DESAIN DAN IMPLEMENTASI PROTOTIPE SISTEM PORTAL E-GOVERNMENT DI INDONESIA
WAWAN WIRAATMAJA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Desain dan Implementasi Sistem Portal E-Government di Indonesia adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Bogor, Januari 2006 Wawan Wiraatmaja NIM G651020194
ABSTRAK WAWAN WIRAATMAJA. Desain dan Implementasi Sistem Portal EGovernment di Indonesia. Dibimbing oleh PRAPTO TRI SUPRIYO dan KUDANG BORO SEMINAR. Portal e-government merupakan sebuah website yang memberikan informasi dan akses yang terstruktur ke website-website lain sebagai salah satu cara terbaik untuk mendapatkan informasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tesis ini dimaksudkan untuk mencoba memahami teori, konsep, dan model pengembangan portal e-government, sekaligus melihat perkembangan e-government di Indonesia. Di sini kemudian diberikan penjelasan mengapa sebuah portal e-government Indonesia diperlukan dalam pengembangan egovernment. Penelitian dilakukan dengan urutan melakukan studi pendalaman untuk memahami konsep e-government dan portal pemerintahan, melakukan kajian teoritis dengan melihat kondisi layanan pemerintahan, dan membuat implementasi sistem. Implementasi dilakukan dengan penerapan open source untuk memberikan solusi mudah, murah, dan menarik untuk mengembangkan sebuah portal e-government. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa esensi dari keberadaan egovernment masih kurang dipahami oleh pemerintah daerah. Hal ini terbaca dalam implementasi situs-situs pemerintahan yang diamati dalam tesis ini dan bagaimana informasi serta layanan yang ada di dalamnya. Sementara itu, disimpulkan bahwa proses pengembangan portal egovernment merupakan satu kesatuan kerja berupa pengembangan konsep, sarana pendukung, pemahaman proses-proses pemerintahan yang ada, dan pengembangan arsitektur terpadu informasi dan layanan yang berlandaskan terciptanya tujuan akhir tata kepemerintahan yang transparan dan akuntabilitasnya terjaga. Implementasi sistem yang dilakukan memperlihatkan bahwa model pengembangan dengan berbagai aplikasi open source dapat memberikan hasil ideal bila kerangka kerja yang diperlukan telah dipahami sehingga berbagai proses transformasi informasi dan layanan pemerintahan dapat dijalankan dengan baik.
DESAIN DAN IMPLEMENTASI PROTOTIPE SISTEM PORTAL E-GOVERNMENT DI INDONESIA
WAWAN WIRAATMAJA
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komputer
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006
Judul Tesis
: Desain dan Implementasi Prototipe Sistem Portal E-Government di Indonesia
Nama
: Wawan Wiraatmaja
NRP
: G651020194
Disetujui, Komisi Pembimbing
Drs. Prapto Tri Supriyo, M.Komp Ketua
Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc. Anggota
Diketahui Ketua Program Studi Ilmu Komputer
Dr. Ir. Sugi Guritman
Tanggal Lulus:
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M.Sc.
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Pemilik Segala Kesempurnaan, atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2004 ini adalah e-government, yaitu masalah keterkaitan teknologi informasi dan kepemerintahan, dengan judul Desain dan Implementasi Sistem Portal E-Government di Indonesia. Penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa bimbingan, pengarahan maupun fasilitas yang diberikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama ini terutama kepada Bapak Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc. dan Bapak Drs. Prapto Tri Supriyo, M.Komp. selaku pembimbing. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada segenap staf pengajar program pascasarjana Ilmu Komputer IPB terutama Ibu Ir. Meutia Rachmananiah, M.Sc, dan Bapak Ir. Agus Buono, M.Si., M.Komp. yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu pengetahuan serta kepada para karyawan di IPB atas berbagai bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih dan ungkapan khusus untuk keluarga penulis yang sabar melihat proses yang dijalani. Untuk Dian Artaningrum, istri penulis, terima kasih atas kesabarannya. Tentu masih banyak teman-teman lain yang tidak dapat disebut satu persatu di sini. Terima kasih semua. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Bogor, Januari 2006 Wawan Wiraatmaja
RIWAYAT HIDUP Penulis merupakan produk campuran dari ayah berdarah Dayak (Bakumpai) dan ibu berdarah Jawa (Banyuwangi) yaitu pasangan Ir. H. Badaruddin dan Dra. H. Siti Katiyah. Dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1974 di Malang, Jawa Timur, penulis merupakan anak sulung dengan dua orang adik perempuan (Tia Rahmania dan Nisa Rahimia), yang dibesarkan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis telah memiliki istri tercinta bernama Dian Artaningrum. Tahun 1992 lulus dari SMA Negeri 1 Palangka Raya dan berkat karunia Allah SWT berhasil melewati seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) untuk masuk di Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Iklim Yogyakarta yang menyenangkan dan beberapa kegiatan (di pers mahasiswa dan ikatan mahasiswa daerah) menyebabkan penulis menghabiskan seluruh jatah kuliah yang diperkenankan untuk lulus pada tahun 2002. Reformasi dan merebaknya penggunaan Internet, menyebabkan penulis termasuk orang yang sangat tertarik dengan penggunaan teknologi komputer dan informasi, sebuah bidang yang juga dipelajari sebagai bagian dari ilmu keteknikan elektro di UGM. Termasuk di dalam kegiatan yang dilakukan adalah mencoba membuat beberapa situs di Internet untuk hobi dan komunitas (penulis mengelola situs komunitas warga Kalimantan Tengah, www.kalteng.net sejak tahun 2000). Ketertarikan ini menyebabkan penulis memutuskan untuk mencoba meneruskan di Program Studi Ilmu Komputer IPB yang baru membuka kelas pascasarjana. Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga menyempatkan diri melakukan penetrasi di bidang pemanfaatan teknologi informasi untuk pemerintahan di Indonesia (termasuk mendirikan satu perusahaan untuk implementasi teknologi informasi, PT. Panca Karya Utama). Keterkaitan pada pembangunan daerah dan keinginan untuk dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan juga melandasi penelitian penulis yang melihat aspek implementasi teknologi informasi di kepemerintahan Indonesia.
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL……………………………………………………………
ixix
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………
x x
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………
xii
PENDAHULUAN Latar Belakang………………………………………………………… Formulasi Permasalahan………………………………………………. Tujuan Penelitian……………………………………………………… Ruang Lingkup………………………………………………………... Manfaat Penelitian……………………………………………………..
11 22 22 22 33
TINJAUAN PUSTAKA Definisi, Konsep, dan Riset E-Government…………………………… E-Government sebagai Revitalisasi Pemerintahan Konvensional…….. Portal Pemerintahan…………………………………………………… Open Source dan Inisiatif Teknologi………………………………….. Open Source untuk E-Government. …………………………………..
4 77 12 12 20 20 22 22
METODOLOGI DAN RANCANGAN PENELITIAN Metodologi Penelitian……………………………………………….… Sistematika Penelitian dan Pembahasan…………………………….… Tahapan Proses Penelitian………………………………………….… Pemodelan Sistem…………………………………………………..… Kerangka Pemikiran Sistem…………………………………………..
27 28 28 28 28 30 30 31
HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan E-Government di Indonesia……………………………. 32 35 Kondisi Umum Situs Pemerintahan Indonesia…………………………. 35 36 Portal (Situs) Pemerintah Daerah di Indonesia…………………… 36 42 Portal Nasional Republik Indonesia: www.Indonesia.go.id………. 42 Portal Pemerintahan Negara Terdepan dalam Implementasi 46 E-Government…………………………………………………………... 46 48 Keragaman Pandang Teoritis dan Pragmatis dari E- Government……… 48 50 Konsep Ideal dan Gambaran Operasionalisasi Portal Pemerintahan…… Infrastruktur Portal Pemerintahan……………………………………… 55 55 Infrastruktur Portal Pemerintahan………………………………… 56 Kebutuhan Portal Pemerintahan…………………………………… 56 Desain Arsitektur Portal Pemerintahan….………………………………. 62 63 Pengelolaan Informasi di dalam Portal Pemerintahan…………….... 63 65 Layanan di dalam Portal Pemerintahan……………………………. 65 70 Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) ……………… 70
Sistem Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Digital (Digital Signature) ………………………………………………… 73 Metode Transaksi Keuangan secara Online……………………….. 75 Cyberlaw untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 76 Transaksi Elektronik……………………………………………….. 76 Single Identity Number : Nomor Identitas Tunggal 80 Penduduk Indonesia……………………………………………….. 80 83 Portal Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara……………………… 83 85 Pengembangan Portal Pemerintahan Indonesia dengan Open Source…. 85 Implementasi dan Integrasi Sistem Portal: Menggunakan CMS 87 Open Source sebagai Front End……………………………………….. 87 90 Penyiapan Sistem Portal secara Offline…………………………… 90 Pengelolaan dan Akses Informasi dalam Sistem Portal 93 Berbasis PostNuke………………………………………………… 93 Pengelolaan dan Akses Layanan dalam Sistem Portal 97 Berbasis PostNuke………………………………………………… 97 101 Testing dan Evaluasi Sistem Portal…………………………………….. 101 Implikasi Portal Pemerintahan (dan E-Government) bagi Manajemen Pemerintahan di Indonesia……………………………………………… 101 KESIMPULAN DAN SARAN 104 Kesimpulan……………………………………………………………… 104 Saran…………………………………………………………………….. 104 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….
106 106
DAFTAR ISTILAH……………………………………………….………..
111 111
LAMPIRAN………………………………………………….…………….
114 114
DAFTAR TABEL Halaman 1 Tahapan proses penelitian………………………………………….…
28
2 Kondisi situs pemerintahan daerah diamati bulan Juni-Desember 2005
37
3 Ringkasan kebutuhan portal e-government…………………………...
61
4 Fitur dan kebutuhan sistem PostNuke………………………………..
89
5 Spesifikasi Sistem Offline untuk Instalasi Portal……………………...
90
DAFTAR GAMBAR Halaman 1 Organisasi sebagai suatu sistem (Suradinata 1994)………………….
10
2 Arsitektur untuk eGOV online one-stop government portal (Wimmer 2001)………………………………………………………………….
14
3 Pandangan logis dari arsitektur sistem eGOV (Tambouris et al. 2001b)…………………………………………………………………
15
4 Gambaran solusi fungsional bisnis pengantar layanan e-government (Accenture 2003)………………………………………………………
17
5 Bagan alir proses penelitian……………………………………………
30
6 Distribusi sistem yang digunakan dalam situs pemerintahan daerah…………………………………………………………………...
39
7 Situs Pemerintah Kabupaten Takalar, www.takalar.go.id (akses bulan Juni 2005)……………………………………………………………….
41
8 Gambar tampilan awal (homepage) Portal Nasional Republik Indonesia, www.Indonesia.go.id (akses bulan Juli 2005)……………….
42
9 Gambar tampilan setelah homepage Portal Nasional Republik Indonesia, www.Indonesia.go.id (akses bulan Juli 2005)……………….
43
10 Gambar tampilan Portal Nasional Republik Indonesia: www.portal.lin.go.id (akses bulan Juli 2005)……………………………
45
11 Portal e-government Amerika Serikat, www.firstgov.gov (akses bulan Juli 2005)………………………………………………………..
47
12 Operasional sistem untuk pengunjung…………………………………
52
13 Operasional sistem untuk kantor………………………………………
53
14 Operasional sistem untuk administrator……………………………….
54
15 Diagram Konteks Portal + E-Gov……………………………………...
57
16 DFD level-1 untuk sistem portal pemerintahan………………………...
58
17 DFD level-2 untuk manajemen informasi portal pemerintahan………..
59
18 DFD level-2 untuk manajemen layanan portal pemerintahan………….
60
19 Arsitektur Portal Pemerintahan……………………………………….
63
20 Proses pelayanan KTP konvensional…………………………………
66
21 Proses pelayanan KTP dengan sistem informasi di kelurahan.……….
67
22 Proses pelayanan KTP full online…………………………….………
68
23 Proses pelayanan ijin reklame konvensional…………………………
69
24 Proses pelayanan ijin reklame online…………………………………
69
25 Mekanisme verifikasi pembayaran online……………………………
77
26 Konsolidasi informasi dan layanan portal pemerintahan Indonesia………………………………………………………………
85
27 Tampilan awal PostNuke bila telah berhasil diinstall………………….
91
28 Tampilan PostNuke dengan template ill……………………………….
92
29 Tampilan halaman pencarian PhpDig dimodifikasi……………………
97
30 Tampilan modul seminar: (a) informasi, (b) tiket online………………
99
31 Tampilan sistem bursa kerja……………………………………………
100
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 Daftar situs negara-negara yang disurvei dalam West (2002)…………
115
2 Lampiran 2 Daftar Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berpengaruh dalam perkembangan e-government Indonesia..................................................................................................
121
3 Tabel hasil pengamatan situs-situs pemerintahan di Indonesia (Juni-Desember 2005)...........................................................................
122
4 Daftar lengkap kondisi situs pemerintahan di Indonesia……………..
158
5 Informasi yang terdapat di dalam laporan gubernur/bupati/walikota berdasar PP no 56/2001………………………………………...………
159
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi (TI), terutama Internet, yang sangat pesat
mengakibatkan
suatu
pemerintahan
harus
dapat
beradaptasi
dan
memanfaatkannya dengan baik. Pemerintah yang menerapkan berbagai aspek TI dalam melaksanakan fungsi-fungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (electronic-government, e-government). Banyak negara mulai mencoba mengadaptasi perkembangan Internet dengan mengimplementasikan sistem yang diyakininya merupakan bentuk dari e-government. E-government diyakini merupakan perbatasan baru yang harus dijelajahi termasuk di dalamnya menggunakan Internet setelah era komersialisasinya (dotcom). E-government memungkinkan dilakukannya transaksi yang berhubungan dengan sistem pemerintahan setiap saat darimana pun seseorang berada. Sementara penduduk mendapatkan informasi dan melakukan aktivitas yang proaktif,
orang-orang
di
dalam pemerintahan
bekerja
dengan
antusias
menggunakan TI, menghasilkan sesuatu yang berbeda, menjawab pertanyaan dengan cepat, menggunakan jaringan untuk melayani publik. Sementara itu institusi swasta menikmati interaksi yang cepat dan mudah sehingga meningkatkan perhatian publik. Pengembangan e-government dimaksudkan sebagai salah satu metode untuk memaksimalkan efisiensi bisnis pemerintahan dan mengefektifkan bagian yang berhubungan dengan penyaluran layanan (services) kepada publik, penyebaran informasi (information dissemination), dan mengurangi biaya cetak (publishing) dengan membuat versi elektronik dari dokumen-dokumen yang tersedia sehingga memungkinkan penghematan biaya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun portal pemerintahan. Memang, perkembangan e-government di Indonesia sendiri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak kendala yang muncul mulai dari
2 ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas, kondisi sosial politik, sampai dengan keberadaan aplikasi sistem informasi yang spesifik yang dapat digunakan. Selain itu harus diakui bahwa keberadaan berbagai peraturan, petunjuk dan informasi mengenai e-government masih belum tersedia dengan memadai. Walau demikian, keberadaan suatu portal e-government Indonesia tetap diperlukan agar dapat memberikan bantuan untuk mencari informasi dan layanan pemerintahan di Indonesia dengan lebih terintegrasi. 1.2 Formulasi Permasalahan E-government di Indonesia sepertinya berjalan sekehendak hati para pengambil kebijakan. Hampir tidak ada panduan yang jelas mengenai apa dan bagaimana e-government itu sebaiknya dan seharusnya dijalankan. Banyak yang menterjemahkan e-government menjadi sekadar sistem informasi (information system) atau sistem database tanpa melihat makna dibalik keberadaan sistem egovernment yang sebenarnya. Sementara itu kajian dan implementasi yang dilakukan dalam pelaksanaan e-government masih lebih menekankan sisi praktis dengan referensi yang tidak kuat dalam evaluasi dan pengembangannya (termasuk dalam hal inovasi sistem). Padahal e-government sendiri harus dilihat tidak hanya sebagai sebuah sistem tapi juga keberadaannya dari sisi falsafah "kepemerintahan" (governmentship) sehingga diperlukan kajian yang sifatnya teoritis dan konseptual dalam hal ilmu pemerintahan (governmental studies). 1.3 Tujuan Penelitian Melakukan kajian teoritis dan konseptual dalam desain portal egovernment dan membangun prototipe implementasinya untuk kasus di Indonesia. 1.4 Ruang Lingkup 1. Penelitian dilakukan untuk e-government di Indonesia, salah satunya dengan melihat kuantitas dan kualitas portal pemerintahan yang telah ada. 2. Fokus pembahasan pada aspek-aspek studi pemerintahan (governmental studies) dalam basis teknologi informasi dan komunikasi.
3 3. Implementasi dilakukan dengan melihat skala kebutuhan pengguna dan sistem berbasiskan open source. 1.5 Manfaat Penelitian 1. Memberikan landasan pokok dengan kaidah ilmu pemerintahan (governmental studies) dalam merancang dan mengimplementasikan konsep portal egovernment di Indonesia. 2. Memberikan landasan konseptual dan kerangka kerja untuk pengembangan egovernment Indonesia dan menjadikan acuan evaluasi implementasi egovernment yang telah ada. 3. Pengembangan komunitas berbasis pengetahuan dan berbasis informasi untuk mempercepat akselerasi perkembangan e-government.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi, Konsep, dan Riset E-Government Terjadinya revolusi digital terutama dengan keberadaan Internet yang perkembangannya sangat pesat mengakibatkan suatu pemerintahan harus dapat beradaptasi dengan baik. Pemerintah yang beradaptasi dengan baik dan menerapkan berbagai aspek teknologi informasi (TI) dalam melaksanakan fungsifungsinya disebut pemerintah yang berbasis elektronik (electronic-government, egovernment). Berbagai definisi e-government dikeluarkan oleh berbagai lembaga dan institusi pemerintahan. Salah satu pernyataan yang cukup baik untuk mendefinisikan e-government dikeluarkan oleh World Bank (2001): E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the (1) ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: (2) better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, (3) citizen empowerment through access to information, or more (4) efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions. Keempat poin di atas memerlukan kajian teoritis tentang tata pemerintahan. Sementara itu hasil yang diharapkan dari e-government dinyatakan dalam kalimat terakhir, "The resulting benefits…", diartikan "Keuntungan yang didapat adalah menjadi berkurangnya korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan yang semakin bertambah, peningkatan pendapatan, dan/atau mengurangi ongkos". Beberapa definisi lain, dengan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda dinyatakan di dalam Tambouris et al. (2001) mulai dari “e-business of the state”, pelayanan kepada penduduk dan rekayasa ulang (re-engineering)
5 memanfaatkan
teknologi,
atau
usaha
pemenuhan
kebutuhan
dengan
memanfaatkan Internet. Sementara itu, terkait dengan administrasi publik, Perserikatan BangsaBangs (PBB) mendefinisikan e-government sebagai: memanfaatkan internet dan world-wide-web untuk mengirimkan informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat (UN-DPEPA 2002). Dari definisi tersebut terlihat bahwa egovernment terkait tidak hanya masalah informasi pemerintahan saja tetapi juga berkaitan dengan tata pemerintahan yang berhubungan dengan layanan (pelayanan) kepada masyarakat. Di sini terlihat bahwa interpretasi tentang e-government menjadi luas dan menyebar (Wimmer 2001). Di satu sisi e-government dapat dilihat sebagai suatu visi dan disiplin pengarah untuk seluruh sektor administrasi dan pemerintahan. Sementara itu, ketika melaksanakan proyek-proyek e-government, harus dilihat keberadaan dua wilayah: e-government dalam skala besar dan dalam skala kecil. Untuk yang pertama, e-government adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan adminstrasi termasuk e-democracy, e-voting, e-administration, e-assistance, ejustice, bahkan e-healthcare atau e-education. Sementara dalam skala kecil, egovernment adalah implementasi proses administrasi lokal dalam domain eadministration. Beberapa harapan yang muncul dari revolusi digital adalah potensinya untuk menguatkan demokrasi dan membuat pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasi pemerintahan menjadi lebih mudah diakses, efektif dan akuntabilitasnya terjaga (CDT 2005). Dinyatakan juga bahwa e-government bukan sekadar masalah memberikan komputer kepada petugas pemerintahan atau mengotomatisasi praktek-praktek terdahulu. Walaupun memang kedua hal tersebut dapat memberikan tingkat efektivitas yang lebih besar dalam pemerintahan dan mempromosikan partisipasi masyarakat. Memfokuskan hanya kepada solusi teknologi tidak akan mengubah mental dari birokrat yang akan melihat masyarakat hanya sebagai pengguna jasa pemerintahan dan tidak sebagai anggota pembuat keputusan. Di sini, egovernment meningkatkan utilitas teknologi untuk menghasilkan reformasi
6 dengan mengembangkan transparansi, menghilangkan jarak dan berbagai perbedaan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Disadari bahwa e-government harus dilihat sebagai satu kesatuan terintegrasi dari keinginan politik, prosedur organisasi, isi informasi, dan teknologi komunikasi dan informasi (Gouscos et al. 2001). Diakui juga bahwa keberadaan e-government ini memang masih pada tahap perkembangan awal sehingga diperlukan suatu kerangka kerja (framework) yang memperlihatkan bagaimana peran pemerintah dan hubungannya dengan aktor lain dalam pembangunan.
Beberapa
hal
yang
menjadi
pertanyaan
dalam
mengimplementasikan e-government ini coba dijawab dalam WGEGDW (2002). Beberapa riset lebih jauh lagi mencoba memberikan masukan untuk kegiatan e-government dengan mencari tahu apa yang diinginkan masyarakat dari e-government seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (Cook 2000). Hal ini dilakukan karena disadari bahwa e-government, pada intinya, adalah bagaimana mengubah cara orang dan kalangan bisnis berinteraksi dengan pemerintahan. Dengan demikian, menjadi sesuatu yang sangat masuk akal untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat, diharapkan, tidak diinginkan, dan hal-hal yang dikhawatirkan. Dari studi-studi tersebut diharapkan bila diperlukan akan ada perubahan pada aturan tata pemerintahan yang selama ini berlaku dengan mengadopsi keinginan masyarakat. Walau memang disadari bahwa proses ini tidak bisa diartikan bahwa konsep dan implementasi e-government diserahkan sepenuhnya pada pandangan masyarakat karena diperlukan sebuah tolak ukur bersama dari sisi aturan, proses dan hasil akhir. Banyak negara mulai mencoba mengadaptasi perkembangan Internet dengan mengimplementasikan sistem yang diyakininya merupakan bentuk dari egovernment. Amerika Serikat, salah satu negara paling maju dalam pemanfaatan TI, bahkan menganggap bahwa e-government merupakan perbatasan berikutnya (next frontier) yang harus dijelajahi dalam menggunakan Internet dan memiliki potensi
terbesar
untuk
merevolusi
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
merevitalisasi demokrasi (CEG 2000). Kemudian untuk lebih mengarahkan dan mengintegrasikan
berbagai
sistem
informasi
dan
layanan
pemerintahan
7 pendukung e-government serta mengidentifikasi prioritas tindakan yang dapat menciptakan peningkatan strategis di pemerintahan dan mengatur transformasi pemerintah sesuai kebutuhan penduduk, dibentuk Satuan Kerja (Task Force) EGovernment pada tahun 2001 (OMB 2002). 2.2 E-Government sebagai Revitalisasi Pemerintahan Konvensional Ndraha (2002) menjelaskan asal kata pemerintahan. Pengganti kata benda pemerintah dan pemerintahan di dalam kamus adalah government. Kata kerjanya dalam bahasa Inggris adalah govern (memerintah) yang berasal dari kata Latin gubernare atau bahasa Gerika (Greek atau Yunani) kybernan, artinya mengemudikan (sebuah kapal). Jadi ”memerintah” di sini berarti mengemudikan. Kata benda lain sebagai turunan dari kata kerja govern adalah governance (Latin gubernantia), menunjukkan metode atau sistem pengemudian atau manajemen organisasi. Kata kerja govern digunakan di lapangan politik, kata bendanya menjadi government. Governance lebih sebagai gejala sosial, sedangkan government, gejala politik. Dewasa ini ada kecenderungan untuk mengembalikan makna pemerintahan dari government ke governance (yang lebih luas), sekurangkurangnya menghidupkan kembali konsep governance disamping government. Misalnya melalui konsep good governance. Secara umum, government identik dengan governance. Pemerintahan dalam perspektif ilmu pemerintahan di dalam Ndraha (2002) didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer (pengguna produk-produk pemerintahan) terhadap pelayanan publik dan pelayanan civil. Badan yang berfungsi sebagai pengelola pemerintahan disebut pemerintah. Di sini terjadi hubungan-pemerintahan yaitu hubungan antara pemerintah dan yang-diperintah (konsumer dalam hal ini rakyat atau masyarakat). Hubungan yang terjadi bersifat horisontal yang memungkinkan adanya kontrol politik atau kekuasaan karena keberadaan pemerintah dan yang-diperintah (masyarakat) yang sebenarnya adalah satu kesatuan. Suatu saat sebagai sovereign (pemegang sovereignity atau kedaulatan atas, pemilik) negara,rakyat berada di atas negara. Pada saat lain sebagai konsumer – dan negara sebagai produser – ia
8 sejajar dan berada pada posisi tawar (bargaining position) dengan negara. Sementara pada posisi lain, sebagai warga negara, sebagai pembayar pajak, ia tunduk pada (berada di bawah) negara. Di sinilah menyebabkan diperlukannya suatu ilmu tata kenegaraan dan kepemerintahan yang bisa memberikan dasar yang kuat untuk memahami proses-proses yang terjadi. Sementara itu dalam perspektif administrasi negara/publik sebagai bagian dari ilmu politik, pemerintahan adalah keseluruhan kerja yang dilakukan pemerintah sebagai organisasi atau badan yang dibentuk dan diserahi tugas atau kuasa (sehingga pemerintah disebut juga penguasa negara) untuk melaksanakan tujuan didirikannya suatu negara dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara (Salam 2002). Tujuan utama negara sendiri bersifat abstrak-idiil, namun dapat dinyatakan secara umum adalah memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingankepentingan rakyatnya yang lain. Tujuan negara sering disinonimkan dengan fungsi negara. Tetapi dalam ilmu administrasi negara yang diperhatikan adalah fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara1. Salah satu fungsi yang dijalankan pemerintah adalah sebagai agent of development, pelaksana pembangunan. Definisi pembangunan dinyatakan Suradinata (1994), sebagai suatu usaha atau rangkaian kegiatan dalam pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilaksanakan secara bertahap dan sadar atas suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan suatu bangsa terutama meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan administrasi negara. Dalam ilmu administrasi (negara) seperti dalam Sugandha (1989), Suradinata (1994), dan Handayani (1996) dijelaskan tentang suatu sistem yang kompleks yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan yang disebut birokrasi. Birokrasi tumbuh karena kebutuhan proses kegiatan organisasi dan lingkungan, serta merupakan alat paling efisien untuk organisasi besar dan kompleks. Tetapi disadari bahwa keberadaan birokrasi yang semakin besar, urusan yang berbelit-belit, dan ketidakjelasan tugas dan wewenang menyebabkan
9 birokrasi dapat menjadi ”mesin” yang ditakuti masyarakat. Di sini masyarakat dapat menjadi apatis dan tingkat partisipasinya2 dalam pembangunan menurun. Dalam suatu negara dengan kekuatan politik dan organisasi massa yang kurang mampu menjalankan fungsi-fungsinya, maka apabila tidak ditunjang oleh proses pengambilan keputusan dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang baik, kekuasaan birokrasi itu akan semakin besar. Semakin besar kekuasaan birokrasi, aparat birokrasi mungkin dapat leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi sesuai dengan persepsi yang dimiliki dan mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintahan. Secara teoritis, keadaan ini mencerminkan kegagalan untuk mewujudkan ide demokrasi dan menutup keterbukaannya kepada masyarakat. Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi pemerintahan memiliki berbagai sub-sistem yang saling berkaitan, saling mendukung dan menentukan, sehingga dapat membentuk suatu totalitas komponen yang terpadu dalam suatu sistem tersebut. Suradinata (1994) menyatakan bahwa pemahaman tentang birokrasi sebagai organisasi, mempunyai implikasi yang lebih luas daripada cakupan birokrasi secara normal. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem dimana masukannya berupa sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber lainnya. Informasi dapat dijadikan dasar untuk rencana kegiatan atau tujuan. Dalam proses organisasi itu melibatkan aspek manusia, sarana dan prasarana, koordinasi, pengawasan, kekuasaan dan kebijaksanaan. Aspek-aspek tersebut merupakan sub sistem, yang dapat dibagi lagi menjadi sub-sub sistem yang keseluruhannya merupakan sistem organisasi. Proses organisasi yang merupakan sistem deterministik memiliki sub sistem dan interrelasi yang menunjukkan perilaku yang dapat diramalkan sehingga selanjutnya ditransformasi pada keluaran sebagai hasil yang diharapkan berupa benda atau jasa. Dalam sistem ini, keluaran dikembalikan sebagai masukan untuk umpan balik untuk mendapatkan proses yang lebih baik. Gambaran pemodelan sistem untuk sebuah organisasi diperlihatkan pada Gambar 1. 1
Tujuan negara dan fungsi negara dari berbagai pandangan dapat dilihat di Salam 2002, sementara tugas pemerintah sekaligus fungsi negara dapat dilihat di Sabeni & Gozali 1993. 2 Lihat kata kunci partisipasi yang menjadi sangat penting dalam konteks e-government.
10
masukan
proses
Sumber daya dan informasi
ORGANISASI manusia sarana dan prasarana kekuasaan koordinasi pengawasan kebijaksana an
keluaran Hasil yang diharapkan: Jasa dan barang
Umpan balik Lingkungan dalam organisasi Lingkungan masyarakat dan alam Gambar 1 Pemodelan proses sebagai sebuah sistem untuk sebuah organisasi (Suradinata 1994). Dalam proses organisasi terdapat pengaruh lingkungan yang selalu harus diperhitungkan. Pengaruh ini acapkali berhubungan dengan pekerjaan dalam proses organisasi. Jadi, selain pengaruh dalam organisasi terdapat pengaruh lain yaitu lingkungan masyarakat dan alam. Di dalam sistem administrasi/birokrasi negara diperjelas bahwa masukan untuk proses politik adalah: 1) (informasi) kebutuhan masyarakat dan negara, 2) sumber daya manusia dan alam, dan 3) peran serta masyarakat. Sementara hasil dari proses atau keluaran adalah pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pembangunan. Di sinilah kata kunci informasi dan peran serta masyarakat berpengaruh dalam mengembangkan administrasi/birokrasi negara yang efektif dan efisien dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik (lihat Osborne 1996). Siagian (2003) menyatakan pentingnya peranan informasi dalam kehidupan modern dewasa ini sehingga masyarakat yang mengolah informasi secara ”tradisional” – dalam arti tidak menggunakan sarana bermuatan teknologi tinggi – disebut
11 masyarakat prainformasional3 untuk kata lain masyarakat yang belum maju. Sebaliknya masyarakat yang mengolah berbagai komponen penanganan informasi dengan memanfaatkan kemajuan dan teknologi informasi disebut sebagai masyarakat informasional. Hal yang sama dapat dinyatakan untuk pemerintahan informasional. Beberapa ciri masyarakat informasional yang cukup penting adalah jumlah informasi yang melimpah, transmisi informasi yang cepat, lingkup informasi yang luas, biaya pengadaan murah, mobilitas informasi, jangkauan informasi terbuka, cara penyampaian informasi lewat banyak media, unit penanganan informasi terutama menggunakan mesin, dan akses informasi yang luas. Pertanyaan
yang
lebih
muncul,
apakah
masyarakat
(dan
juga
pemerintahan) yang informasional berarti telah menerapkan e-government? Bila konsep e-government seperti yang dinyatakan pada awal bab ini kemudian diikuti sebagai acuan, maka harus dilihat dulu bagaimana proses pengolahan informasi tersebut berpengaruh dalam kinerja pemerintahan serta mengubah proses layanan kepada masyarakat. Bila proses informasional tadi hanya bersifat otomatisasi proses-proses di dalam pemerintahan tetapi tidak memberikan transparansi pada proses administrasi negara dan tidak membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pemerintahan, maka e-government tidak terlaksana. Sebaliknya bila kita lihat bahwa e-government merupakan suatu proses antara, maka proses ini harus didahului oleh sebuah proses pemerintahan informasional. Di sini, karena syarat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah syarat utama terciptanya suatu e-government, maka proses informasional mutlak harus terjadi lebih dulu. Dalam (OMB 2002) dinyatakan bahwa e-government memberikan banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya bisa memperoleh layanan atau informasi tertentu dalam waktu menit atau jam, berbanding standar saat ini dalam hari atau minggu. Masyarakat, kelompok bisnis dan aparat pemerintah lokal atau nasional seharusnya dapat 3
Seperti kata prasejarah yang digunakan untuk menyatakan suatu masa yang tidak ditemukan catatan-catatan tertulis (sebagai bentuk adanya peradaban maju) yang
12 mengisi berbagai laporan-laporan tanpa harus menyewa akuntan atau pengacara. Pegawai pemerintahan sendiri seharusnya juga dapat mengerjakan pekerjaannya lebih mudah, efisien dan efektif seperti rekan-rekannya di dunia komersil. Sementara itu Adam et al. (2004) dalam laporan pembentukan divisi egovernment di State of New Jersey (Amerika Serikat) menyatakan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendefinisikan ulang cara bagaimana pemerintah, masyarakat, dan kalangan bisnis bertukar informasi, barang, dan layanan dengan menggeser (shifting) paradigma layanan pemerintahan di New Jersey dari sistem yang membutuhkan banyak pekerja (labour-intensive) dan pengiriman berfokus pada institusi (agency-focused delivery) menjadi sistem yang sifatnya tanpa perantara (immediacy) dan terpadu (cohesiveness) tanpa batasan waktu dan jarak. Salah satu bagian integral dari inisiatif ini adalah mengembangkan sebuah portal e-government yang berpusat pada manusia (human-centered) yang efektif dan efisien untuk mendukung perusahaan skala kecil dan menengah di New Jersey sehingga membantu perkembangan bisnis baru dan memfasilitasi hubungan interaktif jangka panjang yang efektif di antara bisnis-bisnis ini. 2.3 Portal Pemerintahan Istilah portal yang umum kita kenal merujuk kepada palang pintu perintang jalan atau pembatas kendaraan sehingga hanya kendaraan dengan tinggi atau ukuran tertentu saja yang dapat melewati jalan tersebut. Di dunia Internet, portal malah berarti sebaliknya sebagai jalan masuk atau pintu gerbang menuju ke berbagai lokasi informasi yang jumlahnya sangat banyak. Portal kemudian menjadi supersitus tempat orang bisa mengelola informasi yang unmanageable, karena begitu luasnya lautan informasi. Webopedia4, situs ensiklopedia di Internet, mendefinisikan portal (Web) sebagai situs Web yang menawarkan resource (sumber daya) dan jasa yang luas seperti e-mail, forum, search engine, direktori dan mal online. Dengan bahasa yang sedikit berbeda, Wikipedia5, situs ensiklopedia lain, menyatakan portal (Web) adalah situs di World Wide Web yang secara umum menyediakan menyatakan terjadinya suatu peristiwa sejarah. 4 www.webopedia.com
13 kemampuan personalisasi untuk pengunjungnya. Web portal didesain untuk menggunakan aplikasi terdistribusi, beberapa jenis middleware dan hardware yang berbeda untuk memberikan layanan untuk sejumlah sumber yang berbeda. Bila search engine (dan direktori) hanya menawarkan jasa pencarian informasi dengan membuat suatu sistem pencarian yang memungkinkan diklasifikasikannya
informasi-informasi
tersebut
berdasar
kesamaan
dan
kekhususannya, maka portal menambahkannya dengan content (isi), shopping service, dan aplikasi perangkat lunak seperti e-mail, kalender serta perbankan. Beberapa portal malah membuat layanan yang lebih spesifik untuk komunitas tertentu seperti portal khusus untuk wanita, olahraga, wisata, dan sebagainya. Beberapa portal yang paling sukses di dunia adalah Yahoo, AOL, Microsoft, dan Netscape. Kebanyakan portal tersebut bermula dari sebuah search engine yang mengumpulkan berbagai alamat situs-situs dan kemudian mengelompokkannya, sehingga berguna bagi mereka yang membutuhkan informasi tertentu. Berdasarkan sifat ini, portal dapat dilihat juga sebagai sebuah direktori karena mengklasifikasikan informasi-informasi yang ada berdasarkan topik tertentu (Barforoush et al. 2002). Portal merupakan produk global di Internet, dan masih tersedia banyak celah dan peluang untuk membuat portal-portal yang lebih lokal dan memiliki kekhususan untuk bidang tertentu. Bahkan portal atau search engine yang besar pun dapat menjadi tidak efektif, ketika kita menginginkan informasi yang spesifik, justru karena terlalu banyaknya informasi yang dapat disediakannya (Beal 2004 dan Mills 2004). Di sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk portal yang bersifat khusus atau spesifik. Portal jenis ini biasanya melakukan pencarian informasi di web dengan suatu metode yang terfokus. Sebagai suatu portal, suatu situs harus dapat menampilkan berbagai informasi atau layanan yang ditujukan untuk maksud tertentu misalnya wisata, informasi buku, atau portal game. Di sini selain keberadaan informasi spesifik sesuai dengan tema portal, pengunjung harus dimungkinkan melakukan interaksi termasuk melakukan pembelian peralatan atau memesan tiket perjalanan bila disediakan oleh portal tersebut. 5
www.wikipedia.org
14 Portal pemerintahan termasuk salah satu jenis portal khusus. Portal ini merupakan titik akses tunggal terstruktur untuk informasi dan layanan yang disediakan oleh badan atau institusi pemerintahan lewat website masing-masing. Portal pemerintahan seharusnya merupakan cara termudah untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintahan dari satu tempat, tanpa harus mengetahui bagaimana pemerintah (government) terstruktur dan situs mana yang harus digunakan (lihat Tambouris et al. 2001). Wimmer 2001 memberikan sebuah gambaran arsitektur dari eGOV, sebuah proyek yang didanai oleh European Community yang dimulai pada Juni 2001, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. USER USER
USER
INTERNET
GovML Filter
UMTS Network
Portal
Local SR Data
W
SCE
Central Government GovML
GovML INTERNET
GovML GovML GovML Filter
GovML Filter
Local SR
Local SR
Data
SCE
W
Data
Public Authority
SCE
W
Public Authority
Keterangan: SCE = Service Creation Environment SR = Service Repository GovML = Government Markup Language
Gambar 2 Arsitektur untuk eGOV online one-stop government portal (Wimmer 2001)
15 Beberapa tujuan teknis pengembangan eGOV termasuk spesifikasi dan pengembangan: (1) generasi berikutnya dari online one-stop governmental portal dan arsitektur jaringan pendukungnya. Fitur portal termasuk di dalamnya akses lewat berbagai peralatan termasuk WAP, personalisasi, kustomisasi, multi-lingual, dukungan untuk layanan push dan penanda digital, dll. (2) service repository (SR), sebagai suatu peningkatan dari data/information repository, adalah sumber data yang mengandung interpretasi dari layanan online dalam terminologi data dan informasi (disesuaikan dengan kejadian nyata dan proses pemerintahan yang sesuai), sementara service creation environment (SCE) adalah framework (koleksi dari tool-tool) yang berfungsi sebagai front end dari SR. (3) sebuah Governmental Mark-up Language menjadi perekat portal dan seluruh pelaksana kegiatan publik. Diimplementasikan sebagai sebuah pengembangan dari XML yang menjadi standar terbuka untuk pertukaran data dan informasi secara horisontal (antar badan dalam satu pemerintahan lokal) dan vertikal (seperti kota dan provinsi) Untuk pandangan secara logis dari arsitektur sistem eGOV dinyatakan dalam Tambouris et al. 2001b seperti pada Gambar 3.
