DESKRIPSI RUJUKAN BERJENJANG DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG

DESKRIPSI RUJUKAN BERJENJANG DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG

KARYA TULIS ILMIAH Disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Diplomat ( Amd, RMIK ) dari Program Studi DIII RMIK

Oleh : ARIADI BANGUN SETIYONO NIM D22.2010.00973

PROGRAM STUDI DIII REKAM MEDIS DAN INFORMSI KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG 2016

i

HALAMAN HAK CIPTA

© 2016 Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah Ada Pada Peneliti

ii

iii

iv

v

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini saya Persembahkan kepada :

 Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hadiratnya sehingga diberi kemudahan dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.  Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti  Kedua Orang Tua saya telah mendoakan saya tentunya dan memberikan dukungan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Tulis ini.  Teman Spesial saya yang juga telah memberikan perhatiannya untuk menyemangati saya untuk terus berjuang  Teman Teman saya yang telah membantu dalam penyelesaian KTI ini.

vii

RIWAYAT HIDUP

Nama

: Ariadi Bangun Setioyono

Tempat & Tanggal Lahir

: Purwodadi, 19 April 1991

Jenis Kelamin

: Laki – Laki

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Fatmawati Raya No. 136 B Semarang Rt 03 Rw 02 Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang.

No. HP

: 089629325209

Riwayat Pendidikan 1. TK Percontohan Pedurungan Kidul Semarang 1996 – 1997 2. SD. Negeri Pedurungan Kidul 02-03 Semarang 1997 – 2004 3. SMP Negeri 29 Semarang Jl. Kedungmundu 2004 – 2007 4. SMK Negeri 4 Semarang Jl. Pandanaran II/7 Tahun 2007 – 2010 5. Program Study DIII RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang Tahun 2010 - 2016

viii

PRAKATA Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat, rahmat dan hidayahnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul Deskripsi Rujukan Berjenjang Di Rumah Sakit Panti Wilas Citarum Semarang Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pembuata Karya Tulis Ilmiah ini : 1. Dr. Ir, Edi Noersasongko, M.kom selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang 2. Dr. dr. Sri Andarini Indreswari, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro 3. Arif Kurniadi, M.Kom selaku Kaprodi DIII RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro 4. Agus Perry Kusuma, S. KG, M. Kes selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah . 5. Seganap Staf dan Dosen Program Studi DIII RMIK Universitas Dian Nuswantoro 6. dr. Susetyo, Sp.A selaku Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang 7. drg. Kriswidiati selaku Kepala Rekam Medis di Rumah Sakit Panti Wiasa Citarum Semarang

ix

8. Petugas – petugas Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang Semoga karya tulis ini dapat berguna untuk semua pihak, serta dipergunakan untuk mendapatkan wawasan di bidang Rekam Medis Penyusun menyadari betul bahwa masih jauh kurang dari, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semoga Karya Tulis ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di budang rekam medis dan informasi kesehatan. Sekian atas yang telah saya sajikan mohon maaf sekiranya ada yang kurang atau selebihnya, terima kasih.

Semarang, Februari 2016

Peneliti

x

PROGRAM STUDI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG 2016 ABSTRAK ARIADI BANGUN SETIYONO DESKRIPSI RUJUKAN BERJENJANG DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA CITARUM SEMARANG xvii + 59 Hal + 1 gambar + 2 lampiran Rujukan berjenjang merupakan sistem rujukan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal, yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan sehingga pasien dapat berobat ke fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis. Tujuan penelitian adalah mengetahui prosedur pelayanan rujukan, mengetahui persyaratan rujukan berjenjang, mengetahui alur pelayanan rujukan berjenjang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif. Objek dalam penelitian ini adalah dokter, admisi keperawatan dan petugas rekam medis. Berdasarkan hasil pengamatan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, peneliti mengamati tentang gambaran proses prosedur yang mengatur rujukan berjenjang, alur BPJS yang mengatur tentang alur rujukan berjenjang dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pasien dan pihak Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum untuk proses rujukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut alur prosedur dan persyaratan, proses rujukan sudah sesuai dengan ketentuan BPJS, dan alur prosedur pelayanan rujukan pasien sudah berjalan dengan baik. Pasien datang setelah berobat (melampirkan fotokopi KTP) lalu jika dibutuhkan pasien dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjut yang bertipe C, jika masih dibutuhkan lagi maka pasien dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Untuk dapat dirujuk, pasien wajib memenuhi beberapa persyaratan seperti fotokopi kartu BPJS, fotokopi KTP jika pasien dewasa, fotokopi Kartu Keluarga jika pasien anak-anak. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum membuat rekapitulasi dan pelaporan tentang rumah sakit yang menjadi rujukan, alasan dan berapa jumlah pasien yang dirujuk dalam satu bulan yang digunakan sebagai dasar acuan bagi pihak manajemen untuk perbaikan pengelolaan di kemudian hari. Kata Kunci : rujukan berjenjang, BPJS, deskripsi Kepustakaan : 20 ( 1999 – 2016 )

xi

THE DIPLOMA PROGRAM ON MEDICAL RECORD AND HEALTH INFORMATION FACULTY OF HEALTH DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY SEMARANG 2016 ABSTRACT

ARIADI BANGUN SETIYONO DESCRIPTION OF HIERARCHICAL REFERENCE CITARUM HOSPITAL SEMARANG

IN PANTI WILASA

xvii + 59 pages + 1 figures + 2 appendix Hierarchical referral is a referral system that regulate delegation of tasks and responsibilities of health services mutually, either vertically or horizontally, which must be implemented by the participants throughout the health insurance and health facilities so that patients can treated at health institutions according with the medical indications. The research objective was to determine the referral service procedures, determine hierarchical referral requirements, determine hierarchical referral service flow. This study was a descriptive study conducted with the purpose to describe a situation objectively. The object of this research were doctor, the admission of nursing and medical records officer. Based on observations in Panti Wilasa Citarum Hospital Semarang, researcher observed about the description of the procedures that regulate hierarchical referral, flow of BPJS which regulates hierarchical referral and requirements that must be completed by patient and Panti Wilasa Citarum Hospital for referral process. Based on the results of this study concluded that based on the flow procedures and requirements, the referral process was in accordance the provisions of BPJS, and the flow of patient referral service procedure has been running well. Patients came after treated (attach photocopy of ID) and if necessary the patient was referred to advanced type C hospital, if it takes further then the patient was referred to type B or type A hospital. In order to be referred, patients must fulfill several requirements such as photocopy of BPJS card, photocopy of identity card for an adult patient, photocopy of patient's family card for children. Panti Wilasa Citarum Hospital made recapitulation and reporting of referral hospitals, the reasons and the number of patients that admitted every month which can be used as the basis for the management to improve the management later.

Keywords : hierarchical referral, BPJS, description Bibliography : 20 ( 1999 – 2016 )

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i HALAMAN HAK CIPTA ................................................................................. ii PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR ................................................. iii HALAMAN PENGESAHAN DEWA PENGUJI ...............................................

iv

KEASLIAN PENELITIAN ...............................................................................

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.......................................................................... vi HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vii HALAMAN RIWAYAT HIDUP ........................................................................ viii PRAKATA ......................................................................................................

ix

ABSTRAK ...................................................................................................... xi ABSTRACK ................................................................................................... xii DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. xvi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ...........................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .............................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ...........................................................................

5

E. Lingkup Penelitian ............................................................................

5

xiii

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Asuransi kesehatan.........................................................

7

B. BPJS Kepesertaan ............................................................................

9

C. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .........................

12

D. Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ....................

13

E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ................

15

F. Prosedur Pendaftaran Peserta JKN BPJS Kesehatan .......................

17

G. Jenis – Jenis Rujukan Dan Pelayanan Yang Ada di BPJS Kesehatan

19

H. Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan ...............

22

Peran Sumber Daya Manusia Dalam Rujukan Berjenjang…………...

28

J. Rekam Medis ....................................................................................

30

K. Kerangka Teori..................................................................................

35

L. Kerangka Konsep..............................................................................

36

I.

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ................................................................................

37

B. Objek dan Subjek Penelitian .............................................................

37

C. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional ....................................

37

D. Cara PengumpulanData ...................................................................

38

E. Instrumen Penelitian……………………………………………………...

38

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Institusi……………………………………………… .

39

B. Hasil Pengamatan………………………………………………………. ..

45

C. Hasil Pembahasan………………………………………………………..

51

xiv

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan………………………………………………………………. ..

58

B. Saran……………………………………………………………………… .

59

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..

60

LAMPIRAN………………………………………………………………………..

