Desa dan Pedesaan POKJA DESA DAN PEDESAAN DEPUTI KESRA 15 OKTOBER 2014

Desa dan Pedesaan P OKJA DESA DA N P E DESAA N DE P UTI KES R A 1 5 OKTOBE R 2 0 1 4

Daftar isi A.

Tujuan dan Indikator

B.

Pemetaan dari tujuan Kesra di bidang Pedesaan

C.

Prioritisasi program Desa dan Pedesaan

D.

Detail Inisiatif Quick Win 1. 2. 3.

A. A. B.

A. B.

Peluncuran “Gerakan Desa Hebat” di 3500 Desa pada tahun 2015 Indikator Desa Hebat

Penguatan Kapasitas Desa Melalui Pendampingan Fasilitator Desa Hebat Tahapan Pelaksanaan Penguatan Desa Melalui Pendampingan Fasilitator Desa Hebat Peran Pendampingan di setiap tingkatan

Konsolidasi Kementerian Desa, Program Sektoral dan Regulasi & Meningkatkan Anggaran Dana Desa dari 9,1T menjadi 31T Kerangka dan alternatif kelembagaan yang diusulkan Tahapan Penerapan Quick Win Perubahan Anggaran dan Telaah Ulang Peraturan

E.

Masyarakat yang terkena dampak negatif perubahan

F.

Regulasi yang perlu disempurnakan

G.

Lampiran

A. Tujuan dan indikator Tema strategis

Indikator utama

Pemerintahan

Pembangunan

Membangun Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, dan Demokratis

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Layanan Pembuat Adminis- an RPJM/ trasi Dasar RKP desa Desa yang cepat

Dari (2014) Perpanjan gan KTP bervariasi, . Satu jam sd sehari

Terdapat 23.545 desa sudah ada Perdes RPJM desa

2015

100 desa contoh layanan KTP 10 menit

33.545 Perdes RPJM desa

Menjadi (20162019)

Perpanjan gan KTP/ pelayana n 10 Menit

72.944 desa Perdes RPJM desa

Pembinaan Kemasyarakatan

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan Semangat Memberdayakan Kesadaran, Kapasitas, dan Kegotongroyongan, Kemandirian masyarakat Desa Kebersamaan, dan Kerukunan Masyarakat Desa MenuPeningkat Menurunn Alokasi Meningka Menjalank Menurunn Musyawar Kerjasama Fasilitator Meningka PengaMengakui runkan an ya angka Dana tnya an ya konflik ah Desa Desa(FPM) tnya wasan hak-hak jumlah kapasitas kemiskina Desa Jumlah kebijakan masyarak Pembang antar yang jumlah Online masyarak desa pemerinta n di mencapai Desa share at unan desa sudah Kader at adat tertinggal han desa Pedesaan 10% DTD antar holding (BKD/ punya Desa dalam dan (dana desa dalam BKAD) sertifikasi terlatih mengemb masyarak transfer yang pembang kompeten angkan at desa daerah) memiliki unan si desa unit desa dan usaha/ kawasan BUMdesa pedesaan 36% Terbitnya 14.3% Dana 5300 kec Proses konflik ttg Musyawar Terdapat2 Menyiapk 335.540 1000 desa Proses tertinggal, inpres (BPS, Desa (35.000 air, tanah, ah desa 0 %/ 1000 an Kader IT (1,5%) 53% konsolidasi 2013)1 hanya desa) masih Pembang desa perangkat Pemberd Berkemba sumber 1,4% darai usaha tinggi unan di kerjasama dan ayaan ng, 11% daya DTD simpan 23.545 desa memiliki Desa mandiri untuk pinjam desa 2000 FPM (Data peningkat desa/ kompePNPM, 5 an bumdesa ten perdesa)3 kapasitas desa 31% desa Pemerinta 11% (lintas Dana Kenaikan Adanya Angka Musrenba Terdapa t Terdapat 437.664 1500 desa Disahkann tertinggal h desa sektor) Desa 10%, regulasi menurun ng desa di 1500 desa 10000 Kader IT ya RUU sudah mencapai 39.000 yang 67.108 kerjasama Fasilitator Pemberd tentang efektif 5% DTD usaha menduku desa desa bersertifik ayaan pengakua menjalank desa. ng asi Desa (6 n hak-hak an dana pelaksana perdesa)3 masyarak desa an share at adat secara holding bertahap Sisa 10% Pemerinta <8% (2019) Dana 72.944 Share Kematian Musren72.944 Semua 1.094.160 90% desa Desa adat desa h desa Desa Desa ada holding karena bangdesa desa ada Fasilitator Kader punya yang bisa tertinggal dapat memenuh usaha bisa konflik Berjalan di kerjasama bersertifik Desa (15 forum mengelol mempert i 10% DTD desa/ dijalankan menurun semua desa asi Kader per Online a sumber anggungj bumdesa pada tajam. desa, Desa)4 untuk daya awabkan lokasi pilot musy desa warga alamnya penguna min sekali an dana sebulan desa

B. Pemetaan tujuan Kesra di bidang Pedesaan Tujuan desa: Mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis Pemerintahan

Membangun Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, dan Demokratis

(i) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi jiwa dan semangat UU Desa Telaah ulang PP No. 43/2014 tentang pelaksanaan UU Desa dan PP No.60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (ii) Pelembagaan kewenangan asalusul dan kewenangan berskala lokal desa (iii) Pelembagaan musyawarah desa

Pembangunan

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (i) Perubahan RAPBN 2015 untuk meningkatkan dana desa dari Rp. 9 Triliun menjadi Rp.31 Triliun (ii) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan) (iii) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (iv) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa Menjalankan kebijakan tentang share holding

(iv) Penataan dan Pengembangan Administrasi Desa

(v) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (desa membangun)

(v) Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Desa

(vi) Menyiapkan dan menjalankan kebijakan/regulasi baru untuk membebaskan desa dari kantongkantong hutan dan perkebunan

(vi) Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Desa (vii) Peningkatan Kapasitas Desa dan Masyarakat Desa Penerbitan Inpres konsolidasi Peningkatan Kapasitas Desa

(vii) Pembangunan kawasan perdesaan (viii) Launching pilot project desa Hebat di 3500 (5%) desa. (ix) Konsolidasi program-program sektoral berbasis desa.

Pembinaan Kemasyarakatan

Meningkatkan Semangat Kegotongroyongan, Kebersamaan, dan Kerukunan Masyarakat Desa

(i) Menguatkan kelembangaan masyarakat Tersusun dan tersosialisasinya peraturan-peraturan pendukung pelaksanaan UU desa (ii) Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal Revitalisasi lembaga-lembaga lokal dan lembaga adat (iii) Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Penerbitan Inpres konsolidasi Peningkatan Kapasitas Desa Membangun media informasi dalam berbagai bentuk Melestarikan pellembagaan perencanaan partisipatif yang sudah berjalan di masyarakat.

Janji Quick wins

Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan Kesadaran, Kapasitas, dan Kemandirian masyarakat Desa

(i) Penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi; teknologi tepat guna, teknologi pertanian masyarakat desa, kemajuan ekonomi Mengembangkan Sistim Informasi Desa (SID) Penyiapan sumber daya dan kebijakan dalam penerapan teknologi (ii) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (iii) Mendukung upaya sertifikasi kompetensi Fasilitator pendamping masyarakat (iV) Mengakui dan memfungsikan institusi asli yang sudah ada di masyarakat (v) Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan (vI) Menyesuaikan seluruh peraturan perundangan terkait masyarakat adat (sesuai Tap MPR RI No IX/MPR/2001) dan MK 35/2012 (vII) Melanjutkan proses legalisasi RUU pengakuan hak-hak masyarakat adat

C. Prioritisasi Program Desa dan Pedesaan Dampak TINGGI untuk pemeca han akar masalah

1. Implementasi pilot project Desa Hebat, yang terkait dengan : – Desa Demokratis, Desa Sehat, Desa Pintar, Desa Maju, Desa IT dan Desa Makmur 2. Mengidentifikasi desa-desa yang berada di kantong kebun, tambang, hutan beserta masalah yang dihadapi dan diikuti Eksekusi pembebasan desa 3. Melakukan review terhadap regulasi yang menghambat pembebasan desa, sekaligus membuat regulasi baru untuk pembebasan.