Logical view of system architecture e G O V P la tfo rm
eGOV Portal
content combining Service management
Content management
Databases for service metadata and schema
W SD L Service Interface
G ovM L vocabulary
URI
Database for content metadata
N etw ork architecture Service Interface
Service Interface
Service Interface
Services Service Repository
Content management
Gambar 3 Pandangan logis dari arsitektur sistem eGOV (Tambouris et al. 2001b)
16 Sementara definisi, petunjuk, dan standar untuk portal pemerintahan coba ditetapkan kalangan pemerintahan atau institusi terkait, sejumlah perusahaan mencoba memberikan solusi riil berdasarkan platform yang mereka tetapkan. Solusi diberikan berdasar kemampuan teknologi yang memang dikembangkan dan telah ada sebagai kekuatan dari perusahaan-perusahaan tersebut selama ini. Dalam Accenture 2003, diberikan solusi platform yang dikembangkan perusahaan konsultan ini bekerja sama dengan Microsoft dan Intel (Gambar 4). Pendekatan pada sistem yang ditawarkan tetap berdasarkan pola pikir bahwa portal pemerintahan harus memberikan satu titik tunggal ke seluruh layanan pemerintahan sehingga memudahkan akses oleh masyarakat. Secara teknis diberikan beberapa elemen dasar dari infrastruktur portal yaitu: - e-mail: memberikan setiap pengguna portal sebuah account pribadi untuk berhubungan dengan administrasi secara pribadi. - Manajemen komunitas: memberikan content dan aplikasi (chat) untuk masyarakat dengan kebutuhan dan preferensi yang sama, mempromosikan komunikasi di antara masyarakat secara global atau yang mempunyai minat sama. - Personalisasi: mengatur dan melacak setiap pengguna portal dan preferensinya, seperti juga perlakuan khusus yang diberikan untuk setiap pengguna. - Pencarian (search): memberikan sebuah search engine untuk layanan-layanan lain agar dapat memfasilitasi tranparansi pada organisasi pemerintahan publik. - Kolaborasi: memberikan cara untuk mengembangkan dan berbagi ide dan fungsi pada departemen-departemen atau badan-badan yang berbeda, seperti juga di antara pengguna portal. - Content yang bernilai tambah: laporan cuaca, berita-berita lokal, lalu lintas, dll.
17
Gambar 4 Gambaran solusi fungsional bisnis pengantar layanan e-government (Accenture 2003). Portal access channel, ditampilkan di homepage, adalah titik masuk utama. Portal harus mampu diakses dengan menggunakan berbagai saluran berbeda sehingga diperlukan sebuah infrastruktur bersama, mampu untuk mengirimkan layanan dan memberikan isi portal sesuai dengan saluran akses. Vertical services adalah substansi dan nilai utama dari portal, dan merujuk kepada siklus hidup masyarakat dan bisnis. Fokus paling sederhana adalah berorientasi pada fungsi-fungsi tiap departemen, badan, administrasi lokal, dan layanan yang disediakan pihak ketiga. Model vertical services ini bagaimana pun tidak merefleksikan kemauan dan kebutuhan publik. Fungsi-fungsi ini kemudian harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan publik, seperti merencanakan bisnis baru atau mempunyai anak. Walaupun pada kebanyakan layanan, transaksi terjadi di sistem back office, hal ini tetap harus berjalan dalam cara yang memudahkan masyarakat. Fungsi dan layanan umum digunakan secara berulang dalam solusi yang ada sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna. Contohnya dalam proses "pembayaran", dapat digunakan lebih dari satu layanan. Sementara itu, beberapa layanan umum dapat diserahkan pemrosesannya pada pihak ketiga seperti proses "pembayaran" pada institusi perbankan, sehingga memungkinkan pemerintah
18 memfokuskan
pada
tanggung
jawab
utama,
mendukung
layanan
dan
meningkatkannya. Beberapa fungsi lain seperti integrator beroperasi untuk menangani proses pertukaran informasi, dokumen dan pesan di antara layanan portal dan sistemsistem antara institusi. Sementara itu transactional system adalah basis mendasar dari platform, karena proses administrasi dan operasional setiap layanan dijalankan di sini. Solusi di atas merupakan solusi yang rumit dan kompleks yang membutuhkan kesatuan pada sistem fungsional sebuah pemerintahan dengan pembiayaan yang tinggi dari sisi sistem (perangkat keras dan lunak) dan proses berjalan. Solusi ini telah dijalankan di Open Administration of Catalunya, Spanyol, dan merupakan salah satu proyek transformasi terbesar berbasiskan TI terkini. Proses ini melibatkan 6 juta pengguna sistem, 5000 layanan dihasilkan (informasi, interaksi, transaksi), 500 badan pemerintahan, 2000 pegawai pemerintahan, 50 back-office terintegrasi. Klasifikasi informasi dan layanan dalam sebuah portal pemerintahan biasanya tersusun berdasar jenis atau tipe sektor, contohnya, kesehatan, pendidikan, industri. Beberapa juga diorganisasikan berdasar tipe layanan, sebagai contoh masalah registrasi dan lisensi (surat ijin), atau pemesanan. Portal juga harus memiliki kemampuan pencarian dan link untuk informasi dan layanan online maupun offline untuk badan-badan pemerintahan. Kemudahan pencarian informasi juga harus menjadi perhatian tersendiri dimana diperlukan suatu sistem klasifikasi yang konsisten dari setiap informasi yang disediakan setiap badan. Hasil dari sistem ini adalah sebuah katalog terintegrasi dari informasi yang dapat diperoleh di Internet. Contohnya, bila kita menginginkan informasi tentang “perijinan”, maka portal dapat memberikan pilihan seperti perijinan perdagangan (usaha), perijinan bangunan (IMB), atau perijinan kendaraan (SIM atau STNK). Selain hal tersebut, perbedaan dalam mendeskripsikan suatu hal yang sama antar lembaga pemerintahan dan antara pemerintah dan pengguna harus juga dapat ditangani oleh portal e-government. Hal ini terjadi mengingat berbagai hal dan kewenangan lembaga pemerintahan yang berbeda sementara kebutuhan
19 administrasi dan kebutuhan masyarakat sering menyebabkan diperlukannya interaksi dengan lebih dari satu lembaga pemerintahan yang berwenang. Untuk layanan online sendiri, West (2002) mendefinisikan suatu fitur sebagai layanan online bila seluruh transaksi dapat dijalankan secara online. Bila masyarakat harus mencetak formulir terlebih dahulu dan mengirimkannya ke suatu kantor untuk mendapatkan layanan, hal ini tidak dinyatakan sebagai layanan (online) karena tidak dapat dieksekusi secara online. Basis data yang datanya dapat ditelusuri (searchable database) dinyatakan sebagai sebuah layanan hanya jika di dalamnya termasuk mengakses informasi yang menghasilkan tanggapan layanan pemerintahan yang spesifik. Layanan (online) yang paling sering ditemui adalah memesan publikasi, diikuti dengan pemesanan wisata, pencarian dan aplikasi pekerjaan, aplikasi paspor, dan perpanjangan surat ijin kendaraan. Dari penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi berbagai situs di seluruh dunia, hanya sekitar 12 persen yang memberikan layanan yang dijalankan secara online, meningkat 8 persen dari tahun 20016. Bila proses eksekusi secara online dapat dijalankan, layanan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan konstituennya. Dalam jangka panjang, layanan sejenis ini mempunyai potensi untuk mengurangi biaya pemrosesan dan membuat layanan lebih luas terakses untuk masyarakat umum, karena tidak perlu lagi mendatangi, menulis, atau menghubungi suatu kantor untuk meminta suatu layanan. Semakin banyak layanan tersedia online, egovernment akan mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan akan terpadunya pemberian informasi dan layanan egovernment coba dipenuhi dengan memberikan satu pintu gerbang aplikasi yang diterapkan beberapa negara. Di bulan September 2000, Amerika Serikat meluncurkan “FirstGov”, sebuah portal web yang mengkonsolidasikan akses ke 27 juta halaman web pemerintahan federal dari sekitar 20.000 situs-situs web pemerintah. Portal ini didesain untuk memudahkan akses informasi dan layanan dari pemerintah, tanpa perlu mengetahui badan-badan pemerintahan yang terlibat. Diadakannya satu gerbang informasi pemerintahan ini dilakukan oleh tim terpadu yang dikoordinasikan langsung di bawah suatu unit kerja khusus yang 6
Lihat lampiran 1.
20 bertanggung jawab langsung kepada Presiden Amerika Serikat (waktu itu Bill Clinton). Isu Internet pun (lebih spesifik lagi masalah akses broadband atau akses pita lebar) juga sempat menjadi salah satu tema dalam kampanye kepresidenan di Amerika Serikat tahun 2004 lalu. 2.4 Open Source untuk Inisiatif Teknologi Masalah lisensi merupakan hal utama yang menjadi perhatian bagi banyak negara/pemerintahan untuk mengkampanyekan penggunaan program-program open source. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sudah diakui secara internasional menyebabkan banyak negara harus lebih memperhatikan masalah penggunaan program-program berlisensi (dengan kata lain harus membayar) bila tidak ingin disisihkan dari pergaulan global. Walaupun pemakai program tanpa lisensi ini didominasi terutama oleh masyarakat kebanyakan, tetapi merebaknya penggunaan program aplikasi tanpa lisensi ini dianggap sebagai satu bukti kekurang tegasan pemerintahan dalam menangani kasus pembajakan perangkat lunak. Perangkat lunak open source (open source software) dan/atau perangkat lunak bebas (free software), adalah program-program yang lisensinya memberi pengguna suatu kebebasan untuk menjalankan program untuk segala macam kepentingan, untuk mempelajarinya dan memodifikasi program, dan untuk mendistribusi ulang kopi atau bahan asli atau program modifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya (Wheeler 2003). Dua hal ini - open source software dan free software - sebenarnya merujuk kepada dua hal yang berbeda dalam filosofi dan ditangani oleh dua entitas yang berbeda tetapi dapat dikatakan berada dalam kubu yang sama. “Open source software” menekankan kepada keuntungan teknis dari perangkat lunak tersebut (seperti reliabilitas dan keamanan yang lebih baik) ditangani oleh Open Source Initiative yang dibentuk tahun 19987. Sementara itu, terminologi “free software” yang lebih dulu muncul menekankan kepada kebebasan dari kontrol oleh orang
7
Lihat http://www.opensource.org/docs/definition.php.
21 lain dan/atau karena masalah isu etika, ditangani oleh Free Software Foundation yang didirikan oleh Richard Stallman tahun 19858. Dalam konteks yang umum, kedua terminologi ini dianggap sebagai satu hal yang sama (Gacek et al. 2002). Lisensi OSS/FS yang paling terkenal adalah General Public License (GPL); Seluruh perangkat lunak yang disebarkan dengan GPL adalah OSS/FS, tetapi tidak semua OSS/FS menggunakan GPL9. Open Source hampir tidak dapat dipisahkan dari Internet. Hal ini terjadi karena dengan open source-lah Internet dapat berkembang dan Internet-lah medium utama publikasi dan saluran kolaborasi kegiatan pengembangan open source saat ini. Saat ini dua situs utama untuk pegembangan aplikasi-aplikasi berbasis open source adalah www.sourceforge.net dan www.freshmeat.com. Salah satu aplikasi yang menghidupkan Internet adalah perangkat lunak Web Server. Di sini aplikasi open source Apache menjadi tulang punggung utama sistem Internet dengan menjadi Web Server terbanyak10 dipakai di Internet. Aplikasi Web Server Apache juga berjalan terutama pada sistem operasi open source Linux, walau banyak juga sistem Windows yang dapat menjalankannya dengan baik. Sementara
itu
aplikasi
database
terbanyak
dimanfaatkan
untuk
menciptakan sistem informasi situs dinamis adalah MySQL mengalahkan sistem database dari Oracle dan Microsoft. Memang dalam aplikasi perusahaan besar masih banyak mengandalkan sistem basis data yang mahal dari Oracle, SAP, Microsoft, tetapi kecenderungannya juga semakin mengecil. Untuk web hosting, MySQL yang digunakan bersama-sama dengan Linux dan Apache terbukti menjadi pilihan terbaik saat ini. Perbandingan antara program open source dan program non open source serta perkembangannya dapat dilihat di Wheeler (2003). Memang dari sisi biaya dan manajemen, pengembangan aplikasi open source dapat dinyatakan sebagai generasi berikutnya dari proses pengembangan produk baru karena merupakan bentuk proses yang berbeda dari bentuk 8
Lihat http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html. Lisensi dan batasan open source dapat dilihat di www.opensource.org, sementara untuk free software di www.fsf.org. 10 Menurut Netcraft Survey, market share dari Apache adalah 67,83% pada Januari 2004, dan merupakan pemimpin pasar sejak 1996. Market share dari kompetitor terdekatnya, Microsoft IIS, kurang dari 30%. 9
22 konvensional seperti dinyatakan Siedlock (2002). Pengembangan produk open source dapat dinyatakan sebagai proses bisnis terdesentralisasi, paralel, dengan biaya pengembangan dan koordinasi sangat rendah, dengan pembentukan pengetahuan yang luas, berbagi, dan tersebar dengan proses pembelajaran paralel. Di sini open source menjadi cara yang sangat efektif untuk mengembangkan aplikasi sistem. Beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan OSS/FS menjadi perhatian Fitzgerald & Basset (2003). Scacchi (2002) memberikan ulasan singkat mengenai implikasi secara sosial, teknologi dan kebijakan publik dalam hal pengembangan perangkat lunak open source. Sementara itu, Osorio (2002) menganalisa penyebab pembajakan perangkat lunak dan efeknya terhadap pasar perangkat lunak di 66 negara memperlihatkan bahwa kebutuhan perangkat lunak lokal merupakan salah satu penyebab pembajakan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat lunak open source yang dapat dimodifikasi dan dilokalisasi hampir bisa dipastikan akan mengurangi pembajakan. Di banyak negara maju, inisiatif penggunaan program-program open source dihitung secara jelas dapat mengurangi secara signifikan biaya yang dibutuhkan untuk implementasi sistem terkomputerisasi. Keterpaduan dalam proyek open source dan penghargaan yang besar terhadap sistem lisensi memungkinkan dihitungnya biaya keseluruhan secara terintegrasi. Hal ini terlihat seperti di Amerika Serikat yang bahkan menyarankan pengembangan program open source untuk high end computing (PITAC 2000). Laporan dari E-cology Corporation (2003) mengenai open source di Kanada juga memberikan dukungan dalam menggunakan open source di pemerintahan sebagai bagian dari penghematan biaya. Fitzgerald & Kenny (2003) memperlihatkan bahwa implementasi open source di rumah sakit Beamount, Irlandia, memberikan total cost of ownership (TCO) yang diperkirakan 20 kali lebih rendah dari sistem tertutup (non open source). 2.5 Open Source untuk E-Government Memang open source tetap harus mendapatkan momentumnya sendiri seperti pada model ekonomi yang dikembangkan Khalak (2000) yang menyatakan
23 open source tetap harus memberikan efek yang lebih dibandingkan perangkat lunak komersil terutama untuk pasar yang besar. Hal yang sama harus berlaku juga untuk aplikasi yang dikembangkan bagi inisatif e-government. Hal yang berbeda dengan jelas ditemui di dalam pemanfaatan open source di Indonesia. Belum ada studi yang jelas bagaimana perilaku pengguna sistem lisensi. Di sisi lain, ketidakjelasan penghargaan bagi para pengembang perangkat lunak
menyebabkan
perkembangan
yang
lambat
dalam
industri
yang
mengandalkan kemampuan intelektual ini di Indonesia. Perhitungan sederhana sebenarnya dapat dilakukan untuk memperlihatkan adanya pengurangan biaya bila memanfaatkan aplikasi open source. Sebagai contoh
pemanfaatan
dalam
aplikasi
standar
sistem
informasi,
satu
provinsi/kabupaten/kota daerah otonom memiliki 20 kantor satuan kerja (dinas/badan/lembaga), dengan masing-masing kantor memiliki 10 unit komputer, maka dengan menggunakan program Microsoft Windows XP home edition seharga sekitar 1,85 juta rupiah (198 US$11, dengan 1 US$= Rp. 9500,-), dibutuhkan anggaran 10 x 20 x 1,85 juta = 370 juta rupiah. Kemudian masing-masing unit masih harus dilengkapi dengan program office, menggunakan Microsoft Office 2000 seharga 3,44 juta (362 US$12, dengan 1 US$= Rp. 9500,-), sehingga diperlukan tambahan 10 x 20 x 3,44 juta = 688 juta rupiah.
Jumlah
keseluruhan,
untuk
sistem
operasi
dan
office
di
provinsi/kota/kabupaten kira-kira diperlukan 1.058 juta rupiah. Bila jumlah ini hanya untuk satu kabupaten, dan ada 440 kabupaten serta 33 provinsi (termasuk Provinsi Sulawesi Barat yang baru dibentuk), maka total biaya yang harus dikeluarkan negara adalah sekitar (1.058 juta x 472 =) 500.434 juta rupiah (sekitar 500 miliar atau setengah triliun). Jumlah ini tidak sedikit dan belum dihitung jumlah komputer lain yang dipakai di tingkat kecamatan atau desa. Dari hitung-hitungan ini saja jelas sebuah proyek open source untuk aplikasi standar komputer di pemerintahan harus dikembangkan dan dipastikan akan dapat mengurangi 11
biaya
yang
dikeluarkan13.
Tentunya
ketika
dikembangkan,
Bhinneka.com, 24/4/2005. Bhinneka.com, 24/4/2005. 13 Perhatian pada pengembangan sistem operasi dan office open source untuk pemerintahan terlihat dengan dikembangkannya WinBi (Windows Bahasa Indonesia) dan 12
24 dimodifikasi sesuai karakter pengguna di Indonesia, harus dipastikan juga aplikasi tersebut diterima oleh instansi pemerintahan target pengguna. Penggandaan dan pengiriman CD aplikasi dapat dipastikan tidak akan sebesar biaya lisensi. Bila diperlukan 2 CD untuk berbagai aplikasi lengkap sehingga satu daerah otonom diperlukan 40 CD, dan biaya satu CD 5 ribu rupiah diperlukan biaya penggandaan total 200 ribu rupiah. Pengiriman paket ke daerah tujuan rata-rata 50 ribu rupiah, total biaya per provinsi/kabupaten/kota adalah 250 ribu rupiah. Biaya keseluruhan untuk penggandaan dan pengiriman hanya (250 ribu x 473 =) 118,250 juta rupiah. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding nilai lisensi yang harus dibayar bila menggunakan program non-open source. Untuk pengembangan aplikasi open source sistem operasi dan office, tentu dibutuhkan biaya. Bila diambil nilainya 1% saja dari biaya lisensi seperti hitungan awal, didapat nilai 5 miliar rupiah. Jumlah ini lebih dari cukup untuk membentuk satu unit kerja dengan tugas memodifikasi aplikasi open source yang sesuai termasuk mendistribusikannya. Berbagai lembaga atau universitas pasti tidak menolak bila diberi dana ini untuk membentuk tim dengan tugas tersebut14. Perhitungan di atas masih belum menambahkan digunakannya sistem server database yang saat ini merupakan kebutuhan de facto dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan semakin banyaknya data tersimpan dan beragamnya kebutuhan pengelolaan data. Dengan kebutuhan sistem akuntansi dan pengelolaan berbagai informasi, dibutuhkan server database yang andal. Bila menggunakan server SQL Server 7 dari Microsof, diperlukan biaya lisensi mencapai 15 juta per 5 pengguna. Kenyataan membuktikan banyak sistem informasi yang digunakan di dalam pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem server ini tanpa membayar lisensi yang sesuai. Padahal open source pun Office berbasis Koffice oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (www.bppt.go.id). Sayang, inisiatif ini tidak dipromosikan secara lebih luas sehingga gemanya kurang terdengar. Selain itu, penyebaran aplikasi juga lebih mengandalkan pada inisiatif pengguna lewat pengambilan di Internet sehingga mengurangi minat untuk memanfaatkannya. 14 Penulis sangat menyarankan digunakannya sistem kemitraan dengan lembaga riset seperti di universitas atau institut untuk memberikan hasil yang sesuai harapan karena inisiatif ini bila dikerjakan oleh aparat pemerintahan kemungkinan dapat mengurangi
25 telah menyediakan alternatif dengan MySQL dan PostgreSQL yang memiliki kemampuan setara. Pengembangan portal pemerintahan juga mendapatkan momentumnya dengan aplikasi open source. Di awal kemunculan situs-situs pemerintahan (baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat), sering muncul berita bagaimana proyek pembuatan situs tersebut adalah proyek yang berbiaya besar. Di sebuah kabupaten di Yogyakarta, situs daerah pernah dihargai mencapai 2 miliar rupiah. Isinya dibuat dengan program HTML biasa, tanpa database, sementara isi situs hanya hal-hal yang umum saja. Isi situs seperti memindahkan isi brosur daerah ke Internet. Hal yang sama banyak terjadi di beberapa daerah lain15. Dalam proyekproyek ini, porsi pembiayaan terbesar yang biasanya ditawarkan kontraktor adalah dalam hal pembuatan sistem situs yang sepertinya menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Pada saat yang bersamaan, di Internet bermunculan aplikasi open source content management system (CMS)16 yang dimaksudkan untuk memudahkan seseorang membuat situs, dan meng-update isinya karena menggunakan database sebagai back end-nya. PHP-Nuke dan fork-nya PostNuke merupakan salah satu dari CMS yang paling banyak dipakai. Dengan CMS ini, memungkinkan updating situs dilakukan secara online dan lebih mudah, sesuatu hal yang berbeda bila situs dikembangkan dengan HTML biasa. Keberadaan CMS-CMS ini benar-benar sangat terasa manfaatnya dari segi efektivitas dan efisiensi pengembangan situs karena tampilan, isi dan sistem yang canggih dapat dihasilkan dalam waktu singkat dan dengan biaya minimal17.
sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan selain masalah kompetensi keilmuan. 15 Sayang tidak ada dokumentasi yang cukup valid untuk melihat penyimpangan proyekproyek teknologi informasi terutama yang terkait dengan e-government seperti pembuatan situs. Salah satu alasan adalah tidak terbukanya nilai biaya proyek (walaupun sebenarnya APBD merupakan dokumen publik) dan sedikitnya kalangan profesional teknologi informasi memberi perhatian pada pengembangan-pengembangan sistem informasi pemerintahan terutama yang dilaksanakan di daerah. 16 Daftar CMS open source dapat dilihat di www.opensourcecms.com 17 Keberadaan dan kemudahan pemanfaatan aplikasi seperti PostNuke ini pun ternyata pernah dimanfaatkan untuk mengajukan biaya implementasi yang tinggi, seperti yang terjadi di salah satu kabupaten di Sumatera (www.mentawaionline.com) dengan anggaran mencapai miliaran rupiah. Hal ini bisa terjadi salah satunya jelas karena tidak ada
26 Pemanfaatan CMS memungkinkan pemerintahan melakukan langkah awal dari proyek e-government yaitu publishing informasi pemerintahan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki. Porsi biaya sistem situs di sini menjadi minimal dan dapat dialokasikan ke pencarian informasi dan pembelajaran operator termasuk melakukan pembaharuan isi. Biaya sebesar 50-100 juta menjadi sangat rasional sudah termasuk biaya untuk pencarian informasi dan proses pembelajaran tersebut. Melangkah lebih jauh lagi dalam implementasi e-government yang memungkinkan integrasi layanan dalam sebuah sistem situs, banyak hal yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi open source. Mengembangkan sebuah open source dengan inisiatif terintegrasi dipimpin oleh sebuah badan pemerintahan dapat memastikan biaya pengembangan aplikasi yang lebih murah. Di sini, pengembangan bersama-sama memastikan bahwa aplikasi yang dibentuk akan dikembangkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan sudut pandang pemerintah, sudut pandang masyarakat, dan sudut pandang pelaku bisnis terkait. Hal yang berbeda ditemui bila sebuah aplikasi dikembangkan oleh perusahaan tertentu yang akan menghasilkan aplikasi non-open source. Selain itu masalah keamanan dapat ditangani bersama-sama karena source code dari sistem yang tersedia bebas memungkinkan pengguna melakukan uji implementasi dan audit teknologi serta menemukan bug-bug yang mungkin ada. Standar keamanan sejenis akan memastikan penanganan masalah yang berhubungan dengan isi dan sistem akan lebih mudah dilakukan. Untuk masalah keamanan ini, bahkan sebuah institusi sekelas Departemen Pertahanan Amerika Serikat (U.S. Department of Defense) yang terkenal atas standar keamanan yang tinggi merekomendasikan banyak perangkat lunak free dan open source seperti dapat dibaca dalam MITRE 2003.
informasi yang cukup yang diterima oleh aparat pemerintahan terkait mengenai keberadaan sistem gratis yang memiliki kemampuan luar biasa ini.
BAB III METODOLOGI DAN RANCANGAN PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian Mengingat masih barunya tema e-government ini di dunia pemerintahan dan dunia penelitian terutama di Indonesia, maka proses awal penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan informasi dan studi literatur mengenai e-government. Informasi dikumpulkan secara online dan offline. Informasi online didapatkan dengan mencari jurnal atau penelitianpenelitian sejenis di Internet. Informasi offline dikumpulkan dari beberapa majalah dan buku yang membahas mengenai e-government. Institusi sumber utama informasi perkembangan e-government Indonesia adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN). Pada saat bersamaan, dikumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan pengimplementasian e-government di beberapa institusi pemerintahan di Indonesia. Dilakukan analisa terhadap implementasi e-government dengan melihat beberapa situs pemerintahan di Indonesia. Informasi yang berhubungan dengan TI dan Internet di Indonesia didapatkan dari beberapa institusi terkait. Data-data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasi untuk mendapatkan gambaran perkembangan kemajuan e-government di Indonesia. Penelitian juga dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik dari sistem portal yang akan dikembangkan dengan melihat ke beberapa komunitas open source. Di sini akan dilakukan pemetaan kebutuhan (requirements) untuk sebuah pintu gerbang tunggal e-government Indonesia. Setelah skala kebutuhan dan tingkat kemajuan pengembangan egovernment dapat dipetakan, maka penelitian melangkah lebih jauh dengan mencoba menetapkan solusi terbaik untuk implementasi portal e-government di Indonesia. Di sini fokus dari implementasi adalah memanfaatkan kemajuan perkembangan aplikasi-aplikasi yang berbasiskan open source. Tentunya sebelum menetapkan suatu aplikasi yang sesuai dengan tahapan tertentu implementasi e-
28 government, telah dilakukan suatu perbandingan kemampuan teknologi di antara sistem-sistem open source yang tersedia. 3.2 Sistematika Penelitian dan Pembahasan Secara umum penelitian dan pembahasan akan terbagi dalam tiga bagian besar, (1) bagian yang berhubungan dengan pengamatan kondisi saat ini, (2) bagian yang berhubungan dengan solusi dengan memberikan analisa kebutuhan, konsep dan desain sistem, dan (3) bagian yang berhubungan dengan implementasi sistem (termasuk testing dan evaluasi sistem). Bagian yang berhubungan dengan pengamatan kondisi e-government Indonesia akan memfokuskan pada keberadaan portal pemerintahan saat ini. Bagian solusi berbicara tentang kebutuhan dan fungsi sistem portal. Bagian terakhir mencoba memberikan sebuah contoh implementasi dan penerapan konsep ke dalam sistem portal di Internet. 3.3 Tahapan Proses Penelitian Penelitian dilakukan bertahap dengan studi literatur dilakukan secara intensif melihat perkembangan penelitian e-government, open source, dan masalah temu kembali informasi. Kebutuhan sistem ditentukan dengan meneliti terlebih dulu kuantitas dan kualitas informasi dan layanan dari situs-situs pemerintahan di Indonesia. Studi yang sifatnya simulatif dan implementatif kemudian dilaksananakan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan aplikasi egovernment dalam institusi pemerintahan di Indonesia. Tabel 1 Tahapan proses penelitian Persiapan
- Pengumpulan materi dan bahan - Penyusunan proposal - Pengumpulan data awal penelitian
Studi pustaka, online dan offline
29 Pelaksanaan
Penyelesaian
Penelitian awal dan kajian teoritis * diagnosa masalah dan penentuan tujuan * penentuan kebutuhan penelitian * kajian e-government dengan dasar ilmu pemerintahan (governmental studies) * pendefinisian model Studi intensif * mereview perkembangan (portal) e-government Indonesia * studi tentang open source * studi tentang teknologi portal Studi implementatif * pemetaan kebutuhan portal egovernment dan kesesuaian solusi open source * penentuan solusi aplikasi open source untuk implementasi portal Pengembangan prototipe * penentuan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak * pengembangan prototipe Pengujian * pengujian sistem dan evaluasi * demonstrasi - Penyusunan laporan - Dokumentasi
Online dan offline
Online
Online dan offline
Offline
Online
30 Proses penelitian di atas digambarkan dalam diagram alir pada Gambar 5.
MULAI
PEMBUATAN PROTOTIPE * penentuan kebutuhan h/w & s/w * pengembangan prototipe
PERSIAPAN - Pengumpulan materi & bahan - Penyusunan proposal - Pengumpulan data awal penelitian
Tidak Prototipe offline berjalan baik?
Proposal disetujui?
PELAKSANAAN
Ya
Ya
PENELITIAN AWAL * diagnosa masalah dan penentuan tujuan * penentuan tujuan penelitian * pendefinisan model
PENGUJIAN ONLINE * pengujian sistem & evaluasi * demonstrasi
PENYELESAIAN STUDI INTENSIF * mereview perkembangan (portal) e-gov Indonesia * studi open source * studi teknologi portal
STUDI IMPLEMENTATIF * pemetaan kebutuhan portal e-gov dan kesesuaian solusi open source * penentuan solusi aplikasi open source
PENYELESAIAN * penyusunan laporan * dokumentasi
SELESAI
Gambar 5 Diagram alir proses penelitian. 3.4 Pemodelan Sistem Pemodelan sistem portal akan dilakukan setelah didapatkan tingkat kebutuhan sistem portal pemerintahan. Di sini pengembangan sistem akan dibagi dalam dua tahapan utama. Tahapan pertama adalah pengembangan content management system untuk antarmuka portal. Tahapan kedua adalah integrasi dan
31 implementasi sistem informasi, layanan dan bagian lain yang diperlukan untuk sebuah portal pemerintahan ke dalam sistem portal yang dibentuk. 3.5 Kerangka Pemikiran Sistem Dalam tahapan implementasi sistem, akan coba diberikan suatu bentuk ideal dari sistem portal pemerintahan dengan melihat skala kebutuhan dari sebuah administrasi pemerintahan. Tingkatan pemerintahan yang diberikan adalah portal provinsi untuk konsolidasi informasi pemerintahan kabupaten/kota dimana administrasi dan layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat banyak terjadi di tingkatan otonom ini sesuai dengan UU no. 22/1998 tentang otonomi daerah yang memberikan penekanan pada provinsi/kabupaten/kota. Dari sisi isi portal, dua hal penting harus tercakup di dalamnya yaitu informasi dan layanan sebagai syarat interaksi dengan pengguna sistem. Kondisi ideal diberikan dimana akses Internet dianggap sudah memungkinkan terjadinya koneksi atau layanan online tanpa hambatan dari setiap sudut wilayah pemerintahan provinsi/kabupaten/kota.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perkembangan E-Government di Indonesia Dinamika
pemerintahan
di
Indonesia
sangat
berpengaruh
dalam
perkembangan e-government Indonesia. Proses politik dan ekonomi kenegaraan memperlihatkan hubungan yang erat antara kemauan dalam bentuk konsep dan implementasi di lapangan. Perkembangan pemerintahan (daerah) yang lebih otonom, termasuk dengan adanya reformasi yang dimulai pada tahun 1998 (saat yang hampir sama dengan merebaknya penggunaan Internet di Indonesia), dengan dikeluarkannya UU no. 22/1999 (yang kemudian diperbaharui dengan UU no. 32/2004) menyebabkan terjadinya perubahan dalam kewenangan pemerintahan yang ditangani oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang ditangani oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Dalam hal ini terjadi perpindahan kewenangan yang sangat besar sehingga memberikan kekuasaan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah. Hal ini kemudian berpengaruh pada proses politik dan ekonomi pembangunan daerah. Juga dalam hal implementasi konsep dan rencana-rencana yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Konsep atau rencana-rencana yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga kenegaraan di tingkat pusat (apalagi yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan), dapat dengan mudah diabaikan oleh pemerintah di daerah bila dianggap tidak sejalan dengan visi pembangunan di daerah atau bila dianggap tidak memberikan keuntungan segera. Istilah instansi vertikal dan instansi horisontal menjadi kabur karena kewenangan
yang
besar
pada
eksekutif
pimpinan
daerah
(gubernur/walikota/bupati). Beberapa kasus yang sering dijadikan contoh terutama terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan dan pertambangan karena menyangkut besaran penerimaan daerah. Selain itu
33 orientasi pada kegiatan yang bersifat proyek menimbulkan masalah dalam hal pendanaan yang tidak transparan serta koordinasi antar instansi di dalam satu pemerintah daerah dan koordinasi dengan instansi di tingkat yang lebih tinggi. Termasuk di dalam hal ini adalah pengembangan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk e-government daerah. Padahal, ketersediaan berbagai perangkat ini merupakan syarat utama yang harus diciptakan untuk mencapai pendekatan layanan yang berorientasi pada masyarakat karena otonomi mengharapkan adanya penguatan layanan dengan penekanan pada pemerintah daerah. Sebagai landasan pengembangan e-government di Indonesia telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. Sementara itu instansi terkait yang aktif dalam pengembangan e-government adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo17, sekarang telah berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Informasi), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Informasi
Nasional
(LIN),
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Bappenas), dan PT. Telkom. Kominfo terlihat aktif dengan mengeluarkan 16 kebijakan operasional seperti panduan infrastruktur portal, panduan manajemen dokumen elektronik, panduan situs pemda, termasuk cetak biru aplikasi untuk pemda, serta pembangunan kunci e-procurement18 (sistem manajemen pengadaan atau 17
Terkait perubahan politik negara dan kebijakan di masa lalu, terjadi ketidak jelasan fungsi lembaga, wewenang dan tanggung jawabnya. Contoh paling jelas terkait dengan teknologi informasi (termasuk pengembangan e-government Indonesia) adalah keberadaan Kominfo. Kementerian yang telah ada sejak jaman Presiden Abdurrahman Wahid ini pada awalnya diposisikan sebagai lembaga negara non teknis yang berkutat dengan pengembangan komunikasi dan informasi. Tetapi, hal ini ternyata dianggap kurang karena tidak adanya fungsi kontrol atau pengawasan yang dimiliki lembaga ini sehingga kemudian ditingkatkan menjadi departemen. Keberadaan Inpres No. 3/2003 ini selain memperkuat legitimasi Kominfo sebagai koordinator dalam lini ICT secara nasional juga memberikan keleluasaan bagi Kominfo untuk melakukan koordinasi lintas sektoral yang sebenarnya amat sulit di negeri ini. 18 Peraturan mengenai e-procurement (direncanakan dalam bentuk Keputusan Presiden) menjadi sangat penting dalam hal penciptaan proses pemerintahan yang bersih karena selama ini salah satu peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme adalah karena tidak transparannya proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. Sayangnya, rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi salah satu payungnya yaitu RUU
34 pembelian suatu barang dan jasa menggunakan media elektronik atau Internet meliputi proses penawaran dan tender yang harus didukung infrastruktur telekomunikasi di daerah). Daftar lengkap dapat dilihat di Lampiran 2. Kominfo juga menangani masalah-masalah teknis, apalagi dengan perubahan menjadi Depkominfo yang memasukkan Direktorat Jenderal Telekomunikasi di bawahnya, termasuk menangani masalah yang berkaitan dengan perkembangan Internet di Indonesia. Tetapi, beberapa kebijakan dan antisipasi yang dikeluarkan masih sering dipertanyakan terutama oleh kalangan pengguna teknologi informasi dan komunikasi karena dirasa kurang tepat atau terlambat dikeluarkan. Beberapa contoh seperti dalam masalah jaringan wireless berbasis 2,4 GHz atau masalah voice over Internet protocol (VoIP) serta yang terakhir adanya sweeping perangkat lunak bajakan di warung-warung Internet. Sebuah proyek yang sebenarnya sangat baik untuk didukung pernah dilaksanakan oleh BPPT dengan istilah Pengembangan Perangkat Lunak Terintegrasi untuk E-Government19, di tahun 2003, yang salah satu keluarannya adalah Kantaya dan WinBi. Kantaya adalah aplikasi sistem informasi kepemerintahan untuk pengelolaan berbagai sumberdaya di daerah dan sistem pelayanan kepada masyarakat yang berbasis intranet. WinBi20 adalah program sistem operasi komputer berbahasa Indonesia yang dikembangkan berbasis sistem operasi open source Linux. Tetapi, gaung keberadaan program-program ini kelihatannya tidak sampai ke pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat, kemungkinan karena kurangnya sosialisasi serta penyebaran program21, dan memang masih kurangnya kesadaran pengguna.