63

xv

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1KerangkaTeori ........................................................................... 35 Gambar 2.2KerangkaKonsep ....................................................................... 36 Gambar 4.1Alur Rujukan Berjenjang…………………………………………..55

xvi

DAFTAR LAMPIRAN 1. Pedoman Pengorganisasian 2. Pedoman Wawancara

xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman yang semakin maju ini Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Berkembangsedemikian pesatnya. Sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan Rumah Sakit dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang efektif, efisien terhadap Pasien. Setiap Pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan baik yang menggunakan jaminan maupun pasien yang tidak menggunakan jaiman kesehatan. Dalam UUD 1945 pasal 28 H dan UU Nomor 23 / 1992 tentang kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.(1) Jaminan kesehatan dimulai pada Tahun 2008, berawal dari jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin

(JPKMM) lalu dilakukan

pembaharuan berubah nama menjadi jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS). Dibawah naungan Departemen Kesehatan program jaminan kesehatan ini berdiri. Pengelola jaminan ini pada awalnya dipegang oleh PT. Askes (persero) yang juga mendanai jaminan tersebut, namun kini tidak lagi dipegang oleh PT Askes melainkan langsung dipegang oleh Negara dan dana yang dikeluarkan untuk jaminan pun juga dari uang kas Negara.(1)

1

Berkembangan jaman yang semakin maju ini Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

Miskin

(JPKMM)

yang

berubah

menjadi

(JAMKESMAS) saat ini sudah mengalami perubahan kembali menjadi Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(BPJS)

yang

di

mulai

diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS dikoordinasi langsung oleh pemerintah dan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Indonesia, jaminan ini dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas hak hidup masyarakat untuk memperoleh kesehatan. BPJS di selenggarakan sebagai system kendali mutu pelayanan, pembayaran rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, dengan dasar hukum ( Pasal 24 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004).(2) Rumah Sakit Panti Willasa Citarum menerima pasien Penerima PBI dan Non PBI. PBI yang berarti pasien (Penerima Bantuan Iuran) yang diterima bagi pasien ASKES, Jamsostek, Premi, PNS, TNI, Polri untuk pasien Non PBI diterima oleh pasien pribadi atau individu dan pasien umum. Program BPJS dalam prosesnya berjalan dari awal pasien berobat melalui Dokter pribadi atau Puskesmas, pasien akan diberikan surat rujukan kerumah sakit apabila pasien membutuhkan penanganan yang lebih serius, namun dalam rujukan pasien harus menempuh rumah sakit dari tipe terendah yaitu Rumah Sakit Tipe C lalu bila kurang memadai akan dilanjutkan ke Rumah Sakit Tipe B dan sampai Tipe teratas adalah Rumah Sakit Tipe A.(3) Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum adalah sebuah Rumah Sakit Umum kelas madya (C) yang merupakan salah satu unit kerja dari

2

Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), yaitu sebuah Yayasan Kesehatan Kristen yang berdiri sebagai hasil kerjasama antara Sinode Gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja Kristen Indonesia.Ada beberapa kendala di Rumah Sakit Panti Wilasa dalam BPJS sehingga pasien harus di rujuk ke Rumah Sakit Lain, yang akan di pindah dalam rujukan Vertikal atau Horisontal, yang dikarenakan keterbatasan dari sarana prasarana Rumah Sakit Atau keterbatasan dari SDM. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum mempunyai berbagai Bangsal Rawat Inap yaitu Ruang Flamboyan tergolong ruang VIP, Ruang Bougenvile digunakan sebagai ruang setelah persalinan, Ruang Anggrek dan Ruang Dahlia digunakan untuk Anak, Ruang ICU dan Ruang HCU digunakan bagi pasien yang butuh penanganan khusus. Dalam hal ini si peneliti tertarik untuk meneliti rujukan berjenjang khususnya di rawat inapuntuk menjadikannya sebagai pembahasan dalam Karya Tulis Ilmiah.(4) Pasien yang datang ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum harus menyertakan rujukan,surat rujukan dibutuhkan rumah sakit untuk mengetahui penanganan apa yang akan diberikan kepada pasien atas rujukan dari dokter pribadi atau puskesmas, pasien menerima pelayanan dari BPJS yang merupakan rujukan berjenjang. Bila pasien tidak membawa surat rujukan maka akan dirugikan karena pelayanan untuk pasien tidak akan diberikan dan pasien akan diberikan pelayanan dalam bentuk umum tanpa dibantu dan dari BPJS. Sehingga pasien harus memenuhi setiap persyaratan yang ada untuk penggunaan klaim jaminan kesehatan BPJS.(3)

3

Disini peneliti ingin memahami proses alur kerja BPJS yang didasari keingintahuan untuk prosedur klaim BPJS dan peneliti ingin mengetahui alur kerja mulai saat pasien datang ke rumah sakit, apa saja yang harus dilakukan pasien untuk mendapatkan rujukan serta ingin mengetahui Gambaran yang ada untuk rujukan berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “ Bagaimana DeskripsiRujukan BerjenjangDi Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang”.

B. Rumusan Masalah Bagaimana deskripsi proses rujukan berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum?

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Mengetahui Deskripsi ProsesRujukan Berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui Prosedur Pelayanan Rujukan. b. Mengetahui alur Pelayanan Rujukan Berjenjang c. Mengetahui Persyaratan Rujukan Berjenjang.

4

D. Manfaat Penelitian 1. Untuk Rumah Sakit Sebagai permasalahan yang dapat menjadi masukan bagi Rumah Sakit tentang faktor yang mempengaruhi rujukan berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 2. Untuk Akademik Sebagai tambahan bahan reverensi untuk perpustakaan dan untuk mengetahui sejauh mana penulis mengerti pengetahuan dibidang Rekam Medis dan meningkatkan mutu dan mengembangkan bahan ajaran mata perkuliahan Asuransi Jaminan sosial. 3. Bagi Peneliti Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta penerapan untuk Rekam Medis, khususnya ilmu dibidang asuransi jaminan kesehatan BPJS.

E. Ruang Lingkup 1. Lingkup Penelitian Penelitian ini di dasari dari keilmuan tentang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan . 2. Lingkup Materi Materi dalam penelitian ini adalah tentang Deskripsi rujukan berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 3. Lingkup Objek Objek dari penelitian ini tentang Rujukan Berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. 4. Lingkup Metode

5

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi dan Wawancara. 5. Lingkup Lokasi Lokasi penelitian ini bagian Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 6. Lingkup Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi Kesehatan 1. Definisi Asuransi Pengertian Asuransi (insurance) banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah : a. Asuransi adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan – kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi (breider dan breadles, 1972).(4) b. Asuransi adalah suatu perjanjian dimana sipenanggung dengan menerima suatu premi meningkatkan dirinya untuk memberi ganti rugi kepada sitertanggung yang mungkin di derita karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidak pastian dan yang akan mengakibatkan kehilangan, kerugian atau kehilangan suatu keuntungan (Kitab UU Hukum Dagang, 1987)(4) Sekalipun pengertian yang berlaku di Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam KUH dagang, jadi hanya merupakan suatu perjanjian antara si penanggung dengan si tertanggung, namun pada akhir – akhir ini mulai timbul banyak pendapat seyogyanya pengertian asuransi lebih diperluas . Pengertian asuransi tidak terbatas hanya pada memberikan perlindungan pada si tertanggung saja, tetapi juga kepada seluruh nggota masyarakat. Pengertian asuransi yang seperti

7

ini dikenal dengan nama asuransi sosial (social insurance) yang kesehatan termasuk didalamnya.(5) Macam asuransi tergantung dari ciri-ciri asuransi yang dimiliki maka asuransi kesehatan dapat dibedakan atas beberapa macam yakni : 1. Ditinjau dari pengelola dana Jika ditinjau dari badan pengelola dana, asuransi kesehatan dapat dibedakan atas dua macam yakni : a. Asuransi Kesehatan Pemerintah Disebut asuransi kesehatan pemerintah (government health insurance), jika pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah dengan ikut sertanya pemerintah dalam pembiayaan

kesehatan

akan

diperoleh

beberapa

keuntungan misalnya biaya kesehatan dapat diawasi pelayanan kesehatan dapat distandarisasi. b. Asuransi Kesehatan swasta Disebut

asuransi

kesehatan

swasta

(private

health

insurance), jika pengelolaan dana dilakukan oleh suatu badan swasta. Keuntungan dari asuransi kesehatan swasta ialah mutu pelayanan relative lebih baik. Ditinjau dari keikutsertaan anggota Jika ditinjau dari keikutsertaan anggota, asuransi kesehatan dapat dibedakan atas dua macam yakni : a. Asuransi Kesehatan wajib

