Short List – 5. Kelembagaan 5.10.(6) Forum Komunikasi Lingkungan Hidup – FKLH (Dalam Kerangka Metropolitan Environment Improvement Project-MEIP) •
Surabaya
Tipe Kegiatan :
Forum Komunikasi Lingkungan Hidup •
Inisiatif dalam manajemen Perkotaan : Pelibatan stakeholders dalam pemecahan masalah lingkungan
•
Tempat dan Skala Kegiatan : Kotamadya Surabaya di 4 kelurahan yaitu Kel. Rungkut Menanggal, Kel. Waru Gunung, Kel. Bongkaran dan Kel. Sukolilo.
•
Pelaku Utama : Masyarakat, MEIP GTZ, Pemerintah dan Swasta
Deskripsi Kegiatan Masalah lingkungan di perkotaan pada masa mendatang akan menjadi semakin berat dan kompleks, sehingga perlu disiapkan SDM baik di pemerintah dan masyarakat, agar dapat mengelola lingkungan secara baik. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemda KMS adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga Kerjasama Teknik Jerman (Deutsche Gesellschaft FÜr Technische Zusammenarbeit - GTZ GMBH of Germany) untuk memulai pelaksanaan Metropolitan Environment Improvement Project (MEIP) di Surabaya. Melalui MEIP inilah diharapkan berbagai permasalahan lingkungan hidup dapat diatasi dengan lebih baik dan terencana. Tujuan utama proyek MEIP adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota Surabaya melalui perbaikan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan.
Agar berbagai tujuan tersebut dapat direalisasikan, maka melalui tahapan survey pendahuluan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan MEIP, dibentuk FKLH di 4 (empat) kelurahan percontohan proyek MEIP, yaitu Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, FKLH Rungkut Menanggal terus Kelurahan Waru Gunung Kecamatan mengupayakan solusi untuk mengatasi Karang Pilang, Kelurahan Sukolilo pencemaran dengan pihak PT.SIER Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar. FKLH ini merupakan wahana pertemuan bagi semua pihak dan semua orang yang berkepentingan dengan masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat kelurahan. Melalui FKLH di tingkat kelurahan diharapkan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah dapat duduk bersama-sama untuk memusyawarahkan sekaligus berupaya memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan di wilayah kelurahan. Anggota FKLH ini terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada tingkat kelurahan. Tujuan FKLH adalah membangun lingkungan hidup yang lebih baik, sehat, layak, aman serta mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan khususnya di wilayah kelurahan dengan tidak meninggalkan kondisi lingkungan hidup yang lebih buruk kepada generasi mendatang.
72
Short List – 5. Kelembagaan Melalui proses pendampingan yang dilakukan MEIP bekerjasama dengan LSM selama 6 bulan, saat ini FKLH sudah berjalan dan mulai memperlihatkan hasil. Prakarsa dan partisipasi anggota masyarakat mulai tumbuh dalam menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan sekaligus beberapa permasalahan lingkungan hidup di tingkat kelurahan sudah dapat diatasi.
Kantor pemerintahan Kelurahan Sukolilo Kec. Kenjeran yang mulai terbangun dan tertata setelah adanya FKLH
Kebersihan muara sungai mulai diperhatikan warga setelah adanya FKLH dari Kel. Sukolilo
Pembangunan jalan paving stone hasil kerja FKLH dan warga setempat mampu mendorong keperdulian warga untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan Pelaksanaan Kegiatan
Peserta FKLH boleh siapa saja baik dari unsur swasta, pemerintah dan masyarakat di kelurahan yang bersangkutan. Termasuk di dalam unsur swasta adalah pengusaha atau orang yang mewakili perusahaan/industri. Unsur pemerintah termasuk Kepala Pemerintahan Tingkat Kelurahan atau pegawai instansi lain yang kantornya berada di lingkungan kelurahan tersebut. Sementara unsur masyarakat adalah siapa saja atau semua warga, baik pegawai negeri atau bukan yang bertempat tinggal di lingkungan kelurahan tersebut. Termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh PKK, Ketua RT, RW, tokoh pemuda, dll. Keanggotaan ini dibagi menjadi anggota inti dan non inti. Selain itu juga dibentuk Badan Musyawarah yang terdiri dari anggota inti dan non inti serta Pengurus Harian atau badan pekerja yang terdiri dari anggota inti FKLH. Serta dibentuk juga Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menyelenggarakan program kerja dan memberikan laporan dalam setiap pertemuan forum. Walau ketua forum dipegang oleh seorang lurah atas usul Bappeda, tetapi kendali operasional dilaksanakan oleh ketua harian yang dipilih langsung oleh anggotanya. Tugas Secara umum FKLH memiliki tugas : a. Mengembangkan cita-cita lingkungan hidup yang lebih baik, sehat, aman, layak dan berkelanjutan di wilayah kelurahan. b. Menampung aspirasi berbagai pihak terhadap masalah lingkungan hidup.
