KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi. Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan. Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini. Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Jakarta, Februari 2016 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003
i
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGADAAN PERANGKAT UJIAN ONLINE (SMK RUJUKAN) 1.
NO. PANDUAN
:
17-PS-2016
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PENGADAAN PERANGKAT UJIAN ONLINE (SMK RUJUKAN)
3.
TUJUAN PROGRAM
:
a. Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) b. Memenuhi kebutuhan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif c. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran; d. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4.
SASARAN
:
SMK yang menyelenggarakan UNBK tahun 2015/2016 sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) unit komputer yang difungsikan sebagai server UNBK.
5.
NILAI BANTUAN
:
Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per unit.
6.
PEMANFAATAN DANA
:
a.
7.
PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
b. a.
b.
Pengadaan peralatan Ujian Online (Ujian Berbasis Komputer); Pengiriman peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer ke SMK penerima; Bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) berupa bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk belanja barang; Penerima bantuan adalah SMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil ii
c.
d.
8. 9.
10.
BENTUK BANTUAN PERSYARATAN PENERIMA
:
JADWAL KEGIATAN
:
:
identifikasi; Dalam hal ini, Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya; Sekolah penerima bantuan WAJIB melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK mengenai proses instalasi dan penggunaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) serta Berita Acara Serah Terima aset kepada Pemerintah Daerah atau Yayasan Bantuan diberikan dalam bentuk barang
a. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); b. Diprioritaskan penerima bantuan adalah SMK yang melaksanakan UNBK tahun pelajaran 2015/2016 yang mengalami kekurangan perangkat untuk menghadapi peningkatan jumlah peserta uji; c. SMK yang sudah mengisi data SMK secara lengkap melalui aplikasi Dapokdikdasmen d. SMK merupakan SMK Rujukan No
KEGIATAN
1
Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan Pengadaan Peralatan secara Terpusat Penyaluran bantuan Pelaporan dan Pengumpulan Berita Acara Serah Terima
2 3 4 5
WAKTU (2016)
JanuariFebruari Februari Februari Maret April-Mei
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
iii
11.
LAYANAN INFORMASI
:
Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komplek Kemendikbud Senayan Gedung E Lt. 12/13 Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : psmk.kemdikbud.go.id E-mail :
[email protected] Subject email : Info Bantuan UNBK
iv
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................... I DESKRIPSI PROGRAM ......................................................................... II DAFTAR ISI ........................................................................................ V BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ....................................................................................... 3 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ....................................................... 3 D. Sasaran ..................................................................................... 4 E. Hasil yang diharapkan ................................................................. 4 F. Nilai Bantuan .............................................................................. 5 G. Karakteristik Program Bantuan .................................................... 5 H. Jadwal Kegiatan ......................................................................... 5 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ............................... 6 A. Organisasi .................................................................................. 6 B. Tugas Dan Tanggung Jawab ....................................................... 6 1. Direktorat Pembinaan SMK ................................................... 6 2. Dinas Pendidikan Provinsi..................................................... 7 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ........................................ 7 4. Sekolah ............................................................................... 7 5. Komite Sekolah ................................................................... 8 BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH ....................................................................... 9 A. Persyaratan Penerima Bantuan .................................................... 9 B. Tata Kelola Pemberian Bantuan ................................................... 9 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ....................................................................................... 10 A. Ketentuan Penggunaan Dana .................................................... 10 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan................................ 10 C. Perpajakan ............................................................................... 10 D. Sanksi ...................................................................................... 10 BAB V PELAPORAN ......................................................................... 12 BAB VI PENUTUP ........................................................................... 13
v
