KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF (KMP-MPA) Proyek Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir (Developing Sustainable Alternative Livelihoods/DSAL-JFPR 9160) di Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Penanggungjawab: Melva Nababan (President dan CEO PT Osana Internasional Indonesia)
Penyusun: Zulhamsyah Imran, Amiruddin Tahir, Benny Osta Nababan, M. Qustam S, Zulfkifli, Patrick Sullivan, Azhar Ishaq, Iriani Layout dan Desain: Widaryanti
Submitted by:
Desember 2016 PT. Osana International Indonesia
1 Puri Imperium Office Plaza, Ground Fl., Unit G-6 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta 12980 Telephone: +62-21-831-2535 I Facsimile: +62-21-831-1531
DAFTAR ISI 1
2 3
4
5
PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1 1.2 Tujuan ................................................................................................. 1 JENIS KMP MPA .......................................................................................... 1 PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KMP MPA.................. 2 3.1 Pembentukan KMP MPA ..................................................................... 3 3.2 Verifikasi KMP MPA ............................................................................ 6 3.3 Pelatihan Awal .................................................................................... 7 3.4 Evaluasi Proposal................................................................................ 8 3.5 Usulan KMP MPA Layak ..................................................................... 8 3.6 Pengajuan KMP MPA Penerima BP .................................................... 9 3.7 Penetapan KMP MPA Penerima Bantuan ........................................... 9 3.8 Pencairan Bantuan ............................................................................ 10 3.9 Monitoring dan Evaluasi .................................................................... 11 3.10 Pendampingan dan Penguatan Kelompok ........................................ 11 IDENTIFIKASI MASALAH DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM PROSES PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN KMP MPA ................. 13 4.1 Identifikasi Permasalahan ................................................................. 13 4.2 Upaya Penanganan Permasalahan ................................................... 14 PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KMP MPA .......................................... 15
DAFTAR TABEL Tabel 1 Jenis Kelompok kegiatan ........................................................................2 Tabel 2 Daftar KMP MPA beserta status pembentukannya .................................5 Tabel 3 Tim pendamping berdasarkan spesialisasi di lokasi proyek DSAL JFPR 9160 .................................................................................12
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Proses pembentukan dan pengembangan KMP MPA .........................3 Gambar 2 FGD dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau ...........4 Gambar 3 FGD di Kecamatan Pulau Derawan .....................................................4 Gambar 4 Gambar FGD di Kecamatan Maratua ..................................................5 Gambar 5 Pelatihan Kelompok oleh Tim Comdev ................................................8 Gambar 6 Penyusunan Proposal KMP Kuba Dalawan .........................................8 Gambar 7 Gambar Penandatanganan Kontrak KMP ............................................9 Gambar 8 Rapat Sebelum Pembukaan Rekening ..............................................10 Gambar 9 Pendampingan Kelompok oleh Tim Comdev dan TPD ………………11
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program Developing Sustainable Alternative Livelihoods (DSAL-JFPR 9160 ) in Coastal Fishing Communities in The Coral Triangle adalah salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat pesisir guna mengembangkan mata pencaharian alternatif untuk masyarakat miskin yang didanai oleh Japan Fund For Poverty Reduction (JFPR 9160) melalui Asian Development Bank (ADB) yang tertuang dalam Letter of Agreement (LOA) DSAL-JFPR 9160 pada tanggal 13 September 2013. Program ini merupakan bentuk kerjasama negara anggota dari The southeast Asia Coral Triangle Iniative (CTI) dalam menjaga ketahanan wilayah pesisir, ekosistem kelautan dan masyarakat, terutama yang berbatasan dengan Kawasan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) yang dapat menambah dukungan untuk kegiatan mata pencaharian bagi masyarakat miskin. Dalam proses implementasinya, pemberdayaan masyarakat pesisir miskin dilakukan dengan menyalurkan Bantuan Pemerintah (BP) melalui Kelompok Masyarakat Pesisir Mata Pencaharian Alternatif (KMP MPA). Petunjuk Teknis Implementasi Program ini telah diatur dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 2A/PER-DJPRL/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk Proyek Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Masyarakat Pesisir (Developing Sustainable Alternative Livelihoods/DSAL-JFPR 9160). Dalam Petunjuk Teknis tersebut disebutkan bahwa salah satu indikator ouput dari kegiatan ini adalah tersedianya jenis kelompok kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) yang dikembangkan melalui proses partisipatif lewat perencanaan bersama antara masyarakat sasaran, tenaga pendamping desa (TPD), konsultan pelaksana, dan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau). Untuk mengambil pelajaran dari proses dan dinamika pembentukan dan pengembangan kelompok KMP MPA, maka dipandang perlu untuk mendokumentasikan proses pembentukan dan pengembangan KMP MPA program DSAL JFPR 9160 ini. 1.2 Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah mendokumentasikan proses pembentukan dan pengembangan KMP MPA serta mengambil pelajaran dari kegiatan KMP MPA program DSAL JFPR 9160.
