BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang
: a.
: b.
: c.
Mengingat
: 1. 2. 3.
bahwa dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018, dipandang perlu meningkatkan sistem pengendalian dan pelaporan kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. 3. Unit kerja mandiri adalah unit kerja yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. 4. Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai SAKIP adalah rangkaian sistematik dari barbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 6. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 7. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program. 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan unit kerja pada SKPD sebagai pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. 9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 11. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu SKPD. 12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2013-2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. 15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. 16. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun anggaran tertentu. 17. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
18. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan. 19. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. 20. Reviu atas Laporan Kinerja adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Petunjuk Teknis Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dimaksudkan sebagai acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan SAKIP. (2) Tujuan Petunjuk Teknis Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ini adalah untuk memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Madiun. BAB III PENYELENGGARAAN SAKIP Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi rencana pembangunan. (2) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. (3) Penyelenggaraan SAKIP meliputi: a. Rencana Strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. Pengukuran Kinerja; d. Pengelolaan data kinerja; e. Pelaporan Kinerja;
f.
Reviu dan evaluasi Kinerja; Bagian Kedua Rencana Strategis Pasal 4
(1) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD periode untuk periode 5 (lima) tahunan . (2) Penyusunan rencana strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Rencana strategis merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP. Bagian Ketiga Perjanjian Kinerja Pasal 5 Dalam mewujudkan target kinerja tertentu yang berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, maka antara atasan dan bawahan harus ada pernyataan kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Pasal 6 Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh : a. SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD dan Camat setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Kepala SKPD bersama Bupati Madiun; b. SKPD Kelurahan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD bersama Camat setempat; c. UPTD dan Unit Kerja Mandiri, setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan UPTD dan atau Unit Kerja Mandiri bersama pimpinan SKPD induknya; d. Unit Kerja Eselon III pada Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pejabat Unit Kerja Eselon III pada Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat bersama dengan kepala SKPD masing-masing; e. Unit Kerja Eselon III pada Sekretariat Daerah setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala SKPD bersama Asisten yang membidangi; f. Unit Kerja Eselon IV pada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD, dan Kecamatan
setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pejabat Unit Kerja Eselon IV pada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD, dan Kecamatan dengan atasan langsungnya. Bab Kedua Waktu Pasal 7 (1) Kepala SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD dan Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Unit kerja Mandiri menyusun dan menyampaikan Perjanjian Kinerja kepada Bupati Madiun selambat-lambatnya tanggal 30 Januari pada tahun berjalan. Bagian Ketiga Isi dan Bentuk Dokumen Perjanjian Kinerja Pasal 8 (1) Dokumen Perjanjian Kinerja disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 memuat pernyataan dan lampiran perjanjian kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. (2) Dalam menyusun dokumen perjanjian kinerja, setiap SKPD, unit kerja eselon III, IV, UPTD dan Unit Kerja Mandiri, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Perjanjian Kinerja Bupati Madiun b. Dokumen RPJMD Kabupaten Madiun c. Dokumen Indikator Kinerja Utama SKPD d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan e. Dokumen pelaksanaan anggaran (3) Format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , pembuatan dan pengisiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Manfaat Pasal 9 Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Kepala SKPD, Unit Kerja Eselon III, IV, UPTD dan Unit Kerja Mandiri untuk: a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja; c. Menilai keberhasilan organisasi. BAB IV PENGUKURAN KINERJA Pasal 10 (1) Pengukuran capaian kinerja harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja . (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pembuatan dan pengisiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini (4) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja. BAB V LAPORAN KINERJA Pasal 11 Laporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis maka setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat laporan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 12 Kewajiban menyusun Laporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pasal (11) adalah tingkat Pemerintah Kabupaten Madiun, seluruh tingkat SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, RSUD dan Kecamatan.
Bagian Kedua Waktu Pelaporan Pasal 13 (1) Laporan Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Madiun disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri selambatlambatnya 2,5 ( dua setengah ) bulan setelah anggaran berakhir. (2) Laporan Kinerja tingkat SKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah ) bulan setelah anggaran berakhir. Bagian Ketiga Isi dan Bentuk Laporan Kinerja Pasal 14 (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang : a. Uraian singkat organisasi b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan c. Pengukuran kinerja d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. (2) Sistematika pembuatan dokumen Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dalam
Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Dokumen Indikator Kinerja Utama diatur tersendiri dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati dan/atau Keputusan SKPD masing-masing. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan
Bupati
ini
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Bupati
Berita
ini
Daerah
dengan Kabupaten
Madiun. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 25 Agustus 2015 BUPATI MADIUN, ttd MUHTAROM Diundangkan di Madiun Pada tanggal 26 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs.SOEKARDI,M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19551111 197703 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 25 SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
WIDODO,SH,M.Si Pembina Tingkat I NIP.19611215 198903 1 006
