DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP,

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas /badan Daerah kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah; c.

bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/0019050 tanggal 5 Desember 2016, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak membentuk UPT Dinas/Badan baru sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Pembentukan dan Klasifikasi UPT, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempertahankan UPT yang lama dengan menyesuaikan Dinas/Badan yang menjadi perangkat daerah induknya sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakannya menurut peraturan daerah kabupaten/kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru;

1

d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum (Rechts Vacuum) sampai dengan adanya regulasi yang mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan serta dalam rangka menjamin kepastian hukum (Rechts Zekerheid) dan tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dengan menyesuaikan perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;

Mengingat

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap;

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN CILACAP. 2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. 6. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Cilacap. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Cilacap. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 11. Kelas A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD/UPTB untuk mewadahi beban kerja yang besar. 12. Kelas B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas yang harus dilaksanakan oleh UPTD/UPTB untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dan UPTB Kabupaten Cilacap. (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 3

a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari : 1. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Adipala Kelas A; 2. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bantarsari Kelas A; 3. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binangun Kelas A; 4. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Selatan Kelas A; 5. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Tengah Kelas A; 6. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Utara Kelas A; 7. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu Kelas A; 8. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cipari dengan Tipe A; 9. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dayeuhluhur Kelas A; 10. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gandrungmangu Kelas A; 11. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jeruklegi Kelas A; 12. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampunglaut Kelas A; 13. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangpucung Kelas A; 14. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kawunganten Kelas A; 15. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedungreja Kelas A; 16. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kesugihan Kelas A; 17. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kroya Kelas A; 18. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majenang Kelas A; 19. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Maos Kelas A; 20. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Nusawungu Kelas A; 21. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Patimuan Kelas A; 22. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sampang Kelas A; 23. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sidareja Kelas A; 24. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanareja Kelas A; 25. UPT Satuan Pendidikan Non Formal. b. UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari : 1. 2. 3.

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap; UPT Rumah Sakit Umum Daerah Majenang; UPT Puskesmas Adipala I; 4

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT UPT

Puskesmas Adipala II; Puskesmas Bantarsari; Puskesmas Binangun; Puskesmas Cilacap Selatan I; Puskesmas Cilacap Selatan II; Puskesmas Cilacap Tengah I; Puskesmas Cilacap Tengah II; Puskesmas Cilacap Utara I; Puskesmas Cilacap Utara II; Puskesmas Cimanggu I; Puskesmas Cimanggu II; Puskesmas Cipari; Puskesmas Dayeuhluhur I; Puskesmas Dayeuhluhur II; Puskesmas Gandrungmangu I; Puskesmas Gandrungmangu II; Puskesmas Jeruklegi I; Puskesmas Jeruklegi II; Puskesmas Kampunglaut; Puskesmas Karangpucung I; Puskesmas Karangpucung II; Puskesmas Kawunganten; Puskesmas Kedungreja; Puskesmas Kesugihan I; Puskesmas Kesugihan II; Puskesmas Kroya I; Puskesmas Kroya II; Puskesmas Majenang I; Puskesmas Majenang II; Puskesmas Maos; Puskesmas Nusawungu I; Puskesmas Nusawungu II; Puskesmas Patimuan; Puskesmas Sampang; Puskesmas Sidareja; Puskesmas Wanareja I; Puskesmas Wanareja I; Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A; Instalasi Perbekalan Kelas A;

c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari : 1. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Cilacap Kelas B; 2. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Jeruklegi Kelas B; 3. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kroya Kelas B; 4. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sidareja Kelas B; 5. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Majenang Kelas B; 6. UPT Perbengkelan Kelas B; 7. UPT Laboratorium Pekerjaan Umum Kelas B; dan 8. UPT Jasa Konstruksi Kelas B; 5

d. UPTD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari : 1. UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Jeruklegi Kelas B; 2. UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kroya Kelas B; 3. UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sidareja Kelas B; dan 4. UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Majenang Kelas B; e. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan terdiri dari : 1. UPT Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Wilayah Jeruklegi Kelas B; 2. UPT Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Wilayah Kroya Kelas B; 3. UPT Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Wilayah Sidareja Kelas B; 4. UPT Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Wilayah Majenang Kelas B;dan 5. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa Kelas B. f.