2 JENIS KMP MPA Kelompok Masyarakat Pesisir Mata Pencaharian Alternatif (KMP MPA) adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha penunjang/alternatif bidang kelautan dan perikanan ataupun usaha lainnya serta terkait dengan pelestarian lingkungan. Untuk mencapai indikator output dan outcome yang telah dicanangkan pada program ini, maka jenis KMP-MPA yang dibentuk terdiri dari 4 jenis kelompok kegiatan, yaitu (a) kelompok ekowisata bahari, (b) ~1~
kelompok pengelolaan pesisir, (c) kelompok pembangunan prasarana, dan (d) kelompok usaha, seperti disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Jenis Kelompok kegiatan No Jenis Kelompok kegiatan Fungsi 1. Ekowisata Bahari Menyiapkan dan melaksanakan rencana pengelolaan usaha ekowisata bahari 2. Pengelolaan Pesisir Menyiapkan dan melaksanakan rencana pengelolaan wilayah pesisir tingkat desa 3. Pembangunan Prasarana Menyiapkan perencanaan, dan melaksanakan pembangunan prasarana dasar 4.
Kelompok Usaha (pengolahan, perikanan tangkap, budidaya)
Menyiapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan
1.
Kelompok Kegiatan Ekowisata Bahari Kelompok Kegiatan Ekowisata Bahari merupakan KMP-MPA yang berfungsi untuk menyiapkan dan melaksanakan rencana pengelolaan usaha ekowisata bahari. Bantuan untuk jenis kelompok ekowisata bahari antara lain berupa fasilitas pendukung kegiatan ekowisata bahari, traking magrove, pondok wisata, pembuatan souvenir, pelatihan menjadi pemandu ekowisata.
2.
Kelompok Kegiatan Pengelolaan Pesisir Kelompok Kegiatan Pengelolaan Pesisir merupakan KMP-MPA yang berfungsi untuk menyiapkan dan melaksanakan rencana pengelolaan wilayah pesisir tingkat desa.
3.
Kelompok Pembangunan Sarana Kelompok Kegiatan Pembangunan Sarana merupakan KMP-MPA yang berfungsi untuk menyiapkan perencanaan, dan melaksanakan pembangunan prasarana dasar desa. Bantuan untuk jenis kelompok Pembangunan Prasarana antara lain berupa: pembangunan sarana air bersih, pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan, pengelolaan sampah, drainase, MCK, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.
4.
Kelompok Usaha Kelompok Usaha merupakan KMP-MPA yang berfungsi untuk menyiapkan rencana dan pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan misalnya budidaya laut, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran oleh rumah tangga masyarakat pesisir.
3 PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KMP MPA Berdasarkan status proses pembentukan KMP MPA, terdapat 2 jenis status KMP MPA dalam program Developing Sustainable Alternative Livelihoods (DSAL-JFPR 9160), yaitu:
~2~
1. KMP MPA yang sudah ada di desa dan dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan dokumen Proyek DSAL-JFPR 9160, dan 2. KMP MPA baru yang dibentuk dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan Konsultan DSAL-JFPR 9160. Proses pembentukan dan pengembangan KMP MPA yang mencakup KMP MPA baru dan lama secara lengkap disajikan pada Gambar 1, sedangkan uraian ringkas dari setiap kegiatan dilakukan disajikan pada sub bab berikutnya.
Gambar 1 Proses pembentukan dan pengembangan KMP MPA Program DSAL JFPR 9160 3.1 Pembentukan KMP MPA Salah satu proses terpenting dalam pengembangan kelompok masyarakat pesisir adalah membentuk kelompok. Pada tahap awal telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali informasi dalam rangka membentuk KMP MPA dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. Hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat 5 tahapan atau proses dalam pembentukan kelompok, yaitu: (1) sosialisasi rencana proyek kepada masyarakat pesisir; (2) melakukan pertemuan ~3~
kelompok; (3) menyiapkan proposal kelompok untuk diusulkan ke lembaga; (4) melegalkan kelompok dengan surat keputusan; dan (5) melakukan pendampingan teknis untuk pengembangan kelompok.