1. launching pilot project desa Hebat di 3500 (5%) desa. 2. Penguatan kapasitas desa melalui konsolidasi pendampingan oleh pendamping desa, fasilitator, penyuluh dll. 3. Pembentukan Kementerian Desa yang menggabungkan Kementrian PDT dan Ditjen PMD Kemendagri atau Penataan Kelembagaan membidangi Desa. 4. Telaah ulang PP No. 43/2014 tentang pelaksanaan UU Desa dan PP No.60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Penerbitan Inpres konsolidasi Peningkatan Kapasitas Desa. 5. Perubahan RAPBN 2015 untuk meningkatkan dana desa dari Rp. 9 Triliun menjadi Rp.31 Triliun 6. Konsolidasi program-program sektoral berbasis desa 7. Program aksi sistem data desa

Dampak RENDAH untuk pemeca han akar masalah

1.

1. Melakukan supervisi dan asistensi terhadap pemerintah/kabupaten kota untuk menjalankan kebijakan ADD. Termasuk penataan ulang perencanaan dan penganggaran daerah. 2. Implementasi Desa hebat secara bertahap.

Pengangkatan perangkat desa menjadi PNS

TERKENDALA untuk implementasi cepat (mis: kapabilitas dan infrastruktur terbatas, baik kelembagaan maupun fisik)

MUDAH untuk implementasi cepat (mis: ada kapabilitas dan infrastruktur, baik kelembagaan maupun fisik)

D1: Peluncuran Gerakan Desa Hebat di 3500 Desa pada tahun 2015 1. PELUNCURAN “GERAKAN DESA HEBAT” di 3500 DESA PADA TAHUN 2015 Deskripsi:Dengan jumlah 72.944 desa seluruh Indoensia, maka dinilai penting menyiapkan 3500 desa pilot ditahun pertama, melalui Gerakan Desa Hebat. Banyak pengalaman baik didesa dalam memecahkan solusi di bidang ekonomi, listrik, infrastruktur, lembaga keuangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan penataan kelembagaan desa - antar desa. Diharapkan menjadi penggerak menuju desa yang maju, makmur, kuat dan demokratis. Apa dan kapan dieksekusi?

Apa dampaknya kepada masyarakat?

Kapan dampak dirasakan?

KPI

Contoh kasus sukses

Notes (cth: budget)

 Q1 2015: Menentukan 3500 desa di 20-30 kabupaten yang memiliki dukungan dan kebijakan pro desa untuk menuju Desa Hebat Indikator: Desa Tangguh, Lestari, Sehat dan Pintar, Desa Makmur, Desa Maju , Desa Demokratis, Desa peduli IT, Desa sadar Hukum.

Masyarakat desa merasakan secara cepat perubahan melalui peningkatan kualitas kehidupan dan pelayanan dasar didesa.

Di Q1 2015:

Terbentuknya disetiap desa contoh: Bumdesa,Badan Kerja sama desa, Sistim infromasi desa (tablet desa), Memiliki kantor desa, pelayanan umum dan kelengkapan aparat desa.

-

Menggunakan DD Rp 1M per desa dengan pendampingan khusus TA 2015.

Januari-Des 2015

-

Desa Suruh Tembawang, Kec Entikong, Sanggau Kalbar (PLTMH, 50.000 watt, Rp 350 jt) Desa Melung; Desa peduli IT.

D1. Desa Hebat menyentuh semua aspek kehidupan desa Parameter

DESA DEMOKRATIS

DESA MAJU

DESA MAKMUR

DESA PINTAR

DESA SEHAT

DESA TANGGUH & LESTARI

Output -

Desa Nol Korupsi Kerukunan Gotong Royong Warga Kritis dan Aktif

Contoh desa sukses Informasi Desa Online, Radio komunitas, transparansi, forum warga (Desa Cikadu, Cianjur; Mandalamekar, Tasik, dll)

- Teknologi Tepat Guna - Sistem administrasi dan informasi berbasis IT - Pelayanan 5 Menit

Nglegi Gunungkidul, Mandala-mekar, Terong Bantul, Desa Plakat, Sumsel (Mikro Hydro CSR PTBA untuk Listrik Desa)

- Mandiri Pangan - Mandiri Energi - Produktif

Desa Panggungharjo (Bantul), Desa Karakrejek (Gunungkidul), Mbata-kapidu (Sumba Timur), Pilangrejo (Demak), dll

- Bebas Buta Huruf - Ketersediaan PAUD - Kurikulum lokal Tematik

Tana Modu (Sumba Tengah), Kekeri (Lombok Barat)

- Air Bersih - Mortalitas Ibu dan Anak - Sanitasi Lingkungan

Karangrejek, Gunungkidul. Karampi, Bima. Batu Layar, Lombok Barat. Labbo, Bantaeng. Oemasi, Kupang. dll

- Ketahanan dalam menghadapi bencana - Ketersediaan pangan untuk situasi darurat

Desa Pesisir Tangguh

PILOT 3500 DESA HEBAT TAHUN 2015

Desa Pintar

Desa Sehat

Desa Tangguh & Lestari

D1.A. Pencapaian Desa Hebat dinilai dari beberapa indikator (1/2) Indikator

Target Desa

Target Kabupaten/Kota

Target Nasional

Kesiapan menghadapi bencana

Desa memenuhi semua checklist kesiapan bencana

xx% Desa siap menghadapi bencana


Sanitasi Lingkungan

xx% RT mengikuti gerakan 3 jari (pilah kompos, daur ulang)

xx% RT mengikuti gerakan 3 jari


Mortalitas Ibu dan Anak

Target tidak ada Ibu dan anak yang meninggal dalam kelahiran

Kematian ibu/anak tidak sampai 1 ibu/anak per 1.000 kelahiran

Kematian ibu <100/100.000 kelahiran dan kematian anak <20/1.000 kelahiran

Asupan Gizi

Seluruh anak memenuhi standar tinggi/berat badan

10% anak memenuhi standar tinggi/berat badan

10% anak memenuhi standar tinggi/berat

MCK

Xx% RT memiliki fasilitas MCK



Bebas Buta Huruf

97.5% penduduk diatas 10 tahun bebas buta huruf

97.5% penduduk desa bebas buta huruf


Kecukupan Pendidikan Dasar dan Menengah

1. 95% angka partisipasi kasar usia 6-18 tahun 2. Rata-rata tahun sekolah > 11 tahun 3. Rata-rata tahun sekolah perempuan >10 tahun

1. 95% angka partisipasi kasar usia 6-18 tahun 2. rata-rata tahun sekolah > 11 tahun 3. Rata-rata tahun sekolah perempuan >10 tahun


Desa Demokratis

Desa Maju

Desa Makmur

D1.A. Pencapaian Desa Hebat dinilai dari beberapa indikator (2/2) Indikator

Target Desa


Target Nasional

Ketahanan Pangan

Rata-rata jumlah makanan pokok yang tersedia dari 9 jenis makanan pokok dalam 1 tahun

xx% desa yang terpenuhi yy dari 9 makanan pokok


Ketahanan Energi

95% rumah tangga teraliri listrik (baik oleh PLN ataupun mandiri)

Tingkat elektrifikasi 95% wilayah kabupaten

90% rumah tangga teraliri listrik

Kemakmuran

90% rumah tangga desa memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan (termasuk pangan yang ditanam sendiri)

Xx% desa tertinggal

Xx% desa tertinggal

Produktivitas

Produktivitas sesuai kompetensi desa (pertanian/perikanan)

Produktivitas sesuai kompetensi kabupaten

Produktivitas overall

Layanan Standar diproses 5 Menit

Layanan (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Sakit, dsb) dalam 5 menit

90% desa dalam Kabupaten menerapkan layanan 5 menit


Jumlah Kader Desa

Jumlah kader di desa dengan rata-rata 10 orang per desa (tergantung ukuran desa)

Seluruh desa menggerakkan kader

Lebih dari 500.000 kader digerakkan di seluruh Indonesia

Fasilitator Desa

Terdapat 1 fasilitator tetap dan 10 fasilitator keliling yang dikerahkan di antar desa.