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih dalam pembahasan DPR dan belum mengalami perkembangan berarti. 19 http://www.bppt.go.id/ppk/tampilkan.php?id=319 20 WinBi = Windows Bahasa Indonesia (sebuah penamaan yang dapat bermasalah karena Windows adalah merk terdaftar dari Microsoft). 21 BPPT memberikan kesempatan kepada peminat program untuk men-download kedua aplikasi ini, tetapi melupakan kenyataan bahwa akses Internet di Indonesia terutama di daerah sebagian besar menggunakan dial up yang kecepatannya terbatas sehingga akan menyulitkan pengunduhan (download) program-program berukuran besar. Selain itu, aktivitas dalam pengembangan aplikasi ini juga terhenti, terbukti dengan tidak ditemukannya lagi informasi dan link mengenai hal ini di situs BPPT pada akses bulan Mei 2005.
35 Di Bappenas, sejak tahun 1997 hingga sekarang ada beberapa proyek studi di bidang teknologi informasi yang sudah dan atau sedang dikerjakan menggunakan dana pinjaman dari World Bank, antara lain: pembuatan National Information Technology Frameworks (NITF), Technical Asistance Training Program (TATP) suatu program pelatihan bagi usaha kecil menengah untuk mendayagunakan penggunaan teknologi informasi agar dapat menunjang bisnisnya, Inventarisasi Ketanggapan dan Pengembangan Kerangka Hukum Electronic Commerce, Pengembangan Strategi Pembangunan Industri Perangkat Lunak Nasional, dan Pengembangan Indonesia Country Gateway - suatu portal yang diharapkan menjadi kumpulan bagi portal-portal lain yang memuat segala informasi tentang Indonesia. Perkembangan sarana akses telekomunikasi seperti telepon dan Internet yang tidak merata menjadi hambatan yang paling sering ditemui dalam mengembangkan e-government sampai ke tingkat daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan pemerintah yang ingin memanfaatkan TI sebagai sarana layanan bagi masyarakatnya. 4.2 Kondisi Umum Situs Pemerintahan Indonesia Pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi situs-situs pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa parameter yang dijadikan acuan adalah: (1) keberadaan alamat situs pemerintahan yang menggunakan domain go.id, (2) eksistensi situs (masalah hosting web server), (3) back end sistem situs (HTML biasa, ASP, PHP, atau lainnya), (4) keterbaruan informasi di dalam situs, (5) layanan (service) yang disediakan selain informasi umum. Butir (1) dan (2) dimaksudkan untuk mengamati perhatian pemerintah daerah terhadap Internet sebagai salah satu saluran utama ideal dalam egovernment. Sebagai catatan, domain go.id hanya dapat didaftarkan oleh satu badan atau instansi pemerintahan atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan surat dari pimpinan bersangkutan. Walau domain go.id juga dimanfaatkan tidak hanya oleh pemerintah daerah, pengamatan kondisi situs-situs pemerintahan dibatasi terutama pada institusi pemerintah daerah kabupaten/kota (dan propinsi) karena merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat.
36 Butir (3) dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengembangan situs dilakukan. Dalam hal ini, sistem yang digunakan akan memperlihatkan perhatian pada keberadaan sistem open source dan digunakannya basis data. Back end sistem situs dapat diketahui dengan memperhatikan jendela alamat universal resources locator (URL) dari jendela browser Internet. Situs dengan html biasa akan memperlihatkan sebuah alamat yang berakhiran .html, sementara situs dengan sistem php berakhiran .php seperti juga situs dengan back end asp akan berakhiran .asp. Butir (4) melihat keterbaruan situs dengan memperhatikan kondisi informasi yang tersedia terutama dengan melihat tanggal dimasukkannya informasi terakhir. Pengamatan juga dilakukan dengan melihat ketersediaan informasi mengenai APBD. Dokumen APBD adalah peraturan daerah yang merupakan dokumen publik yang dapat dijadikan indikator transparansi dan sekaligus akuntabilitasi pemerintahan karena di dalam dokumen inilah terdapat rincian rencana pembangunan daerah termasuk rincian kegiatan dan proyek. Dengan butir (5) dapat diketahui sejauh mana pemahaman suatu pemerintah daerah dalam hal implementasi e-government. E-government bukan hanya sekedar pemberian informasi tetapi juga pemberian layanan secara langsung (online) yang memberikan nilai tambah dari sisi masyarakat dan memudahkan
administrasi
pemerintahan.
Beberapa
layanan
yang
dapat
didefinisikan di antaranya: fasilitas ijin atau pendaftaran, akses pembayaran elektronik, sistem procurement (penawaran, pembelian, dan pembayaran), dan layanan terintegrasi antar badan-badan dalam satu pemerintahan. 4.2.1 Portal (Situs) Pemerintah Daerah di Indonesia Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan dipublikasikan Januari 200422 memperlihatkan kondisi situs pemerintahan daerah di Indonesia. Dari 32 pemerintah provinsi ditambah 439 pemerintah kabupaten/kota, yang memiliki nama domain sebanyak 225 (48%)
22
Lihat di www.kominfo.go.id, file dalam bentuk word dan excel (akses bulan Januari 2005).
37 pemerintah daerah23. Dari jumlah ini, 200 (89%) situs aktif dan bisa dibuka di Internet sementara 25 (11%) tidak bisa dibuka. Sementara dari penelitian kembali yang dilakukan dalam tesis ini (lihat daftar situs yang diamati pada Lampiran 3), selama bulan Juni-Desember 2005, jumlah ini mengalami perubahan. Untuk pemerintah daerah yang mempunyai nama domain yang berkonotasi dengan kabupaten/kota/provinsi telah meningkat menjadi 315 kabupaten/kota (72% dari 440 kabupaten/kota yang ada di Indonesia) dan 31 provinsi (dari 33 provinsi24) sehingga total dari keseluruhan kabupaten/kota provinsi, ada 346 daerah yang memiliki domain (73% dari 477 pemerintah daerah). Dari jumlah ini, 249 (72%-nya) memiliki situs aktif dan bisa dibuka sementara 97 (28%) tidak bisa dibuka. Secara keseluruhan, jumlah 249 daerah ini sama dengan 52% (hanya setengah lebih sedikit) dari keseluruhan daerah kabupaten/kota/provinsi. Tabel 2 memperlihatkan kondisi situs daerah selama bulan Juni-Desember 2005. Daftar lengkap kondisi situs daerah per provinsi dapat dilihat di Lampiran 4. Tabel 2 Kondisi situs pemerintahan daerah diamati bulan Juni-Desember 2005 Tingkatan Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota Total
Jumlah Tidak memiliki nama domain 33 440 477
2 125 127
Ada nama domain tapi tidak aktif 3 94 97
Nama domain aktif 28 221 249
Domain go.id sendiri sejak ditetapkan menjadi salah satu akhiran domain standar di Indonesia mengalami perkembangan yang tidak terlalu pesat. Terbukti sampai bulan Juni 2005, domain yang didaftarkan baru mencapai 1146 nama domain25.
23
Nama domain yang digunakan terutama go.id, kecuali jambionline.com, pemkotpagaralam.com, jakartapusat.web.id, geocities.com/kab_pati, kabtapin.com.to, infobiaknumfor.com, jayapura.wasantara.net.id. 24 Kecuali Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk awal tahun 2005 masih memakai domain SulawesiBarat.com serta Provinsi Irian Jaya Barat yang belum memiliki domain. Provinsi Sulawesi Barat dibentuk dengan 4 kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kabupaten baru sehingga total seluruh kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 440 daerah. 25 http://tukang.the.net.id/domain/all.sql?vDom=go
38 Dari ke-31 provinsi yang telah memiliki nama domain go.id, sebagian besar memiliki lebih dari satu nama domain yang berkorelasi dengan pemerintah daerah atau satuan kerja di dalamnya. Kekecualian adalah Kepulauan Riau yang baru memiliki domain bpmpd-kepri.go.id (belum mendaftarkan kepri.go.id), Bengkulu, dan Maluku. Dalam hal pemanfaatan nama domain untuk pemerintahan, terlihat bahwa banyak pemerintah daerah yang mengembangkan sistem informasi berupa situs yang dilakukan tidak secara terintegrasi. Beberapa daerah memiliki nama domain go.id lebih dari satu untuk berbagai jenis institusi atau badan yang ada di dalam pemerintahannya. Sayangnya, beberapa nama domain ini ternyata tidak terintegrasi atau tidak tersedia link-link koneksi di situs utama daerah bersangkutan. Beberapa nama domain ternyata didaftarkan tetapi tidak diaktifkan. Terlihat juga penanganan situs dilakukan oleh berbagai instansi atau badan yang berbeda. Keberadaan beberapa situs instansi dalam satu pemerintahan daerah terkait erat dengan belum tersedianya satu sistem jaringan area lokal (LAN) atau sistem jaringan area metropolitan (MAN atau WAN) sehingga situs-situs ini kemudian lebih banyak di-hosting26-kan daripada dikelola tersendiri dalam sebuah server pemerintahan. Dua hal utama dapat dianggap sebagai penyebab hal ini, pertama masalah administrasi sistem server, dan masalah kedua adalah koneksi jaringan Internet yang bersifat tetap dan terus menerus. Menyerahkan pengelolaan masalah teknis server kepada perusahaan hosting memang lebih menjamin tersedianya akses yang aman dan terus menerus. Sementara itu, sistem hosting memang memberikan keuntungan dari segi biaya yang murah. Sebagai ilustrasi, biaya hosting untuk kapasitas 100 MB per bulan sekarang berkisar dari 50-100 ribu. Hal ini jelas memberikan penghematan daripada harus menyediakan sistem server tersendiri yang terkoneksi terus
26
Hosting adalah sistem dimana sebuah server Internet menjadi satu alamat untuk berbagai domain Internet. Sistem ini memungkinkan terjadinya efisiensi dalam pemanfaatan IP address (yang merujuk kepada web server), sehingga berbagai nama domain berbeda dapat disimpan dalam satu mesin tunggal. Kapasitas penyimpanan kemudian tergantung kepada media penyimpanan data (harddisk) server dan kualitas penyaluran informasi karena semakin banyak situs (domain) berarti semakin banyak akses data.
39 menerus ke Internet. Jenis koneksi seperti ini yang dapat diberikan oleh sistem ADSL Speedy dari PT. Telkom membutuhkan biaya sekitar 2,5 juta per bulan. Memang hal ini dapat dikompensasi oleh penggunaan akses Internet terus menerus. Dalam hal sistem situs yang digunakan, terlihat masih adanya sistem yang menggunakan
html
biasa.
Sementara
itu,
sudah
banyak
sistem
yang
memanfaatkan PHP dan ASP sebagai back end dari sistem situs. Beberapa situs pemerintahan daerah memperlihatkan sistem yang lebih maju dari yang lain, seperti sistem situs Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggunakan produk Portal Server dari Oracle walaupun kalau dilihat dari hasil tampilan dan isi, hampir tidak ada perbedaan dengan situs-situs yang menggunakan sistem database PHP dan ASP yang lebih murah. Gambar 6 memperlihatkan distribusi sistem yang digunakan dalam situs pemerintah daerah yang aktif (n=249).
4; 2% 48; 19%
PHP ASP HTML LAIN-LAIN
32; 13%
165; 66%
Gambar 6 Distribusi sistem yang digunakan dalam situs pemerintahan daerah (n=249) Sementara itu, dari segi isi (updating) terlihat bahwa sebagian besar tidak mencoba memberitakan kegiatan harian yang terjadi dalam administrasi pemerintahan. Banyak situs-situs hanya memberikan informasi yang sifatnya umum mengenai kondisi pemerintahan, geografis, dan hal-hal yang selama ini biasanya didapatkan dari buku profil pemerintah daerah tersebut.
40 Dari sisi kuantitas dan kualitas informasi, terlihat masih kurangnya informasi yang terdapat di dalam situs. Informasi yang ditampilkan adalah informasi mendasar sekali dan tidak mendetail. Selain itu, informasi yang semestinya menjadi objek transparansi dan akuntabilitas hampir tidak ada. Ini dapat diamati dari keberadaan informasi mengenai APBD. Hanya ada sembilan (9) daerah yang memberikan laporan dan angka APBD yang sangat umum, dengan kekecualian Kabupaten Majene yang memberikan angka rincian APBD per sektor bidang tetapi tanpa menyebutkan tahunnya. Dua (2) daerah memberikan Perda APBD tanpa lampiran angka, tiga (3) daerah mempunyai link ke informasi APBD tapi tidak aktif. Keseluruhan, tidak ada satu pun yang memberikan informasi APBD yang lengkap27. Sementara itu, dari segi layanan atau service, keberadaan situs pemerintahan daerah ini tidak berbeda dengan situs Internet biasa. Hal ini terlihat dari definisi layanan yang tidak jauh berbeda dari buku tamu, forum, polling, galeri foto atau kontak ke pengelola. Beberapa memang lebih maju dengan memberikan fasilitas layanan mobile berupa WAP (wireless application protocol) atau layanan untuk masukan informasi dengan SMS (short message services) tetapi secara umum, layanan online yang diharapkan ada dalam situs pemerintahan daerah tidak ditemui dalam berbagai situs yang dikunjungi. Sementara itu, layanan SIMTAP yang sebenarnya merupakan salah satu kunci implementasi portal e-government ternyata tidak terintegrasikan dengan baik di sistem situs. Situs Takalar, Kutai Timur, Makassar dan beberapa daerah yang mengklaim memiliki SIMTAP atau sejenisnya, tidak memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memanfaatkannya online. Bahkan laporan perkembangan SIMTAP yang semestinya dapat dipublikasikan tidak dapat ditemui. Gambar 7 adalah situs Kabupaten Takalar (www.takalar.go.id) salah satu pemerintah daerah yang paling awal dalam penerapan SIMTAP yang hanya memiliki link ke halaman informasi layanan SIMTAP.
27
APBD ditetapkan tiap tahun pada awal tahun anggaran yang dimulai pada awal tahun. Di tengah-tengah tahun anggaran, dilakukan peninjauan dan dilakukan perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan, sekitar bulan Agustus-September.
41
Gambar 7 Halaman depan situs Pemerintah Kabupaten Takalar, www.takalar.go.id (akses bulan Juni 2005).
42 4.2.2 Portal Nasional Republik Indonesia: www.Indonesia.go.id Perhatian khusus harus diberikan untuk domain www.Indonesia.go.id dan www.ri.go.id (under construction [akses bulan November 2005] dengan link ke www.Indonesia.go.id) yang ternyata memberikan tampilan yang tidak sebanding dengan nama domain yang ada. Isi informasi di dalamnya sangat minim sehingga tidak
mewakili
memperlihatkan
sebuah tampilan
portal awal
pemerintahan (homepage)
suatu dari
negara. situs
Gambar
dengan
8
alamat
www.Indonesia.go.id ini adalah sebuah layar hitam dengan bagian tengah berwarna biru dengan gambar Garuda Pancasila dan peta Indonesia. Di bagian atas ada tulisan Republik Indonesia dan di bagian bawah www.indonesia.go.id Portal Nasional Republik Indonesia. Ketika tampilan ini muncul, di speaker komputer akan terdengar lagu Indonesia Raya.
Gambar 8 Gambar tampilan awal (homepage) Portal Nasional Republik Indonesia, www.Indonesia.go.id (akses bulan November 2005). Tampilan akan berubah menjadi seperti Gambar 9 ketika mouse diklik di bagian peta Indonesia sehingga muncul jendela baru dengan format berbeda. Di bagian atas terdapat baner dengan tulisan Indonesia.go.id, di bawahnya ada linklink berupa grafis untuk beberapa informasi khusus. Di sebelah kiri juga terdapat beberapa link grafis untuk informasi tertentu. Di bagian tengah yang merupakan bagian utama terlihat gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
43 Presiden Jusuf Kalla, dengan informasi yang diberi judul Sekilas tentang Indonesia.
Gambar 9 Gambar tampilan setelah homepage Portal Nasional Republik Indonesia, www.Indonesia.go.id (akses bulan November 2005).
44 Tampilan ini, yang dinyatakan sebagai hasil kerja bersama KominfoSekretariat Negara-LIN (Lembaga Informasi Nasional), merupakan tampilan yang tidak berubah sejak diresmikan pertama kali pada 17 Agustus 200328 di jaman pemerintahan Presiden Megawati. Perbedaannya hanya pada foto Presiden dan Wakil Presiden yang telah berganti. Situs dibuat dengan format html biasa, tidak menggunakan basis data. Link-link di bagian atas mengarah ke beberapa informasi internal di bagian lain situs dan ke situs-situs eksternal. Link-link ini dibuat sangat sederhana, dengan informasi grafis dan informasi yang sangat sedikit. Sementara itu link-link di bagian kiri mengarah ke link portal Lembaga Informasi Nasional (www.portal.lin.go.id). Sayangnya, satu link yang ditulis sebagai layanan aplikasi potensi daerah, ternyata tidak aktif dan hanya merujuk ke satu alamat IP address yang tidak dapat dibuka. Pengunduhan
(download)
semua
halaman
informasi
dari
situs
www.Indonesia.go.id dengan menggunakan program HTTrack Website Copier versi Windows memperlihatkan bahwa informasi yang terdapat di dalam situs utama Indonesia ini sangat sedikit untuk ukuran sebuah situs negara. Total informasi yang terdapat di dalam situs ini adalah 2.03 MB (2,130,116 bytes), dengan setengah dari ukuran tersebut berupa file gambar (gif) sebanyak 83 buah sebesar total 1.08 MB (1,136,344 bytes), file gambar (jpg) 11 buah sebesar 159 KB (163,492 bytes) dan file html hanya 58 buah sebesar total 720 KB (738,277 bytes). Terlihat bahwa koordinasi dan pemutakhiran informasi tidak berjalan dengan baik. Dalam hal pencarian informasi, pengunjung situs akan di-forward ke situs www.lin.go.id yang dikelola oleh Lembaga Informasi Nasional. Tetapi, dalam hal layanan yang semestinya bisa memadukan atau mengintegrasikan berbagai informasi dari berbagai pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat, situs www.Indonesia.go.id ini menunjukkan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pintu gerbang dunia maya Indonesia. 28
Kemunculan situs ini juga sempat menjadi perhatian komunitas Internet Indonesia, sebelum secara resmi dimunculkan pada bentuknya yang sekarang, bermunculan komentar-komentar yang menyayangkan tampilan situs percobaan karena terlihat sekali
45 Hal lain yang mengindikasikan ini adalah kenyataan bahwa tidak ada informasi yang tersedia dalam bahasa Inggris (English Version). Sementara itu, situs www.lin.go.id yang kemudian diklaim sebagai portal informasi dan layanan Pemerintah Indonesia sebagai eksternal link dari situs www.Indonesia.go.id, walau memperlihatkan perbaikan dalam sisi tampilan, back end, dan informasi yang terdapat di dalamnya, masih memperlihatkan adanya beberapa masalah. Masalah terbesar dalam hal ini adalah masalah penambahan dan pembaharuan informasi. Sementara itu, layanan yang dimaksud oleh situs ini hanyalah layanan biasa, atau layanan umum yang sudah semestinya ada di situssitus Internet, seperti layanan pencarian informasi, layanan buku tamu, kontak, dan sejenis tersebut. Kemajuan sedikit pada keberadaan versi bahasa Inggris dan akses SMS dan WAP. Dalam hal informasi ini, juga terlihat kekurangan mendasar penambahan dan pembaharuan informasi. Link-link internal dari situs untuk informasi lebih spesifik berdasar bidang memperlihatkan bahwa pada situs ini terdapat selang waktu selama beberapa bulan dimana tidak ada penambahan informasi. Informasi terakhir bulan Mei 2004 sebelum mulai ditambah lagi dengan informasi bulan April 2005. Situs ini menggunakan back end asp dengan basis data. Gambar 10 di bawah memperlihatkan tampilan www.portal.lin.go.id.
Gambar 10 Tampilan Portal Nasional Republik Indonesia: www.portal.lin.go.id (akses bulan Juli 2005). ketidak profesionalan dalam proses pembuatan, terlihat dari grafis yang sangat "menyedihkan" dan back end sistem yang hanya html biasa.
46
4.3 Portal Pemerintahan Negara Terdepan dalam Implementasi EGovernment Negara-negara dengan tingkat penetrasi komputer yang tinggi dan akses Internet yang murah merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan perkembangan masalah e-government. Lebih spesifik lagi terlihat bagaimana perlakuan yang diberikan untuk menangani akses informasi dan layanan pada portal pemerintahan yang dimiliki oleh negara-negara yang umumnya merupakan negara maju ini. Contoh portal yang dijadikan acuan dalam banyak tulisan untuk memperlihatkan fungsi dari sebuah pintu gerbang informasi dan layanan pemerintahan adalah portal pemerintahan Amerika Serikat (www.firstgov.gov). Portal ini merupakan sebuah sebuah jawaban solusi akses terpadu untuk pesatnya perkembangan informasi (dan layanan) yang disediakan ribuan badan atau lembaga di pemerintahan Amerika Serikat. Tampilan awal portal www.firstgov.gov langsung memperlihatkan fungsinya sebagai sebuah pintu masuk ke informasi (dan layanan) yang disediakan. Tidak banyak informasi yang tersedia di halaman homepage, tetapi link-link yang ada memungkinkan eksplorasi isi portal dengan terarah. Terlihat bahwa informasi dan layanan telah diklasifikasikan dengan baik berdasar kategori dan kriteria tertentu. Pengklasifikasian ini dilakukan juga berdasar daftar yang disusun mulai dari A-Z, yang memetakan badan-badan (agency index) atau kebutuhan dari pengguna portal (termasuk hal-hal sederhana mulai dari layanan penggantian alamat, pengukuran massa tubuh, sampai pencarian kode pos. Terdapat sejumlah 129 proses online untuk masyarakat, yang dilakukan baik oleh internal portal atau lewat situs layanan pada badan pemerintahan lain (eksternal link). Proses pencarian informasi dan layanan yang relevan juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas searching. Bila melihat model dan isi dari sistem portal pemerintahan Amerika Serikat ini, terlihat adanya kombinasi pengumpulan informasi secara otomatis dan pembuatan informasi (link-link) secara manual. Fasilitas searching dipastikan menggunakan metode otomatis, dimana portal mengirimkan penjelajah
47 (spider atau crawler) untuk menjelajahi situs-situs lain dari badan pemerintahan yang terkait dalam administrasi untuk membentuk suatu database yang berisi katakata kunci sebagai indeks dari berbagai halaman informasi pemerintah. Proses ini identik dengan proses yang dilakukan dalam search engine seperti Google yang melibatkan proses yang intensif tergantung kepada mesin. Sementara itu, proses pengumpulan informasi relevan yang dibuat dalam bentuk direktori informasi untuk pengklasifikasiannya identik dengan proses manual yang umum terdapat pada direktori sejenis Yahoo!. Gambar 11 memperlihatkan halaman depan (homepage) dari situs www.firstgov.gov.
Gambar 11 Halaman depan portal e-government Amerika Serikat, www.firstgov.gov (akses bulan Juli 2005).
48 4.4 Keragaman Pandang Teoritis dan Pragmatis dari E-Government Kehadiran informasi lembaga pemerintahan dan pemerintah-pemerintah daerah di Internet dapat dianggap sebagai salah satu indikasi perkembangan egovernment Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini keberadaan situs-situs tersebut lebih sekedar brochure-like atau information-book-like saja dimana keberadaan situs hanya sekedar sebagai media informasi yang lebih maju karena tersedia setiap saat. Interaktivitas memang ada, tetapi hanya dalam arti adanya fasilitass layanan standar sebuah situs seperti buku tamu, forum atau galeri foto, ditambah grafis yang dibuat dengan flash movie atau shockwave. Terlihat bahwa inti dari e-government dengan keberadaan situs-situs tersebut masih belum dipahami. Padahal inti dari e-government bila disederhanakan adalah interaksi dan transparansi. Masyarakat dapat memberikan sarannya, baik lewat fasilitas online atau media lain (misalnya keluhan tentang fasilitas kota, masalah perijinan, masalah perbaikan jalan, dan sebagainya). Sementara
itu,
pemerintah
dapat
memberikan
laporan
perkembangan
pemerintahan secara berkala seperti laporan keuangan daerah, laporan kemajuan proyek-proyek pembangunan, kegiatan pimpinan pemerintahan dan lain-lain. Memang harus diakui kendala infrastruktur komunikasi menjadi sangat berpengaruh terutama dalam hal akses informasi ke dan dari masyarakat. Jangankan masyarakat umum, masih banyak pegawai pemerintahan yang belum cukup paham tentang keberadaan saluran informasi Internet sehingga masih terjadi anggapan bahwa proyek berbau teknologi informasi Internet adalah proyek eksklusif dan banyak menghabiskan uang29. Kenyataan
di
lapangan
memang
memperlihatkan
bahwa
hampir
keseluruhan situs daerah otonom tersebut tampil dalam bentuk sekedar hadir di web. Terlihat adanya anggapan berlebihan bahwa keberadaan situs daerah telah membuktikan kemajuan daerah dalam mengimplementasikan e-government. Persaingan antar daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengembang-
29
Anggapan ini bisa dibenarkan melihat pada beberapa tahun lalu, bahkan untuk membuat satu situs Internet pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai miliaran rupiah sementara informasi yang disampaikan dan model situs ternyata hanya sekedar memindahkan informasi dasar.
49 pengembang situs swasta30 untuk mempengaruhi pemerintah-pemerintah daerah membuat terjadinya perlombaan membangun e-government dengan menggelar situs daerah tanpa memikirkan faktor-faktor lain seperti proses pembelajaran pada aparat dan masyarakat. Akhirnya keberadaan situs ini tidak bisa memberikan informasi yang detil dan baik serta terbaharui untuk dimanfaatkan masyarakat atau kalangan bisnis. Informasi yang disajikan sekedar informasi umum tanpa ada keterangan rinci termasuk kapan informasi ini dimasukkan sehingga masalah keterbaruan data sering membingungkan. Beberapa situs memasukkan informasi yang sebenarnya sudah tidak relevan atau out of date. Pengunjung kemudian akan kesulitan untuk menentukan validitas data untuk digunakan mempelajari kondisi daerah bersangkutan. Hal lain yang bisa dilihat terkait dengan data dan informasi terutama untuk informasi rinci tentang pengurusan perijinan. Sebagian besar situs-situs pemerintah otonom itu ternyata hanya memberikan informasi secara garis besar. Beberapa proses layanan ternyata malah memberikan beban yang berbeda. Kalau di DKI Jakarta, pengurusan KTP cukup dengan pergi ke kantor kelurahan setempat setelah mendapatkan surat keterangan dari RT/RW, maka di Takalar, untuk mengurus KTP diperlukan lagi langkah ekstra, yaitu mendapat pengesahan dari kantor kecamatan. Jadi prosedurnya bukannya kian singkat, tapi malahan lebih panjang. Informasi tentang pengurusan perijinan lainnya juga sama. Sekadar informasi mengenai dasar hukum, persyaratan dan prosedur. Karena sekedar hadir maka hasilnya tidak ada bedanya. Artinya e-government dalam artian kehadiran situs tidak lantas berarti pemerintah juga otomatis menjadi lebih transparan. Terlihat, bahkan untuk sebuah dokumen APBD yang seharusnya telah diperdakan –dan berarti telah menjadi dokumen publik- tidak ada satu situs pun yang menyediakannya. Sejumlah situs pemerintah daerah otonom lainnya diklaim sudah memasuki tahapan kedua yaitu web presence dan back office automation atau bahkan tahapan ketiga, web presence, back office automation dan executive 30
Sebagian terbesar keberadaan situs-situs ini dilakukan berdasar kontrak dengan swasta.
50 information systems. Beberapa situs yang sering dijadikan referensi adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten-kabupaten ini termasuk yang terdahulu dalam mengembangkan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) secara digital. Tetapi kenyataannya, ketika situs-situs ini dikunjungi, SIMTAP yang ada hanya ditampilkan dalam bentuk informasi dan bukan layanan terintegrasi dengan situs pemerintah daerah. Yang menjadi masalah justru pada tingkat yang lebih luas, karena terjadi ketimpangan besar dalam pelaksanaan e-government dalam skala nasional. Hanya segelintir daerah otonom dan propinsi saja yang mampu melompat ke tahapan berikutnya dalam pemanfaatan e-government, sementara sebagian terbesarnya justru mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Artinya sekedar web presence, dengan memiliki situs dan alamat email. Itupun tanpa adanya keinginan untuk mengembangkan lebih lanjut. 4.5 Konsep Ideal dan Gambaran Operasionalisasi Portal Pemerintahan Portal pemerintahan seharusnya merupakan cara termudah untuk mendapatkan informasi dan layanan pemerintahan dari satu tempat, tanpa harus mengetahui bagaimana pemerintah (government) terstruktur dan situs mana yang harus digunakan (lihat Tambouris et al. 2001a). Lewat portal pemerintahan, interaksi dalam pemberian informasi dan layanan seharusnya dapat terjadi tanpa harus terikat pada proses antrian, waktu kerja dan jarak. Konsep portal pemerintahan ideal memang mensyaratkan tersedianya infrastruktur portal yang ideal yang bersifat internal (intranet sistem administrasi pemerintahan) dan infrastruktur Internet ideal di masyarakat. Syarat ideal dari perspektif teknis ini termasuk keberadaan interkoneksi antar badan pemerintahan dan sistem-sistemnya dapat saling bekerja sama (interoperable) dan Internet tersedia setiap saat serta kemampuan masyarakat yang sudah memadai untuk menggunakan berbagai jalur atau saluran akses (e-literacy). Untuk sistem atau aplikasi e-government yang telah tersedia sebagai bagian internal administrasi pemerintahan yang terdapat (atau telah dioperasikan) salah satu instansi atau badan, portal e-government akan berfungsi sebagai
51 pengarah pengunjung atau peminta layanan. Secara fisiknya sistem layanan ini dapat tersebar atau terdapat pada suatu sistem jaringan tersendiri, tetapi dapat juga merupakan suatu subdomain dari portal. Secara definitif, sistem layanan yang dijalankan oleh instansi tertentu dapat tetap saja merupakan sistem terpisah. Bila layanan yang tersedia melibatkan lebih dari satu badan untuk pemrosesannya, maka sistem layanan yang dibentuk akan merupakan sistem bersama yang dikoordinasikan oleh badan khusus. Sementara itu, untuk aplikasi atau sistem e-government yang belum atau sedang dirancang untuk dibuat, secara konsep dapat dibuat terpisah walau pada implementasinya dapat dibuat sebagai bagian integral dari sistem portal. Gambaran operasional dari sistem portal untuk pengunjung terlihat pada Gambar 12 dapat dinyatakan seperti berikut: - masyarakat atau pengunjung membuka halaman utama (homepage) dari portal, - portal mempunyai bagian yang bersifat tetap (statis) dan bagian yang bersifat dinamis yang merupakan bagian dari sistem yang berubah sesuai perkembangan informasi dan layanan serta kriteria tertentu yang diberikan untuk personalisasi pengunjung, - halaman informasi dan layanan dihasilkan untuk pengunjung portal, - pengunjung memilih sebuah kategori informasi dan layanan atau melakukan pencarian berdasar kata kunci tertentu yang kemudian memberikan lebih banyak informasi dan layanan spesifik tersebut, - portal kemudian mengambil data tentang informasi atau layanan yang diminta oleh pengunjung dari sebuah pusat penyimpanan data, - bila pengunjung memilih informasi tertentu, portal akan memberikan informasi lengkap tentang informasi tersebut, - portal juga berusaha mencari atau menyediakan layanan terkait dengan kategori informasi yang dipilih oleh pengunjung, - hasilnya berupa isi lengkap dari informasi atau link (internal ataupun eksternal) ke layanan yang tersedia, - bila pengunjung merasa bahwa ada informasi yang tersedia yang dapat ditambahkan untuk suatu kategori tertentu atau untuk membentuk kategori
52 Autentikasi/ Personalisasi
PORTAL
Manajemen Informasi
Manajemen Layanan
Informasi Aktual
Layanan Aktual
masuk homepage cari info
Masyarakat/ Pengunjung
pilih link
cari layanan perlihatkan isi informasi dan layanan
pilih layanan
permintaan autentikasi autentikasi
formulir online pengiriman formulir online tanggapan sistem layanan link penambahan informasi
permintaan autentikasi autentikasi
form online pengiriman form informasi online tanggapan sistem informasi (akan diverifikasi)
Gambar 12 Gambaran operasional sistem untuk pengunjung. baru, pengunjung dapat mengirimkan (submit) informasi darinya setelah melakukan autentikasi atau personalisasi. Gambaran operasional dari sistem portal untuk kantor penyedia informasi dan layanan pada Gambar 13 dapat dinyatakan seperti berikut: - pengunjung sebagai (administrator) kantor membuka halaman utama (homepage) dari portal, - kantor melakukan autentikasi,
53 - halaman
informasi
dan
layanan
dihasilkan
untuk
kantor,
dengan
memperlihatkan bagian-bagian dinamis dari kategorisasi informasi dan layanan yang menjadi tanggung jawab kantor, - kantor memilih sebuah kategori informasi dan melakukan pengisian informasi, bila kategori tidak tersedia, kantor dapat mengusulkan kategorisasi informasi spesifik - informasi
dapat
diisikan
sebagai
kesatuan
dari
sistem
portal
atau
diregistrasikan sebagai bagian dari link eksternal yang merujuk ke situs kantor, - untuk layanan, kantor meregistrasikan layanan yang disediakan dengan memasukkan kategorisasi layanan, memberikan kata-kata kunci untuk memudahkan pencarian, dan memasukkan link-link terkait, - portal akan menampilkan informasi bila ada pengunjung yang meminta informasi atau layanan tertentu yang menjadi tanggung jawab kantor, - pemrosesan layanan dapat dilakukan terintegrasi dengan portal atau dilakukan terpisah pada sistem kantor. Autentikasi/ Personalisasi
PORTAL
Manajemen Informasi
Manajemen Layanan
masuk homepage permintaan autentikasi autentikasi Kantor
form informasi pengiriman form informasi tanggapan sistem informasi
form layanan pengiriman form registrasi layanan tanggapan sistem manajemen layanan layanan internal/eksternal pemrosesan layanan
Gambar 13 Gambaran operasional sistem untuk kantor.