Pertanahan, Pertanahan Pertanahan Pertanahan Pertanahan

UPTD pada Dinas Sosial : 1. UPT Rumah Singgah Kelas B.

g. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja : 1. UPT Pemadam Kebakaran Kelas A, membawahi : - Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Cilacap; - Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Kroya; - Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Sidareja;dan - Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Majenang; h. UPTD pada Dinas Perhubungan, terdiri dari : 1. UPT Perparkiran Kelas B; 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas B; 3. UPT Pelabuhan Sungai dan Penyeberangan Kelas B;dan 4. UPT Terminal Penumpang Kelas B. i.

UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari : 1. UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Cilacap Kelas B; 2. UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Kroya Kelas B; 3. UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Sidareja Kelas B; 4. UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Majenang Kelas B; dan 5. UPT Laboratorium Lingkungan Kelas B.

j.

UPTD pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1. UPT Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Jeruklegi Kelas A; 2. UPT Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Kroya Kelas A; 3. UPT Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Sidareja Kelas A; 4. UPT Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wilayah Majenang Kelas A; 6

k. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari : 1. UPT Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wilayah Jeruklegi Kelas A; 2. UPT Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wilayah Kroya Kelas A; 3. UPT Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wilayah Sidareja Kelas A; 4. UPT Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wilayah Majenang Kelas A; 5. UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kelas A;dan 6. UPT Metrologi Kelas A. l.

UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, terdiri dari : 1. UPT Balai Latihan Kerja Kelas A.

m. UPTD pada Dinas Pertanian, terdiri dari : 1. UPT Dinas Pertanian Wilayah Jeruklegi Kelas A; 2. UPT Dinas Pertanian Wilayah Kroya Kelas A; 3. UPT Dinas Pertanian Wilayah Sidareja Kelas A; 4. UPT Dinas Pertanian Wilayah Majenang Kelas A; 5. UPT Balai Benih Kelas A; 6. UPT Rumah Potong Hewan Kelas A; 7. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas A;dan 8. Balai Penyuluhan. n. UPTD pada Dinas Pangan dan Perkebunan, terdiri dari : 1. UPT Pengelolaan Cadangan Pangan dan Perkebunan Wilayah Cilacap Kelas A; 2. UPT Pengelolaan Cadangan Pangan dan Perkebunan Wilayah Kroya Kelas A; 3. UPT Pengelolaan Cadangan Pangan dan Perkebunan Wilayah Sidareja Kelas A; 4. UPT Pengelolaan Cadangan Pangan dan Perkebunan Wilayah Majenang Kelas A;dan 5. UPT Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A; o. UPTD pada Dinas Perikanan, terdiri dari : 1. UPT Dinas Perikanan Wilayah Jeruklegi Kelas B; 2. UPT Dinas Perikanan Wilayah Kroya Kelas B; 3. UPT Dinas Perikanan Wilayah Sidareja Kelas B; 4. UPT Dinas Perikanan Wilayah Majenang Kelas B; dan 5. UPT Balai Benih Ikan Kelas B. (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTB pada Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari : 1. UPT Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Wilayah Jeruklegi Kelas A; 2. UPT Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Wilayah Kroya Kelas A; 3. UPT Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Wilayah Sidareja Kelas A; 4. UPT Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Wilayah Majenang Kelas A;

Badan Daerah Daerah Daerah Daerah 7

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) UPTD/UPTB merupakan unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas/Badan. (2) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD/UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan. (3) UPT yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, serta bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. (4) UPT Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan, dan dibina serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit umum daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan. (6) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris. (7) UPT Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang merupakan pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris. (8) Balai Penyuluhan merupakan lembaga non struktural bidang penyuluhan di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. (9) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipimpin oleh seorang koordinator Balai Penyuluhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Penyuluhan. Pasal 4 (1) Susunan Organisasi UPTD/UPTB Kelas A, terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B, terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Pelaksana;dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 8

