DESEMBER 2008

TERBITAN DWIMINGGUAN

GELIAT KOTA METROPOLITAN

EDISI XXIII / DESEMBER 2008

http://inforkom.palembang.go.id

Rumah Murah Bagi Guru dan Warga Miskin Angsuran Ringan, Bisa Dicicil Rp 10.000/hari Palembang, WK Pemprov Sumsel pada 2009 mendatang segera membangun 2.000 unit rumah di kawasan Jakabaring. “Tahap awal kami bangun 1.000 rumah untuk guru, kemudian 1.000 lagi untuk tukang ojek, sopir, dan buruh informal lain,” ujar Gubernur Sumsel Alex Noerdin seusai menggelar rapat bersama pejabat Pemprov Sumsel, Rabu (3/12). Sistem pembayaran dengan menggunakan angsuran ringan, disesuaikan dengan penghasilan guru dan buruh sektor informal. Dengan cara ini diharapkan dalam waktu 10 tahun, para guru dan karyawan sektor informal akan memiliki rumah sendiri. Sementara pendanaan akan berasal dari APBN dan dukungan pihak ketiga. Pemkot Palembang Bangun 500 Rumah Selain Pemprov Sumsel, Pemerintah Kota Palembang dalam waktu dekat juga berencana membangun 500 unit rumah. “Warga miskin akan kami beri kemudahan mendapatkan perumahan. Saat ini, kami masih mencari lahan,” kata Walikota Palembang, Eddy Santana Putra.

“Angsuran jelas ringan, kan tujuan membantu. Sehingga warga yang berpenghasilan rendah segera memiliki rumah dengan cara mencicil Rp 10 ribu. Selain itu, diupayakan tepat sasaran,” tambah Eddy. Sementara itu, anggota Komisi IV

DPRD Kota Palembang Harmen Abbas menyambut positif rencana pembangunan rumah ini. Kendati demikian ia mengharapkan proses pendataan dan pengawasan benar-benar dijalankan agar program ini tepat sasaran. (yat/rio)

Upah Minimum Kota Meningkat Palembang, WK. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) pada 2009 mendatang sebesar Rp 835.875 atau sekitar 12,5 persen. Jumlah ini lebih besar dari UMK pada tahun 2008 yang hanya sebesar Rp 783.000. “Usulan ini sudah kesepakatan antara Dewan Pengupahan, unsur pengusaha dan pekerja, pemerintah bahkan perguruan tinggi,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Aidin, saat rapat koordinasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di ruang Paripurna DPRD Palembang, Senin (14/12). Ia menerangkan, pembahasan UMK

2009 terkait dengan penentuan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di suatu daerah. Selain itu, juga memerhatikan indeks harga konsumen sepertu kemampuan perusahaan, pasar kerja maupun penyerapan tenaga kerja serta upah yang berlaku. Penentuan upah juga didasarkan pada tingkat kebutuhan hidup layak atau KLH seorang pekerja. ”Berdasarkan perhitungan, tingkat inflasi di Kota Palembang mencapai 14,19 persen dan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen. Berdasarkan asumsi itulah, kemudian UMK Palembang di tetapkan,” jelas Aidin. Ditambahkannya, pihaknya saat ini tengah menunggu rekomendasi Walikota

Palembang guna menyetujui usulan tersebut. Apabila ini disetujui, maka walikota akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur. “Idealnya, sebagai barometer provinsi, UMK Palembang seharusnya lebih tinggi dari kabupaten/ kota lain di Sumsel,” kata Aidin. Sementara itu, Walikota Palembang Ir.H.Eddy Santana Putra, MT menilai kenaikan upah minimum kota saat ini belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja. “Ya, minimum Rp 1 juta, harusnya. Hal ini tentu harus diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Palembang,” kata Eddy. (lik)

Teras

2 Diterbitkan Oleh: DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA PALEMBANG SUSUNAN REDAKSI Pengarah: Drs. H. Rismalyani Kepala Dinas Inforkom Kota Palembang Penanggung Jawab: Kasubdin Pelayanan Inforkom Kota Palembang Pemimpin Redaksi: Drs. H. Thamrin Redaktur Pelaksana: Hidayatullah Adronafis, SE Sekretaris Redaksi: Tuty Eliaty Efrodina, SH Keuangan: Zamhari, S.Sos, Zubaidah Staf Redaksi: Bambang Irawan S, SH Drs. H. Thamrin, Hj. Djuwita Ghazali,SH, Hj. Asmawaty Thohironie, SH, Drs. Husin Djauhari, Iin Indraswari, S.Kom, Indra Sena Wirawan, SE, Lilik Wijayanti, Widya Oktarina, ST, Hidayatullah Adronafis, SE, Rio Esha Saputra Juan Kelly, SH Fotografer: Mastop, SH, Sairin, Winardi, SE Desain Grafis/Lay Out: Djoean Kellij Distribusi: Syahlan, Junaidi Alamat Redaksi: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang (Depan Wisma Prodexim) Telp. : (0711) 352271 Fax : (0711) 353262 Website: http:// inforkom.palembang.go.id E-mail: [email protected] Percetakan: CV. JAYA SEMPURNA (Isi di luar tanggung jawab percetakan)


Salam Redaksi Warga Miskin, Rumah dan Pengakuan Pemerintah PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan pada 2009 mendatang akan membangun 2.000 unit rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Pada tahap awal, akan dibangun 1.000 rumah untuk guru dan pada tahap berikutnya dibangun lagi 1.000 rumah bagi buruh sektor informal. Selain Pemprov Sumsel, Pemerintah Kota Palembang pun dalam waktu dekat akan membangun 500 unit bagi warga miskin dan warga berpenghasilan rendah di kota ini. Kendati demikian, lokasi pembangunan perumahan yang direncanakan Pemkot Palembang belum ditentukan karena masih dalam pembahasan intensif. Baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot Palembang menetapkan pembayaran rumah dengan cicilan ringan selama beberapa tahun dan bisa juga setiap hari. Kebijakan ini dilakukan guna memberi keringanan dan mempercepat warga miskin memiliki rumah sendiri. Dalam pandangan kami, upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang soal pengadaan perumahan bagi warga miskin sudah cukup tepat dan perlu didukung. Karena, sejatinya, persoalan penyediaan perumahan bagi warga miskin ini adalah persoalan klasik. Menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari, saat membuka Musyawarah Daerah V Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Jambi, di Abadi Convention Center Jambi, Senin (14/4/2008), dari 220 juta lebih penduduk Indonesia yang mendiami 33 provinsi di tanah air, 6 juta diantaranya belum memiliki rumah layak huni. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga 800 jiwa per tahun jika tidak diantisipasi secara serius. Penyebabnya adalah masih banyak warga yang hidup dibawah garis kemiskinan. Karena tidak mampu membeli “tanah yang siap bangun” (layak secara hukum, infrastruktur, dan tata-kota), jalan keluar termudah bagi warga miskin kota adalah

menempati tanah yang bukan milik mereka (milik swasta, negara, atau BUMN), jalur hijau, atau bantaran kali. Keadaan ini berlangsung lama tanpa ada perencanaan dan kebijakan komprehensif untuk mengatasinya. Masalah baru muncul saat yang mempunyai “hak” atas tanah yang mereka tempati membutuhkan tanah itu. Selain faktor ekonomi, lambannya penanggulangan masalah rumah layak huni ini juga disebabkan kurangnya komitmen serta bantuan pemerintah daerah. Karena itu, sekali lagi, upaya yang dilakukan pemerintah di provinsi dan kota tercinta ini perlu di dukung oleh semua pihak. Selain pemerintah, pihak-pihak terkait seperti DPD Real Estat Indonesia, perbankan maupun kontraktor pelaksana mestilah serius mewujudkan hal ini. Rumah layak huni harus benar-benar seusai dengan kondisi yang disyaratkan. Pendataan pun harus tepat sasaran. Agar jangan sampai setelah rumah ini selesai dibangun, pemiliknya bukan warga miskin, tapi warga yang tergolong berada. Ini adalah ironi dan suatu hal yang tidak kita kehendaki. Bagaimana pun kaum miskin kota adalah fakta sosial yang tidak bisa ditutupi dan diabaikan. Kehadiran mereka dibutuhkan masyarakat kota, jadi harus diberi pengakuan. Dan, penyediaan rumah, adalah salah satu b e n t u k pengakuan itu. (***)

