….

3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M

iv TESIS


DEVI PRAMITHA K.


v TESIS


DEVI PRAMITHA K.


DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 18,) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 21) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)

vi TESIS


DEVI PRAMITHA K.


DAFTAR TABEL

Tabel 1

: Persamaan Antara Notaris Dengan PPAT

Tabel 2

: Wewenang Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah Dan Majelis Pengawas Pusat Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Tabel 3

: Tugas Dan Fungsi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tabel 4

: Pembinaan Dan Pengawasan PPAT Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Kepala BPN No. 1 Th. 2006 Jo. Peraturan Kepala BPN No. 23 Th. 2009

Tabel 5

: Perbedaan Pembinaan Dan Pengawasan Pada PPAT Dan Notaris

vii TESIS


DEVI PRAMITHA K.


DAFTAR SINGKATAN

BPN

:

Badan Pertanahan Nasional

DKD

:

Dewan Kehormatan Daerah

DKP

:

Dewan Kehormatan Pusat

DKW

:

Dewan Kehormatan Wilayah

INI

:

Ikatan Notaris Indonesia

IPPAT

:

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

MKN

:

Majelis Kehormatan Notaris

MKW

:

Majelis Kehormatan Wilayah

MKP

:

Majelis Kehormatan Pusat

MPD

:

Majelis Pengawas Daerah

MPW

:

Majelis Pengawas Wilayah

MPP

:

Majelis Pengawas Pusat

UU

:

Undang-Undang Dasar

UUD NRI

:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

viii TESIS


DEVI PRAMITHA K.


ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris memiliki banyak kesamaan tetapi juga terdapat perbedaan diantara keduanya. Notaris diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan PPAT diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pengawasan yang dilakukan terhadap 2 (dua) profesi ini dilakukan oleh organisasi profesi dan pemerintah. Perbedaan kedua yaitu pada Notaris UUJN memerintahkan untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk melakukan pembinaan pada Notaris dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) untuk mengawasi Notaris sedangkan pada PPAT tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi PPAT. Penelitian ini mencoba membandingan/Studi komparasi mengenai pengawasan pada Notaris dan PPAT Siapakah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pada PPAT sebagaimana MPN mengawasi Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach dan conceptual approach. Pengawasan Kode Etik antara Notaris dan IPPAT yang dilakukan oleh organisasi profesi pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Kehormatan. Dewan Kehormatan yang mengawasi Notaris dan Majelis Kehormatan yang mengawasi PPAT kurang lebih mempunyai prosedur pengawasan yang sama. Menurut Pasal 65 Peraturan Kepala BPN No.1 Th 2006 Jo. Peraturan Kepala BPN No. 23 Th. 2009 yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada PPAT adalah Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan. Berarti dalam hal pengawasan PPAT diserahkan kepada BPN. Pembinaan dan Pengawasan pada PPAT hanya diatur dalam 4 (empat) pasal saja sehingga terjadi ketimpangan pengawasan pada PPAT dan Notaris dimana Notaris memiliki peraturan tersendiri mengenai tata kerja, tata cara pemeriksaan MPN yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. M.02.PR.08.10 Th. 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kata Kunci : Studi Komparasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris

ix TESIS


DEVI PRAMITHA K.


ABSTRACT Land Deed Official (PPAT) and Notaries have many similarities but also differences between the two. Notary regulated by law, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 about Notary (UUJN) and PPAT regulated by Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 concerning the Position Rules of Land Deed Officer. Monitoring carried out on 2 (two) these profession carried out by professional organizations and government. The second difference is the Notary UUJN ordered to form a Notary Honorary Council (MKN) to conduct training on Notaries and Notary Supervisory Council (MPN) to supervise Notary PPAT whereas no special institution established to oversee the PPAT. This study tried comparing / Comparative Studies on control at the Notary and PPAT Who institution authorized to supervise the PPAT as MPN supervising Notary. This study uses normative legal research methods using the approach statue approach and conceptual approach. Supervision of the Notary Code of Ethics and IPPAT conducted by professional organizations are carried out by the Board of Honor and Honorary Council. Honorary Board which oversees the Notary and PPAT Honorary Board oversees approximately have the same oversight procedures. According to Article 65 of Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2009 authorized implement guidance and supervision on PPAT is the Head, Head of Regional Office and Head of the Land Office. Means in terms of supervision PPAT submitted to BPN. Development and Supervision on PPAT only arranged in four (4) of article just so happened inequality and Notary PPAT supervision in which the Notary has its own rules regarding work procedures, the inspection procedure MPN namely through the Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Th. 2004 on the Procedure for the Appointment of Members, Termination, Organizational Structure and Work Procedure Inspection Procedures Notary Supervisory Council. Key words: Comparative Studies ,Notary, PPAT