Mengelola 10-20 fasilitator keliling spesialis yang berkeliling antar desa

100% desa memiliki fasilitator desa, 95% kabupaten memiliki fasilitator keliling

Warga Kritis & Aktif

Musrenbang berjalan rutin tiap tahun, dengan kehadiran perempuan 30%

Xx% desa menjalankan Musrenbang secara rutin


Produk Hukum Minimum

Adanya produk hukum BUMDes, dan BKAD Tiap tahun diterbitkan APBDes, RPJMDes, RKP, dan laporan keuangan yang diaudit

% Desa yang memenuhi produk hukum minimum


D2. Penguatan kapasitas desa melalui pendampingan fasilitator Desa Hebat 2. PENGUATAN KAPASITAS DESA MELALUI PENDAMPINGAN FASILITATOR DESA HEBAT Deskripsi:Desa dan pedesaan berada dalam pengaruh dan kendali supradesa yang sangat kuat, alokasi dana pembangunan desa yang sangat minim dan dominasi pendekatan sektor/ top down. Kegiatan utama Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan desa dengan penyediaan pelatihan, pendidikan dan pendampingan yang efektif dengan mengkonsolidasikan dan menyiapkan fasilitator pemberdayaan masyarakat . Mendorong sertifikasi kompetensi fasilitator Pendamping Masyarakat melalui organisasi profesi fasilitator . Apa dan kapan dieksekusi?



KPI

 Q4 2014: Peningkatan Kapasitas Pemerintah desa, masyarakat desa dan kelembagaan desa.  Pemerintah menyiapkan Sertifikasi Kompetensi Fasilitator Desa  Revolusi mental: Satu desa satu perencanaan dan penganggaran.

APBdesa dapat mendanai kegiatan peningkatan kapasitas dan pembangunan desa dari RKP desa untuk TA 2015.

Di Q4 2014:

•

Okt – Des 2014

•

Q4 tahun 2014: Desa punya Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Q1-2015, Sertifikasi Kompetensi Fasilitator

Contoh kasus sukses

Notes (cth: budget)

terdapat15.000 Fasilitator di 5.300 kecamatan untuk pendampingan desa(kasus di PNPM) Perdesaan).

Alokasi pelatihan aparat desa di APBN 2015 Rp 500M.

D2.A.Tahap pelaksanaan penguatan desa melalui pendampingan fasilitator Desa Hebat SAMPAI DES 2014

SEMESTER 1 - 2015

SEMESTER 2 - 2015

Hasil yang terasa oleh… Desa

•

Terbentuknya APBDes, RKPDes, dan RPJM Des yang siap untuk diajukan persetujuan Adanya pendampingan ke Desa hasil re-alokasi Ada pelatihan intensif ke aparatur desa

• • •

Disetujuinya APBDes dan RPJM Des Cairnya sebagian anggaran desa Keberadaan fasilitator desa mulai bekerja dan mengimplementasikan program desa

•

Program APBDes dan RPJM Desa mulai dapat diimplementasikan

•

Adanya payung hukum dan arahan yang jelas dalam merekrut fasilitator koordinator

•

Koordinator Fasilitator mulai bekerja di tingkat kecamatan

•

Fasilitator spesialis mulai bekerja dan berkeliling antar desa

•

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dalam penetapan APBDes

•

Kegiatan pembangunan pedesaan dari APBDes mulai dapat dijalankan

• •

Kabupaten

Masyarakat

• •

Program pembinaan pedesaan mulai berjalan Fasilitator spesialis mulai turun melakukan pembinaan

Yang harus dilakukan… Presiden

Kementerian Desa

Bupati

Desa

•

Menerbitkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden mengatur fasilitator desa • Menetapkan kedudukan dan kewenangan fasilitator desa dalam peraturan perundangan • Menerbitkan Inpres peningkatan kapasitas aparatur desa • Re-alokasi pendamping program eksisting (al. PNPM Mandiri )untuk diarahkan ke Desa • Penetapan Peraturan Pendukung pelaksanaan pembinaan dan perekrutan Fasilitator Desa • Penetapan persyaratan untuk fasilitator spesialis • Penetapan Standar Penilaian Fasilitator Spesialis dan Fasilitator Desa • Perekrutan Fasilitator spesialis dan koordinator • Pemilihan desa percontohan untuk pilot Desa Hebat • Finalisasi kontrak kesra • •

Perekrutan koordinator untuk tingat kecamatan Mengajukan spesialis pada tingkat kabupaten

• •

• •

•

• •

• •

Melakukan muswyawarah desa untuk perekrutan fasilitator untuk desa (bila belum ada) Sosialisasi ke warga desa

• •

Penandatanganan kontrak komitmen secara simbolis dengan kepada desa Launching program Desa Hebat

•

Pemantauan berkala

Kickoff Kontrak Kesra antara Presiden dan Bupati/Camat & Kades Desa Percontohan Berjalannya konsep pendampingan di berbagai tingkat untuk minimum 50% dari jumlah desa-desa percontohan Pelatihan dan pendidikan untuk semua fasilitator spesialis dan fasilitator koordinator

• • • •

Rollout ke desa percontohan lainnya Evaluasi di akhir tahun Revisi prosedur dan sistim bila diperlukan Persiapan untuk roll out ke xxx ribu desa di 2016

Pelatihan fasilitator spesialis dan koordinator fasilitator desa Berkoordinasi dengan kementerian Desa untuk pilot Desa Hebat

•

Pemantauan kinerja desa dan fasilitator, koordinator, dan spesialis Melakukan review pertama atas kinerja fasilitator spesialis dan koordinator fasilitator

Fasilitator menjalankan tugas pendampingan Proses berjalan untuk menentukan RPJM 2016

• •

•

Fasilitator menjalankan tugas pendampindan Proses berjalan untuk menentukan RPJM 2016

D2.B. Peran pendamping berbeda di tiap tingkatan Fasilitator pada masing-masing tingkatan daerah mempunyai Tupoksi berbeda Tugas

Pendampingan spesialis di level kabupaten

Koordinator di level kecamatan

Pembinaan sehari-hari di tingkat desa

- Melakukan pembinaan masyarakat pada bidang-bidang tertentu sesuai spesialiasi (Fasilitator Spesialis) - Bertugas membina seluruh desa dalam lingkungan kabupaten - Memantau pencapaian pada masingmasing bidang kerja - Melakukan pembinaan dan koordinasi pada fasilitator desa - Memantau pencapaian masing-masing fasilitator dan membuat laporan kinerja fasilitator desa - Menyebarkan praktik terbaik antar desa - Memastikan pemberdayaan masyarakat pedesaan - Menjalankan program dan pengarahan fasilitator spesialis sesuai dengan karakteristik desa - Melatih kader-kader untuk memastikan kelanggengan

KPI - Memastikan terjadinya improvement di bidang spesialisasi - Memastikan seluruh desa sudah dikunjungi dalam jangka waktu xx bulan - Memastikan “best practice” bisa dijalankan - Memastikan fasilitator desa bekerja maksimal - Memberikan penilaian kepada fasilitator desa - Memastikan perbaikan pada seluruh bidang KPI Desa untuk mencapai desa hebat - Adanya kerjasama best practice antar desa

Spesialisasi Pertanian/Perikanan Lingkungan Hidup Kesehatan Pemberdayaan Perempuan - Pendidikan -

- Tidak mempunyai spesialisasi tertentu - Berputar secara periodik

- Tidak mempunyai spesialisasi tertentu - Tinggal di Desa - Hanya sampai waktu tertentu (2017)

D3. Pembentukan Kementerian Desa 3. PEMBENTUKAN KEMENTERIAN DESA, KONSOLIDASI PROGRAM SEKTORAL DAN REGULASI Deskripsi:Belum terkonsolidasinya pembangunan dan penataan desa lintas K/L yang menyebabkan semua sektor dan K/L mengurusi pembangunan desa dan perdesaan, Banyak regulasi yang belum sejalan dengan semangat UU Desa. Pembentukan Kemeterian Desa untuk menghindari tumpang tindih program sektoral desa, review semua regulasi yang tidak sejalan pelaksanaan UU desa dan menyiapkan Inpres pendampingan desa di tahap awal. Apa dan kapan dieksekusi?