ksi, a d e mR Sala

KRONIKA

Buku Legenda Tepian Musi Diluncurkan BUKU “Legenda Tepian Musi” yang ditulis budayawan Palembang Yudhy Syarofie diluncurkan ke pasaran. Peluncuran buku yang berisi kumpulan cerita rakyat Palembang ini dilaksanakan di SMKN 6 Palembang, Rabu (2/12). Satu rangkaian dengan peluncuran buku ini juga dilakukan diskusi tentang isi buku. Menurut Yudhy Syarofie, tujuan dari penulisan buku setebal 107 halaman ini adalah untuk menghadirkan analisa sejarah dari pandangan sastra tutur. “Dongeng pun bisa mengungkapkan sejarah” kata Yudhi. (lik)


Warta Utama

3

Empat Pasar Kumuh Segera Direlokasi Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang awal 2009 mendatang akan merelokasi Pasar Tangga Buntung, Pasar 10 Ulu, Pasar 7 Ulu, dan Pasar Kertapati. Pasar-pasar ini direlokasi karena dianggap masuk dalam kategori pasar kumuh hingga tidak layak lagi ditempati para pedagang. “Tiga pasar akan dibangun baru di lokasi sebelumnya dengan konstruksi bangunan dua lantai, sedangkan Pasar Kertapati akan direhabilitasi,” kata Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya Syaifuddin Azhar, Kamis (4/12). Ia menerangkan, dana perelokasian pasar ini berasal dari pinjaman perbankan yang pengelolaannya melalui koperasi pedagang pasar. Dana yang dibutuhkan diperkirakan senilai Rp 10 hingga 15 miliar. Sementara, mengenai penggunaan kios memakai sistem hak pakai atau sewa berjangka selama 20 tahun. “Saat ini dalam tahap perintisan, seperti dengan BNI Syariah dan BRI,” ujar Syaifuddin, seraya mengatakan pembangunan pasar ini diharapkan akan rampung pada 2010 nanti. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Zuhri Lubis menyambut positif langkah rencana perelokasian empat pasar ini. Kendati demikian, Zuhri mengharapkan sebelum melakukan pembangunan, PD Pasar terlebih dahulu membuat perjanjian dengan pihak ketiga terkait penentuan harga sewa. “Selama ini kami lihat pihak ketiga seenaknya menetapkan harga, sedangkan pedagang tidak ada pilihan sehingga terpaksa menerimanya,” kata Zuhri. “PD Pasar harus mensosialisasikan

SALAH SATU PASAR KUMUH YANG AKAN DIBENAHI DI KOTA PALEMBANG.

dengan baik rencana ini kepada masyarakat,” tambahnya. Pada sisi lain, terkait dengan pengembangan koperasi pasar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Palembang, Wantjik Badaruddin, mengatakan, pengembangan koperasi pasar dapat dibantu dengan menggandeng bank BUMD atau bank devisa nasional lain, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Terkati hal ini, Pemerintah Kota Palembang telah mengalokasikan dana senilai Rp 4,4 miliar sebagai syarat pinjaman lunak Rp 1 miliar dan Rp 3,4 miliar untuk bantuan kredit UMKM. Dana Rp 4,4 miliar itu merupakan gabungan

FOTO:IST

modal antara pemerintah kota sebesar 30 persen dan BSM sebesar 70 persen. ”Selain itu, untuk mendongkrak kinerja koperasi, pemkot menargetkan dapat membangun pasar yang dikelola koperasi. Saat ini, ada empat pasar tradisional yang telah berjalan, tapi kami harus perlahan saja, tapi pasti,” kata Wantjik. Selain itu, lanjutnya, pemkot juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi guna mengelola sejumlah pasar tradisional yang dikelola koperasi pasar. “Seperti untuk Pasar Ritel Jakabaring senilai Rp 10 miliar, Alang-Alang Lebar Rp 7,6 miliar, Pasar Buah Rp 7,4 miliar, serta Pasar Plaju sekitar Rp 19 miliar,” terang Wantjik. (rio)

Guru Honor Minta Diangkat PNS Palembang, WK. Puluhan guru honor yang berasal dari sekolah swasta maupun negeri di Kota Palembang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Guru Honor( IKGH), Lembaga Pemerhati Pendidikan Sumsel (LP2S) serta Himpunan Pegawai dan Guru Honor, Rabu (3/12), mendatangi Komisi IV DPRD Palembang. Mereka mengeluhkan soal kejelasan status mereka sebagai pendidik serta menuntut agar mereka dapat diangkat sebagai PNS di Pemerintah Kota Palembang. “Selama ini kami bekerja sebagai guru honor di Palembang. Ada yang pengabdiannya 5 tahun, 20 tahun bahkan ada yang sudah 43 tahun lebih. Tapi sampai saat ini kami belum diangkat menjadi PNS,” kata Sekretaris Lembaga Pemerhati Pendidikan Sumsel Zainal Arifin. Dalam pernyataan sikapnya para guru ini juga menuntut, antara lain, dihapuskannya diskriminasi antar guru negeri dan swasta soal sertifikasi guru, peninjauan kembali

penempatan guru negeri ke swasta sebanyak 1.017 orang sebagai guru tidak tetap (GTT), serta menuntut agar GTT menjadi PNS dan di tempatkan di sekolah-sekolah negeri. “Nasib para guru ini juga harus diperhatikan. Jangan ada diskriminasi antara guru negeri dengan guru swasta, kami juga sama-sama sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa,” tegas Zainal, sembari menambahkan, saat ini di Palembang ada sekitar 8000 guru honor. Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Jauhari mengatakan anggota dewan akan mempertimbangkan tuntutan dari para guru honor ini. Pada sisi lain, Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra MT mengatakan, keinginan para guru honor untuk menjadi PNS ini bukan merupakan kewenangan Pemkot Palembang. “Penerimaan PNS merupakan kewenangan pusat, bukan pemerintah kota. Guru bantu itu merupakan program nasional,” tegas Eddy. (yat)

4

Liputan Kota


Dinas Pertanian Bentuk Tim Pemantau Hewan Kurban Palembang, WK. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membentuk tim pemantau hewan ternak kurban guna menghadapi Lebaran Idul Adha pada 8 Desember mendatang. “Tim pemantau terdiri dari 30 orang tim untuk 16 kecamatan di Kota Palembang. Sasarannya adalah para pedagang hewan ternak seperti kambing, sapi dan domba. Pengawasan akan dilakukan minus 7 (1 Desember dan plus 7 (14 Desember),” terang Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang, Ir Masriadi, MSi, saat jumpa pers di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Rabu (3/12). Masriadi menerangkan, dalam melakukan pengawasan pihaknya menggunakan dua pola, yaitu pengawasan secara antimortem dan postmortem. Pola pertama merupakan pengawasan sebelum hewan ternak dipotong, dengan meneliti kesehatan hewan ternak tersebut apakah mengalami cacat organ parah atau mengidap penyakit yang membahayakan bila dikonsumsi. “Bila ditemukan hal tersebut, maka hewan kurban tersebut akan dikembalikan kekandang. Sedangkan pengawasan postmortem (setelah dipotong) adalah pengawasan dengan meneliti organ dalam hewan ternak seperti mata, hati, ginjal, gigi. Jika tidak layak maka akan dilarang untuk dibagikan kemasyarakat,” papar Masriadi seraya menambahkan, saat ini ada 31 pedagang pemilik 2145 ekor hewan kurban yang terus dipantau dan dilakukan pembinaan.