(4) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (5) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, terdiri dari : a. Direktur; b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari : 1. Bagian Program dan Pengembangan, terdiri dari; 1) Sub Bagian Bina Program, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit; 2) Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat; 2. Bagian Keuangan, terdiri dari; 1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan; 2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 3. Bagian Umum, terdiri dari; 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2) Subbagian Rumah Tangga dan Logistik. c. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1. Bidang Pelayanan Medis; 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis. d. Kelompok Jabatan Fungsional. e. Wakil Direktur – Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. f. Bagian – Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan. g. Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan. h.Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (6) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Daerah Majenang, terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Umum, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Etika Pelayanan. d. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 1. Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan; 2. Seksi Pelayanan Keperawatan. e. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 9

g. Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masingmasing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. h. Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. i. Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (7)

Struktur Organisasi UPTD/UPTB Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (8) Struktur Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (9) Struktur Organisasi UPT Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (10) Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (11) Struktur organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (12) Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Majenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TATA KERJA Pasal 5 (1) Kepala UPTD/UPTB Kelas A, Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD/UPTB. (3) Kepala UPTD Kelas B membawahi Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Kepala Badan. (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD/UPTB. Pasal 6 (1) Kepala UPTD/UPTB, Direktur RSUD dan pimpinan unit kerja serta kelompok jabatan fungsional pada UPTD/UPTB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masingmasing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya. 10

(2) Kepala UPTD/UPTB, Direktur RSUD dan pimpinan unit kerja pada UPTD/UPTB masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala UPTD/UPTB, Direktur RSUD dan pimpinan unit kerja pada UPTD/UPTB wajib mengikuti dan mematuhi perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Kepala UPTD/UPTB, Direktur RSUD dan pimpinan unit kerja pada UPTD/UPTB harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi/Unit Kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit kerja dibantu oleh unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 7 (1) Pengisian Kepala UPTD/UPTB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPTD/UPTB Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas. (3) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas. (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (5) Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator. (6) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator. (7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas. (8) Kepala UPT Puskesmas merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. (9) Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan uraian tugas serta wilayah kerja UPTD/UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Pasal 9 Peraturan Bupati ini akan dilakukan penyesuaian sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Klasifikasi dan Pembentukan UPTD/UPTB Daerah Kabupaten/Kota. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2016 tentang Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 23 Desember 2016 WAKIL BUPATI CILACAP, ttd AKHMAD EDI SUSANTO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 119

12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN CILACAP STRUKTUR ORGANISASI UPTD/UPTB KELAS A

KEPALA UPTD/ UPTB

SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WAKIL BUPATI CILACAP, ttd Diundangkan di Cilacap pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO

AKHMAD EDI SUSANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN CILACAP STRUKTUR ORGANISASI UPTD KELAS B

KEPALA UPTD

PELAKSANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WAKIL BUPATI CILACAP, ttd Diundangkan di Cilacap pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO

AKHMAD EDI SUSANTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN CILACAP STRUKTUR ORGANISASI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP DIREKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

BAGIAN PROGRAM DAN PENGEMBANGAN

BAGIAN KEUANGAN

WAKIL DIREKTUR BIDANG PELAYANAN

BAGIAN UMUM

BIDANG PELAYANAN MEDIS

SUB BAGIAN BINA PROGRAM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT

SUB BAGIAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

SUB BAGIAN TATA USAHA, DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK

Diundangkan di Cilacap Pada tanggal 23 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd SUTARJO

BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

WAKIL BUPATI CILACAP, ttd AKHMAD EDI SUSANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 119 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DAERAH KABUPATEN CILACAP STRUKTUR ORGANISASI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG DIREKTUR

BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERENCANAAN

BIDANG PELAYANAN

SEKSI PEMBINAAN MUTU DAN ETIKA PELAYANAN

Diundangkan di Cilacap Pada tanggal 23 Desember 2016

ttd SUTARJO

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KEPERAWATAN

SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI BIMBINGAN PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN

WAKIL BUPATI CILACAP, ttd AKHMAD EDI SUSANTO