KPI

Contoh kasus sukses

Notes (cth: budget)

 Q4 2014: Konsolidasi Program sektoral, Regulasi, program-program Pemberdayaan (PNPM Mandiri. Revolusi mental: Kemandirian desa DOUM.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan sesuai kebutuhan desa.

Di Q2 2015: usulan masyarakat dari RKP desa didanai Dana Desa.

Q4 2014, • Adanya Kementerian Desa yang mengkonsolidasi program dan anggaran desa • APB Desa disahkan Des 2014

23.545 ( 67.108 desa) sudah menggunakan RKP desa partisipatif 2013

Rp 7 T (TA 2014)

4. MENINGKATKAN ANGGARAN DANA DESA DARI Rp 9,1T MENJADI Rp 31 T Deskripsi:Dana Desa di APBN TA 2015 rata-rata Rp 124.7563.253/ desa. Jika digabung dengan Dana Transfer Daerah Rp 649.402.281 menjadi Rp 774.155.517/desa. Menaikkan anggaran Dana Desa menjadi Rp 31 T sehingga sesuai janji kampanye JKWJK Dana Desa plus Transfer daerah Rp 1.081.857.000/ desa dan akan dilakukan bertahap sampai Rp 1,4 M/ desa. Apa dan kapan dieksekusi?


 Q1 2015: Menyiapkan APBNP TA 2015 pada Q4-2014 untuk alokasi DD Rp 1 M/ desa pada TA 2015. Revolusi Mental: Kawal dana desa; desa nol korupsi.  Dana Desa ditransfer melalui APBD Kab.  Dari APBD diteransfer ke APBDesa melalui rekening kas desa.  Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah terhadap pengalokasian, penyaluran dan penggunaan  Selanjutnya melalui peraturan menteri disiapkan Tata cara Penyaluran dana desa, tata cara penggunaan Dana Desa dan tata cara pemantauan dan evaluasi dana desa,

•

• •

Alokasi DD desa untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan perdesaan. Pengawasan pembangunan masyarakat. Pencairan APBdesa ditandatangani Kades dan bendahara desa


KPI

Contoh kasus sukses

Di Q1 2015: Pada tahun anggaran 2015. • Transfer dilakukan secara bertahap pada bulan April (40%), Agustus (40%) dan November (20%).

Q4 2014, • Setiap desa punya APBdesa 2015. • Kades membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap semester (Juli dan Januari) kepada Bupati. • Penggunaan Dana Desa mengacu RPJM dan RKP Desa, • Adanya perbup Juknis tata cara penggunaan dana desa

•

•

•

Penggunaan Dana desa di PNPM Perdesaan dikelola oleh masyarakat desa secara transparan dan akuntabel. Didampingi oleh Fasilitator Pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pembimbingan secara waktu. Penyelewengan 0,4%

Notes (cth: budget) Setiap desa berkisar Rp 1M atau total APBN 2015 Rp 31T

C2.A. Kerangka Kelembagaan yang diusulkan Masalah yang dihadapi: Kondisi Saat ini adalah pembangunan pedesaan hanya dikelola oleh pejabat selevel direktur. Pada saat bersamaan di 72.944 desa terjadi peningkatan signifikan dari Dana Desa sehingga membutuhkan organisasi yang lebih relevan untuk menata dan mensupervisi pengelolaan anggaran tersebut Tujuan Utama usulan kerangka kelembagaan: Mengkonsolidasikan program pembangunan desa yang mencakup anggaran, sumber daya, masyarakat untuk menuju Desa Hebat dan mengefektifkan supervisi.

Keuntunga n

Resiko yang harus dikelola

1. Fokus pada penguatan desa, masyarakat desa dan pemerintahan desa 2. Efektif alokasi anggaran dan Terarah Kemungkinan muncul resistensi dari pemerintah daerah karena beban ADD Mempersiapkan infrastruktur dan regulasi untuk kementerian baru

Struktur Detil Kementerian Pedesaan Menteri Sekretaris Jenderal Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Diklat dan Litbang

Karo Perencaan

Dirjen Pemerintahan Desa

Dirjen Pembangunan Desa

Dirjen Keuangan dan aset Desa

Sekditjen

Sekditjen

Sekditjen

Direktur Pemdes dan BPD

Direktur Pengembangan Sist. Pembangunan Partisipatif

Direktur Pengelolaan Urusan Desa

Direktur Penataan Kelembagaan Masyarakat Direktur Fasilitasi Peraturan Direktur Fasilitasi kewenangan desa

Direktur Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Perdesaan Direktur Pelayanan sosial dasar Direktur Fasilitasi Bumdes dan ekonomi desa

Direktur Pengelolaan Keuangan Desa Direktur Pengelolaan Aset Desa Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Pendataan Desa

Karo Keuangan

Karo Hukum

Karo Umum

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dirjen Pengembangan Masyarakat Desa

Sekditjen

Sekditjen

Direktur Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SDA Perdesaan Direktur pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Direktur Percepatan pembangunan desa tertinggal Direktur Pengembangan dan Kerjasama Desa

Direktur Pengembangan Kapasitas Desa Direktur Pendampingan Masyarakat desa Direktur Pemberdayaan masy adat Direktur Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

C2A: Detil Struktur Kementerian Desa

1.Ditjen Pemerintahan Desa

4. Ditjen Pembangunan kawasan pedesaan

Sekditjen

Sekditjen

◦ Direktorat Fasilitasi Pemerintahan desa dan BPD (adm desa, pilkades, perangkat desa, fasilitasi BPD) ◦ Direktorat Penataan desa (penetapan jenis desa, kode desa, batas desa, tata ruang desa, data desa,). ◦ Direktorat Kewenangan Desa ◦ Direktorat fasilitasi peraturan desa ( evaluasi regulasi nasional, prov dan Kab/ kota yang berkaitan dengan desa, fasilitasi penyususnan regulasi desa.

2. Ditjen Pembangunan Desa Sekditjen

◦ Direktorat pembangunan partisipatif (perencanaan partisipatif, swakelola desa, pengawasan dan pemantauan masyarakat) ◦ Direktorat pelayanan sosial dasar ( kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan yg dikelola desa) ◦ Direktorat fasilitasi Bumdes (pembentukan dan pengemabangan bumdes/ antar desa,fasilitasi usaha produktif sektor kredit mikro, perdagangan, pertambangan,kehutanan, pertanian) ◦ Direktorat Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

3. Ditjen Keuangan dan Aset Desa Sekditjen ◦ Direktorat fasilitasi keuangan desa (distribusi keuangan desa, adm keua desa, audit internal, manajemen aset desa) ◦ Direktorat data dan sistim informasi desa

◦ Direktorat kerjasama desa (pembangunan desa melalui mekanisme kerjasama desa, pembangunan desa melalui kerjasama pihak ketiga, penguatan kelembagaan KAD ◦ Direktorat Pengembangan Kawasan Perdesaan (pertanian, ◦ Direktorat Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal ◦ Direktorat SDA dan Lingkungan

5. Ditjen Pengembangan Masyarakat desa Sekditjen

◦ Direktorat pengembangan kapasitas desa (penyusunan modul, pengembangan sekolah rakyat/ desa, TOT) ◦ Direktorat pendampingan masy dan desa (pengelolaan pendampingan profesional, Sertifikasi Profesi Fasilitator, Pembinaan Organisasi Profesi Pemberdayaan Masyarakat, kaderisasi desa, forum desa hebat, gerakan revolusi mental desa) ◦ Direktorat pemberdayaan masyarakat adat (pengembangan desa adat, lembaga adat) ◦ Direktorat kelembagaan masyarakat (LPM, PKK, RT/RW, Karang taruna, kelompok tani, nelayan, perempuan).