IR MASRIADI, MSI

Ia melanjutkan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dinas ini juga menyiapkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang akan dikurbankan, serta Surat Keterangan Pembawaan ternak sebagai legalitas kepemilikan hewan. Menjawab pertanyaan pers mengenai ketersediaan hewan ternak guna mengantisipasi kenaikan harga daging pasca lebaran, Masriadi mengatakan tidak hal itu tidak menjadi persoalan. “Seandanya pun mengalami kekurangan, ini bisa langsung diantisipasi. Karena saat ini para pedagang sedang melakukan negosiasi dengan pedagang di daerah lain seperti Kabupaten OI, OKI, Muba dan Banyuasin,” ujar Masriadi.

Berdasarkan data, harga hewan ternak saat ini cukup bervariasi. Harga kambing dipasaran adalah sebesar Rp 900 ribu hingga Rp 2, 4 juta, Domba dijual senilai Rp 900 ribu hingga Rp 5 juta, serta harga sapi senilai Rp 6,3 juta hingga Rp 35 juta. Harga Sembako Stabil Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi RMH Wantjik Badaruddin melalui Kasi Perizinan Usaha M Nur Saleh, mengatakan, secara umum, menjelang Hari Raya idul adha, Natal dan Tahun Baru harga sembako cukup stabil. “Kami sudah melakukan pendataan di beberapa pasar di Kota Palembang. Antara lain di Pasar Lemabang, Pasar 26v Ilir, Bukit Kecil, Cinde, Soak Bato, Plaju, Pasar KM 5 serta Padang Selasa. Secara umum harga sembako stabil, tidak ada lonjakan yang berarti,” kata Nur Saleh. Diterangkan Nur Saleh, pada minggu keempat bulan November, harga beras lokal di pasaran adalah sebesar Rp 500 per kilogram, hari ini harganya tetap Rp 5 ribu. Beras bermerek Rp 115 ribu/2 kg, hari ini Rp 118 ribu, gula dipasaran tetap Rp 6 ribu/kg, minyak goreng curah sedikit terkoreksi dari Rp 7000 hari ini menjadi Rp 7.500 atau mengalami peningkatan sebesar 7,14 persen. Begitu juga dengan daging sapi Rp 600 ribu menjadi Rp 68 ribu (13,33 %), daging ayam (Rp20 ribu menjadi Rp 21 ribu). Kemudian harga cabe merah Rp 16.500 menjadi Rp 18 ribu (9,09%), bawang putih Rp 11 ribu naik menjadi Rp 12 ribu (9.09 %). Sementara harga telur ayam dan susu tidak mengalami perubahan. Tetap dijual seharga Rp 11 ribu dan Rp 8 ribu setiap kilonya. (yat)

Persyaratan Tidak Lengkap, Berkas Ditolak Palembang, WK. Hingga penutupan pada 1 Desember lalu, sebanyak 2.042 dari 8.288 berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kota Palembang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud seperti batasan usia pelamar, kelengkapan administrasi serta kesesuaian pendidikan dengan lowongan yang disediakan. HMY BADARUDDIN “Batasan umur yang diminta adalah tidak boleh lebih dari 35 tahun, namun masih ada juga yang coba-coba melamar dengan usia diatas 35 tahun.

Kemudian ijazah yang dilampirkan tidak dilegalisasi. Bila dilegalisasi pun tidak ditandatangani dekan atau direktur, tapi oleh pembantu dekan atau direktur. Selain itu, banyak juga lamaran yang tidak sesuai fomasi atau kualifikasi yang diminta,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) MY Badaruddin. Dari hasil rekapitulasi berkas lamaran juga ditemukan bahwa masih ada 5 formasi yang lowong peminat. Lima formasi itu adalah formasi untuk guru seni drama teater, guru bahasa mandarin, guru teknik komputer jaringan, guru teknik pendingin, serta guru teknik mekatronikan. Sementara itu, dari data Kantor Pos Besar Palembang, hingga 3 Desember berkas lamaran yang masuk sebanyak 57.130 berkas dengan peminat terbanyak di Pemprov Sumsel, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, serta Banyuasin. (yat)


Liputan Kota

5

Atasi Banjir, Pemkot Siapkan Dana Cadangan Senilai Rp 1 Miliar

SALAH SATU SUDUT KOTA PALEMBANG YANG TERENDAM AIR SAAT BANJIR DATANG.

Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang menyiapkan dana cadangan senilai Rp 1 miliar guna penanggulangan banjir di kota ini. “Dana cadangan ini dapat dikeluarkan sewaktu-waktu jika kondisi Palembang dalam status bencana,” kata Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, Selasa (2/ 12). Ia mengatakan, banjir yang terjadi di Palembang saat ini masih tergolong wajar dibandingkan dengan kota maupun

FOTO:IST

kabupaten lain karena air yang menggenangi kota ini akan cepat surut. Kendati demikian, menurut Eddy, karena kondisi topografinya, persoalan banjir di Palembang tentu saja tak bisa ditangani secara tuntas hingga nol persen. Karena itu, lanjutnya, pemerintah kota akan terus melakukan tindakan teknis guna mengatasi banjir. Dalam jangka pendek, pihaknya akan melakukan normalisasi anak sungai sekaligus mengefektifkan Peraturan Daerah (Perda) Rawa.

Selain itu, disetiap kecamatan maupun kelurahan disiapkan pula posko dan tempat-tempat yang ditunjuk melalui koordinasi dengan tim penanggulangan bencana guna mengevakuasi korban banjir. Terkait minimnya anggaran penanggulangan banjir, Eddy mengaku telah mengupayakannya melalui bantuan pusat dan bila dimungkinkan akan sharing pendanaan dengan provinsi. Namun bila dibutuhkan, dia akan mengupayakan menganggarkan dengan sistem tahun jamak. “Dana kami terbatas, kebutuhan dana Rp 30 miliar untuk pompanisasi akan kami perjuangkan,” ucapnya. Tindak Tegas Penimbun Rawa Menurut pengamat lingkungan dari Universitas Sriwijaya Unsri Momon Sidik Imanuddin, salah satu penyebab terjadinya banjir di Palembang yakni penimbunan rawa banyak menyalahi aturan. ”Bahkan dari data yang diperoleh, sebanyak 70 persen rawa sudah menjadi daratan. Padahal, dalam Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Konservasi Rawa dijelaskan, setiap pembangunan di atas rawa harus menyisihkan 20 persen lahan yang ditimbun. Di situ harus dibangun kolam retensi untuk resapan air,” terang Momon sembari meminta menindak tegas para pengembang yang menyalahi peraturan. (ina/rio)

6 Siswi Wakili Palembang ke Jambore Nasional Sanitasi Palembang, WK. Sebanyak 6 siswi SMP akan mewakili Kota Palembang dalam Jambore Nasional tentang Sanitasi di Cibubur, Jakarta, 4-6 Desember mendatang. Jambore dilaksanakan guna memeringati Hari Sanitasi Dunia (International Year of Sanitation) 2008. Para siswi ini terpilih setelah sebelumnya mereka memenangkan Lomba Sanitasi kategori Karya Tulis dan Poster yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palembang pada 29 Oktober hingga 27 November lalu. Lomba ini diikuti oleh 10 peserta SMP negeri maupun swasta di Kota Palembang. Untuk Juara pertama lomba karya tulis diraih Destri Amalia Sugiono dari SMP Kusuma Bangsa, Juara II Astarina Natyasari dari SMPN 9, serta juara III Patricia Handayani dari SMP Xaverius I Palembang. Sementara juara I kategori poster diraih