8

Pada

asuransi

kesehatan

wajib

(compulsory

health

insurance) keikutsertaan peserta bersifat wajib. Dapat berlaku untuk setiap penduduk (national health insurance) dan ataupun untuk kelompok tertentu saja, misalnya dalam suatu perusahaan. Pada umumnya asuransi kesehatan wajib berlaku jika asuransi kesehatan tersebut dikelola oleh pemerintah. b. Asuransi Kesehatan sukarela Pada asuransi kesehatan sukarela (compulsary health insurance), keikutsertaan peserta tidaklah wajib, melainkan terserah pada kemauan masing-masing. Bentuk ini berlaku jika asuransi kesehatan tersebut dikelola oleh swasta.(5)

2. Manfaat Asuransi Apabila asuransi kesehatan dapat dilaksanakan , akan diperoleh beberapa manfaat yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai b. Biaya kesehatan dapat diawasi c. Mutu pelayanan dapat diawasi d. Tersedianya data kesehatan. (5)

B. BPJS Kepesertaan Peserta BPJS kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi:

9

1. Penerimaan Iuran jaminan kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari : a. Pekerja Penerimaan Upah dan anggota keluarganya 1) Pegawai Negeri Sipil 2) Anggota TNI 3) Anggota Polri 4) Pejabat Negara 5) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri 6) Pegawai Swasta 7) Pekerja yang tidak termasuk a sampai dengan f yang menerima upah temasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. b. Pekerja bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 1) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri 2) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah, termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya 1) Investor 2) Pemberi Kerja 3) Penerima Pensiun, terdiri dari :

10

a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun d) Janda, Duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pension e) Penerima pension lain f)

Janda, Duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun.

4) Veteran 5) Perintis Kemerdekaan 6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau Perintis Kemerdekaan 7) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan e yang mampu membayar iuran d. Anggota Keluarga Yang Ditanggung 1) Pekerja Penerima Upah : Keluarga inti meliputi istri/ suami dan anak yang sah ( anak kandung, anak tiri atau anak angkat ), sebanyak banyaknya 5 (lima) orang. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan criteria : a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri

11

b) Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal 2) Pekerja bukan penerima Upah dan bukan pekerja : Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan ( tidak terbatas ) 3) Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke 4 dan seterusnya, Ayah, ibu dan mertua 4) Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti saudara kandung / ipar, asisten rumah tangga.(6)

C. Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) Jaminan Kesehatan 2. Iuran bagi

peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada

Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat Negara, dan pegawai pemerintahan non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan : 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta. 3. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan swasta sebesar 4,5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta.

12

4. Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang perbulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. 5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung / ipar, asisten rumah tangga, dll) peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar : a. Sebesar Rp.25.500,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III b. Sebesar Rp.42.500,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II c. Sebesar Rp.59.500,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I 6. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, Perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu veteran atau Perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% dan 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.(7)

D. Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi : 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup :

13

a. Administrasi pelayanan b. Pelayanan promotif dan preventif c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai f.

Transfusi darah sesuai kebutuhan medis

g. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama h. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup : a. Rawat Jalan, meliputi : 1) Administrasi pelayanan 2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis 3) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis 4) Pelayanan obat dan bahan medis yang habis pakai 5) Pelayanan alat kesehatan implant 6) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan Indikasi Medis 7) Rehabilitasi Medis 8) Pelayanan Darah 9) Pelayanan kedokteran forensic 10) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan

14

b. Rawat Inap yang meliputi : 1) Perawatan inap non intensif 2) Perawatan inap di ruang intensif 3) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.(8)

E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.

Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20, 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan

untuk

mengembangkan

system

jaminan

Sosial

Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004(1) Diawali dengan sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang undang-undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh

kantor

Menko

Kesra

(Kep.Menko

Kesra

dan

Taskin

No.25KEP/MENKO/KESRA/VII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang pembentukan tim penyempurna Jaminan Sosial Nasional). Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.(1) UU SJSN telah

memberikan indikasi bahasa penyelenggaraan

asuransi kesehatan nasional di Indonesia paling tidak akan menjadi

15

olgopreyer, ada dua badan penyelenggara jaminan social (BPJS) yang menyelenggarakan, yaitu PT. Askes dan PT. Jamsostek (yang tidak lagi bertujuan mencari laba). Pemerintah daerah tidak perlu khawatir sebab meskipun penyelenggara di daerah adalah kantor cabang PT. Askes dan PT. Jamsostek, pekerjaannya adalah orang daerah. Dana yang terkumpul juga dibayarkan kepada fasilitas kesehatan daerah dengan demikian, tidak terjadi aliran dan dari daerah ke pusat yang digunakan oleh pusat(2). Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untum menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Semua penduduk Indonesia diwajibkan menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) termasuk orang asing yang telah bekerja palinhg singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Peserta BPJS terdiri dari dua kelompok pertama PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan kesehatan adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Kedua Non PBI terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, dan bukan pekerja dan anggota keluarganya.(1) UU SJSN tidak memungkinkan dari Pemerintah Daerah untuk membentuk BPJS tingkat Daerah. Oleh karena itu, pasal 5 ayat(1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan

16

untuk pembentukan Badan Penyelenggara Tingkat Nasional yang berada di pusat sebagaimana diatur dalam UU SJSN(2) Landasan Hukum BPJS Kesehatan : 1. UUD 1945 Amandemen Pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan dan ayat 3 bahwa setiap penduduk berhak atas jaminan sosial. 2. UUD

1945

amandemen

Pasal

34

ayat

2

bahwa

Negara

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat. 3. UUD 1945 amandemen Pasal 34 ayat 3 bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. 4. UU Nomor 3/1992 tentang Jamsostek. 5. PP 69/1991 tentang JPK PNS. 6. UU Nomor 23/1992 tentang kesehatan khususnya pasal 26. 7. UU 43/1999 tentang Pegawai Negeri Sipil. 8. PP Nomor 2/2003 tentang Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri.(9)

F. Prosedur Pendaftaran Peserta JKN BPJS Kesehatan

1. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI Pendaftaran Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik

(Badan Pusat

Statistik)

yang

diverifikasi dan divalidasi oleh Kementrian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

17

berdasarkan SK Gurbernur/Bupati/Walikota bagi pemuda yang mengintegrasi program Jamkesda ke program JKN. 2. Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU a. Perusahaan/

Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawan

beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS kesehatan dengan melampirkan: 1) Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum lainnya 2) Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS kesehatan. b. Perusahaan / Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI). c. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh perusahaan / Badan Usaha.(10)

3. Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / PBPU Bukan Pekerja a. Pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja 1) Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS kesehatan. 2) Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada dikartu keluarga. 3) Mengisi

formulir

Daftar

Isian

melampirkan : a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

18

Peserta

(DIP)

dengan

b) Fotokopi KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar. c) Fotokopi Buku Tabungan salah satu peserta yang ada didalam Kartu Keluarga. d) Pasfoto 3x4, masing-masing sebanyak 1 lembar. e) Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA) f)

Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)

g) Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN.(10)

G. Jenis – Jenis Rujukan Dan Pelayanan Yang Ada DI BPJS Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Perorangan terdiri dari 3 tingkatan yaitu : a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua dan c. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga. Pelyanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan Pelayanan Kesehatan Dasar yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua merupakan Pelayanan Kesehatan Spesialistik yang dilakukan oleh Dokter Spesialis

atau

Dokter

Gigi

Spesialis

yang

menggunakan

pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Spesialistik. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga merupakan Pelayanan Kesehatan Sub

19

Spesialistik yang dilakukan oleh Dokter Sub Spesialis atau Dokter Gigi Sub Spesialis yang menggunakan pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Sub Spesialistik. Dalam Kesehatan

menjalankan Tingkat

Pelayanan

Pertama

dan

Kesehatan,

Tingkat

Fasilitas

Lanjutan

wajib

melakukan sistem rujukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan

yang

berlaku.