Informasi Aktual
Layanan Aktual
54 Gambaran operasional dari sistem portal (Gambar 14) untuk administrator portal dapat dinyatakan seperti berikut: - administrator membuka halaman utama (homepage) dari portal, - administrator melakukan autentikasi, - halaman informasi dan layanan dihasilkan untuk administrator, dengan memperlihatkan bagian-bagian dinamis dari kategorisasi informasi dan layanan yang menjadi tanggung jawab administrator, - administrator memilih sebuah kategori informasi dan melakukan pengisian informasi, bila kategori tidak tersedia, administrator membentuk kategori baru Autentikasi/ Personalisasi
PORTAL
Manajemen Informasi
Manajemen Layanan
Informasi Aktual
masuk homepage permintaan autentikasi autentikasi Administrator
query dan verifikasi pengiriman form query dan verifikasi tanggapan sistem informasi verifikasi informasi aktual
query dan verifikasi pengiriman form query dan verifikasi tanggapan sistem manajemen layanan verifikasi layanan aktual
Gambar 14 Gambaran operasional sistem untuk administrator. untuk informasi spesifik - informasi diisikan sebagai kesatuan dari sistem portal,
Layanan Aktual
55 - untuk layanan internal, administrator membentuk proses sistem layanan, meregistrasikan layanan yang disediakan dengan memasukkan kategorisasi layanan, memberikan kata-kata kunci untuk memudahkan pencarian, dan memasukkan link-link terkait, - portal akan menampilkan ketersediaan informasi dan layanan baru yang berasal dari pengunjung atau dari kantor, - administrator
memastikan
relevansi
dari
informasi
pengunjung
dan
memberikan persetujuan atau tidak untuk memasukkan informasi tersebut, - untuk informasi dan layanan dari kantor, walau hak untuk memasukkan dan meregistrasi menyebabkan data-data tentang informasi dan layanan langsung tersedia di portal, administrator dapat melakukan pengecekan validitasnya dengan mengunjungi informasi dan layanan aktual. Bila dianggap informasi dan layanan tersebut perlu diperbaiki atau tidak dapat ditampilkan, pendaftaran dan registrasi dapat dibatalkan, dan pemberitahuan dikirimkan ke kantor yang bertanggung jawab. 4.6 Infrastruktur Portal Pemerintahan 4.6.1 Infrastruktur Portal Pemerintahan Infrastruktur didefinisikan sebagai suatu landasan yang diperlukan untuk keberadaan atau berjalannya suatu sistem. Infrastruktur portal adalah kelengkapan yang diperlukan untuk menjamin eksistensi suatu portal. Dalam hal ini, infrastruktur portal pemerintahan adalah keberadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem di dalamnya yang mendukung implementasi sistem portal pemerintahan. Masalah infrastruktur untuk portal pemerintahan ini terutama sangat terkait dengan terciptanya jaringan komputer yang memungkinkan terintegrasinya sistem internal administrasi pemerintahan daerah. Panduan infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kominfo (KOM01 2003) telah memberikan dasar-dasar yang baik untuk mengembangkan sebuah jaringan administrasi terintegrasi. Beberapa hal dari mulai sistem jaringan, metode akses yang aman, dan sistem yang sebaiknya diterapkan telah diberikan dalam panduan tersebut. Termasuk di dalam
56 panduan ini adalah suatu pusat data dan pengolah informasi internal dari pemerintah daerah. 4.6.2 Kebutuhan Portal Pemerintahan Kebutuhan teknis dari sistem portal pemerintahan sebenarnya sama dengan kebutuhan dari keberadaan sebuah situs Internet. Sebuah portal seperti juga situs memerlukan peralatan-peralatan standar untuk bisa tampil di Internet seperti keberadaan server, sistem database, dan antarmuka pengguna untuk akses (diwakili oleh browser seperti Internet Explorer, Navigator, Opera, atau Firefox). Perbedaan dari sekedar situs biasa, sebuah portal pemerintahan seharusnya mempunyai sistem back office31 yang akan memproses sebuah permintaan informasi atau layanan yang prosesnya merupakan sebuah kegiatan internal dalam proses administrasi pemerintahan. Proses koneksi dengan sistem back office dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan middleware atau service broker. Sebagai contoh, bila integrasi antara proses internal dan sistem portal tercapai, permintaan informasi mengenai keuangan daerah (yang dalam sistem internal
sudah
menggunakan
sistem
administrasi
keuangan
daerah
terkomputerisasi), semestinya dapat ditanggapi dengan memberikan pengunjung hal-hal yang umum sehingga memungkinkan transparansi keuangan. Contoh lain, dalam proses e-procurement -tender pengadaan barang atau jasa secara online-, selain mengetahui kegiatan atau proyek yang diadakan pemerintah daerah, proses penawaran dari sebuah perusahaan pun semestinya dapat diketahui sampai sejauh mana kemajuannya. Kebutuhan fungsional portal pemerintahan dapat dinyatakan dalam diagram konteks dan DFD serta proses-proses di dalamnya sebagai suatu sistem aliran informasi dan layanan. Gambar 15 memperlihatkan diagram konteks tersebut.
31
Back office adalah operasi internal dalam organisasi yang tidak dapat diakses atau dilihat oleh publik. Dalam konsep ini, front office-nya adalah sistem portal.
57
MASYARAKAT
KANTOR
PORTAL + E-GOV
Administrator
Gambar 15 Diagram konteks Portal + E-Gov Bundaran besar di tengah pada gambar di atas menggambarkan sistem Portal dan e-government. Secara umum, sistem portal adalah sistem yang secara definitif (dan juga fisik) berbeda dari sistem e-government karena fungsinya yang dibuat untuk menjawab kebutuhan suatu sistem yang mengintegrasikan akses ke sistem-sistem atau aplikasi e-government yang sudah ada. Tetapi, bila melihat kondisi sistem informasi dan layanan pemerintahan terutama di tingkat daerah otonom terendah (kabupaten/kota) yang belum dapat memperlihatkan terjadinya persebaran informasi dan layanan e-government, maka sistem portal justru menjadi satu kesatuan dengan sistem e-government keseluruhan. Dalam gambaran yang ditampilkan tampak bahwa pengguna sistem portal dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: administrator, masyarakat, dan kantor. Administrator bertugas untuk melakukan perawatan terhadap sistem dan menentukan level autentikasi setiap pengguna. Masyarakat merupakan pengguna umum yang meminta informasi dan layanan, terdiri atas masyarakat biasa atau komunitas bisnis dan sejenisnya, termasuk juga pegawai-pegawai pemerintahan sendiri. Sementara kantor adalah dinas, badan, atau entitas lain yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan berfungsi sebagai penyedia informasi dan layanan untuk masyarakat. Pengguna pada level badan/kantor bertanggung jawab dalam proses input informasi dan layanan. Selain itu, pengguna level ini dapat melakukan pencarian data yang sesuai dengan hak yang diberikan oleh administrator sistem, dan melakukan pemrosesan (processing) untuk setiap permintaan layanan yang sesuai
58 dengan fungsi dari badan/kantor dimaksud. Untuk masyarakat, bentuk informasi yang diberikan merupakan hasil proses pengolahan berbagai informasi yang disediakan oleh kantor dengan opsi untuk dapat memberikan masukan informasi setelah melakukan personalisasi dan melewati proses autentikasi. Sementara itu, proses permintaan layanan diberikan bila tersedia akses kepada layanan tersebut. Dengan memperhatikan dan memfokuskan fungsi dan kebutuhan dari sistem adalah untuk pemenuhan informasi dan pemberian layanan, maka diturunkan DFD level-1 dari diagram konteks sebelumnya untuk menggambarkan proses di dalam portal. Gambar 16 memperlihatkan DFD level-1 dari sistem. Masyarakat
pemberian informasi informasi identitas & input lain, permintaan layanan
permintaan informasi langsung hasil layanan
modul manajemen informasi 2
pemasukan modul informasi autentikasi/ personalisasi 1 permintaan layanan form online verifikasi, pemasukan informasi modul administrator 3 password, verifikasi informasi & layanan
KANTOR
pemberian informasi
informasi id, permohonan hasil pemrosesan layanan layanan pemberian informasi
pemasukan informasi baru, permintaan informasi
modul kantor 5
permohonan pemberian layanan layanan & hasil registrasi modul layanan, manajemen hasil pemrosesan verifikasi, layanan layanan pembuatan 4 layanan informasi layanan diregistrasi
informasi & layanan baru
Administrator
Gambar 16 DFD level-1 untuk sistem portal pemerintahan.
59 DFD level-2 untuk pemrosesan informasi dalam portal dapat dilihat pada Gambar 17.
KANTOR
function selection
Masyarakat
query modul kantor
informasi manajemen informasi
modul autentikasi/ personalisasi
pemasukan informasi baru query spesifik
pemasukan informasi function acceptor
hasil terdefinisi pengatur informasi
registrasi informasi
kirim informasi hasil
verifikasi informasi
modul administrator
penerimaan informasi
database informasi
informasi baru
hasil
kode pemeliharaan function selection Administrator
SQL command
tipe pemeliharaan pemeliharaan data
SQL command
hasil MODUL MANAJEMEN INFORMASI
Gambar 17 DFD level-2 untuk manajemen informasi portal pemerintahan.
60 Sementara DFD level-2 untuk pemrosesan layanan digambarkan pada Gambar 18.
KANTOR Masyarakat
permintaan informasi layanan
function selection
pemberian informasi layanan modul autentikasi/ personalisasi
form online
informasi
modul kantor
manajemen layanan
permohonan layanan
hasil layanan
informasi id
query
pemasukan layanan baru hasil pemrosesan layanan
query spesifik
hasil terdefinisi pengatur layanan
function acceptor
pemroses layanan
registrasi layanan layanan teregistrasi verifikasi layanan
hasil
penerimaan layanan
database layanan hasil
layanan baru
tipe pemeliharaan
modul administrator kode pemeliharaan
SQL command
function selection
SQL command pemeliharaan data
hasil MODUL MANAJEMEN LAYANAN
Administrator
Gambar 18 DFD level-2 untuk manajemen layanan portal pemerintahan.
61 Dari analisa dan evaluasi setiap DFD yang telah dirumuskan, maka dihasilkan ringkasan kebutuhan sistem (Tabel 3). Ringkasan ini memuat deskripsi singkat tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem. Fokus kemampuan sistem adalah pada penyediaan informasi dan (akses) layanan. Kemampuan sistem yang lebih luas mencakup bagaimana sistem memiliki fitur-fitur yang memungkinkan berbagai model akses komunitas atau memberikan tanggapan tertentu atas input dari pengguna atau pengunjung dianggap menjadi sebuah nilai tambah yang sifatnya dapat beragam. Tabel 3 Ringkasan kebutuhan portal e-government No
Kode
Deskripsi
Kebutuhan 1.
PORTAL-01
Sistem dapat melakukan personalisasi dan autentikasi terhadap pengguna, yaitu masyarakat, kantor, atau administrator sistem
2.
PORTAL-02
Sistem dapat mengatur hak akses pengguna terhadap sistem dengan tingkatan tertentu
3.
PORTAL-03
Sistem dapat melakukan pencarian informasi dan bentuk layanan berdasarkan kata kunci atau nilai spesifik lainnya.
4.
PORTAL-04
Sistem mampu memberikan data terstruktur dalam bentuk sebuah direktori yang mengklasifikasikan informasi dan layanan menurut kategorisasi tertentu.
5.
PORTAL-05
Sistem
mampu
mengarahkan
atau
menjembatani
pengunjung ke informasi atau layanan sebenarnya baik berupa internal sistem atau eksternal sistem (terdapat di situs lain) 6.
PORTAL-06
Sistem
mampu
masyarakat
menerima
input
yang
telah
informasi
dari
melakukan
autentikasi/personalisasi 7.
PORTAL-07
Sistem dapat menerima input informasi dalam beragam format dari badan/kantor dan menyimpannya dengan
62 memberikan penanda khusus untuk mengkategorisasi informasi 8.
PORTAL-08
Sistem mampu menerima input data tentang layanan dari badan/kantor (proses registrasi), menyimpannya dengan penanda khusus untuk kategorisasi, dan memberikan link pengarah
9.
PORTAL-09
Sistem
mampu
menelusuri
sistem-sistem
(situs)
eksternal, seperti juga halnya pada sistem internal sistem, yang termasuk dalam kesatuan administrasi kepemerintahan
untuk
membentuk
suatu
indeks
pencarian informasi bagi pengunjung * Catatan: PORTAL–x adalah kode kebutuhan dengan urutan x Berdasarkan ringkasan kebutuhan ini selanjutnya dapat disusun rancangan aplikasi serta implementasi sistem. Pada bagian akhir proses akan dilakukan pengujian sistem yang didasarkan kepada kode fungsi pada Tabel 2 tersebut. 4.7 Desain Arsitektur Portal Pemerintahan Dengan melihat bahwa sebuah portal pemerintahan mempunyai dua tugas/fungsi utama, yaitu penyebaran informasi dan penyediaan (akses) layanan, maka desain arsitektur dari portal pemerintahan harus dapat memuaskan kebutuhan pengunjung atau pengguna situs (masyarakat) untuk kedua hal tersebut. Selain itu, disesuaikan dengan tujuan dari e-government, yaitu menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka isi portal pemerintahan harus dapat merefleksikan hal ini. Sementara di sisi administrator, sistem portal harus dapat menyediakan cara termudah untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan merefleksikan tujuan keberadaan portal sebagai bagian dari e-government. Gambar 19 memperlihatkan rancangan arsitektur portal pemerintahan dengan beberapa komponennya.
63
handphone
SMS server
Sistem Manajemen Layanan
Sistem Manajemen Informasi
sistem manajemen basis data layanan
basis data layanan
sistem manajemen basis data informasi
basis data informasi
sistem manajemen basis data fungsi internal
basis data internal
Kantor pendukung
PDA Fungsi Internal notebook
PC
Content Management System
Kantor penyedia informasi & layanan
organisasi pendukung
FTP server institusi pendukung
E-mail server Web Server
PORTAL
Gambar 19 Arsitektur Portal Pemerintahan 4.7.1 Pengelolaan Informasi di dalam Portal Pemerintahan Dari sisi informasi, portal yang dibuat harus memberikan kemudahan dalam hal penerbitan (publishing) informasi (informasi internal oleh administrator atau informasi eksternal dari badan/kantor ataupun dari masyarakat yang kemudian disetujui oleh administrator) dan harus memberikan jalan tercepat dalam hal pencarian informasi (yang dilakukan pengunjung). Kemudahan penerbitan informasi hanya dapat ditemui bila sistem portal menggunakan metode web dinamis yang menggunakan database management system (DBMS) dalam pengelolaan informasi di dalamnya. Penggunaan DBMS memungkinkan dibedakannya bagian sistem yang bertugas memberikan tampilan portal dan bagian yang bertugas mengelola isi portal. Selain itu, penggunaan DBMS akan memberikan jaminan akses yang lebih cepat terutama ketika informasi yang terdapat di dalam situs telah berkembang menjadi sangat banyak. Dalam hal pencarian informasi di dalam portal, arsitektur portal harus memberikan pintu dan jendela yang memungkinkan masuknya pengunjung dengan cepat ke informasi spesifik yang diinginkannya. Keberadaan sebuah sistem pencarian seperti search engine atau direktori (dengan berbagai
64 kategorisasi) untuk link-link khusus menjadi sebuah kebutuhan yang harus disediakan. Sementara itu, mengingat sifat dari web yang merupakan jaring-jaring informasi dimana mungkin saja informasi lebih lanjut hanya dapat ditemui di situs lain, maka arsitekur dari sistem juga harus memiliki sebuah jembatan ke situs lain. Ini dapat diwakili oleh sebuah direktori yang berisi link-link tertentu ke situs lain. Informasi dalam sebuah portal pemerintahan selama ini dianggap sebagai sesuatu yang harus disediakan oleh pemerintah. Dalam konsep interaksi, maka portal pemerintahan sudah seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi yang dimilikinya baik informasi itu ditujukan untuk keseluruhan pengunjung situs atau informasi itu hanya dimaksudkan kepada badan tertentu dalam pemerintahan. Informasi yang disediakan dalam sebuah portal pemerintahan bukan hanya informasi standar seperti informasi kondisi geografi dan demografi, struktur pemerintahan, atau informasi-informasi umum seperti pada situs-situs biasa di Internet. Informasi yang ditampilkan haruslah informasi yang berpengaruh dan diperlukan oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan mengetahui aktivitas administrasi pemerintahan daerah. Informasi ini haruslah informasi yang menciptakan transparansi dan memungkinkan akuntabilitas pemerintahan daerah serta menciptakan fungsi pengawasan pada masyarakat. Informasi-informasi ini seperti informasi tentang peraturan-peraturan daerah, anggaran dan kegiatan pembangunan, aktivitas pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan, serta laporan kemajuan (proyek-proyek) pembangunan. Salah satu proses pelaporan informasi pembangunan resmi yang dijadikan acuan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
adalah
pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Bupati dan Walikota setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Sesuai dengan PP nomor 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa laporan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan serta kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan (lihat Lampiran 4). Walau proses pelaporan ini dimaksudkan sebagai bagian dari pelaporan yang diberikan kepada Presiden sebagai bagian dari proses desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,
65 peraturan ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan laporan kegiatan kepemerintahan kepada publik (masyarakat). Selain itu, kesadaran bahwa informasi yang ditampilkan harus bersifat interaktif, dalam arti juga berasal dari masyarakat, maka harus diberikan juga cara termudah bagi masyarakat untuk menampilkan informasi yang ingin mereka sampaikan. Selain buku tamu dan pengiriman informasi (dalam bentuk tulisan) secara online, maka metode lain harus dipergunakan maksimal, seperti metode SMS atau MMS. 4.7.2 Layanan di dalam Portal Pemerintahan Membuat sebuah arsitektur portal yang dapat memberikan sebuah layanan kepada pengunjung mengharuskan pemahaman terhadap fungsi pemerintahan yang ditransformasikan ke dalam sistem online. Dalam hal ini harus dapat dibayangkan dan dikembangkan sebuah kerangka pendukung yang memastikan bahwa sistem konvensional dapat digantikan oleh sistem online yang berfungsi tidak hanya sebagai alternatif tetapi menjadi pelengkap (komplemen) bahkan pengganti (substitusi) yang lebih fungsional. Dalam hal ini, layanan dalam sebuah portal pemerintahan harus dapat meningkatkan proses administrasi kenegaraan dan memberikan nilai-nilai tambah yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem konvensional. Beberapa nilai tambah yang diyakini dapat diperoleh dengan adanya layanan secara online terutama dalam hal biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan pemerintahan yang dimaksud. Dalam hal layanan ini, akan dilihat lebih dulu hak dan kewajiban dari pemerintah dan masyarakat dalam hubungan kepemerintahan. Kemudian dilihat bagaimana kondisi layanan dalam pemerintahan yang telah berfungsi dilanjutkan dengan melihat kemungkinan implementasi sistem online dari layanan yang telah ada. Perhatian lebih harus diberikan dalam hal meyakinkan bahwa layanan online akan bersifat lebih memudahkan dari sisi pengguna dan dari sisi aparat (administrator) dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
66 Pemerintahan mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat32, dimana berbagai hak masyarakat dipenuhi setelah kewajiban tertentu diselesaikan. Salah satu layanan sederhana yang paling mendasar adalah pengakuan sebagai warga negara yang dilegalisasikan dengan sebuah kartu tanda penduduk (KTP). Setiap warga negara berhak dan wajib memiliki KTP. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan KTP telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (daerah) yang berlaku. Untuk menggambarkan sebuah fungsi layanan yang terintegrasi dalam suatu sistem portal, terlebih dahulu harus dideskripsikan proses-proses terkait dengan suatu layanan dalam kondisi konvensional. Setelah deskripsi yang sesuai disepakati, maka dilakukan telaahan terhadap kondisi yang ada untuk melihat aturan-aturan apa saja yang dapat dikonversikan menjadi kegiatan yang sifatnya online. Salah satu contoh fungsi pemerintahan yang pasti dijalankan dalam administrasi kependudukan adalah penerbitan kartu tanda penduduk (KTP). Dalam Gambar 20 diperlihatkan alur kerja (workflow) proses yang terjadi sesuai Proses melibatkan berkas tercetak
Penyiapan persyaratan
Pengesahan Kelurahan
Pengesahan Kecamatan & penyelesaian persyaratan
Pengiriman berkas Pengembalian ke Pengambilan Kecamatan, ke Setda KTP & ditandatangani & penerbitan blangko KTP
Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon
Gambar 20 Alur kerja proses pelayanan KTP konvensional. dengan persyaratan KTP di Kabupaten Takalar (lihat www.takalar.go.id). Proses dimulai dengan - persiapan persyaratan pemohon (fotokopi kartu keluarga, surat tinggal RT/RW/dusun, pas foto, SK KBRI untuk warga asing), - diteruskan dengan pengesahan surat tinggal di kelurahan,
32
Pegawai negeri = civil servant atau public servant (inggris) = pelayan masyarakat, sebuah istilah yang merujuk langsung kepada fungsi layanan dalam sebuah pemerintahan.
67 - pengiriman berkas ke kecamatan dan penyelesaian persyaratan33, - pengiriman berkas ke sekretariat daerah untuk didata (pemasukan informasi kependudukan) dan pencetakan blangko KTP, - pengembalian berkas dan blangko KTP tercetak ke kecamatan, - ditandatangani camat, dan - penyerahan atau pengambilan KTP. Proses pembuatan KTP tersebut memperlihatkan masih terjadinya proses manual yang mengakibatkan dikeluarkannya waktu dan biaya, baik oleh pemohon ataupun oleh pegawai pemerintahan. Tantangan untuk layanan online adalah menghilangkan proses berkas, mempercepat pemrosesan, dan/atau mengurangi waktu dan biaya pemohon dengan menghilangkan/mengurangi interaksi langsung dengan kantor pemerintahan. Bila sistem informasi dapat ditingkatkan sampai tersebar di tingkat kelurahan (termasuk proses pencetakan blangko KTP) dan karena masih diperlukannya verifikasi keabsahan pemohon serta pemenuhan persyaratan lain, maka modifikasi sistem layanan pemerintahan dapat ditingkatkan menjadi seperti Gambar 21.
Penyiapan persyaratan
Pengesahan Kelurahan & penyelesaian persyaratan
Pengambilan KTP
Pemasukan berkas elektronik di kelurahan
Laporan kecamatan
Laporan Setda
Proses online Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Koneksi jaringan atau Internet
Gambar 21 Alur kerja proses pelayanan KTP dengan sistem informasi di kelurahan. 33
Proses ini termasuk lebih rumit, karena seperti di Jakarta, proses yang melibatkan
68 Perubahan terjadi pada proses administrasi pemerintahan yang bisa berlangsung cepat dengan pegawai yang lebih efisien proses kerjanya. Sementara itu, pemohon juga tidak banyak menghabiskan waktu dengan mendatangi kantor lain serta bisa mendapatkan KTP tercetak segera. Perubahan yang sangat berarti bisa dilakukan bila sistem administrasi pemerintahan termasuk proses pencatatan data kependudukan telah dengan baik dijalankan dan verifikasi online bisa dilakukan. Gambar 22 memperlihatkan gambaran proses ideal yang berjalan secara online. Pemohon memasukkan informasi diri (registrasi) secara online di portal pemerintahan, mengirimkan berkas persyaratan yang sudah ditransfer ke bentuk digital (termasuk foto diri), dan membayar biaya pembuatan secara online juga misalnya dengan Internetbanking (dengan pilihan lain dilakukan secara tranfer atau wesel). Proses selanjutnya berjalan online di kelurahan sampai ke kantor sekretariat daerah (bila masih diperlukan sebagai laporan). Proses penerbitan/pencetakan KTP dapat dilakukan di mana saja tergantung kewenangan, dan KTP yang sudah jadi dikirimkan lewat pos ke alamat pemohon.
$
Proses online
Bank
Penyiapan persyaratan
Pendaftaran online & Verifikasi pengiriman berkas kelurahan elektronik
Laporan kecamatan
Laporan Setda
KTP dikirimkan per pos
$ $
wesel/transfer
Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Koneksi jaringan atau Internet
Gambar 22 Alur kerja proses pelayanan KTP full online.
Proses yang bisa dilakukan secara online dan mengefisienkan penggunaan waktu dan biaya pasti akan disenangi oleh masyarakat terutama kalangan bisnis
pemohon hanya sampai tingkat kelurahan.
69 yang selalu memperhitungkan efisiensi kerja, salah satunya berdasarkan pemanfaatan waktu. Salah satu contoh adalah proses ijin reklame. Sistem digambarkan
sebagai
proses
melewati
kantor
SIMTAP.
Gambar
23
memperlihatkan alur kerja proses konvensional tersebut. Proses melibatkan berkas tercetak
Penyiapan Penyerahan berkas persyaratan ke kantor SIMTAP
Penyerahan berkas ke kantor dispenda
Pemeriksaan ijin & lokasi
Berkas disetujui Pengambilan surat & diserahkan ke dan pembayaran kantor SIMTAP
Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon
Gambar 23 Alur kerja proses pelayanan ijin reklame konvensional.
Proses online dengan menghilangkan sama sekali interaksi langsung dengan pegawai pemerintahan dan proses pembayaran juga secara online dapat digambarkan seperti Gambar 24.
Proses online Penyiapan persyaratan
Verifikasi Dispenda
Pendaftaran online & Verifikasi pengiriman berkas SIMTAP elektronik
Persetujuan ke SIMTAP
Pemberitahuan $
Persetujuan dikirim per pos
$
Bank $
wesel/transfer
Ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon Tidak ada keterlibatan langsung masyarakat pemohon
Pemeriksaan ijin & lokasi pemohon
Koneksi jaringan atau Internet
Gambar 24 Alur kerja proses pelayanan ijin reklame online. Dalam konsep layanan online seperti yang dinyatakan West (2002) dan yang terlihat di dalam portal-portal atau situs-situs pemerintahan beberapa negara, terlihat bervariasinya layanan yang diberikan. Layanan seperti pemesanan
70 publikasi, terlihat dijalankan secara online (dengan bentuk publikasi yang memerlukan pembayaran tidak hanya bentuk tercetak tetapi juga bentuk elektronik atau e-book). Selain itu, layanan pembayaran pajak, denda, pemesanan tempat (bisa diterapkan pada pemesanan gedung atau ruangan di kantor pemerintahan untuk kegiatan tertentu seperti seminar, perkawinan, kegiatan olahraga atau pertemuan-pertemuan lain), bahkan proses lelang untuk barangbarang pemerintahan yang sudah harus diganti dapat dilakukan dengan proses online. Selain layanan-layanan yang sifatnya intensif pada sistem administrasi pemerintahan, di situs-situs yang diamati terdapat juga layanan-layanan publik yang sifatnya membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Di portal www.firstgov.gov bahkan dapat ditemui aplikasi untuk menghitung massa tubuh (berhubungan dengan masalah kesehatan, terlihat sederhana tetapi penting) dan pencarian informasi kode pos. Model seperti ini dapat diterapkan oleh portal pemerintahan di Indonesia, seperti perhitungan pajak yang dilakukan secara online atau perhitungan sederhana seperti tingkat kebutuhan kalori untuk perorangan ideal (dapat disediakan oleh dinas kesehatan). 4.7.3 Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) Beberapa pemerintah daerah mengembangkan SIMTAP bekerja sama dengan PT. Telkom dengan konsep memberikan layanan terpadu yang dapat diakses dari satu kantor pemerintahan. Beberapa layanan yang pada awalnya hanya dapat dilakukan secara terpisah di satuan atau unit kerja tertentu, disatukan dalam sebuah badan tersendiri yang kemudian melakukan koordinasi dengan satuan terkait. Masyarakat yang membutuhkan layanan tertentu datang ke satu kantor tertentu dan kemudian melakukan pemrosesan untuk keperluannya. Pemrosesan berkas administrasi yang melibatkan instansi atau satuan kerja lain tidak terlihat (transparan) terhadap masyarakat. Masyarakat hanya melihat sampai dimana atau sejauh apa keberadaan berkas-berkas administrasinya. SIMTAP ini dimulai pada tahun 2001 sebagai suatu sistem informasi berbasis web hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT. Telkom. Hasilnya sedikit banyak sudah dapat dirasakan masyarakat dan pengusaha.
71 Pertama kali diluncurkan, sudah 12 layanan umum terintegrasi ke Internet, yakni izin mendirikan bangunan, KTP, izin lokasi, akta catatan sipil, sertifikat tanah, izin gangguan, izin reklame, mutasi PBB, surat izin perdagangan, SIUP, tanda daftar perdagangan, tanda daftar industri kecil, dan tanda daftar perusahaan. Beberapa layanan kemudian diklaim dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat seperti layanan KTP dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit dari 1 hari sebelumnya. Sedangkan untuk perijinan lainnya menjadi hanya sekitar 1 hari lamanya dari 3 hari s.d 1 minggu sebelumnya. Pendapatan pada tahun 2001 dengan diterapkannya SIMTAP, meningkat 154 % dan efisiensi penggunaan kertas mencapai 70%. Setelah tiga tahun beroperasi, SIMTAP Kabupaten Takalar telah mampu memproses sekitar 1000 perijinan sebulannya, dan menghasilkan pemasukan sebesar Rp. 400 juta atau sekitar 10% dari PAD pertahunnya. Selain kepuasan dari sisi masyarakat pengguna, keberadaan SIMTAP diakui memberikan kemudahan bagi daerah mendapatkan dana lain di luar APBD dan APBN seperti bentuk kerjasama dengan organisasi internasional pemberi bantuan. Saat ini layanan SIMTAP yang tersedia meliputi 28 layanan34 yaitu : KTP, Ijin lokasi, Sertifikat Tanah, Catatan Sipil Kelahiran, Catatan Sipil Kematian, Ijin Gangguan (H.O), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin Trayek, Ijin Restoran, Ijin Rekomendasi, Surat Ijin Pengambilan Air Tanah (SIPA), Tanda Daftar Peternakan, SP PMA/PMDN, Ijin Reklame, Mutasi PBB, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Rekanan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, NPWP Daerah, Ijin Usaha Tetap, Ijin Usaha Industri, Ijin Hotel, Ijin Pemondokan, Ijin Pengubahan Status Sawah, Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam konsep SIMTAP ini, dinyatakan bahwa masyarakat bisa datang langsung ke kantor pelayanan, via telepon, internet, warnet, atau MCT (Multipurpose Community TeleCenter). Tetapi secara nyata terlihat masih adanya proses manual yang berperan dalam pengelolaan berkas-berkas. Dalam perjalanannya, masih terjadi aliran berkas dari satu unit ke unit lain terutama dalam hal verifikasi. Proses yang terjadi pada SIMTAP bila dilihat sebenarnya 34
Lihat di www.telkom.co.id
72 dapat dinyatakan sebagai intensifikasi sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan publik karena proses yang terjadi yang selama ini tersebar kemudian disatukan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, bila mengacu pada Siagian (2003), maka SIMTAP merupakan sebuah implementasi dari pemerintahan yang informasional, karena informasi diolah dengan sarana bermuatan teknologi tinggi. Tetapi, seperti yang dinyatakan dalam Bab 2 Tinjauan Pustaka, maka proses pemerintahan informasional ini adalah proses awal atau proses antara sebelum terciptanya sebuah e-government ideal (e-government itu sendiri juga tetap harus dipandang sebagai proses antara dan bukan sebagai tujuan karena tujuan utamanya adalah penciptaan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan). Di lain sisi, keberadaan SIMTAP ternyata masih mengharuskan akses lewat satu jalur (di kantor administrasi SIMTAP). Sistem web ternyata hanya digunakan dalam hal masukan informasi di kantor tersebut dan untuk laporan ke eksekutif atau pihak-pihak terkait. SIMTAP masih belum terkait langsung dengan Internet yang menjadi salah satu syarat memungkinkan adanya akses 24 jam, 7 hari seminggu. SIMTAP masih terikat pada proses kerja administrasi pemerintahan daerah dengan waktu yang terbatas termasuk dalam hal pengurusan berkas. Hal ini bisa dilihat sebagai sebuah kelemahan dari SIMTAP karena sistem yang ada walau dikembangkan berbasis web, ternyata tidak memanfaatkan maksimal kemampuan sistem online dengan Internet. Memang hal ini bisa diakui terpaksa dilakukan karena beberapa alasan seperti: belum adanya akses merata untuk jaringan Internet di daerah, kekhawatiran faktor keamanan dengan adanya koneksi terbuka, atau memang kemampuan administrasi yang terbatas hanya pada saat jam kerja. Dari sisi akses, hal ini tidak memberatkan mereka yang berada tidak jauh dari pusat pemerintahan, tetapi bagi mereka di pedesaan misalnya masih merasakan bahwa hambatan akses menyebabkan layanan tidak optimal. Sementara itu, bagi kalangan pengusaha atau masyarakat di luar daerah jelas SIMTAP tidak memberikan nilai tambah karena akses yang tidak online.
73 Untuk mengembangkan ke arah proses online, pemerintah kabupatenkabupaten35 ini tampaknya masih terbentur pada persoalan masih belum tersedianya regulasi tentang security dan cyberlaw, serta regulasi disclosure informasi online. Di samping masih kecilnya penetrasi telekomunikasi sehingga masih lebar jurang digital yang ada dalam termasuk di dalamnya, termasuk juga tingkat e-literacy yang masih rendah. Dari sisi administrasi pemerintahan, SIMTAP merupakan sebuah solusi praktis dan efisien untuk mengurangi inefesiensi dalam pengolahan (berkas) informasi. Dalam konsep e-government yang lebih luas, SIMTAP sebenarnya masih dapat diekstensifkan untuk menjamin terciptanya layanan yang benar-benar memungkinkan akses lebih cepat, tanpa batasan waktu dan tempat. SIMTAP dapat dianggap sebagai pemenuhan fungsi layanan dan administrasi sebuah pemerintahan (daerah). Inisitatif proses pengolahan informasi atau layanan satu atap ini memang mengharuskan dipahaminya sistem dan prosedur standar dalam administrasi pemerintahan dan konsekuensi perubahan dari manual ke komputer. Selain itu harus dipahami benar teknologi dan perangkat pendukungnya sehingga proses dapat berjalan mulus. Beberapa kasus memang memperlihatkan lemahnya implementasi pengelolaan administrasi terpadu ini karena ternyata tidak memberikan efisiensi seperti yang diharapkan bahkan kemudian dihapuskan. Contoh terdekat adalah SIMTAP di Kota Bogor dan Kantor Perijinan Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dihapuskan eksistensinya. 4.7.4 Sistem Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Digital (Digital Signature) Proses SIMTAP dan proses-proses administrasi pemerintahan umum masih memerlukan adanya pemrosesan dokumen-dokumen yang bersifat manual walau proses pemasukan informasi-informasi dasar seperti untuk keperluan pendaftaran telah dilakukan lewat web.
35
Proyek SIMTAP dengan PT. Telkom ini dikerjakan di 8 kabupaten/kota: Takalar, Kutai Timur, Sidoarjo, Musi Banyuasin, Tanjung Balai Karimun, Makassar, Merauke, dan Cianjur.
74 Hal ini terkait dengan proses penelitian berkas dan proses verifikasi dalam pengolahan berkas. Hal yang paling umum adalah diperlukannya proses penelitian bertingkat, mulai dari penerimaan berkas, pengiriman, pemrosesan di instansi terkait yang biasanya bertingkat juga, sampai pemrosesan akhir atau persetujuan. Dalam bentuk dasar, setiap proses biasanya memerlukan paraf atau tanda tangan pelaksana atau penanggung jawab kegiatan terkait. Bila dokumen-dokumen yang diperlukan dapat ditransfer ke dalam bentuk elektronik dan suatu bentuk verifikasi keaslian dokumen digital dan penanda tangan digital dapat disepakati, dipastikan pemrosesan dokumen akan lebih cepat. Dokumen asli dapat tetap dipegang oleh pemohon atau berada di kantor penerima berkas, sementara yang "berjalan" di sistem pengolahan adalah versi elektroniknya. Verifikasi keaslian dokumen hanya dilakukan di awal pada saat penerimaan berkas dan di akhir pada saat proses telah selesai. Pemrosesan dokumen terutama yang melibatkan lebih dari satu instansi atau satuan kerja akan sangat terbantu dengan kecepatan pengiriman dokumen yang dilakukan secara elektronik. Hambatannya kemudian hanyalah masalah ketersediaan sistem jaringan informasi administrasi internal pemerintahan dan kesiapan pegawai pemerintahan untuk pemrosesan secara online. Untuk meneliti keaslian dokumen selama pemrosesan diperlukan suatu sistem autentikasi pesan. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan enkripsi pesan, message authentication code (MAC), dan menggunakan hash function. Sementara itu dalam pemrosesan dengan tanda tangan digital, masingmasing entitas yang terlibat dalam pemrosesan berkas digital mempunyai privatekey dan bersama-sama mempunyai public-key. Dengan melakukan suatu proses yang melibatkan berkas kedua kunci ini, dapat dilakukan proses verifikasi atau penandaan untuk mengetahui apakah suatu berkas telah diterima dan diproses oleh salah satu entitas. Ada dua pendekatan yang umum digunakan untuk penanda digital: menggunakan algoritma Rivest-Shamir-Adleman (RSA) dan Digital Signature Algorithm (DSA). (Algoritma autentikasi dan digital signature dapat dilihat di Stallings 2003).
75 4.7.5 Metode Transaksi Keuangan secara Online Kebanyakan layanan publik dan sipil yang disediakan oleh pemerintah (daerah) mensyaratkan adanya biaya yang dikenakan kepada peminta layanan. Biaya juga dikenakan untuk beberapa kewajiban warga negara atau badan usaha seperti pajak. Beberapa proses layanan yang melibatkan transaksi keuangan selama ini diakui menjadi salah satu sumber penyimpangan (baca: korupsi). Hal ini terjadi selain karena karena tidak jelasnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan, interaksi langsung dengan berbagai meja perijinan (yang berarti berinteraksi dengan banyak orang) menyebabkan munculnya biaya-biaya tak terduga. Menciptakan proses layanan dengan mengintegrasikan sistem pembayaran online merupakan salah satu alternatif yang sangat baik untuk terciptanya akuntabilitas pembiayaan dalam administrasi pemerintahan daerah yang baik. Dari
pemahaman
mengintegrasikan
fungsi
inilah, layanan
maka dan
portal
pemerintahan
administrasi
ideal
yang
pemerintahan,
harus
memikirkan adanya sistem pembayaran online. Walau demikian, sistem pembayaran konvensional secara langsung ataupun transfer non-online tetap harus mendapat tempat. Bahkan dalam situs-situs pemerintahan di Amerika Serikat yang diamati, solusi pembayaran yang disediakan masih memberikan kesempatan kepada pengguna layanan memanfaatkan proses manual (transfer atau wesel). Sistem pembayaran online yang umum digunakan oleh berbagai perusahaan Internet dan di negara-negara maju terutama menggunakan metode kartu kredit. Pengguna situs yang ingin melakukan transaksi atau pembayaran, memasukkan nomor kartu kreditnya dalam form yang tersedia di situs. Beberapa informasi lain yang terdapat di kartu juga harus dimasukkan. Informasi yang dikirimkan ini kemudian diolah oleh suatu institusi yang memverifikasi keabsahan kartu kredit pengguna. Proses ini biasanya melibatkan pihak swasta: penerbit kartu kredit dan perusahaan pemverifikasi atau pengelola transaksi. Harus diakui solusi pembayaran menggunakan kartu kredit ini, yang sebenarnya sangat efektif dan efisien, sulit diterapkan di Indonesia. Pertama, karena tingkat penetrasi kartu kredit yang masih terbatas. Kedua, belum ada penyedia kartu kredit yang bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk
76 pemverifikasi kartu kredit tersedia di Indonesia. Ketiga, pelanggaran penggunaan kartu kredit (carder) lewat Internet di Indonesia yang sangat tinggi. Solusi lain adalah dengan memanfaatkan fasilitas sms-banking dan Internet-banking yang saat ini telah mulai umum disediakan beberapa bank besar. Tentunya alternatif ini bisa terlaksana bila ada kerjasama dengan bank terkait dan ada suatu sistem yang memungkinkan verifikasi atau autotentikasi dalam hal transaksi yang dilakukan nasabah bank yang dapat dijadikan bukti ke pemerintah daerah. Contoh sistem verifikasi ini adalah setelah melakukan transaksi ke bank, pengunjung mendapatkan kode verifikasi yang dapat dikirimkan ke e-mail pengelola layanan. Pada saat bersamaan, sistem bank juga mengirimkan kode verifikasi
yang
sama
ke
e-mail
pengelola
layanan,
yang
kemudian
mencocokkannya dengan kode dari pengunjung portal layanan, untuk kemudian ditindak lanjuti. Lebih baik lagi, bila sistem portal layanan terintegrasi dengan sistem transaksi perbankan sehingga proses pemasukan data (seperti dalam Internet-banking) dapat langsung diolah bank dan dikirimkan hasilnya ke portal. Gambaran mekanisme verifikasi secara online dapat dilihat pada Gambar 25. 4.7.6 Cyberlaw dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Istilah "cyberlaw" merujuk kepada suatu hukum yang diterapkan dalam "cyberspace". Cyberspace merupakan penamaan lain (referensi) yang merujuk kepada Internet yang dikenal umum sekarang: sebuah ruang maya (virtual), tidak terlihat secara fisik, merupakan ruang di antara terminal-terminal komputer, melewati saluran-saluran komunikasi. Walaupun demikian, karena ujung-ujung dari jaringan ini sendiri adalah sebuah institusi pemerintahan atau pendidikan dan institusi bisnis yang merupakan perantara atau terikat kepada suatu pemerintahan, maka batasan ini kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan cyberlaw, sebuah aturan atau hukum yang mengikat pihak-pihak terkait yang terkoneksi ke Internet. Cyberspace sendiri dibangun berbasiskan kode-kode perangkat lunak dan lingkungannya berdasarkan kepada pertukaran informasi dan komunikasi.