oleh Melina Burhan dari SMP Xaverius Maria, Juara II Anisa Adani Nur Sabrina dari SMP YSPP Pusri, serta Navisa Kalish dari SMPN 9. Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan di Ruang Rapat II Walikota Palembang, Senin (1/8). Hadir dalam acara ini Asisten IV bidang Kesra Azhari Said, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Rismaljani, Kabag Humas Pemkot Palembang Aminoto serta para pemenang lomba. Dalam sambutannya mewakili Walikota Palembang, Azhari Said mengatakan, pemerintah kota menyambut positif rencana pengiriman para pemenang lomba ini ke jambore nasional. “Melalui prestasi yang sudah dicapai, mudah-mudahan para peserta ini dapat lebih mengangkat nama Kota Palembang,” harap Azhari. Ahari menerangkan, pemerintah kota

tetap konsisten memberdayakan lingkungan di kota metropolis ini. Salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat kelurahan. “Kita telah menginstrusikan kepada kelurahan untuk membuat sanitasi (jamban, pengomposan sampah dll) di lingkungannya masing-masing. Soal pendanaan, selain di bantu oleh Departemen Pekerjaan Umum, kita juga telah menganggarkan melalui dana APBD dan dana stimulan pembangunan kelurahan,” terang Azhari. “Dengan pola ini, harapan kita, Palembang kembali dapat memertahankan Piala Adipura tiga kali berturut-turut,” tambahnya. Sebagai bentuk apresiasi, kepada para pemenang lomba diberikan hadiah oleh Pemerintah Kota Palembang. Juara pertama mendapat hadiah uang senilai Rp 4 juta, juara II Rp 2,5 juta, serta juara III mendapat Rp 1,5 juta. (yat)

6

Liputan Kota


2,2 Juta Hektar Lahan di Sumsel Kritis Palembang, WK Sekitar 2,2 juta hektar hutan di Sumatera Selatan saat ini dalam keadaan kritis atau terdegradasi. Bahkan bila ditinjau dari sisi vegetasi, hampir 62 persen penutupannya bukan lagi berupa hutan. Kegiatan penebangan liar (illegal logging), pembakaran hutan, perambahan kawasan hutan, serta alih fungsi kawasan hutan menjadi penyumbang terbesar kian kritisnya kondisi lahan di provinsi ini. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Ir Hendriadi saat seminar hasil-hasil penelitian Balai Penelitian Kehutanan Palembang di Aula Balitbangda Provinsi Sumsel, (11/12). Data dari Dinas Kehutanan Sumsel, sepanjang 1985 hingga 1987 laju kerusakan hutan mencapai 1,87 juta hektar per tahun. Pada 1987 hingga 2000 laju kerusakan tersebut bertambah 2,83 juta hektar per tahun. Namun pada pertengahan tahun 2000 hingga 2005 laju kerusakan hutan ini menurun turun menjadi 1,08 juta hektar per tahun. “Akibat dari tingginya laju kerusakan hutan ini timbul beberapa dampak negatif. Diantaranya daya dukung daerah aliran sungai menurun, bencana alam, pemanasan

global, terganggunya stok pangan, keamanan dan kemiskinan,” terang Hendriadi. Ia menerangkan, hasil riset terakhir menunjukkan dalam satu abad terakhir suhu permukaan bumi naik sebesar 4,5 derajat celcius. Kondisi ini disebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menimbulkan fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Saat ini, Sumsel mempunyai kawasan hutan seluas 3,7 juta hektar meliputi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Berdasarkan penyebarannya,

ada tiga ekotipe hutan yaitu hutan hujan tropis, hutan rawa (rawa gambut) dan hutan mangrove yang ada di sepanjang pantai timur Sumsel. Untuk merehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Antara lain hutan tanaman industri (HTI) yang pada 2009 mendatang diprediksi terealiasi seluas 550 ribu hektar. Kemudian pengembangan hutan rakyat dan reboisasi melalui Gerhan dan DAK DR di tiap kabupaten/kota. Selain itu juga dilakukan penanaman pohon serentak di 14 kabupaten/kota dengan realiasi sebanyak 238.400 batang hingga 2007. (yat)

Pemprov Sumsel Siapkan Anggaran Khusus Lingkungan Palembang, WK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2009 mendatang akan menyiapkan anggaran khusus dari APBD guna mengatasi persoalan lingkungan hidup di Sumsel. Namun, berapa besaran anggaran belum diketahui. ”Anggaran itu sedang dibicarakan di DPRD untuk digunakan tahun 2009. Sebenarnya anggaran semacam itu seharusnya sudah ada sejak tahun 2008, bahkan tahun-tahun sebelumnya sudah ada,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin, saat aksi penanaman sejuta pohon di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Jumat (28/11). Salah satu pemanfaatan anggaran tersebut, kata Alex, akan digunakan untuk penanaman kembali hutan di Sumsel yang gundul. Saat ini, lanjutnya, luas kerusakan hutan di Sumsel sudah mencapai 25 persen. Sementara di Indonesia kerusakan hutan telah mencapai 1,8 juta hektar tiap tahun. Penanaman pohon merupakan salah satu upaya untuk menahan laju kerusakan hutan. “Jika aksi penanaman pohon dilakukan di seluruh Sumsel, dalam waktu tiga tahun kerusakan hutan di Sumsel dapat ditanggulangi,” ujar Alex sembari menambahkan masyarakat juga di minta menanam pohon di pekarangan rumah masing-masing. Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Hendriadi, mengatakan, sekitar 2,2 juta hektar hutan

di Sumatera Selatan saat ini dalam keadaan kritis atau terdegradasi. Bahkan bila ditinjau dari sisi vegetasi, hampir 62 persen penutupannya bukan lagi berupa hutan. Kegiatan penebangan liar (illegal logging), pembakaran hutan, perambahan kawasan hutan, serta alih fungsi kawasan hutan, disebutkan Hendriadi menjadi penyumbang terbesar kian kritisnya kondisi lahan di provinsi ini. Data dari Dinas Kehutanan Sumsel, sepanjang 1985 hingga 1987 laju kerusakan hutan mencapai 1,87 juta hektar per tahun. Pada 1987 hingga 2000 laju kerusakan tersebut bertambah 2,83 juta hektar per tahun. Namun, pada pertengahan tahun 2000 hingga 2005 laju kerusakan hutan ini turun menjadi 1,08 juta hektar per tahun. “Akibat dari tingginya laju kerusakan hutan ini timbul beberapa dampak negatif. Diantaranya daya dukung daerah aliran sungai menurun, bencana alam, pemanasan global, terganggunya stok pangan, keamanan dan kemiskinan,” terang Hendriadi, saat seminar hasil-hasil penelitian Balai Penelitian Kehutanan Palembang di Aula Balitbangda Provinsi Sumsel, (11/12). Serentak di 15 kabupaten dan kota Aksi penanaman pohon yang dilakukan di Jakabaring, menurut Hendriadi secara serentak juga dilakukan di 15 kabupaten/ kota. Setiap kabupaten/kota menanam 1.000 batang pohon sehingga total terdapat 15.000 pohon baru yang ditanam. Hendriadi menerangkan, selama tahun 2008 di Sumsel telah ditanam sekitar 238.400 batang pohon baru. Aksi penanaman pohon di Sumsel sebelumnya telah dilakukan Gerakan Perempuan Menanam, penanaman pohon di lokasi bekas pelaksanaan Pekan Nasional (Penas) KTNA dan lain-lain. ”Aksi ini merupakan bagian dari semboyan kecil menanam besar memetik,” kata Hendriadi lagi. (yat/ina)