Peserta

yang

ingin

mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat dimasukan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan sistem rujukan

maka

BPJS

Kesehatan

akan

melakukan

recredentialingterhadap kinerja fasilitas kesehatan tersebut dan dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama.(11) 2. Jenis Rujukan Pelayan Rujukan dapat dilakukan secara Horizontal maupun Vertikal. Rujukan Horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar Pelayanan Kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat

memberikan

Pelayanan

Kesehatan

sesuai

dengan

kebutuhan pasien karens keterbatasan Fasilitas, Peralatan dan atau Ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Rujukan Vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar Pelayanan Kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat Pelayanan

20

yang lebih tinggi atau sebaliknya. Rujukan Vertikal dari Tingkatan Pelayanan yang lebih Rendah ke Tingkatan Pelayanan yang lebih Tinggi dilakukan apabila a. Pasien membutuhkan Pelayanan Kesehatan Spesialistik atau Sub Spesialistik b. Perujuk tidak dapat memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan Fasilitas, Peralatan dan atau Ketenagaan. Rujukan Vertikal dari Tingkatan Pelayanan yang lebih Tinggi ke Tingkatan Pelayanan yang lebih Rendah dilakukan apabila : a. Permasalahan Kesehatan pasien dapat ditangani oleh Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang lebih Rendah sesuai dengan Kompetensi dan Kewenangannya b. Kompetensi dan Kewenangan Pelayanan Tingkat Pertama atau Kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut. c. Pasien membutuhkan Pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, Efisiensi dan pelayanan jangka panjang, dam atau d. Perujuk tidak dapat memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan atau ketenagaan. Rujukan Parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi Pelayanan Kesehatan lain dalam rangka menegakkan Diagnosisi atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian

21

perawatan pasien di Fasilitas Kesehatan tersebut. Rujukan Parsial berupa : a. Pengiriman

pasien

untuk

dilakukan

Pemeriksaan

Penunjang atau Tindakan. b. Pengiriman Spesimen untuk Pemeriksaan Penunjang Apabila pasien tersebut adalah Pasien Rujukan Parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Perujuk.(11)

H. Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama a. Ketentuan Umum 1) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. 2) Ketentuan di atas dikecualikan pada kondisi: a) Berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar atau b) Dalam keadaan kegawatdaruratan medis. 3) Peserta dianggap berada di luar wilayah apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisil karena tujuan tertentu, bukan merupakan kegiatan yang rutin. Untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama

tempat

tujuan, maka peserta wajib membawa surat pengantar dari Kantor BPJS Kesehatan tujuan. 4) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan

22

sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Peserta yang melakukan mutasi pada tanggal 1 s/d akhir bulan berjalan, tidak dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru sampai dengan akhir bulan berjalan. Peserta berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru di bulan berikutnya. 6) Peserta dapat memilih untuk mutasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain Fasilitas kesehatan tempat Peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. 7) Untuk peserta yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah membayar iuran, maka pada bulan berjalan tersebut peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar.(1)

b. Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Pelayanan Gigi 1) Peserta menunjukan kartu identitas BPJS kesehatan (Proses Administrasi). 2) Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta. 3) Fasilitas

kesehatan

kesehatan/pemberian tindakan.

23

melakukan

pemeriksaan

4) Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. 5) Bila diperlukan atas indikasi medis peserta akan memperoleh obat. 6) Apabila

peserta

membutuhkan

pemeriksaan

kehamilan,

persalinan dan pasca melahirkan, maka pelayanan dapat dilakukan oleh bidan atau dokter umum. 7) Bila hasil pemeriksaan dokter tenyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan system rujukan yang berlaku. 8) Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan selanjutnya selama masih dalam perawatan dan belum dirujuk balik ke Fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak dibutuhkan lagi surat rujukan. Dokter yang menangani member surat keterangan masih dalam perawatan. 9) Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem informasi Manajemen yang telah disediakan BPJS Kesehatan. 10) Ketentuan khusus Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pemeriksaan pasca melahirkan (PNC).

24

c. Rawat Inap Tingkat Pertama 1) Peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki fasilitas rawat inap. 2) Fasilitas kesehatan dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama lain Peserta menunjukan identitas BPJS kesehatan. 3) Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta. 4) Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) 5) Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. 6) Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan BPJS Kesehatan. 7) Peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bila secara indikasi medis diperlukan.

d.

Pelayanan Darah Sesuai Indikasi Medis 1) Darah disediakan oleh fasilitas pelayanan darah yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

25

2) Penggunaan darah sesuai indikasi medis berdasakan surat permintaan darah yang ditandatangani oleh dokter yang merawat.(1)

2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Rujukan a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 1) Peserta membawa identitas BPJS kesehatan serta surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. 2) Peserta

melakukan

pendaftaran

ke

RS

dengan

memperlihatkan identitas dan surat rujukan. 3) Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat tujukan serta melakukan input data ke dalam aplikasi Surat Elijibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP 4) Petugas BPJS kesehatan melakukan legalisasi SEP 5) Fasilitas kesehatan

melakukan pemeriksaan, perawatan,

pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) 6) Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. 7) Atas indikasi medis peserta dapat dirujuk ke poli lain selain yang

tercantum

dalam

surat

rujukan

dengan

surat

rujukan/konsul interm. 8)

Apabila memerlukan pelayanan lanjutan oleh Dokter spesialis, maka peserta BPJS kesehatan dapat di rujuk ke fasilitas

26

keesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder. Rujukan ini hanya diberikan jika peserta BPJS Kesehatan membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik, atau jika fasilitas kesehatan primer yang ditunjuk untuk melayani peserta

tersebut,

tidak

dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan karena keterbatasan fasilitas, pelayanan, dan atau tenaga medis. Jika peserta masih belum dapat tertangani di fasilitas kesehatan sekunder, maka dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tersier untuk ditangani oleh dokter sub-spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub-spesialistik. Pelayanan rujukan bisa dilakukan secara Horisontal maupun Vertikal dan rujukan balik. Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan jika perujuk (fasilitas kesehatan) tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan

yang

sifatnya

sementara

atau

menetap.

Sedangkan rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Dan jika rujukan balik, apabila peserta sudah melampaui tingkatan-tingkatan rujukan

yang

dibutuhkan

peserta

dalam

mendapatkan

penanganan, bila peserta sudah dinyatakan sembuh maka

27

peserta akan diarahkan untuk dirujuk kembali kepelayanan tingkat pertama.

Peserta BPJS kesehatan bisa dirujuk dari fasilitas kesehatan yang lebih rendah jika : a) Permasalahan kesehatan peserta dapat ditangani oleh tingkatan fasilitas kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, b) Kompetensi dan kewenangan fasilitas tngkat pertama atau tingkat kedua lebih baik dalam menangani peserta c) Peserta membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih rendah dan untuk alas an kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang, d) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesaui dengan kebutuhan peserta karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan, dan atau ketenagaan.(6)

I.

Peran Sumber Daya Manusia Dalam Rujukan Berjenjang 1. Peran Dokter Dalam Rujukan Berjenjang a. Ilmu Kedokterran Keluarga adalah ilmu yang mencakup seluruh spektrum Ilmu Kedokteran yang Orientasinya adalah untuk memberikan

Pelayanan

Kesehatan

Tingkat

Pertama

yang

berkesinambungan dan menyeluruh kepada satu kesatuan individu, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan faktorfaktor lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya.

28

b. Ilmu Kedokteran keluarga menunjuk pada body of knowledgedari pelayanan Dokter keluarga yang merupakan disiplin baru dari Ilmu Kedokteran

yang

dirancang

untuk

memenuhi

kebutuhan

Kesehatan khalayak secara lebih responsive dan bertanggung jawab. c. Ilmu Kedokteran keluarga adalah salah satu cabang dari ilmu Kedokteran yang ditandai dengan terdapatnya suatu kelompok pengetahuan Kedokteran yang bersifat khusus. d. Ilmu Kedokteran keluarga adalah Body Of Knowledgetentang fenomena yang dihadapi serta teknik yang dipergunakan oleh para Dokter yang menyelenggarakan perawatan kesehatan perseorangan pada tingkat pertama dan berkelanjutan. e. Ilmu

Kedokteran

keluarga

adalah

sebuah

pendekatan

multidisipliner yang terpadu menuju perawatan kesehatan yang menyeluruh dari unit keluarga.(12) 2. Peran Perawat Dalam Rujukan Berjenjang Peran Perawat dalam sistem rujukan berjenjang adalah memahami secara jelas mengenai sistem rujukan. Karena Perawat adalah Petugas garda depan yang selalu menjadi tempat bertanya pasien atau masyarakat yang membutuhkan. Perawat harus selalu meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan Pelayanan Kesehatan secara Professional yang dibutuhkan pasien. Maka, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan perlu dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah agar

29

menjamin setiap Masyarakat mendapatan layanan kesehatan yang sesuai dengan haknya. (13)

J. Rekam Medis 3. Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.(2) Rekam medis adalah siapa, apa, dimana dan bagaimana perawatan pasien selama di rumah sakit, untuk melengkapi rekam medis harus memiliki data yang cukup tertulis dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan suatu diagnosis, jaminan, pengobatan dan hasil askhir. Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnese penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medic yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Catatan medis adalah catatan yang berisikan segala data mengenai pasien mulai dari masa sebelum ia dilakukan, saat lahir, tumbuh menjadi dewasa hingga akhir hidupnya. Data ini dibuat bilamana pasien mengunjungi instansi pelayanan kesehatan baik sebagai pasien berobat jalan maupun sebagai pasien rawat inap.