6. Ditjen Badan Diklat dan Litbang kementerian desa (diklat untuk pegawai dinas2 pemerintah sebagai kepanjangan tanagn kementerian desa. 7. Sekjen kementerian desa

D3.A. Posisi kunci di K/L untuk implementasi Posisi kunci

Program 2015

Apa yang harus dilakukan untuk mendukung implementasi program?

Tantangan dengan kondisi birokrasi sekarang

Menteri Desa

 Implementasi UU Desa  Menganggarkan Dana Desa

 Membuat peraturan baru

 Dalam 5 tahun ke depan, dibutuhkan kompetensi

Ditjen Pemerintahan Desa

 Menyiapkan regulasi, pedoman teknis  Fasilitasi pengem-bangan Pemerintah Desa

 Membuat aturan teknis operasional desa

 Tidak ada ditjennya, masih level Direktur

Ditjen Keuangan dan Aset Desa

 Mengatur pemanfaatan anggaran desa agar akuntabel  Memberikan aturan untuk fleksibilitas pemanfaatan annggaran

 Membuat aturan negative list untuk pemerintahan desa

 Saat ini masih level Subdirektorat

Ditjen Pembangunan Desa

 Regulasi dan bantuan teknis membuat garis besar pembangunan Desa  Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa

 Pembinaan desa dalam perencanaan pembangunan

 Keterbatasan aparatur yang memadai untuk memberi bantuan teknis dan memperkuat BUMDes

Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan

 Menyusun rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan desa berorientasi pertumbuhan ekonomi, pelayanan & keterpaduan antar desa

 Sinkronisasi pembangunan kawasan daerah tertinggal, transmigrasi

 Konsolidasi sektoral dan kultur KPDT, Transmigrasi dan Kemendagri

Ditjen Pemberdayaan Masyarakat

 Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas aparatur desa  Penguatan fasilitator, dukungan sertifikasi kompetensi,pembinaan organisasi profesi pemberdayaan masyarakat

 Pelatihan manajemen administrasi aparatur Desa  Pelatihan fasilitator dan pendamping desa .  Penguatan organisasi profesi fasilitator masyarakat

 Fasilitator dan pendamping masyarakat desa belum sebagai komponen strategis  Minim pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat  Kapasitas kurang memadai

Kepala Badan Diklat & Litbang

 Pembinaan dan pendidikan aparatur desa pada level operasional terutama di bidang perencanaan & administrasi

 Pendidikan intensif aparatur desa dalam rangka pembentukan APB Des dan RPJM Des

 Saat ini pembinaan masih pada kegiatan teknis daripada perencanaan

D3.B.Tahapan dari Penerapan Quick Win perubahan anggaran APBN dan telaah ulang peraturan SAMPAI DES 2014

SEMESTER 1 - 2015

SEMESTER 2 - 2015

Hasil yang terasa oleh… •

Peningkatan kapasitas Keterampilan, pengetahuan dan pemahaman aparat desa, kelembagaan desa dalam menghadapi implementasi UU Desa TA 2015

Desa

Masyarakat

•

Terjadinya peningkatan Keterampilan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dalam menghadapi implementasi UU Desa TA 2015

•

Tata kelola desa menjadi lebih fleksibel dengan diberlakukannya PP yang baru.

• •

•

Program dalam APBDes muai bisa dijalankan

•

Mendapatkan kenaikan anggaran desa dari APBN-P yang telah disahkan Tata Kelola Desa berdasarkan PP baru Program tambahan dalam APBDes bisa dijalankan untuk pembangunan desa

Yang harus dilakukan… •

Presiden

•

Menerbitkan inpres konsolidasi peningkatan kapasitas • aparatur desa Mengajukan APBN-P TA 2015 ke DPR • •

Kementerian Desa

• •

• •

DPR

•

Melakukan telaah akademis atas PP yang mengurus Desa Melakukan telaah akademis atas PP desa nomor 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa dan PP 60/2014 tentang Dana Desa Mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti PP. Mengajukan permintaan kenaikan anggaran kepada Presiden meningkatkan dana desa. N/A

• •

• •

Kabupaten

Desa

• •

•

APBD ditetapkan Desember 2014 Persiapan aparatur kab, kec dan desa menyambut implementasi UU Desa

•

Menetapkan Perdes APB Desa TA 2015

• •

•

Menandatangani Peraturan Pemerintah hasil telaah ulang Melakukan diskusi dengan DPR membahas APBN-P Mengundangkan APBN-P yang telah disetujui oleh bersama DPR Melakukan diskusi dengan DPR membahas APBN-P Membuat peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka implementasi UU Desa

•

Mengajukan RAPBN untuk 2016

• •

Melakukan monitoring dan Evaluasi Mengajukan anggaran desa untuk tahun 2016

Melakukan pembahasan dengan pemerintah untuk APBN-P Bekerja mencapai persetujuan dengan pemerintah untuk APBN-P

•

Membahas rancangan APBN untuk 2016 bersama pemerintah

Penyaluran dana desa melalui Rekening Daerah. Monitoring proses pengelolaan dana desa

•

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa Mengesahkan APBDPerubahan, jika diperlukan

•

Menjalankan program APBDesa • Membuat Rancangan Anggaran APBDes Perubahan apabila APBN-P disetujui oleh DPR dan Pemerintah, dan mengajukan ke Kabupaten

Membuat ABD-Des untuk tahun anggaran 2016

E. Kelompok yang terkena dampak negatif Daftar program

Kelompok

Bagaimana masyarakat ini akan terdampak negatif?

Apa yang harus dilakukan? Siapa harus melakukan apa?

Anggaran Desa 10% dari APBD Kabupaten

Bupati/Eksekutif tingkat kabupaten

Anggaran yang sebelumnya bisa dianggarkan diluar program Desa, harus dialokasikan ke masyarakat desa melalui Dana Desa

Membangun komitmen bupati untuk alokasi Dana Desa

Anggaran Desa 10% dari Dana Transfer Daerah bertahap

Fasilitator PNPM/ dan K/L terkait

• Sebagian Anggaran PNPM dialihkan ke Desa. Ada kemungkinan kontrak fasilitator PNPM tidak diperpanjang. • Dana K/L berbasis Desa dipindahkan menjadi Dana Desa

• Sebagian fasilitator yang terkena dampak dan memiliki kapabilitas agar direkrut sebagai fasilitator, koordinator, atau spesialis • Regulasi dan Inpres memastikan relokasi dana K/L untuk Dana Desa (DD)

Pembentukan Kementerian Desa

Kementerian Dalam Negeri

Anggaran Kementerian Dalam Negeri dipotong dan sebagian wewenang dipangkas

Kementerian Desa agar mengoptimalkan aparatur yang telah ada

Implementasi UU Desa

Kontraktor APBD

Anggaran yang selama ini dianggarkan lewat tender sekarang menjadi swakelola pada tingkat desa

Setiap proses dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilaksankan secara transparan dan akuntabel, diawasi oleh masy.