Gambar 2 FGD dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau
Gambar 3 FGD di Kecamatan Pulau Derawan ~4~
Gambar 4 Gambar FGD di Kecamatan Maratua Pada tahapan ini, juga dilakukan identifikasi terhadap keberadaan KMP MPA eksisting. Dalam proses yang dilakukan pembentukan dan pengembangan KMP MPA dilakukan secara bertahap, yaitu Tahap 1 (Juni-Agustus) dan Tahap 2 (September-Desember). Pada Tahap 1 terdapat 15 KMP MPA yang ditetapkan sebagai kelompok penerima BP yang mencakup 2 jenis kelompok, yaitu kelompok wisata dan kelompok usaha. Dari 15 KMP tersebut 5 diantaranya merupakan KMP baru dan selebihnya adalah KMP lama. Pada Tahap 2 ditetapkan 25 KMP MPA sebaga kelompok penerima BP yang sudah mencakup 4 jenis kelompok usaha sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Dari 25 KMP MPA pada tahap 2 ini sebagian besar adalah kelompok yang baru dibentuk yaitu sebanyak 16 KMP. Tabel 2 Daftar KMP MPA beserta status pembentukannya No I A 1 2 B 3 4 5 6
Nama KMP
Desa
TAHAP 1 Kelompok Ekowisata Gurita Payung-Payung Bahaba Lestari Teluk Alulu Kelompok Usaha Hand of Maratua Bohesilian Mella Danakan 1 Bohesilian Made in Maratua Bohesilian Matahari Payung-Payung
Jenis Usaha
Status KMP
Ekowisata Ekowisata penyewaan snorkel
Baru Baru
Pebuatan souvenir Pembuatan abon Ikan Pebuatan souvenir Pembuatan bakso ikan dan abon
Lama Baru Lama Lama
~5~
No 7 8 9 10 11
Nama KMP
Desa
13 14 15 II A
Maratua Nikmat Teluk Harapan Wira Karya Teluk Alulu Laut Biru Tanjung Batu Tenggiri 1 Semanting Tenggiri 2 Semanting Karya Maju Pegat Bersama Ikan Kakap P.Derawan Lahing Derawan P.Derawan Rasa Maratua Teluk Harapan TAHAP 2 Kelompok Ekowisata
1
Maratua Trip
2 3 4 5 6 7
15 D 16 17 18
Ikan Tuna M Payung-Payung Anggrek Payung-Payung Mawar Payung-Payung Pogo Payung-Payung Maratua Center Teluk Harapan I Love Maratua Teluk Harapan Samudera Teluk Alulu Maratua Kuba Delawan P.Derawan Ikan Tuna D P.Derawan Lumba-Lumba P.Derawan Kelompok Pengelolaan Pesisir BKK Silian Lestari Bohesilian Ngugu Unas P.Derawan Kelompok Pembangunan Prasarana BKK Payung Payung-Payung Lestari Pelutu Mole P.Derawan Kelompok Usaha Mella Danakan 2 Bohesilian Maratua Salt Fish Bohesilian Sari Laut Bohesilian
19
Melati
Payung-Payung
20
Ikan Tenggiri
Tanjung Batu
21
Usaha Baru Suhana Sanrangeng Bandeng Laut 1 Derawan Lestari Bandeng Laut 2
12
8 9 10 11 B 12 13 A. 14
22 23 24 25
Bohesilian
Jenis Usaha Amplang ikan Pembuatan gantungan kunci Pengembangan Usaha Ikan Asin Pembuatan kerupuk ikan Pembuatan kerupuk ikan
Status KMP Lama Lama Lama Lama Lama
Pembauatn terasi udang
Baru
Pembuatan gantungan kunci Pembuatan gantungan kunci Pengolahan abon ikan
Baru Lama Baru
Bersepeda menikmati keindahan maratua Penyewaan snorkling Penyewaan snorkling Penyewaan pelampung Penyewaan sampan Rental snorkling Penyewaan snorkling
Lama Baru Baru Baru Baru Baru Baru
Penyewaan snorkling
Baru
Souvenir dan cinderamata Souvenir dan cinderamata Souvenir dan cinderamata
Lama Baru Baru
Transplantasi karang Pengelolaan lamun
Lama Baru
Pondok infromasi
Baru
Pondok infromasi
Baru Baru Lama Baru
Tanjung Batu
Amplang ikan Ikan asin Keripik pisang dan sukun Pembuatan kripik pisang dan sukun Amplang ikan, kerupuk ikan, pentolan ikan Ikan basah
Tanjung Batu
Ikan asin
Semanting P.Derawan Semanting
Kerupuk ikan Oleh-oleh kue khas pesisir Kerupuk ikan
Baru Lama Lama Lama Lama Baru Lama
3.2 Verifikasi KMP MPA Kegiatan verifikasi KMP MPA dilakukan terhadap KMP MPA yang telah terbentuk sebelum ada program DSAL JFPR 9160. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah persyaratan KMP MPA yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 2A/PER-DJPRL/2016 telah terpenuhi. ~6~
Kegiatan identifikasi dan verifikasi KMP menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan penilaian sejauh keseriusan KMP untuk menjalankan kegiatan pengembangan mata percaharian alternatif sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Proses identifikasi dan verifikasi KMP dilakukan oleh tim Community Development. Tim ini mengunjungi KMP yang sudah terbentuk disetiap lokasi yang sudah ditunjuk. Selain melakukan kegiatan verifikasi, secara bersamaan juga dilakukan penyusunan profil KMP. Profil KMP memberikan gambaran dan informasi setiap KMP yang ada di Kecamatan Maratua dan Kecamatan Pulau Derawan. Profil KMP menyajikan berbagai informasi dari KMP MPA, nama dan jumlah, lokasi KMP, jenis usaha, status usaha, sumber bahan dan pemasaran. Profil setiap KMP telah disajikan dalam media informasi berupa website, yaitu https://maspesisir.wordpress.com/ 3.3 Pelatihan Awal Pelatihan awal adalah pelatihan yang diberikan pada awal persiapan KMP MPA untuk mendapatkan BP. Pelatihan awal ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan (need assessment) yang dilakukan oleh Tim Konsultan saat melakukan pembentukan dan verifikasi kelompok. Beberapa jenis pelatihan awal yang diberikan kepada KMP MPA adalah : 1. Pelatihan manajemen kelompok. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman arti pentingnya berkelompok; 2. Pelatihan konsep mata pencaharian alterntaif. Tujuan pelatihan ini adalah agar anggota KMP memahami konsep dan tujuan dari pengembangan MPA, serta tujuan dari pelaksanaan proyek. Hal ini dimaksudkan karena proyek pengembangan MPA ini memiliki misi khusus atau spesifik, yaitu terkait dengan pengembangan MPA berbasis ekosistem; 3. Penyusunan proposal. Tujuan pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman dan tata cara menyusun proposal yang sesuai dengan pedoman teknis operasional proyek. Pemahaman tersebut menyangkut, susunan atau struktur dari proposal, justifikasi pemilihan jenis usaha yang diusulkan, tujuan kegiatan, penyajian pemahaman KMP terhadap proses produksi yang akan dilakukan, perkiraan biaya yang dibutuhkan mencakup biaya investasi dan biaya produksi, serta perkiraan pendapatan kelompok; 4. Pelatihan pengemasan produk yang bersih. Tujuan pelatihan adalah agar KMP MPA mampu mengemas produk yang dihasilkan dengan lebih baik; 5. Pelatihan membangun jaringan pemasaran. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan pemahaman atau pengetahuan anggota KMP untuk meningkatkan atau memperluas jaringan pemasaran produk mereka, khususnya pada saat telah terjadi peningkatan kapasitas produksi;
~7~
Gambar 5 Pelatihan Kelompok oleh Tim Comdev
Gambar 6 Penyusunan Proposal KMP Kuba Dalawan 3.4 Evaluasi Proposal Penetapan sebuah KMP layak mendapatkan BP adalah dengan melakukan evaluasi proposal yang telah dibuat oleh masing-masing KMP. Evaluasi proposal ini dilakukan Tim Konsultan. Evaluasi proposal dilakukan dengan mengecek kelengkapan atau persyaratkan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut adalah (a) kelengkapan administrasi (kelengkapan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisil, Surat Keterangan Pekerjaan), (b) Kelayakan finansial, (c) Kelayakan teknis, (d) Kelayakan pasar, dan (e) Kelayakan lingkungan. Jika terdapat proposal yang belum lengkap, maka Comdev dan TPD akan mengembalikan proposal kepada KMP dan memberikan pendampingan untuk menyempurnakan proposal tersebut. 3.5 Usulan KMP MPA Layak Hasil evaluasi proposal yang dilakukan oleh Tim Konsultan ditindaklajuti dengan mengajukan surat permohonan usulan KMP Layak kepada Dinas Kelautan dan ~8~
Perikanan Kabupaten Berau. Surat usulan Tim Konsultan dilengkapi dengan hasil evaluasi kelayakan proposal sebagai penerima BP. 3.6 Pengajuan KMP MPA Penerima BP Usulan KMP layak penerima BP dari Tim Konsultan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau dengan mengajukan permohonan kepada PMO Direktorat Pendayaguaan Pesisir, Direktoral Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan sebagai KMP MPA yang resmi menerima BP. 3.7 Penetapan KMP MPA Penerima Bantuan Penetapan penerima bantuan merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau dan PMO JFPR/PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir. Proses penetapan diawali dengan telaah secara cepat dan mendalam oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau setelah mendapatkan rekomendasi dari konsultan JFPR 9160 yang telah melakukan evaluasi dan penilaian kelayakan proposal KMP. Proses penetapan usulan KMP layak didanai dilakukan dinas setelah melakukan koordinasi tim konsultan di lapangan dan tenaga pendamping desa (TPD). Pada Tahap I, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau telah mengusulkan 15 KMP yang layak mendapatkan BP. KMP layak didanai diajukan melalui surat kepada dinas nomor 523/D.3/1837/2016 tertanggal 16 Agustus 2016. Kelima belas KMP yang diajukan tersebar 9 KMP di Kecamatan Maratua dan 6 KMP di Kecamatan Pulau Derawan. Gambar 7 Gambar Penandatanganan Kontrak KMP Dengan memperhatikan surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan, maka PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir mengeluarkan surat keputusan nomor 3784/PPK/PP/VIII/ 2016 tertanggal 24 Agustus 2016 tentang penetapan kelompokkelompok masyarakat mata pencaharian alternative (KMP-MPA JFPR 9160) tahap I, Program Developing Sustainable Alternative Livelihood in Coastal Fishing Communities in the Coral Traingle Indonesia. Pada Tahap II, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau telah mengusulkan 25 KMP yang layak mendapatkan BP. KMP layak didanai diajukan melalui surat kepada dinas nomor 523/D.3/2328/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Berdasarkan Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau, PPK Direktorat Pendayagunaan Pesisir
