Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha Vol.3 No. 3, Desember 2014 ISSN 2089-6697
DESAIN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN DAN LETAK KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN MERAUKE
Agustan Latif Email:
[email protected] Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Musamus
ABSTRAK Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menciptakan kestabilan ekosistem alam disekitarnya serta dapat diperbaharui dan dilestarikan. Kabupaten Merauke terletak antara 1370-1410 Bujur Timur dan 50-90 Lintang Selatan. Kabupaten Merauke memiliki luas 46.790,63 km2 atau 14,67 persen dari luas wilayah Provinsi Papua dan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Papua, sehingga memiliki kawasan hutan terbesar di propinsi Papua. Pembuatan rancangan aplikasi system informasi geografis pemetaan hutan menurut klasifikasi sebagai potensi hutan lindung di kabupaten Merauke, perancangan menu aplikasi terdapat modul yaitu peta sebagai visualisasi data yang diambil dari modul ArcMap. Modul berfungsi menvisualisasikan peta Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan hutan menurut klasifikasi. Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama ini dihasilkan analisis data dan rancangan basisdata, serta tampilan aplikasi. Kawasan hutan lindung kabupaten merauke sebesar 218.336 Ha (4,67% dari luas total Kabupaten Merauke). Belum adanya penataan ruang kawasan hutan lindung secara signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu masih rendahnya pemahaman warga dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kususnya hutan lindung. Kata kunci: SIG, Hutan Lindung, Kabupaten Merauke PENDAHULUAN
Papua dan merupakan kabupaten terluas
A. Latar Belakang
di Provinsi Papua.
Kabupaten
Merauke
terletak
Teknologi
penginderaan
jauh
antara 1370 – 1410 Bujur Timur dan 50 –
(remotesensing) dan sistem informasi
90 Lintang Selatan. Kabupaten Merauke
geografis
memiliki luas
46.790,63
km2
atau
14,67 persen dari luas wilayah Provinsi
(SIG)terbukti
mampu
menyediakan informasi datageospasial setiap
objek
dipermukaan
bumi
248
secaracepat,
sekaligus
menyediakan
secara optimal dijaga daya dukungannya
sistem analisa keruangan yang akurat,
secara lestari dan diurus dengan akhlak
sehingga
mulia,
dapat
dilakukan
upaya
adil,
bijaksana,
terbuka,
pendataan keberadaan hutan di kabupaten
profesional, serta bertanggung jawab.
Merauke.
Bahwa
Kawasan
lindung
pengurusan
hutan
yang
merupakan
berkelanjutan dan berwawasan mendunia
sistem penyangga kehidupan yang sangat
harus menampung dinamika aspirasi dan
berperan
peranserta masyarakat, adat dan budaya
dalam
keseimbangan
lingkungan. Pengelolaan sumber daya
serta
tata
alam dan lingkungan hidup yang tidak
berdasarkan
sesuai dengan daya dukungnya dapat
Nasional.
nilai
masyarakat
pada
norma
yang hukum
menimbulkan krisis pangan, krisis air,
Keberadaan hutan layaknya patut
krisis energi dan lingkungan (Sudarmadji,
kita ketahui sehingga kita dapat menjaga
2007). Namun pada kenyataan kawasan-
kelestariannya
kawasan
agar
lindung
dipertahankan
yang
seharusnya
tersebut
mengupayakan dapat
terjaga
justru
ekosistemnya dan di lindungi sebagai
banyak yang rusak dan berubah fungsi
Hutan lindung khususnya Hutan yang
(Alikodra dan Syaukani, 2004)
berada di Kabupaten Merauke. Dengan
Hutan
kelestariannya
hutan
dengan
lindung
di
kabupaten
adanya
Sistem
Informasi
Geografis
Merauke merupakan kawasan hutan yang
Pemetaan dan Letak Kawasan Hutan
harus dijaga kelestariannya karena sifat
Lindung Kabupaten Merauke diharapkan
alamnya diperuntukkan guna mengatur
dapat bermanfaat dan mempermudah
tata air, pencegahan bencana banjir dan
masyarakat
erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah
biaya, dan waktu.
yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.
tanpa
menguras
tenaga,
Penelitian ini berawal pada desain penerapan teknologi informasi khususnya
Hutan sebagai salah satu penentu
penerapan Sistem Informasi Geografis
sistem penyangga kehidupan dan sumber
dan Penginderaan Jauh (remote sensing),
kemakmuran rakyat, cenderung menurun
sehingga pada penelitian selanjutnya
kondisinya.