Penetapan desa adat

Kelompok Adat dan Non-Adat

Kelompok non-adat yang selama ini mungkin memegang kendali atas pemerintahan desa akan kehilangan kekuasaan

Pendekatan persuasif pemerintah ke masyarakat adat dan masyarakat nonadat

F. Regulasi yang perlu diperhatikan dalam 2014-2015 Program

Nama/no aturan (Revisi UU/ Perpres/ Permen)

Elemen yang harus disempurnakan

K/L yang berwenang untuk mengubah

Implementasi UU Desa

PP 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa

Proses pengambilan keputusan pembangunan desa

Kemendagri

Tata Keuangan Desa

PP 60 tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Tata kelola keuangan desa

Kemenkeu

Pengakuan hak-hak masyarakat adat

Revisi RUU Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Terkait pengelolaan hutan adat dan masyarakat

Kemenkumham/ Kemenhut

Bumdes

Permen tentang Bumdes

Struktur dan penataan Bumdes

Kemendagri

Juknis Implementasi UU Desa

Permen

Keuangan desa, musyawarah desa, BPD, pembangunan desa

Kemendagri, Kemenkeu

G. Lampiran

Desa Hebat sebagai ujung tombak Kesra P OKJA DESA DA N P E DESAA N DE P UTI KES R A 2 5 S E PTEMBER 2 0 1 4

Agenda Desa Hebat sebagai ujung tombak Kesra

Kontrak Kesra dan Kickoff Alur Tahapan Pembangunan Pendesaan Konsep Pendampingan menuju Desa Hebat Pemilihan Desa Percontohan Monitoring dan evaluasi

10/31/2014

22

Konteks Desa • Dari 72,944 desa • 36% berpredikat desa tertinggal • 53% desa berkembang • 11% desa mandiri • Lemahnya kemandirian pemerintahan desa • Desa lemah dalam menghadapi bencana, tidak memiliki kontrol, akses dan suara dalam mengatur ekonomi • Pembinaan kemasyarakatan, mengalami persoalan serius karena penataan kelembagaan desa seperti BPD, BUMDes, LPM, BKAD, PKK dan Kelompok masyarakat sebatas upaya administratif. Tidak terjadi penyadaran kritis dan penguatan berkesinambungan. Melemahnya semangat kegotong royongan dan partisipasi masyarakat. • Visi Misi Jokowi-JK mencanangkan pembangunan Indonesia dengan memperkuat dan memberdayakan desa

Desa Hebat sebagai tujuan akhir Komitmen Desa

Dukungan yang diperlukan

H untuk Hasil

Desa yang menghasilkan

Program desa berorientasi produktif, alih teknologi, payung kebijakan

E untuk Energi

Manusia, alam dan budaya lokal adalah sumber energi di desa

Pendampingan aktif dan relevan di tingkat desa, kecamatan & kabupaten

B untuk Berdikari

berdikari dalam politik, ekonomi dan budaya

Perkuat Musyawarah desa (azas Rekognisi), Redistribusi APBN dengan dana desa, bergotong royong bangun desa

A untuk Aspiratif

Desa mampu mengelola kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar

Apresiasi dari pemangku kepentingan keluar desa untuk memberikan kewenangan kepada desa

T untuk Transformatif

dalam 5 tahun, desa harus sudah berubah menjadi desa Hebat

Dukungan sesuai dengan UU Desa

Desa Hebat diraih melalui 6 parameter yang terkait semua Pokja Kesra Parameter

Pokja Terkait

Contoh praktek terbaik

Desa Demokratis

-

Desa Nol Korupsi Kerukunan Gotong Royong Warga Kritis dan Aktif

Pokja Desa Pokja Taskin

Informasi Desa Online, Radio komunitas, transparansi, forum warga (Desa Cikadu, Cianjur; Mandalamekar, Tasik, dll)

Desa Maju

- Teknologi Tepat Guna - Sistem administrasi dan informasi berbasis IT - Pelayanan 5 Menit

Pokja Taskin Pokja Desa

Nglegi Gunungkidul, Mandalamekar, Terong Bantul, Desa Plakat, Sumsel (Mikro Hydro CSR PTBA untuk Listrik Desa)

- Mandiri Pangan - Mandiri Energi - Produktif

Pokja Pertanian Pokja Perikanan

Desa Panggungharjo (Bantul), Desa Karakrejek (Gunungkidul), Mbata-kapidu (Sumba Timur), Pilangrejo (Demak), dll

Desa Pintar

- Bebas Buta Huruf - Ketersediaan PAUD - Kurikulum lokal Tematik

Pokja Pendidikan

Tana Modu (Sumba Tengah), Kekeri (Lombok Barat)

Desa Sehat

- Air Bersih - Mortalitas Ibu dan Anak - Sanitasi Lingkungan

Pokja Kesehatan Pokja Lingkungan

Karangrejek, Gunungkidul. Karampi, Bima. Batu Layar, Lombok Barat. Labbo, Bantaeng. Oemasi, Kupang. dll

- Ketahanan dalam menghadapi bencana - Ketersediaan pangan untuk situasi darurat

Pokja Lingkungan Pokja Pertanian Pokja Perikanan

Desa Pesisir Tangguh

Desa Makmur Desa Hebat

Output


Desa Pintar

Desa Sehat


Pencapaian Desa Hebat dinilai dari beberapa indikator (1/2) Indikator

Target Desa


Target Nasional

Kesiapan menghadapi bencana

Desa memenuhi semua checklist kesiapan bencana



Sanitasi Lingkungan

xx% RT mengikuti gerakan 3 jari (pilah kompos, daur ulang)



Mortalitas Ibu dan Anak

Target tidak ada Ibu dan anak yang meninggal dalam kelahiran

Kematian ibu/anak tidak sampai 1 ibu/anak per 1.000 kelahiran

Kematian ibu <100/100.000 kelahiran dan kematian anak <20/1.000 kelahiran

Asupan Gizi

Seluruh anak memenuhi standar tinggi/berat badan

10% anak memenuhi standar tinggi/berat badan

10% anak memenuhi standar tinggi/berat

MCK




Bebas Buta Huruf

97.5% penduduk diatas 10 tahun bebas buta huruf



Kecukupan Pendidikan Dasar dan Menengah

1. 95% angka partisipasi kasar usia 6-18 tahun 2. Rata-rata tahun sekolah > 11 tahun 3. Rata-rata tahun sekolah perempuan >10 tahun



Desa Demokratis

Desa Maju

Desa Makmur

Pencapaian Desa Hebat dinilai dari beberapa indikator (2/2) Indikator

Target Desa


Target Nasional

Ketahanan Pangan

Rata-rata jumlah makanan pokok yang tersedia dari 9 jenis makanan pokok dalam 1 tahun



Ketahanan Energi

95% rumah tangga teraliri listrik (baik oleh PLN ataupun mandiri)

Tingkat elektrifikasi 95% wilayah kabupaten

90% rumah tangga teraliri listrik

Kemakmuran

90% rumah tangga desa memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan (termasuk pangan yang ditanam sendiri)

Xx% desa tertinggal

Xx% desa tertinggal

Produktivitas

Produktivitas sesuai kompetensi desa (pertanian/perikanan)

Produktivitas sesuai kompetensi kabupaten

Produktivitas overall

Layanan Standar diproses 5 Menit

Layanan (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Sakit, dsb) dalam 5 menit



Jumlah Kader Desa

Jumlah kader di desa dengan rata-rata 10 orang per desa (tergantung ukuran desa)

Seluruh desa menggerakkan kader

Lebih dari 500.000 kader digerakkan di seluruh Indonesia

Fasilitator Desa

Terdapat 1 fasilitator tetap dan 10 fasilitator keliling yang dikerahkan di antar desa.