30

Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang tertulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut ( Health Information Management, Edna K Huffman, 1999 ). Rekam medis elektronik/ rekam kesehatan elektronik adalah suatu kegiatan mengkomputerisasikan tentang isi rekam kesehatan (rekam medis) mulai dari (mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mempresentasikan

data)

yang

berhubungan

dengan

kegiatan

pelayanan kesehatan.(14)

4. Tujuan Dibuatnya Rekam Medis Tujuan

dibuatnya

rekam

medis

adalah

untuk

menunjang

tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa dukungan suatu sistem pengelolaan rekam medis baik dan benar tertib administrasi dirumah sakit tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tata tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan upaya pelayanan kesehatan dirumah sakit. Pembuatan

rekam

medis

dirumah

sakit

bertujuan

untuk

mendapatkan catatan atau dokumen yang akurat dan adekuat dari pasien, mengenai kehidupan dan riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah diberikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

31

Rekam medis dibuat untuk tertib administrasi dirumah sakit yang merupakan

salah

satu

faktor

penentu

dalam

rangka

upaya

peningkatan pelayanan kesehatan.(14)

5. Nilai Guna Rekam Medis a. Bagi Pasien 1) Menyediakan bukti asuhan keperawatan/ tindakan medis yang diterima oleh pasien. 2) Menyediakan data bagi pasien jika pasien datang untuk yang kedua kali dan seterusnya. 3) Menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerja kecelakaan pribadi atau mal praktek. b. Bagi fasilitas layanan kesehatan 1) Memiliki data yang dipakai untuk pekerja professional kesehatan. 2) Sebagai bukti atas biaya pembayaran pelayanan medis pasien. 3) Mengevaluasi penggunaan sumber daya. c. Bagi pemberi pelayanan 1) Menyediakan informasi untuk membantu seluruh tenaga professional dalam merawat pasien. 2) Membantu dokter dalam menyediakan data perawatan yang bersifat

berkesinambungan

pelayanan kesehatan.

32

pada

berbagai

tingkatan

3) Menyediakan data-data untuk penelitian dan pendidikan.(14)

6. Kegunaan Rekam Medis Kegunaan rekam medis secara umum antara lain sebagai berikut: a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan ahlinya yang ikut ambil

bagian

didalam

memberikan

pelayanan

pengobatan

perawatan kepada pasien. b. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/ perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.(14) 7. Kewajiban Pengirim Dan Penerima Rujukan a. Pengirm Rujukan Wajib 1) Memberi

penjelasan

atau

alasan

kepada pasien

atau

keluarganya atas tindakan rujukan keputusan melakukan rujukan. 2) Meminta Konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tujuan rujukan. 3) Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis 4) Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan 5) Menstabilkan

keadaan

umum

pasien

dan

memastikan

stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan menuju ke tempat rujukan 6) Menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan melalui Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien.

33

7) Melaksanakan ketentuan yang ada pada jaminan kesehatan dan badan penjamin kesehatan 8) Memberi informasi mutakhir mengenai kapasitas sarana yang dimiliki seperti kapasitas kamar atau tempat tidur melalui situs jaringan yang dikelola oleh Dinas. b. Pengirim rujukan harus memperhatikan kelengkapan perjalanan ke tempat rujukan yang meliputi 1) Sarana transportasi yang digunakan wajib dilengkapi alat resusitasi, perlengkapan kegawatdaruratan (emergency kit), oksigen, dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu 2) Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang terampil dalam tindakan kegawatdaruratan, mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai tiba di tempat rujukan. 3) Sarana transportasi/ petugas kesehatan pendamping memiliki sarana komunikasi.(15)

34

K. Kerangka Teori Gambar 2.1

(Berjenjang) Koordinasi Timbal Balik

(Dukungan IT, Regulasi)

Tersier -Equity -Biaya sangat mahal - Status kesehatan sangat tidak baik

Penanganan Subspesialistik

DRG/INA CBG’S

Penanganan Spesialistik

DRG/INA CBG’S

INA CBGs Sekunder -Equity =Tergantung income - Biaya mahal - Status Kesehatan tidak baik

Gate Keeper

Primer

Gate Keeper

- Equity besar (aksesibel bagi semua golongan - Biaya terjangkau - Status Kesehatan masih baik

Semua keluhan kesehatan, Promotif, Preventif,

survalians

Kapitasi Pay for Performance

Sumber : Permenkes NO. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelkes Perorangan(16)

35

L. Kerangka Konsep Gambar 2.2

Pasien BPJS : BPJS PBI BPJS Non PBI

Proses Rujukan Berjenjang di Rumah sakit Pantiwilasa Citarum Semarang Berkas persyaratan administrasi klaim BPJS: 1. Prosedur yang berlaku di rujukan berjenjang 2. Alur rujukan berjenjang 3. Persyaratan rujukan berjenjang

Rumah Sakit yang bertipe lebih tinggi atau Rumah Sakit Tipe B

36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. 2. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pendekatan studi kasus, Deskripsi Rujukan Berjenjang di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. B. Subjek Penelitian

1. Subyek penelitian ini adalah petugas kesehatan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang yang memahami proses rujukan berjenjang yaitu : a. Petugas Rekam Medis yang bertanggung jawab dalam proses rujukan b. Perawat yang pernah melakukan proses rujukan. c. Dokter yang pernah melakukan proses rujukan.

C. Variabel Penelitian 1. Prosedur Rujukan Berjenjang Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. 2. Persyaratan rujukan berjenjang. 3. Alur pelayanan rujukan berjenjang

37

D. Pengumpulan Data 1. Sumber data a. Primer Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dilakukan terhadap petugas Rekam Medis, Dokter, Perawat. Observasi terhadap kebijakan dan data pasien yang dirujuk dalam tiga bulan terakhir. b. Sekunder 1) SOP Rumah Sakit tentang rujukan berjenjang 2) Catatan data-data hasil dari observasi untuk kebutuhan penelitian.

E. Instrumen Penelitian 1. Wawancara Wawancara berisikan hasil dari proses atau alur pelayanan rujukan berjenjang.

38

BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum adalah sebuah rumah sakit umum kelas madya (C) yang merupakan salah satu unit kerja Yayasan Kristen Untuk kesehatan Umum (YAKKUM), yaitu sebuah yayasan kesehatan Kristen yang berdiri sebagai hasil kerjasama antara Sinode Gereja Kristen Jawa dan Sinode Gereja Kristen Indonesia. Keberadaan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum bermula dari Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa yang didirikan pada 19 Januari 1950 di Jl.Dr.Cipto No.50 Semarang. Pada tahun 1966, dicetuskan untuk membangun Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa di lokasi lain karena tempat yang ada sudah tidak memungkinkan dilakukan perluasan gedung baru dan pada bulan Mei 1969 diperoleh sebidang tanah di Kelurahan Mlatiharjo, tepatnya di jalan Citarum 98 Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur. Pembangunan rumah sakit ini dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 8 November 1969. Proyek pembangunan dipimpin oleh Dr. A. Hoogerwerf dan pelaksanaannya Bapak Ko Kian Giem (Djoni Mandali) sedangkan pendanaan dari pembangunan ini diperoleh dari Pemerintah Negeri Belanda. Pembangunan rumah sakit

39

diselesaikan pada tanggal 25 April 1973 diatas tanah seluas 22.528M2 dengan luas gedung 10.557 m2. Sesuai pembangunan tersebut, pada tanggal 5 Mei 1973, Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa di Jl.Citarum No.98 yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan berupa : Pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan perawatan paska persalinan, keluarga berencana, pemeriksaan anak dan merawat anak-anak sakit, imunisasi, serta dilengkapi dengan institusi pendidikan berupa Sekolah Bidan dengan lama pendidikan 4 Tahun, diresmikan oleh Menteri Kesehatan R.I. yang diwakili oleh Dr.Suhasan , Kepala Direktorat Kedokteran. Pada tahun 1980 Rumah Sakit Bersalin Panti Wilasa Citarum mengajukan perubahan status Rumah Sakit Bersalin menjadi Rumah Sakit Umum yang kemudian dikenal dengan nama RSU Panti Wilasa I yang dikeluarkan oleh Depkes RI No. 807/Yan.Kes/RS/80 tertanggal 22 Mei 1980.(1) Perubahan status tersebut membawa dampak pada perubahan pelayanan rumah sakit yang sudah ada. Pada bagian rawat jalan terdapat pelayanan Unit Gawat Darurat dan pelayanan poliklinik, sedangkan dibagian rawat inap terdapat bangsal yang digunakan untuk merawat pasien paska persalinan, penyakit anak dan penyakit umum. Disamping itu Sekolah Bidan yang ada , dikonversi menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 93/KEP/DIKLAT/KES/81 tanggal 26 Mei 1981. Pelayanan lain yang ditambahkan di tahun yang sama dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bersifat holistik