77 Cyberspace juga memungkinkan pertukaran produk-produk digital, dan yang berhubungan dengan informasi seperti musik, kode komputer, uang, teks dan video. Daftar-daftar sejenis ini sering melanggar hak atas kekayaan intelektual dan keuangan, dua hal utama yang menjadi perhatian ahli hukum. Internet adalah media tanpa batas (borderless medium) dimana tidak ada $
Bank
a2
b c4
c1
INTERNET
SMS banking
a1 Masyarakat
d
c2
c3 g
e f
Internet-banking
Kantor
Keterangan: a1 = masyarakat mengirimkan kode transaksi internet-banking lewat situs bank atau situs portal yang terintegrasi dengan bank a2 = transaksi dilakukan dengan sms-banking langsung ke server bank b = bank menerima transaksi online dan mengolahnya c1 = bank mengirim verifikasi transaksi telah terjadi secara online c2 = kode verifikasi dikirim ke masyarakat c3 = kode verifikasi dikirim ke kantor c4 = kode verifikasi transaksi sms-banking dikirim ke masyarakat d = masyarakat mengirimkan permohonan layanan lengkap dengan pengiriman kode verifikasi bahwa pembayaran telah dilakukan e = kantor menerima permohonan, memverifikasi pembayaran dengan mencocokkan kode, dan memproses layanan f = kantor mengirimkan informasi tentang layanan dan permohonan masyarakat g = masyarakat mengecek status permohonan layanannya
Gambar 25 Gambaran mekanisme verifikasi pembayaran online.
78 batas geografis yang dapat digunakan sebagai panduan untuk membatasi suatu area tertentu untuk menggunakan kewenangan tertentu di dalam area tersebut. Lewat Internet, seseorang dapat berinteraksi dengan yang lain, seperti chatting secara virtual tanpa harus tahu secara pasti keberadaan fisik dari yang lain, atau juga browsing dan bahkan menyetujui kontrak (contohnya ketika membeli buku dari Amazon). Masalah kewenangan ini menjadi sangat penting terutama ketika berhubungan dengan e-commerce. Pemanfaatan TI dan terutama Internet yang beragam ternyata berdampak luar biasa. Selain memberikan kemudahan, dia juga menghasilkan efek negatif, seperti dinyatakan Rahardjo (2002) antara lain: • penyadapan email, PIN (untuk Internet-banking), • pelanggaran terhadap hak-hak privacy, • masalah nama domain seperti kasus mustika-ratu.com yang didaftarkan oleh bukan pemilik Mustika Ratu, atau kasus typosquatter “kilkbca.com”36, • penggunaan kartu kredit milik orang lain, • munculnya “pembajakan” lagu dalam format MP3, yang kemudian disertai dengan tempat tukar menukar lagu seperti Napster37, • adanya spamming email, • pornografi. Dalam kebanyakan sektor swasta, terdapat banyak aktivitas e-commerce yang dilaksanakan oleh seseorang atau pengguna Internet. Lebih jauh, beberapa institusi pemerintahan telah menggunakan mekanisme elektronik untuk membuat kontrak atau aktivitas-aktivitas sejenis; contohnya Bank Indonesia dan Direktorat Jendral Imigrasi dan Kepabeanan untuk pertukaran informasi elektronik, kemudian Departemen Kehakiman dengan layanan online untuk legalisasi keberadaan perusahaan yang menghubungkan departemen dengan seluruh notaris publik di Indonesia. Sementara itu sedang dikembangkan sebuah standar kartu tanda penduduk (KTP) nasional oleh Departemen Dalam Negeri, yang akan memberikan satu identitas tunggal untuk setiap warga dewasa Indonesia. Dalam
36
Perhatikan huruf “i” dan “l” bertukar tempat yang menyaru sebagai “klikbca.com” Napster sendiri kemudian dituntut untuk ditutup (dan membayar ganti rugi) oleh asosiasi musik.
37
79 hal ini masyarakat tidak akan menunggu aturan e-commerce diterbitkan oleh pemerintah karena pesatnya perkembangan teknologi. Dalam hal yang berhubungan dengan hukum di dunia maya ini (cyberlaw), beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi, komunikasi dan informasi elektronik adalah: hak cipta (copyright), merk terdaftar (trademark), kontrak elektronik dan tanda tangan digital (digital signature). Karena sampai saat ini belum ada hukum yang berhubungan langsung dengan masalah e-commerce di Indonesia, maka menjadi sangat penting untuk membuat interpretasi dari hukum dan aturan yang ada yang berhubungan dengan aktivitas komunikasi dan informasi elektronik. Sebagai contoh, peraturan perpajakan Indonesia mengharuskan adanya faktur pajak PPN yang asli, dalam bentuk kertas, untuk setiap transaksi jual beli, suatu hal yang sulit dalam transaksi elektronik. Hukum dan aturan yang terkait: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Di dalam portal pemerintahan, salah satu elemen penting adalah transaksi yang terjadi sebagai akibat keberadaan fungsi layanan. Elemen transaksi ini menciptakan hubungan yang legal antara pemerintah dengan pemerintah (government to government), pemerintah dengan bisnis (government to business), dan pemerintah dengan masyarakat (government to citizen). Hal-hal di atas memaksa adanya sebuah undang-undang yang dapat memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terkait. Karena banyaknya hal yang harus diberikan landasan, maka RUU yang dikembangkan ini berupa sebuah “umbrela provision”. Diharapkan nantinya ada UU atau PP yang lebih spesifik untuk bidang-bidang yang sudah diberikan slotnya oleh RUU yang berhubungan dengan cyberlaw Indonesia ini. Di Indonesia telah keluar dua buah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhubungan dengan cyberlaw. Yang satu diberi nama: “RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi” (PTI), sementara satunya lagi bernama “RUU Transaksi Elektronik” (TE). RUU PTI dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan (melalui Dirjen Postel), sementara RUU TE dimotori
80 oleh Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 4.7.7 Single Identity Number : Nomor Identitas Tunggal Penduduk Indonesia Di dalam sebuah negara modern, pendataan kependudukan (population registration) merupakan dasar yang sangat penting untuk melakukan kerja organisasi untuk pelayanan publik agar dapat berjalan sistematik dan efisien. Pendataan kependudukan merupakan sumber informasi yang memberikan data populasi yang diperlukan untuk kepentingan administrasi pada kebanyakan otoritas pemerintahan, seperti badan imigrasi, kantor sosial, kantor kematian, pajak dan kepolisian. Beberapa hal lain terkait dengan hal pendataan kependudukan adalah keluarga berencana, pemilu, layanan kesehatan dan pendidikan. Pendataan kependudukan ini terkait dengan pencatatan penduduk (civil registration) untuk memberikan bukti sah atas kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individual, dari lahir sampai mati. Kejadian-kejadian ini dicatat dalam dokumen yang sah seperti akte kelahiran. Dari sudut pandang individu, identitas yang sah ini merupakan prasyarat untuk memperoleh hak-hak sipil, seperti layanan publik. Data kependudukan dari pendataan kependudukan dan pencatatan penduduk membentuk sebuah basis data dari Sistem Informasi Data Penduduk yang memberikan informasi dari setiap individu tercatat dan menjadi basis statistik kependudukan terbaru. Pendataan Kependudukan, Pencatatan Penduduk, dan Informasi Data Kependudukan merupakan sub sistem atau komponen dari Sistem Administrasi Kependudukan. Memahami pentingnya sebuah proses pendaftaran penduduk yang teratur, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Tap MPR No. VI Tahun 2002 untuk "segera menciptakan sistem pengenal tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk) atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada passport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenal lainnya".
81 Hal ini disadari karena sampai saat ini tidak kurang dari 24 instansi pemerintah yang mengeluarkan atau menerbitkan 29 nomor identitas. Nomornomor identitas ini digunakan baik untuk keperluan individu maupun usaha mulai dari KTP, KK, paspor, SIM, BPKP, NPWP, NIP hingga NRP. Dengan adanya sebuah nomor identitas tunggal maka diharapkan di masa mendatang nomor ini dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan identitas penduduk. Proses penciptaan identitas tunggal ini ditangani oleh Departemen Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Sejak tahun 2002 telah dilaksanakan berbagai persiapan, antara lain landasan peraturan perundangundangan serta pedoman-pedoman di bidang administrasi kependudukan termasuk protyping Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Konsep pembangunan SIAK dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pilot paralel adalah Sistem yang dibangun (SIAK) diujicobakan di beberapa kabupaten/kota terlebih dahulu untuk menguji performansi, skalabilitas, keamanan, dan user friendly. Sementara itu sistem yang sedang berjalan tetap digunakan
sampai
menunggu
sistem yang
baru
(SIAK)
dinyatakan
berhasil/efektif dan dapat diterapkan secara nasional. 2. Database tersentralisasi untuk menghindari terjadinya NIK ganda. NIK diterbitkan dari database yang terpusat (tersentralisasi) di Jakarta sebagai database nasional. Transaksi perekaman data menggunakan aplikasi SIAK oleh para pengguna (client) yang tersebar (terdistribusi) di simpul-simpul pelayanan pendaftaran penduduk (Kelurahan/Desa, atau Kecamatan) dan pelayanan pencatatan sipil (Kabupaten/Kota). SIAK dibangun dan dikembangkan secara bertahap untuk dapat beroperasi online secara nasional. 3. Pembangunan dan pengembangan SIAK dilakukan secara terpusat dengan arsitektur multitier dan berbasis web, maksudnya adalah bahwa pengembangan aplikasi-aplikasi dilakukan di pusat, sedangkan daerah mengoperasikannya dengan suatu sistem protokol yang diatur secara nasional. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa ada banyak kabupaten/kota yang sudah membangun sistem informasi menggunakan komputerisasi dengan menerapkan
teknologi
informasi,
misalnya
melalui
program
SIMDUK.
82 Pengembangan dan modifikasi dari sistem yang ada, tetap dapat dilanjutkan pengoperasiannya untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan tetap menjamin terpeliharanya database penduduk agar nantinya dapat dikonversikan ke dalam SIAK. Lebih jauh proses penataan administrasi kependudukan ini juga dilakukan dengan ikut serta dalam Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang dilakukan dalam persiapan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kegiatan ini kemudian dilakukan bersama antara KPU, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Depdagri dalam Pemilu 2004. Proses pendataan dilakukan BPS, dengan KPU cukup menggunakan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sementara data keseluruhan kemudian diserahkan kepada Ditjen Administrasi Kependudukan untuk pemeliharaan dan pembaharuan (update). Pemeliharaan database akan dimulai dari simpul kecamatan dan rencananya berlaku 2004. Setiap enam bulan data akan diperbaharui. Dari kelurahan akan dikirim secara manual ke kecamatan dimana data diperbaharui. Pemutakhiran data dilakukan bila terjadi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, perpindahan, pendaftaran biodata, perubahan nama kepala keluarga dan lain-lain. SIAK sedang diujicoba secara bertahap melalui proyek rintisan di enam provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah bank data nasional yang akan menjadi sarana menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Identitas Tunggal Penduduk. NIK berupa 16 digit angka akan diberikan sejak lahir dan berlaku sampai meninggal. Penerbitan NIK berpengaruh dalam proses layanan pemerintahan termasuk dalam transaksi layanan di portal pemerintahan. Keberadaan sebuah basis data NIK yang dapat diakses oleh sistem portal memungkinkan lebih mudahnya proses verifikasi untuk pemberian hak seseorang dalam suatu wilayah pemerintahan (daerah). Keberadaan NIK (dan berarti juga data-data terkait yang dipunyai pemegang NIK), memudahkan proses transaksi yang memungkinkan personalisasi dan autentikasi pengguna portal berjalan lebih cepat.
83 Bisa dibayangkan bila sebuah pemerintahan mempunyai banyak transaksi di dalam sistem e-government-nya (baik yang internal di dalam sistem portal atau yang tersedia di sistem dinas atau satuan kerja), dan setiap transaksi meminta informasi pribadi pengguna. Hal ini pasti akan menjengkelkan pengguna layanan karena transaksi yang tidak berjalan dengan cepat. Di sisi lain, bila setiap unit layanan kemudian mengembangkan atau menyimpan suatu data informasi pengguna layanannya, maka yang terjadi adalah redundansi informasi dan berarti ketidakefisienan dalam kapasitas penyimpanan. 4.7.8 Portal Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara Sesuai dengan tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia, maka portal pemerintahan dapat diklasifikasikan dalam tingkat portal kabupaten/kota, portal provinsi, dan portal negara. Hal ini disesuaikan dengan tingkatan informasi dan layanan
yang
disediakan
oleh
masing-masing
pemerintahan.
Proses
pengklasifikasian ini juga memudahkan dalam mendesain portal pemerintahan. Kemudian yang harus diingat adalah setiap pemerintahan mempunyai lebih dari satu unit satuan kerja dengan berbagai informasi dan layanan yang dapat diberikannya. Di tingkat kabupaten/kota sendiri, masih ditambahkan dengan keberadaan kecamatan-kecamatan dan desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Dalam hal ini, beban terberat dalam pembuatan portal pemerintahan secara jelas adalah untuk portal-portal kabupaten/kota yang secara langsung merupakan ujung tombak layanan kepada masyarakat. Portal kabupaten/kota harus dapat mengintegrasikan bermacam informasi dan layanan pemerintahan beserta sistem back end dan back office yang mendukungnya. Sementara itu, portal pemerintah provinsi akan menjadi portal koordinasi dan konsolidasi dari berbagai daerah kabupaten/kota, serta beberapa informasi dan layanan dari instansi terkait di provinsi. Untuk memungkinkan proses koordinasi dan penyebaran informasi di tingkat yang lebih rendah agar lebih terkonsolidasi, portal provinsi harus memiliki mekanisme direktori dan pencarian informasi yang tepat. Sebuah search engine yang khusus mengeksplorasi perkembangan informasi
pada
portal-portal
kabupaten/kota
dapat
disiapkan
selain
84 mengintensifkan proses manual untuk klasifikasi informasi dan layanan pemerintahan yang ada. Proses pencarian atau pengumpulan informasi yang tersedia dapat dilakukan dengan metode top-down, dengan pengiriman crawler atau spider untuk membentuk indeks di dalam basis data search engine. Tetapi, untuk membentuk indeks layanan dari instansi-instansi terkait, diperlukan metode yang bersifat down-top. Dalam hal ini diperlukan suatu mekanisme pendaftaran informasi layanan oleh penyedia layanan (diwakili oleh administrator sistem layanan), lengkap dengan definisi umum dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Bila proses registrasi ini dapat berjalan, yang tentunya dengan koordinasi terkait, maka dapat dibentuk suatu basis data layanan yang tersedia untuk tingkatan provinsi dan di bawahnya. Demikian juga pada tingkat di atas provinsi, portal negara harus menjadi pusat koordinasi dan konsolidasi portal-portal provinsi (yang berarti juga memberikan informasi dan layanan dari portal-portal kabupaten/kota). Proses yang kurang lebih sama pada portal provinsi harus disiapkan, walau memang harus diakui bebannya akan sangat berbeda dari sisi kuantitas dan kualitas informasi dan layanan yang disediakan. Lebih jauh, bila sistem yang disiapkan memiliki metode identifikasi informasi dan layanan yang sama dengan sistem portal provinsi atau di bawahnya, maka proses pembuatan basis data informasi dan layanan pasti akan dapat lebih cepat. Gambar 26 menggambarkan konsolidasi informasi dan layanan dalam portal pemerintahan Indonesia.
85 kantor/dinas provinsi
departemen dan badan nasional
portal kota/kabupaten portal provinsi
PORTAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA kantor/dinas provinsi
dinas/kantor kota/kabupaten portal provinsi
portal provinsi portal kota/kabupaten
portal kota/kabupaten
kantor/dinas provinsi
dinas/kantor kota/kabupaten
Gambar 26 Konsolidasi informasi dan layanan portal pemerintahan Indonesia.
4.8 Pengembangan Portal Pemerintahan Indonesia dengan Open Source Open source memberikan kesempatan kepada setiap orang, institusi, dan negara untuk sejajar dengan pihak lain dalam hal pemanfaatan teknologi informasi karena memberikan hal paling mendasar dalam sebuah sistem informasi yaitu kode sumber (source code) dari sebuah aplikasi. Open source juga mempercepat proses implementasi sebuah aplikasi tertentu karena adanya proses berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Sistem dan informasi menjadi khasanah publik dan memberikan akses seluasnya pada tahapan pemakaian. Sebuah aplikasi berbasis web yang benar-benar tangguh, jika semua dibuat sendiri oleh pengembang, akan berharga mahal (bisa mencapai ratusan juta)
86 karena sangat kompleks. Arti 'tangguh' ini termasuk dalam hal keamanan, fleksibilitas, dan modularitas untuk kemudahan dalam pengembangan selanjutnya. Tetapi, kualitasnya pun belum tentu terjamin terutama dalam masalah keamanan. Kemanan menjadi begitu penting mengingat aplikasi Internet terbuka bagi siapapun untuk mencoba memasukinya. Pembuatan portal pemerintahan dapat dengan mudah direalisasikan menggunakan aplikasi-aplikasi open source. Selain mempercepat waktu implementasi, dipastikan akan sangat banyak biaya yang dapat dihemat. Portal pemerintahan dapat menggunakan berbagai solusi CMS Open Source dengan lisensi GNU/GPL (Copyleft). CMS (Content Management System) adalah aplikasi web yang berfungsi untuk manajemen isi web. CMS ini dibuat modular sehingga dimungkinkan untuk pembuatan modul tambahan sesuai dengan kebutuhan. Lisensi GNU/GPL menungkinkan digunakannya aplikasi CMS tanpa dibebani biaya. Walaupun gratis tetapi ketangguhannya tidak diragukan karena dikembangkan oleh puluhan orang dari berbagai belahan dunia. Contoh CMS yang banyak digunakan adalah Mambo, PHPNuke, PostNuke, Xaraya, MDPro, Xoops, ezPublish, dan masih banyak lagi38. Pemilihan penggunaan CMS bisa tergantung dari kebutuhan dan kemampuan yang ada. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah portal? Terlebih dahulu yang dilihat adalah komponen-komponen dasar yang membentuk sebuah portal. Komponen biaya tersebut adalah: (1)instalasi CMS standar, (2) instalasi modul CMS, (3) pembuatan template/theme, (4) pembuatan modul tambahan, (5) pelatihan dan pembuatan buku panduan pengoperasian situs, (6) dukungan pasca proyek. Instalasi CMS standar dan modulnya merupakan komponen biaya yang stabil. Parameternya hanya berupa 'jenis' CMS dan modul yang di gunakan serta 'jumlah' modul yang di-install. CMS standar biasanya sudah termasuk manajemen berita, link situs dan download. Sedangkan modul tambahan bisa berupa forum diskusi, chatting, iklan-baris, dll. Template/theme akan menentukan tampilan situs. Biaya pembuatan template bisa sangat bervariasi tergantung kualitas desain yang dibuat dan tingkat 38
Lihat www.opensourcecms.com
87 kesulitannya. Ada dua tahap dalam membuat template/theme: (1) pembuatan desain situs, dikerjakan oleh desainer, (2) konversi dari desain ke template/theme, bisa dikerjakan oleh desainer, tetapi pada tingkat tertentu harus dikerjakan oleh programmer. Pembuatan modul tambahan merupakan komponen yang termahal, dan biayanya sangat bervariatif tergantung tingkat kesulitan dan jumlah modul yang dibuat. Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Online, seperti SIM Gaji Online, SIM Potensi Daerah Online dapat dibuat sebagai modul-modul CMS. Proses pembuatan modul akan melibatkan pemahaman pada konsep layanan, desain database yang tepat, dan antarmuka yang memenuhi syarat terciptanya kondisi layanan online. Pelatihan dan buku panduan pemakaian situs merupakan unsur yang tidak boleh dilewatkan. Secanggih apapun sebuah situs, kalau tidak dapat dioperasikan dengan baik akan menjadi tidak ada gunanya. Kemampuan pengoperasian yang baik juga dapat menghindari ketergantungan dengan pihak ketiga. Dukungan atau layanan pasca proyek juga menjadi perhatian kenapa CMS open source layak untuk digunakan. Termasuk disini adalah update perbaikan kesalahan (bugfix) aplikasi. Keunggulan dari aplikasi open source ini adalah bila ada kesalahan (bug) aplikasi akan cepat diketahui dan perbaikannya juga akan cepat dibuat, biasanya setelah di-posting ke situs pengelola CMS. Perlu diingat bahwa dalam dunia komputer, tidak ada program yang 100% sempurna. 4.9 Implementasi dan Integrasi Sistem Portal: Menggunakan CMS Open Source sebagai Front End Implementasi
dan
integrasi
sistem
portal
dapat
dibuat
dengan
menggunakan CMS multi-lingual PostNuke (www.postnuke.com) yang bekerja dengan Apache+PHP+MySQL. PostNuke berperan sebagai front end dari sistem portal pemerintahan yang dibangun dengan dasar berpikir untuk memenuhi fungsi-fungsi yang telah dijabarkan dan semestinya ada dalam sebuah portal. Pilihan untuk menggunakan aplikasi CMS yang sesuai dapat menjadi berbeda-beda tergantung pada model portal yang akan dikembangkan dan layanan yang akan diintegrasikan, infrastruktur yang memungkinkan, kemudahan aplikasi,
88 serta sumberdaya pelaksana implementasi. Keberagaman aplikasi CMS open source menyebabkan pemilihan aplikasi dapat menjadi suatu pekerjaan yang sulit. Sebagai contoh, sebuah aplikasi CMS open source dapat memiliki ukuran beberapa MB sampai ratusan MB, dengan banyak sekali pilihan modul yang ada. Beberapa CMS open source memberikan model pengembangan aplikasi dan bukan aplikasi jadinya sendiri yang menyebabkan diperlukan pemahaman lebih untuk implementasi serta infrastruktur yang lebih handal (seperti pada aplikasi ZOPE yang digunakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat). PostNuke sendiri memungkinkan administrator untuk bekerja secara dinamis dalam sebuah lingkungan terstruktur untuk secara cepat mengirimkan informasi beragam termasuk artikel, link, berita, daftar kebutuhan, headline dinamis, ramalan cuaca, download file, dan lain-lain. PostNuke mengurangi dengan signifikan biaya pengembangan dengan memperkenalkan perangkat dan layanan administrasi yang canggih yang memisahkan form, fungsi, isi dan desain. Dengan menggunakan lapisan abstraksi basis data ADODB, PostNuke dapat terhubung ke berbagai jenis database management system (DBMS) termasuk MySQL, SQL, PostgreSQL, bahkan Access. Hal ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas untuk implementasi Internet atau intranet dalam berbagai bentuk. Didesain dari awal untuk bersifat modular, skalabilitas menjadi kunci fitur dalam PostNuke dimana modul-modul dapat ditambahkan ke dalam website dengan sangat sedikit konfigurasi. Komunitas pengembangan PostNuke terdapat di seluruh dunia, aktif dan sangat dinamis. Dengan lebih dari 120 pengembang aktif di lima benua dan lebih dari 35 bahasa, komunitasnya merupakan salah satu contoh dari komunitas open source yang baik. Tabel 4 di bawah ini memperlihatkan fitur-fitur PostNuke dan kebutuhan sistem.
89 Tabel 4 Fitur dan kebutuhan sistem PostNuke Fitur-fitur
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Info Teknis
Mendukung CSS secara penuh Sesuai dengan transisi HTML 4.01 Memungkinkan berjalannya banyak situs dari satu kode dasar Dapat mengaktifkan fasilitas multi-bahasa Mendukung XML/RPC Editor teks secara visual Pengatur tambahan banner Perlindungan terhadap hacker Modul keamanan yang tangguh untuk login pada tingkatan yang beragam sebagai User/Admin Memungkinkan penambahan sistem (scalable) Mesin situs digerakkan dengan basis data (Database driven Site Engine) Pengembangan dengan menggunakan modul pihak ketiga Bagian-bagian informasi yang sepenuhnya dapat diedit (Fully Editable News, Links, Downloads, FAQ, and Services Sections) Forum/Poll/Voting Booth dinamis dengan hasil yang langsung terlihat (On-The-Spot Results) Manajer berita tambahan (News Feed Manager) dengan akses ke lebih 1.000 masukan berita Statistik untuk situs, browser & sistem operasi, berita dan artikel Distribusi beban kerja menggunakan manager User/Administrator Dinyatakan sebagai "IBM Server Proven" oleh IBM Struktur, desain, editing, dan pemasukan isi situs dapat dipisahkan untuk memudahkan administrasi materi-materi situs.
Kebutuhan sistem: • Sistem operasi: Unix, Linux, MacOSX, Solaris, AIX, Win98/NT/2000/XP, Sun Cobalt OS (RAQ4) • Server Web (terutama Apache atau IIS) • Instalasi PHP (versi 4.0.1 atau lebih tinggi) dikompilasi dengan dukungan MySQL. • Sistem manajemen basis data (terutama MySQL 3.23 atau lebih tinggi, SQL, atau PostgreSQL). Salah satu kelebihan sistem dengan CMS seperti PostNuke ini adalah
keleluasaan untuk mengkonfigurasi sistem secara offline dan kemudian mengirimkan informasi secara online bila situs telah teruji offline. Kemudian,
90 proses pengubahan konfigurasi dapat dilakukan dengan hanya mengirimkan informasi pada file basis data dengan query sehingga bila ada perubahan pada isi situs, tidak perlu dilakukan perubahan pada file-file sistem. Untuk melengkapi front end sistem, digunakan modul-modul tambahan sistem yang didapatkan dari berbagai sumber di Internet dan memang dimaksudkan untuk memperkaya sistem PostNuke. Sampai tahapan awal ini, implementasi dengan sistem PostNuke akan menghasilkan sebuah sistem yang tidak berbeda dengan situs biasa. Perbedaan dasar baru pada proses informasi yang ditampilkan yang akan berupa informasi spesifik pemerintahan. Pemahaman pada
bidang-bidang
informasi
pembangunan
dan
sumber-sumber
data
pemerintahan termasuk keberadaan dinas atau instansi terkait kemudian diperlukan untuk merancang klasifikasi informasi sehingga memudahkan akses terstruktur untuk pengunjung. Proses pengumpulan informasi menggunakan pendekatan search engine dan direktori. Sementara untuk layanan menggunakan proses registrasi yang dilakukan oleh penyedia layanan di situs. 4.9.1 Penyiapan Sistem Portal secara Offline Instalasi PostNuke dilakukan dengan terlebih dulu mengambil kode sumber terkompres dari www.postnuke.com berupa PostNuke versi 0.750. Komputer lokal offline disiapkan untuk dapat menjadi webserver dengan memasang beberapa program yang diperlukan( lihat Tabel 5). Tabel 5 Spesifikasi Sistem Offline untuk Instalasi Portal Komputer
• • • • •
Notebook Acer Seri 202T Prosesor Intel Celeron 600 MHz RAM 192 MB Harddisk 20 GB Layar 12,1 inchi VGA
Perangkat Lunak
• • • • • •
Sistem Operasi: Microsof Windows ME Browser: Mozilla Firefox versi 1.0.1 Apache 2.0.47 MySQL 4.0.14 PHP 4.3.3 + PEAR Perl 5.8.0 (mini)
91 •
PHPMyAdmin 2.50
Versi terkompres dari PostNuke yang telah dimekarkan (dekompres) diletakkan di direktori htdocs dari sistem server (Apache). Sistem webserver diaktifkan terlebih dulu (Apache dan MySQL) sebelum mengakses localhost (http://localhost) pada jendela browser. Instalasi dilakukan dengan mengetikkan http://localhost/PN750/install.php (PN750 merupakan direktori PostNuke di dalam htdocs). Beberapa langkah kemudian harus dijalankan sesuai dengan prosedur instalasi termasuk menyiapkan basis data PostNuke yang dilakukan program instalasi. Bila PostNuke telah terinstall dengan baik, tampilan awal akan seperti Gambar 26 di bawah:
Gambar 26 Tampilan awal PostNuke bila telah berhasil diinstall.
Hal pertama yang kemudian dilakukan adalah membuat atau mencari template/theme yang memenuhi selera pembuat sistem. Proses ini dipermudah dengan banyaknya template yang tersedia di beberapa situs pendukung PostNuke yang kemudian dapat dimodifikasi terutama pada tampilan grafis dari banner
92 sistem39. Untuk sistem portal, template yang digunakan adalah ill yang memberikan tampilan seperti pada Gambar 27 di bawah:
Gambar 27 Tampilan PostNuke dengan template ill.
PostNuke telah menyertakan di dalam paket programnya beberapa modul utama yang dapat langsung digunakan. Modul-modul ini diatur lewat sistem administrasi yang diakses melalui sistem login dengan memasukkan nama dan password pengguna. Hak akses sistem juga dibedakan untuk admin dan pengguna biasa (user), dengan option yang dapat ditentukan untuk memberikan akses lebih luas untuk akses user. Termasuk akses group pengguna sistem PostNuke. Proses modifikasi yang dilakukan pada sistem PostNuke termasuk di dalamnya adalah memasang modul bahasa yang sesuai dengan sistem utama (instalasi dasar dari PostNuke menggunakan bahasa Inggris) dan menyesuaikan kebutuhan dengan modul-modul yang ada. Sampai langkah ini, fokus perhatian adalah pada penyesuaian sistem dengan tujuan keberadaan suatu portal pemerintahan, yaitu pengelolaan akses informasi dan layanan yang terstruktur. 39
Proses intalasi lengkap termasuk pemasangan template dapat ditemui dalam panduan
93 Dari sistem utama yang terdapat dalam instalasi dasar sistem, beberapa modul dari pengembang lain (third parties) dapat ditambahkan sebagai bagian integral yang dapat diakses lewat menu administrasi. Dalam model yang dikembangkan, modul-modul tambahan yang digunakan adalah modul buku tamu (guestbook), modul foto (galery), dan modul forum. 4.9.2 Pengelolaan dan Akses Informasi dalam Sistem Portal Berbasis PostNuke Dua modul utama yang paling terkait dengan publishing informasi di dalam sistem PostNuke adalah modul News dan modul Sections. Modul News merupakan modul yang dari sifatnya digunakan untuk tulisan-tulisan singkat atau berita harian yang dapat langsung tertayang di halaman depan situs. Sementara itu modul Sections merupakan modul yang digunakan untuk tulisan-tulisan panjang yang sifatnya lebih mendalam. Kedua modul ini dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi yang ditetapkan lewat administrasi sistem. Untuk modul News, pembagian ini berupa topic-topic sementara pada Sections disebut section-section. Proses publishing informasi baik lewat modul News atau Sections dapat dilakukan administrator sistem lewat modul administrasi. Sistem juga memberikan kesempatan kepada pengunjung (user) terdaftar untuk mengirimkan informasinya lewat modul (Submit) News yang kemudian akan diverifikasi oleh administrator. Setiap tulisan juga dapat dikomentari oleh pengunjung bila hal ini dibolehkan oleh administrator. Modul-modul lain yang terkait dengan ketersediaan informasi adalah modul Downloads, yang digunakan untuk memberikan akses file-file yang dapat diminta oleh pengunjung. Selain itu ada modul Web_links yang memberikan akses informasi ke URL40 yang lain. Di luar itu, administrator juga dapat membuat informasi tetap dengan kode-kode HTML yang dapat ditampilkan dalam blockblock di halaman situs. Untuk akses atau pencarian informasi di dalam sistem PostNuke, telah tersedia sistem pencarian menggunakan modul Search. Pencarian dilakukan ke
PostNuke di www.postnuke.com. 40 Universal Resources Locator.
94 dalam basis data, dengan pilihan pencarian ke dalam modul-modul tertentu, mulai dari modul News sampai Download. Dalam kaitan ketersediaan informasi yang berasal dari dinas atau kantor pemerintahan, ada dua skenario yang dapat dijalankan bila belum ada situs spesifik dinas atau kantor. Skenario pertama, dibuatkan bagian tertentu dari sistem PostNuke menggunakan modul Sections untuk menjadi tanggung jawab dari dinas atau kantor pemerintahan tertentu. Administrator dapat membuat hak permission untuk sub-administrator menangani bagian tertentu dari sistem PostNuke. Skenario kedua, sebuah sub-domain dapat dibuat dalam bagian hosting sistem yang kemudian dipasangkan sistem CMS atau sistem lain yang lebih sederhana
(seperti
blog).
Sub-domain
seperti
http://www.dinaspertanian.kalteng.net, http://www.dinasperkebunan.kalteng.net, dapat dibuat dengan administrasi dilakukan pada sistem hosting server. Akses lewat login dapat disiapkan oleh administrator domain (atau administrator sistem utama berbasis PostNuke). Karena sistem sub-domain merupakan sistem yang terpisah dari domain utama, walau secara fisik berada dalam server yang sama dengan sistem domain utama (yang menggunakan PostNuke), maka harus dibuat integrasi sistem akses terstruktur kepada informasi-informasi di dalam sub-sub domain. Pertama, yang sudah pasti harus ada tersedia link-link yang mengarah ke sub-sub domain yang dengan cepat terlihat dan dapat diakses pengunjung. Di sub-domain juga tetap harus disediakan link untuk kembali ke sistem atau domain utama yang berbasis PostNuke. Kedua, administrator sistem utama harus rajin mengunjungi sistem subdomain untuk mengetahui informasi-informasi spesifik yang penting yang diperbaharui. Bila ditemui informasi baru, administrator sistem utama dapat menambahkannya ke dalam suatu halaman HTML tertentu yang diciptakan dengan menggunakan modul Sections yang memuat link ke dalam halaman informasi spesifik sub-domain. Metode ketiga, proses pembentukan basis data akses informasi dengan menggunakan search engine yang ditambahkan ke dalam sistem PostNuke atau dibuat sebagai suatu sub-domain tersendiri. Dalam hal ini, sebuah search engine
95 akan mengirimkan crawler atau spider yang menelusuri sub-sub domain untuk mengumpulkan informasi-informasi halaman situs. Proses pencarian informasi dalam web dijelaskan dalam Lawrence dan Giles (1998) sementara proses kerja search engine seperti dalam Google dapat dipelajari dalam Brin dan Page (1998). Spider ini kemudian mengakses ke URL-URL yang terdapat dalam basis datanya (yaitu alamat-alamat sub-sub domain yang telah dibuat), kemudian melakukan pemetaan informasi di dalamnya, mengirimkan informasi ke server search engine yang kemudian melakukan klasifikasi dan pengindeksan. Pada saat bersamaan, spider tetap melakukan pekerjaannya dengan menelusuri link-link yang tersedia di halaman-halaman lain, bahkan dengan mengarah ke URL-URL lain di luar URL awal bila ditentukan demikian. Di server, data-data atau informasi yang dikirimkan oleh program spider tadi, difilter terlebih dahulu menjadi informasi-informasi berdasar kata kunci atau konteksnya. Dengan algoritma tertentu, dilakukan pengindeksan dari setiap informasi tersebut sehingga didapatkan informasi yang relevan dari setiap informasi yang sejenis. Informasi-informasi ini disimpan dalam suatu basis data yang memungkinkan pencarian kembali berdasar permintaan pengguna search engine dapat dilakukan dengan cepat. Basis data bagi setiap informasi ini selalu diperbaharui dalam waktu tertentu dan ditampilkan ketika diminta oleh pengunjung sebuah search engine41. Untuk mengakses informasi dalam keseluruhan sistem, pengunjung memasukkan kata-kata kunci dari informasi yang diinginkannya ke dalam form search engine. Kemudian dilakukan pemrosesan dengan menganalisa masukan ini (query) dan membandingkannya dengan indeks halaman web yang ada di dalam struktur data untuk mencari informasi yang relevan. Urutan halaman-halaman yang ditampilkan ke pengguna ditentukan berdasarkan suatu algoritma yang memberi peringkat situs yang mengandung kata-kata kunci yang dimaksud. Metode dengan search engine ini termasuk metode yang paling baik untuk mendapatkan informasi spesifik dengan cepat. Membatasi sistem pencarian informasi pada domain-domain tertentu memastikan bahwa basis data akses 41
Proses kerja search engine ini sama seperti yang dilakukan pada Google, Yahoo dan lain-lain.