dapat mengimplementasikan SIG secara
keberadaannya
Oleh harus
karena
itu
dipertahankan
menyeluruh
sehingga
dalam
249
penyelenggaraannya mempermudah
dapat
penyebaran
2. Manfaat Penelitian
informasi
Manfaat penelitian ini agar
terkait keberadaan hutan, baik hutan
instansi terkait maupun masyarakat
lindung maupun hutan yang berada di
dapat mengetahui letak hutan yang
kabupaten Merauke.
dilindungi
B. Rumusan Masalah
kawasan hutan lindung di kabupaten
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian
ini
yaitu
serta
ikut
menjaga
Merauke, sehingga ekosistem alam
bagaimana
di wilayah tersebut terlindungi.
mendesain/ merancang aplikasi Sistem Informasi Geografis yang mampu dan
TINJAUAN PUSTAKA
dapat menampilkan klasifikasi tentang
A. Tinjauan Pustaka
pesebaran wilayah hutan sebagai potensi hutan
lindung,
agar
mudah
Penelitian yang dilakukan oleh
dalam
Pamuji (2013) tentang pemetaan hutan
mengetahui letak hutan yang berpotensi
menurut klasifikasi potensi hutan lindung
sebagai hutan lindung di kabupaten
di
Merauke.
penelitiannya
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
masyarakat
Kabupaten
mengetahui
1. Tujuan Penelitian
Blora,
dimana
dapat dan letak
hasil
membantu
pegawai
perhutani
wilayah
yang
Peneliltian ini pada dasarnya
berpotensi sebagai hutan lindung di
adalah rencana penelitian jangka
kawasan dan bisa melestarikan hutan
panjang, dimana pada tahap awal ini
lindung di KPH Randublatung. Sehingga
peneliti melakukan desain system
ekosistem alam di kabupaten Blora bida
informasi geografis dan diharapkan
kembali normal hijau dan subur.
akhir
dari
penelitian
mendatang
Nugroho dkk. (2010) meneliti
dapat membangun system aplikasi
pemetaan daerah rawan longsor dengan
berbasis
dapat
penginderaan jauh dan system informasi
lahan
yang
geografis
sebagai
hutan
penelitian ini di hutan lindung kabupaten
SIG
mengklasifikasikan memiliki
potensi
yang
dimana
hasil
studi
kasus
penelitian
pada
lindung di kabupaten Merauke dalam
mojokerto,
ini
bentuk peta digital.
memperlihatkan kawasan hutan lindung kabupaten Mojokerto memiliki tingkat
250
kerawanan longsor rendah (13,28 Ha)
keberhasilan
pertumbuhan
kerawanan longsor sedang (177,24 Ha)
berkisar
dan kerawanan longsor tinggi (427,15
Kegiatan
Ha).
mampu memperbaiki mutu lingkungan,
antara
70,38%
reboisasi
tanaman -
yang
91,28%. dilakukan
Penelitian yang dilakukan oleh
dengan menekan tingkat erosi berkisar
Santoso dkk. (2011) tentang analisis
70,38% hingga 91,28% dan pencapaian
penataan
target berkisar 70,38% hingga 91,28%
ruang
kawasan
lindung
kabupaten Pandeglang dengan aplikasi
(hasil
GIS
kepercayaan
dan
remot
penelitiannya
sensing,
menunjukkan
hasil bahwa
sebesar
173.160,13
Ha
pada
selang
95%).Tinjauan
Objek
Penelitian
kawasan lindung legal formal Kabupaten Pandeglang
pendugaan
Kabupaten
Merauke
terletak
antara 1370 – 1410 Bujur Timur dan 50
(61,85 % dari luas total kabupaten
–
Pandeglang),
Merauke memiliki luas 46.790,63 km2
Gap
antara
kawasan
90 Lintang Selatan. Kabupaten
lindung legal formal dengan kawasan
atau
lindung aktual sebesar 99.957,20 Ha
Provinsi
(33,55 %).
kabupaten terluas di Provinsi Papua,
SIG
14,67 persen dari luas wilayah Papua
dan
Nahib dan Wijaya (1999) meneliti
sehingga
untuk
terbesar di propinsi Papua.
monitoring
keberhasilan
memiliki
merupakan
kawasan
hutan
reboisasi di kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini yakni pemanfaatan teknologi inderaja dan SIG untuk pemantauan reboisasi dapat
mempermudah
pelaksanaan
kegiatan, karena lebih cepat, akurat dan efisien. Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dari citra landsat dua periode waktu, diketahui keberhasilan luas areal reboisasi di kabupaten Kupang pada selang kepercayaan 95% berkisar antara 56,73%
-
84,22%,
sedangkan
B. Potensi Kehutanan Hutan Lindung di Kabupaten Merauke merupakan Kawasan hutan yang harus dijaga kelestariannya karena sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kawasan Hutan adalah wilayahwilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
251
ditetapkan
oleh
dipertahankan
pemerintah
keberadaannya
untuk sebagai
Cagar Kawasan
Alam
suaka
(CA)
alam
adalah
yang
mempunyai
karena
hutan tetap. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
keadaannya
kekhasan
Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin untuk
tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau
memanfaatkan hasil hutan kayu pada
ekosistem tertentu perlu dilindungi dan
hutan produksi pada lokasi tertentu dalam
pengembangannya berlaku secara alami.
jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam
Suaka Margasatwa (SM) adalah
surat izin, meliputi kegiatan perencanaan,
Kawasan suaka alam yang mempunyai
penebangan, pengangkutan, penggunaan,
ciri-ciri khas berupa keaneka-ragaman
pembinaan
dan
pengamanan
hutan.
dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
adalah
kelangsungan hidupnya dapat dilakukan
penggunaan atas sebagian kawasan hutan
pembinaan terhadap habitatnya. Kawasan
kepada pihak lain untuk kepentingan
Pelestarian Alam
pembangunan di luar kegiatan kehutanan
dengan ciri khas tertentu, baik di darat
tanpa
maupun di perairan yang mempunyai
mengubah
status,
perubahan
peruntukkan dan fungsi kawasan tersebut. Pelepasan Kawasan Hutan adalah
adalah Kawasan
fungsi perlindungan sistem
penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman
mengubah peruntukan kawasan produksi
jenis
yang dapat dikonversi menjadi bukan
pemanfaatan secara lestari sumberdaya
kawasan hutan untukkeperluan usaha dan
alam hayati dan ekosistemnya.
perikanan tanpa
budidaya pertanian
menyediakan tanah pengganti. Annual Allowable Cut (AAC)
tumbuhan
dan
satwa
Taman Nasional (TN)
serta
adalah
Kawasan pelestarian alam yang dikelola engan sistem zonasi yang dimanfaatkan
adalah jumlah luas areal hutan yang dapat
untuk
tujuan
pengembangan
ilmu
dipanen atau jumlah kayu yang dapat
pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan
dipungut dalam suatu jangka perusahaan
rekreasi serta perlindungan ekosistem.
atau jangka waktu tertentu sedemikian
Taman Hutan Raya (TAHURA)
rupa hingga terjamin usaha perusahaan
adalah Kawasan pelestarian alam yang
hutan, terdiri dari Etat luas (hektar), Etat
terutama
Volume (meter kubik) dan Etat jumlah
koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami
pohon (batang).
dan
dimanfaatkan
untuk
tujuan
buatan, jenis asli dan/atau bukan
252
asli, pengembangan ilmu pengetahuan,
(HPT) adalah Kawasan hutan yang
pendidikan,
budaya,
digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-
pariwisata dan rekreasi. Taman Wisata
hasil hutan secara terbatas dengan tetap
Alam
Kawasan
memperhatikan fungsinya sebagai hutan
pelestarian alam di darat dan di laut yang
untuk melindungi kawasan di bawahnya.
dan
latihan,
(TWA)
adalah
terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
Hutan adalah
Taman Buru
(TB)
adalah
Produksi
Kawasan
Tetap yang
(HP) karena
pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi
Kawasan yang didalamnya terdapat satwa
masyarakat
buru
untuk
dipertahankan sebagai kawasan hutan
secara
produksi
dan
memungkinkan
diselenggarakannya
perburuan
dan
yang
negara
perlu
berfungsi
teratur serta ditetapkan dan dibina untuk
menghasilkan
kepentingan rekreasi dan perburuan.
kepentingan negara, masyarakat, industri
Hutan Lindung Kawasan
hutan
(HL) adalah
yang
karena
sifat
hasil-hasil
untuk
hutan
bagi
dan ekspor. Hutan
Produksi
alamnya diperuntukkan guna mengatur
Dikonversi (HPK)
tata air, pencegahan bencana banjir dan
hutan produksi
erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
peruntukannya
Yang
Dapat
adalah Kawasan
yang dapat dirubah guna
memenuhi
Kawasan Suaka Alam adalah
kebutuhan pengembangan transmigrasi,
Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di
pertanian, pangan, perkebunan, industri,
darat
pemukiman, lingkungan dan lain-lain.
maupun
mempunyai
di
fungsi
perairan pokok
yang sebagai
kawasan pengawetan keaneka-ragaman jenis
tumbuhan
ekosistemnya
dan
yang
satwa juga
beserta berfungsi
Khusus
(HFK)
adalah Kawasan hutan yang ditunjuk dengan
fungsi
kepentingan penelitian.
khusus
tertentu Hutan
untuk seperti
Produksi
ArcGis merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak sistem informasi geografis
sebagai penyangga kehidupan. Hutan Fungsi
C. Software ArcGis 10.1
suatu hutan
yang
Environmental
dikembangkan Systems
oleh
Research
Institute (ESRI) yang telah banyak dipakai baik kalangan akademisi, militer, pemerintah, maupun masyarakat dunia
Terbatas
253
dalam membuat aplikasi yang berbasis
C. Metode Analisis
sistem informasi geografis.
