Department of Business Adminstration Brawijaya University
PERUBAHAN APBD
Jika Selama Tahun Berjalan Perlu Diadakan Perbaikan Atau Penyesuaian Terhadap Alokasi Anggaran
1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijaksanaan umum anggaran (KUA); 2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3. Ditemui keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat 5. Keadaan luar biasa
Proses perubahan APBD Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
PEMDA mengajukan rancangan PERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran ybs untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Persetujuan DPRD terhadap rancangan PERDA, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sblm berakhirnya tahun anggaran
A. PERUBAHAN APBD KARENA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
Terjadi krn pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sudah ditetapkan dlm KUA Perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yg telah ditetapkan sebelumnya
Kepala daerah membuat Rancangan KUA dan ppas atas perubahan APBD
Program dan kegiatan yg dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD Capaian target kinerja program dan kegiatan yg hrs dikurangi dlm perubahan APBD, jika asumsi kebijaksanaan umum anggaran tdk dpt tercapai Capaian target kinerja program dan kegiatan harus ditingkatkan dlm perubahan APBD , jika melampaui asumsi KUA.
PERUBAHAN APBD KARENA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
Kepala daerah membuat Rancangan KUA dan PPAS atas perubahan APBD
Kepala Daerah menyerahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama (dimulai,selesai Agustus)
Tim anggaran pemda menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “Pedoman penyusunan RKASKPD” yang memuat program dan kegiatan baru.
Dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Jumlah No 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.3
3 3.1 3.2 3.3
URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Modal Jumlah Belanja Surplus / Defisit PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembayaran Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Sebelum Perubahan
Bertambah/ Berkurang
Setelah Perubahan
Rp
%
5%
500.000.000 450.000.000
525.000.000 362.500.000
25.000.000 (67.500.000)
100.000.000
105.000.000
5.000.000
5%
200.000.000
180.000.000
(20.000.000)
(10%)
(7,5%)
?
?
?
?
?
?
?
?
Diformulasikan Dlm Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) Dengan Persetujuan Dari PPKD
B. Perubahan APBD Karena Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dan Antar Jenis Biaya
Mengubah Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sebagai Dasar Pelaksanaan, Yg Dianggarkan Dlm Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan APBD. Anggaran Yg Mengalami Perubahan, Baik Berupa Penambahan /Pengurangan Akibat Pergeseran Anggaran ,Harus Dijelaskan Dlm Kolom Keterangan tentang Penjabaran Perubahan APBD
Pembayaran bunga dan pokok utang /obligasi daerah yg melampaui anggaran yg tersedia yg mendahului perubahan APBD;
Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;
C. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD
Pendanaan kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah Pendanaan kegiatan lanjutan Pendanaan program dan kegiatan baru dgn kriteria, hrs diselesaikan sampai dgn batas akhir penyelesaian pembayaran dlm tahun anggaran berjalan Pendanaan kegiatan-kegiatan yg capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yg telah ditetapkan semula dlm DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yg dapat diselesaikan sampai dgn batas akhir penyelesaian pembayaran dlm tahun anggaran berjalan
Keadaan darurat bukan merupakan keadaan normal dari kegiatan pemerintah daerah sehari-hari dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya
Keadaan darurat tidak diharapkan sebagai kejadian yang berulang-ulang
D. Perubahan APBD Karena Keadaan darurat Keadaan darurat berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah
Keadaan darurat dapat berakibat signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut
E. Perubahan Apbd Karena Keadaan Luar Biasa
Suatu Keadaan Yang Menyebabkan Estimasi Penerimaan Atau Pengeluaran Dalam APBD Mengalami Kenaikan Atau Penurunan Lebih Besar Dari 50% (Lima Puluh Persen).
Estimasi Penerimaan Dlm APBD Diperkirakan Mengalami Peningkatan Lebih Dari 50%, Pemerintah Daerah Hrs Melakukan Penjadwalan Ulang Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan Dlm Tahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya Dicantumkan Dalam DPPA-SKPD.
Estimasi Penerimaan Dlm APBD Diperkirakan Mengalami Penurunan Lebih Dari 50%, Pemerintah Daerah Hrs Melakukan Penjadwalan Ulang Capaian Target Kinerja Program Dan Kegiatan Dlm Tahun Anggaran Berjalan Yg Formulasinya Dicantumkan Dlm DPPA-SKPD.