~9~
mengeluarkan surat keputusan nomor 5233/ppk/pp/xi/2016 tertanggal 7 Nopember 2016 tentang penetapan KMP-MPA JFPR 9160 tahap II sebanyak 25 KMP. Dari 15 KMP MPA yang ditetapkan sebagai penerima BP Tahap 1, terdapat 1 KMP mengundurkan diri. Pada Tahap 2, dari 25 KMP MPA yang ditetapkan sebagai penerima BP juga terdapat 1 KMP MPA yang mengundurkan diri. Kedua KMP MPA tersebut adalah Kelompok Rasa Maratua Desa Teluk Harapan dan Kelompok Bandeng Laut 2 Desa Teluk Semanting. Alasan pengunduran diri KMP MPA tersebut akan disajikan pada pembelajaran yang dapat dipetik dari pembentukan KMP MPA. 3.8 Pencairan Bantuan Dana BP DSAL-JFPR 9160 disalurkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada KMP MPA menjadi bantuan peningkatan mata pencaharian alternatif pada Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Pulau Maratua kepada KMP-MPA dalam rangka pelaksanaan Program DSAL-JFPR 9160. Penyaluran BP DSAL-JFPR 9160 dilaksanakan dengan cara KMP MPA membuka rekening penampungan di Bank Pemerintah terdekat (BRI) atas nama kelompok yang diwakili oleh pengurus (ketua dan sekretaris atau bendahara). Pencairan BP DSAL JFPR 9160 dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu : 1. Tahap 1 sebesar 70% dari keseluruhan dana BP DSAL-JFPR 9160 yang diterima, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). 2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana BP DSAL-JFPR 9160 yang diterima, dengan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan dokumentasi dan bukti pengeluaran/pembelanjaan yang sah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau dan Sekretariat DSALJFPR 9160.
Gambar 8 Rapat Sebelum Pembukaan Rekening ~ 10 ~
3.9 Monitoring dan Evaluasi Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Proyek DSAL-JFPR 9160 yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (input), pelaksanaan (proses), keluaran (output), tujuan, dan sasaran kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana tahapan monitoring. Evaluasi atau penilaian dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan Proyek DSALDSAL-JFPR 9160 berdasarkan indikator kinerja masukan (input), pelaksanaan (proses) dan keluaran (output) dari hasil monitoring. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Proyek DSAL-JFPR 9160 tahun berikutnya. Kegiatan Monev ini difokuskan pada 14 KMP tahap yang telah mendapatkan bantuan sampai pada bulan Desember 2016. Adapun untuk 25 KMP MPA tahap 2 belum dilakukan kegiatan Movev. Pelaksanaan dan hasil dari MONEV ini disajikan secara khusus dalam pembelajaran MONEV program DSAL JFPR 9160. 3.10 Pendampingan dan Penguatan Kelompok Pada Gambar 1 terlihat bahwa kegiatan pendampingan dilakukan sejak awal sampai akhir program, yaitu sejak kegiatan pembentukan KMP MPA sampai kegiatan MONEV program. Pendampingan dilakukan dalam rangka menguatkan KMP MPA. Gambar 9 Penguatan kelompok menjadi Pendampingan Kelompok oleh Tim Comdev dan TPD hal yang sangat penting dalam mensejahterakan anggota masyarakat. Penguatan kelompok di Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua dilakukan dengan cara penyadaran potensi dan aset SDA yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian anggota kelompok diajak berpikir dan menganalisis secara kritis mengenai keadaan yang sedang dialami. Dengan demikian, anggota kelompok akan mampu memiliki wawasan baru, kepekaan dan kesadaran yang memungkinkan mereka memiliki keinginan untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk merubah keadaan yang mereka alami. Dalam proses pendampingan ini, anggota yang tergabung dalam kelompok diajak untuk bermusyawarah atau diskusi mengenai keadaan yang sedang dialami, keinginan, dan proses pencapaian keinginan. Hasil dari proses-proses tersebut selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bentuk proposal.