Metode analisis yang digunakan
Didalam ArcGis terdapat ArcMap
dalam penelitian ini adalah metode desain
dan ArcCatalog. ArcMap adalah jendela
berorientasi Aliran Data (DAD) dengan
untuk membuat mengedit, menganalisis
menggunakan kakas Data Flow Diagram.
dan
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan
manajemen
sistem
informasi
geografis sedangkan ArcCatalog adalah
persyaratan
kebutuhan
jendela untuk mengelola dan mengatur
struktur data dan sistem data bank yang
semua informasi dari sistem informasi
akan
geografis.
pembangunan perangkat lunak digunakan
dibangun.
aliran
Pada
data,
tahapan
metode Waterfall dan untuk teknik METODOLOGI PENELITIAN
pengujian digunakan teknik pengujian
A. Tahapan Penelitian
Blackbox. Teknik pengujian blackbox ini
Tahapan gambaran
penelitian
sistematis
merupakan pelaksanaan
penelitian mulai dari tahap pengumpulan
diterapkan untuk menguji perancangan fungsional
data
bank,aliran
data
sertastruktur data bank yang dibangun.
data, analisis dan perancangan data bank potensi Lokal Kampung dimana penulis melakukan survay pengambilan data di kampung-kampung berikut:
Kampung
Malind, Kaiburse, Onggari, Domande
D. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaka satau pun software yang dapat mendukung tahapan desain data spasial hutan kabupaten
dan Sota.
Merauke. Kakas yang digunakan untuk memodelkan data bank dalam penelitian
B. Lokasi Penelitian Penelitianini
dilakukan
pada
ini adalah Ms. Visio dan test case,
bagian hutan lindung wilayah Kabupaten
dengan Hardware meliputi seperangkat
Merauke khususnya pada Distrik Malind
komputer yang kompatibel dengan kakas
( Kampung Malind, kampung Keiburse,
tersebut.
Kampung Domande, Kampung Onggari, dan Sota ).
254
84. Proses pembuatan untuk tahap desain
E. Pengumpulan Data
sistem ini adalah sebagai berikut:
1. Data primer Data
primer
yang
digunakan
1. Pengolahan data peta dilakukan
dikelompokkan menjadi tiga sebagai
dengan menggunakan softaware
berikut:
ArcGis 10.1
a) Data peta tematik, data kehutanan
2. Hasil master data dari dinas
BPS 2012, sebagai data rujukan
kehutanan
penulis saat melakukan survay ke
(observasi)
ke
lapangan
lokasi-lokasi
dikumpulkan
dan
selanjutnya
seperti
sungai,
pantai dan hutan.
observasi
/
survay
lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan dan c) Wawancara, dilakukan
kepada
hasil
survay
dibuat desain kebutuhan sistem
b) Observasi pengamatan lapangan, kegiatan
dan
menggunakan Data Flow Diagram (DFD) sebagai mode berorientasi aliran data. 3. Hasil
desain
kemudian
diimplementasikan menggunakan wawancara
aplikasi Visio untuk membuat
stakeholder
desain basis data.
yaitu kehutanan, dan masyarakat
Identifikasi dan klasifikasi kawasan hutan
adat
lindung adalah sebagai berikut:
yang ada di
kampung-
kampung.
1. Kawasan lindung aktual distribusi fungsi hutan diperoleh dari peta
2. Data Sekunder Data sekunder yang digunakan yaitu peta dan data kehutanan BPS 2012, data peta BAPEDA Kab. Merauke serta data foto hasil survay lapangan terhadap beberapa kampung. F. Pengolahan Data Semua data spasial yang digunakan akan diubah ke dalam format shapefile(*.shp) dengan proyeksi UTM-48S, datum WGS-
distribusi kawasan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke. 2. Kawasan lindung aktual rencana tataruang wilayah diperoleh dari peta alokasi ruang kabupatern Merauke. 3. Kawasan lindung direncanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dan Surat Keputusan
Menteri
Pertanian
255
Nomor
837
Pembagiannya
Tahun
1980.
adalah
kiri
sebagai
kanan
sungai
besar dan 50 meter di
berikut:
kiri kanan anak sungai
a. Kawasan yang memberikan
yang berada di luar
perlindungan
kawasan
pemukiman.
bawahnya.
Pada
kawasan pemukiman
1) Kawasan
hutan
berupa jalan inspeksi
dengan lereng 40%
15 meter.