Mengelola 10-20 fasilitator keliling spesialis yang berkeliling antar desa

100% desa memiliki fasilitator desa, 95% kabupaten memiliki fasilitator keliling

Warga Kritis & Aktif

Musrenbang berjalan rutin tiap tahun, dengan kehadiran perempuan 30%



Produk Hukum Minimum

Adanya produk hukum BUMDes, dan BKAD Tiap tahun diterbitkan APBDes, RPJMDes, RKP, dan laporan keuangan yang diaudit



Agenda Desa Hebat sebagai ujung tombak Kesra Kontrak Kesra dan Kickoff Alur Tahapan Pembangunan Pendesaan Konsep Pendampingan menuju Desa Hebat Pemilihan Desa Percontohan Monitoring dan evaluasi Bank Agro Maritim & Agri Finance

10/31/2014

28

Kickoff perlu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan Kickoff ditargetkan di akhir 2014 dengan tujuan: • Memastikan kepala desa dan segala perangkat desa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sesuai amanat pemerintah dan masyarakat • Memastikan dukungan dari bupati dan camat terkait • Menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun desa Perlu dihadiri oleh: kepala desa percontohan, camat, bupati, menteri terkait, Presiden, fasilitator Contoh jadwal acara: • Pidato oleh Presiden untuk menunjukkan komitmen • Presentasi praktek terbaik dari beberapa desa yang sudah sukses menjalankan • Penandatanganan simbolis Kontrak Kesra antara Presiden dan 10 desa percontohan

Komitmen dibakukan dalam bentuk Kontrak Kesra antara Kades & Presiden CONTOH Kontrak Kesra Saya …… ………. sebagai Kepala Desa ……… ……. di …………………. Dengan ini berkomitmen untuk menjadikan desa saya menjadi Desa Hebat, yaitu desa yang demokratis, sehat, pintar, makmur, maju dan tangguh dan lestari. Saya setuju bahwa desa kami dimonitor dan dievaluasi secara periodik dan diberikan penguatan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan desa Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai aspirasi Desa Hebat, termasuk membuka ruang dan memaksimalkan segala fasilitas dan pendampingan yang diberikan dan segala aparatur desa yang kami miliki Saya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dengan ini berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu desa mencapai aspirasi, termasuk tapi tidak terbatas kepada: pemberian dana desa, pengerahan aparatur negara di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu Kepala Desa

Presiden

Camat

Bupati

Komitmen menuju desa hebat & bersedia untuk dipantau, dievaluasi dan diberikan penguatan Komitmen untuk menggunakan semua fasilitas dan pendampingan Komitmen Presiden untuk mendukung, Ditandatangan juga oleh camat dan bupati terkait sebagai bukti komitmen



10/31/2014

31

Jadwal Perencanaan Desa NO

BULAN

KEGIATAN n+1

KETERANGAN

1

JANUARI

Musrenbang Desa

2

FEBRUARI

Musrenbang Kec

3

MARET

Musrenbang Kabupaten

RPJMN saat ini belum sepenuhnya merefleksikan aspirasi desa. Perlu diadakannya review bottom-up menyeluruh terhadap RPJM yang dimulai dari RPJMDes

4

APRIL

Musyawarah dusun

5

MEI

Musyawarah dusun

6

JUNI

Musdes RKP desa

Sesuai PP Desa

7

JULI

Penyusunan RKP desa

Sesuai PP Desa

8

AGUSTUS

Lanjutan

9

SEPTEMBER

Perdes RKP desa

Sesuai PP Desa

10

OKTOBER

Raperdes APB Desa

Sesuai PP Desa

11

NOVEMBER

lanjutan

12

DESEMBER

Perdes APB desa

Sesuai PP Desa

ALUR KEGIATAN PERENCANAAN PERDESAAN (Adaptasi PNPM Perdesaan) KABUPATEN

MUSREMBANG KABUPATEN

KUA

RKPD

PPAS

RKA

RAPBD

Perda APBD

Musrenbang Kabupaten (N+1)*

FORUM SKPD

KECAMATAN

7 Musrenbang Kecamatan (N+1)

Dana Cair Tahap 3 (N)



Musrenbang Desa (N+1)

6

DESA

Perdes APB Desa (N+1)

3 Perdes RKP (N+1)

2

Penyusunan APB Desa (N+1)

5

4

Musyawarah RKP Desa tahun berikutnya (N+1)

1 DUSUN

Musyawarah Dusun Untuk Tahun Berikutnya (N+1) MARET

APRIL

MEI

Keterangan *Musrenbang Kabupaten menentukan Dana Cair pada N+1 JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER JANUARI

FEBRUARI MARET



10/31/2014

34

Desa Hebat memerlukan pendampingan di Parameter berbagai tingkat Tingkat Pusat

Kementerian Desa Bupati

Tingkat Kabupaten

Camat Tingkat Desa

Kementerian Teknis

Legenda

Garis Komando Garis Koordinasi Garis Persetujuan Pengangkatan

Unit Spesialis Desa: Pertanian/Nelayan, Kesehatan, Pendidikan, Linkungan, Pemberdayaan Wanita

10-20 org per Kabupaten*

5.000-10.000 org Nasional1

Koordinator Fasilitator Desa

1-2 org per Kecamatan**

10.00015.000 org Nasional2

Fasilitator Desa

1 org per Desa***

72.000 org Nasional3

Kepala Desa

1. Asumsi 10-20 orang fasilitator per kabupaten dikali dengan 500 kabupaten/Kota 2. Asumsi 1-2 orang koordinator fasilitator/kecamatan dikalikan dengan 5.000-7.000 kecamatan 3. Asumsi 1 orang fasilitator desa dikalikan dengan 72.000 desa di tingkat nasional * Pegawai penuh waktu atau ekuivalen dengan pegawai penuh waktu ** Bisa pegawai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja *** Pegawai desa yang dibayar dengan APB Desa

Peran pendamping berbeda di tiap tingkatan Fasilitator pada masing-masing tingkatan daerah mempunyai Tupoksi berbeda Tugas

Pendampingan spesialis di level kabupaten

Koordinator di level kecamatan

Pembinaan sehari-hari di tingkat desa

- Melakukan pembinaan masyarakat pada bidang-bidang tertentu sesuai spesialiasi (Fasilitator Spesialis) - Bertugas membina seluruh desa dalam lingkungan kabupaten - Memantau pencapaian pada masingmasing bidang kerja - Melakukan pembinaan dan koordinasi pada fasilitator desa - Memantau pencapaian masing-masing fasilitator dan membuat laporan kinerja fasilitator desa - Menyebarkan praktik terbaik antar desa - Memastikan pemberdayaan masyarakat pedesaan - Menjalankan program dan pengarahan fasilitator spesialis sesuai dengan karakteristik desa - Melatih kader-kader untuk memastikan kelanggengan

KPI - Memastikan terjadinya improvement di bidang spesialisasi - Memastikan seluruh desa sudah dikunjungi dalam jangka waktu xx bulan - Memastikan “best practice” bisa dijalankan - Memastikan fasilitator desa bekerja maksimal - Memberikan penilaian kepada fasilitator desa - Memastikan perbaikan pada seluruh bidang KPI Desa untuk mencapai desa hebat - Adanya kerjasama best practice antar desa

Spesialisasi Pertanian/Perikanan Lingkungan Hidup Kesehatan Pemberdayaan Perempuan - Pendidikan -

- Tidak mempunyai spesialisasi tertentu - Berputar secara periodik

- Tidak mempunyai spesialisasi tertentu - Tinggal di Desa - Hanya sampai waktu tertentu (2017)

Kualifikasi diatur oleh pemerintah, diangkat oleh daerah Kualifikasi dan kebutuhan fasilitator agar ditentukan oleh Pemerintah Lokal Kualifikasi

Fasilitator Spesialis (Kabupaten)

Koordinator Fasilitator (Kecamatan) Fasilitator Desa Desa

- Kualifikasi Minimal ditetapkan oleh Kementerian Desa. Pengaturan mencakup: - Standar Pendidikan/Sertifikasi - Standar Pengalaman Kerja

Rekrutmen

Evaluasi

Diajukan oleh Bupati dan disetujui oleh Kementerian Desa dan Kementerian Teknis terkait

Kementerian Desa dan Kementerian Teknis terkait. Indikator ditentukan oleh Kementerian Desa

- Kualifikasi Minimal ditetapkan oleh Kabupaten. - Bisa mengalihkan PNS yang sudah ada atau merekrut P3K baru (UU ASN 5/2014)

Diajukan oleh Bupati dan disetujui oleh Kementerian Desa dan Kementerian Teknis terkait

Dilakukan oleh Bupati dan Camat. Mutasi atau pemberhentian dilakukan oleh Bupati

- Diutamakan tokoh masyarakat yang dihormati di lingkungan desa - Diangkat sebagai aparatur desa dengan Perjanjian Kerja - Pengangkatan dan pemberhentian oleh Musyawarah Desa

Diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan musyawarah desa

Dilakukan oleh Kepala Desa dam fasilitator desa dengan KPI diatur. Diangkat dipiih ulang setiap tahun oleh musyawarah desa

Diangkat bisa pegawai penuh waktu atau pegawai paruh waktu.