73
Short List – 5. Kelembagaan c. d. e. f. g.
Menyusun rencana program kerja lingkungan hidup. Rencana ini sebagai masukan dalam Musyawarah Pembangunan (Musbang) kelurahan, penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup/RKL swasta dan rencana kegiatan RT/RW. Mensosialisasikan program kerja FKLH maupun Kelompok Kerja (Pokja) kepada seluruh warga. Menggerakkan partisipasi dan melakukan koordinasi dengan pihak swasta serta pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan program kerja lingkungan hidup yang telah disepakati. Mencari altrernatif pemecahan konflik yang mungkin timbul.
Kemitraan ini dapat di kelompokkan dalam 2 tahap, yaitu :
Tahap Persiapan Pada tahap ini kemitraan dilakukan oleh MEIP Surabaya secara intensif, terprogram dan terarah dengan pihak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (KMS), khususnya Bappeda. Hal ini karena Ketua Tim Teknis MEIP Surabaya juga berkedudukan di Bappeda KMS. Didalamnya termasuk perumusan program kerja MEIP selama kurun waktu 2 tahun masa kerja sama. Proses pendekatan, asistensi serta konsultasi dengan jajaran Pemda dimulai pada tahap ini. Selain itu dalam proses penyusunan program kerja MEIP juga menjalin hubungan dengan instansi/dinas terkait sebagai bahan masukan mengenai program kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan FKLH, aktor-aktor yang terlibat seperti kepala pemerintah tingkat kelurahan beserta aparatnya, pihak swasta baik industri besar, sedang, maupun kecil, pedagang, RT/RW maupun masyarakat setempat lainnya. kemitraan dalam hal ini lebih hidup karena adanya pendekatan partisipasi yang dilakukan oleh pihak MEIP. Masyarakat yang terlibat aktif dalam FKLH ini sekaligus menetapkan tata tertib di wilayah masing-masing. Tahap Pelaksanaan FKLH Dalam tahap ini, ketika FKLH sudah terbentuk, proses kemitraan berjalan sesuai dengan program kerja yang telah digariskan dalam FKLH. Kemitraan bukan lagi pada MEIP, tapi lebih pada FKLH itu sendiri. Hal ini disebabkan karena posisi MEIP hanya sebagai penumbuh kesadaran atau fasilitator bagi masyarakat untuk membentuk suatu wadah pengelolaan lingkungan hidup partisipatif. Saat ini kerjasama yang dapat dilakukan oleh forum cukup beragam. Forum ini sudah dilegalisasi melalui SK Walikotamadya Surabaya. Manfaat dan keuntungan kegiatan serta faktor-faktor Pelaksanaannya
Kendala-Kendala Baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan FKLH mengalami beberapa kendala utama, antara lain: 1. Kurangnya Political will dan support dari Pemerintah Daerah pada tahap awal perencanaan dan pembentukan FKLH sehingga membutuhkan proses diskusi dan asistensi mendalam dan waktu yang relatif lama untuk menumbuhkannya. Hal ini lebih disebabkan karena belum adanya landasan formal mengenai pembentukan institusi yang menjalin, melibatkan sekaligus bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah diluar struktur pemerintahan yang ada. 2. Adanya konflik antar kelompok masyarakat dan antara pemerintahan kelurahan dengan masyarakat setempat karena suatu kasus tertentu sehingga upaya menyatukan berbagai tokoh kunci (stakeholders) dalam suatu forum relatif sulit. 3. Banyak dan kompleksnya berbagai permasalahan lain di luar masalah lingkungan hidup menyebabkan perumusan masalah menjadi melebar. Tetapi permasalahan di luar konteks pengelolaan lingkungan hidup ini tetap diupayakan untuk diselesaikan bersama. Hal inilah yang menyebabkan perumusan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup memakan waktu lebih lama. 4. Sistem pengambilan keputusan secara partisipatif (bottom up) belum diserap seluruhnya secara institusional sehingga banyak sekali dinas/instansi yang sudah merencanakan dan memprogram proyek pembangunan tanpa melihat kebutuhan masyarakat setempat. 74
Short List – 5. Kelembagaan 5.