Opini


7

Hak atas Perumahan Warga Miskin Oleh: Salahudin Wahid

W

ARGA miskin kota adalah fakta sosial yang tidak bisa ditutupi dan diabaikan. Kehadirannya dibutuhkan masyarakat kota. Jadi, kehadirannya harus diakui dan diberi pengakuan. Mereka bekerja di sektor informal yang kita butuhkan, pada banyak proyek, kuli angkut di pasar tradisional. Mereka yang menyediakan banyak kebutuhan hidup kita, seperti sayuran, tambal ban, dan tukang rokok. Kehadiran mereka dibutuhkan kota karena pekerjaannya tak dapat dilakukan warga kota dari kelompok lain. Meski keberadaannya dibutuhkan, namun mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi dari warga kota yang nasibnya lebih beruntung. Pemerintah provinsi (pemprov) tampaknya tidak bersahabat dengan mereka karena potensi positif mereka tertutupi potensi negatif. Di zaman Belanda, pemerintah kota menyadari bahwa kehadiran mereka dibutuhkan kota. Karena itu, kepada mereka disediakan fasilitas perumahan yang dibutuhkan di tengah kota. Kini, pemerintah kota tampaknya kurang menyadari hal itu sehingga kebutuhan perumahan warga miskin kota di kota diabaikan sehingga terwujud daerah kumuh yang menjadi tempat tinggal mereka. Karena tidak mampu membeli “tanah yang siap bangun” (layak secara hukum, infrastruktur, dan tata-kota), jalan keluar termudah bagi warga miskin kota adalah menempati tanah yang bukan milik mereka (milik swasta, negara, atau BUMN), jalur hijau, atau bantaran kali. Keadaan ini berlangsung lama tanpa ada perencanaan dan kebijakan komprehensif untuk mengatasinya. Masalah muncul saat yang mempunyai “hak” atas tanah yang mereka tempati membutuhkan tanah itu. PASAL 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang berhak atas taraf hidup memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan diri maupun keluarganya, termasuk sandang pangan, perumahan, dan kesehatan....” Pasal 11 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)-belum kita ratifikasi-mengakui hak semua orang atas perumahan yang memadai. Habitat II menegaskan kembali, perumahan yang memadai adalah hak asasi manusia (HAM) paling mendasar. Tahun 1992 PBB menunjuk Special Rapporteur guna mengembangkan realisasi hak atas perumahan memadai. Laporan pertama mengemukakan, hak atas perumahan yang memadai tidak mengharuskan negara membangun perumahan cuma-cuma bagi seluruh penduduk. Tetapi, pemerintah (pusat dan daerah) tidak bisa lepas dari tanggung jawab, dalam

Yang juga menjadi masalah adanya kesenjangan amat jauh antara daya beli warga miskin kota dengan harga jual rumah yang ditawarkan pengembang. Harga beli tanah oleh pengembang sudah amat tinggi sehingga harga jual produk akan jauh di atas kemampuan warga miskin kota.

pengertian mereka harus membuat kebijakan pertanahan atau tata kota yang tidak menganaktirikan warga miskin kota. Bahkan, bila mungkin memberi mereka kemudahan untuk memenuhi hak atas perumahan memadai. Dalam Habitat II sejumlah negara, dipimpin Amerika Serikat, berusaha menghalangi diakuinya hak atas perumahan. Ini luar biasa karena hak atas perumahan jelas diakui KIHESB yang telah diratifikasi lebih dari 130 negara. Argumen mereka, hukum internasional mengakui “hak atas standar kehidupan yang layak”, tetapi bukan hak atas perumahan. Deklarasi akhir Habitat II menegaskan “realisasi penuh dan progresif terhadap hak atas perumahan”. Penting dicatat, deklarasi itu menegaskan kewajiban pemerintah memberi fasilitas bagi akses kepada perumahan dan mengacu kebijakan dan aksi yang dibutuhkan. Perlu disadari, tuna wisma bukan sekadar ketiadaan tempat berteduh dan berlindung, tetapi juga memengaruhi pemenuhan banyak hak asasi lainnya, seperti privasi, pendidikan, dan kesehatan. Jelas terlihat, secara alamiah, HAM mempunyai saling ketergantungan. Komisi Tinggi HAM PBB dalam The Right to Adequate Housing menyatakan, berbagai lembaga HAM PBB memberi pernyataan, terbuka kemungkinan pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak atas perumahan karena adanya penggusuran paksa yang ditolerir negara. Tindakan itu berlaku bagi diskriminasi rasial atau aneka bentuk diskriminasi lain dalam lingkup masalah perumahan, pembongkaran, atau penghancuran rumah sebagai cara menghukum. KITA melihat kenyataan, pembangunan perumahan bagi warga miskin kota tidak banyak dilakukan ketimbang perumahan menengah ke atas. Data Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) menunjukkan, proyek perumahan nasional mempunyai nilai kapitalisasi Rp 9,8 triliun, 95 persennya disumbang perumahan nonsubsidi untuk kelas menengah ke atas. Untuk kalangan bawah hanya mencapai lima persen. Kebutuhan perumahan penduduk berpenghasilan sampai dengan Rp 1,3 juta diperkirakan sekitar satu juta unit per tahun. Sebanyak 72 persen dari jumlah itu terletak di daerah perkotaan dan 59 persen termasuk berpenghasilan antara Rp 350.000-Rp 850.000. Melalui “program sejuta rumah” pemerintah akan membangun 1.983 rumah susun sederhana sewa di 10 provinsi.

Selain itu, akan mendorong pengembangan perumahan swadaya sesuai konsep rumah sederhana sehat (RSS), melalui bantuan dana bergulir dengan basis pemberdayaan kelompok masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong pengadaan rumah dengan bantuan prasarana dasar perumahan dan permukiman, yaitu melalui pengadaan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) seluas 1350 ha. Selain itu, akan diberikan bantuan program peningkatan kualitas lingkungan kawasan kumuh 4237 ha di 30 provinsi. Kita tidak tahu sejauh mana persiapan dan kemampuan pemerintah mendanai program ini. Kita juga tidak tahu komitmen pemerintah atas proyek itu apa hanya bersifat politis atau betul-betul dijadikan prioritas utama. Yang jelas, program itu merupakan sumbangan besar dalam memecahkan masalah perumahan warga miskin di perkotaan. Yang juga menjadi masalah adanya kesenjangan amat jauh antara daya beli warga miskin kota dengan harga jual rumah yang ditawarkan pengembang. Harga beli tanah oleh pengembang sudah amat tinggi sehingga harga jual produk akan jauh di atas kemampuan warga miskin kota. Bila tempat tinggal mereka jauh dari tempat kerja, dibutuhkan waktu terlalu lama dan tidak memungkinkan mereka bekerja sesuai tuntutan jam kerja. Yang lebih memperparah keadaan adalah transportasi umum kita yang amat melelahkan, tidak manusiawi, dan boros waktu akibat kemacetan amat parah. Masalah perumahan kota memang problem klasik. Kemampuan kita mengatasi masalah lebih kecil daripada penambahan beban yang tiap tahun meningkat. Bila hal ini tidak disadari, dalam 10-20 tahun mendatang akan menjadi masalah sosial yang amat mengganggu kehidupan. Semua pihak yang terkait dan berkepentingan harus duduk bersama, mencoba melihat masalah secara menyeluruh serta melihat sumbangsih apa yang bisa diberikan masing-masing pihak. Para pemilik tanah yang diduduki oleh sebagian anggota masyarakat juga dituntut memberikan sumbangsih untuk mengatasi masalah, tak hanya memberikan sejumlah uang kepada pemprov guna menggusur warga yang menduduki tanah mereka. Mereka harus menyadari bahwa tanah itu punya fungsi sosial. (kcm) Salahuddin Wahid, Pengamat Sosial