40

adalah

pelayanan

Pastoral

(kerohanian)

dan

Pelayanan

Unit

peningkatan Kesehatan Masyarakat (UPKM).(4) Pada acara peringatan HUT RS.Panti Wilasa 1 ke-21 tanggal 5 Mei 1994, oleh Ketua Pengurus YAKKUM Cabang Semarang (Drs. Soegarno Hadijoedopramono) dicanangkan perubahan nama dari RS. Panti Wilasa I menjadi RS. Panti Wilasa (Citarum) sedangkan RS. Panti Wilasa II diganti dengan nama RS. Panti Wilasa (Dr.Cipto). Hal ini di dasarkan pada pentingnya untuk melakukan antisipasi terhadap kerancuan persepsi antara RS. Panti Wilasa I dan RS. Panti Wilasa II sehingga masing-masing mempunyai nama sendiri-sendiri. Dan mulai tanggal 29 Agustus 1995 Rumah Sakit Panti Wilasa I resmi berubah nama menjadi RS. Panti Wilasa (Citarum) Semarang dengan SK Dirjen pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI No. YM. 02.04.3.5.3830.(1) Pada bulan Januari 2001 mulai dioperasikan Bangsal Geriatri (bangsal perawatan lansia) dengan kapasitas 12 tempat tidur, Ruang Aula dengan kapasitas 300 orang dan Ruang Hemodialisa (unit cuci darah ), serta pada tanggal 1 september 2001 diresmikan gedung Akademi Kebidanan Panti Wilasa. Seiring

dengan

dengan

perkembangan

waktu,

beberapa

pengembangan fisik bangunan juga terus dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Wilasa “Citarum” sehingga luas gedung rumah sakit menjadi 11.492 m2 dan luas tanah menjadi 21.737 m2. Selain perubahan fungsi dari ruangan perawatan Geriatri pada tanggal 1 Februari 2007 yang semula difungsikan sebagai ruang perawatan pasien lansia,

41

menjadi ruang High Care Unit yang berfungsi sebagai ruang perawatan pasien yang memiliki kebergantungan tinggi dalam perawatannya. Untuk lebih memberikan keleluasaan bidang kependidikan, maka terhitung tanggal 1 Juli 2008 Akademi Kebidanan Panti Wilasa menjadi akademi dengan manajemen yang mandiri dan terpisah dengan manajemen rumah sakit. Mulai tahun 2011 untuk memenuhi standar pelayanan medic telah dilakukan pembangunan gedung medik sentral di lokasi ruang ICU, kamar bersalin dan komplek perkantoran dan telah beroperasi mulai tahun 2012. Bangunan gedung medik sentral terdiri dari 4 lantai seluas 500 M2 yang difungsikan untuk lantai 1 : Pelayanan IGD dan Kamar Bersalin , lantai 2 : Pelayanan Kamar Operasi dan Ruang ICU, lantai 3 : Pelayanan perinatal Resiko Tinggi (Peristi), High Care Unit (HCU) dan Haemodialisa, dan lantai 4 : Ruang VIP. Sedangkan ruang perkantoran direlokasi di bagian belakang bangunan rumah sakit.

2. VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT

a. Visi RS Panti Wilasa Citarum adalah menjadi rumah sakit yang professional, aman, dipercaya dan penuh kasih. b. Misi RS Panti Wilasa Citarum adalah : 1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, holistic dan aman untuk masyarakat kelas menengah, bawah tanpa mengabaikan kelas atas.

42

2. Optimalkan SDM yang kompeten dan berbudaya Yakkum 3. Efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan menuju sustainabilitas dan pertumbuhan institusi. 4. Membangun dukungan masyarakat dan kemitraan untuk peningkatan jangkauan pelayanan serta advokasi pelayanan kesehatan.

c. Falsafah RS Panti Wilasa Citarum adalah : 1. Kegiatan pelayanan RS Panti Wilasa Citarum dilaksanakan dalam

rangka

mewujudkan

Kasih

Allah

yaitu

dengan

mengutamakan memberi dari pada menerima; 2. Kegiatan pelayanan RS Panti Wilasa Citarum dilakukan untuk menciptakan damai sejahtera baik lingkup internal maupun eksternal; 3. Kegiatan pelayanan RS Panti Wilasa Citarum dilakukan untuk sesama manusia tanpa membedakan status dan golongan dengan mengutamakan pelayanan yang memuaskan; 4. Kegiatan pelayanan dalam

rangka

RS Panti Wilasa Citarum dilakukan

menjaga

keutuhan

ciptaan

Allah,

yaitu

hubungan yang serasi antara manusia dengan Penciptanya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan; yaitu dengan: a. Menghormati hak-hak kerohanian / spiritual customer; b. Menghormati

hak-hak

manusia); dan

43

asasi

manusia

(mengutuhkan

c. Berwawasan lingkungan. 5. Kegiatan pelayanan RS Panti Wilasa Citarum dilakukan dalam rangka pengalaman ilmu pengetahuan dan ketrampilan dengan menjunjung tinggi kode etik dan standar profesi untuk mencapai mutu yang stinggi-tingginya.(4) d. Nilai-nilai dasar yang dianut RS Panti Wilasa Citarum adalah: 1. Karakter Kristen; 2. Etika Kristen; 3. Menjaga keharmonisan ; 4. Mengembangkan pelayanan yang berkualitas; dan 5. Bekerja dalam budaya pembelajaran.

e. Tujuan : 1. Tercapainya pelayanan yang bermutu tinggi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 2. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum terus meningkat dan berkembang. 3. Tercapainya peningkatan produktifitas pelayanan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum 4. Terbentuknya

sumber

daya

manusia

yang

memiliki

kompetensi tinggi, memiliki integritas, komitmen yang kuat terhadap organisasi melalui upaya pendidikan dan pelatihan, serta upaya peningkatan kesejahteraan yang adil dan manusiawi.(4)

44

B. Hasil Pengamatan 1. Pelayanan Di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Untuk Pasien BPJS datang ke Rumah Sakit dengan membawa syarat pasien peserta BPJS seperti : a. Pasien membawa surat rujukan dari Faskes tingkat pertama berupa b. Pasien membawa Foto copy kartu BPJS c. Membawa KTP untuk pasien dewasa d. Menyertakan Kartu Keluarga jika pasien BPJS anak-anak Lalu di persyaratan tersebut dibawa ke satpam untuk diperiksa kelengkapnnya, setelah itu pasien menuju loket pendaftaran BPJS untuk mengantrikan persyaratannya untuk didaftar ke poli atau ke dokter yang di tuju sesuai dengan penyakit pasien. Setelah terdaftar pasien dipersilahkan menuju ke poli yang di tuju. Dari poli jika pasien masih dirasa perlu perawatan atau control pasien diberi surat control untuk kembali control lagi, jika perlu perawatan lebih maka pasien di rujuk ke Rumah Sakit yang tingkatannya lebih tinggi seperti rumah sakit tipe B atau yang disebut Faskes tingkat kedua. Namun jika pasien dirasa sudah membaik pasien akan diberi surat rujuk balik. Untuk pasien umum atau pribadi: a. Pasien mengisi data formulir yang ada di satpam b. Petugas pendaftaran mendokumentasikan jenis pelayanan ke dokter yang di tuju c. Pasien membayar administrasi ke kasir d. Pasien diarahkan ke poli yang di tuju atau dokter yang di tuju

45

e. Dokumen di distribusikan ke Poli tujuan dilampiri resep dan salinan nota pembayaran. Jika pasien dirasa penyakitnya tidak terlalu parah pasien akan di berikan pengobatan jalan dan jika dirasa pasien butuh penganganan serius maka pasien akan di sarankan untuk rawat inap, jika pasien setuju petugas akan melakukan proses rawat inap.

2. Peraturan Sistem Rujukan Berjenjang BPJS Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta BPJS kesehatan dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik atau dokter keluarga yang tercantum pada kartu BPJS kesehatan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 21 Ayat 1, salah satu manfaat pelayanan promotif preventif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diharapkan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) tidak

hanya sebagai tempat berobat namun juga sebagai tempat masyarakat memperoleh edukasi kesehatan sebelum sakit.(17) Adapun Per Februari 2015, jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan adalah 18.856 FKTP dengan rincian: Dokter praktik perorangan sebanyak 4.143, klinik Polri sebanyak 569, klinik Pratama sebanyak 2.569, Klinik TNI sebanyak 751, Dokter Gigi Praktik perorangan

46

sebanyak 1.011, Puskesmas sebanyak 9.805, serta Rumah Sakit D Pratama sebanyak delapan (11) Apabila memerlukan pelayanan lanjutan oleh Dokter Spesialis, maka peserta BPJS kesehatan dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua atau Fasilitas Kesehatan Sekunder. Rujukan ini hanya diberikan jika peserta BPJS Kesehatan membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik, atau jika fasilitas kesehatan primer yang di tunjuk untuk melayani peserta tersebut, tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas, pelayanan dan atau tenaga medis. Jika peserta masih belum dapat tertangani di fasilitas kesehatan sekunder, maka dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tersier untuk ditangani oleh Dokter Sub-Spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan Sub-Spesialistik. Pelayanan Rujukan bisa dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan jika perujuk (fasilitas kesehatan ) tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya.