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ujian Nasional bagi peserta didik SMK merupakan bagian dari proses penilaian untuk mengukur ketercapaian tujuan institusional pendidikan. Pelaksanaan Ujian Nasional dimaksud merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ujian Nasional itu sendiri bukan merupakan tujuan akhir dari pendidikan, akan tetapi merupakan tujuan dari dihasilkannya tamatan yang kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja. Hasil ujian Kompetensi Keahlian dari peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan, sedangkan bagi stakeholder akan dijadikan sebagai informasi atas kompetensi yang dimiliki si calon tenaga kerja, untuk itu diperlukan perangkat dan mekanisme untuk memperkuat pengakuan dari pihak stakeholder Mekanisme dan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan diselenggarakan dengan pendekatan berbasis kompetensi dan dirancang agar relevan dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan dunia kerja. Dalam implementasinya peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing dan menguasai secara tuntas (mastery) tahap demi tahap kompetensikompetensi yang sedang dipelajarinya. Salah satu strategi pembelajaran di SMK yaitu pembelajaran yang dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam bentuk bekerja langsung dalam proses produksi sebagai wahana pembelajaran (production-based training) agar peserta didik mendapat pengalaman bekerja sekaligus mengasah kompetensinya. Demikian halnya kurikulum SMK dikembangkan dan dilaksanakan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, sehingga sistem penilaian hasil belajar juga menggunakan model penilaian berbasis kompetensi (competency-based assessment). Pelaksanaan penilaian kemajuan dan hasil belajar berbasis kompetensi diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi peserta uji (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap), baik secara langsung pada saat melakukan aktivitas belajar maupun secara tidak langsung. Penilaian dapat dilakukan melalui bukti hasil belajar (evidence of learning) sesuai dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang diorganisasikan dalam bentuk Uji Kompetensi Keahlian/Ujian Produktif SMK. Sejalan dengan penerapan 1
model penilaian tersebut, perlu dikembangkan kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control dan quality assurance) yang melibatkan pihak-pihak terkait (stakeholders). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Ujian Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2014 merintis penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Penilaian Pendidikan (Balitbang-Puspendik) telah merintis piloting untuk program tersebut di Sekolah Indonesia Singapura dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Dalam uji coba tersebut, siswa bersangkutan diminta untuk mengerjakan secara manual (paper based) dan berbasis komputer. Meski caranya berbeda, hasil ujian dari kedua metode tersebut berkorelasi tinggi. Dari hasil tersebut dicanangkanlah peta jalan pengembangan Ujian Nasional Berbasis Komputer hingga tahun 2017 yang bermuara pada diselenggarakannya Ujian Nasional Berbasis Komputer secara nasional pada tahun 2016. Ujian Nasional Tersebut melibatkan 500 sekolah di mana mayoritasnya adalah SMK (379 sekolah). Hasil dari penyelenggaraan tahun 2016 inilah yang menjadi masukan bagi Puspendik untuk menyempurnakan aplikasi ujian dan perangkat pendukung demi kelancaran penyelenggaraannya di tahun 2016 dan seterusnya. Dewasa ini perkembangan media presentasi semakin berkembang pemanfaatanya. IT (Information Technology) sebagai jembatan dalam mengembangkan materi presentasi menjadi lebih interaktif dan mudah. Dengan tampilan visual yang dimilikinya, memudahkan dalam menampilkan berbagai macam bentuk presentasi. Perkembangan teknologi software presentasi dewasa ini, dengan berbagai fitur yang dimilikinya akan sangat membantu dalam menciptakan media presentasi yang sangat baik. Software tersebut secara langsung dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan konten materi yang ingin disampaikan, dengan visualisasi memberikan kemudahan bagi pengguna materi dalam memahaminya. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan media presentasi tersebut memberikan kemudahan-kemudahan dalam membantu pengajar dalam menyampaikan materi yang diberikan. Perkembangan pendidikan sebagai salah satu bidang yang dapat memanfaatkan teknologi IT tersebut, dewasa ini sudah banyak yang 2
menggunakannya. Trend e-learning (distance learning) yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai media belajar jarak jauh, salah satunya memanfaatkan media presentasi dalam menyampaikan materi pelajarannya. Dengan sistem presentasi yang semakin interaktif dan dukungan visualisasi yang kreatif, dukungan terhadap materi pengajaran akan semakin mudah, dan secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pembelajaran. Berkenaan hal tersebut di atas, dan dalam upaya mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan program bantuan pengadaan perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer. B.
Tujuan Tujuan program bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) adalah sebagai berikut: 1. Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2. Memenuhi kebutuhan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif 3. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran; 4. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
C.
Dasar Hukum dan Kebijakan Dasar hukum pemberian program bantuan adalah : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahannya; 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; 3
8. 9. 10. 11. 12.
13.
14.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan perubahannya; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: 8676/D5.1/KP2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2016; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015 dan perubahannya.
D.
Sasaran Sasaran bantuan adalah SMK yang menyelenggarakan UNBK tahun 2015/2016 berupa 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) unit komputer yang difungsikan sebagai server UNBK di SMK rujukan.
E.
Hasil yang diharapkan 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan Ujian Online (Ujian Berbasis Komputer) di SMK rujukan; 2. Meningkatnya kualitas proses evaluasi pembelajaran di SMK Rujukan; 3. Terwujudnya pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMK Rujukan. 4
F.
Nilai Bantuan Bantuan diberikan dengan nilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per unit komputer server.
G.