~ 11 ~
Pendampingan kelompok mendorong anggota kelompok agar memiliki rasa kepedulian terhadap keadaan dan juga menumbuhkan kekompakan antar sesama anggota. Pendampingan yang dilakukan menggunakan media diskusi sebagai sarana penyadaran. Pembahasan dalam diskusi banyak yang berkaitan dengan pengetahuan anggota kelompok mengenai usaha yang diajukannya. Selain itu juga, membahas mengenai aset alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki keterampilan, keinginan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga diperlukan kelompok-kelompok yang berbeda pula jenis usahanya. Dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok, akhirnya para anggota kelompok dapat saling belajar dan kerja sama dalam mewujudkan kelompok yang aktif dan mandiri. Karena bagaimana pun juga ketika ilmu pengetahuan berkembang sangat lambat di lingkungan masyarakat, maka kualitas penduduknya akan senantiasa rendah meskipun ketersediaan sumberdaya alamnya melimpah. Pendampingan kelompok juga dapat mengubah cara hidup anggota yang cenderung lebih individualis menjadi berkelompok. Para anggota berusaha disadarkan akan besarnya manfaat hidup secara berkelompok. Karena, setiap manusia memiliki persoalan yang berbeda-beda. Dengan hidup secara berkelompok, anggota kelompok akan mudah dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan demikian anggota kelompok dapat hidup lebih sejahtera dan kompak. Pendampingan dan penguatan kelompok dilakukan oleh Comdev (Community Development) lapang dan Tenaga Pendamping Desa (TPD). Pada saat ini, terdapat 3 orang Comdev lapang yang mewakili masing-masing wilayah dan 3 orang Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang bertugas di Kecamatan Pulau Derawan (1 orang) dan Kecamatan Maratua (2 orang). Jumlah Tenaga Pendamping Desa ini masih kurang karena seharusnya TPD mewakili setiap desa. Sebagai contoh 1 orang TPD Tanjung Batu harus mendampingi 1 Kecamatan Pulau Derawan. Sedangkan livelihood spesialis bertugas untuk penguatan dan pendampingan mata pencaharian oleh setiap KMP MPA. Secara rinci Comdev dan wilayah penguatan dan pendampingan kelompok disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3 Tim pendamping berdasarkan spesialisasi di lokasi proyek DSAL JFPR 9160 Azhari
Tanggung jawab Comdev
Patrick
Comdev
Iriani
Comdev
Wenno
Kedua Kecamatan
Misbon
Livelihood Spesialist TPD
Erwin Rosmianto Astuti
TPD TPD TPD
Pulau Derawan Maratua Pulau Derawan
Nama
Kecamatan Pulau Derawan (berbasis pada wilayah daratan) Pulau Derawan (berbasis pada wilayah kepulauan) Maratua
Maratua
~ 12 ~
Desa Tanjung Batu dan Teluk Semanting Pulau Derawan dan Pegat Teluk Harapan, Teluk Alulu, Payung-payung dan Bohesilian. Seluruh Desa pada 2 kecamatan Bohe Silian dan Payung Payung Pulau Derawan dan Pegat Teluk Harapan dan Teluk Alulu Tanjung Batu dan Semanting
4 IDENTIFIKASI MASALAH DAN UPAYA PENANGANANNYA DALAM PROSES PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN KMP MPA 4.1 Identifikasi Permasalahan Selama proses pembentukan dan pendampingan KMP MPA program DSAL JFPR 9160 terdapat sejumlah permasalahan atau kendala yang dihadapi. Permasalahan tersebut mencakup aspek administrasi dan teknis yang dihadapi oleh Tim Pendamping di lokasi proyek, yaitu: 1. Kesulitan Memenuhi Persyaratan ADM Ditemukan dalam beberapa kasus pembentukan dan verifikasi anggota KMP MPA, terdapat anggota yang masih tidak memenuhi persyaratan anggota yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor: 2A/PER-DJPRL/2016, seperti kelengkapan fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan. Hal lain yang dipandang memberatkan anggota KMP MPA, yang mana telah menyebabkan mundurnya 2 KMP MPA setelah ditetapkan sebagai kelompok penerima Bantuan Pemerintah adalah terkait dengan pembukaan rekening yang diangpap jauh dari lokasi mereka serta adanya biaya sendiri yang harus dikelurkan untuk mengurus