47

Peserta BPJS kesehatan bisa di rujuk dari fasilitas kesehatan yang lebih rendah jika : 1. Permasalahan kesehatan peserta dapat ditangani oleh tingkatan fasilitas kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, 2. Kompetensi dan kewenangan fasilitas tingkat pertama atau tungkat kedua lebih baik dalam menangani peserta 3. Peserta membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi, dan pelayanan jangka panjang, 4. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan

peserta

karena

keterbatasan

sarana,

prasarana, peralatan dan atau ketenagaan.

3. Prosedur Yang Berlaku DI Rujukan Berjenjang a.

Berdasarkan

penuturan

narasumber

Dokter

sebagai

penanggung jawab BPJS di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum untuk rujukan menurut penuturannya: “Biasanya kita memberikan rujukan kepada pasien itu untuk mendapatkan

pelayanan

di

tingkat

lanjut

misalnya

pasien

membutuhkan Sub spesialis dan juga pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti itu.” Dan informasi yang didapat dari Dokter untuk tujuan fasilitas kesehatan selanjutnya: “Untuk rujukan diharapkan secara berjenjang jadi di rumah sakit tipe B dulu, rumah sakit tipe B contohnya, Ketileng, Telogorejo,

48

Shultan Agung dan Elisabeth, tapi nanti misalnya rumah sakit ini penuh maka kita akan rujuk ke tipe A ke Rumah Sakit Kariadi, jadi asalan rujuk karena Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum ini Rumah Sakit tipe C jadi sesuai dengan rujukan berjenjang yang dicanangkan oleh BPJS maka setiap pasien yang membutuhkan pelayanan medis atau pengobatan tingkat lanjut akan di rujuk ke tipe B lebih dahulu, bila dari rumah sakit tipe B sudah dilakukan pencarian ruang tapi masih penuh maka yang terakhir kita akan merujuk ke rumah sakit tipe A gitu…”

Berdasarkan

informasi

yang

di

dapatkan

dari

admisi

keperawatan tentang alasan pasien di rujuk: “kami biasanya merujuk ke rumah sakit yang tipenya diatas rumah sakit kami seperti di rumah sakit tipe B atau tipe A, biasa kita merujuk ke Rumah Sakit yang di rekomendasikan oleh Dokter yang merawat, untuk fasilitas kesehatan yang lebih memadai disana.” Dari informasi yang sama didapat dari Petugas Rekam Medis, “kami biasanya merujuk ke rumah sakit yang tipenya diatas rumah sakit kami seperti di rumah sakit tipe B atau A, tapi biasanya kami merujuk pasien ke rumah sakit Kariadi soalnya disana untuk alat dan penunjang medis dan Dokternya lebih lengkap.”

49

4. Alur Rujukan Berjenjang Berdasarkan hasil pengamatan tentang alur Rujukan Berjenjang keterangan yang sama antara Dokter yang bertanggung jawab BPJS , Admisi keperawatan dan Petugas Rekam Medis: “Pertama pasien harus mendapatkan rujukan dari fasilitas tingkat pertama kayak di Puskesmas atau dokter keluarga terlebih dahulu untuk persyaratan di rujuk ya, lalu Pasien BPJS datang ke Rumah Sakit dengan membawa syarat pasien peserta bpjs seperti surat rujukan dari faskes pertama, Fotocopy kartu bpjs, KTP (dewasa), KK(anak) lalu dipersyaratan tersebut dibawa ke satpam untuk di lihat kelengkapannya, setelah itu pasien menuju loket pendaftaran BPJS mengantrikan persyaratan untuk di daftar ke poli atau dokter yang dituju gitu... Setelah terdaftar pasien dipersilahkan menuju ke poli yang dituju, terus dari poli jika pasien masih di rasa perlu perawatan atau kontrol pasien diberi surat kontrol untuk kembali control lagi. Jika perlu perawatan lebih biasanya pasien kita di rujuk ke Rumah Sakit tingkatannya di Rumah Sakit kami Rumah Sakit tipe B. Jika Paisen dirasa sudah baik, pasien akan diberi surat rujuk balik begitu...”

5. Persyaratan Rujukan Berjenjang Hasil wawancara yang diperoleh di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang didapat keterangan dari

Admisi keperawatan

dan Petugas Rekam medis. Menurut Admisi Keperawatan :

50

”untuk persyaratan yang harus dilengkapi pasien BPJS untuk dapat di rujuk ke Rumah Sakit yang tingkatannya lebih tinggi harus ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi. Persyaratan untuk rujukan meliputi, rujukan dari Dokter yang merujuk atau dokter yang merawat pasien tersebut, kemudian penunjang medis yang sudah ada sebagai lampiran, meminta surat rujukan dari dokter keluarga yang foto kopi, foto kopi kartu BPJS, foto kopi KTP jika pasien dewasa, lalu tambahan foto kopi KK jika pasien anak-anak.”

Keterangan yang sama disampaikan Petugas Rekam Medis: “Untuk kelengkapannya kita biasanya meminta surat rujukan dari dokter keluarga yang di foto kopi, setelah itu foto kopi kartu BPJS, Foto kopi KTP kalau pasien dewasa, terus tambahan foto kopi KK kalau anak-anak mas.. “

C. Hasil Pembahasan 1. Prosedur Yang Berlaku Di Rujukan Berjenjang Berdasarkan hasil pengamatan di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang Prosedur Rujukan Berjenjang, Prosedur Rujukan sudah berjalan selama ini adalah berdasarkan Prosedur Rujukan dari ketentuan BPJS yang berlaku. Pasien diberikan rujukan oleh Dokter yang menanganinya untuk mendapatkan pelayanan tingkat lanjut misal pasien membutuhkan Dokter Sub-Spesialis dan juga pemeriksaan penunjang yang lainnya agar pasien dapat tertangani, sehingga dokter biasanya memberikan perencanaan untuk

51

pasien akan di rujuk ke rumah Sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit Tipe B, seperti Ketileng, Telogorejo, Sultan Agung dan Elisabeth namun jika rumah sakit tersebut semua penuh atau minim fasilitas yang dibutuhkan, maka pasien akan di rujuk ke Rumah Sakit Tipe A seperti Rumah Sakit Umum Pusat dr Kariadi Semarang. Dalam pelaksanaan rujukan berjenjang. Dokter atau Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus menangani 145 penyakit. Apabila 145 penyakit tersebut masih bisa ditangani Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama,

maka pasien tidak akan dirujuk, jika

penyakit tersebut membutuhkan penanganan khusus oleh Dokter Spesialistik atau Sub Spesialistik maka diperbolehkan untuk dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.(12) Rujukan medis adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

untuk

masalah

kedokteran

sebagai

respon

terhadap

ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan para pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan dan atau memulihkan status kesehatan pasien. Rujukan pelayanan kesehatan dimulai dari Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan diteruskan ke Jenjang Pelayanan Sekunder dan Tersier (FKTL) yang hanya dapat diberikan jika ada rujukan dari Pelayanan Primer atau Sekunder(13) Dari Hasil iniProses yang di berikan dari Dokter untuk Pasiennya sudah sesuai menurut peraturan dari BPJS mengenai prosedur rujukan berjenjang. pasien datang ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan persyaratan yang harus dilengkapi dari pasien dan dokter akan menangani pasien jika pasien dapat di tangani dari

52

fasilitas yang ada, dokter yang menangani dan ketersediaan kamar ada untuk pasien maka pasien akan di rawat inap di rumah sakit Panti Wilasa Citarum namun jika dari fasilitas kesehatan, dokter yang menangani dan ketersediaan kamar tidak ada untuk pasien maka pasien akan di rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut ke rumah sakit tipe B atau bahkan jika diperlukan akan langsung di rujuk ke rumah sakit tipe A. Belum adanya hasil rekapan pasien yang di rujuk sampai saat ini di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum yang menjadikan peneliti mengalami keterbatasan dalam pengambilan hasil pelaporan pasien untuk alasan pasien di rujuk, tujuan pasien di rujuk dan berapa banyak pasien yang di rujuk.