2) Kawasan hutan yang
3) Kawasan
sekitar
mempunyai
danau/ waduk: daratan
ketinggian 2.000 mdpl
100 meter dari titik
atau lebih
pasang
3) Kawasan dengan
hutan faktor-faktor
tertinggi
ke
arah darat. c. Kawasan
suaka
alam
dan
lereng lapangan, jenis
cagar budaya
tanah,
Taman Nasional dan Taman
curah
hujan
yang melebihi nilai skor 175
terdiri dari
Wisata Alam. d. Kawasan rawan bencana.
4) Kawasan
yang
mempunyai
jenis
G. Analisis Data
tanah
peka
1. Analisis dan Perancangan Sistem
sangat
dengan lereng >15% b. Kawasan
perlindungan
setempat 1) Sempadan daratan
Hasil
pengumpulan
data
dari
dinas Kehutanan Kabupaten Merauke kemudia dianalisis data spasial kemudian
pantai:
dibuat basis datanya dan relasi antar
sepanjang
tabel, kemudian dipetakan menggunakan
tepian 100 meter dari
software visio trknik dan ArcGIS 10.1.
titik pasang tinggi ke
2. Evaluasi kawasan hutan lindung
arah darat. 2) Sempadan
Proses evaluasi dilakukan pada sungai:
beberapa aspek kajian yaitu:
daratan 100 meter di
256
mengetahui
a. Analisis tupoksi dan kebijakan Analisis
data
tupoksi
dilakukan
dengan
mengelompokkan
tupoksi
kinerja
dalam
pengendalian pamanfaatan ruang. c. Analisis
kemungkinan
penyimpangan alokasi kawasan
masing-masing instansi ke dalam
hutan lindung
aspek manajemen dan kategori
Analisis
kawasan lindung. Analisis ini
penyimpangan fungsi
bertujuan
hutan lindung dilakukan dengan
untuk
mengetahui
kawasan
kewenangan dan tanggung jawab
metode
setiap instansi dalam pengelolaan
Summary. Dari analisis tersebut
kawasan lindung.
akan
Analisis
kebijakan
Analisis untuk
pada
diperoleh
penyimpangan
dilakukan dengan studi pustaka dan dijabarkan secara deskriptif.
union
kemungkinan
analisis
persentasi
kawasan
hutan
lindung. 3. Konsep
strategi
kebijakan
dilakukan
kebijakan
mengetahui
kebijakan-
hutan lindung
kebijakan daerah dan pusat dalam
dan
arahan
manajemen
kawasan
Konsep yang diajukan dibuat
mendukung pengelolaan kawasan
berdasarkan analisis
hutan lindung.
terkait, kebijakan tata ruang, struktur
b. Analisis
pola
dan
struktur
tupoksi
instansi
ruang, pola ruang dan analisis data wawancara. Konsep ini berupa rumusan
ruang Analisis dilakukan dengan membandingkan
peta
kawasan
yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah dalam menajemen
hutan lindung, kawasan lindung
kawasan hutan lindung.
aktual DFH dan kawasan lindung
4. Penyajian
aktual RTRWP. Analisis pola
hasil
tampilan
user
interface
ruang bertujuan untuk mengetahui
Penyajian hasil pada penelitian ini
konsistensi pada saat penetapan
dilakukan dengan mengolah data peta
kawasan hutan lindung sedang
tematik berdasarkan kriteria kawasan
analisis
hutan lindung yang diperoleh dari data
struktur
ruang
untuk
dinas
terkait
dalam
hal
ini
Dinas
257
Kehutanan Kabupaten Merauke, yang
HASIL DAN PEMBAHASAN
kemudian dibuat analisis dan rancangan
A. Hutan Kabupaten Merauke
tampilan user interface. Desain sistem ini
Kawasan
hutan
Papua
yang
dilakukan dengan menggunakan software
merupakan kawasan hutan terluas di
visio teknik dan pembuatan aplikasi pada
Indonesia (berdasarkan SK Menhutbun
penelitian
software
No.891/Kpts/II/1999 adalah 42.224.850
ArcGIS 10.1, dalam perancangan peta
ha). Kemudian berdasarkan UU No. 21
yang
hasil
Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah,
disajikan
Provinsi Papua dipecah menjadi 2 (dua)
menggunakan proyeksi UTM-48S, datum
provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua
WGS-84 dan skala grafis pada penelitian
Barat. Luas kawasan hutan
lanjutan.