Masih kurangnya kesadaran berbagai pihak, seperti swasta, akan pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sangat mempengaruhi konerja FKLH.
Inovatif Penilaian inovatif terdapat pada beberapa aspek, antara lain : 1. Metode yang digunakan sebenarnya sama, tetapi penggunaan dan penggabungan beberapa instrumen pelatihan cukup mengena pada sasaran yang diharapkan. Organizing through symbols serta penggunaan pohon masalah dan tujuan banyak yang digunakan sebagai alat pelatihan untuk menumbuhkan participatory planning, atau lebih khusus transactive planning. Dengan menggunakan instrumen ini, masyarakat secara aktif berpartisipasi dan mengeluarkan prakarsa mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu adanya upaya pengembangan rasa sharing risk, sharing resources, feeling together antar berbagai unsur dan peran masyarakat yang berada dalam FKLH mampu menumbuhkan kekompakan (social energy) dalam setiap aktivitas yang dilakukan. 2. Keberadaan FKLH serta keanggotaannya itu sendiri merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Upaya mempertemukan para stakeholders di berbagai unsur masyarakat (Tokoh Masyarakat, Swasta dan Pemerintah setempat) untuk duduk bersama dalam suatu forum guna merumuskan permasalahan sekaligus upaya pemecahan lingkungan hidup sangat jarang dapat ditemui. Apalagi keberadaannya yang diluar struktur pemerintahan desa walau diketuai oleh seorang kepala pemerintahan kelurahan, sehingga memakan waktu lama untuk membicarakan dan menggalang dukungan pemerintah lokal. 3. Partisipasi dan prakarsa aktif masyarakat untuk menentukan prioritas sekaligus alternatif pemecahan masalah yang muncul dan berkembang serta mampu melakukan bergaining dengan pemerintah dan swasta, jarang dapat ditemui di organisasi masyarakat lokal lainnya. Hal ini muncul karena pendekatan yang digunakan adalah participatory appraisal yang mensyaratkan adanya prakarsa aktif masyarakat setempat.
Hal-hal yang dapat dipelajari • •
•
•
Keberadaan forum sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mampu mendorong prakarsa dan partisipasi aktif mereka, khususnya untuk menghadapi masalah lingkungan hidup yang kompleks. Karakteristik forum ini (FKLH) lain sama sekali dengan forum-forum yang telah terbentuk, khususnya model partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mampu ditumbuhkan. Apalagi didorong oleh situasi sosial-politik (reformasi) yang kondusif seperti saat ini. Dalam forum ini anggota dididik untuk dapat menyusun prioritas dan alternatif pemecahan masalah lingkungan hidup yang mereka hadapi serta mampu melakukan penggalangan dana walau masih relatif kecil untuk membiayai beberapa kegiatan FKLH, sekaligus pengelolaan dana yang sifatnya swakelola dan transparan. Forum ini juga mendidik warga untuk mampu melakukan bergaining dengan dinas/instansi pemerintah serta swasta. Terutama mendidik masyarakat untuk mampu menolak beberapa proyek pemerintah yang dirasa tidak dibutuhkan warga setempat serta mempertahankan kondisi lingkungan setempat dari pencemaran industri.