2. Alur Rujukan Berjenjang Berdasarkan hasil pengamatan di Rumah Sakit Panti Wilasa C, Alur pasien yang datang ke rumah sakit sudah sesuai dengan ketentuan BPJS yang berlaku. Pasien BPJS sebelum mendapatkan rujukan ke rumah sakit Panti Wilasa Citarum datang berobat terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk di periksa oleh dokter, dan jika diharuskan merujuk pasien maka pasien akan diberikan surat rujukan untuk berobat ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk berobat ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Pasien BPJS datang ke Rumah Sakit dengan membawa Surat rujukan dari Faskes tingkat pertama, Fotocopy kartu BPJS, Membawa KTP jika pasien dewasa, Dan membawa KK jika pasien tersebut anak-anak.

53

Lalu persyaratan tersebut di bawa ke Satpam untuk dilihat kelengkapannya, setelah itu pasien menuju loket pendaftaran BPJS mengantrikan persyaratannya untuk didaftar ke TPPRI jika pasien tidak mendapatkan kamar. Karena ketersediaan kamar maka pasien akan di berikan untuk di rujuk ke rumah sakit tingkat lanjut namun jika pasien

mendapatkan

kamar

dan

telah

menjalani

berbagai

penanganan namun dari pihak rumah sakit keterbatasannya dalam penanganan fasilitas kesehatan dan dibutuhkan Dokter Sub Spesialis maka pasien akan di berikan rujukan tingkat lanjut seperti rumah sakit tipe B atau rumah sakit tipe A jika perlu. Menurut data sekunder yang menerangkan Sistem Rujukan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, dimulai dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat kedua. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua di Faskes Sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari Faskes Primer, Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga di Faskes Tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari Faskes Sekunder dan Faskes Primer.Pelayanan kesehatan di Faskes Primer yang dapat di rujuk langsung ke Faskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di Faskes Tersier.(11) Dari hasil yang saya amati prosedur pendaftaran pasien BPJS di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang sudah berjalan sesuai

54

dengan ketentuan yang ada di BPJS saat pasien tidak bisa menerima fasilitas yang dibutuhkan maka pasien berhak untuk di berikan rujukan tingkat lanjut untuk mendapatkan penanganan yang lebih seirus dan pasien dapat segera ditangani. Gambar Alur Rujukan 4.1

Sumber : Kemenkes RI – Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. (20)

3. Persyaratan Rujukan Berjenjang Berdasarkan hasil yang diamati di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, ketentuan yang ada di BPJS untuk memperoleh rujukan tingkat lanjut, maka pasien harus memenuhi kelengkapan data guna proses rujukan maka pasien diharuskan membawa surat rujukan dari Dokter yang merujuk atau dokter yang merawat

55

kemudian hasil penunjang medis yang sudah ada sebagai lampiran, Foto kopi kartu BPJS, Foto kopi KTP jika pasien dewasa, Foto kopi Kartu Keluarga jika pasien anak-anak. Dari data sekunder yang menyatakan syarat untuk merujuk pasien,

Pembuat rujukan harus mempunyai kompetensi dan

wewenang merujuk, mengetahui kompetensi dan wewenang sasaran/ tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek rujukan. Surat rujukan harus mencantumkan unit tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan, alasan tindakan rujukan, Pelayanan Medis yang dibutuhkan dan tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga. Surat harus dilampiri formulir rujuk balik, Kartu Jaminan Kesehatan dan Dokumen Hasil Pemeriksaan Penunjang. Rujukan pasien/ spesimen harus dilakukan jika dari hasil pemeriksaan medis, sudah teridentifikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat ditangani, pasien memerlukan Pelayanan Medis Spesialis dan atau Sub Spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula dan atau pasien memerlukan pelayanan penunjang medis lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan asal.(15) Dari hasil pengamatan kelengkapan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan BPJS yang diharapkan pasien melengkapi data yang di butuhkan untuk proses rujukan, danpihak rumah sakit yang merujuk juga memberikan hasil penunjang berupa chek laboratorium dan surat rujukan yang di tujukan ke rumah sakit yang dituju. jika pasien tidak bisa melengkapi maka pasien tidak dapat dirujuk ke

56

faiilitas tingkat lanjut. Karena persyaratan memang sangat dibutuhkan dari rumah sakit yg akan menerima rujukan untuk memperlancar jalannya penanganan untuk pasien agar pasien dapat cepat ditangani dan sesuai peraturan ketentuan yang ada di BPJS.

57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan : 1. Prosedur yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di BJPS Kesehatan pasien mendapatkan

fasilitas

kesehatan,

penanganan

sesuai

yang

diperlukan pasien 2. Alur Prosedur pelayanan rujukan pasien sudah bejalan dengan baik. Pasien datang setelah berobat ke (FKTP) lalu jika dibutuhkan pasien di tujuk ke Rumah Sakit tingkat lanjut yang bertipe C lalu jika pasien

membutuhkan

pelayanan

yang

lebih

serius

dan

membutuhkan penanganan Sub Spesialis atau ketersediaan kamar dan Fasilitas Kesehatan maka pasien akan di rujuk ke Rumah Sakit yang bertipe lebih tinggi ke Rumah Sakit Tipe B atau A 3. Untuk persyaratan rumah sakit pasien yang hendak dirujuk diharuskan memenuhi beberapa persyaratan seperti Foto kopi kartu BPJS, Foto kopi KTP jika pasien dewasa, Foto kopi Kartu Keluarga jika pasien anak-anak dan pihak rumah sakit juga melampirkan surat rujukan dari dokter yang menangani dan hasil penunjang seperti chek laboratorium dan penunjang lainnya untuk di serahkan ke rumah sakit yang dituju atau di tunjuk untuk menerima rujukan pasien.

58

Saran : 1. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang membuat rekapitulasi atau pelaporan data pasien yang di rujuk ke rumah sakit lain, baik karena keterbatasan sarana prasarana ataupun SDM.Hal ini dapat dipergunakan sebagai dasar acuan bagi pihak manajemen RS Panti Wilasa Citarum untuk perbaikan di kemudian hari 2.

Sebaiknya pihak Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum membuatkan Standard Operasional Prosedur karena SOP dapat membantu mengurangi kesalahan dan pelayanan sub standar dengan memberikan langkah-langkah yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

59

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Masyarakat

(Jamkesmas).

Jakarta:

Departemen

Kesehatan.2008. 2. Departemen Kesehatan RI. Permenkes No.269/Menkes/PER/III.2008. 3. Panduan Praktis Sistem Prosedur Rujukan Berjenjang www.bpjskesehatan.go.id diakses pada tanggal Desember 2015. 4. Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang 2014. 5. Djoko, Wiyono. Managemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Cetakan Pertama Jakarta 1999. 6. Peserta Badan Penyelnggara Jaminan SosialPanduan Praktis tentang Kepesertaan dan Pelayanan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit, www.bpjs-kesehatan.go.id diakses pada Desember 2015 7. Iuran Peserta Badan Penyelenggara Jaminan SosialPanduan Praktis tentang Kepesertaan dan Pelayanan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit, www.bpjs-kesehatan.go.id diakses pada Desember 2015 8. Manfaat Peserta Badan Penyelenggara Jaminan SosialPanduan Praktis tentang Kepesertaan dan Pelayanan Berdasarkan Regulasi

60

yang

Sudah

Terbit,

www.bpjs-kesehatan.go.id

diakses

pada

Desember 2015 9. Thabrany, hasbullah. pedoman kesehatan dan alternatif mobilisasi dana kesehatan di indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Yogyakarta 2007. 10. Prosedur Kepersertaan Panduan Praktis tentang Kepesertaan dan Pelayanan Berdasarkan Regulasi yang Sudah Terbit,www.bpjskesehatan.go.id diakses pada Desember 2015 11. Jenis-jenis

Pelayanan

dan

Rujukan

Yang

Ada

di

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Panduan Prakts tentang system Rujukan, www.bpjs-kesehatan.go.id diakses Februari 2016. 12. Prasetyawati, Arsita Eka.Jurnal Kedokteran dan Wawasannya. 13. Info Badan Penyelanggara Jaminan Sosial tentang pengertian Sumber Daya Manusia www.bpjs-kesehatan.go.id diakses Februari 2016. 14. Ery,Rustiyanto.

Etika

Profesi

Dan

Hukum

Kesehatan

Dalam

Manajemen Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan. PI Press, Yogyakarta 2013. 15. Peraturan Tahun2012

Gubernur tentang

Daerah

Istimewa

Pedoman

Yogyakarta

Pelaksanaan

Nomor

Sistem

59

Rujukan

Pelayanan Kesehatan. 16. Permenkes No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. 17. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

61

18. Bitjoli,Debi.Jurnal Gambaran Pelaksanaan Rujukan Lanjut Berjenjang Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Puskesmas Ngesrep Kota Semarang Tahun 2015. 19. Karleanne Lony, Primasari.Jurnal Analisa Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak. 20. Kemenkes RI – Direktorat Bina Kesehatan Jiwa tentang Alur Rujukan Berjenjang.

62