Papua, secara de yure (hasil paduserasi
menggunakan
disajikan
perancangan
hanyalah yang
peta
Provinsi
dengan RTRWP) masih dalam proses updating dan belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
258
Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha Vol.3 No. 3, Desember 2014 ISSN 2089-6697
Tabel 1. Luas hutan menurut fungsi dan tipe hutan di kabupaten merauke (Departemen Kehutanan Provinsi Papua, 2011)
Berdasarkan
Tabel
1
sedangkang
Luas
hutan
lindung
menunjukkan bahwa terdapat 3 tipe hutan
Kabupaten Merauke sebesar 218.336 Ha.
di Kabupaten Merauke diantaranya hutan
Kabupaten Merauke memiliki taman
primer, hutan sekunder dan non hutan
nasional wasur dengan luas sekitar
berdasarkan data Dinas Kehutanan dan
413.810 ha dan suaka marga satwa
Perkebunan Kabupaten Merauke tahun
dengan luas sekitar 696.100 ha. Pada
2007 – 2011.
tahun 2011, produksi hutan terbesar
Luas
hutan
di
Kabupaten
berasal dari kayu bulat kecil yaitu
Merauke, berdasarkan data sampai akhir
sebanyak
2011
(Republik
luas
Meraukesebesar
hutan
di
Kabupaten
4.672.332
Ha,
137.269,7 Indonesia
m3
(58,04
Badan
%) Pusat
Statistik, 2012)
259
Tabel 2. Produksi hasil hutan menurut jenisnya 2007 – 2011 (Departemen Kehutanan Provinsi Papua, 2011)
hasil
Berdasarkan Tabel 2 produksi
gambar relasi antar tabel. Relasi antar
hutan
tabel
menurut
jenisnya
di
Kabupaten Merauke, dapat dilihat bahwa
menunjukkan
tabel-tabel
yang
saling berelasi.
terdapat 12 jenis produksi namun dari 12
Tabel 1 menunjukkan relasi antar
tersebut hanya terdapat 5 produksi hasil
tabel dalam perancangan sistem, dimana
hutan yang dihasilkan.
dapat dilihat bahwa tabel kampung berelasi
B. Analisis Data 1. Analisis dan perancangan sistem Perancangan basis datamerupakan perancangan untuk memperlihatkan datadata yang terhubung dalam sistem, hal ini dapat dinyatakan dengan menggunakan
berfungsi
dengan untuk
tabel
distrik
menentukan
yang suatu
kampung berada pada distrik tersebut, tabel kampung juga berelasi dengan tabel hutan lindung untuk menunjukkan suatu kampung memiliki hutan lindung, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
260
Gambar 1. Relasi antar tabel Gamber 2. merupakan gambar Entity
gambar ini menunjukkan ERD data non
Relationship Diagram (ERD), dimana
Spasial berikut:
Gambar 2. Entity Relationship Diagram data Non Spasial Gambar 2. dapat dijelaskan bahwa pada
–
distrik (yang terdiri dari Id_Distrik, dan
Merauke memiliki luas 46.790,63 km2
Nama
atau
Distrik)
memiliki
banyak
90 Lintang Selatan. Kabupaten
14,67 persen dari luas wilayah
kampung, dimana setiap kampung (yang
Provinsi
terdiri dari Id_Hutan lindung, dan Hutan
kabupaten terluas di Provinsi Papua.
Lindung) terdapat hutan lindung.
Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik.
2. Evaluasi kawasan hutan lindung
Distrik Waan merupakan distrik terluas,
Kabupaten
Merauke
Papua
dan
merupakan
terletak
yaitu mencapai 5.416,84 km2 Sementara
antara 1370 – 1410 Bujur Timur dan 50
itu Distrik Semangga merupakan distrik
261
dengan luas wilayah terkecil, hanya
Mappi dan Kabupaten Boven Digoel,
mencapai 326,95 km2 atau hanya 0,01
sebelah timur berbatasan dengan Papua
persen
Kabupaten
New Guinea, sementara itu di sebelah
perairan Kabupaten
selatan dan barat berbatasan dengan Laut
dari
Merauke. Merauke
total
Luas
luas
5.089,71
km2
Arafuru.Kabupaten Merauke merupakan
dibatasi
oleh
dataran rendah yang hanya memiliki
daratan dan lautan. Di sebelah utara
kelas ketinggian antara 0 hingga 60 meter
berbatasan langsung dengan Kabupaten
dari permukaan laut.