10/31/2014

38

Penetapan Desa Percontohan ditentukan oleh tiga faktor Ekologis DAS Pesisir Pulau terpencil ~ 5000 desa Wilayah Percontohan Praktek terbaik di setiap elemen desa hebat (desa pintar, desa maju dll)

Prioritas Sektoral … - …. Desa percontohan untuk 2015

Kesehatan: DTPK Taskin: Pendidikan:



10/31/2014

40

Monitoring dilakukan di setiap tingkat Siapa

Bagaimana

Kapan

Apa

Mengapa

Desa

Masyarakat Desa, BPD, OMS di desa

• Pengamatan lapangan, survey di dalam kegiatan Musyawarah Desa • Pengaduan masyarakat desa

Setiap hari

Indikator Kesra (Pendidikan, Kesehatan, dan Pemerintahan)

Pengumpulan database Kesra sebagai dasar indikator kesuksesan di desa

Kecamatan

Camat/Koordinator, LSM, masyarakat lintas desa

Melakukan verifikasi dari data Kesra tingkat desa yang dikumpulkan dan melakukan agregasi dari data yang dikumpulkan di Desa

Per 3 bulan


Pengumpulan database Kesra sebagai dasar indikator kesuksesan di desa

Kabupaten

Spesialis

Memverifikasi dan mengkonsolidasi data Kesra di tingkat Kecamatan serta memastikan keterkaitan dengan data BPS di tingkat Kabupaten

Per 3 bulan


Pengumpulan database Kesra sebagai dasar indikator kesuksesan di desa dan kesinambungan dengan data tingkat Kabupaten

Pemerintah Pusat

Komite Kesra

Konsolidasi laporan dari Kabupaten dan melakukan diseminasi atas data yang dikumpulkan

Per 3 bulan dan 1 tahun


Pengumpulan database Kesra sebagai dasar indikator kesuksesan

Evaluasi dilakukan di setiap tingkat Siapa melapor

Siapa dilaporkan

Apa dilaporkan

Ke siapa pelaporan

Kapan

Konsekuensi

Desa

Masyarakat Desa, OMS (Organisasi Masyarakat Sipil – Kel.Tani, Nelayan)

Kepala desa

Perkembangan indikator desa, tahapan pembangunan desa: mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan) (dibandingkan dengan target)

BPD (Badan Permusyawara tan Desa), Bupati melalui Camat

1 kali sebulan / insidentil

Perbaikan dan pembinaan jika indikator dan pelayanan terakhir belum sesuai dengan target dan perencanaan yang dibuat

Kabupaten

OMS, Asosiasi Desa

Bupati dan SKPD terkait

Kebijakan dan programprogram bupati dalam mendukung desa serta efektifitas penggunaan ADD

DPRD dan Gubernur

1 kali sebulan / insidentil

• Perbaikan dan pembinaan jika indikator dan pelayanan terakhir belum sesuai dengan target dan perencanaan yang dibuat. • Audit oleh BPK dan Bawasda

Provinsi/Gub ernur

OMS, Asosiasi Desa

Gubernur dan SKPD Terkait

Kebijakan dan programprogram Gubernur dalam mendukung desa serta efektifitas penggunaan APBD I

DPRD dan Kementrian Dalam Negri

1 kali setahun

Pembinaan dan Audit oleh BPK dan Irjen

Pemerintah Pusat

OMS, Asosiasi Desa, Pemerintah Desa

Kementrian Desa

Kebijakan dan programprogram Pemerintah dalam mendukung desa serta efektifitas penggunaan DD

DPR dan Presiden

1 kali setahun

Audit oleh BPK

Apresiasi akan diberikan kepada desa & kabupaten terbaik Lomba untuk setiap kategori Desa Hebat

◦ 1 pemenang untuk setiap tingkat kabupaten, propinsi & nasional ◦ Pemenang di setiap tingkatan mendapatkan hadiah uang ◦ Kepala Desa pemenang tingkat nasional akan diajak studi banding di luar negeri ◦ Kepala Desa dan Bupati pemenang nasional mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden

Kabupaten terbaik akan mendapatkan insentif khusus dari pemerintah pusat Monitoring akan dipublikasikan secara transparan di media nasional dan melalui website www.kawaldesahebat.org

Hasil monitoring indikator akan dipublikasikan secara transparan Indikator secara transparan dipublikasikan di website www.kawaldesahebat.org dan juga media lainnya, termasuk media massa Diharapkan akan saling memacu bupati untuk saling berpacu tidak mau ketinggalan dengan bupati yang lain Diharapkan menggerakan partisipasi relawan, media dan masyarakat lainnya dalam ikut mendorong dukungan bupati/camat kepada desa Contoh tabel yang bisa ditampilkan Kabupaten

Desa Demokratis

Desa Sehat

Desa Pintar

Desa Makmur

Desa Maju


A

95%

80%

75%

60%

99%

80%

B

95%

95%

70%

95%

95%

95%

C

80%

80%

50%

50%

50%

50%

D

95%

85%

82%

95%

95%

75%

E

95%

95%

66%

80%

88%

80%

F

95%

80%

95%

95%

80%

95%

G

95%

95%

80%

95%

66%

95%

H

65%

90%

72%

91%

74%

70%

Komite Kesra terdiri dari pemerintah dan swasta dan bertemu secara periodik  Steering committee akan bertemu tiap 3 bulan untuk memonitor indicator outcome serta perkembangan program-program dan isu-isu Kesra

Steering Committee Chair: President Vice Chair: Menkokesra

 Komite akan bertemu tiap 1 bulan untuk membahas hal yang sama secara mendetail untuk workstream masing-masing

Secretariat

 Sekretariat akan mengkonsolidasikan materi dan memastikan semua meeting terjadi

Chair: Sekjenkesra

Komite Pendidikan

Komite Kesehatan

Chair: Menteri Pendidikan

Chair: Menteri Kesehatan

Working group

Working group

Komite Pengembangan Desa dan Pengentasan Kemiskinan Chair: Menteri Pembangunan Desa

Working group

 Setiap komite akan diketuai menteri terkait dan anggotanya akan hadir dalam tiap meeting. Setiap komite akan mempunyai ~10 anggota dari: 

Eselon 2-4 terkait



Stakeholder swasta / pebisnis



Akademik, konsultan, pemerhati, ekonom, NGO / LSM

 Akan ada working group terdiri dari Eselon 4 terkait yang membantu sekretariat menulis materi dan mengkordinasikan anggota untuk meeting-meeting

Agenda SteerCo meeting  Pembahasan indikator-indikator nasional Kesra  Status indicator  Root cause indikator yang lagging

 Pembahasan perkembangan program-program utama in War Room Style  Status program  Masukan untuk debottlenecking program dari anggota  Debottlenecking yang diperlukan oleh presiden

Desa dan Pedesaan POKJA DESA DAN PEDESAAN DEPUTI KESRA 15 OKTOBER 2014

Recommend Documents