pembukaan rekening tersebut. Demikian juga pada saat pencairan bantuan yang harus dilakukan di Tanjung Batu. 2. Domisi anggota KMP di tempat lain Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah adanya anggota KMP MPA memiliki domisili berada di luar desa/kampung dimana KMP MPA dibentuk. Umumnya hal ini terjadinya karena adanya kedekatan antar anggota kelompok, sehingga meskipun anggota tersebut berada di luar desa/kampung tetap menjadi anggota KMP MPA. 3. Anggota kelompok adalah satu keluarga Ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis bahwa keanggotaan berdasarkan rumah tangga, satu KMP-MPA terdiri dari rata-rata 5 rumah tangga per kelompok. Untuk menjaga dan mempertimbangkan rasa keadilan maka tidak boleh dalam 1 rumah tangga, lebih dari 1 orang tergabung dalam 1 KMP-MPA yang sama, ini juga masih terkadang ditemukan ketidak sesuaian dengan kondisi KMP MPA. Pada beberapa kasus ditemukan lebih dari 1 orang dalam satu keluarga tergabung dalam 1 KMP MPA. 4. Keterbatasan alat transportasi bagi TPD Comdev Dalam khusus program Bantuan Pemerintah proyek DSAL JFPR 9160 ini, secara spesifik 8 lokasi (kampung) yang menjadi lokasi implementasi program secara geografi memiliki jarak yang jauh dengan sistem transportasi yang terbatas. Kampung implementasi program yang berada di Kecamatan Meratua meskipun 3 diantaranya terhubung dengan jalur darat, namun keterbatasan angkutan atau sarana transportasi menyebabkan aspek transportasi menjadi terkendala. Demikian juga dengan 1 kampung hanya dapat diakses dengan jalur laut. Kondisi yang lebih sulit dialami untuk kasus Kampung Pegat di Kecamatan Pulau Derawan, kampung ini hanya dapat diakses dengan jalur transportasi laut dengan frekuensi reguler ~ 13 ~
yang sangat terbatas. Hal-hal inilah yang menjadi faktor pembatas dalam interaksi antara tim pendamping dengan anggota KMP MPA. 5. Lokasi domisili TPD dan Comdev Hal spesifik lainnya yang dihadapi dalam prgram ini adalah bahwa Tim Pendamping khususnya TPD berdomisili di luar lokasi KMP MPA. Kondisi ini diperparah dengan keterbatas sistem transportasi yang telah diuraikan pada poin 4. Permasalahan keterbatasan alat transportasi dengan domisili pemdamping di luar lokasi proyek adalah faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan pengembangan program pengembangan masyarakat. 6. Potensi Pemanfaatan Bantuan untuk Peruntukan Lain Permasalahan lainnya yang perlu diantasipasi adalah adanya potensi dari KMP MPA untuk memanfaatkan bantuan pemerintah yang telah diterima untuk peruntukan yang lain. Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap 14 KMP MPA Tahap 1 penerima Bantuan Pemerintah, teridentifikasi 1 KMP MPA yang belum melakukan pembelanjaan dan penyusunan Laporan Keuangan. 4.2 Upaya Penanganan Permasalahan Berdasarkan beberapa masalah yang muncul selama proses pembentukan dan pendampingan KMP MPA program Bantuan Pemerintah DSAL JFPR 9160 ini, konsultan serta TPD melakukan upaya-upaya penanganan sebagai berikut: 1. Memfasilitasi pemenuhan kelengkapan administrasi Anggota KMP MPA yang belum memiliki kelengkapan administrasi sebagaimana yang disebutkan di atas, oleh konsultan dan tim pendamping di desa/kampung melakukan pendekatan kepada pihak terkait untuk mendapatkan persyaratan yang diminta. Persyaratan administrasi yang umum ditemukan tidak lengkap adalah keterangan domisili. Tim pendamping di lapangan memfasilitasi anggota KMP MPA dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan surat-surat yang diperlukan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan kepada Kepala Desa/Kampung bahwa diperlukan Surat Keterangan Domisi sebagai persyaratan administrasi untuk pengajuan mendapatkan Bantuan Pemerintah. Upaya tersebut telah berhasil mengatasi permasalahan ketidaklengkapan data administrasi KMP MPA. Terkait dengan KMP MPA yang mengundurkan diri, maka konsultan dan tim pendamping meminta agar dilakukan secara formal dengan mengajukan surat pengunduran diri yang dilengkapi dengan alasan pengunduran diri. Hal dimaksudkan sebagai bahan dokumentasi dan sebagai bahan pembelajaran pada masa yang akan datang. 