8

Liputan Kota


Subsidi RSH Dimulai 2009 Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan rumah sehat sederhana (RSH) di mulai pada 2009 mendatang. Namun untuk pembiayaan pembangunan RSH ini pemerintah tidak menggunakan dana dari APBD Kota Palembang tahun 2009 mendatang, melainkan dari pinjaman dengan pihak perbankan. “Pembangunan juga diselaraskan dengan program pemerintah provinsi yang ingin mengucurkan subsidi perumahan. Namun, detail konsepnya masih akan dipelajari lebih lanjut, dapat berupa RSH atau rusunami dengan tipe 36, dengan luas tanah 100 m2,” kata Walikota Palembang, Eddy Santana Putra. Eddy yang ditemui usai menggelar open house Hari Raya Idul Adha 1429 Hijriah di Jalan Tasik, Senin (8/12), mengatakan, konsep pembangunan rumah sederhana sebenarnya di rencanakan sejak lama. “Ini dilakukan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah, seperti tukang becak dan tukang sayur mendapatkan tempat hunian,” kata Eddy. Sementara mengenai bakal lokasi pembangunan, kata Eddy, pihaknya masih banyak pertimbangan. Ia mengungkapkan, dari hasil konsultasi dengan DPD REI (Real Estate Indonesia) beberapa waktu lalu, pernah ada penawaran pembangunan RSH di Kecamatan Sematang Borang dengan luas areal 8 ha yang merupakan milik swasta. “Kami bakal cari lokasi untuk membangun ini. Yang penting jangan disatukan,

kecuali untuk areal yang sangat luas. Untuk sementara, lebih baik lokasinya terpencar,” ujar Eddy, seraya menerangkan, rencana awal, pemkot akan membangun 500 unit RSH di Sematang Borang. “Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat, yakni dari Departemen PU senilai Rp 21 miliar, akan dilakukan di Jalan Jaya Laksana, Kelurahan 3–4 Ulu, Palembang,’ terangnya. Ia menambahkan, pola pembayaran dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan. “Contohnya, sehari hanya mencicil Rp 10.000. Dengan harga normal, RSH bisa

Rp 50 juta hingga Rp 54 juta, pemerintah akan mensubsidi sehingga harga RSH tersebut menjadi Rp 30 juta hingga Rp 35 juta. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem kolektif secara kelompok yang telah di tunjuk,” demikian Eddy Santana. Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Palembang Sulaiman Jahri, menyambut positif rencana Pemkot Palembang mensubsidi perumahan bagi warga kurang mampu ini. Kendati demikan, Sulaiman meminta konsep pembangunan dilakukan secara matang dan terarah. Terutama terkait dengan utilitas dan manajemen kepengurusan. (ina/rio)

SMAN 17 Jadi Pilot Project Sistem SKS Palembang, WK Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menunjuk SMA Negeri Plus 17 sebagai pilot project program satuan kredit semester (SKS) nasional. ”Penunjukan ini berdasarkan pertimbangan karena SMA Plus Negeri 17 Palembang merupakan sekolah terbaik se-Indonesia dalam penerapan sistem SKS ini,” kata Kepala Pusat Kurikulum

Balitbang Depdiknas Heri Widiastomo, belum lama ini. Sistem SKS memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mempercepat kelulusan siswa yang memiliki kelebihan di bidang akademik. Dengan sistem ini, siswa yang tergolong pandai hanya memerlukan waktu selama dua tahun guna menyelesaikan studi. Namun, untuk dapat menerapkan sistem SKS ini, pihak sekolah harus memiliki tenaga guru yang sesuai dengan jumlah bidang studi, baik pokok maupun mata pelajaran pilihan. Selain itu, sitem ini juga harus didukung sejumlah fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan dan laboratorium yang memadai. Widiastomo menerangkan, sejak 2005 lalu pemerintah telah menunjuk beberapa SMA negeri di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jakarta, masing-masing untuk mewakili daerah barat dan timur Indonesia dalam penerapan sistem SKS. Namun, seiring dengan prosesnya, justru penerapan sistem SKS di SMA Plus Negeri 17 Palembang dinilai lebih berhasil. “SMA Plus Negeri 17 dinilai telah berhasil dalam melakukan rekayasa kurikulum. Dalam penerapan sistem SKS, sekolah ini sebelumnya justru tidak ditunjuk Depdiknas, melainkan mereka yang menggagas sendiri,” kata Widiastomo. Menurut Kepala Sekolah SMA Plus Negeri 17 Merki Bakri, para siswa di sekolah unggulan ini dapat memilih sendiri mata pelajaran tambahan. Banyaknya jumlah kredit maupun mata pelajaran yang diambil masing-masing siswa dalam satu semester, ditentukan berdasarkan prestasi akademik mereka. “Ini merupakan sebuah bentuk pengayaan sebelum mereka memilih jurusan yang mereka sukai di perguruan tinggi,” kata Merki Bakri. (lik)


M

ENGONSUMSI ikan ternyata tidak hanya akan membuat jantung sehat, tapi juga dijauhkan dari penyakit kanker. Seberapa banyak ikan perlu dikonsumsi ? Bagaimana cara pengolahan yang terbaik agar manfaatnya optimal ? Tak berlebihan jika orang sekarang mengatakan makan ikan itu dirasa semakin perlu. Sebab, selain sebagai sumber makanan yang kaya protein dan bermanfaat untuk kebutuhan gizi manusia setiap hari, ikan memiliki zat-zat lain yang bisa mencegah penyakit yang masih sulit untuk diobati, yakni kanker. Selama ini dilaporkan bahwa makanan yang berperan dalam mencegah kanker adalah sayuran dan buah-buahan. Sementara kelompok ikan berperan dalam mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi ikan ternyata juga berperan dalam mencegah munculnya beberapa jenis kanker. Hal itu antara lain tampak dalam hasil penelitian Esteve Fernandez et.al (1999) dari Institut Universetari de Salut Publica de Catalunya, L’Hospitalet (Barcelona), Catalonia di Spanyol (Italia). Penelitian tersebut melibatkan 10.149 sampel penderita kanker dan sekitar 7.990 orang sebagai kelompok kontrol. Para sampel dan kontrol tersebut diambil dari berbagai penelitian case-control terpadu di berbagai rumah sakit di Italia. Salah satu kunci pertanyaan kepada responden adalah tentang berapa porsi ikan yang dikonsumsi per minggu setahun yang lalu, sebelum kanker mereka mengganas. Ditanyakan pula tentang aspek sosiodemografik, ciri-ciri umum, dan kebiasaan merokok, minum alkohol dan kopi. Responden kemudian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang tidak mengonsumsi atau kurang dari satu porsi (<1 porsi/minggu), satu porsi, dan dua porsi atau lebih per minggu (e2 ). Hasil Penelitian Ada beberapa hasil yang menarik dari penelitian tersebut. Pertama, konsumsi ikan menunjukkan efek perlindungan terhadap beberapa jenis kanker saluran pencernaan seperti kanker rongga mulut, pharynx, kerongkongan, lambung, usus besar, bagian rektum, indung telur, dan kanker pankreas. Kedua, terdapat hubungan yang terbalik secara signifikan antara banyaknya porsi ikan yang dikonsumsi per minggu, dengan kecenderungan munculnya kanker larynx, endometrial, kanker multiple myeloma. Ketiga, ada kecenderungan yang tidak signifikan antara konsumsi ikan dengan kejadian kanker empedu, prostat, ginjal, dan kanker limfoma (Hodgkin dan NonHodgkin). Keempat, tidak ada pola atau hubungan antara konsumsi ikan dengan kejadian kanker payudara, hati, kantung kemih, dan kanker kelenjar gondok. Lebih Dua Porsi Hasil penelitian Fernandez menunjukkan juga bahwa jumlah ikan yang di-