96 informasi adalah spesifik. Metode ini juga mudah diaplikasikan bila telah terjadi persebaran informasi dengan terbentuknya berbagai situs informasi spesifik pemerintahan yang bersifat terpisah dari sistem portal pemerintahan tertentu. Metode dengan pembatasan pencarian ini (search engine spesifik) diusulkan Chakrabarti et al. (1999) untuk memberikan hasil pencarian yang lebih terfokus. Dalam model yang dikembangkan, digunakan salah satu open source search engine yaitu PhpDig (www.phpdig.net). Di Internet sendiri terdapat banyak model dan pengembangan search engine dengan berbagai ragam tingkat kemampuan. Beberapa yang tercatat seperti Lucene (Jakarta Project) sebagai bagian
dari
sistem
(www.nutch.org),
server OpenFTS
Apache
(www.jakarta.apache.org),
(www.openfts.sourceforge.net),
Nutch Tipue
(www.tipue.com), mnoGoSearch (www.search.mnogo.ru). Informasi mengenai search engine dan juga open source search engine dapat dicari salah satunya di dalam situs yang didedikasikan untuk mengamati perkembangan teknologi search engine, www.searchenginewatch.com. Sementara itu, beberapa kode sumber dari open source search engine ini dapat ditemui di www.sourceforge.net. PhpDig termasuk mudah diinstall dan memiliki fitur-fitur yang cukup beragam dan cukup ampuh sebagai sebuah search engine. PhpDig mengikuti linklink seperti yang dilakukan browser web, membangun daftar halaman-halaman untuk diindeks. Link-link ini bisa berada di MapArea atau frame atau berada di dalam jendela javascript. PhpDig mengindeks halaman-halaman HTML dan teks, serta mendukung pengindeksan file-file PDF, MS-Word, dan MS-Excel dengan menginstall binari eksternal pada sistem. PhpDig mengindeks seluruh kata pada satu dokumen, kecuali kata-kata singkat (kurang dari 3 huruf), kata-kata umum (common words) yang ditetapkan. Angka-angka yang berdiri sendiri tidak diindeks, tetapi yang terdapat pada katakata akan diindeks. Kata-kata yang digarisbawahi juga dimasukkan dalam indeks. Jumlah kata dalam setiap dokumen dihitung oleh PhpDig untuk melihat tingkat pentingnya sebagai bagian dari proses pemeringkatan (ranking).
97 PhpDig bekerja dengan sebuah web server (terutama Apache), menggunakan PHP sebagai modul atau common gateway interface (CGI), dan server manajemen basis data MySQL. Dalam sistem ini file-file PhpDig diletakkan pada sub-domain www.search.kalteng.net. Modifikasi dilakukan pada penambahan kata-kata umum (common words) disesuaikan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia (lihat Ridha 2002). Kemudian template disesuaikan untuk memperlihatkan halaman pencarian yang memiliki identitas situs utama. Gambar 28 memperlihatkan tampilan halaman pencarian PhpDig dengan salah satu tema halamannya.
Gambar 28 Tampilan halaman pencarian PhpDig dimodifikasi. 4.9.3 Pengelolaan dan Akses Layanan dalam Sistem Portal Berbasis PostNuke Layanan atau service berbeda dengan informasi dalam sebuah portal pemerintahan karena melibatkan pengolahan atau transaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan diolah dalam sistem situs atau dilakukan lewat instansi tertentu yang bertanggung jawab lewat sistem back office. Dalam konteks ini portal pemerintahan lebih berperan sebagai sebuah pintu masuk ke layanan yang sebenarnya. Situs untuk layanan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah situs
98 terpisah dari portal pemerintahan, dapat juga menjadi bagian atau sub-domain dari sistem portal, atau bahkan menjadi bagian integral (sebagai modul) dari portal. Pilihan yang diambil tergantung kepada beberapa hal seperti: kompleksitas sistem, kemudahan administrasi sistem, atau akses yang terbatas. Dalam tinjauan ke beberapa portal pemerintahan beberapa negara, sistem portal pemerintahan dibuat sebagai sebuah sistem baru yang terpisah dari sistemsistem informasi dan layanan yang telah ada. Portal pemerintahan benar-benar berperan sebagai pengarah ke layanan yang tersedia di instansi tertentu. Untuk kasus pemerintahan Indonesia, terutama pemerintahan daerah, hampir tidak ditemui layanan online yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Termasuk tidak adanya layanan pemesanan publikasi pemerintahan sebagai salah satu layanan online yang paling umum ditemui seperti dalam West (2002). Dengan kenyataan ini, berarti sebuah portal pemerintahan (dan penanggung jawab layanan pemerintahan) mempunyai tugas berat untuk mendeskripsikan layanan pemerintahan yang dapat ditransfer ke bentuk online. Dalam model portal yang dikembangkan, ada dua layanan yang coba diaplikasikan untuk memperlihatkan proses online. Layanan pertama adalah layanan seminar yang terintegrasi menjadi modul ke dalam sistem PostNuke (diambil dari www.tequilastarrise.net) dan layanan kedua adalah layanan bursa kerja (dari www.w2b.ru) yang menjadi satu sistem tersendiri di luar sistem utama. Untuk layanan seminar yang berfungsi sebagai suatu sarana informasi dan pendaftaran online, dapat digunakan oleh suatu pemerintah daerah untuk memberitahukan adanya suatu kegiatan seminar di lingkup pemerintahan. Fasilitas di dalam layanan selain melihat informasi lengkap dari kegiatan adalah proses pendaftaran yang dapat dilakukan secara online yang dibuktikan dengan dicetaknya sebuah tiket online melalui fasilitas pencetakan browser. Dalam model nyata, tiket online tercetak dapat dibawa oleh pengunjung yang mendaftar untuk registrasi sehingga terjamin kepastian tempatnya. Untuk instalasi modul, file-file seminar diletakkan di direktori modules dari sistem PostNuke dan diaktifkan lewat sistem administrasi (modules) sistem. Bila telah diaktifkan, maka dalam menu administrasi akan terdapat satu icon seminar yang memungkinkan berbagai informasi seminar ditambahkan.
99 Sementara proses pencarian informasi dapat dilakukan oleh pengunjung melalui block seminar, dan pemesanan tiket dilakukan secara online oleh pengunjung terdaftar. Gambar 29 memperlihatkan tampilan modul seminar.
(a)
(b) Gambar 29 Tampilan modul seminar: (a) informasi, (b) tiket online.
100 Sementara itu layanan bursa kerja melibatkan dua pihak: penyedia pekerjaan (employer) dan pencari kerja (job seeker). Dalam prosesnya, selain perusahaan-perusahaan swasta, instansi pemerintahan juga dapat berperan sebagai penyedia pekerjaan baik yang sifatnya tetap (pegawai negeri sipil) atau temporer (pegawai honorer). Untuk proses pendaftaran lowongan pekerjaan dan pencarian pekerjaan, harus dilakukan terlebih dahulu registrasi sehingga memastikan sistem berjalan. Gambar 30 memperlihatkan tampilan sistem dengan isian.
Gambar 30 Tampilan sistem bursa kerja.
Sistem bursa kerja ini memungkinkan pengunjung portal pemerintahan mendapat kesempatan lebih luas memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Sistem ini dapat dianggap menjembatani proses government to citizen (G2C), seperti juga business to citizen (B2C), atau juga government to business (G2B) bila ternyata pekerjaan yang diinginkan oleh pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Untuk mempermudah akses pengguna layanan, sistem portal harus menyediakan akses yang cepat ke berbagai layanan yang ada. Hal ini bisa
101 dijembatani dengan membuat sebuah halaman HTML yang memberikan link-link ke halaman informasi. Menggunakan sistem Weblinks yang integral dalam sistem PostNuke juga menjamin terciptanya akses yang cepat. 4.10 Testing dan Evaluasi Sistem Portal Testing dan evaluasi dapat dilakukan dengan menempatkan prototipe sistem portal di Internet dan mengakses informasi-informasi di dalamnya. Dalam model yang dikembangkan, sistem Portal diletakkan di server penyedia hosting dengan alamat domain www.kalteng.net dengan beberapa sub-domain dibentuk untuk beberapa sistem lain. Administrasi sistem dilakukan lewat panel kontrol cpanel yang disediakan provider hosting (http://cpanel.andalan.net). Dari sini diatur pembuatan subdomain dan pengaturan administrasi basis data. Sistem pengaturan dan administrasi ruang hosting diatur dalam administrasi cpanel sementara sistem administrasi portal terpisah dan diakses lewat sistem administrasi di situs. Uji coba akses dilakukan dengan melakukan browsing menggunakan browser Mozilla Firefox dan Internet Explorer memperlihatkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan sub-sistem seperti pencarian
(http://search.kalteng.net)
atau
bursa
kerja
(http://bursakerja.kalteng.net). 4.11 Implikasi Portal Pemerintahan (dan E-Government) bagi Manajemen Pemerintahan di Indonesia Sampai beberapa waktu setelah pencanangan gerakan e-government tahun 2003, tidak pernah dilakukan studi teknis untuk melihat implikasi e-government (dan juga portal pemerintahan) di Indonesia. Beberapa tulisan hanya menyinggung bagaimana e-government dikatakan akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Untuk SIMTAP yang diklaim merupakan bentuk e-government, acuan yang kemudian dijadikan pembenar bahwa sistem memberikan hasil yang baik adalah dari sisi jumlah layanan yang dapat dikelola dan jumlah peningkatan pendapatan daerah. Padahal, seperti yang sudah disepakati bersama, e-government
102 bukan saja sekedar mengotomatisasi dan mengkonsolidasikan sistem-sistem informasi yang ada di dalam pemerintahan, tetapi juga berarti perubahan paradigma budaya kerja pegawai pemerintahan (internal pemerintahan), dan proses yang responsif di masyarakat (eksternal kemasyarakatan). Acuan berupa angka-angka kuantitas saja masih harus dilengkapi dengan studi kualitas pemerintahan dan layanan masyarakat. Memang, bila mengacu pada penelitian-penelitian yang dilakukan di negara lain seperti terdapat dalam salah satu laporan yang signifikan dari salah satu lembaga kerja sama ekonomi internasional yang melakukan studi utama di 12 negara anggotanya: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda dan Amerika Serikat (lihat OECD 2003), terbukti bahwa e-government membawa perubahan yang besar pada bagaimana proses interaksi masyarakat dan pemerintah, mengurangi biaya serta mendorong ke arah proses-proses pemerintahan yang lebih cepat, transparan dan terbuka. Dalam kasus Indonesia, beberapa contoh sederhana dapat memperlihatkan bahwa e-government akan memberikan peningkatan dalam proses layanan dan mengurangi biaya yang dibutuhkan seperti pada proses konvensional saat ini. Contoh dalam pembuatan KTP yang dilakukan secara online. Proses lebih cepat dipastikan akan terjadi bila komunikasi online berjalan dengan baik, dimana pemasukan informasi dari masyarakat, pegawai pemerintahan di kelurahan, kecamatan sampai kabupaten berlangsung dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, penghematan biaya dapat diperoleh masyarakat, bila proses ini dapat dilakukan dengan tanpa kunjungan ke kantor pemerintahan, sehingga waktu yang ada dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Hal ini terutama sangat penting bagi mereka yang bergerak di dunia bisnis dimana waktu menjadi sangat berharga. Dalam kasus layanan perijinan, seperti untuk perijinan usaha, maka keberadaan layanan online yang tidak mengenal batasan jarak dan waktu pasti akan menyenangkan kalangan bisnis yang kebetulan berada jauh dari lokasi suatu pemerintahan. Investor luar daerah (atau investor asing) yang dapat mengetahui kondisi kedaerahan dan memungkinkan terjadinya pelayanan ijin usaha tanpa
103 harus berkali-kali datang ke lokasi pemerintahan daerah tertentu jelas akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Bila e-government dengan tujuan akhir transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan dengan benar, proses umpan balik dari masyarakat akan dapat menjadi kontrol untuk manajemen pemerintahan yang lebih bersih dan lebih cepat. Kalangan legislatif sebagai lembaga kontrol dapat menjadikan masukan dari masyarakat untuk lebih cepat melakukan fungsi kontrol pada proses-proses pemerintahan yang berjalan. Sementara itu, eksekutif dan jajaran di bawahnya dapat melakukan proses administrasi pemerintahan yang lebih responsif dan terukur kinerjanya lewat apresiasi masyarakat.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 1. Pengamatan
yang
dilakukan
terhadap
situs-situs
pemerintah
daerah
memperlihatkan kurangnya pemahaman dari sisi esensi (tidak memahami landasan pokok e-government dari sisi kepemerintahan) yang berakibat pada implementasi dan pengembangan portal pemerintahan daerah yang kurang memenuhi syarat-syarat portal atau situs pemerintahan yang ideal. 2. Pengembangan portal e-government merupakan satu kesatuan kerja berupa pengembangan konsep, sarana pendukung, pemahaman proses-proses pemerintahan yang ada, dan pengembangan arsitektur terpadu informasi dan layanan yang berlandaskan terciptanya tujuan akhir tata kepemerintahan yang transparan dan akuntabilitasnya terjaga. 3. Implementasi dengan berbagai solusi open source dapat memberikan hasil sebuah portal pemerintahan ideal bila kesatuan kerja yang disyaratkan dalam menjalankannya dipenuhi. 5.2 Saran Penelitian dan pengembangan e-government di Indonesia masih dalam taraf dini, yang meminta lebih banyak perhatian dan peran serta berbagai komponen terkait dalam tata pemerintahan. Dalam hal otonomi daerah yang sekarang menjadi salah satu proyek desentralisasi demokrasi pemerintahan, diperlukan suatu panduan yang baik untuk menjamin proses e-government berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya. Banyak subyek lain dalam egovernment yang dapat dieksplorasi lebih jauh terutama terkait dengan pola pikir masyarakat dan proses kerja pegawai pemerintahan. Implementasi layanan pemerintahan yang ada memperlihatkan masih banyaknya transformasi proses yang dapat dilakukan untuk mempermudah hubungan pemerintah dan masyarakat.
105 Selain menciptakan model layanan online dari layanan konvensional yang sudah, tidak tertutup kemungkinan diciptakannya model layanan baru yang berbeda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan tujuan akhir terciptanya tata kepemerintahan yang ideal.
DAFTAR PUSTAKA [CDT] Center for Democracy dan Technology. E-Government Handbook. http://www.cdt.org/egov/handbook/. [3 Maret 2005]. [CEG] The Council for Excellence in Government. 2000. E-Government The Next American
Revolution.
Intergovernmental
Technology
Consortium.
http://www.excelgov.org. [1 Maret 2003]. [KOM01] Kementerian Komunikasi dan Informasi. 2003. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintahan Daerah. Jakarta. [KOM02]
Kementerian
Komunikasi
dan
Informasi.
2003.
Panduan
Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah. Jakarta [MITRE]. 2003. Use of Free and Open-Source Software (FOSS) in the U.S. Department of Defense. MITRE Corporation. [OMB] Office of Management and Budget. 2002. E-Government Strategy. http://www.whitehouse.gove/OMB. [1 Maret 2003]. [OECD] Organisation for Economic Co-operation and Development. 2003. The eGovernment Imperative. Paris: OECD Publication Service. [PITAC] President's Information Technology Advisory Committee. 2000. Developing Open Source Software To Advance High End Computing. Panel on Open Source Software for High End Computing. Arlington: National
Coordination
Office
for
Computing,
Information,
and
Communications. [UN-DPEPA] United Nations Division for Public Economics and Public Administration.
2002.
Benchmarking
E-Government:
A
Global
Perspective. New York: America Society for Public Administration. [WGEGDW] The Working Group on E-Government in the Developing World. 2002. Roadmap for E-government in the Developing World. Los Angeles: Pacific Council on International Policy. www.pacificcouncil.org. Accenture. 2003. E-Government Citizen Platform Solution. Solution Blueprint. www.accenture.com. [19 Juli 2004].
Daftar Pustaka 107
Adam NR, Artigas F, Atluri V, Ae Chun S, Colbert S, Degeratu M, Ebeid A, Hatzivassiloglou V, Holowczak R, Marcopolus O, Mazzoleni P, Rayner W, Yesha Y. 2004. E-Government: Human Centered Systems for Business Services. Rutger University. Http://cimic.rutgers.edu/dgov. [ 31 Maret 2004]. Barfourosh AA, Anderson ML, Nezhad HRM, Perlis D. 2002. Information Retrieval on the World Wide Web and Active Logic: A Survey and Problem
Definition.
http://www.cs.umd.edu/Library/TRs/CS-TR-
4291/CD-TR-4291.pdf. [1 Juni 2004] Beal A. 2004. What Lies Ahead for Local Search Engine Technology? http://www.searchengineguide.com/beal/2004/0527_ab1.html.
[1
Juni
2004]. Brin S, Page L. 1998. The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Proceeding of the Seventh International World Wide Web Conference. http://www-db.stanford.edu/~backrub/google.html. [31 Maret 2004]. Chakrabarti S, Berg M van der, Dom B. 1999. Focused crawling: a new approach to topic-specific web resource discovery. Proceeding of the 8th International
World
Wide
Web
Conference
(WWW8).
http://citeseer.ist.psu.edu/chakrabarti99focused.html. [1 Juni 2004]. Cook ME. 2000. What Citizens Want From E-Government, Current Practice Research. Center or Technology in Government. University of Albany, SUNY. E-cology corporation. 2003. Open Source Software in Canada Open Source Business Opportunities for Canada’s Information and Communications Technology Sector. www.e-cology.ca/canfloss/report. [10 Pebruari 2004]. Fitzgerald B, Basset G, editors. 2003. Legal Issues Relating to Free and Open Source Software. Essays in Technology Policy and Law Volume 1. Queensland: Queensland University of Technology, School of Law. Fitzgerald B, Kenny T. 2003. Open Source Software can Improve the Health of the Bank Balance - The Beaumont Hospital Experience
Daftar Pustaka 108
Free Software Foundation. The Free Software Definition - GNU Project. http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html. Gacek C, Lawrie T, Arief B. 2002. The many meanings of Open Source. Centre for Software Reliability. Department of Computing Science University of Newcastle. United Kingdom. Gouscos D, Mentzas G, Georgiadis P. 2001. Planning and Implementing eGovernment Service Delivery: Achievements and Learnings from On-line Taxation in Greece. Presented at the Workshop on e-Government in the context of the 8th Panhellenic Conference on Informatics, Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001. Handayaningrat S. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Toko Gunung Agung. Khalak A. 2000. Economic model for impact of open source software. Cambridge: Massachusetts Insitute of Technology, Department of Mechanical Engineering. Lawrence S, Giles CL. 1998. Searching the World Wide Web. Science: 280: 98100. Mills J. 2004. The Past, Present, and Future of Online Directories. http://www.searchengineguide.com/mills/2004/0526_jm1.html.
[1
Juni
2004]. Ndraha T. 2002. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta: Rineka Cipta. Open Source Initiative. 2002. Open Source Initiative: The Open Source Definition. http://www.opensource.org/docs/definition.php. [????] Osborne D, Gaebler T. 1996. Mewirausahakan Birokrasi. Rosyid A, penerjemah. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan dari: Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Osorio CA. 2002.A Contribution to the Understanding of Illegal Copying of Software: Empirical and analytical evidence against conventional wisdom [working paper]. Harvard: Harvard University: Center for International Development.
Daftar Pustaka 109
Rahardjo B. 2002. Panduan Cyberlaw Untuk Orang Biasa. http://budi.insan.co.id. [25 Agustus 2005]. Ridha, A. 2002. Pengindeksan Otomatis dengan Istilah Tunggal untuk Dokumen Berbahasa Indonesia [Skripsi]. FMIPA-IPB. Bogor. Sabeni A, Ghozali I. 1993. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan, edisi 3. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Siedlock F. 2002. Characteristics and applicability of Open Source-based Product Development Model in Other than Software Industries [disertasi]. Durham: University Of Durham Business School. Salam DS. 2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan. Scacchi W. 2002. Understanding the Social, Technological, and Public Policy Implications of Open Source Software Development [Position paper]. California: University of California, Institute for Software Research. Suradinata E. 1994. Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Perkembangan Teori dan Penerapan. Bandung: Ramadan. Sugandha D. 1989. Pengantar Administrasi Negara. Jakarta: Intermedia. Siagian SP. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Stallings W. 2003. Cryptography and Network Security, Principles and Practise. Ed ke-3. New Jersey: Prentice Hall. Tambouris E, Gorilas S, Boukis G. 2001a. Investigation of Electronic Government. Proceedings of the 8th Panhellenic Conference on Informatics; Nicosia, Cyprus, 8-10 November 2001. hlm 367-376. Tambouris E, et al. 2001b. IST Project 2000-28471 eGov An Integrated Platform for Realising Online One-Stop Government; Deliverable D111: Platform and Network Architecture Functional Specifications. EGov Consortium. West DM. 2002. Global E-Government, 2002. Rhode Island: Center for Public Policy, Brown University. http://www.insidepolitics.org/egovt02int.html. [17 Pebruari 2003]. World
Bank.
2001.
A
Definition
of
E-Government.
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm. 2005].
[3
Maret
Daftar Pustaka 110
Wimmer M, Krenner J. 2001. An Integrated Online One-Stop Government Platform: The eGOV Project. In Hofer, Chroust. IDIMT-2001. 9th Interdisciplinary
Information
Management
Talks,
Proceedings,
Schriftenreihe Informatik, Universitätsverlag Trauner, Linz, pp. 329-337. Wheeler DA. 2003. Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS)? Look at the Numbers! http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html. [10 Pebruari 2004].
DAFTAR ISTILAH APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. browser = program pembaca halaman-halaman Web di Internet, menterjemahkan kode-kode HTML menjadi halaman-halaman yang dapat dimengerti oleh manusia. client = komputer yang melakukan permintaan informasi atau data atau mengirimkan perintah pemrosesan ke komputer lain yang berfungsi sebagai server. CMS = Content Management System, sistem manajemen isi situs, merupakan sebuah paket program yang dapat digunakan dengan cepat untuk mengembangkan situs dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. daerah otonom = kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. desentralisasi = penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dekonsentrasi = pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Internet = jaringan dari jaringan (network of networks) komputer-komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Dikembangkan sejak tahun 1969 oleh ARPANET, dan menggunakan protokol TCP/IP yang membuat koneksi dengan mudah dapat diciptakan.
Daftar Istilah 112
HTML = Hypertext Markup Language, bahasa pemrograman script yang dikembangkan untuk membuat sebuah dokumen dapat terbaca oleh browser Internet sebagai bagian dari jaring-jaring informasi di Internet. hosting = penyewaan ruang penyimpanan (harddisk) di server yang terhubung ke Internet
dan
dapat
diakses
sedemikian
dimana
beberapa
ruang
penyimpanan dengan nama domain berbeda dapat diletakkan pada satu server. hyperlink (atau cukup disebut link) = suatu petunjuk berupa tulisan atau grafis di dalam dokumen HTML (halaman Web) yang menyimpan informasi yang dapat mengarahkan pengunjung ke halaman informasi lain bila diklik. LAN = local area network, jaringan komputer lokal, sebuah koneksi antar beberapa komputer yang terdapat dalam satu ruangan atau bangunan. MB = Megabyte, ukuran file digital. online = merujuk kepada Internet, dimana suatu sistem terkoneksi ke Internet untuk memberikan atau meminta informasi atau data atau melakukan pemrosesan dalam suatu sistem. offline = lawan dari online, sistem tidak terkoneksi ke Internet. otonomi daerah = hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat = selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah = penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah = Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.server = merujuk
Daftar Istilah 113
kepada perangkat lunak yang dapat melayani permintaan data, informasi atau pengolahannya yang diajukan oleh komputer lain (biasa disebut client), sering juga digunakan merujuk kepada perangkat keras dimana sistem server terinstall. Perda = peraturan daerah, peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. sentralisasi = proses pengambilan keputusan atau kewenangan yang lebih terpusat ke pemerintah pusat. SIMTAP = Sistem Informasi Manajemen Satu Atap, terminologi yang mengarah kepada penyatuan berbagai proses perijinan pemerintahan untuk ditangani satu badan tertentu di satu kantor terpusat. situs = sebuah kesatuan halaman informasi Web di Internet ditandai oleh keberadaan nama domain yang diakses dengan browser, ditulis dengan menggunakan HTML. SMS = Short Messages Service, salah satu metode pengiriman informasi berbasis teks yang terdapat dalam teknologi telekomunikasi (terutama selular). WAP = Wireless Application Protocol, salah satu protokol komunikasi yang digunakan dalam telekomunikasi bergerak untuk metode akses halamanhalaman Web. web server = server yang terhubung ke Internet dan berfungsi menghidupkan situs World Wide Web, salah satu bagian dari Internet yang berfungsi sebagai sistem jaringan informasi. Masih ada beberapa server lain yang terhubung ke Internet, seperti FTP server, E-mail Server, atau Chat Server. World Wide Web (atau cukup disebut Web) = merupakan koneksi informasiinformasi dalam Internet sebagai salah satu metode berbagi informasi yang ditemukan oleh Tim Berners Lee, melengkapi berbagai metode lain di Internet, dikembangkan dengan menggunakan bahasa HTML sekitar tahun-tahun awal 90-an.
LAMPIRAN
Lampiran 115
Lampiran 1 Daftar situs negara-negara yang disurvei dalam West (2002) Catatan: Tabel di bawah memperlihatkan persentase dari website-website di tiap negara yang mempunyai fitur seperti layanan online, publikasi, basis data, kebijakan pribadi, kebijakan keamanan, dan akses untuk disabel (disability accessibility) Individual Country Profiles for Selected Features, 2002 Online
Publications
Data
Privacy
Security
Disability
Afghanistan
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Albania
0
75
50
0
0
50
Algeria
0
60
100
0
0
0
Andorra
25
75
100
0
0
75
Angola
0
100
100
0
0
0
Antigua
0
100
0
0
0
0
Arab Emirates
0
50
100
0
0
0
Argentina
0
77
92
0
0
31
Armenia
17
100
100
17
0
0
Australia
43
100
86
100
93
29
Austria
23
100
100
0
0
23
Azerbaijan
0
67
100
0
0
33
Bahamas
100
100
100
0
0
0
Bahrain
0
100
100
0
0
0
Bangladesh
0
67
33
0
0
0
Barbados
17
67
83
0
0
33
Belarus
0
69
85
0
0
8
Belgium
0
100
100
8
8
25
Belize
0
65
12
0
0
0
Benin
0
0
100
0
0
0
Bhutan
0
0
0
0
0
0
Bolivia
0
100
100
0
0
0
Bosnia
0
67
100
0
0
0
Botswana
0
100
0
0
0
0
Brazil
15
69
31
8
0
0
Brunei
0
38
63
0
0
13
Bulgaria
0
57
86
0
0
0
Burkina Faso
0
80
100
0
0
0
Burundi
0
100
100
0
0
0
Cambodia
0
80
80
0
0
20
Lampiran 116
Cameroon
0
44
71
0
0
57
Canada
32
100
100
89
89
16
Cape Verde
0
100
100
0
0
0
Central Africa
0
0
100
0
0
0
Chad
0
0
100
0
0
0
Chile
100
100
100
100
100
0
China-Mainlan
53
100
100
93
0
20
China -Taiwan
74
100
100
96
35
0
Colombia
0
100
100
0
0
0
Comoros
0
50
100
0
0
0
Congo-Dem Rep
0
100
0
0
0
100
Congo-Rep
0
0
0
0
0
100
Cook Islands
0
33
100
0
0
67
Costa Rica
7
93
57
7
7
0
Cote d'Ivoire
0
0
100
0
0
50
Croatia
0
86
100
0
0
43
Cuba
0
100
100
0
0
0
Cyprus-Rep
0
100
100
0
0
50
Cyprus-Turk
0
100
100
0
0
0
Czech Rep
7
79
86
7
0
43
Denmark
0
100
75
0
0
88
Djibouti
0
100
100
0
0
0
Dominica
0
0
0
0
0
0
Dominican Rep
0
100
100
0
0
0
Ecuador
0
75
100
0
0
75
Egypt
25
50
75
0
0
25
El Salvador
0
100
100
0
0
13
Eq Guinea
0
0
0
0
0
100
Eritrea
0
0
100
0
0
0
Estonia
0
92
75
0
0
67
Ethiopia
0
75
100
0
0
50
Fiji
33
100
33
0
0
67
Finland
7
100
93
0
0
13
France
5
100
100
11
0
37
Gabon
0
0
0
0
0
100
Gambia
0
100
100
0
0
0
Georgia
0
50
50
0
0
67
Lampiran 117
Germany
47
100
89
0
5
37
Ghana
0
100
67
0
0
67
Great Britain
25
100
100
50
35
65
Greece
0
75
88
0
0
25
Grenada
0
0
100
0
0
100
Guatemala
0
58
67
0
0
8
Guinea
0
15
8
0
0
0
Guinea-Bissau
0
0
0
0
0
100
Guyana
0
50
83
0
0
100
Haiti
0
0
100
0
0
50
Honduras
0
50
50
0
0
0
Hungary
0
71
71
0
0
14
Iceland
0
91
82
0
0
91
India
21
100
100
0
0
11
Indonesia
0
40
90
0
0
10
Iran
0
100
100
0
0
0
Iraq
0
100
100
0
0
0
Ireland
12
100
100
18
0
24
Israel
14
100
100
43
0
14
Italy
0
100
100
0
0
8
Jamaica
9
73
91
0
8
36
Japan
33
93
100
7
7
13
Jordan
29
100
44
0
0
0
Kazakhstan
0
100
100
0
0
29
Kenya
0
100
100
0
0
0
Kiribati
0
0
100
0
0
0
Korea, North
50
50
0
0
0
50
Korea, South
100
100
100
100
100
8
Kuwait
0
100
67
0
0
33
Kyrgyzstan
0
100
100
0
0
33
Laos
0
50
100
0
0
0
Latvia
0
100
100
0
0
18
Lebanon
0
88
88
0
0
0
Lesotho
0
100
100
0
0
50
Liberia
0
100
100
0
0
0
Libya
0
0
0
0
0
0
Liechtenstein
0
100
100
0
0
33
Lampiran 118
Lithuania
0
91
100
0
0
36
Luxembourg
31
100
100
0
0
31
Macedonia
0
86
100
0
0
29
Madagascar
0
75
75
0
0
50
Malawi
33
100
100
0
0
100
Malaysia
27
100
100
0
0
13
Maldives
0
100
100
0
0
0
Mali
0
100
100
0
0
0
Malta
6
60
100
0
0
20
Marshall Islands
0
100
100
0
0
100
Mauritania
33
100
100
0
0
33
Mauritius
0
79
100
0
0
43
Mexico
0
100
100
0
0
0
Micronesia
0
33
100
0
0
67
Moldova
0
0
100
0
0
0
Monaco
0
0
100
0
0
0
Mongolia
0
71
71
0
0
14
Morocco
0
100
100
0
0
11
Mozambique
0
0
100
0
0
100
Myanmar
0
29
86
0
0
100
Namibia
0
50
25
0
0
0
Nauru
0
0
0
0
0
0
Nepal
0
100
100
0
0
0
Netherlands
0
79
79
0
0
36
New Zealand
48
57
100
8
0
14
Nicaragua
0
100
100
0
0
0
Niger
0
50
50
0
0
50
Nigeria
0
50
50
0
0
50
Niue
0
0
0
0
0
10
Norway
50
92
92
0
0
100
Oman
0
100
100
0
0
0
Pakistan
0
100
67
0
0
67
Palau
0
0
0
0
0
100
Panama
0
63
75
0
0
0
Papua New
0
22
33
0
0
0
Paraguay
0
100
100
0
0
0
Peru
7
100
100
0
0
0
Lampiran 119
Philippines
0
80
80
0
0
30
Poland
0
91
91
9
9
27
Portugal
0
50
50
0
0
40
Qatar
0
100
0
0
0
0
Romania
9
63
88
0
0
63
Russia
0
96
83
0
0
4
Rwanda
0
100
0
0
0
0
Sao Tome
0
0
100
0
0
0
St. Kitts/Nevis
0
0
0
0
0
100
St. Lucia
0
100
100
17
17
33
St. Vincent
0
0
0
0
0
100
Samoa
0
0
0
0
0
0
San Marino
0
50
75
0
0
100
Saudi Arabia
11
100
75
0
0
0
Senegal
24
100
100
0
0
75
Seychelles
0
75
100
0
0
50
Sierra Leone
0
0
100
0
0
0
Singapore
19
94
94
88
81
6
Slovakia
0
100
88
0
0
25
Slovenia
0
67
83
0
0
25
Solomon Islands
0
9
9
0
0
100
Somalia
0
0
0
0
0
100
Somaliland
0
0
0
0
0
0
South Africa
0
100
94
0
0
25
Spain
7
100
93
0
0
29
Sri Lanka
0
17
67
11
0
100
Sudan
0
100
100
0
0
100
Suriname
0
0
0
0
0
100
Swaziland
23
85
77
0
0
31
Sweden
8
75
64
0
0
100
Switzerland
0
14
100
0
0
100
Syria
0
17
83
0
0
100
Tajikistan
0
0
0
0
0
100
Tanzania
0
0
38
0
0
75
Thailand
0
0
100
6
0
0
Togo
0
100
0
100
100
100
Tonga
0
0
0
0
0
100
Lampiran 120
Trinidad
0
20
80
0
0
100
Tunisia
33
100
100
0
0
33
Turkey
33
87
90
3
0
0
Turkmenistan
0
0
0
0
0
100
Tuvalu
0
100
100
100
100
100
Uganda
20
100
20
20
20
100
Ukraine
0
50
50
0
6
100
United States
44
100
90
76
54
34
Uruguay
0
100
100
0
100
0
Uzbekistan
0
67
33
0
0
0
Vanuatu
100
0
100
100
0
100
Vatican
0
100
100
0
0
100
Venezuela
0
100
100
0
0
100
Vietnam
0
50
100
0
0
100
Yemen
25
50
75
0
0
100
Yugoslavia
0
100
100
0
0
0
Zambia
0
100
100
0
0
0
Zimbabwe
0
60
100
0
0
20
Lampiran 121
Lampiran 2 Daftar peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berpengaruh dalam perkembangan e-government Indonesia 1.
TAP MPR No. IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti no. (1), 4. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, 5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pengganti no. (3), 6. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak atas Kekayaan Intelektual, 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2001 tentang Pedoman Pendayagunaan Teknologi Telematika di Indonesia, 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. 10. Peraturan Pemerintah nomor 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Beberapa kebijakan operasional yang dikeluarkan Kominfo untuk menunjang kegiatan pengembangan e-government: 1. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. 2. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik. 3. Panduan Penyusunan Rencana Induk E-Government Lembaga. 4. Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah. 5. Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT dalam Menunjang E-Government. 6. Panduan Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Aplikasi. 7. Panduan Kelembagaan, Otorisasi, Informasi, dan Keikutsertaan Swasta dalam Penyelenggaraan E-Government. 8. Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran E-Government. 9. Pokok Pikiran Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan. 10. Standar Kompetensi Pengelola E-Government. 11. Cetak Biru (Blueprint) Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah. 12. Panduan Teknis Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan. 13. Panduan Teknis Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Pusat. 14. Panduan Teknis Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Provinsi. 15. Panduan Teknis Pembangunan Sistem Informasi Pemerintah Kota/Kabupaten. 16. Panduan Teknis Manajemen Data, Informasi dan Organisasi Sistem Informasi Pemerintahan. 17. Sistem Informasi Nasional sebagai Tulang Punggung Implementasi EGovernment.
Lampiran 3 Tabel hasil pengamatan situs-situs pemerintah daerah di Indonesia (Juni-Desember 2005) NO
NAMAPROVINSI/KOTA / NAMA DOMAIN∗ KABUPATEN
NAMA DOMAIN BARU/LAIN
BACK END
UPDATE INFORMASI SERVICES
LAIN-LAIN
I
NANGRO ACEH DARUSSALAM
www.nad.go.id
www.bandiklatnad.go.id, www.dinkes-nad.go.id, www.distamben-nad.go.id, www.indag-nad.go.id
PHP
Juni 2006/-/buku tamu lama/info penduduk hanya 2000/
tidak ada
Situs lain tidak terkonsolidasi
1
Banda Aceh (Kota )
www.bandaaceh.go.id
ASP
2002/-/
hanya info layanan
2
Aceh Barat (Kab.)
www.acehbarat.go.id
HTML
info umum/
tidak ada layanan dan info layanan, buku tamu tidak aktif
www.acehbesar.go.id
SITUS MATI
www.acehselatan.go.id
ASP
info umum kurang
tidak ada
PHP (CMS)
Mar 2005/
www.pemdaaceh.go.id
3
Aceh Barat Daya (Kab.)
4
Aceh Besar (Kab.)
5
Aceh Jaya (Kab.)
6
Aceh Selatan (Kab.)
7
Aceh Singkil (Kab.)
8
Aceh Tamiang (Kab.)
9
Aceh Tengah (Kab.)
10
Aceh Tenggara (Kab.)
11
Aceh Timur (Kab.)
12
Aceh Utara (Kab.)
13
Bireun (Kab.)
∗
www.aceh-timur.go.id
www.acehutara.go.id, PHP www.bappeda-acehutara.go.id, www.dekranasacehutara.go.id, www.disbudparacehutara.go.id, www.kpdeacehutara.go.id
Nama domain yang disurvei Kominfo, Januari 2004
Jan 2005/
tidak ada
grafis bagus, tidak ada data2 instansi
ada data kecamatan2, grafis bagus, informasi dasar lengkap ada data kepegawaian, grafis bagus, situs lain aktif, tidak ada konsolidasi, grafis bagus, HANYA ADA PERKEMBANGAN APBD. PAD
14
Gayo Luwes (Kab.)
15
Langsa (Kota)
16
Lhok Seumauwe (Kota)
17
Nagan Raya (Kab.)
18
Pidie (Kab.)