x TESIS


DEVI PRAMITHA K.


KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis atas kahadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya Tesis yang berjudul Studi Komparasi Kewenangan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan doanya sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini, 2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah memberikan banyak masukan, sumbangan pemikiran dalam penelitian ini, 3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing dengan penuh kesungguhan dan kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan melai penyusunan usulan penelitian hingga pada penulisan tesis ini, 4. Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan banyak masukan demi perbaikan penulisan tesis ini, 5. Semua dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmunya, memberikan arahan dan nasihat agar menjadi notaris yang jujur dan amanah,

xi TESIS


DEVI PRAMITHA K.


6. Dwi Chandra Putra, S.H., yang selalu memberikan dukungan agar segera menyelesaikan perkuliahan, 7. Semua pihak dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah saling mendukung dan membantu satu sama lain selama perkuliahan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan makalah ini. Akhirnya penulis berharap, semoga makalah ini berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Kenotariatan dan PPAT semoga Allah SWT berkenan menerima amal bhakti yang diabdikan oleh kita semua. Amin.

Surabaya, 19 Mei 2016

Penulis

xii TESIS


DEVI PRAMITHA K.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………

i

LEMBAR PENGESAHAN …………..…………………………………………………….

iii

PERNYATAAN ORISINALITAS …………………………………………………………

v

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ………………………………….

vi

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………..

vii

DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………………………...

viii

ABSTRAK ………………………………………………………………………………….

ix

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………...

xi

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….. xiii BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………………………………..

1

1.1.

Latar Belakang ……………………………………………………………...

1

1.2.

Rumusan Masalah ………………………………………………………...

14

1.3.

Tujuan Penelitian …………………………………………………………..

14

1.4.

Manfaat Penelitian ………………………………………………………….

15

1.5.

Kajian Pustaka ……………………………………………………………..

15

1.6.

Metode Penelitian …………………………………………………………..

23

1.6.1.

Tipe Penelitian ……………………………………………………..

23

1.6.2.

Bahan Hukum ………………………………………………………

23

Sistematika Penulisan ……………………………………………………..

24

1.7.

BAB II : PENEGAKAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) OLEH IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT).. 26 2.1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) …………………………..……………

26

2.2.

Profesi PPAT ……………………….…...………………………………….

36

2.3.

Kode Etik Profesi PPAT ……………………….....………………………..

40

2.4.

Penegakan Kode Etik PPAT Oleh IPPAT ………………………………….

46

BAB III : PENGAWASAN TERHADAP PROFESI PPAT ………...………………….

56

3.1. InstitusiYang Melakukan Pengawasan Pada PPAT …….…………………..

56

3.1.1.

Badan Pertanahan Nasional ……………………………………… xiii

TESIS


DEVI PRAMITHA K.

57


3.2. Upaya Hukum PPAT Yang Dijatuhi Sanksi ………………………….……

71

3.3. Perbandingan Pengawasan Dengan Organisasi Dibidang Kenotariatan ……

73

3.3.1.

Pengawasan Pada Notaris …………………………………………..

73

3.3.2.

Majelis Kehormatan Notaris ………………………………………..

74

3.3.3.

Majelis Pengawas Notaris …………………………………………

77

BAB IV : KESIMPULAN …………………………………………………………………

88

4.1. Kesimpulan …………………………………………………………………..

88

4.2. Saran ………………………………………………………………………

89

DAFTAR BACAAN .............................................................................................................

xiv TESIS


DEVI PRAMITHA K.

91

DEVI PRAMITHA KURNIASARI, S.H. NIM

Recommend Documents