Serba - Serbi

9

Mengkonsumsi Ikan Mencegah Kanker

konsumsi baru bermanfaat mencegah kanker adalah dua porsi atau lebih dalam seminggu. Sementara itu, konsumsi ikan satu porsi per minggu efeknya hampir sama dengan tidak mengonsumsi ikan. Hasil penelitian tersebut memberikan nilai tambah pada konsumsi ikan. Pertama, selain melindungi dari penyakit jantung dan pembuluh darah, konsumsi ikan juga akan mencegah munculnya beberapa jenis kanker, terutama yang menyerang saluran pencernaan. Kedua, orang yang sedikit atau jarang mengonsumsi ikan, berisiko tinggi menderita penyakit jantung, sekaligus juga kanker. Efek perlindungan tersebut tentu saja berasal dari kandungan berbagai zat gizi yang terdapat dalam ikan. Antara lain kadar karbohidratnya rendah, kadar lemaknya berefek positif pada kesehatan jantung dan pembuluh darah, nilai proteinnya bermutu tinggi dan termasuk komplet karena daya cernanya tinggi dan kadar asam amino esensialnya lengkap. Vitamin pada ikan pun beragam dan kandungan mineralnya tinggi serta mudah diserap oleh tubuh. Dilaporkan bahwa mineral seng (Zn), selenium, dan lainnya diperlukan dalam sistem pertahanan tubuh dalam melawan berbagai penyakit, termasuk kanker. Manfaatnya Tergantung Pengolahan Bermanfaat atau tidaknya berbagai zat gizi yang terkandung dalam ikan yang kita konsumsi, ternyata sangat tergantung pada cara pemilihan dan proses pengolahan. Pilihlah ikan yang segar dan kalau bisa masih hidup. Ikan yang masih segar tampak pada dagingnya yang kenyal kalau ditekan,

sisiknya yang tidak mudah lepas, dan tak berbau amis. Matanya masih bening, tidak pucat dan cekung. Ikan laut punya kadar omega-3, vitamin, dan mineral yang tinggi. Sebaliknya, ikan air tawar terutama tinggi karbohidrat dan asam lemak omega-6. Kedua jenis ikan tersebut merupakan sumber zat gizi yang bermutu. Usahakan secara bergantian mengonsumsi kedua jenis ikan tersebut agar saling melengkapi kekurangan zat gizi lainnya. Ikan segar yang sudah dipilih tersebut, segera bersihkan dan diberi bumbu untuk dimasak sesuai selera. Apakah akan dibakar, dipepes, dibuat sup, atau bumbu kuah. Pemasakan dengan cara digoreng atau dibakar dengan olesan mentega akan meningkatkan kadar lemak, sehingga tidak disarankan untuk terlalu sering dikonsumsi. Demikian pula terhadap ikan kalengan dan yang diawetkan seperti ikan asin. Ikan yang diawetkan umumnya telah diolah sedemikian rupa, dengan penambahan zat aditif dan pengawet yang dapat merusak nilai gizi dan kesehatan konsumennya. Oleh karena itu, batasi konsumsi ikan-ikan kalengan dan olahan tersebut. Tentu saja untuk mendapatkan kesehatan tubuh yang prima, tidak hanya dari aspek konsumsi ikan. Harus pula didukung konsumsi beragam sayuran, buahbuahan, serealia, minuman, dan melaksanakan gaya hidup sehat: olahraga sesuai, teratur, dan terukur, selalu berpikiran positif (positive thinking), tidak merokok, minum alkohol, serta mengonsumsi obat psikotropika. Oleh Muhammad Harli, penulis adalah Sarjana Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB

Ragam

10

C


Membangun Rumah Ramah Lingkungan

IPTAKAN Rumah sebagai Zona Hijau. Rumah anda sekarang mulai menjadi Zona Hijau, misalnya selama 25 tahun belakangan, AC dan kulkas mulai menggunakan daya sebesar dua per tiga dari daya yang dulu digunakan, mesin cuci sudah turun sampai setengahnya, dan penggunaan kayu juga mulai turun sampai tinggal dua pertiganya, dan toilet mulai mengurangi jumlah konsumsi airnya sampai setengahnya jika dibandingkan dengan pada tahun 1970an. Rumah Ramah lingkungan. Jika rumah anda menggunakan lampu Neon yang kecil (neon bohlam), maka anda mengurangi polusi dalam jumlah besar. Di Amerika dikatakan bahwa dengan mengganti satu lampu saja di rumah dengan lampu ini, maka dikatakan bahwa emisi yang ada sudah mengurangi satu juta mobil dari jalanan. Tidak sadarkan betapa anda sudah membantu lingkungan hanya dengan satu cara sederhana seperti itu? Jika anda takut bahwa rumah ramah lingkungan sama sekali tidak mewah, anda salah, bahkan bisa tampil sangat mewah. Rumah yang ramah lingkungan seringkali dianggap sebagai rumah yang mahal, menurut Alex Wilson, hal itu tidak benar. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat rumah menjadi ramah lingkungan dan malah lebih murah daripada membangun rumah secara standar. Arsitek Angela Dean, penulis buku “Green by Design” mengatakan bahwa bahkan perubahan kecil dapat memiliki dampak yang besar. Dibawah ini ada banyak ide yang dapat anda pergunakan untuk mengubah rumah anda menjadi semakin ramah lingkungan, dan ide yang ada bukanlah ide yang susah sama sekali untuk di lakukan. Lantai Bambu. Selama ini kita mengenal lantai kayu, tapi bambu yang mampu lebih cepat untuk tumbuh kembali, sehingga mengurangi efek perusakan hutan. Bambu yang dilekatkan di papan akan memperlihatkan karakter yang mirip dengan kayu mahal. Harga papan seperti ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan papan kayu mahal aslinya, dan lapisan terakhir dari papan bambu ini lebih ramah lingkungan daripada

lapisan untuk kayu yang biasanya adalah racun yang lumayan kuat. Bayangkan keuntungannya: Rumah tetap indah, lebih aman untuk ditinggali karena lebih aman dari racun, dan ramah lingkungan? Apalagi yang anda tunggu? Atap Matahari. Salah satu masalah yang muncul dari listrik yang dihasilkan oleh matahari adalah panel surya yang besar, yang tampak tidak pas jika dipasang di rumah tradisional. Sekarang anda dapat menggunakan panel surya sebagai bagian atap, karena adanya teknologi yang disebut thin-film triple-junction amorphous silicon. Sel surya ini dibentuk seperti genteng dan dapat dipasang seperti genteng pada umumnya, kemudian dipasangkan sebagai sumber tenaga rumah anda. Memang tidak seefektif panel surya konvensional, tapi dengan kondisi Indonesia yang kaya matahari, tidak diragukan lagi bahwa sumber tenaga ini akan mengurangi banyak sekali ketergantungan daya pada PLN. Mengurangi ketergantungan kepada PLN berarti akan mengurangi biaya dan beban PLN untuk menggunakan bahan bakar. Membantu anda menghemat uang, sekaligus ramah lingkungan, kenapa tidak? Pemanas Air. Coba gunakan pemanas air yang memanaskan air pada saat dibutuhkan. Banyak rumah yang masih memiliki pemanas air yang memanaskan air secara terus menerus, dan menyimpan air panas sampai dengan 40-80 galon (200400 liter air) secara terus menerus. Hal ini sangat tidak efektif dan akan menghabiskan banyak sekali bahan bakar. Kenapa tidak menggunakannya? dengan cara ini anda mendapatkan air hangat untuk mandi atau mencuci, dan jika dikombinasikan dengan pemanas

matahari, tentunya akan sangat hemat energi dan ramah lingkungan. Saklar Otomatis. Peneliti sudah mulai memikirkan cara agar kita tidak perlu lagi mematikan atau menyalakan lampu dalam rumah. Caranya adalah dengan menciptakan saklar otomatis yang mampu mematikan dan menyalakan lampu sendiri dengan cara mencari tanda-tanda keberadaan manusia di dalam ruangan. Model lama yang menggunakan sistem suara, dimana level tertentu akan menyalakan lampu, dianggap tidak pas, sehingga sistem yang ada sekarang menggunakan gabungan teknologi infra merah dan sinyal ultrasonik. Penggunaan saklar seperti ini, akan mengurangi kemalasan orang untuk memati-nyalakan saklar dan jelas sangat hemat energi. Lampu Noen Bohlam. Lampu jenis ini ternyata menghemat sampai dengan 75 persen energi yang digunakan daripada lampu neon biasa, dan mulai dipergunakan pada awal 1980an, sedangkan di Indonesia, lampu ini banyak dijual sebagai lampu hemat energi. Sekarang ini lampu ini dapat menyala dengan sangat cepat dan tidak lagi berdengung. Belum lagi sekarang anda dapat menentukan sendiri warna sinar yang anda inginkan, selembut apa, ada pancaran tambahan warna apa, sangat mendukung bagi anda yang gemar tinggal di rumah yang nyaman. Seperti diatas, emisi lampu ini sangat sedikit mengeluarkan emisi dan juga hemat energi, jadi akan sangat membantu anda dalam menciptakan zona hijau di rumah anda. (kpl/readers diges)