Kemungkinan-kemungkinan Replikasi Agar FKLH ini dapat direplikasikan di lokasi lain, maka terdapat beberapa prasyarat utama yang harus dipenuhi, antara lain : 1.
2. 3.
Pemilihan lokasi jangan dilakukan pada masyarakat yang lokasinya memiliki kemungkinan akan digusur karena kemungkinan besar kondisi sosial-psikologi masyarakat semacam ini sangat labil. Mereka mengalami krisis keberadaan sehingga tidak begitu memperdulikan masalah yang lain seperti lingkungan hidup di sekitarnya. Pemilihan lokasi jangan ditempatkan pada masyarakat yang memiliki konflik serius antar golongan maupun antara pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat memiliki kesiapan dan minat untuk mengelola suatu forum sejenis. Ini dapat diketahui setelah diadakan survey pendahuluan dengan metoda participatory appraisal. Untuk itu sebelumnya juga perlu dirangsang dengan program atau proyek yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
75
Short List – 5. Kelembagaan 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Political will dan support dari local government perlu ditumbuhkan sejak awal sehingga tidak merintangi pembentukan serta proses legalisasi forum. Perlu dikembangkan secara lebih luas akses informasi lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku seluruh lapisan masyarakat di berbagai unsur yang lebih positif terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dibuat modul pelatihan dan panduan pendanaan dengan menggunakan metoda serta instrumen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Adanya dana simultan yang siap dikucurkan guna membiayai proses perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan FKLH, sekaligus sebagai alat motivasi bagi para anggotanya. Dilibatkannya Non Government Organization sebagai social engineering serta penyiapan pemerintah setempat yang akan terlibat Jaringan antar trainer (partnership) setelah proses pelatihan dilaksanakan perlu terus dijalin dan dikembangkan sebagai upaya pengembangan metoda, pendekatan dan rencana program yang lebih luas lagi.
Upaya FKLH Ke. Bongkaran untuk meningkatkan keperdulian warga terhadap lingkungan mulai terlihat dengan adanya b ih l k
Warga sedang menjemur gabah hasil panen dengan latar pepohonan dan bak sampah dari kerja FKLH Waru Gunung
Pengelola Pantai Ria Kenjeran di Kel. Sukolilo kurang memperhatikan masalah yang dihadapi warga setempat dan saat ini masih terus didekati oleh FKLH
Nara Sumber : 1. Ir. Raphael Anindito, MSc (Project Officer MEIP-GTZ) 2. Ir. Tumpal M. S. Simanjuntak (Training Specialist MEIP-GTZ) 3. Drs. Bambang Budiono, MA (MEIP-GTZ) Alamat : Jl. Sedepmalem No. 20 Surabaya Telp./Fax : (031) 5482793 E-mail :
[email protected] Referensi Lain : (1) Laporan Akhir Participatory Urban Appraisal (MEIP) di 4 kelurahan. (2) Ringkasan pengembangan prakarsa masyarakat dalam perencanaan partisipatif kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui FKLH. (3) Laporan penelitian dan lokakarya perencanaan partisipatif kegiatan pengelolaan lingkungan hidup kelurahan percontohan MEIP Surabaya. (4) Pemecahan masalah dan prioritas program lingkungan hidup 76
Short List – 5. Kelembagaan (5) Tata tertib dan aturan main FKLH. Permasalahan Lingkungan Hidup di Surabaya Kian Banyak & Kompleks
Lembaga Kerjasama Teknik Jerman (GTZ)
PEMDA KMS
MEIP - SURABAYA Untuk Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota surabaya melalui perbaikan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan.
Survey Pendahuluan Oleh Lemlit ITS dan Lembaga Kajian Lingkungan Unibang 4 Wilayah Uji Coba (Wilayah Kelurahan)
Spektra & YLWD melakukan pendampingan & Pelatihan Instansi/Dinas terkait Membantu proyek
SWASTA
PEMERINTAH FKLH Wahana pertemuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat Kelurahan TOKOH MASYARAKAT
MAYARAKAT UMUM
Lingkungan hidup yang lebih baik terpelihara dan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan
77