19
Sabang (Kota)
www.pemkolhokseumawe.go.id SITUS MATI www.pidie.go.id
HTML
20
Simeuleu (Kab.)
21
Bener Meriah (Kab.)
II
SUMATERA UTARA
www.pempropsu.go.id
1
Medan (Kota)
www.pemkomedan.go.id
2
Asahan (Kab.)
www.pemkab-asahan.go.id
3
Binjai (Kota)
www.binjai.go.id
www.pdebinjai.go.id
4
Dairi (Kab.)
5
Deli Serdang (Kab.)
www.deliserdang.go.id
www.dipardadeliserdang.go.id PHP (PHP-Nuke)
6
Humbang Hasudutan www.pemkabkaro.go.id
SITUS MATI
www.labuhanbatu.go.id
www.infokomlabuhanbatu.go.id
SITUS MATI
7
Karo (Kab.)
8
Labuhan Batu (Kab.)
www.sumut.go.id, PHP www.bainfokomsumut.go.id, www.balitbangsumut.go.id, www.bapemas-sumut.go.id, www.bkpmdsumut.go.id, www.depag-sumut.go.id, www.depnakersumut.go.id, www.diskop-ukmsumut.go.id, www.disnaksumut.go.id, www.disperindagsumut.go.id , www.pariwisatasumut.go.id, www.pn-medan.go.id cfm+html, HTML PHP (CMS)
tidak ada informasi dasar, tidak ada informasi terbaru
tidak ada
ada info simtap,
ada internal link, data- ada link terintegrasi ke situs2 data lengkap, satuan kerja tapi bukan ke link luar dan informasi tidak bisa diharapkan, grafis bagus
jun 2005/
tidak ada tidak ada
grafis bagus/pro, informasi dasar ada link tapi tidak tersedia grafis standar
01-06-2005 informasi dasar, tidak ada service
grafis bagus
01-06-2005 informasi dasar
grafis standar CMS
9
Langkat (Kab.)
10
Mandailing Natal (Kab.)
11
Nias (Kab.)
12
Nias Selatan (Kab.)
13
Padang Sidempuan (Kota)
www.langkat.go.id
ASP
01-06-2005
www.madina.go.id
ASP
01-06-2005
www.nias.go.id
SITUS MATI
grafis bagus, informasi dikacaukan…, akses lambat grafis bagus, link-link terjaga, informasi terbaru XXX
14
Pak Pak Bharat (Kab.)
15
Pematang Siantar (Kota)
www.pematangsiantar.go,id
SITUS MATI
16
Sibolga (Kota)
www.sibolga.go.id
PHP
17
Simalungun (Kab.)
www.perindagsim.go.id (???)
SITUS MATI
18
Tanjung Balai (Kota)
www.tanjungbalai.go.id
HTML
19
Tapanuli Selatan (Kab)
www.tapsel.go.id
ASP
XXX
XXX
grafis bagus, informasi standar, ada buku tamu, galeri foto info ttg kantor perindag, tidak ada situs utama, peluang investasi, ketentuan perijinan info layanan biasa, profil standar, ekonomi, potensi, link-link tidak berfungsi
20
Tapanuli Tengah (Kab.)
www.tapteng.go.id
www.tapteng.go.id
ASP
XXX
XXX
link-link tidak berfungsi, 2002
21
Tapanuli Utara (Kab)
www.pemdataput.go.id
SITUS MATI
22
Tebing Tinggi (Kota)
PHP
tidak ada
grafis sederhana
23
Toba Samosir (Kab.)
www.pemkotebingtinggi.go.i d www.tobasamosir.go.id
24 25
Samosir (Kab.) Serdang Bedagai (Kab.)
www.pemkosiantar.go.id
ASP www.samosir.go.id
ASP
XXX 01-07-2005
XXX
XXX
grafis bagus, informasi standar, ada buku tamu, galeri foto, english version grafis standar, informasi biasa,
III
SUMATERA BARAT
www.sumbar.go.id
www.sumbarSITUS MATI disperindag.go.id, www.sumbarprov.go.id, www.bapedaldasumbar.go.id, www.bappedasumbar.go.id, www.bksdasumbar.go.id, www.bmgsumbar.go.id, www.bptsumbar.go.id, www.depagsumbar.go.id, www.dinaspariwisatasumbar.go.id, www.dinkessumbar.go.id, www.dispertahortsumbar.go.id, www.dprdsumbar.go.id, www.koperasipkmsumbar.go.id, www.poldasumbar.go.id, www.prasaranajalansumbar.go.id
1
Padang (Kota)
www.kpdepadang.go.id
www.padang.go.id
www.kotapadang.go.id
SITUS MATI
2
Agam (Kab.)
www.kabupaten-agam.go.id
PHP (CMS)
3
Bukit Tinggi (Kota)
www.bukittinggi.go.id, www.kpt- ASP bukittinggi.go.id
4
Kep. Mentawai (Kab.)
www.mentawai.go.id
5
Limapuluh Kota (Kab.)
6
Padang Panjang (Kota)
www.limapuluhkota.go.id
XXX
ASP
PHP (PHP-Nuke)
HTML
xxx
19-07-2005 hanya ada buku tamu
XXX
XXX 01-05-2005XXX
tidak ada
MATI SEMUA (22 JULI 2005)
kpdepadang.go.id mati, grafis padang.go.id bagus, informasi standar kurang
grafis bagus, informasi lengkap, ada ringkasan APBD, ada daftar apbd dlm bentuk download tp tdk bisa didownload bukittinggi tidak bisa muncul, kpt hanya informasi layanan biasa standar informasi PHPnuke, SITUS 2 MILIAR, tidak ada perubahan modul, hanya ada 98 gambar grafis jelek
7
Padang Pariaman (Kab.)
www.pariaman.go.id
HTML
8
Pariaman (Kota)
9
Pasaman (Kab.)
10
Payakumbuh (Kota)
11
Pesisir Selatan (Kab.)
www.pesisirselatan.go.id
SITUS MATI
12
Sawahlunto (Kota)
www.sawahlunto.go.id
HTML
13
Sawahlunto (Kab.) www.kotasolok.go.id
SITUS MATI
www.kotapariaman.go.id www.pasaman .go.id
HTML
xxx
01-09-2004 buku tamu, forum, bank grafis standar data utk data2 umum, galeri foto informasi standar tdk grafis bagus lengkap
SITUS MATI
11-06-2005 informasi standar
grafis biasa
14
Solok (Kota)
15
Solok (Kab.)
www.solok.go.id
16
Tanah Datar (Kab.)
www.tanahdatar.go.id
17
Dharmasraya (Kab.)
18
Pasaman Barat (Kab.)
19
Solok Selatan (Kab.)
IV
JAMBI
1
Jambi (Kota)
2
Batang Hari (Kab.)
www.batanghari.go.id, www.kab-batanghari.go.id
php, html
xxx
3
Bungo (Kab.)
www.bungo.go.id, www.muarabungo.go.id
HTML
xxx
4
Kerinci (Kab.)
www.kerincijambi.go.id
HTML
5
Merangin (Kab.)
data terakhir thn 2003, informasi umum standar grafis menarik tidak ada berita 02-12-2005 informasi umum, grafis menarik, ada galeri foto, informasi layanan ada english, ada download renstra dll
www.jambionline.com
www.merangin.go.id
HTML
xxx
PHP www.dharmasraya.go.id
SITUS MATI
www.bapemprodajambi.go.id, www.bappedajambi.go.id, www.depag-jambi.go.id, www.kotajambi.go.id
PHP
informasi umum, BUPATI ANTI KORUPSI skrg lengkap, ada galeri, ada menjadi GUB, grafis bagus informasi layanan satu pintu 12-07-2005 informasi umum, grafis bagus
12-07-2005 informasi umum
situs aktif bappeda dan depag, grafis depag bagus tp akses lambat
SITUS MATI
HTML
informasi umum standar galeri foto 13 , dua situs informasi hampir sejenis, dibuat oleh bappeda dan kpde informasi umum standar grafis menarik
6
Muaro Jambi (Kab.)
www.muarojambi.go.id
HTML
data tahun 2002
informasi umum lengkap, galeri foto, layanan perijinan
grafis menarik, english version, galeri foto, layanan perijinan,
7
Sarolangun (Kab.)
8
www.tanjungjabungbarat.go. www.pemkabid tanjungjabungbarat.go.id
HTML
xxx
informasi umum
grafis biasa, link2 ada yg mati
10
Tanjung Jabung Barat (Kab.) Tanjung Jabung Timur (Kab.) Tebo (Kab.)
PHP
data tahun 2000
informasi umum, informasi perijinan
grafis menarik
V
RIAU
www.riau.go.id
1
Pekan Baru (Kota)
www.pekanbaru.go.id
PHP
2
Bengkalis (Kab.)
www.bengkalis.go.id
PHP
3
Dumai (Kota)
www.dumai.go.id
4
Indragiri Hilir (Kab.)
5
Indragiri Hulu (Kab.)
6
Kampar (Kab.)
7
Kuantan Singingi (Kab.)
9
www.tebo.go.id
www.kuansing.go.id
www.depag-riau.go.id, PHP www.dipenda-riau.go.id, www.disdikriau.go.id, www.disperindag-riau.go.id, www.distanriau.go.id, www.kpkriau.go.id, www.pariwisata-riau.go.id,
update berita harian
xxx
informasi umum, buku grafis sangat menarik, ada tamu, forum, akses link2 kab/kota atau situs lain, wap situs2 dinas yang hidup: disperindag-riau (php), distanriau (html), dinas lain dibuat dalam subdomain dan lengkap, download atau info lain ada di situs dinas/badan HANYA ADA PELAKSANAAN APBD 21-07-2005 informasi umum, grafis menarik informasi perijinan (pdf), surat pembaca informasi umum, english grafis menarik version, buku tamu
SITUS MATI www.indragirihilir.go.id
PHP
www.kampar.go.id, www.bpikampar.go.id,
PHP
SITUS MATI
xxx
xxx
link diarahkan ke bagian hukum, tp tidak ada informasi
01-08-2005 informasi umum
grafis menarik, situs bpi (informasi promosi dan informasi) lebih menarik, dan lengkap trmsk buku tamu dan galeri, tp tidak ada link dari situs utama
8
Pelalawan (Kab.)
www.pelalawan.go.id, www.bkpmd-pelalawan.go.id
22-07-2005 ada informasi layanan grafis sangat menarik, buku adm kependudukan, tdk tamu, tdk ada galeri, tdk ada link ada perijinan ke bkpmd-pelalawan HANYA ADA INFO APBD TOTAL 2003, 2004, 2005 informasi umum standar grafis standar, ada galeri foto
9
Rokan Hilir(Kab.)
HTML
xxx
10
Rokan Hulu (Kab.)
www.rokanhulu.go.id, www.rokanhulubpi.go.id
HTML
xxx
informasi umum standar grafis menarik, rokanhulubpi mati
11
Siak (Kab.)
www.dprdsiak.go.id
SITUS MATI
VI
KEPULAUAN RIAU
www.bpmpd-kepri.go.id,
xxx
xxx
xx
1
Batam (Kota)
www.pemko-batam.go.id, www.batam.go.id, www.dprdbatam.go.id, www.kukmbatam.go.id
ASP
18-6-05 berita dari kompas
ada situs untuk informasi biasa lengkap tetapi pelayanan, informasi struktur informasi tdk teratur, perijinan, dokumen situs lain mati, grafis biasa perijinan, registrasi, dan status registrasi, informasi tidak lengkap
2
Karimun (Kab.)
www.kab-karimun.go.id
ASP
3
Kep. Riau (Kab.)
www.kepulauanriau.go.id
www.pemkab-kepri.go.id
PHP
tidak ada berita harian ada informasi layanan, tetapi tidak online, SIMTAP kerjasam dg telkom xxx xxx
www.pemkab-natuna.go.id
www.natuna.go.id
PHP
4
Lingga (Kab.)
5
Natuna (Kab.)
6
Tanjung Pinang (Kota)
www.rokanhilir.go.id
PHP (CMS)
www.pemda-batam.go.id
22-06-2005 informasi umum, tidak ada layanan, tidak ada buku tamu
xxx
english version, grafis standar
SERVER DOWN termasuk versi lama,
grafis biasa, informasi standar, ada link yang tidak berfungsi
VII
SUMATERA SELATAN
1
Palembang (Kota)
www.pempropsumsel.go.i www.sumsel.go.id, HTML d www.transduksumsel.go.id, www.bappedasumsel.go.id, www.depag-sumsel.go.id, www.diknassumsel.go.id, www.dinaker-sumsel.go.id, www.dinkessumsel.go.id, www.diperta-sumsel.go.id, www.dishutsumsel.go.id, www.perpusnassumsel.go.id
18-07-2005 informasi umum, ada kontak sms ke gubernur dan telp/mobile/fax/email, ada menyediakan link english service tapi tidak aktif
PROPINSI atau PROVINSI? Karena menggunakan html, beberapa link yg harusnya aktif, di suatu halaman tertentu tidak aktif, situs lain yg aktif: bappeda, transduk, (informasi standar biasa), tidak ada integrasi link dg situs provinsi, tidak ada info perda dsb (info uu, dll tp tidak lengkap), situs yg bagus depag
www.palembang.go.id, PHP www.rsmh-palembang.go.id, www.balarpalembang.go.id, www.bappedapalembang.go.id, www.bpkh2-palembang.go.id, www.kimpraswilkotapalembang .go.id
harian
informasi umum, ada sim kepegawaian bisa lihat nama pegawai, ada simduk tapi tidak berfungsi, layanan pengaduan lewat email, album foto
informasi umum, info grafis menarik layanan tidak ada (dalam perbaikan) informasi umum, grafis sangat menarik layanan ada link tapi tidak ada info, forum, buku tamu informasi umum, ada situs lain tidak berfungsi, ada simtap, tdk ada informasi modul administrasi perkantoran, mekanisme layanan modul organisasi hanya syarat2, ada login, query, sim informasi wilayah dg grafis informasi umum tetapi grafis menarik sekali beberapa link belum tersedia
2
Banyuasin (Kab.)
3
Lahat (Kab.)
4
Lubuk Linggau (Kota)
www.lubuklinggau.go.id
ASP
harian
5
Muara Enim (Kab.)
www.muaraenim.go.id
ASP
harian
6
Musi Banyuasin (Kab.)
www.muba.go.id
www.distannak-muba.go.id, www.kabmuba.go.id
PHP
harian
7
Musi Rawas (Kab.)
www.musi-rawas.go.id
PHP
harian
grafis menarik, palembang menjadi tuan rumah beberapa kegiatan besar, situs lain yang aktif adalah balar (balai arkeologi) tp info bulan sept 2004, situs kehutanan wilayah 2 tdk bisa diakses cepat
8
Ogan Komering Ilir (Kab.) www.kaboki.go.id
PHP www.oku.go.id
xxx
informasi umum, info layanan tidak tersedia hanya link
info harian
informasi umum kurang, grafis menarik tidak ada layanan, buku tamu
9
Ogan Komering Ulu (Kab.)
10
Pagaralam (Kota)
11
Prabumulih (Kota)
www.kotaprabumulih.go.id
ASP
12
Ogan Komering Ulu Timur
www.okutimur.go.id
SITUS MATI
13 14
Ogan Komering Ulu Selatan Ogan Ilir (Kab.)
VIII
BANGKA - BELITUNG
www.pempropbabel.go.id, www.dikmenti-babel.go.id, www.indagkop-babel.go.id, www.lpmp-babel.go.id
SITUS MATI
1
Bangka (Kab.)
2
Bangka Barat (Kab.)
3
Bangka Selatan (Kab.)
4
Bangka Tengah (Kab.)
5
Bangka Timur (Kab.)
6
Belitung (Kab.)
www.pemkab-belitung.go.id
html (rusak dilihat xxx dg firefox)
7
Pangkal Pinang (Kota)
www.pangkalpinang.go.id
PHP
www.pemkotpagaralam.com
grafis biasa,
SITUS MATI SITUS MATI
www.bangka.go.id
PHP (CMS)
situs aktif situs dimentibabel.go.id dg cms php dg berita terakhir bulan des 04 dg data yg tersedia hanya data PT, situs utama provinsi hanya ditemui administrasi situs… 27-07-2005 informasi lengkap, ada link ke bank data dan forum, buku tamu, galeri, informasi2 seperti perda dll, tapi kontak email, link download tidak aktif, grafis menarik sekali
informasi sangat umum grafis biasa tidak detil 30-07-2005 informasi umum
situs baru diluncurkan 20 juli 2005, banyak link belum aktif, grafis menarik
IX
BENGKULU
www.bengkulu.go.id
ASP
1
Bengkulu (Kota)
2
Bengkulu Selatan (Kab.)
www.bengkulu-selatan.go.id
php tp koneksi database rusak
3
Bengkulu Utara (Kab.)
www.bengkulu-utara.go.id
SITUS MATI
4
Kaur (Kab.)
www.seluma.go.id
HTML
5
Muko Muko (Kab.)
6
Rejang Lebong (Kab.)
7
Seluma (Kab.)
8
Lebong (Kab.)
9
Kapahiang (Kab.)
X
LAMPUNG
www.lampung.go.id
1
Bandar Lampung (Kota)
www.bandarlampung.go.id
2
Lampung Barat (Kab.)
3
Lampung Selatan (Kab.)
4
Lampung Tengah (Kab.)
5
Lampung Timur (Kab.)
6
Lampung Utara (Kab.)
02-08-2005 informasi umum lengkap
hanya ada link grafis ke website kota bengkulu, grafis menarik
xxx
xxx
grafis menarik, informasi umum
xxx
inforamsi umum
grafis biasa
www.bappedalampung.go.id, PHP (PHP-Nuke) xxx www.bkdlampung.go.id, www.depag-lampung.go.id, www.dinkeslampung.go.id, www.dinkesoslampung.go.id, www.diperta-lampung.go.id, www.disbun-lampung.go.id, www.disnakkeswanlampung.go.id SITUS MATI
informasi umum, grafis menarik, situs aktif lain: layanan hanya ada bkdlampung.go.id, informasi telp2 penting dinkeslampung.go.id, dinkesoslampung.go.id, disbun-lampung.go.id, disnakkeswan-lampung.go.id, dg info2 spesifik bidang dan cukup lengkap
www.lampungbarat.go.id
HTML
xxx
informasi umum
grafis menarik, situs dikelola bappeda
www.lampungtengah.go.id
php, html
xxx
informasi umum, galeri, grafis menarik buku tamu, download tidak ada
www.lampungutara.go.id
PHP (CMS)
01-08-2005 informasi umum, galeri, grafis menarik standar CMS, buku tamu, download PERDA APBD 2003 TANPA tidak digunakan LAMPIRAN
7
Metro (Kota)
www.metro.go.id
SITUS MATI
8
Tanggamus (Kab.)
www.tanggamus.go.id
PHP (CMS)
9
Tulang Bawang (Kab.)
10
Way Kanan (Kab.)
www.waykanan.go.id
XI
BANTEN
www.banten.go.id
1
Cilegon (Kota)
2
Lebak (Kab.)
www.tulangbawang.go.id
PHP (CMS)
informasi umum bidang grafis menarik dan kantor2 , standar email, kontak 01-10-2004 informasi menarik
PHP (MAMBO)
01-04-2005 informasi umum
www.bapedalbanten,go.id, PHP www.bkpm-banten.go.id, www.bpnbanten.go.id, www.dinkesbanten.go.id, www.dinkespropbanten.go.id , www.distambenbanten.go.id, www.dkpbanten.go.id, www.ekonbanten.go.id, www.kumhambanten.go.id, www.pibbanten.go.id www.bappeda-cilegon.go.id www.cilegon.go.id, www.bkpm- SITUS MATI cilegon.go.id www.disperindag-lebak.go.id
HTML
3
Pandeglang (Kab.)
www.pandeglang.go.id
4
Serang (Kab.)
www.bappeda-serang.go.id www.serang.go.id, PHP www.serangdisdik.go.id, www.bappeda-serang.go.id, www.dinkes-serang.go.id, www.dkp-serang.go.id, www.kanwilpajakserang.go.id, www.kp2ln-serang.go.id
5
Tangerang (Kab.)
www.kabtangerang.go.id
xxx
harian termasuk dari polling, galeri foto, berita suratkabar forum
grafis menarik grafis menarik standar CMS, ada link layanan tapi mati
xxx
informasi umum bidang grafis biasa, situs lebak mati perindustrian perdagangan
xxx
polling, buku tamu, forum
SITUS MATI
www.bkpmdkabtangerang.go.id PHP , www.dinkeskabtangerang.go.id, www.dlhtangerang.go.id
04-08-2005 surat pembaca
serang.go.id grafis menarik, bappeda-serang.go.id mati, situs hidup: serangdisdik.go.id, dinkesserang.go.id, kanwilpajakserang.go.id
situs aktif: dinkestangerang.go.id, grafis situs kabupaten menarik, tidak ada link
6
Tangerang (Kota)
www.kotatangerang.go.id
XII
DKI JAKARTA
www.dki.go.id
1
Jakarta Barat (Kota)
2
Jakarta Pusat (Kota)
3
Jakarta Selatan (Kota)
4
Jakarta Timur (Kota)
5
Jakarta Utara (Kota)
6
Kep. Seribu (Kab.)
PHP
www.jakarta.go.id, ASP www.jakarta-tourism.go.id, www.klnjakarta2.go.id, www.kpujakarta.go.id, www.bappedajakarta.go.id, www.dprd-dki.go.id, www.tatakota-dki.go.id, www.bazisdki.go.id, www.bkpmddki.go.id, www.bpm-dki.go.id, www.dikdasdki.go.id, www.dikmentidki.go.id, www.dinaspekanladki.go.id, www.dinasppkdki.go.id, www.dinkes-dki.go.id, www.dipendadki.go.id, www.disnakertransdki.go.id www.dki.go.id/jakbar/jakbar. xxx htm www.jakartapusat.web.id www.bapekojakartapusat.go.id xxx www.dki.go.id/jaksel/jaksel.h tm www.dki.go.id/jaktim/jaktim. htm www.dki.go.id/jakut/jakut.ht m
xxx xxx xxx www.pulauseribu.go.id
xxx
08-07-2005 layanan pbb melalui situs menarik, informasi lengkap sms, buku tamu, polling, dari badan2 forum atau keluhan warga aktif tapi tidak banyak tanggapan. Ada informasi layanan masyarakat, hanya berupa informasi. forward ke beritajakarta.com
wap, sms (dalam perbaikan), pocket, stream, forum, kontak, english version, prosedur dan persyaratan layanan, download 3 file blangko, download peraturan daerah, informasi tentang pengadaan barang tetapi masih kosong
situs menarik sekali dari grafis, informasi pada. Situs utama jakarta.go.id, situs berita beritajakarta.com sangat menarik dari grafis, situs2 jakarta selatan, jakarta timur dll dibuat sebagai subdomain dari jakarta.go.id, dengan sistem back end menggunakan asp dan php. hampir semua situs menampilkan grafis yang menarik... situs pulau seribu tidak dapat diakses
XIII
JAWA BARAT
www.jabar.go.id
1
Bandung (Kota)
www.bandung.go.id
2
Bandung (Kab.)
www.kabbandung.go.id
www.kpid-jabar.go.id, jsp www.lpmpjabar.go.id, www.pamjabar.go.id, www.anjjabar.go.id, www.balitbangda-jabar.go.id, www.bandiklatda-jabar.go.id, www.bapeda-jabar.go.id, www.bapjabar.go.id, www.binamarga-jabar.go.id, www.bplhdjabar.go.id, www.bptpdisdik-jabar.go.id, www.depag-jabar.go.id, www.diknas-jabar.go.id, www.dinsosjabar.go.id, www.dipardajabar.go.id, www.diperta-jabar.go.id, www.disdik-jabar.go.id, www.dishub-jabar.go.id, www.dishut-jabar.go.id, www.diskan-jabar.go.id, www.diskesjabar.go.id, www.diskukm-jabar.go.id, www.disnakjabar.go.id, www.disperindag-jabar.go.id, www.distamben-jabar.go.id, www.distarkim-jabar.go.id, www.dprdjabar.go.id, www.dpsda-jabar.go.id www.bappeda-bandung.go.id, HTML www.diparda-bandung.go.id, www.diskar- bandung.go.id, www.dispendabandung.go.id, www.ptunbandung.go.id
PHP
3-8-05 harian
informasi umum, polling, galeri foto, english versioan, download AKU (arah dan kebijakan umum) APBD,
ORACLE INFORMATION SERVER PORTAL!!!
xxx
informasi umum
situs hidup: bappedabandung.go.id, dispendabandung.go.id. Di bappeda hanya ada ringkasan APBD, situs2 kurang diurus
11-02-2004 informasi umum dg link2 informasi kurang sekali, banyak yg mati, download tidak ada informasi lama
3
Banjar (Kota)
www,banjar-jabar.go.id
www.kabupatenbanjar.go.id, www.kanbudparbanjar.go.id, banjar.go.id
PHP
4
Bekasi (Kota)
www.kotabekasi.go.id
aspx
5
Bekasi (Kab.)
www.kab-bekasi.go.id
PHP
6
Bogor (Kota)
www.kotabogor.go.id
www.pdamkotabogor.go.id, SITUS MATI www.bp2tp-bogor.go.id, www.diperindagkotabogor.go.id
7
Bogor (Kab.)
www.kabupaten-bogor.go.id
PHP
8
Ciamis (Kab.)
www.ciamis.go.id
www.dinkeu-ciamis.go.id
SITUS MATI
9
Cianjur (Kab.)
www.cianjur.go.id
www.dinaspdk-cianjur.go.id, www.dishubpar-cianjur.go.id
PHP (CMS)
10
Cimahi (Kota)
www.cimahi.go.id
SITUS MATI
11
Cirebon (Kota)
www.cirebon.go.id
12
Cirebon (Kab.)
www.kabcirebon.go.id
13
Depok (Kota)
28-02-2004 informasi umum, beberapa link tidak mengarah benar, info layanan masyarakat mengarah ke hotel restoran, forum warga ada tapi tidak aktif
15-07-2005 informasi umum, kontak, grafis standar email, informasi satu atap hanya masalah prosedur dsb berita tahun 2003 2004 informasi umum, galeri foto, buku tamu, ada english version, koneksi database macet semua situs mati
xxx
informasi umum
ASP
xxx
30-06-2005 informasi layanan informasi perda, tapi tidak ada umum, galeri foto, buku downloadnya tamu, ada berita lelang barang jasa tetapi hanya ada untuk dua dinas
www.casipnakertransSITUS MATI cirebon.go.id www.dipendakabcirebon.go.id PHP www.depok.go.id, www.dprddepok.go.id
grafis menarik
situs yang aktif dipendakabcirebon.go.id 3 agustus 2005 setelah xxx bulan juni
informasi standar, grafis standar, situs perda dikelola oleh bagian hukum dengan alamat situs dokumentasihukumdepok.web.id, dg data2 hanya sampai 2002
14
Garut (Kab.)
www.garut.go.id
15
Indramayu (Kab.)
www.indramayu.go.id
16
Karawang (Kab.)
www.karawang.go.id
17
Kuningan (Kab.)
www.kuningan.go.id
18
Majalengka (Kab.)
19
Purwakarta (Kab.)
www.purwakarta.go.id
20
Subang (Kab.)
www.subang.go.id
21
Sukabumi (Kota)
www.sukabumi.go.id
22
Sukabumi (Kab.)
23
www.lhkp-garut.go.id, www.simpedal-garut.go.id, www.bappekagarut.go.id
www.disnakerkarawang.go.id
PHP
harian
download tidak berfungsi, informasi pelayanan publik, buku tamu, interaksi informasi umum, informasi layanan
grafis menarik, ada download peta garut
PHP (CMS)
xxx
PHP
xxx
informasi umum
situs utama mati, situs disnakerkarawang.go.id hidup dan cukup menarik termasuk keberadaan fasilitas pendaftaran online utk hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
php, cms
harian tapi tidak terus informasi umum standar menerus pemerintahan
grafis menarik,
www.majalengka.go.id, PHP www.bapeda-majalengka.go.id, www.diperta-majalengka.go.id
xxx
informasi umum
UNDER CONSTRUCTION, situs aktif bapeda dan diperta
www.disdik-purwakarta.go.id, www.disnakerpurwakarta
PHP
harian
informasi layanan
ada english version, grafis menarik
PHP (CMS)
harian
informasi umum
www.bappeda-sukabumi.go.id PHP (CMS)
agustus
www.kabsukabumi.go.id
www.kabupatensukabumi.go.id PHP (CMS)
agustus
Sumedang (Kab.)
www.sumedang.go.id
www.dprd-sumedang.go.id, html www.kesbangsumedang.go.id
xxx
informasi umum, informasi layanan pemerintahan informasi umum, termasuk informasi badan informasi umum
24
Tasikmalaya (Kota)
www.kota-tasikmalaya.go.id
PHP
informasi tahun 2004
25
Tasikmalaya (Kab.)
www.tasikmalaya.go.id
PHP
juli
forward ke subdomain dari gerbang.jabar.go.id/kotasukabum i beberapa link belum tersedia grafis sederhana, sangat sedikit informasi tersedia, situs dprd terakhir diupdate mei 2005, situs kesbang ada gerbang.jabar.go.id/kotatasikmal aya
informasi umum lengkap ada download rtrw 2003, perda mulai dari kegiatan 2002, apbd 2003 admin pemerintahan, APBD 2003 UMUM sampai pariwisata
XIV
JAWA TENGAH
1
Banjarnegara (Kab.)
2
Banyumas (Kab.)
3
Batang (Kab.)
4
Blora (Kab.)
www.jawatengah.go.id
www.p3jj-jawatengah.go.id, www.balitbangjateng.go.id, www.bapermas-jateng.go.id, www.bappedal-jateng.go.id, www.bbkpjateng.go.id, www.binamarga-jateng.go.id, www.birokeu-jateng.go.id, www.bkd-jateng.go.id, www.dinashut-jateng.go.id, www.dinkes-jateng.go.id, www.dipendajateng.go.id, www.disbun-jateng.go.id, www.dishubtel-jateng.go.id, www.diskanlut-jateng.go.id, www.diskimtaru-jateng.go.id, www.disnakertransjateng.go.id, www.disnakjateng.go.id, www.disperindagjateng.go.id , www.dja-jateng.go.id, www.djpbn-jateng.go.id, www.kesbanglinmasjateng.go.id, www.kpujateng.go.id, www.lpmpjateng.go.id, www.pdkjateng.go.id, www.perpusdajateng.go.id, www.psdajateng.go.id www.banjarnegara.go.id PHP
informasi umum
www.banyumas.go.id
www.rsubanyumas.go.id
PHP (CMS)
informasi umum
www.batang.go.id
HTML
xxx bulan des 2003
informasi tidak lengkap grafis kurang
www.bappedablora.go.id, www.diknasblora.go.id
PHP
agustus
informasi umum lengkap grafis standar, situs bappeda tidak lengkap info
www.pemkabblora.go.id
proses loading intro lama, informasi umum sekali
grafis menarik, polling, buku tamu, email, sdg menyiapkan ebusiness online, rsud menggunakan phpnuke, pariwisata.banyumas.go.id dg subdomain
5
Boyolali (Kab.)
www.boyolali.go.id
asp
6
Brebes (Kab.)
www.brebes.go.id
7
Cilacap (Kab.)
www.cilacap.go.id
8
Demak (Kab.)
www.demak.go.id
9
Grobogan (Kab.)
www.grobogan.go.id
HTML
10
Jepara (Kab.)
www.jepara.go.id
PHP
11
Karanganyar (Kab.)
www.karanganyar.go.id
12
Kebumen (Kab.)
www.kebumen.go.id
13
Kendal (Kab.)
14
Klaten (Kab.)
www.kabupatenkendal.go.id www.klaten.go.id
15
Kudus (Kab.)
16
Magelang (Kota)
www.dprd-brebes.go.id
agustus
informasi umum
grafis menarik, data lengkap, ada prosedur perijinan
SITUS MATI SITUS MATI
www.dipendademak.go.id, www.indagpm-demak.go.id
SITUS MATI
www.wisata-karanganyar.go.id PHP (MAMBO)
www.pemkot-magelang.go.id
17
Magelang (Kab.)
www.kabmagelang.go.id
18
Pati (Kab.)
www.geocities.com/kab_pati www.pati.go.id
www.pde-kabmagelang.go.id
xxx hanya ada informasi informasi dinas, dan potensi layanan cukup lengkap, perda Cuma 2002 dan 2003 harian tapi tidak terus informasi umum, masih grafis menarik, menerus banyak yang kosong, link2 belum diatur
xxx
informasi kosong
grafis menarik, informasi kosong
PHP (POSTNUKE)
harian
informasi umum lengkap, termasuk data kepegawaian dan potensi daerah
informasi yg disediakan tidak fokus karena ada banyak link2 lain yang bukan terkait kepemerintahan, ada versi inggris, polling presiden?
PHP
harian tapi tidak terus informasi umum, menerus harian informasi umum, bank data
PHP
www.kabupatenkudus.go.id www.pikbkudus.go.id, www.indagkop-kudus.go.id
harian, dari korankoran
grafis menarik tidak terstruktur, situs tidak aktif
SITUS MATI SITUS MATI SITUS MATI HTML
xxx berita tahun 2004 xxx
informasi umum, link-link mati
19
Pekalongan (Kota)
www.pekalongan.go.id
20
Pekalongan (Kab.)
www.kabpekalongan.go.id
21
Pemalang (Kab.)
22
Purbalingga (Kab.)
www.purbalingga.go.id
23
Purworejo (Kab.)
www.purworejo.go.id
24
Rembang (Kab.)
www.kotapekalongan.go.id
PHP
bulan juni 2005
-
informasi umum, pemerintahan, rs, pendidikan dll, standar, grafis standar
harian
ada informasi pelayanan, ada buku tamu, forum, polling
informasi umum pemerintahan dan daerah :: situs bappeda informasi hampir sama
ASP
ada berita harian dan informasi umum pemerintahan
perijinan hanya data kantor pengolahan perijinan dan investasi purbalingga
grafis standar, informasi lengkap, ada web chat bupati(?), web sms(?), galeri foto
www.diknaspurworejo.go.id, www.dinkespurworejo.go.id
PHP
xxx
xxx
www.rembang.go.id
ASP
harian
forum webmail, jajak pendapat, ada info lelang tapi kosong
situs utama mati, situs diknas dg PHPnuke hampir tidak dimodifikasi galeri foto
SITUS MATI www.pemalang.go.id, PHP www.bappeda-pemalang.go.id
25
Salatiga (Kota)
26
Semarang (Kota)
www.semarang.go.id
html+php
harian diambil dari beberapa media/surat kabar seperti suara merdeka
informasi PBB, link UPT (hosting di luar, TAPI INFORMASI MENARIK SEKALI), link dispencapil (tidak ada isi)
27
Semarang (Kab.)
www.kabsemarang.go.id
PHP (POSTNUKE)
harian
28
Sragen (Kab.)
www.sragen.go.id
PHP (CMS)
xxx
29
Sukoharjo (Kab.)
www.sukoharjo.go.id
PHP (PHP-Nuke) xxx
ada informasi layanan informasi perda hanya tahun perikana, peternakan, 2001, tidak lengkap informasi RSUD, PDAM ADA INFO APBD, GARIS BESAR DAN TIDAK LENGKAP xxx grafis menarik, informasi daerah potensi dll kurang, informasi sangiran situs sejarah, informasi layanan ke UPT dg masing2 layanan tersedia xxx
grafis standar, data investasi, informasi lengkap ADA INFO ANGGARAN BELANJA DAN NERACA (NERACA LENGKAP)
30
Surakarta (Kota)
www.surakarta.go.id
31
Tegal (Kota)
www.kotategal.go.id
32
Tegal (Kab.)
33
Temanggung (Kab.)
www.temanggung.go.id
34
Wonogiri (Kab.)
www.wonogiri.go.id
35
Wonosobo (Kab.)