F. PENYIAPAN RAPERDA PERUBAHAN APBD RKA-SKPD yg memuat perubahan program dan/atau kegiatan baru serta DPPA-SKPD yg memuat penjadwalan ulang kegiatan utk perubahan apbd tsb hrs disusun dan disampaikan oleh SKPD kpd PPKD
Tim anggaran (tapd) membahas kesesuaian antara RKA-SKPD & DPPASKPD yg telah disusun dlm kebijakan umum (KUA) perubahan APBD serta prioritas & plafon anggaran (PPA)
Tim anggaran (TAPD) juga membahas capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal
Bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang dilakukan oleh PPKD
G.Penetapan Perubahan APBD
1. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Disiapkan Oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD): Memuat Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan baik yang mengalami perubahan ataupun yang tidak mengalami perubahan beserta lampiran-lampirannya.
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 1. Ringkasan Perubahan APBD 2. Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; 3. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 4. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan 5. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 6. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan …….. LANJUTAN
...Lanjutan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd 7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah a. Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah utk 1 Tahun Terakhir Sblm Perubahan Anggaran Direncanakan b. Neraca Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Untuk Satu Tahun Terakhir Sebelum Perubahan Anggaran Direncanakan c. Laporan Arus Kas Yang Telah Ditetapkan dgn Peraturan Daerah utk Satu Tahun Terakhir Sebelum Perubahan Anggaran Direncanakan d. Catatan Atas Laporan Keuangan Yg Telah Ditetapkan dgn Peraturan Daerah Utk 1Tahun Terakhir Sblm Perubahan Anggaran Direncanakan 8. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini 9. Daftar Pinjaman Daerah.
Raperda Perubahan APBD & Lampiran Harus Diserahkan Oleh Kepala Daerah Kepada DPRD Untuk Mendapatkan Persetujuan Bersama Paling Lambat Minggu Kedua Bulan September Tahun Anggaran Berjalan.
2. Penyampaian, Pembahasan, Dan Penetapan Raperda Perubahan APBD
Pembahasan Antara Kepala Daerah Dan DPRD Menegenai Raperda Tentang Perubahan APBD Tsb Berpedoman Pada KUA APBD & PPA Tentang Perubahan APBD Yang Telah Disepakati Bersama Pengambilan Keputusan Untuk Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tersebut Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan Sebelum Tahun Anggaran Berakhir Sudah Harus Disampaikan Kepada Kepala Daerah
3. Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD. A. Rancangan Perda Tentang APBD Yg Telah Disetujui Bersama DPRD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sblm Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Harus Disampaikan Kepada Gubernur Untuk Dievaluasi. B. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tersebut Di Atas Harus Dilengkapi Dokumen-dokumen : 1) persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD Terhadap Raperda APBD 2) KUA Dan PPA Yang Disepakati Antara Kepala Daerah Dan Pimpinan DPRD; 3) Risalah Sidang Jalannya Pembahasan Terhadap Raperda APBD; 4) Nota Keuangan Dan Pidato Kepala Daerah Perihal Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Pada Sidang DPRD
.. .Lanjutan Evaluasi Raperda Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD. C. Evaluasi Bertujuan Untuk : 1) Tercapainya Keserasian Antara Kebijakan Daerah & Kebijakan Nasional 2) Keserasian Antara Kepentingan Publik Dan Kepentingan Aparatur 3) Untuk Meneliti Sampai Sejauh Mana APBD Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan/Atau Perturan Daerah Lainnya Yang Telah Ditetapkan Terdahulu Oleh Kepala Daerah ybs D. Untuk Efektivitas Pelaksanaan Evaluasi, Gubernur Dapat Mengundang Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yg Terkait E. Jika Gubernur Menyatakan Bahwa Hasil Evaluasi Tdk Sesuai Dgn Kepentingan Umum & Peraturan Perundang-2 Yg Lebih Tinggi, Kepala Daerah Bersama DPRD Harus Melakukan Penyempurnaan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Kerja Sejak Diterimanya Hasil Evaluasi F. Apabila Disetujui Gubernur Menyampaikan Hasil Evaluasi Tersebut Kepada Menteri Dalam Negeri.