Karakteristik Program Bantuan 1. Bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) berupa bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk belanja barang; 2. Penerima bantuan adalah SMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi; 3. Dalam hal ini, Direktorat Pembinaan SMK akan melakukan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya; 4. Sekolah penerima bantuan WAJIB melaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK mengenai proses instalasi dan penggunaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) serta Berita Acara Serah Terima aset kepada Pemerintah Daerah atau Yayasan.
H. Jadwal Kegiatan No 1 2 3 4 5
KEGIATAN Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan Pengadaan Peralatan secara Terpusat Penyaluran bantuan Pelaporan dan Pengumpulan Berita Acara Serah Terima
5
WAKTU (2016) Januari-Februari Februari Februari Maret April-Mei
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas, dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) dapat diuraikan sebagai berikut: A.
Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Sekolah (SMK); 5. Komite Sekolah;
B.
Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap unsur yang terlibat dalam Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1.
Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan); b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dan penyampaian dokumen; c. Melakukan identifikasi SMK yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan; d. Menetapkan SMK penerima bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan); e. Menetapkan Spesifikasi Teknis pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan); f. Melaksanakan pengadaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan); g. Melakukan bimbingan teknis bagi SMK penerima bantuan; h. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan(sampling); i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling)..
6
2.
Dinas Pendidikan Provinsi a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan institusi terkait; b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) sesuai dengan ketentuan; d. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pengadaan e-pembelajaran dari sekolah. e. Melakukan serah terima dan pencatatan aset bantuan pengadaan perangkat Ujian Online sesuai peraturan perundangan.
3.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pengadaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) sesuai ketentuan yang berlaku; b. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan (bila ada); c. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Pembelajaran pengadaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) dari sekolah;
4.
Sekolah a. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK; b. Sekolah melakukan pemeriksaan, dan penerimaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) sesuai ketentuan yang berlaku; c. Sekolah melaksanakan instalasi dan menggunakan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan); d. Melakukan serah-terima aset hasil penerimaan bantuan peralatan Pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) kepada : 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi bagi SMK Negeri; 7
2)
5.
Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan bagi SMK Swasta, yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan Komite Sekolah a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan dewan guru mengenai pemanfaatan bantuan; b. Bersama sekolah dapat mengupayakan adanya dana pendamping untuk lebih menyukseskan program Ujian Nasional Berbasis Komputer di sekolah penerima.
8
BAB III PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH A.
Persyaratan Penerima Bantuan 1. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 2. Diprioritaskan penerima bantuan adalah SMK yang melaksanakan UNBK tahun pelajaran 2015/2016 yang mengalami kekurangan perangkat untuk menghadapi peningkatan jumlah peserta uji; 3. SMK yang sudah mengisi data SMK secara lengkap melalui aplikasi Dapokdikdasmen; 4. SMK penerima bantuan adalah SMK Rujukan.
B.
Tata Kelola Pemberian Bantuan 1. Bantuan berupa barang akan diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang; 3. Bantuan berupa barang akan dikirimkan kepada SMK penerima dengan melampirkan berita acara serah terima bantuan dari Direkrorat Pembinaan SMK kepada kepala SMK; 4. PPK Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK menunjuk tim pemeriksa untuk mengawasi proses pengadaan dan pengiriman pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan).
9
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN A.
Ketentuan Penggunaan Dana 1. Dana bantuan digunakan untuk pengadaan dan pengiriman bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan); 2. Jenis peralatan yang diadakan akan disesuaikan dengan program pemerintah yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 1. Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah penerima bantuan harus menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) kepada PPK Subdit Kurikulum setelah barang diterima atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri: a. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau yang diberi kuasa untuk menerima; b. Foto barang yang diterima; 2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada poin (a), PPK Subdit Kurikulum melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban; 3. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
C.
Perpajakan Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan;
D.
Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 10
2. 3.
Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana bantuan yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada kas negara. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
11
BAB V PELAPORAN Laporan pelaksanaan bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK terdiri dari: Laporan Penerimaan dan Pelaksanaan Bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan; 2. foto barang yang telah diterima; 3. foto instalasi atau pemanfaatan bantuan; Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim diketahui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kurikulum. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian: 1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; 2. 1 (satu) kopi Dinas Pendidikan Propinsi; 3. 1 (satu) kopi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan 4. 1 (satu) kopi dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Kurikulum Komplek Kemdikbud Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Email :
[email protected] Subject : Laporan Peralatan Ujian Online 2016
12
BAB VI PENUTUP Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK rujukan penerima bantuan pengadaan perangkat Ujian Online (SMK Rujukan) dapat mewujudkan pembelajaran berbasis Teknologi Infomasi dan Komunikasi di sekolahnya. Semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung diharapkan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program bantuan perangkat Ujian Online ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Pengembangan SMK Rujukan konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
13