XV
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
www.pemda-diy.go.id
1
Bantul (Kab.)
www.bantul.go.id
2
Gunung Kidul (Kab.)
www.gunungkidul.go.id
www.solo.go.id, www.solotouroff.go.id, www.bpdas-solo.go.id, www.dinkessolo.go.id www.kota-tegal.go.id, www.kpdetegal.go.id, www.bappeda-kotategal.go.id
PHP
tidak aktual
informasi umum
grafis baik, informasi standar
PHP
xxx
layanan situs biasa
grafis baik, informasi standar
www.tegal.go.id, www.bappedakabupatentegal.go.id
PHP
xxx
layanan situs biasa
grafis standar, link2 mati
PHP
xxx
informasi perda hanya tahun 2001, tidak lengkap
grafis tidak dapat diupload dengan baik
www.wonosobo.go.id
PHP
regular
informasi umum, informasi layanan perijinan informasi umum
PHP
regular
informasi umum
www.jogjakarta.go.id, PHP (CMS) www.kesehatan-jogja.go.id, www.pendidikan-diy.go.id, www.badanperpusdadiy.go.id, www.bapedaldadiy.go.id, www.bkpmddiy.go.id, www.disbudpar-diy.go.id, www.disnakertransdiy.go.di, www.dprd-diy.go.id, www.indag-diy.go.id, www.kaperda-diy.go.id, www.kesehatandiy.go.id, www.kimpraswil-diy.go.id, www.kpu-diy.go.id PHP (CMS)
www.pendidikan-gk-diy.go.id, www.bappeda-gk.go.id
SITUS MATI
harian
harian
grafis biasa, informasi umum bagus, dikelola badan informasi daerah, jogjakarta.go.id sbg intranet, tidak ada link bahasa inggris
tidak ada layanan, hanya nominasi situs e-gov terbaik, ada informasi perijinan grafis menarik, satu atap, dg file TIDAK ADA DOWNLOAD didownloa PERDA APBD
3
Kulon Progo (Kab.)
www.kulonprogo.go.id
4
Sleman (Kab.)
www.sleman.go.id
5
Yogyakarta (Kota)
www.jogja.go.id
XVI
JAWA TIMUR
www.jatim.go.id
www.dinkes-sleman.go.id, www.pbb-sleman.go.id
www.kanwildepagjatim.go.id, www.kebudayaan-jatim.go.id, www.kpujatim.go.id, www.perkimjatim.go.id, www.perpusjatim.go.id, www.poldajatim.go.id, www.tamanbudayajatim.go.id , www.arsipjatim.go.id, www.bandiklatjatim.go.id, www.bapedal-jatim.go.id, www.bappeda-jatim.go.id, www.bappeprop-jatim.go.id, www.bkkbn-jatim.go.id, www.bpmjatim.go.id, www.bppjatim.go.id, www.bps-jatim.go.id, www.bptp-jatim-deptan.go.id, www.d-infokom-jatim.go.id, www,depag-jatim.go.id, www.dinaspeternakanjatim.g o.id, www.dinkesjatim.go.id, www.dinsosjatim.go.id, www.dipendajatim.go.id, www.diperta-jatim.go.id,
PHP (CMS)
harian
PHP (CMS)
harian tp tidak terus menerus, bulan sept hanya 1 berita
ASP
harian
hanya ada informasi perijinan
grafis biasa, ada email, buku tamu, chat, ADA INFORMASI KEUANGAN DAERAH SECARA GARIS BESAR hanya ada informasi grafis menarik, informasi perijinan, download mati lengkap, LINK KE DOWNLOAD APBD TIDAK BERFUNGSI informasi pelayanan, situs jogja.go.id dikelola oleh download, album, buku kantor arsip dan PDE, kantor tamu, keluhan, dll humas dan informasi kota jogja, ada subdomain untuk institusi pemerintahan lain, informasi dikelola dengan baik
www.diskopjatim.go.id, www.disnak-jatim.go.id, www.ditlantasjatim.go.id, www.dprd-jatim.go.id, www.indagjatim.go.id www.d-infokom-jatim.go.id
PHP
1
Bangkalan (Kab.)
www.indagpmbangkalan.go.id HTML
2
Banyuwangi (Kab.)
www.banyuwangi.go.id
3
Batu (Kota)
www.pemkotbatu.go.id
www.bapedabatu.go.id, www.disdikbatu.go.id
4
Blitar (Kab.)
www.kabblitar.go.id
www.depdikbudkabblitar.go.id PHP (CMS)
5
Blitar (Kota)
www.blitar.go.id
PHP (CMS)
6
Bojonegoro (Kab.)
www.bojonegoro.go.id
PHP (CMS)
7
Bondowoso (Kab.)
www.bondowoso.go.id
html
8
Gresik (Kab.)
www.gresik.go.id
jsp
www.kpudgresik.go.id, www.litbang-gresik.go.id
harian, kegiatan layanan: harga pasar grafis biasa, yg disampaikan info pemerintahan provinsi dan arsip berita (?), ada jatim, pejabat, dprd web forum, galeri foto dan kontak tidak harian xxx informasi indag, tidak spesifik, hanya garis besar, tidak ada interaktivitas tidak harian informasi umum, kurang grafis biasa, menyatakan informasi dari kecamatan2
php diforward ke tidak harian agropolitan.com
PHP
harian
link2 tidak aktif, grafis bagus, informasi ada dg informasi layanan peta, info umum masyarakat hanya ada info KTP dan tidak jelas isinya, ada link bursa kerja tp tidak bisa diakes informasi layanan IMB grafis standar, informasi umum dan KTP-KK
harian tapi tidak teratur ada 3 layanan ada pengaduan masyarakat, masyarakat yg berisi info forum, buku tamu, informasi dan download formulir, umum, pemerintahan potensi dll, layana akta, layana ada download perda2 termasuk pdam, dan layanan KPT APBD sampai 2004 tanpa (?) lampiran harian…. informasi perijinan 18 grafis standar, informasi umum buah… lengkap termasuk pariwisata dll, ADA RINGKASAN APBD 2005 xxx ada link perijinan tapi grafis kurang, informasi umum tidak lengkap dan mati kurang, LINK PERKEMBANGAN APBD TIDAK BISA DIAKSES tidak teratur hanya info tentang grafis menarik, informasi umum perijinan cukup lengkap, informasi perda th 2001
9
Jember (Kab.)
www.pemdajember.go.id
www.pemkab-jember.go.id, PHP (CMS) dininfokom-jember.go.id, www.dipenda-jember.go.id, www.disnakkan-jember.go.id, www.disperindag-jember.go.id
informasi harian
informasi perijinan tanpa grafis menarik, informasi download lengkap, situs dapat diakses dengan WAP, info PERDA 2003
10
Jombang (Kab.)
www.pemdajombang.go.id
www.jombang.go.id, www.dprdjombang.go.id
harian, tidak tetap
informasi layanan yang grafis standar, informasi cukup lengkap beragam dan lengkap, SITUS RESMI www.jombang.go.id
11
Kediri (Kab.)
www.kediri.go.id
www.bappedakab-kediri.go.id, PHP www.diknaskab-kediri.go.id, www.dprdkedirikab.go.id
xxx
xxx
situs utama sedang dikembangkan denga HTML, situs lain aktif kecuali diknaskabkediri.go.id
12
Kediri (Kota)
www.kotakediri.go.id
PHP
xxx
xxx
SITUS belum LENGKAP, link-link kosong
13
Lamongan (Kab.)
www.lamongan.go.id
informasi harian
ada info perijinan
grafis menarik, informasi lengkap, perda hanya keterangan tanpa download
14
Lumajang (Kab.)
www.lumajang.go.id
PHP
informasi harian
ada link perijinan tapi tidak berfungsi
link2 tidak berfungsi, ada link isian pengaduan
15
Madiun (Kab.)
www.madiun.go.id
SITUS MATI
SEDANG PERBAIKAN
16
Madiun (Kota)
www.madiunkota.go.id
SITUS MATI
SITUS MATI
17
Magetan (Kab.)
www.magetan.go.id
SITUS MATI
18
Malang (Kab.)
www.kabmalang.go.id
cfm
19
Malang (Kota)
www.pemkot-malang.go.id
20
Mojokerto (Kab.)
www.pemkabmojokerto.go.id
asp
www.bappedalamongan.go.id, cfm www.bkbdlamongan.go.id, www.dprdlamongan.go.id
www.kodyamalang.go.id, PHP (CMS) www.pemilu-kotamalang.go.id, www.pn-malang.go.id, www.depagkotamalang.go.id HTML
SITUS MATI informasi reguler walau informasi layanan tidak harian pemerintah
ada 4 formulir perijinan
informasi harian
informasi layanan perijinan pemerintahan
grafis bagus, informasi lengkap, perda 2002-2004
informasi reguler
download 9 perijinan
grafis standar, informasi standar,
21
Mojokerto (Kota)
www.mojokerto.go.id
22
Nganjuk (Kab.)
www.nganjuk.go.id
23
Ngawi (Kab.)
www.ngawi.go.id
SITUS MATI
24
Pacitan (Kab.)
www.pacitan.go.id
PHP (CMS)
25
Pamekasan (Kab.)
www.pamekasan-gov.com
26
Pasuruan (Kab.)
www.kab-pasuruan.go.id
27
Pasuruan (Kota)
www.pasuruan.go.id
28
Ponorogo (Kab.)
www.ponorogo.go.id
29
Probolinggo(Kota)
www.probolinggo.go.id
30
Probolinggo(Kab.)
31
Sampang (Kab.)
www.kabupatenprobolinggo. www.kabprobolinggo.go.id go.id www.sampang.go.id
32
Sidoarjo (Kab.)
www.sidoarjo.go.id
PHP (CMS)
reguler harian
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi cukup
33
Situbondo (Kab.)
www.situbondo.go.id
www.pemda-situbondo.go.id
PHP (CMS)
reguler
layanan situs biasa
grafis bagus, informas lengkap
34
Sumenep (Kab.)
www.sumenep.go.id
www.sumenep-p3ik.go.id, www.indag-sumenep.go.id
PHP (CMS)
reguler
layanan situs biasa
grafis bagus, informas lengkap
35
Surabaya (Kota)
www.surabaya.go.id
www.disparta-surabaya.go.id, www.kpusurabaya.go.id
PHP (CMS)
reguler harian
layanan situs biasa
grafis standar, informasi cukup, ada link yang mati
tidak aktual
layanan situs biasa, informasi perijinan lengkap
grafis bagus, informasi cukup
36
Trenggalek (Kab.)
37
Tuban (Kab.)
www.tuban.go.id
38
Tulungagung(Kab.)
www.tulungagung.go.id
www.pde-nganjuk.go.id, www.warintek-nganjuk.go.id
www.pamekasan.go.id
www.pemkotapasuruan.go.id, www.indagpasuruan.go.id
www.infokomkotaprobolinggo.go.id, www.kotaprobolinggo.go.id
PHP
informasi reguler
ada link perijinan tapi tidak aktif
grafis standar, informasi standar,
PHP
harian reguler
situs biasa
grafis standar
informasi tidak aktual
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi standar
PHP (CMS)
xxx
layanan situs biasa, ada grafis bagus, informasi standar informasi perijinan
PHP dan html
xxx
layanan situs biasa
grafis biasa, dua situs tidka terkoordinasi
PHP (CMS)
tidak teratur
layanan situs biasa
grafis biasa, informasi biasa
reguler
informasi layanan masyarakat
grafis bagus
PHP
Akses sulit
SITUS MATI
PHP SITUS MATI
SITUS MATI www.bappedatulungagung.go.id
PHP (CMS)
XVII
KALIMANTAN BARAT
1 2 3
Ketapang (Kab.)
www.kalbar.go.id
Bengkayang (Kab.)
www.litbang-kalbar.go.id, www.bkdkalbar.go.id, www.bkkpi-kalbar.go.id, www.bkpkalbar.go.id, www.bpkpkalbar.go.id, www.desdm-kalbar.go.id, www.diklatkalbar.go.id, www.disbun-kalbar.go.id www.bengkayang.go.id
SITUS MATI
Kapuas Hulu (Kab.)
www.kapuashulu.go.id
SITUS MATI
www.kipde-ketapang.go.id
PHP, CMS
www.ketapang.go.id
PHP, CMS
reguler
layanan situs, layanan grafis bagus, informasi informasi, terstruktur, informasi lelang, direktori produk hukum hanya sampai 2003
reguler
layanan situs biasa
grafis bagua, informasi lengkap
4
Landak (Kab.)
5
Pontianak (Kab.)
www.mempawah.go.id
HTML
6
Pontianak (Kota)
www.pontianak.go.id
PHP
reguler
layanan situs biasa, ada grafis kurang, informasi standar informasi perijinan
7
Sambas (Kab.)
www.sambas.go.id
ASP
reguler
layanan situs biasa
grafis bagus, inforamasi dan update lengkap
8
Sanggau (Kab.)
www.sanggau.go.id
SITUS MATI
9
Singkawang (Kota)
www.singkawang.go.id
PHP
tidak teratur
layanan situs biasa
grafis standar, ditulis dalam dua bahasa, link2 kurang teratur
10
Sintang (Kab.)
www.sintang.go.id
www.diknas-sintang.go.id
ASP
reguler
layanan situs biasa
grafis bagus, inforamasi umum lengkap
11
Melawi (Kab.)
www.melawi.go.id
HTML
tidak aktual
layanan situs biasa
grafis standar, informasi umum
12
Sekadau (Kab.)
www.sekadau.go.id
SITUS MATI
SITUS MENGARAH KE PONTIANAK.GO.ID
XVIII
KALIMANTAN TENGAH www.kalteng.go.id
1
Palangkaraya (Kota)
2
Barito Selatan (Kab.)
3
Barito Utara (Kab.)
4
Barito Timur (Kab.)
5
Gunung Mas (Kab.)
6
Kapuas (Kab.)
7
Katingan (Kab.)
8
Kotawaringin Barat (Kab.)
9
www.transkalteng.go.id, HTML www.dispendakalteng.go.id, www.distambenkalteng.go.id, www.indagkalteng.go.id www.palangkaraya.go.id, PHP www.diknaspalangkaraya.go.id
www.barito-utara.go.id
xxx
layanan biasa
tidak teratur
layanan biasa
grafis kurang, informasi kurang, link-link tidak teratur, situs dinas lain tidak aktif, ADA INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA grafis menyolok
SITUS MATI www.baritotimur.go.id
PHP (MAMBO)
xxx
xxx
situs sedang dikembangkan
www.kapuas.go.id
PHP
tidak aktual
layanan biasa
informasi biasa
Kotawaringin Timur (Kab.)
www.kotim.go.id
PHP
reguler
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi cukup lengkap
10
Lamandau (Kab.)
www.lamandau.go.id
PHP
xxx
xxx
informasi kurang, grafis biasa
11
Murung Raya (Kab.)
www.kabmurungraya.go.id
PHP (CMS)
reguler
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi cukup lengkap, situs terbaik di provinsi kalteng
12
Pulang Pisau (Kab.)
www.pulangpisau.go.id
PHP
tidak aktual
layanan biasa
grafis biasa
13
Seruyan (Kab.)
14
Sukamura (Kab.)
XIX
KALIMANTAN SELATAN www.kalsel.go.id
reguler harian
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi cukup tapi tidak update (kalsel dalam angka th 2003
1
Banjarmasin (Kota)
reguler harian
layanan situs biasa
grafis standar, informasi cukup dan teratur
2
Balangan (Kab.)
www.banjarmasin.go.id
www.bapustarda-kalsel.go.id, PHP www.bkpmd-kalsel.go.id, www.diknas-kalsel.go.id, www.retpcsouthkalimantan.g o.id www.disdikbanjarmasin.go.id PHP
3
Banjar (Kab.)
www.banjar.go.id
4
Banjar Baru (Kota)
www.banjarbaru.go.id
www.kabupatenbanjar.go.id, www.kanbudparbanjar.go.id
SITUS MATI SITUS MATI
5
Barito Kuala (Kab.)
www.baritokuala.go.id
SITUS MATI
6
Hulu Sungai Slt (Kab.)
www.hulusungaiselatan.go.id
PHP
reguler harian
layanan situs, informasi grafis bagus, informasi cukup perijinan
www.hulusungaiutara.go.id, www.kabupatenhsu.go.id
PHP (CMS)
reguler tidak teratur
layanan situs biasa
HTML
7
Hulu Sungai Tgh (Kab.)
8
Hulu Sungai Ut. (Kab.)
9
Kota Baru (Kab.)
www.kotabaru.go.id
10
Tabalong (Kab.)
www.tabalong.go.id
11
Tanah Laut (Kab.)
12
Tanah Bumbu (Kab.)
13
Tapin (Kab.)
XX
KALIMANTAN TIMUR
grafis standar, informasi cukup
xxx
xxx
grafis biasa, informasi biasa
www.kabupatentabalong.go.id PHP (CMS)
reguler harian
layanan situs biasa
grafis standar, informasi cukup
www.tanah-laut.go.id
PHP (CMS)
tidak terupdate (info layanan situs biasa terakhir Agustus 2005)
grafis standar, informasi standar, link membingungkan
www.kabtapin.com.to
www.tapin.go.id
SITUS MATI
www.kaltim.go.id
www.poldakaltim.go.id, PHP www.pu-kaltim.go.id, www.bkd-kaltim.go.id, www.diperta-kaltim.go.id, www.disnak-kaltim.go.id, www.disnakertranskaltim.go.id, www.dpkkaltim.go.id, www.indagkopkaltim.go.id informasi harian
grafis standar, galeri foto tidak ada isi
www.kpdekaltim.go.id 1
Balikpapan (Kota)
www.balikpapan.go.id
www.naker-balikpapan.go.id
PHP (MAMBO)
layanan situs biasa
2
Berau (Kab.)
www.berau.go.id
ASP
info harian
layanan situs lengkap, grafis bagus, informasi lengkap layanan online tersedia untuk layanan masyarakat, bisnis, dan layanan pemerintahan tapi tidak aktif, sedang dlm pengembangan
3
Bontang (Kota)
www.bontang.go.id
HTML
reguler tapi tidak teratur
informasi umum standar grafis biasa, informasi biasa pemerintahan,
4
Bulungan (Kab.)
www.bulungan.go.id
PHP
informasi harian,
layanan situs biasa
5
Kutai Barat (Kab.)
www.kutaibarat.go.id
SITUS MATI
6
7
Kutai Kertanegara (Kab.) www.kutaikartanegara.go.id www.kutaikartanegara.com, PHP (CMS) www.bappedakutaikartanegara .go.id, www.dprdkutaikartanegara.go.i d Kutai Timur (Kab.) www.kutaitimur.go.id ASP
informasi harian
ada layanan pemesanan grafis bagus, informasi barang produk kerajinan pemerintahan dan pembangunan tp tidak ada barangnya lengkap
informasi harian
layanan pemerintahan grafis standar, informasi lengkap dalam bentuk informasi dan download file (20 LAYANAN)
8
Malinau (Kab.)
www.malinau.go.id
SITUS MATI
9
Nunukan (Kab.)
www.nunukankaltim.go.id, www.bappedanunukan.go.id, www.kpmd-nunukan.go.id
PHP
informasi terakhir tahun 2004
layanan situs
10
Pasir (Kab.)
www.pasir.go.id
PHP
informasi tidak teratur layanan situs biasa
11
Penajam Paser Utara (Kab)
www.penajam.go.id
PHP
informasi terakhir bulan layanan situs buku tamu grafis bagus, info pemerintahan 7-2005 dll, hanya ada info KTP standar
12
Samarinda (Kota)
www.samarinda.go.id
database
informasi harian
www.kpt-bontang.go.id
www.baristandindagsamarinda.go.id, www.dprdsamarinda.go.id (XXX), www.indagsamarinda.go.id, www.pdamsamarinda.go.id
layanan situs,
link2 tidak terurus seperti download dan buku tamu
grafis bagus, situs bappeda info terakhir tahun 2002
grafis standar
grafis bagus, informasi cukup
13
Tarakan (Kota)
www.kotatarakan.go.id
PHP
XXI
BALI
www.bali.go.id
1
Badung (Kab.)
www.badung.go.id
SITUS MATI
2
Bangli (Kab.)
3
Buleleng (Kab.)
www.buleleng.go.id
PHP
informasi reguler
layanan umum, informasi lengkap
grafis bagus
4
Denpasar (Kota)
www.denpasar.go.id
PHP
informasi reguler
layanan situs
grafis bagus, informasi umum
5
Gianyar (Kab.)
www.gianyar.go.id
SITUS MATI
6
Jembrana (Kab.)
www.jembrana.go.id
PHP (CMS)
informasi harian
layanan pemerintahan tersedia dalam bentuk informasi lengkap
grafis bagus, informasi lengkap
7
Karang Asem (Kab.)
www.karangasem.go.id
informasi biasa
layanan situs
grafis bagus, informasi umum
8
Klungkung (Kab.)
www.klungkung.go.id
PHP
informasi harian
layanan situs, informasi grafis bagus, informasi lengkap, pemerintahan lengkap, ADA BANK DATA ada beberapa informasi dalam bentuk SIM
9
Tabanan (Kab.)
www.tabanan.go.id
PHP
informasi reguler
layanan situs, informasi grafis bagus, informasi lengkap pemerintahan
XXII
NUSA TENGGARA BARAT
www.ntb.go.id, www.bappedantb.go.id, www.bikdntb.go.id, www.bkkbn-ntb.go.id, www.bkpmntb.go.id, www.depag-ntb.go.id, www.disnak-ntb.go.id, www.indag-ntb.go.id
HTML
informasi reguler
informasi umum
grafis standar
1
Mataram (Kota)
2
Bima (Kab.)
www.pemkabbima.go.id
ASP
informasi terakhir kt b 2004
layanan situs
grafis bagus
www.ksda-bali.go.id
www.pn-denpasar.go.id, www.poltabes-denpasar.go.id
informasi harian
layanan umum, grafis bagus, informasi cukup informasi pemerintahan lengkap
ASP
www.pemdakarangasem.go.id HTML
AKSES SULIT
oktober 2004 3
Bima (Kab.)
4
Dompu (Kab.)
5
Lombok Barat (Kab.)
6
LombokTengah (Kab.)
7
Lombok Timur (Kab.)
www.lomboktimur.go.id
SITUS MATI
8
Sumbawa (Kab.)
www.sumbawa.go.id
PHP
9
Sumbawa Barat (Kab.)
XXIII
NUSA TENGGARA TIMUR
1
Alor (Kab.)
2
Belu (Kab.)
3
Ende (Kab.)
4
Flores Timur (Kab.)
5
Kupang (Kab.)
6
Kupang (Kota)
7
Lembata (Kab.)
8
Manggarai (Kab.)
9
Manggarai Barat (Kab.)
10
Ngada (Kab.)
11
Rote Ndao (Kab.)
www.dompu.go.id
PHP
tidak aktual informasi tahun lalu
layanan situs
grafis kurang
PHP
reguler tapi tidak updat
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi cukup
www.atambua-ntt.go.id
HTML
xxx
layanan situs buku tamu grafis standar
www.ende.go.id
PHP
informasi reguler
layanan situs biasa
grafis standar
www.kab-kupang.go.id
HTML
xxx
xxx
sedang dalam perbaikan
PHP
xxx
xxx
tahun 2004
www.lombokbarat.go.id
SITUS MATI
www.lombok-tengah.go.id
SITUS MATI
www.pemda-ntt.go.id, www.bkpmd-ntt.go.id
www.pemkabmanggarai.go.id (XXX)
www.manggarai.go.id
12
Sikka (Kab.)
www.sikka.go.id
SITUS MATI
13
Sumba Barat (Kab.)
www.sumbabarat.go.id
PHP
tidak teratur
layanan situs biasa
grafis bagus
14
Sumba Timur (Kab.)
PHP
regular
layanan situs biasa
grafis bagus
15
Timor Tengah Slt (Kab.)
HTML
xxx
layanan situs biasa
grafis biasa
16
Timor Tengah Utara (Kab.)
www.sumbatimur.go.id www.pemda-tts.go.id (XXX), www.pemkab-tts.go.id www.pemkab-ttu.go.id
SITUS MATI
XXIV
SULAWESI UTARA
www.sulut.go.id
1
Manado (Kota)
www.kotamanado.go.id
2
Bitung (Kab.)
www.bitung.go.id
SITUS MATI
3
Bolaang Mongondow (Kab.) Kepulauan Sangihe & Talaud (Kab.) Minahasa (Kab.)
www.bolaangmongondow.go.id
SITUS MATI
4 5 6
Minahasa Utara (Kab.)
7
Minahasa Selatan (Kab.)
8
Tomohon (Kota)
XXV
GORONTALO
1
Gorontalo (Kota)
2
Boalemo (Kab.)
3
Bone Bolango (Kab.)
4
Gorontalo (Kab.)
5
Pahuwato (Kab.)
XXVI
SULAWESI TENGAH
www.diknassulut.go.id (XXX), HTML www.distambensulut.go.id (XXX), www.dppsulut.go.id (XXX), www.indagsulut.go.id (XXX), www.poldasulut.go.id (XXX) www.kapetmanadobitung.go.id SITUS MATI
www.sangihe.go.id
SITUS MATI
www.minahasa.go.id
SITUS MATI
www.minsel.go.id
SITUS MATI
www.gorontalo.go.id
www.kabgtlo.go.id
www.sulteng.go.id
sulut.go.id loading lama
situs kapet loading lama
www.provinsigorontalo.go.id, HTML www.bawasdagorontalo.go.id, www.bppgorontalo.go.id, www.lpmp-gorontalo.go.id
xxx
info kurang sekali
grafis biasa
www.kotagorontalo.go.id
SITUS MATI
www.boalemo.go.id
PHP (CMS)
KOTAGORONTALO mati regular tidak aktual
gorontalo.go.id situs provinsi layanan situs biasa
grafis standar
reguler tapi tidak teratur (update kurang)
layanan situs biasa
SITUS MATI
www.bkpmdsulteng.go.id, PHP www.bkpsulteng.go.id, www.distanbunnaksulteng.g o.id, www.infokomsulteng.go.id
grafis biasa informasi lengkap, ada link ke kabupaten/kota
1
Palu (Kota)
2
Banggai (Kab.)
3
Banggai Kepulauan (Kab.)
4
Buol (Kab.)
5
Donggala (Kab.)
www.kota-palu.go.id
HTML
www.banggai-kepulauan.go.id PHP
xxx
grafis biasa, informasi biasa tidak lengkap
xxx
layanan situs biasa: buku tamu, forum
grafis standar, informasi lengkap
6
Morowali (Kab. )
www.bappeda-donggala.go.id, SITUS MATI www.disnakertransdonggala.go.id www.morowali.go.id SITUS MATI
7
Parigi Mountong (Kab.)
www.parigi-moutong.go.id
SITUS MATI
8
Poso (Kab.)
www.poso.go.id
SITUS MATI
9
Toli-Toli (Kab.)
10
Tojo Una Una (Kab.)
XXVII SULAWESI TENGGARA
www.sultra.go.id, www.bappedasultra.go.id, www.perpusdasultra.go.id
SITUS MATI
mengarah ke webfile_com (SITUS MATI)
1
Kendari (Kota)
www.kendari.go.id
PHP (CMS)
reguler
layanan situs biasa
grafis menarik, informasi cukup lengkap
2
Bau-bau (Kota)
www.baubau.go.id
PHP (CMS)
xxx
layanan situs biasa
grafis menarik, informasi dan klasifikasinya lengkap
3
Buton (Kab.)
4
Kendari (Kab.)
5
Kolaka (Kab.)
PHP
reguler tapi tidak teratur
layanan situs: buku tamu, forum
grafis biasa, link-link masih kosong, informasi kurang
6
Konawe Selatan (Kab.)
7
Muna (Kab.)
8
Kolaka Utara (Kab.)
9
Bombana (Kab.)
www.donggala.go.id
xxx
www.kolaka.go.id
10
Wakatobi (Kab.)
XXVIII SULAWESI SELATAN
1
Makassar (Kota)
www.makassar.go.id
2
Bantaeng (Kab.)
www.banteang.go.id
www.sulsel.go.id, PHP (CMS) www.tataruang-sulsel.go.id, www.bapd-sulsel.go.id, www.bppmd-sulsel.go.id, www.bptpsulsel.go.id, www.depag-sulsel.go.id, www.diknas-sulsel.go.id, www.dprdsulsel.go.id, www.info-sulsel.go.id, www.kpapsulsel.go.id, www.litbangda-sulsel.go.id www.bapedaldaPHP (CMS) makassar.go.id, www.bappedamakassar.go.id
informasi reguler
www.bappeda-bantaeng.go.id, PHP www.dprdbantaeng.go.id
informasi tahun lalu, tidak diupdate
layanan situs biasa
grafis standar, informasi umum, situs dprd informasi umum
informasi reguler
layanan situs biasa
grafis menarik, informasi umum dan pemerintahan lengkap, situs dinas atau instansi lain beragama, dengan update informasi kurang, situs bppmd bagus dengan informasi lengkap, TIDAK ADA LINK YANG MENGHUBUNGKAN SITUS UTAMA PROVINSI DENGAN SITUS LAIN layanan situs biasa, link grafis menarik, informasi umum, ke layanan masyarakat situs bapedalda bagus dengan tidak ada isinya informasi beragam tentang lingkungan
3
Selayar (Kab.)
www.selayar.go.id
SITUS MATI
4
Barru (Kab.)
www.barru.go.id
PHP (CMS)
informasi terakhir beberapa bulan lalu
layanan situs biasa
grafis bagus, informasi umum dan lengkap
5
Bone (Kab.)
www.bone.go.id
PHP
informasi terakhir tahun 2003
layanan situs biasa
grafis standar, informasi umum
6
Bulukumba (Kab.)
www.bulukumba.go.id
SITUS MATI
7
Enrekang (Kab.)
8
Gowa (Kab.)
9
Jeneponto (Kab.)
10
Luwu (Kab.)
11
Luwu Timur (Kab.)
12
Luwu Utara (Kab.)
www.gowa.go.id www.jeneponto.go.id
hanya halaman depan
SITUS MATI SITUS MATI
www.luwuutara.go.id
PHP (MAMBO)
teratur
layanan masyarakat lewat kontak
grafis bagus, informasi lengkap, beberapa link belum aktif,
13
Maros (Kab.)
14 15
Pangkajene dan Kepulauan (Kab.) Palopo (Kota)
16
Pare-Pare (Kota)
17
Pinrang (Kab.)
18
Polewali Mamasa (Kab.)
19
Sidenreng Rappang (Kab.) www.sidrap.go.id
20
Sinjai (Kab.)
21
Soppeng (Kab.)
22
Takalar (Kab.)
23
Tana Toraja (Kab.)
24
Wajo (Kab.)
www.maros.go.id
SITUS MATI
www.palopo.go.id
XXX
XXX
PHP (MAMBO, KERSIP)
teratur
ada link layanan tapi grafis bagus, informasi tidak berfungsi, standar pemerintahan lengkap tapi tidak situs ada info bupati, beberapa data merupakan data lama
www.soppeng.go.id
PHP (MAMBO, KERSIP)
XXX
www.takalar.go.id
PHP
teratur
informasi tidak teratur grafis kurang, dan tidak lengkap, grafis kurang, informasi layanan grafis bagus, informasi lengkap, simtap, tidak ada laporan, service umum buku tamu, forum,dll
www.wajo.go.id
PHP (CMS)
harian
Download info, forum tidak berfungsi
Grafis bagus, informasi data lengkap, ada info peta situs,hanya ada renstra
XXX
tidak ada informasi layanan
grafis bagus, informasi dasar lengkap, informasi perda hanya tahun 2003 ADA INFO RINCIAN APBD LENGKAP PER SEKTOR BIDANG, TAPI TIDAK DISEBUTKAN TAHUNNYA
www.parepare.go.id
PHP (MAMBO, KERSIP)
informasi umum kabupaten, info kurang lengkap
SITUS MATI www.polmas.go.id
SITUS MATI SITUS MATI
www.sinjai.go.id
XXIX
SULAWESI BARAT
www.sulawesibarat.com
SITUS MATI
1
Majene (Kab)
www.majene.go.id
PHP
2
Mamasa (Kab.)
3
Mamuju (Kab.)
4
Mamuju Utara (Kab.)
5
Polewali Mandar (Kab.)
XXX
MALUKU UTARA
1
Ternate (Kota)
2
Halmahera Slt (Kab.)
3
Halmahera Sula (Kab.)
4
Halmahera Tgh (Kab.)
5
Halmahera Timur (Kab.)
6
Halmahera Utara (Kab.)
7
Maluku Utara (Kab.)
8
Tidore (Kota)
XXXI
MALUKU
1
Ambon (Kota)
2
Buru (Kab.)
3
Maluku Tengah (Kab.)
4
Maluku Tenggara (Kab.)
5
Maluku Tenggara Barat (Kab.) Kep. Aru (Kab.)
6
www.mamuju.go.id
SITUS MATI
www.maluku-utara.go.id, www.budpar-malut.go.id
PHP
www.kota-ternate.go.id
www.malukuprov.go.id
XXX
XXX
informasi umum, dikelola oleh BAPPEDA
xxx
xxx
malukuprov.go.id dikelola dinas informasi dan komunikasi sementara maluku.go.id dikelola KPDE. data masih ada banyak yang belum lengkap, informasi umum, tidak ada informasi perijinan, data2 kabupaten tidak lengkap
SITUS MATI
www.maluku.go.id
PHP (MAMBO)
www.ambon.go.id
SITUS MATI
7
Seram Bg. Barat (Kab.)
8
Seram Bg. Timur (Kab.)
XXXII PAPUA
www.irianjaya.go.id www.papua.go.id
www.bandiklatpapua.go.id, www.dprdpapua.go.id
www.irja.go.id 1
Asmat (Kab.)
2
Biak Numfor (Kab.)
3
Boven Digul (Kab.)
4
Jayapura (Kota)
5
Jayapura (Kab.)
6
Jayawijaya (Kab.)
7
Keerom (Kab.)
8
Mappi (Kab.)
9
Merauke (Kab.)
10
Mimika (Kab.)
www.infobiaknumfor.com
ASP html
harian
tersedia informasi pelayanan umum tp hanya menunjukkan dimana bisa mendapat layanan
grafis bagus, menggunakan metode subdomain untuk informasi spesifik lain, tapi data tidak lengkap... ada english version, ada informasi pariwisata lengkap... SITUS DPRD dan BANDIKLAT tidak aktif
SITUS MATI www.biak.go.id
PHP (CMS)
www.jayapura.go.id
SITUS MATI
harian tapi tidak teratur informasi layanan umum sangat lengkap, ada galeri foto, kotak pesan dan forum
infobiaknumfor.com tidak aktif, informasi daerah, pemerintahan dan lain-lain sangat lengkap, grafis sangat menarik, menggunakan metode subdomain untuk portal wisata dan portal perikanan. BAGUS SEKALI...
Informasi umum pemerintahan potensi dan peluang investasi dasar, diklaim akan disajikan dalam 5 bahasa (yang sudah adalah inggris dan indonesia) Informasi hanya tentang sejarah, dan profil..., ada galeri foto, disiapkan forum
www.jayapura.wasantara.ne t.id
SITUS MATI
www.merauke.go.id
HTML
Update terakhir 2/2004 XXX
PHP (CMS)
harian tapi tidak teratur Ada alamat telpon di seluruh timika (kecamatan/wilayah)
www.mimika.go.id
11
Nabire (Kab.)
12
Paniai (Kab.)
13
Pegunungan B (Kab.)
14
Puncak Jaya (Kab.)
15
Sarmi (Kab.)
16
Supiori (kab.)
17
Tolikara (Kab.)
18
Waropen (Kab.)
19
Yahukimo (Kab.)
20
Yapen Waropen (Kab.)
www.nabire.go.id
SITUS MATI
www.yapenwaropen.go.id
HTML
XXXIII IRIAN JAYA BARAT 1
xxx
xxx
informasi umum, usaha,
xxx
xxx
grafis kurang, berita tahun 20022003!, ada link inggris info cukup mulai pemerintahan, wilayah, kondisi, tapi tidak uptodate
xxx
xxx
informasi dasar dan pokok daerah, link2 ada yang belum aktif, link inggris (?) tidak aktif
XXX
Fak-Fak (Kab.)
2
Kaimana (Kab.)
3
Manokwari (Kab.)
4
Sorong (Kota)
5
Sorong (Kab.)
6
Sorong Selatan (Kab.)
7
Raja Ampat (Kab.)
8
Teluk Bintuni (Kab.)
9
Teluk Wondama (Kab.)
www.manokwari.go.id
HTML
www.sorong.go.id
SITUS MATI
www.telukwondama.go.id
HTML
Lampiran 4 Daftar lengkap kondisi situs pemerintahan di Indonesia No
Nama Provinsi Jumlah tidak memiliki kabupaten/kota nama domain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ACEH SUMUT SUMBAR* JAMBI RIAU KEPRI* SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG BANTEN JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM BALI NTB NTT SULUT GORONTALO SULTENG SULTRA* SULSEL SULBAR** MALUT MALUKU PAPUA IRJABAR ** TOTAL
21 25 19 10 11 6 14 7 9 10 6 6 25 35 5 38 12 14 13 13 9 9 16 8 5 10 10 24 5 8 8 20 9 440
ada nama domain, nama domain tapi tidak aktif aktif
13 6 5 2 1 2 4 4 6 2 0 0 0 1 0 1 1 6 3 0 1 3 7 2 2 4 7 6 3 7 7 13 6 125
Keterangan: *: Provinsi yang memiliki nama domain tapi tidak aktif **: Provinsi yang tidak memiliki nama domain
2 6 4 1 3 0 3 0 1 2 2 6 4 7 1 7 4 1 4 2 2 3 2 6 2 4 0 8 1 1 1 3 1 94
6 13 10 7 7 4 7 3 2 6 4 0 21 27 4 30 7 7 6 11 6 3 7 0 1 2 3 10 1 0 0 4 2 221
Lampiran 5 Informasi yang terdapat di dalam laporan gubernur/bupati/walikota berdasar PP no. 56/2001 Salah satu proses pelaporan informasi pembangunan resmi yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota setiap tahun dan pada akhir masa jabatan. Sesuai dengan PP nomor 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Laporan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan serta kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Laporan umum dari Bupati atau Walikota memuat: 1. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan; 2. kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; 3. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku; 4. penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Daerah dan penyelesaian perselisihan Daerah; 5. pembinaan Wilayah, yang meliputi pengelolaan batas Daerah, kependudukan, catatan sipil, kehidupan bermasyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat, kerukunan Daerah, dan pelaksanaan pola hubungan kerja antar lembaga pemerintahan di semua tingkatan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijakan-kebijakan nasional di Daerah; 6. pemberian fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7. kebijakan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kualitasnya maupun kuantitasnya; 8. penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi. Sementara itu bila dibagi dalam bidang-bidang informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi meliputi bidang : 1. penataan ruang; 2. pertanian, peternakan dan perikanan; 3. kelautan; 4. energi dan sumber daya mineral; 5. kehutanan dan perkebunan; 6. perindustrian dan perdagangan; 7. perkoperasian; 8. penanaman modal; 9. kepariwisataan; 10. ketenagakerjaan; 11. kesehatan; 12. pendidikan dan kebudayaan;
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
sosial; pertanahan; permukiman; pekerjaan umum; perhubungan; lingkungan hidup; olahraga; penerangan umum; keuangan Daerah; administrasi kepegawaian; pengelolaan asset/barang Daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya menggambarkan hal-hal sebagai berikut : 1. dasar hukum; 2. kebijakan umum Pemerintah Daerah; 3. rencana kegiatan/progam kerja dalam rangka pelaksanaan; 4. sasaran yang ditetapkan; 5. uraian pelaksanaan; 6. hasil yang telah dicapai; 7. dampak dari pelaksanaan kebijakan; 8. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan; 9. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.