2. Memfasilitasi KMP yang memiliki anggota tidak sesuai persyaratan Sebagaimana telah disebutkan pada permasalahan di atas, bahwa terdapat KMP yang memiliki anggota KMP MPA yang tidak berdomisili di desa atau kampung lokasi proyek, serta adanya indikasi anggota KMP MPA berasal dari 1 keluarga, maka konsultan bersama tim pendamping melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan adalah: a. Mengintensifkan diskusi dengan anggota KMP MPA dan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan Petunjuk Teknis Operasional Proyek terkait ~ 14 ~
dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan dengan upaya ini, anggota KMP MPA memiliki pemahaman dan tidak menimbulkan salah persepsi terhadap kegiatan yang dilakukan. b. Menyarankan dilakukan pergantian kepada anggota KMP MPA baik yang domisilinya di luar desa/kampung lokasi proyek, maupun anggota kelompok yang berasal dari 1 keluarga. Upaya ini berhasil dilakukan sehingga dari KMP MPA yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Meminimalisir potensi penggunaan Bantuan Pemerinah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan penggunaan Bantuan Pemerintah adalah: - Memberikan pemahaman terkait syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah - Melengkapi surat peruntukan atau penggunaan dana yang ditandatangani oleh anggota kelompok pada saat akan melakukan pencairan dana - Memberikan pemahaman akan tanggungjawab dan komitmen untuk memanfaatkan bantuan sesuai yang telah disepakati dalam kontrak masyarakat. - Melakukan pendampingan pada saat pencairan dana bantuan dan pada saat pembelanjaan barang. Dari upaya-upaya tersebut yang disertai dengan semangat yang ingin berkembang dari para anggota KMP, pemanfaatan Bantuan Pemerintah sejauh ini tidak mengalami penyimpangan.
5 PEMBELAJARAN PEMBENTUKAN KMP MPA Dari proses pelaksanaan program, khususnya sejak pembentukan KMP MPA sampai dengan pencairan dana bantuan dan pembelanjaan, terdapat hal-hal penting yang dapat ditarik sebagai pembelajaran dari kegiatan ini, yaitu: 1.
Tidak menutup kemungkinan ada anggota KMP MPA yang akan memanfaatkan Bantuan Pemerintah tidak sesuai dengan pengajuan yang telah diusulkan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya untuk meminimalisir kemungkinan ini terjadi. Peran Tenaga Pendamping Desa (TPD) sangat penting dalam melakukan pendampingan mulai dari penyiapan program, pencairan bantuan, pembelanjaan dan pertanggungjawaban anggota KMP MPA.
2.
Upaya pemahaman anggota KMP MPA terkait dengan maksud dan tujuan pembentukan kelompok mata pencaharian alternatif dan persyaratan program diawal sangat penting, untuk mempermudah proses pembentukan kelompok, pencairan bantuan sampai implementasi program.
3.
KMP MPA yang dibentuk sesuai dengan usaha yang dijalani secara umumnya lebih mudah dalam proses penguatan kelompok dibandingkan dengan KMP MPA dengan usaha baru. Hal ini disebabkan karena usaha tersebut telah berjalan dan hanya membutuhkan pengembangan. ~ 15 ~
4.
Kesadaran berkelompok dan berusaha dan keseriusan anggota KMP MPA sangat membantu kelancaran program pendampingan dan penguatan anggota KMP MPA.
5.
Terdapat syarat-syarat yang dianggap berat bagi sebagian KMP MPA, khususnya yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaan atau pengadaannya, ke depannya perlu dipertimbangkan dalam program-program sejenisnya.
6.
Peran Tim Pendamping yang sangat strategis ini akan sangat optimal, manakala kendala-kendala transportasi dari dan menuju lokasi program dapat diantisipasi. Usulan bahwa ruang wilayah kerja TPD yang sangat luas dan terkendala aspek transportasi perlu diperhatikan.
~ 16 ~
