PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUSIN, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan, pada Pasal 89 ayat (1) di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pasal 10 ayat (1) di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
b.
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkonstribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ) ;
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8. Peraturan ………..
2 8
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
9.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11 ). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2.
Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
4.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
6.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota ;
7.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8.
Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; 9. Pemerintahan ...............
3 9.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10 Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; 11 Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ; 12 Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wiayah kerja kecamatan ; 13 Dusun adalah bagian dari wilayah kepada desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa ; 14 Rukun Warga selanjutnya disingkat ( RW ) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan ; 15 Rukun Tetangga selanjutnya disingkat ( RT ) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan ; 16 Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat ( PKK ), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlah mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan ; 17 Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ; 18 Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk, maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 19. Karang ...............
4 19 Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. 20 Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. 21 Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan dalah suatu forum pertemuan masyarakat desa / kelurahan yang bertujuan untuk membahasa seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat dusun atau rukun warga. 22 Pengelolaan / manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara oftimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan. 23 Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan. 24 Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 25 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota. 26 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 27 Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)
Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan kebutuhan desa/kelurahan masing-masing ;
sesuai
(2)
Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan peraturan desa; (3) Pembentukan ...................
5 (3)
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan ;
(4)
Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat desa/kelurahan yang merupakan perwakilan dari desa dan kelurahan;
(5)
Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di laporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah ;
(6)
Peraturan Desa dan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Pasal 3
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai maksud meliputi sebagai berikut : a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; b.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan. Pasal 5 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan meliputi sbb : a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. b.
Untuk meningkatan pelayanan pemerintahan, pengelolaan ( perencanaan, pelaksanaan ) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI Pasal 6 Kedudukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pasal 7 .............
6 Pasal 7 Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat. Pasal 8 (1)
Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat ( LPM ) mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam : a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
(2)
Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat ( LPM ) mempunyai fungsi : a) Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ; c) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ; d) Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ; e) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ; f) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat. BAB V KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemaunan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disyahkan oleh Kepala Desa / Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan. Pasal 10 Pengurus lembaga kemasyarakatan adalah penduduk Desa / Kelurahan baik lakilaki maupun perempuan warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat seperti Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama ( SMEP ), Sekolah Kepandaian Putri ( SKP ), Sekolah Tehnik Pertama ( STP ), Madsrasyah Tsanawiyah, Kejar Paket B, Pendidikan Guru Agama ( PGA ) empat tahun dan memeliki Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah / Sertifikat. d. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun ; e. Penduduk desa / Kelurahan dan bertempat tinggal ( Punya Rumah ) di Desa tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP ) ; f. Tidak pernah ...............
7 f.
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 ( lima ) tahun. Pasal 11
Masa Bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah 6 ( enam ) tahun dan atau dapat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa / kelurahan. Pasal 12 Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari : a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Sekretaris e. Bendahara f. Ketua – ketua Seksi-seksi disesuaikan dengan kondisi / kebutuhan Desa / Kelurahan. Pasal 13 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti, karena: a. meninggal dunia b. mengundurkan diri c. Terhukum pidana hukuman 5 tahun keatas d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Keluarahan lain. e. Berakhir masa Bhakti. f. Terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 14 Apabila terjadi kekosongan dalam keanggotaan kepengurusan karena sesuatu sebab, maka pengisian kekosongan tersebut harus di Isi atau diganti sesuai hasil keputusan musyawarah mupakat oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri untuk masa jabatan yang tersisa. BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA PASAL 15 (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan bersifat kemiteraan, konsultatif dan koordinatif ; (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif ; (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemiteraan. BAB VII SUMBER DANA Pasal 16 Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dapat diperoleh dari : a. Swadaya masyarakat ; b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) c. Bagian dari APBD Kabupaten ; d. Bagian ...............
8 d. e. f. g. h.
Bagian dari APBD Provinsi ; Dana Perimbangan ; Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat ; Alokasi Dana Desa ( ADD ) ; Bantuan dari Anggaran Kelurahan. BAB VIII PEMBINAAN Pasal 17
(1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasarakatan. (2) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan dan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan pada tanggal
Sekayu 29 Januari 2007
BUPATI MUSI BANYUASIN,
Diundangkan di pada tanggal
Sekayu 29 Januari 2007
H. ALEX NOERDIN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
YUSRI EFFENDY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 6