Profil

11

Slamet Iman Santoso (1907-2004) Bapak Psikologi Indonesia

P

RIA yang lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 7 September 1907 ini tak hanya tokoh perintis dan pendiri Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Namun Ia juga tokoh perintis psikologi di republik ini. Tak heran ia digelari Bapak Psikologi Indonesia. Selain mendirikan Fakultas Psikologi UI, penerima penghargaan Tokoh Pendidikan Nasional dari IKIP Jakarta (UNJ) pada tahun 1978 ini juga ikut mendirikan Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin. Motivasi mantan Direktur Rumah Sakit Jiwa Gloegoer, Medan (1937-1938), ini merintis dan mendirikan fakultas psikologi, karena sebagai psikiater menemukan banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh psikiater. Dalam bidang profesi kedokteran, dia menerima penghargaan Wahidin Sodiro Hoesodo dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1989. Sebagai seorang ahli psikologi, tahun 1961, dia memimpin sekitar lima puluh mahasiswa Fakultas Psikologi UI, mengunjungi penduduk yang terkena gusuran pembuatan Istana Olahraga Senayan dan dipindahkan ke daerah Tebet dan Penjaringan. Mereka berdialog dengan penduduk tergusur itu. Kunjungan ini, menjadi awal pogram mahasiswa turun ke lapangan (masyarakat). Bidang studi psikologi pun makin menarik perhatian banyak orang. Masa-masa psikologi mengalami kesulitan (saat psikologi hanyalah sebuah jurusan dalam lingkungan FKUI), seperti sudah terlupakan. Saat itu, kata Slamet dalam pidato ketika menerima penghargaan bintang jasa Mahaputra Utama III (1973), dia merasa ibarat seorang yang sedang berdiri seorang diri di tepi pasir yang gersang tanpa pedoman untuk melintasinya sambil mengajak saudara-saudara mengembangkan disiplin ilmu yang baru ini. Dalam pandangan Conny Semiawan, mantan rektor IKIP Jakarta, Slamet adalah tokoh pendidikan yang berani. Dia adalah orang pertama mengusulkan perlunya satu standar bagi semua jenjang pendidikan di Indonesia. Usul yang dia lontarkan sepanjang tahun 1979-1981 ini membuat heboh dunia pendidikan. Dia juga orang yang mengkritik keras minimnya gaji guru yang dia sebut dapat merusak dunia pendidikan. Dia membandingkan gaji guru jaman Belanda yang dua kali lipat daripada gaji dokter. Sehingga guru tak perlu mencari tambahan dan dunia pendidikan tidak dicampurbaurkan dengan bisnis. Slamet berandil besar dalam merintis program penerimaan mahasiswa melalui UMPTN. Ketika itu, Slamet menjadi Ketua Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional (KPPN, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1979-1980). Saat itu terjadi booming lulusan SMA yang ingin masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sebagai contoh, UI yang kapasitasnya sekitar 800 mahasiswa tapi jumlah pendaftar 4000 orang. Maka melalui komite yang diketuainya dibentuklah satu sistem penerimaan calon mahasiswa yang sejak 1979 sudah berlangsung dengan nama yang sekian kali berubah mulai dari Skalu, Proyek Perintis, Sipenmaru (Sistim Penerimaan Mahasiswa Baru) dan UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Sebagai dokter ahli penyakit saraf dan jiwa, dia memasang iklan menutup praktek untuk selamanya, 1 Januari 1979. Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1968-1973) menyadari dirinya sudah tua. Dia pun mengaku sudah capek. Lahir Terbungkus Pemberian namanya, Slamet Iman santoso, terkait dengan proses kelahirannya. Dia dilahirkan dalam keadaan terbungkus ari-ari. Ketika itu, semua penduduk desa heran dan membicarakannya. Dia dianggap sebagai bayi ajaib. Dipercaya bayi yang lahir terbungkus ari-ari itu kelak akan mempunyai kelebihan. Sangat jarang kelahiran bayi terbungkus. Saat bayi terbungkus itu lahir, orang-orang yang melihatnya heran dan bertanya: “Mana bayinya, mana bayinya?” Untunglah tidak semua penduduk desa panic terheran-heran. Seorang tetangga, Nyonya Tambi, isteri seorang petani Indo, membantu membukakan bungkus ari-ari yang membungkusnya. Bayi itupun menangis dan lahir dengan selamat. Maka kata selamat (menjadi Slamet) dijadikan nama jabang bayi yang baru lahir itu. Dia memang terlahir dari keluarga berpendidikan pada zamannya. Ayahnya seorang Asisten Wedana Banjaran. Di bawah pengasuhan ayahnya, Slamet menikmati masa kecilnya dengan penanaman nilai-nilai keramahan, saling tolong-menolong dan gotong-royong. Dia pun berulangkali, kepada banyak orang, mengisahkan berbagai pengalaman masa kecil yang yang amat berkesan baginya. Namun masa kecil dan remajanya diisi dengan mengecap pendidikan pada jaman kolonial Belanda di Magelang, mulai dari Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch Inlandsche School (HIS (19121920) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO (1920-1923). Kemudian melanjut ke MAS-B, Yogyakarta (19231926); Indische Arts, Stovia (1926-1932); dan Geneeskunde School of Arts, Batavia Sentrum (1932-1934). Dia pun terkesan sangat mengagungkan pendidikan masa kolonial Belanda itu. Walaupun dia menyadari kondisi pendidikan ketika itu sangat berbeda disbanding setelah Indonesia merdeka. Dia mengenang, pada zamannya bersekolah

dulu, sangat diasakan betapa guru sangat begitu memperhatikan murid dan bersatu dengan orang tua murid. Hal yang sudah jarang terjadi saat ini. Abunawas Profesor emeritus Fakultas Psikologi UI ini juga dikenal sebagi tokoh yang jahil dan sering dinilai aneh. Dia sendiri mengibaratkan diri sebagai Abunawas. Karena, menurutnya, Abunawas itu tokoh penuh akal. Jiwa Abunawas itu pun banyak menyemangati hidupnya. Dalam buku, Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986, diceritakan sekali waktu dia melihat mobil seorang pejabat UI diparkir salah dengan posisi miring di halaman kampus UI. Ia mengambil kertas dan menulisnya dengan spidol: “Barangsiapa yang parkir mobil miring, otaknya juga miring”. Ketika Bung Karno menanyakan pendapatnya mengenai semboyan “Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit”, Slamet dengan tenang menjawab “Nggak, malah saya gantungkan di cantelan baju. Kalau usang kan bisa diganti.” Suatu ketika, dia menyatakan terheranheran karena ada orang yang dipinjami buku, mengembalikan buku itu dengan utuh. “Baru sekarang saya temukan orang yang saya pinjami buku mengembalikannya dengan utuh,” katanya. Dia bilang, hanya orang bodoh yang meminjamkan buku kepada orang lain, dan orang yang mengembalikan buku pinjaman pun adalah orang gila. Penerima Bintang Mahaputra Utama III (1973) ini meninggal dunia pada Selasa 9 November 2004 dini hari pukul 00.30, dalam usia 97 tahun, (www.tokohindonesia.com)

BIODATA Nama :Prof. Dr. Slamet Iman Santoso Lahir : Wonosobo, Jawa Tengah, 7 September 1907 Meninggal:Jakarta, 9 November 2004 Agama :Islam Isteri:Suprapti Sutejo (Meninggal November 1983) Anak:Tujuh orang

12


DESEMBER 2008

Recommend Documents