Kabupaten
mencapai Merauke
Tabel 3. Luas kawasan hutan berdasarkan kualifikasi SDA dan manajemen No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kabupaten/Kota ASMAT BIAK NUMFOR BOVEN DIGOEL JAYAPURA JAYAWIJAYA KEEROM MAPPI MEMBERAMO RAYA MERAUKE MIMIKA NABIRE PANIAI PEG. BINTANG PUNCAK JAYA SARMI SUPRIORI TOLIKARA WAROPEN YAHUKIMO YAPEN KOTA JAYAPURA Jumlah
APL 25.053 14.622 40.709 30.231 141.285 96.043 15.148 7.701 207.465 60.253 82.455 7.102 19.807 4.710 19.082 20.919 6.427 19.765 9.655 224 13.766 842.422
HL 333.533 120.175 91.395 494.615 118.952 340.221 158.618 495.727 256.902 503.119 440.041 1.127.076 1.370.983 430.934 186.501 561 644.000 235.618 831.078 15.146 11.789 8.206.984
Berdasarkan data Tabel 3 luas
HP 761.876 33.665 1.742.012 139.581 89.583 97.907 1.557.283 880.474 1.270.548 195.459 255.621 230.783 12.915 370.406 133.702 338.943 2.889 30.829 8.144.476
HPK 236.908 821.868 311.719 180.812 189.189 868.530 187.814 1.475.259 592.329 159.639 180.997 92.087 297.253 318.565 137.068 151.859 188.966 25.090 24.327 6.440.279
HPT KSA/KPA Perairan 70.352 311.191 149.359 56.350 4.269 14 71.956 29.958 276.903 80.052 11.230 754.008 5.248 161.099 8.460 5.985 29.937 79.103 225.368 898.420 72.161 1.457.705 115.330 160.281 688.991 94.776 302.688 132.778 12.482 24.779 49.377 21.279 8.354 4.728 11.602 347.953 8.121 273.286 271.787 13.163 40.773 347.626 22.763 10.508 3.749 6.096 179.268 12.379 87.954 112.146 106 3.308 9.877 1.462 1.769.219 5.699.409 670.270
kabupaten-kabupaten
di
Total (Ha) 1.888.272 229.095 2.797.898 1.344.331 1.289.888 898.904 2.708.619 2.767.665 4.783.209 2.295.208 1.385.704 1.641.393 1.520.476 1.088.971 1.452.790 62.253 1.157.884 555.201 1.566.385 243.555 95.358 31.773.059
wilayah
kawasan hutan berdasarkan kualifikasi
administrasi Propinsi Papua dan Papua
Sumber
Barat,
Daya
Alam
(SDA)
dan
sehingga
Kabupaten
merauke
manajemen hutan di Papua dapat dilihat
memiliki
sumbar
daya
hutan
yang
bahwa kawasan hutan untuk wilayah
memiliki
potensi
pemanfaatan
yang
Kabupaten Merauke yang terluas diantara
besar.
262
Berdasarkan lapangan
yang
hasil
dilakukan
survay
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
ditemukan
Nasional, Keputusan Presiden Nomor 32
beberapa hal yang menjadi perhatian
Tahun
dalam evaluasi pemanfaatan hutan di
Kawasan
Kabupaten
adanya
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837
penataan ruang kawasan hutan lindung
Tahun 1980 tentang Kriteria dan Tata
secara signifikan dalam mewujudkan
Cara
pembangunan
berkelanjutan,
Pengelolaan lingkungan hidup mengacu
dimana suatu proses penataan ruang
pada undang-undangan Nomor 32 Tahun
dimulai
2009
Merauke,
yang
dari
Belum
perencanaan
tataruang
1990
tentang
Lindung
Penetapan
tentang
Pengelolaan
dengan
Hutan
Surat
Lindung.
Perlindungan
dan
kemudian pemanfaatan ruang. Ketiga hal
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam
tersebut harus menjadi satu kesatuan
pelaksanaan pembangunan diera otonomi
yang
mempertahankan
daerah, kebijakan Pemda didasarkan pada
kawasan hutan lindung di Kabupaten
Undang-undang Nonor 32 Tahun 2004
Merauke. Selain itu masih rendahnya
tentang pemerintah daerah, bahwa setiap
pemahaman warga dalam menjaga dan
daerah mempunyai kewenangan dalam
melestarikan lingkungan kususnya hutan
mengelola sumber daya alam yang ada di
lindung, hal ini terlihat dari banyaknya
daerahnya.
utuh
dalam
penebangan liar dan pembakaran hutan yang semakin memprihatinkan. 3. Konsep
dan
kebijakan
pada dasarnya dilakukan untuk menjaga
strategi
manajemen
Penetapan kawasan hutan lindung
arahan kawasan
kelestarian
lingkungan
pengelolaannya
bertujuan
hidup.
Inti
agar
tetap
terjaga fungsi lindung. Oleh karena itu
hutan lindung Konsep dan strategi kebijakan
akibat
yang
ditimbulkan
dengan
manajemen kawasan hutan lindung diatur
penyalagunaan fungsi hutan lindung akan
oleh pemerintah pusan dan daerah.
menyebabkan terjadinya bencana alam
Kebijakan
pemerintah
dalam
dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
manajemen
kawasan
lindung
Koordinasi antar instansi Pemda
diantaranya berupa. Undang-undang No.
Kabupaten Merauke dengan pemerintah
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
pusat dalam hal manajemen kawasan
Peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008
hutan lindung diperlukan dalam rangka
pusan hutan
263
mewujudkan
kolaborasi
manajemen
kawasan lindung yang baik.strategi dan arahan kebijakan dapat dilakukan dengan melakukan
koordinasi
pelaksanaan
dalam
setiap
4. Penyajian
hasil
tampilan
user
interface Berdasarkan hasil analisis dan perancangan
basis
data maka
terhadap
kegiatan-kegiatan
kebutuhan
sistem,
pemberdayaan masyarakat sekitar dan
merupakan
hasil
penunjukkan salah saru instansi untuk
interfacedesain sistem yang dapat dilihat
menjadi koodinator.
pada Gambar 3 berikut.
tampilah
berikut user
Gambar 3. Hasil desain tampilan user interface keterangan sehubungan dengan apa yang Gambar 3 menunjukkan hasil desain user interface dimana terlihat
ditampilkan pada layar.
ada beberapa
kotak yang menghiasi desain tampilan diantaranya
layar
utama
menampilkan peta kemudian
akan
judul peta
tematik serta legenda atau keterangan-
264
Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha Vol.3 No. 3, Desember 2014 ISSN 2089-6697
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
Kesimpulan dari penelitian awal ini adalah
1. Alikodra, H. S. dan Syaukani, H. R.
sebagai berikut:
2004. Bumi Makin Panas, Banjir Makin
1. Kawasan hutan lindung kabupaten
Luas: Menyibak Tragedi Kehancuran
merauke sebesar 218.336 Ha (4,67% dari luas total Kabupaten Merauke). 2. Belum adanya penataan ruang kawasan hutan lindung secara signifikan dalam mewujudkan
pembangunan
yang
berkelanjutan. 3. Selain
2. Republik
masih
rendahnya
pemahaman warga dalam menjaga dan
Badan
Pusat
Merauke Dalam Angka. Merauke 3. Departemen Kehutanan Provinsi Papua. Buku
Data
Pemanfaatan
dan
dan
Informasi
Penggunaan
Kawasan Hutan. Jayapura
kususnya
4. Nahib, I. dan Wijaya, J., 1999, Aplikasi
hutan lindung, hal ini terlihat dari
Inderaja dan SIG untuk Monitoring
banyaknya
dan
Keberhasilan Reboisasi di Kabupaten
semakin
Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur,
pembakaran
lingkungan
Indonesia
Statistik Kabupaten Merauke. 2012.
2011.
itu
melestarikan
Hutan. Penerbit Nuanda. Bandung
penebangan hutan
liar
yang
memprihatinkan.
Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol.
Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
V, No. 2:55-66 5. Nugroho, J., A., Sukojo, B., M., dan
1. Penetapan kawasan hutan lindung dan penunjukkan
suatu
yang
Rawan longsor denga Penginderaan
diberikan kewenangan atau mandat dan
Jauh dan Sistem Informasi Geografis
tanggung jawab pengelolaannya perlu
(Studi Kasus Hutan Lindung Kabupaten
dilakukan
Mojokerto), ITS Surabaya
dalam
instansi
Sari, I., L., 2010, Pemetaan Daerah
alokasi
ruang
RTRWP. 2. Kantor
6. Pamuji, ., D., 2013, Sistem Informasi lingkungan
hidup
menjadi
Geografis
(SIG)
Pemetaan
Hutan
salah satu pihak yang dapat dmenjadi
Menurut Klasifikasi Sebagai Potensi
pilihan untuk menjadi koordinator dan
Hutan Lindung di Kabupaten Blora,
pengelolaan
Skripsi,
dalam
manajemen
kawasan hutan lindung. 3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut
Fakultas
Teknologi
Informatika, Universitas STIKUBANK Semarang.
untuk menghasilkan sebuah sistem secara menyeluruh. 265
Jurnal Ilmiah Mustek Anim Ha Vol.3 No. 3, Desember 2014 ISSN 2089-6697
7. Santoso, R. S. Soekmadi, R. dan
8. Sudarmadji.
2007.
Pembangunan
Prastyo, L. B. 2011. Analisis Penataan
Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan
Ruang Kawasan Lindung Kabupaten
Otonomi Daerah. Makalah disampaikan
Pandeglang dengan Aplikasi GIS dan
dalam Seminar Nasional Dies UGM ke-
Remote Sensing. Media Konservasi
58 Pembangunan Wilayah Berbasis
Vol. 16, No. 1. Bogor
Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta
266
